2015-12-06

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Jenazah M.Rizal (17) warga desa Paloh Kunyet Kecamatan Nisam yang Tewas ditempat setelah lakalantas dengan Dum Truck di kecamatan sawang
Aceh Utara - Dua Siswa SMK Negeri 1 Nisam yang bernama M.Rizal (17) warga desa Paloh Kunyet dan Nurjannah warga Desa Gampong Barat Kecamatan Nisam meninggal dunia akibat  tabrakan dengan Dum Truck Colt di tikungan maut Lhok Kliet Desa Payarabo,Sawang,Sabtu (12/12).

Sumber statusaceh.net menyebutkan peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 10:30 WIB, karena tidak ada lagi pelajaran disekolah, kedua pasangan tersebut rencananya mau berekreasi ke krueng Sawang, dan sewaktu keluar dari halaman sekolah Nurjannah mengenderai kereta yang berboncengan dengan kakaknya.

Sumber terkejut ketika mendengar mereka telah terjadi lakalantas di Sawang, apa lagi yang katanya seorang meninggal dunia.


"Saya terkejut karena saya melihat Nurjannah dan kakaknya keluar dari ruangan sekolah dan langsung berangkat dengan naik sepeda motor dengan jenis honda Beat"tutur siswa yang namanya tidak boleh ditulis media.

Sementara sumber statusaceh.net di TKP menyebutkan pasanga siswa yang sedang melaju menuju Ibukota Kecamatan Sawang kontra dengan Dum Truck Colt  pengangkut material, namun menurutnya siswa laki-laki yang masih menggunakan baju sekolah tewas ditempat dengan kondisi yang mengenaskan.

Siswi yang diboncenginya mengalami luka parah dan juga pahanya patah, namun ajal menjemputnya di Rumah sakit Arun NGL.

Masih menurut sumber yang sama, Dum Truck yang menabrak mereka adalah punya perusahaan Koetaraja yang sekarang lagi mengambil material di krueng Sawang.

"Dum Truck yang menabrak siswa tersebut punya PT.Koetaraja yang sekarang aktif mengambil material di sungai kami"tutur pemuda Sawang tersebut.

Sampai berita ini dimuat, pihak PT.Koetaraja belum juga bisa di komfirmasi.

Reporter: Junaidi Spdi


Wagub Aceh Muzakir Manaf (Mualem)
statusaceh.net -  Gendrang politik menjelang Pilkada Aceh mulai terjadi, bahkan sejumlah organisasi menjadi dasar rekrutmen mereka untuk mencari dukungan, seperti yang sekarang sering muncul di media adalah kandidat kuat dari Partai Aceh sekaligus Wakil Gubernur Aceh yaitu Muzakir Manaf (Mualem) yang kini mendapat perlawanan dari oraganisasi yang menyatakan  dirinya akan siap melawan Mualem yang telah melontarkan janji dimasa kampanye Tahun 2012 yang lalu.

Dilangsir AJNN.Net Sejumlah organisasi mendeklarasikan berdirinya gerakan Lawan Mualem, Jumat (11/12) di Kana Dapu Kupi Lhokseumawe. Para anggota gerakan ini menyatakan berdirinya gerakan Lawan Mualem berawal dari janji-janji yang belum direalisasikan oleh Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

"Puncaknya tentu saja karena sampai saat ini belum terealisasinya janji kampanyenya, janji kampanye belum selesai Mualem sudah buat janji lain lagi," kata juru bicara Lawan Mualem, Abdullah Alfarisi Akbar.

Alfarisi yakin selama ini banyak warga Aceh yang tidak setuju dengan cara kepemimpinan Mualem. Namun takut untuk bersuara. Untuk itu, dia mengajak orang-orang tersebut untuk bergabung dengan untu melakukan perlawanan terhadap Mualem.

"Kalau ada yang menyatakan diri 'Rakan Mualem', kami sepakat harus ada yang lawan Mualem supaya yang selama ini diam tidak perlu takut lagi," ujar dia.

Menurut Alfarisi, selama menjadi Wakil Gubernur, sulit mendapatkan hal positif dari Mualem yang bisa ditiru oleh masyarakat. Dia justru menilai banyak masyarakat telah terjerumus pada janji-janji manis yang dibangun oleh Mualem yang sebenarnya tidak sesuai dengan adat ketimuran.

"Janji-janji manis yang tak pernah ditepati yang diucapkan Mualem dianggap sebuah kewajaran. Hal-hal seperti itulah yang harus kita lawan," ucap Alfarisi.

Sejumlah organisasi yang disebut ikut dalam deklarasi gerakan tersebut ialah Himpunan Santri Progressif, Laskar Aswaja, Relawan Pejuang Kesehatan, Perhimpunan Perempuan Ashoe Lhok, Ikatan Mahasiswa Progressif. (Red)

Puskesmas Sawang
Aceh Utara- Maut Tidak Pernah Memberikan Peringatan Sebelumnya,itulah ungkapan bagi pasangan Siswa-siswi SMK Negeri 1 Nisam,tak disangka ternyata M.Rizal (17) warga desa Paloh Kunyet Kec. Nisam, Aceh utara merenggang nyawa dalam Lakalantas di tikungan maut Lhok Kliet Desa Payarabo,Sawang,setelah sepeda motor Beat dikendarainya menabrak mobil dumtruck pengangkut material,Sabtu (12/12).

Dari informasi yang didapat dari armia petugas puskesmas sawang dari lokasi kejadian,Rizal dan nana berangkat dari nisam untuk menghabiskan waktu hendak ke bendungan sawang namun disebabkan kedua remaja ini yang tidak mengetahui medan jalan menuju sawang.

Nana Korban Lakalantas Kritis
Sesampai di tikungan maut lhok kliet tidak melihat adanya mobil pengangkut material yang datang dari arah sawang,sepeda motor beat yang dikendarai kedua siswa ini melaju dengan kecepatan tinggi,tak ayal lagi sepeda motor lansung menabrak bagian depan mobil dump truck.

Hasilnya tubuh kedua siswa tersebut terpental,Rizal lansung tewas ditempat dengan kondisi tubuh dan luka mengenaskan dengan kepala pecah dan otak terburai ,sedangkan nana luka kritis,olen warga setempat lansung dilarikan ke puskesmas sawang.

Pihak Puskesmas sawang yang berupaya diminta keterangannya dalam penanganan medis kedua korban lakalantas tidak bersedia memberikan keterangannya.

Malah saat Reporter ingin mengambil foto korban lakalantas tidak diberikan oleh petugas puskesmas dengan tidak memberi alasan apapun.


Reporter: Junaidi Spdi
Editor     : T. Sayed Azhar

mahasiswi, jurusan Komunikasi, Nanyang Technological University (NTU) Singapura berfoto bersama anak Rohingnya di lokasi penampungan Blang Adoe, Aceh Utara, Aceh, Jumat (11/12/2015). Mereka membuat film dokumenter tentang masyarakat Aceh yang membantu warga Rohingnya. Film dengan judul Peumulia Jamee (memuliakan tamu) itu kini sedang diproduksi.
Banda Aceh - Empat mahasiswi jurusan Komunikasi, Nanyang Technological University (NTU) Singapura membuat film dokumenter tentang masyarakat Aceh yang membantu warga Rohingya.

Film dengan judul Peumulia Jamee (memuliakan tamu) itu masih dalam tahap diproduksi. Terkait pembuatan film ini, para mahasiswa NTU itu mendatangi lokasi penampungan warga Rohingya di Aceh seperti di Blang Adoe, Aceh Utara, dan Bireuen Byayeun, Aceh Timur.

Keempat mahasiswi itu, yakni Chiewy, Jade, Clarissa dan Aileen menilai bahwa tingkat kepedulian dan rasa sosial masyarakat Aceh sangat tinggi.

“Kami banyak membaca dari media bagaimana nelayan Aceh dengan heroiknya menolong para pengungsi ini di tengah laut dan kemudian membawanya ke daratan Aceh. Di sini masyarakat Aceh lainnya juga menerima dengan penuh rasa kekeluargaan, menyambut, memberikan bantuan dan menerima mereka layaknya tamu. Para pengungsi begitu dimuliakan,” kata Chiewy, Sabtu (12/12/2015).

Film dokumenter itu, sambung Chiewy juga menjadi tugas akhir di kampus mereka. “Kami sudah wawancara dengan sejumlah relawan di penampungan Aceh Utara dan Aceh Timur,” sambung dia.

Menurut Chiewy, keheroikan nelayan Aceh dalam membantu pengungsi Rohingya tersebut merupakan bagian dari adat peumulia jamee yang menjadi judul film ini. (Baca: Warga Rohingya Ikut Nikah Massal di Aceh_

Sementara itu, Media Relations Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingnya (KNSR) Aceh Utara Zainal Bakri mengapresiasi kepedulian mahasiswa Singapura itu untuk mendokumentasikan kisah heroik nelayan Aceh tersebut.

“Semoga film ini bisa memberikan gambaran bagaimana Aceh sangat memuliakan tamu di negeri ini,” kata dia.

KOMPAS

Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib
statusaceh.net - Masyarakat Transparansi Aceh (MATA) mendesak Hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Banda Aceh untuk memanggil paksa Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi dana pinjaman daerah di Bank Aceh  sebesar 7,5 miliar.

Koordinator MATA Alfian di Lhokseumawe, Jumat mengatakan, dalam menanggani kasus tersebut, Hakim Tipikor harus tegas dan bisa meminta bantuan kepolisian untuk memangil paksa Bupati Aceh Utara tersebut.

Kasus tersebut, telah menjerat mantan Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid. Begitu juga dengan Muhammad Thaib, diduga turut menikmati dana tersebut secara bersama-sama saat menjabat penasehat bupati tahun 2009.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) sudah tiga kali menyurati orang nomor satu di Kabupaten Aceh Utara tersebut, untuk hadir ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Namun hingga sekarang belum dipenuhi, dengan alasan dinas.

"Harus ada ketegasan dalam menyelesaikan kasus ini, kalau memang Bupati Aceh Utara masih belum hadir juga ke pengadilan, maka bisa minta bantuan personel polisi untuk menjemput paksa," ujar Alfian.

Alfian menambahkan, apabila seseorang yang menolak panggilan sebagai saksi, maka telah dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam ketetapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 224 jo pasal 522.

Begitu juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 159 disebutkan, jika saksi tidak mau hadir ke persidangan, maka majelis dapat memerintahkan jaksa untuk dihadapkan secara paksa, untuk hadir memberikan keterangan di depan persidangan.

"Kasus ini harus bisa diusut tuntas dan jaksa juga harus menelusuri aliran dana tersebut, siapa-siapa saja yang ikut menikmatinya," tutur Alfian.

Ladang Ganja

Aceh Utara- Kembali aparat Polsek Sawang berhasil menemukan ladang ganja seluas 1 hektar didesa Blang Manyak Kecamatan Sawang,Aceh Utara,Jumat (11/12)

Aparat polsek yang tiba dilokasi pukul 13:00 WIB siang ini setibanya dilahan ganja personil polsek lansung mendapatkan ratusan bahkan ribuan pohon dan tanaman ganja dan sebuah gubuk.

Pemilik ladang ganja yang berinitial B dan 2 anaknya yang juga berada dilokasi lahan berhasil meloloskan diri dari sergapan aparat polsek yang dipimpin  lansung oleh Kanit Reskrim Brigadir Jefri.

Dari lokasi berhasil diamankan beberapa peralatan serta bungkus kemasan pupuk dan kiloan ganja yang telah dikemas untuk di edarkan.

Kapolsek Sawang AKP Bukhari Gamcut melalui Kanit Reskrim Polsek Sawang Brigadir Jefri yang berada di lokasi menyampaikan ,sebelumnya aparat polsek mendapatkan informasi dari masyarakat beberapa bulan lalu adanya adanya penanaman pohon ganja oleh seorang warga setempat bersama anaknya di sebuah kebun.

“ Setelah kita lakukan penyelidikan benar kiranya,hari ini kami lansung melakukan penyergapan pemilik dan 2 anaknya berhasil lolos,,sementara itu kita sedang menunggu tim sartnarkoba polres lhokseumawe sedang menuju kemari” ujarnya Jefri.

Reporter: T. Sayed Azhar



Lhokseukon - Dalam Rangka memeriahkan acara menyambut hari ibu, karang Taruna Dewantara mengadakan Acara Lomba Cipta Puisi tingkat SMA dan SMP yang ada di kecamatan dewantara. Acara yang dilaksankan pada hari Kamis kemarin (10/12/2015) dibuka oleh Camat Dewantara yang diwakili Oleh Sekretaris Camat. 

Acara yang diadakan sehari ini dilaksanaan di Aula Kantor Camat Dewantara dan diikuti Oleh seluruh Sekolah yang ada di Kecamatan Dewantara dan juga acara ini dimeriahkan oleh berbagai Grup Nasyid yang ada di Dewantara, peserta lomba baca puisi di ikuti oleh 30 peserta dari 10 sekolah yang ada di dewantara. Dalam lomba baca puisi ini terdiri dari 2 katagori, katagori tingkat SMP dan katagori tingkat SMA.

Hasil pengumuman lomba akan di umumkan pada tanggal 22 desember 2015 bertepatan pada hari ibu, di hari itu juga karang taruna dewantara rencana mengadakan dialog tentang peran seorang ibu, 

Ketua Panitia Ananda Gebrina Rizki Manyatakan Acara yang diadakan sehari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran para siswa dan siswi untuk lebih memahami betapa besarnya peran ibu dalam kehidupan kita. Dengan adanya acara ini maka sangat diharapkan siswa dapat menumbuhkan  kesadaran bahwa ibu merupakan pendidik pertama bagi si anak.

Secara terpisah ketua Karang Taruna Dewantara Ricky Maulana, S.T menyatakan saat-saat ini Anak-anak banyak yang tidak menghargai ibunya sendiri. Banyak Kasus Kasus yang terjadi di Aceh Baru-baru ini yang menimpa ibu padahal ibu merupakan orang yang paling berperan dalam kehidupan si anak. 

Tidak hanya itu hari ini pemuda juga mempunyai masalah yang sangat komplek mulai dari Norkaba, Pergaulan Bebas, judi online dan masalah ekonomi yang menimpa para pemuda, diperlukan solusi yang konkrit untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga tidak akan menghancurkan generasi di masa yang akan datang. Hal yang sama juga disampaikan oleh Drs. M.Zain, beliau juga mengapresisi acara ini, sehingga acara-acara seperti ini dapat ditingkatkan ke depan.(Red)

Banda Aceh - Hasil Penilaian Komisi Innformasi Aceh (KIA) terhadap keterbukaan informasi Publik Tahun 2015 dari 23 Kabupaten dan Kota , Aceh Utara tidak masuk kedalam 10 besar.

Hal tersebut disampaikan Alfian selaku Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) kepada redaksi statusaceh.net Jumat 11 Desember 2015, Hasil Penilaian yang mereka dapatkan dari KIA bahwa Kabupaten Aceh Utara tidak masuk kedalam 10 besar dibidang keterbukaan Informasi publik di Provinsi Aceh.

Sementara menurut Alfian, masalah keterubukaan publik Kota Banda Aceh berada di peringkat satu dan Kota Lhokseumawe masuk kedalam 4 Besar dari 23 Kabupaten dan Kota.

"Kabupaten dan kota yang tidak masuk kedalam 10 besar terkait keterbukaan Informasi Publik itu cenderung membuka peluang korupsi"jelas Alfian.

Redaksi: Bustami




Banda Aceh - Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh mempidanakan direktur utama sebuah perusahaan swasta di Meulaboh, Aceh Barat karena diduga telah menggelapkan pajak senilai Rp1,08 miliar.

Pengelapan pajak yang dilakukan MA, direktur PT. GMP yang bergerak di bidang usaha penyediaan jasa land clearing dengan cara memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari PT. ASN dan PT. PBS. Oleh PT GMP tidak disetor ke kas negara dan tidak dilaporkan di surat pemberitahuan (SPT) PPN periode Januari 2011 hingga Desember 2013.

Menurut Kepala Kanwil DJP Aceh, Muktar, penggelapan pajak yang dilakukan PT. GMP melanggar pasal 39 ayat 1 undang-undang perpajakan dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun serta denda dua hingga tiga kali lipat dari jumlah pajak terutang.

MA, kini ditahan di rumah tahanan Meulaboh sambil menunggu pelimpahan berkas dari kejari ke pengadilan negeri untuk di sidangkan.

Sumber: acehvideo.tv

Mantan petinju AS, Muhammad Ali ikut mengecam bakal calon presiden Amerika dari partai Republik Donald Trump yang mengusulkan larangan bagi Muslim untuk memasuki Amerika Serikat (Foto: dok).
Meskipun ia tidak menyebut nama kandidat terdepan dari partai Republik itu, Ali yang kini berusia 73 tahun mengatakan, para pemimpin politik yang telah secara terbuka mencela agamanya dan “telah menjauhkan banyak orang" untuk belajar mengenai Islam.
statusaceh.net - Salah seorang Muslim paling terkenal di Amerika Serikat bergabung mengecam bakal calon presiden Amerika dari partai Republik Donald Trump yang mengusulkan larangan bagi Muslim untuk memasuki Amerika Serikat.

Dalam pernyataan singkat yang dilansir hari Rabu dengan judul “Kandidat-kandidat Presiden mengusulkan untuk melarang imigrasi Muslim ke Amerika Serikat,” mantan juara tinju kelas berat Muhammad Ali mendesak sesama Muslim agar menolak “mereka yang menggunakan Islam untuk memajukan agenda pribadi mereka sendiri.”

Trump dikecam sejak mengungkapkan usulanya awal pekan ini dalam suatu pernyataan tertulis dan kampanye di South Carolina, menanggapi penembakan massal di San Bernardino, California, yang menewaskan 14 orang. Serangan itu dilancarkan oleh pasangan suami istri Muslim yang Menurut para investigator telah “diradikalisasi.”

Meskipun ia tidak menyebut nama kandidat terdepan dari partai Republik itu, Ali yang kini berusia 73 tahun mengatakan, para pemimpin politik yang telah secara terbuka mencela agamanya “telah menjauhkan banyak orang untuk belajar mengenai Islam. Muslim sejati tahu atau harus tahu bahwa berupaya dan memaksakan Islam kepada orang lain adalah bertentangan dengan agama Islam.”

Terlahir sebagai Cassius Clay pada tahun 1942, Ali bergabung dengan the Nation of Islam pada tahun 1964 dan mengubah namanya tidak lama setelah meraih gelar pertama dari tiga gelar juara kelas beratnya. Gelarnya dicopot setelah ia dinyatakan bersalah atas tuduhan menghindari wajib militer karena menolak bertugas dalam militer Amerika semasa Perang Vietnam. Vonis tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Ali, yang kemudian menjadi Muslim Sunni, juga mengecam serangan yang diatur atau terinspirasi oleh ISIS baru-baru ini, dengan mengatakan, sama sekali tidak Islami pembunuhan terhadap orang-orang tak bersalah di Paris, San Bernardino, atau di manapun di dunia ini. Muslim sejati tahu bahwa kekerasan oleh Jihadis Islamis itu bertentangan dengan ajara-ajaran pokok Islam. (voaindonesia)

M. Nasir Jamil
statusaceh.net - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengungkap, di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), terdapat ratusan perempuan penyuka sesama jenis.
 
Demikian disampaikannya pada acara Halaqah Nasional “Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional” di Gedung Nusantara V DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Shafar 1437 H (10/12/2015).

Menurut Nasir Djamil, data itu terungkap setelah secara berkala polisi syariah atau Wilayatul Hisbah (WH) melakukan razia di berbagai tempat umum terutama pantai.
Dalam berbagai razia, saat menemukan pasangan wanita yang mencurigakan, petugas membawa mereka ke kantor WH untuk diinterogasi.

“Ketika mereka diinterogasi, ditanya-tanya, akhirnya terbuka (secara berangsur) bahwa ternyata di Kota Banda Aceh itu ada ratusan yang lesbi,” ujarnya di depan ratusan peserta halaqah termasuk awak hidayatullah.com dan wartawan lain.

Nasir Djamil mengaku, pengungkapan tersebut merupakan informasi yang mengagetkan. Hal ini pun menjadi catatan dan perhatian dari Pemerintah Kota Banda Aceh.

“Kita terkejut,” ujar politikus PKS asal Aceh ini.

Ia menganggap, keberadaan para lesbi tersebut sebagai “virus-virus”, di tengah upaya pemerintah NAD terkhusus Banda Aceh melaksanakan syariat Islam.

Pemerintah setempat melalui WH pun, kata dia, telah melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap para lesbian tersebut.

“Dan juga melakukan razia-razia ke salon-salon yang di dalamnya ada praktik-praktik terselubung,” ujarnya.

Baginya, razia yang sering digelar itu telah memberikan dampak informasi, khususnya terkait pengungkapan ratusan lesbi di Banda Aceh.

Nasir Djamil merupakan salah satu pembicara dalam acara gelaran Fraksi PPP bekerjasama dengan Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat itu.

Pembicara lainnya pada sesi siang itu adalah Hakim MK Wahidudin Adam dan mantan Rektor UIN Bandung Dedy Ismatullah.*

HIDAYATULLAH

Banda Aceh - Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah pada Senin sore (10/12) melakukan inspeksi mendadak melihat persiapan acara puncak peringatan Hari Nusantara yang akan digelar pada 13 Desember mendatang di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Banda Aceh.

Kedatangan Gubernur Aceh ke lokasi tersebut didampingi oleh Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, Kepala Dinas Pengairan, Samsulrizal, Kepala Dinas Sosial, AlHudri Kepala Dinas Perikanan,Ir. Diauddin, Kepala Dinas Pariwisata, Reza Pahlevi serta Kepala Biro Umum, T. Aznal Zahri dan Kepala Biro Humas Setda Aceh, Frans Delian.

Gubernur Aceh mengaku senang melihat berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh panitia menjelang tiga hari sebelum acara puncak Hari Nusantara.

“Alhamdulillah, progress yang kita lihat hari ini sangat baik. Saya sangat menghargai kerja keras dan usaha panitia yang setiap hari bergotong-royong, saling berpengertian dan memberi pendapat untuk membuat sesuatu yang terbaik bagi kelancaran acara puncak nanti,” ujar Gubernur.

Bahkan pada kesempatan tersebut, Gubernur mengaku terkejut dan tidak menyangka lokasi yang ditinjau olehnya merupakan laut yang kini sudah ditimbun menjadi tempat pentas utama bagi acara puncak peringatan Hari Nusantara.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, yang juga Ketua Panitia Hari Nusantara, Drs. Dermawan mengatakan, persiapan yang dilakukan oleh panitia sudah sangat baik dan mencukupi. “Saya sangat antusias melihat kawan-kawan di SKPA dan dukungan dari pihak-pihak lain yang berkerja secara kompak melaksanakan persiapan ini dengan maksimal,” katanya.

“Saya juga senang melihat antusiasme pak gubernur yang pada hari ini datang mengawal lansung bagaimana jalannya persiapan untuk acara puncak. InsyaAllah begitu sampai Presiden atau Wakil Presiden nanti kita sudah sepenuhnya siap,” kata Sekda.

Dermawan berharap dengan terlaksananya Hari Nusantara di PPS Lampulo, pelabuhan tersebut dapat semakin berkembang. “Semoga para pengunjung tidak hanya datang pada tanggal 13 Desember nanti, tetapi kembali lagi di kemudian hari sehingga tempat itu cepat berkembang,” ujar Sekda.

Kepala Biro Humas Setda Aceh, Frans Delian yang turut mendampingi kunjungan tesebut mengatakan inspeksi yang dilakukan oleh Gubernur adalah untuk melihat bagaimana situasi terakhir sebelum acara berlansung nanti.

“Sidak H-3 ini dilakukan atas inisiatif Gubernur sendiri untuk mendengar keluhan dan pendapat dilapangan serta memastikan persiapan yang dilakukan oleh panitia berjalan dengan baik,” pungkasnya.(Red)


Ilustrasi

Banda Aceh- Tindak kekerasan dan Intimidasi terhadap profesi jurnalistik seakan tiada habis-habisnya, kali ini perlakuan tersebut menimpa TSA (35) salah seorang wartawan Media online di Aceh.

Kerapnya memberitakan kasus hilir mudiknya dan kebebasan para narapidana bos narkoba keluar masuk LP Banda Aceh membuat para napi big bos narkoba merasa kegiatan ilegalnya terusik.

Bermula pasca pemberitaan terkait sejumlah kasus pengeluaran napi bos narkoba,TSA mengaku mendapat sebuah pesan singkat dari sebuah nomor handphone seluler 081282669206 yang berisi beberapa ancaman dan peringatan Minggu (6/12).

Berikut isi pesan singkat yang terindikasi dikirimkan oleh salahsatu napi bos narkoba  LP Banda Aceh kepada TSA Wartawan media online lokal Aceh.

” Kuneuk Kondisikan Kah Beujidrop Mak Katamong Penjara,Yang Kaleuh Sige Tanjung Gusta. Kah Sabe Na Awak Ikot Bek Kapikei Hana,Meukajak Ubanda Manteng Long Yu Ikot Kah,Aceh Sempit Beh Sayet Gam Puko”.( Kamu mau aku kondisikan untuk ditangkap polisi,supaya kamu masuk penjara,yang sudah di tanjung gusta. Kamu selalu ada yang ikuti dari belakang,jangan kau pikir tidak ada. Waktu kamu kebanda saja ada kusuruh ikuti dari belakang,Aceh sempit Sayet GAM puko).

Dan ada beberapa pesan singkat lainnya yang tidak jauh berbeda isi dan tujuannya,kesemuanya berasal dari nomor handphone yang sama.

Dari beberapa sumber reporter yang layak di percaya dari dalam lapas memberitahukan jika nomor handphone milik gunawan salahseorang napi bos narkoba LP Lambaro.

Ketika nomor tersebut di coba hubungi oleh TSA dan Reporter sipemilik Nomor teror tersebut tidak bersedia mengangkat,begitu juga pesan singkat yang dikirimkan oleh TSA dibalas dengan beberapa kata-kata kotor.


Reporter : Junaidi Spdi

Banda Aceh - Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah secara resmi membuka Pameran Nusantara 2015 yang berlansung di Pelabuhan Perikanan Lampulo, Banda Aceh, Rabu (9/12).

Dalam sambutannya, Gubernur menyatakan Aceh harus dapat menempatkan dirinya kembali menjadi poros maritim Indonesia di Asia Tenggara seperti masa kegemilangan Kerajaan Aceh sejak abad ke-16.

“Fakta sejarah menunjukkan bahwa kejayaan maritim nusantara dipengaruhi oleh Kerajaan Aceh yang memberi perhatian penting kepada potensi kemaritiman termasuk Selat Melaka,” kata Gubernur.

Menurut Gubernur, peringatan Hari Nusantara di Aceh pada kali ini harus dapat menanamkan kembali pemahaman Wawasan Nusantara kepada masyarakat, termasuk sumber daya alam kelautan dan potensi di dalamnya.

Aceh dengan kawasan perairan laut yang luas kata Gubernur, mempunyai potensi maritim yang sangat baik jika semua pihak dapat mengelolanya dengan optimal.

“Sebagai bangsa maritim, Aceh telah melahirkan seorang laksamana wanita pertama di dunia yang cukup disegani sebagai pemimpin armada perang angkatan laut, yaitu Malahayati,” ujarnya.

Perjuangan Malahayati menurut Gubernur harus dapat menjadi kepada rakyat Aceh dalam membuktikan perjuangannya mempertahankan harga diri bangsa dan mengembangkan potensi sumber daya maritim yang ada demi kesejahteraan rakyat dan kedaulatan bangsa.

Gubernur mengatakan peringatan Hari Nusantara seharusnya tidak hanya sekedar seremonial, tetapi harus dapat membangkitkan kembali semangat Deklarasi Djuanda pada 58 tahun lalu untuk merajut dan memperkuat kembali Indonesia dalam sebuah kesatuan yang utuh di bawah bingkai NKRI.

Acara pameran Nusantara Expo merupakan serangkaian dari acara Hari Nusantara disamping acara lainnya yaitu, Launching Hari Nusantara/World ocean Day, Pemilihan Putra/Putri Bahari, peresminan pembangunan infrastruktur maritim, aneka Lomba Kebaharian, Latihan Gabungan TNI dan Khanduri Laot.

Turut hadir dalam acara tersebut Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Agus Kriswanto, perwakilan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, MM dan para asisten serta para Kepala SKPA lainnya.  (Red)

statusaceh.net - Pilkada serentak di 264 kabupaten dan kota seluruh Indonesia telah digelar. Dari hasil hitung cepat, telah diketahui sejumlah nama jauh mengungguli lawan-lawannya. Mereka pun dipastikan akan memimpin daerah masing-masing.

Saat kampanye, janji-janji diobral. Kini bagaimana setelah terpilih? Akankah para kepala daerah baru ini juga tak korupsi?

Ada kisah menarik seorang wali kota yang jujur. Kebetulan dia juga seorang perwira polisi.

Inspektur Polisi I Anwar Maksoem menjabat Wali Kota Bukittinggi tahun 1960-1967. Tujuh tahun menjabat, kekayaan Anwar Maksoem tak bertambah.

Ceritanya tahun 1967, setelah tidak menjabat sebagai Wali Kota, Anwar kembali ke kepolisian. Dia berdinas di Komdak (kini Polda) Sumatera Barat yang bermarkas di Padang. Kondisi perekonomian saat itu memang sedang buruk. Sebagai polisi yang hanya mengandalkan gaji tanpa korupsi, Anwar kesulitan.

Hartanya yang paling berharga, tanda pangkat balok dari emas sudah dijualnya. Uangnya pun sudah habis untuk makan dan keperluan sehari-hari. Demikian dikutip dalam buku Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa, Gubernur di Tengah Pergolakan, terbitan Pustaka Sinar Harapan tahun 1998.

Suatu hari Anwar ingin merokok. Tapi uang di sakunya benar-benar sudah habis. Dia pun meminjam uang pada anak buahnya yang bernama Ahmadsjah. Ahmadsjah ini cuma pegawai sipil di Polda Sumbar.

Kira-kira percakapannya seperti ini:
"Mad ada uang Rp 25? Bapak pinjam dulu," kata Anwar.

Ahmadsjah menyangka bosnya bercanda. Masak seorang perwira, mantan Wali Kota mau pinjam uang Rp 25 untuk beli rokok? "Bapak becanda ya?" balas Ahmad.

Anwar menggeleng. "Tidak, bapak benar-benar tidak punya uang," akunya.

Maka Ahmad pun memberikan pinjaman Rp 25 dengan hati bingung. Tapi Inspektur Anwar cuek saja. Dia menikmati rokoknya dengan nikmat.

Inspektur I Anwar Maksoem adalah polisi pertama yang menjadi wali kota. Dia mendampingi Kombes Pol Kaharoeddin, polisi pertama yang menjadi Gubernur. Keduanya sama-sama jujur. Saat itu memang menjadi kepala daerah bukan untuk korupsi.

Semoga ada kepala daerah sejujur ini lagi di Indonesia. Dan benar-benar tak punya uang karena tak korupsi, bukan karena pencitraan semata.(MDK)

Banda Aceh - Sebanyak delapan Kapal Perang TNI Angkatan Laut (KRI) melego jangkar di Pelabuhan Perikanan, Lampulo Banda Aceh. Kedatangan kapal tersebut untuk melakukan pengamanan sekaligus mempersiapkan atraksi untuk memeriahkan puncak peringatan Hari Nusantara.

Pantauan detikcom, kapal-kapal perang ini 'parkir' berjejeran tak jauh dari Pelabuhan Lampulo Banda Aceh, Rabu (9/12/2015). Ada pula satu unit kapal SAR warna oranye. Selain melakukan pengamanan, kapal tersebut juga dipersiapkan untuk melakukan atraksi.

Pada pagi hari, para personel TNI Angkatan Laut menggelar latihan dengan melibatkan kapal perang. Latihan tersebut seperti atraksi bergantung menggunakan tali dari helikopter, pembebasan sandera di laut, latihan tempur dengan menggunakan tank dan lainnya.

Latihan untuk mempersiapkan atraksi memeriahkan Hari Nusantara ini melibatkan personel TNI AL dari berbagai kesatuan. Selain kapal perang, di sana juga ada tank amphibi dan helikopter.

Kehadiran kapal-kapal perang ini menarik perhatian masyarakat. Pada sore hari, warga ramai-ramai datang ke pelabuhan untuk melihat kapal perang meski lego jangkar agak jauh. Tak sedikit di antara warga yang mengabadikan sejumlah kapal perang tersebut.

"Betul kapal perang ini untuk melakukan pengamanan dan mempersiapkan atraksi," kata Pasi Intel Lanal Sabang, Mayor Laut (t) Akbar, saat dikonfirmasi detikcom. (Detik.com)

Seorang pelaku usaha kecil menegah asal Bogor memamerkan aneka camilan dari ikan air tawar pada pameran Hari Nusantara ke-15, yang dilaksanakan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lampulo, Banda Aceh, Rabu (9/12/2015). Aneka camilan ikan ini mendapat perhatian banyak dari pengunjung pameran.
Banda Aceh - Aneka olahan ikan air tawar dan ikan laut memeriahkan pameran Hari Nusantara ke-15 yang diselenggarakan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Lampulo Banda Aceh.

Setelah pameran dibuka oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Rabu (9/12/2015) petang, para pengunjung langsung tertarik pada pajangan sejumlah produk olahan ikan yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.

Tri Kismiyati, perajin olahan ikan dari Bogor, mulai sibuk melayani berbagai pertanyaan dari pengunjung tentang produk-produk olahan ikan yang dibawanya. Ada sambal lado ikan kapas-kapas, kerupuk kulit bawal, bahkan belut goreng tepung.

“Semua ini ikan air tawar yang diproduksi oleh usaha rumah tangga di Bogor, bahkan produk-produk kami sudah menyasar ke supermarket besar di Bogor dan Jakarta,” jelas Tri.

Hal yang sama juga diungkapkan Tedi, pelaku usaha kecil asal Sukabumi, Jawa Barat. Bagi Tedi, ajang peringatan Hari Nusantara seperti ini akan sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha kecil menengah untuk mempromosikan produk-produk hasil olahan mereka.

Tedi pun memamerkan abon ikan lele di kegiatan pameran ini. Tak pelak, abon ikan lele ini pun menarik perhatian pengunjung. Nurhayati, pengunjung asal Lamdingin, Banda Aceh mengaku terkesan melihat aneka produk olahan ikan yang dipamerkan.

“Saya tertarik melihat abon ikan lele. Biasanya kan ikan lele yang dijual di pasar cuma menu pecel lele, tapi ternyata ikan lele bisa juga dijadikan abon, rasanya juga enak tidak amis,” ujar Nurhayati.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat membuka pameran mengatakan, kegiatan ini bukan hanya sekadar ajang pameran semata, tapi juga untuk menunjukkan besarnya potensi maritim di Aceh khususnya dan di Indonesia secara umum.

“Bagi Aceh sendiri peringatan ini sangat penting, karena di sini Aceh juga bisa unjuk potensi yang dimilikinya, selain itu, ini juga menjadi titik awal untuk mewujudkan pelabuhan ikan Lampulo Banda Aceh untuk bisa menjadi pelabuhan ikan nasional,” kata Zaini.

Hari Nusantara merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati dan mengisi Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, Djuanda Kartawidjaya.

Dalam deklarasi tersebut secara nyata diungkapkan bahwa laut Indonesia di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, sejak Deklarasi Djuanda tidak ada lagi laut bebas di antara pulau-pulau di Indonesia yang menjadikan negara kita menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peringatan Hari Nusantara adalah sebuah momentum yang tepat untuk mengubah pandangan bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari yang lebih berorientasi kepada matra darat tetapi juga berorientasi kepada matra laut yang seimbang. (Kompas)

 M Yakob Ishadmy selaku Direktur Strategic Resources Initiative (SRI) sedang menjelaskan tentang tatacara akses informasi publik di bidang kehutanan.
Banda Aceh - LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) gelar pelatihan “Training Tata Cara Akses Informasi Publik” yang dilaksanakan di Hotel Shulthan, Peunayong Banda Aceh.

Informasi yang diterima Reporter statusaceh.net acara tersebut dilaksanakan dua hari yaitu pada hari ini Rabu (9/12) dan besok Kamis (10/12), 

Peserta yang hadir di acara pelatihan tersebut adalah perwakilan dari kabupaten dan kota di Aceh.

Narasumber pada acara hari ini telihat M Yakob Ishadmy selaku Direktur Strategic Resources Initiative (SRI) yang memberikan sedikit analisis dan tatacara akses informasi publik dibidang kehutanan, dan juga hadir Afrizal Tjoetra selaku Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA) dan juga  Muhammad Taufik Abda selaku Aktivis Adat.

Koordinator MaTA Alfian menyatakan, Salah satu hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara adalah kebebasan untuk mendapatkan informasi. Hal ini jelas termaktub dalam konstitusi Negara atau UUD 1945 pada pasal 28F, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu menurutnya, pada pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Ditegaskan juga bila setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

Jaminan keterbukaan informasi diberbagai bidang telah mendapatkan pengakuan dengan diterbitkan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Lahirnya UU KIP ini memberikan angin segar akan adanya jaminan warga mendapatkan hak atas informasi yang dibutuhkan, termasuk informasi disektor tata kelola hutan dan lahan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 UU ini antara lain bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.tuturnya.

Disisi lain, UU yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2010 ini dapat mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan khalayak, pengelolaan badan publik yang baik, serta mendorong mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta terbebas dari belenggu korupsi.

Namun demikian, meskipun regulasi sudah sangat kuat akan tetapi hingga sampai saat ini belum memberikan dampak yang maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kapasitas masyarakat yang masih kurang memahami tatacara untuk mendapatkan informasi publik. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam memahami UU No. 14 Tahun 2008 tersebut telah ikut mempengaruhi tingkat pengawasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan di Aceh. Padahal, dengan adanya pengawasaan publik tersebut menjadi upaya mencegah terjadinya praktik-praktik inprosedural.

Dikarenakan hal tersebut, MaTA menyelenggarakan pelatihan pada hari ini dan besok tentang tata cara akses informasi bagi masyarakat yang dikhususkan pada sektor tata kelola hutan dan lahan di Aceh. 

"Kegiatan ini merupakan komitmen MaTA untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi dan menumbuhkan tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan."jelasnya.

Redaksi: Bustami

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan Menulis Pesan dan Kesan pada Kongres Peradaban Aceh, 9 Desember 2015 di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh.
Banda Aceh - Menteri Pendidikan dan Kebudayan RI, Anies Rasyid Baswedan menyarankan agar pendidikan di Aceh harus bebas dari politik.

“Kepala sekolah jangan pernah khawatir gara-gara mutasi dengan politik,” kata Menteri usai menyampaikan orasi peradaban pada Kongres Peradaban Aceh, di Gedung AAC Dayan Dawood, Rabu (9/12/2015).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan Menulis Pesan dan Kesan pada Kongres Peradaban Aceh, 9 Desember 2015 di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh.
Anggaran pendidikan untuk Aceh sudah sangat besar. “Saya sarankan peningkatan kualitas guru perlu dilakukan dengan melahirkan iklim belajar yang menyenangkan melalui pelatihan-pelatihan,” ujar Anies Baswedan.

Dikatakannya alokasi dana pendidikan tahun 2015 mencapai Rp.416 triliun dan sebanyak Rp.260 triliun tersebar di seluruh Indonesia.

“Aceh kita perhitungkan karena bisa membangun sebuah peradaban,” ujar Menteri Pendidikan, Anies Baswedan dalam pidato ilmiahnya.

Katanya yang paling harus diseriusi adalah pengembangan kualitas pendidik. Berikan kesempatan kepada pendidik, sekolahkan para pendidik.

“Jangan buat para pendidik itu tegang. Bukan anak saya yang berhasil belajar, tapi apakah saya bisa belajar dengan tenang,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan berharap agar Pendidikan di Aceh harus bebas dari Politik. 

ACEHTERKINI

Subussalam - Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam, Aceh, mengaku prihatin melihat rendahnya disiplin guru yang mengajar di sekolah dasar wilayah pedalaman, karena tidak pernah aktif mengajar selama berbulan-bulan dan bahkan ada yang sampai setahun lebih.

"Inilah kondisi dan realitas pendidikan di Subulussalam sekarang ini, banyak guru yang jauh dari kota lepas tanggungjawab, sangat memprihatinkan apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan tanpa ada penanganan secara serius dari pemerintah untuk kemajuan pendidikan," kata Ketua MPD Kota Subulussalam, Jaminuddin di Subulussalam, Rabu.

Menurutnya, kondisi yang sudah berlangsung lama ini sebenarnya diketahui oleh kepada sekolah, namun meski sebagai penanggungjawab di sekolah itu, kepala sekolah yang bersangkutan tidak mampu berbuat apa-apa karena oknum guru memiliki hubungan famili dengan salah satu pejabat.

Akibatnya, guru tersebut hanya tercatat mengajar di sekolah itu namun tidak pernah datang untuk mengajar, katanya.

Hal ini paparkan oleh MPD Kota Subulussalam setelah melakukan monitoring dan evaluasi terkait kondisi pendidikan di wilayah perkotaan dan pedalaman di daerah itu.

Hasilnya  terdapat banyak kendala yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar mulai dari guru yang tidak aktif mengajar, sekolah becek akibat banjir, sekolah yang tidak memiliki pagar serta pelaksanaan upacara setiap hari Senin yang tidak pernah dilakukan sebagian sekolah.

"Inilah beberapa temuan MPD saat terun ke lapangan melihat realitas yang ada. Dan ini akan disampaikan kepada pemerintah pada saat Rekerda II akhir Desember ini," kata Jaminuddin.

Ia berharap rekomendasi ini nantinya terkait temuan yang dilakukan selama ini menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah untuk perbaikan pendidikan, tidak hanya di wilayah perkotaan saja tapi secara menyeluruh sampai ke pelosok, terutama penempatan guru PNS sesuai kebutuhan sekolah dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas.

Sehingga, lanjut dia, pada tahun 2016  tidak ada lagi guru yang bolos sampai bertahun-tahun, karena ini dapat menghambat kemajuan pendidikan di wilayah pedalaman.

"Karena hasil temuan banyak sekolah yang mengaku kekurangan guru PNS dan tidak adanya penjaga sekolah, sehingga pemerataan guru dan keamanan sekolah harus menjadi perhatian serius sebelum masuk tahun anggaran 2016," kata Jaminuddin.

Masalah lain, kata Jaminuddin banyak sekolah pedalaman Subulussalam yang tidak pernah melaksanakan upacara hari setiap Senin sampai berbulan-bulan bahkan ada yang bertahun-tahun. Kondisi ini sangat miris karena bisa membuat generasi muda ini krisis wawasan kebangsaan.

"Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter siswa yang saat ini sudah mulai menurun sikap sopan santun dan berani melawan orang tua. Maka apabila dari kecil tidak ditanamkan wawasan kebangsaan ini, dikhawatirkan generasi ke depan pemahaman tentang wawasan kebangsaan sangat minim, akibatnya rasa cinta mereka terhadap Tanah Air dan bangsa menjadi berkurang," katanya.

Ia mengatakan kondisi ini juga harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat, apalagi pemerintah pusat sedang giat-giatnya menggelar kegiatan wawasan kebangsaan mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota dan bahkan sampai ke wilayah pedalaman sekalipun.

"Maka sangat disayangkan apabila di sekolah pedalaman Subulussalam tidak melaksanakan upacara rutin  hari Senin yang sebagaimana yang dilakukan oleh sekolah lainya," ujar dia.

Sekolah dasar itu itu adalah tempat pertama untuk memperkenalkan kepada siswa tentang nilai-nilai kebangsaan, namun sangat disayangkan ada kepala sekolah yang melupakan hal ini karena menganggap tidak terlalu penting, kata Jaminuddin.

ANTARAnews

Banda Aceh - Wakil Menteri Luar Negeri AS, untuk urusan Keamanan, Demokrasi dan HAM, Dr Sarah Sewall menyambangi Tanah Rencong, Selasa (8/12) malam.

Sarah Sewall, yang didampingi Staf Senior Wakil Menteri Noah Krystel, Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera, Y. Robert Ewing, dan Deputi Konsul AS, Gordon Church, diterima oleh Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah sekira pukul 20.15 WIB di Meuligoe Aceh, Banda Aceh.

Gubernur Aceh, juga mengadakan jamuan makan malam di ruang adat Meuligoe, sebelum menggelar pertemuan tertutup.

Turut mendampingi Gubernur; Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, Kadis Syariat Islam Aceh Prof Syahrizal Abbas, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Nasir Zalba dan Karo Humas Pemerintah Aceh, Frans Dellian.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Delegasi Wamenlu As bersama Pemerintah Aceh membahas prioritas keamanan sipil termasuk mencegah kekerasan, keamanan maritim dan terkait kebebasan beragama. Pertemuan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB.

Wamenlu Sewall juga menggunakan kesempatan kunjungannya di Aceh untuk peluncuran pusat USA Education di UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dijadwalkan, Sewall juga akan menghadiri Bali Democracy Forum (BDF) di Bali pada 10 Desember nanti.

Sarah Sewall, usai pertemuan mengungkapkan kekagumannya terhadap budaya dan masyarakat Aceh. Wamenlu Sewall juga terlihat serius memperhatikan foto-foto yang terpajang pada dinding bagian dalam Meuligoe, sembari berdiskusi santai dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud.

Dr. Sarah Sewall menjabat Wakil Menteri sejak 20 Februari 2014 dan dia merupakan spesialis kebijakan publik dari Universitas Harvard. Sewall juga merupakan salah seorang pakar strategi militer Amerika Serikat. Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Deputi Menteri Pertahanan semasa pemerintahan Clinton. (Red)

statusaceh.net - Penebangan liar terhadap hutan di Kabupaten Aceh Utara kian merajalela. Mulusnya pelaku illegal logging dalam menjalankan aksinya diduga juga di-backing oknum-oknum tertentu yang tidak berpikir panjang akan dampak buruknya terhadap lingkungan masyarakat.

Survei resmi LSM Suara Hati Rakyat (Sahara) menyebutkan, sisa hutan di Aceh Utara kini tinggal 43 ribu hektare lagi atau berkurang 37 ribu hektare dari total luas 80.103 hektare. Sahara juga menyatakan bahwa kondisi hutan kian memprihatinkan dan tinggal sisa-sisa yang belum diberikan izin HGU dan HTI.

“Itulah sisa hutan Aceh Utara. Potensi bertambahnya kerusakan tetap ada, karena orientasi pemerintah melihat hutan sesuatu yang harus dijamah sampai habis bukan sebaliknya untuk menjaga hutan,” ujar Direktur Sahara, Dahlan M Isa, kepada Waspada Online.

Berdasarkan catatan pihaknya, hutan di Kecamatan Paya Bakong, Nisam Antara, dan Pirak Timu adalah kawasan hutan lindung yang kondisinya kini sangat memprihatinkan. Salah satu faktor utamanya adalah alih fungsi hutan menjadi perkebunan, pemukiman, illegal logging, dan kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga semua beralih ke hutan.

Seharusnya, tambah Dahlan, Pemerintah harus segera menghentikan pengalihan fungsi hutan. “Jika ada permohonan Hak Guna Usaha (HGU) baru jangan diberikan izin karena sudah tidak ada lagi tempat. Karena hutan merupakan kekayaan alam yang harus dijaga untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Dahlan.

Kepala Lingkungan Hidup (KLH) Aceh Utara, Nuraina, sebelumnya mengatakan bahwa kerusakan lingkungan di Aceh Utara kian memprihatinkan. Di samping itu mulusnya oknum-oknum tertentu yang membekingi pelaku perusak hutan tersebut. Dirinya sangat menyayangkan persoalan itu.(WOL)

Banda Aceh - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Aceh diminta menetapkan Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, akrab disapa Cek Mad, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana pinjaman daerah pada PT BPD Aceh Cabang Lhokseumawe tahun 2009, Rp 7,5 Milyar yang menjerat mantan bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid (Ilays Pase).

Dalam kasus itu, pria yang akrab disapa Cek Mad, diduga turut menikmati secara bersama-sama dana tersebut ketika ia menjabat penasihat Bupati Aceh Utara tahun 2009.

Permintaan itu disampaikan pengacara Ilyas Pase, Sayuti Abubakar MH kepada ketua majelis hakim Sulthoni MH seusai memeriksa saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Senin (7/12).

Perkara itu juga menyeret Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara, Melodi Taher, saat itu yang kini sudah divonis dan menjalani sisa masa hukuman di Rutan Banda Aceh di kawasan Kajhu, Aceh Besar.

Menurut Sayuti, dari fakta-fakta persidangan menyebutkan bahwa Cek Mad ikut menerima aliran dana pinjaman daerah tersebut. Bahkan, dalam dakwaan terdakwa Ilyas Pase disebutkan bahwa Cek Mad pernah menerima uang dalam tiga tahap, masing-masing Rp 1.343.611.112, Rp 713.611.112, dan Rp 630 juta. “Kami meminta Saudara Jaksa untuk menetapkan Muhammad Thaib sebagai tersangka karena dia ikut terlibat,” kata Sayuti.

Sayuti juga meminta majelis hakim memanggil paksa bupati dari Partai Aceh itu. Pasalnya, selama ini Cek Mad selalu mangkir ketika dipanggil JPU untuk hadir ke persidangan. “Muhammad Thaib sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan Saudara Jaksa Penuntut Umum. Kami meminta majelis hakim untuk memanggil paksa Muhammad Thaib,” pinta Sayuti sebelum hakim melanjutkan sidang hingga Senin (14/12).

Mangkirnya Cek Mad dari panggilan jaksa bukan kali ini saja terjadi. Berdasarkan catatan Serambi, hal serupa juga pernah terjadi ketika mantan kepala Bagian Ekonomi dan Investasi Melodi Taher disidang. Saat itu jaksa terpaksa membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Cek Mad ketika diperiksa oleh penyidik.

Selain itu, dana tersebut juga dibagi-bagikan untuk beberapa pejabat lainnya di Aceh Utara atas arahan Ilyas Pase. Mereka adalah Tarmizi Abbas selaku Penasihat Bupati Aceh Utara Tahun 2009, Rp 524.923.376, Junaidi selaku anggota DPRK Aceh Utara tahun 2009 Rp 736.088.513, Junaidi selaku Ketua KONI Aceh Utara tahun 2009, Rp 500 juta, dan Muhammad Yahya selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit di Kecamatan Kota Makmur, Aceh Utara, Rp 450 juta.

Juga diserahkan untuk Misbahul Munir selaku anggota DPRK Aceh Utara tahun 2009 Rp 300 juta dan untuk Perusahaan Daerah (PD) Bina Usaha sebesar Rp 3,311,500,000. Dana itu dipergunakan untuk melunasi utang pribadi Ilyas A Hamid dan Muhammad Thaib serta fee utang tersebut kepada Direktur Utama PD Bina Usaha secara tunai. Sedangkan sisanya Rp 93.177.000 digunakan untuk keperluan pribadi Melodi Taher.

Padahal, dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang belum mendapat pengesahan APBK tahun 2009 dan bantuan masyarakat miskin korban konflik.

Tapi, Ilyas memerintahkan Melodi untuk melakukan pencairan dana itu secara bertahap dan diserahkan kepada beberapa nama tanpa diketahui pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sebagai bendahara umum daerah (BUD). Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh negara dirugikan Rp 7,5 miliar.(Serambinews.com 8 Desember 2015)

Sebelumnya Nama Ilyas A. Hamid alias Ilyas Pase, tentu tidak asing bagi masyarakat Aceh, khususnya Aceh Utara, populernya nama Ilyas Pase bukan karena prestasi dalam memimpin Aceh Utara Priode 2007-2012, melainkan menjadi terpidana dalam kasus bobolnya kas Pemkab Aceh Utara hingga 220 Milyar.

Dalam kasus dakwaan yang menimpa Ilyas Pase juga membeberkan sejumlah nama aliran dana tersebut, bahkan Ilyas Pase membeberkan modud operandi kejahatan yang dilakukannya.

Seperti dilansir Serambinews.com, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh menggelar sidang perdana terhadap mantan bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid, Rabu (2/9). Pria yang akrab disapa Ilyas Pase ini didakwa telah melakukan korupsi dana pinjaman daerah pada PT BPD Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar Rp 7,5 miliar.

Terkait kasus ini, sebelumnya majelis hakim telah terlebih dahulu memvonis terhadap Kabag Ekonomi dan Investasi Melodi Thaher. Sementara Ilyas Pase sudah dua kali menjalani proses hukum setelah sebelumnya terlibat dalam perkara deposito kas Pemkab Aceh Utara Rp 220 miliar bersama mantan wakil bupati Aceh Utara, Syarifuddin SE.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Aceh, Suhendra SH dalam dakwaannya antara lain menjelaskan, Ilyas meminta Kabag Ekonomi dan Investasi Melodi Thaher untuk mengajukan pinjaman kepada PT BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Rp 5,5 miliar. Dana itu untuk membiayai kegiatan pembangunan yang belum mendapat pengesahan APBK tahun 2009 dan bantuan masyarakat miskin korban konflik.

Lalu, Melodi menemui Kepala Cabang PT BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, Effendi Baharuddin. Namun, permohonan Melodi ditolak karena masih ada pinjaman daerah atas nama Tarmizi Abbas (penasehat bupati), Muhammad Thaib (penasehat bupati), dan Junaidi (anggota DPRK Aceh Utara) yang seluruhnya berjumlah Rp 2 miliar.

“Untuk melunasi utang tersebut, permohonan pinjaman yang semula Rp 5,5 miliar ditambah menjadi Rp 7,5 miliar. Karena itu, Effendi Burhanuddin meminta Melodi Thaher agar memenuhi semua persyaratan administrasi pinjaman, termasuk adanya surat persetujuan DPRK Aceh Utara,” baca Suhendra di depan terdakwa yang di kuasa hukumnya, Imam Syafi’I Siragih SH.

Pada 16 Oktober 2009, Ketua DPRK Aceh Utara menyetujui pinjaman terdakwa dan menandatangani surat persetujuan pinjaman (SPP). Lalu, Melodi Thaher bersama Muhammad Thaib menemui Kepala PT BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Effendi Baharuddin untuk menyerahkan surat permohonan.

Usai permohonan diterima, kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening Giro Nomor: 030-01.02.590056-6 atas nama Drs Melodi Thaher selaku Kabag Ekonomi dan Investasi Rp 7.274.300.000. Uang itu ditrasfer setelah dipotong biaya provisi dan administrasi perbankan Rp 37,7 juta dan biaya bunga selama tiga bulan ke depan Rp 188 juta.

Setelah uang itu masuk ke rekening, Ilyas Pase selaku penanggung jawab tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sebagai bendahara umum daerah (BUD). Tapi Ilyas memerintahkan Melodi untuk melakukan pencairan dana itu secara bertahap dan diserahkan kepada beberapa nama. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh negara dirugikan sebesar Rp 7,5 miliar.

JPU Suhendra juga menjelaskan bahwa dana yang ditransfer ke rekening Kabag Ekonomi dan Investasi, Melodi Thaher ditarik dalam dua tahap. Pertama tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp 3.871.000.000 dan kedua tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp 3.441.000.000.

Berdasarkan arahan Ilyas Pase, uang itu diserahkan kepada Tarmizi Abbas selaku Penasehat Bupati Aceh Utara Tahun 2009, Rp 524.923.376, Junaidi selaku anggota DPRK Aceh Utara tahun 2009 Rp 736.088.513, Junaidi selaku Ketua KONI Aceh Utara tahun 2009, Rp 500 juta, dan Muhammad Yahya selaku Ketua Koperasi Perkebunan Sawit di Kecamatan Kota Makmur, Aceh Utara, Rp 450 juta.

Selain itu, juga diserahkan untuk Misbahul Munir selaku anggota DPRK Aceh Utara tahun 2009 Rp 300 juta, dan untuk Muhammad Thaib selaku penasihat Bupati Aceh Utara tahun 2009 diberi dalam tiga tahap, masing-masing Rp 1.343.611.112, Rp 713.611.112, dan Rp 630 juta.

Kemudian untuk Perusahaan Daerah (PD) Bina Usaha sebesar Rp 3,311,500,000. Dana itu dipergunakan untuk melunasi utang pribadi Ilyas A Hamid dan Muhammad Thaib serta fee utang tersebut kepada Direktur Utama PD Bina Usaha secara tunai. Sedangkan sisanya Rp 93.177.000 digunakan untuk keperluan pribadi Melodi Thaher. Akibat perbuatannya, Ilyas A Hamid dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Editor Bustami
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.