2016-07-24

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Sawang - Warga Gampong Teungoh Kecamatan Sawang Aceh Utara menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang rusak akibat sering dilintasi truck pengangkut material hasil galian C. Aksi tersebut dilakukan sejak Jumat, (29/7) hingga sekarang.

Pantauan AJNN, kondisi jalan Kecamatan Sawang yang rusak mencapai 15 kilometer dan di beberapa titik, kerusakan jalan cukup parah sehingga sulit dilalui warga terutama saat musim hujan.

"Warga sudah hilang kesabaran. Cukup lama sudah jalan ini tidak diperbaiki. Rusak karena setiap hari puluhan truck pengangkut batu lalu lalang. Makanya masyarakat tanam pohon sebagai bentuk protes," ujar Razi, warga setempat kepada AJNN, Sabtu, (30/7).

Warga lainnya juga menyebutkan kondisi jalan rusak sudah sangat lama. Pihak kecamatan seperti tidak menggubris keluhan warga.

"Sejauh ini tidak ada tindak lanjut dari pihak kecamatan. Bahkan kami sudah sampaikan kondisi tersebut berulang kali. Sedangkan masyarakat banyak mengeluh karena jalan rusak parah," sebutnya.

Camat sawang yang dikonfirmasi AJNN mengatakan, persoalan tersebut sudah disampaikan kepada dinas terkait, tapi belum ada tindak lanjut.

"Sudah sering kita sampaikan ke Pemkab. Tapi sejauh ini belum ada upaya perbaikan dari dinas. Katanya baru akan dianggarkan di APBK Perubahan nanti," pungkasnya. (*) Sumber: AJNN.Net

Samsuar (12), bocah dari Gampong Meutulang, Kecamatan Panton Reue, Aceh Barat, dirawat di IGD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh akibat terkena benda yang diduga bom rakitan, Sabtu (30/7/2016).
Meulaboh - Samsuar (12) seorang bocah warga Gampong Meutulang, Kecamatan Panton Reue, Aceh Barat, Sabtu (30/7/2016) siang hingga pukul 16.20 WIB dilaporkan kritis setelah terkena benda yang diduga bom rakitan.

Saat ini korbam dirawat di IGD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.

Belum diketahui secara pasti penyebab bocah ini terkena ledakan bom, namun polisi masih terus menyelidiki kasus ini.

Sedangkan korban masih kritis dan masih dalam perawatan intensif tim paramedis. (serambinews.com)

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Frans Marbun/KORAN SINDO)
Medan - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membantah adanya operasi intelijen terkait kerusuhan dan di Tanjung Balai dan Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

"Jangan berspekulasi dengan itu, tidak ada operasi intelijen di Sumut. Kejadian itu murni karena ada salah paham antara satu dengan yang lainnya," kata Tito di Polda Sumut seusai melakukan pertemuan dengan pihak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Sabtu (30/7/2016).

Terkait insiden di Karo, kata Tito, warga berinisial M (41), tidak berniat untuk melecehkan pengurus rumah ibadah, seperti yang banyak beredar di media sosial saat ini.

"Kedua orang ini (M dan pengurus rumah ibadah) bertetangga dan tidak ada maksud apa pun di balik itu. Namun terjadi kesalahpahaman di antara keduanya," sebutnya.

Meski begitu, sambung dia, saat ini pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi yang diduga mengetahui terjadinya kerusuhan tersebut. Mantan Kapolda Metro Jaya ini bahkan mengapresiasi adanya gerakan cepat dari para tokoh agama khususnya FKUB Sumut yang langsung melakukan pertemuan membahas antisipasi dan langkah untuk meredam agar kerusuhan tidak sempat meluas.

"Sejumlah orang sudah diperiksa terkait dengan kasus itu. Termasuk orang yang memposting gambar-gambar dan bahasa yang berbau provokatif di media sosial, semua itu akan kita telusuri. Dalam kesempatan ini saya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan FKUB yang langsung turun ke lokasi dan menyelesaikan permasalahan itu," jelasnya.

Menurut dia, saat ini situasi di Sumut sudah aman dan kondusif. Warga di sekitar lokasi sudah melakukan aktivitas seperti biasanya. Kapolda Sumut Irjen Pol Raden Budi Winarso juga sedang berada di lokasi untuk memimpin langsung pengamanan.

"Sumut saat ini sudah aman dan kondusif, Kapolda Sumut sudah ada di lokasi untuk memimpin langsung proses pengamanan dan pelaksanaan pertemuan FKUB serta jajaran tokoh agama, MUI, wali kota, camat, lurah, kepling, kapolres, komandan Kodim, TNI AL, dan lainnya. Saya harap, tidak ada lagi yang menyebarkan provokasi yang bisa menimbulkan kekisruhan. Setelah ini kita lakukan evaluasi," ucapnya.

Sementara, soal kerusuhan di Kabupaten Tanah Karo, orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu mengaku juga akan melakukan evaluasi. Sekali lagi, mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini menegaskan kerusuhan di Karo terjadi bukan karena adanya operasi intelijen.

"Saya akan evaluasi seluruhnya, tadi baru melakukan evaluasi tahap pertama. Tahap kedua akan fokus pada kerusuhan yang ada di Tanah Karo," terangnya.

Kapolri menambahkan, Tanjung Balai dan Tanah Karo, saat ini sudah kondusif. "Jadi, Sumut saat ini sudah aman dan  kondusif."

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Komisaris Besar (Kombes) Pol Rina Sari Ginting kepada KORAN SINDO menambahkan, hingga saat ini pihak kepolisian sudah mengamankan dan memeriksa sedikitnya tujuh orang saksi. Namun, para terperiksa itu belum bisa dipastikan apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.

"Proses pemeriksaannya masih berlangsung sampai sekarang. Sehingga belum ada kesimpulan apa pun terkait status ketujuh orang tersebut," ujarnya.(sindonews.com)

Sebanyak 6 vihara dan klenteng dibakar massa gara-gara ditegur soal volume speaker masjid.
Tanjungbalai - Kerusuhan di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara tak terhindarkan. Kericuhan itu menyebabkan enam rumah ibadah berupa Vihara dan klenteng, Jumat (29/7/2016) sekira pukul 23.00 WIB.

Amuk massa ini diduga dipicu teguran soal volume speaker mikrofon masjid. Informasi dihimpun Sumut Pos (Jawa Pos Group) dari sumber di kepolisian menyebutkan, awalnya seorang warga Jalan Karya Kel TB  Kota I Kec Tanjungbalai Balai Selatan berinisial Mel (41) mendatangi nazir masjid Almaksum di Jalan Karya.

Maksdunya, meminta mengecilkan volume speaker mikrofon yang ada di masjid. Menurut Nazir Masjid, permintaan tersebut telah diungkapkan beberapa kali.

Pada Jumat malam sekira pukul 20.00 WIB usai shalat isya, jamaah dan nazir masjid menjumpai Mel ke rumahnya.

Pertemuan memanas hingga Kepling mengamankan Mel dan suaminya ke Kantor Lurah dan selanjutnya ke Polsek Tj Balai Selatan.

Setibanya di Polsek, selanjutnya dilakukan pertemuan dengan melibatkan Ketua MUI, Ketua FPI, Camat, Kepling dan tokoh masyarakat.

Pada saat bersamaan, massa mulai banyak berkumpul yang dipimpin oleh kelompok elemen mahasiswa dan melakukan orasi di depan kantor polisi. Selanjutnya, massa diimbau dan sempat membubarkan diri.

Namun pada pukul 22.30 Wib, konsentrasi massa kembali berkumpul,  diduga setelah mendapat informasi melalui media sosial (facebook) yang diposting oleh salah seorang aktivis atas nama Andian Sulin.

Selanjutnya, massa kembali mendatangi rumah Mel di Jalan Karya dan berupaya hendak membakar rumah Mel. Namun upaya itu tidak dilakukan karena dilarang oleh warga sekitar yang khawatir kebakaran merembet ke rumah sekitar.

Jumlah massa semakin banyak dan kian emosi. Selanjutnya massa bergerak menuju Vihara Juanda yg berjarak sekitar 500 meter dari Jalan Karya dan berupaya membakarnya.

Upaya massa juga dihadang oleh personel Polres Tanjungbalai. Massa melampiaskan emosi dengan melempari vihara dengan batu hingga vihara mengalami kerusuhan.

Selanjutnya massa bergerak ke Pantai Amir dan merusak serta membakar satu unit vihara dan 3 unit klenteng serta 3 unit mobil dan 3 unit sepeda motor dan 1 unit betor. Kemudian di Jalan Sudirman, massa merusak satu unit klenteng.

Jalan Hamdoko merusak 1 unit klenteng dan 1 unit praktik pengobatan serta 1 unit sepeda motor. 

Di Jalan KS Tubun, massa merusak 1 unit klenteng dan satu unit bangunan milik Yayasan Putra Esa di Jalan Nuri.

Di Jalan Imam Bonjol, massa membakar 1 unit Vihara.

Di Jalan WR Supratman massa merusak isi bangunan Yayasan Sosial dan merusak 3 unit mobil.

Di Jakan Ahmad Yani, massa merusak pagar Vihara.

Di Jalan Ade Irma, massa membakar 1 unit klenteng.

Mengatasi kerusuhan tersebut, Polresta Tanjungbalai melakukan koordinasi dengan aparat keamanan terkait termasuk dengan Polres terdekat. Juga berkoordinasi dengan Muspida, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Polisi juga mengimbau dan menghalau massa agar membubarkan diri. Serta berjaga di berbagai vihara dan klenteng. Sekira pukul 04.30 pagi, konsentrasi massa akhirnya mulai membubarkan diri.

Dari kerusuhan ini, polisi menangkap tujuh orang. Menurut Kabid Humas Polda Sumatra Kombes Rina Sari Ginting, tujuh orang ini ditangkap karena tertangkap tangan menjarah sejumlah barang ketika perbuatan anarkitis terjadi.(jawapos.com)

Pidie - Massa dalam jumlah besar dilaporkan melancarkan aksi demo di Laweung, Kabupaten Pidie, Sabtu (30/7/2016) menjelang siang yang disebut-sebut terkait dengan proses pembebasan lahan untuk areal pembangunan pabrik semen di wilayah tersebut.

Belum banyak info yang diperoleh Serambinews.com terkait aksi massa di Laweung. Namun, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Pidie, Apriadi yang dihubungi Serambinews.com membenarkan adanya peristiwa itu.

"Kami belum tahu apa pemicu aksi namun disebut-sebut terkait proses pembebasan lahan untuk pabrik semen," kata Apriadi.

Menurut Apriadi, atas permintaan polisi pihaknya sempat menurunkan armada pemadam kebakaran ke lokasi yang berjarak sekitar 40 km dari Sigli, ibu kota Kabupaten Pidie.

Namun petugas dan armada pemadam yang sudah memcapai lokasi dipaksa kembali oleh massa.

"Karena berbagai pertimbangan, saya perintahkan tim mundur ke titik aman dan tetap siaga," ujar Apriadi yang ketika dihubungi sedang berada di Banda Aceh. Laporan terjadinya gejolak di Laweung diterima pihak BPBD Pidie sekitar pukul 09.00 WIB.

Belum diketahui apa saja yang jadi sasaran amuk massa. Tapi beberapa laporan menyebutkan kondisinya memang panas.

Sebelumnya, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Muara Tiga Laweung, Khairul Bahri M Isa kepada sejumlah media mengatakan bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik semen di Lamweung, Pidie belum ada kejelasan.

Meski pihak PT Samana Citra Agung yang diberikan mandat oleh PT Semen Indonesia untuk mengurusi pembebasan lahan di Kecamatan Muara Tiga, Laweung mengklaim sudah membebaskan lahan sekitar 1.500 hektare.

Sejauh ini belum bis dipastikan apakah penyebab aksi massa di Laweung terkait dengan pembebasan lahan teraebut atau ada faktor-faktor lainnya.

Sekitar pukul 14.30 WIB, Sabtu (30/7/2016) kondisi Laweung, Kecamatan Muara Tiga, Pidie dilaporkan kondusif setelah sempat terjadi aksi massa yang diwarnai pembakaran sejak pagi hingga menjelang siang.

Bahkan, tanki milik proyek pembangunan pabrik semen sempat dibakar.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Pidie, Apriadi kepada Serambinews.com menginformasikan kondisi di TKP sudah kondusif. Pihak keamanan dilaporkan bekerja keras untuk mengendalikan situasi.

Menurut Apriadi, tim pemadam yang sempat dipaksa kembali oleh massa berada dalam pengawalan Pasukan Brimob.

"Tim pemadam sudah kembali ke markas atas izin Kapolres Pidie," ujar Apriadi.

Dikatakannya, tim pemadam dari BPBD Pidie sempat bekerja memadamkan tanki milik proyek pembangunan pabrik semen di Kecamatan Muara Tiga, Pidie.

Massa sekitar 400. lebih dari Gampong Kulee, Kecamatan Batee dan ‎Gampong Cot, Kecamatan Muara Tiga (Laweung), Pidie, Sabtu (30/7/2016) sekitar pukul 10.00 WIB,mengamuk dengan membakar fasilitas di lokasi pembangunan proyek pabrik semen di Laweung.

Fasilitas yang dibakar berupa ‎pikap BL8737 AF, direksi camp digunakan sebagai kantor, tanki berisi minyak solar 16.000 ton, dua pos jaga dan sarana ibadah.
 
Fasilitas tersebut milik PT Hase Alam yang melakukan pembersihan di lokasi proyek tersebut.

Kapolres Pidie, AKBP M Ali Khadafi kepada Serambinews.com, Sabtu (30/7/2016) mengatakan, massa yang membakar fasilitas di lokasi pembangunan pabrik semen berjumlah 400 lebih.
 
Sebagian massa membawa senjata tajam. Mereka berasal dari Gampong Kulee, Kecamatan Batee dan Gampong Cot, Kecamatan Muara Tiga. 

"Polisi dibantu TNI bersenjata lengkap berhasil mengusir warga yang mengamuk membakar fasilitas di lokasi pabrik semen. Saat ini kondisi telah normal kembali," katanya..(Aceh.tribunnews)

Turki pascakudeta (Foto: Reuters)
Washington, - Seorang pejabat tinggi militer Amerika Serikat membantah tudingan pemerintah Turki bahwa dirinya mendukung upaya kudeta di negeri itu.

"Setiap laporan yang menyebutkan saya ada kaitan dengan upaya kudeta yang gagal baru-baru ini di Turki, adalah disayangkan dan sepenuhnya tidak akurat," tegas Jenderal Joseph Votel, yang merupakan komandan pasukan AS di Timur Tengah, seperti dilansir kantor berita Reuters, Sabtu (30/7/2016).

Otoritas Turki telah melakukan operasi pembersihan militer dan institusi-institusi negara lainnya menyusul upaya kudeta pada 15 Juli tersebut. Operasi itu menargetkan para pendukung ulama ternama Turki, Fethullah Gulen yang bermukim di AS. Gulen dituding Ankara sebagai dalang percobaan kudeta yang menewaskan setidaknya 246 orang dan melukai lebih dari 2 ribu orang tersebut.

Negara-negara Barat yang merupakan sekutu Turki mengecam upaya kudeta di negeri itu. Namun Barat juga mengkritik tindakan-tindakan yang diambil Turki terkait kudeta tersebut, termasuk penangkapan dan pemecatan massal.

Pernyataan Votel disampaikan setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaitkan dirinya dengan upaya kudeta. Erdogan menuding Votel berpihak kepada para pelaku kudeta. Hal ini dikatakan Erdogan setelah Votel berkomentar, bahwa pergolakan di Turki bisa menurunkan kerja sama militer dengan AS.

"Anda berpihak kepada para pelaku kudeta, bukannya berterima kasih pada negara ini karena mengalahkan upaya kudeta," cetus Erdogan kesal dalam pidatonya di pusat militer di Golbasi, dekat Ankara.

Menurut media-media AS, Votel telah mengatakan bahwa upaya kudeta dan penangkapan para jenderal Turki bisa mempengaruhi kerja sama militer AS dengan Turki. Votel secara khusus menyebut tentang sejumlah pejabat militer Turki, yang selama ini melakukan kontak dengan AS sebagai bagian dari kerja sama militer kedua negara, telah dipenjara usai percobaan kudeta.(Detik.com)

Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah meminta seluruh pihak terlibat aktif untuk memajukan pendidikan di Aceh. Berbagai persoalan terkait pendidikan, kata gubernur harus segera dicarikan solusi, sehingga tidak menggangu proses pendidikan bagi anak usia sekolah di Aceh.

“Persoalan pendidikan harus diutamakan agar generasi Aceh bisa maju di masa mendatang,” ujar gubernur saat beraudiensi bersama Persatuan Guru Republik Indonesia – Aceh dan elemen pendidikan di Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (29/07).

Banyak hal yang menjadi persoalan bagi dunia pendidikan di Aceh. Di antaranya, poksi pendidikan aqidah yang sangat kurang di tingkat sekolah. Selain itu, isu perlindungan anak dan kualifikasi guru juga menjadi persoalan.

Di beberapa daerah, khususnya daerah pedalaman dan terpencil, masih sangat banyak guru yang diupah murah. Mereka bahkan tidak memperoleh hak untuk mengikuti pelatihan sehingga tidak mempunyai kualifikasi. Terkait persoalan ini, gubernur menyebutkan, upah murah yang diterima guru adalah sebuah tindakan yang tidak adil. “Harusnya mereka diupah minimal dengan upah minimum (Upah Minimum Kabupaten/Provinsi),” ujar gubernur.

Jumlah guru  yang memperoleh upah di bawah rata-rata, atau berkisar Rp. 100 ribu hingga Rp. 500 ribu bukanlah sedikit. Angkanya mencapai ribuan. Ramli Rasyid, Ketua PGRI Aceh menyebutkan, ada sekitar 42 ribu guru non PNS yang tersebar di seluruh Aceh. Mereka hanya dibayar di bawah 400 ribu per bulannya. Sudah status tak jelas, bayaran pun terbatas. Belum lagi dengan ribuan guru yang diangkat oleh kepala sekolah.

“Ini persoalan mutu pendidikan di Aceh,” ujar Ramli. Mustahil, kata Ramli, guru bisa punya kompetensi jika mereka bekerja dengan bayaran tak seberapa.

Persoalan terbesar, sebenarnya adalah pada pengambil keputusan. Dalam hal ini, kewenangan mengangkat guru menjadi pegawai negeri ada di Pemerintah Kabupaten dan Kota. Hasanuddin Darjo, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, menyebutkan hal itu menjadi kendala besar. “Kita tidak bisa campur tangan,” ujarnya.

Tahun 2015, kata Darjo, Dinas Pendidikan bahkan harus mencetak ulang SK Ujian Nasional hingga seribu lembar. Itu terjadi karena banyaknya kepala sekolah yang dimutasi menjelang Ujian Nasional.

Dinas Pendidikan, kata Darjo terus melakukan berbagai upaya agar  mutu pendidikan – sebagai persoalan utama dari buruknya pendidikan di Aceh – bisa berangsur baik. Dalam 5 tahun terakhir, Provinsi Aceh, kata Darjo, bahkan masih berkutat dalam angka 5 besar tingkat ketidaklulusan dalam UN. Namun demikian, ada sebuah kebahagian, di mana Aceh peringkat pertama pada indeks integritas pada lulusan Ilmu Pengetahuan Alam dan peringkat tiga untuk Ilmu Pengetahuan Sosial. Artinya, tingkat kejujuran pendidik dan siswa dalam mengikuti ujian sangat baik.

“Tanda-tanda untuk itu sudah ada. Tingkat kenaikan Indek integritas kita sangat baik. Saya rasa, pendidikan Aceh akan semakin membaik. Kejujuran menjadi model baru bagi kita di Aceh, “ujar Darjo.

Ke depan, kata Darjo, para guru akan dilatih secara bergilir – semua berkesempatan – dan mereka akan didampingi. Selama ini, tidak ada pendampingan bagi guru. Hal itu, kata Darjo, merupakan komitmen bersama pelaku pendidikan dan Gubernur Zaini, agar pendidikan Aceh  semakin baik. “20 persen dari total APBA kita, kita gunakan untuk memajukan pendidikan,” ujar Darjo.

Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Samsul Rizal, memandang kualitas guru adalah hal utama yang perlu dibenahi. Kualitas guru, katanya punya kaitan erat dengan integritas kerja. Integritas yang kurang tentunya akan membuat etika dan moral siswa menjadi tidak bagus. Banyak guru-guru di Aceh memegang ijazah, tapi ketika dicek mereka hanya kuliah Sabtu – Minggu. Sebagian bahkan tak kuliah tapi dapat ijazah. “Etika anak menjadi buruk saya kira karena gurunya. Sangat miris jika mengetahui integritas guru yang sangat kurang,” ujarnya.

Di tahun mendatang, Samsul meminta agar integritas guru bisa ditingkatkan dengan berbagai pelatihan-pelatihan dan tes. Jika memang guru tidak bisa atau tidak punya kualifikasi, jangan meng SK-kan guru dimaksud. “Untuk instutusi pendidikan, integritas harus selalu dijaga,” ujarnya.  Sudah menjadi rahasia umum, jika banyak guru yang mengikuti kelas jauh lantas mendapatkan ijazah. Jika hal itu terus terjadi, kata Samsul, guru tak lagi punya wibawa. Prof Samsul memandang perlu kejujuran dalam mendidik.

“Kita mampu untuk bersaing dan kita bisa lebih bagus. Tapi cara mendidik harus jujur, sehingga yang terbentuk adalah mereka yang memang punya integritas. Apa pun hasilnya, itu hasil didikan kita kepada anak-anak kita,” ujar Prof Samsul.

Dalam audiensi yang dihadiri oleh Perwakian Kemenag Aceh, Wakil Ketua MAA, MPU Aceh, MPD Aceh, Pengurus PGRI Provinsi Aceh dan Banda Aceh, pihak UIN dan Unsyiah itu, ikut membahas terkait sarana dan prasarana penunjang pendidikan khususnya pendidikan agama, ketersediaan musalla di tiap sekolah, kekerasan terhadap anak, dan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat yang ada kaitannya dengan pendidikan anak.

Gubenur berpesan, agar semua yang terlibat bisa ikut terlibat membahas dan memperbaiki segala permasalahan tersebut. “Kita akan ambil kebijakan seadil-adilnya, karena semua punya tujuan untuk kemajuan pendidikan di Aceh,” ujar gubernur. (Rill)

Banda Aceh - Aceh untuk pertama kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) tahun 2015. Sebelumnya sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Aceh juga mendapatkan opini yang sama dan pertama dari BPK RI yaitu  Aceh Utara, Simeuleu, Aceh Selatan dan Abdya. Di samping itu ada juga kabupaten/kota di Aceh yang sudah beberapa kali dan berturut-turut meraih opini WTP tersebut.

MaTA berpendapat bahwa pemberian WTP oleh BPK RI kepada pemerintah baik pusat maupun daerah bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi. WTP diberikan apabila pemerintah dianggap telah menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dengan benar atau tertib administrasi. Yang menjadi penilaian BPK RI adalah kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada Undang-Undang serta efektifitas pengendalian intern. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 16 ayat (1) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Jadi dalam melakukan audit, BPK RI sama sekali tidak berorientasi untuk menemukan ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan dan korupsi. Kondisi ini harus dipahami dengan benar oleh publik sehingga tidak salah dalam membuat kesimpulan terhadap capaian suatu daerah ketika sudah meraih opini WTP.

Memang untuk mendapatkan opini WTP tersebut semua pihak telah bahu-membahu melakukan perubahan khususnya dalam konteks pelaporan keuangan daerah. Menurut MaTA, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mesti amanah dalam mengelola uang rakyat sehingga tidak ada yang diselewengkan dan dikorupsi. Karena laporan keuangan itu sendiri dapat dengan mudah direkayasa apalagi oleh oknum-oknum yang dapat dibayar dan membayar.

Menurut penelusuran MaTA, sejumlah daerah di Indonesia yang mendapatkan Opini WTP dari BPK justru kemudian kepala daerahnya tersandung kasus korupsi. Potret ini sebagaimana terjadi di Riau, Palembang, Bangkalan dan Tegal. Ada juga lembaga kementerian yang bernasib sama seperti Kementerian Agama, Kemenpora dan Kementerian ESDM yang mendapatkan opini WTP dari BPK justru menterinya kemudian terjerat kasus korupsi. Sebenarnya hal yang sama juga patut diduga terjadi di Aceh.

Hanya saja persoalannya adalah karena di Aceh aparat penegak hukum khususnya KPK belum berani untuk unjuk gigi. Padahal beberapa waktu lalu, Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah telah mempersilakan KPK untuk mengawasi Aceh agar bebas dari karupsi. MaTA berharap, tidak ada istilah lex specialis untuk memberantas korupsi di Aceh.[Rill]

Kapolri Jenderal Tito Karnavian
Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah mengetahui cerita Koordinator KontraS Haris Azhar tentang 'setoran' uang terpidana mati Freddy Budiman kesejumlah pejabat BNN dan Polri. Tak tanggung-tanggung jumlah setoran itu mencapai ratusan miliar rupiah.

"Ya saya sudah baca soal informasi yang beredar itu, ramai sekali," kata Tito di Mabes Polri, Jumat (29/7/2016).

Menurut Tito, hal baru sebatas informasi dan belum terbukti kebenarannya.

"Yang beredar di viral itu informasi tidak jelas, ada disebut Polisi ada BNN. Ini formasi, kalau bukti itu harus jelas ada namanya siapa. Jadi yang di viral itu informasi bukan kesaksian. Kalau kesaksian itu ada yang melihat, mendengar dan mengetahui. Kalau ini kan dia hanya menerima informasi," tuturnya.

Meskipun begitu, Tito sudah memerintahkan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar untuk menemui Haris guna menindak lanjuti informasi tersebut. (inilah.com)

Banda Aceh - Lembaga pendidikan Fatih Bilingual School (FBS) Putra, dan FBS Putri di Aceh membantah lembaga pendidikan ini terkait dengan Fethullah Gulen.

Pemerintah Turki melalui Kedutaan Besar (Kedubes) Turki di Indonesia meminta sembilan sekolah Turki di Indonesia ditutup karena ada kaitan dengan Gulen. Bahkan, permintaan itu dirilis oleh Kedubes Turki di Jakarta melalui situs resminya.

Bahkan data yang dirilis Kedubes Turki ini memasukkan sekolah Turki yang ada di Aceh masuk dalam daftar 9 sekolah yang diminta tutup. Sekolah di Aceh itu adalah Fatih Bilingual School (FBS) Putra, dan FBS Putri.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah (Kepsek) SMP-SMA FBS Putri, Sabar Risdadi membantah sekolah tersebut terkait dengan Fethullah Gulen. Bahkan, dia mengaku hingga sekarang belum mendapatkan surat resmi permintaan untuk ditutup.

"Dan kami menolak atas tuduhan itu semuanya. Sekolah ini sudah berdiri sejak 2009, dan sampai sejauh ini tidak ada satupun indikasi ke arah yang mereka tuduhkan," kata Sabar Risdadi, di Aceh, Jumat (29/7).

Menurut Sabar, FBS Putri berdiri atas dasar hukum yang jelas. Bila memang tetap diminta untuk tutup, pihaknya akan menempuh jalur hukum.

"Tidak pada tempatnya Pemerintah Turki menyuruh Indonesia menutup sekolah tersebut karena tuduhan yang tidak mendasar," tukasnya.

Selama ini Sabar mengaku hanya fokus memajukan dunia pendidikan di Aceh dan pada umumnya Indonesia. "Kami di sini fokus mendidik anak Indonesia. Jadi menurut saya sangat berlebihan jika kami dikaitkan dengan masalah seperti itu," tutur Sabar.

Meskipun diterpa isu tak sedap dari Pemerintah Turki, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut berjalan normal.

"Selama ini kehadiran FBS Putri memberi banyak sumbangsih pada pendidikan di Aceh. FBS sudah meraih banyak prestasi baik secara nasional maupun internasional," ungkapnya.(merdeka.com)

Padang - Sebanyak 10 unit rumah semi permanen di daerah perbatasan Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dibakar ratusan orang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Okezone, dugaan sementara warga yang membakar 10 rumah tersebut berasal dari Paritrantang, Kenegarian Kunangan, Kabupaten Sijunjung, Jumat sekira pukul 10.30 WIB, Jumat (29/7/2016).

Aksi pembakaran rumah warga Kampung Surau yang berdekatan dengan PT. Pabrik Sawit Bina Pratama, diduga penyebab masalahnya adalah tapal batas Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Sijunjung yang sampai saat ini belum tuntas.

Pada hari ini puncak permasalahan meletus dan ratusan warga Parit Rantang membongkar gardu perbatasan dan kemudian membakar 10 unit rumah warga. Belum ada laporan korban luka maupun jiwa.

Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari kepolisian setempat, dan informasi dari lapangan sampai saat ini situasi mulai kondusif.(okezone.com)

Freddy Budiman saat dipersidangan sebelum eksekusi hukuman mati. Foto Jawa Pos
StatusAceh.Net - Detik-detik eksekusi mati terpidana kasus narkoba terhadap Freddy Budiman dkk ‘menggetarkan’ Tanah Air. Ada yang pro dan banyak yang kontra terhadap eksekusi mati ini. Mereka punya alasan masing-masing.

Termasuk Harris Azhar, Koordinator Kontras. Dia menulis panjang cerita pengakuan Freddy Budiman, salah satu bandar kakap. Tulisan Harris atas pengakuan Freddy Budiman mengungkap fakta-fakta yang jarang diketahui banyak orang.

Tulisan Harris ini diposting ulang Ulil Abshar Abdalla pada Jumat (29/7/2016) dini hari. Berikut tulisan kesaksian Harris Azhar dari Freddy Budiman:

“Cerita Busuk dari seorang Bandit”

Kesaksian bertemu Freddy Budiman di Lapas Nusa Kambangan (2014)

Di tengah proses persiapan eksekusi hukuman mati yang ketiga dibawah pemerintahan Joko Widodo, saya menyakini bahwa pelaksanaan ini hanya untuk ugal-ugalan popularitas. Bukan karena upaya keadilan. Hukum yang seharusnya bisa bekerja secara komprehensif menyeluruh dalam menanggulangi kejahatan ternyata hanya mimpi. Kasus Penyeludupan Narkoba yang dilakukan Freddy Budiman, sangat menarik disimak, dari sisi kelemahan hukum, sebagaimana yang saya sampaikan dibawah ini.

Di tengah-tengah masa kampanye Pilpres 2014 dan kesibukan saya berpartisipasi memberikan pendidikan HAM di masyarakat di masa kampanye pilpres tersebut, saya memperoleh undangan dari sebuah organisasi gereja. Lembaga ini aktif melakukan pendampingan rohani di Lapas Nusa Kambangan (NK). Melalui undangan gereja ini, saya jadi berkesempatan bertemu dengan sejumlah narapidana dari kasus teroris, korban kasus rekayasa yang dipidana hukuman mati. Antara lain saya bertemu dengan John Refra alias John Kei, juga Freddy Budiman, terpidana mati kasus Narkoba. Kemudian saya juga sempat bertemu Rodrigo Gularte, narapidana WN Brasil yang dieksekusi pada gelombang kedua (April 2015).

Saya patut berterima kasih pada Bapak Sitinjak, Kepala Lapas NK (saat itu), yang memberikan kesempatan bisa berbicara dengannya dan bertukar pikiran soal kerja-kerjanya. Menurut saya Pak Sitinjak sangat tegas dan disiplin dalam mengelola penjara. Bersama stafnya beliau melakukan sweeping dan pemantauan terhadap penjara dan narapidana. Pak Sitinjak hampir setiap hari memerintahkan jajarannya melakukan sweeping kepemilikan HP dan senjata tajam. Bahkan saya melihat sendiri hasil sweeping tersebut, ditemukan banyak sekali HP dan sejumlah senjata tajam.

Tetapi malang Pak Sitinjak, di tengah kerja kerasnya membangun integritas penjara yang dipimpinnya, termasuk memasang dua kamera selama 24 jam memonitor Freddy budiman. Beliau menceritakan sendiri, beliau pernah beberapa kali diminta pejabat BNN yang sering berkunjung ke Nusa Kambangan, agar mencabut dua kamera yang mengawasi Freddy Budiman tersebut.

Saya mengangap ini aneh, hingga muncul pertanyaan, kenapa pihak BNN berkeberatan adanya kamera yang mengawasi Freddy Budiman? Bukankah status Freddy Budiman sebagai penjahat kelas “kakap” justru harus diawasi secara ketat? Pertanyaan saya ini terjawab oleh cerita dan kesaksian Freddy Budiman sendiri.

Menurut ibu pelayan rohani yang mengajak saya ke NK, Freddy Budiman memang berkeinginan bertemu dan berbicara langsung dengan saya. Pada hari itu menjelang siang, di sebuah ruangan yang diawasi oleh Pak Sitinjak, dua pelayan gereja, dan John Kei, Freddy Budiman bercerita hampir 2 jam, tentang apa yang ia alami, dan kejahatan apa yang ia lakukan.
Freddy Budiman mengatakan kurang lebih begini pada saya:

“Pak Haris, saya bukan orang yang takut mati, saya siap dihukum mati karena kejahatan saya, saya tahu, resiko kejahata yang saya lakukan. Tetapi saya juga kecewa dengan para pejabat dan penegak hukumnya.

“Saya bukan bandar, saya adalah operator penyeludupan narkoba skala besar, saya memiliki bos yang tidak ada di Indonesia. Dia (bos saya) ada di Cina. Kalau saya ingin menyeludupkan narkoba, saya tentunya acarain (atur) itu. Saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai dan orang-orang yang saya telpon itu semuanya nitip (menitip harga). Menurut Pak Haris berapa harga narkoba yang saya jual di Jakarta yang pasarannya 200.000 – 300.000 itu?”

Saya menjawab 50.000. Fredi langsung menjawab:
“Salah. Harganya hanya 5000 perak keluar dari pabrik di Cina. Makanya saya tidak pernah takut jika ada yang nitip harga ke saya. Ketika saya telepon si pihak tertentu, ada yang nitip Rp 10.000 per butir, ada yang nitip 30.000 per butir, dan itu saya tidak pernah bilang tidak. Selalu saya okekan. Kenapa Pak Haris?”

Fredy menjawab sendiri. “Karena saya bisa dapat per butir 200.000. Jadi kalau hanya membagi rejeki 10.000- 30.000 ke masing-masing pihak di dalam institusi tertentu, itu tidak ada masalah. Saya hanya butuh 10 miliar, barang saya datang. Dari keuntungan penjualan, saya bisa bagi-bagi puluhan miliar ke sejumlah pejabat di institusi tertentu.”
Fredy melanjutkan ceritanya. “Para polisi ini juga menunjukkan sikap main di berbagai kaki. Ketika saya bawa itu barang, saya ditangkap. Ketika saya ditangkap, barang saya disita. Tapi dari informan saya, bahan dari sitaan itu juga dijual bebas. Saya jadi dipertanyakan oleh bos saya (yang di Cina). ‘Katanya udah deal sama polisi, tapi kenapa lo ditangkap? Udah gitu kalau ditangkap kenapa barangnya beredar? Ini yang main polisi atau lo?’”

Menurut Freddy, “Saya tau pak, setiap pabrik yang bikin narkoba, punya ciri masing-masing, mulai bentuk, warna, rasa. Jadi kalau barang saya dijual, saya tahu, dan itu ditemukan oleh jaringan saya di lapangan.”

Fredi melanjutkan lagi. “Dan kenapa hanya saya yang dibongkar? Kemana orang-orang itu? Dalam hitungan saya, selama beberapa tahun kerja menyeludupkan narkoba, saya sudah memberi uang 450 Miliar ke BNN. Saya sudah kasih 90 Milyar ke pejabat tertentu di Mabes Polri. Bahkan saya menggunakan fasilitas mobil TNI bintang 2, di mana si jendral duduk di samping saya ketika saya menyetir mobil tersebut dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh barang narkoba. Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun.

“Saya prihatin dengan pejabat yang seperti ini. Ketika saya ditangkap, saya diminta untuk mengaku dan menceritakan dimana dan siapa bandarnya. Saya bilang, investor saya anak salah satu pejabat tinggi di Korea (saya kurang paham, korut apa korsel- HA). Saya siap nunjukin dimana pabriknya. Dan saya pun berangkat dengan petugas BNN (tidak jelas satu atau dua orang). Kami pergi ke Cina, sampai ke depan pabriknya. Lalu saya bilang kepada petugas BNN, mau ngapain lagi sekarang? Dan akhirnya mereka tidak tahu, sehingga kami pun kembali.

“Saya selalu kooperatif dengan petugas penegak hukum. Kalau ingin bongkar, ayo bongkar. Tapi kooperatif-nya saya dimanfaatkan oleh mereka. Waktu saya dikatakan kabur, sebetulnya saya bukan kabur. Ketika di tahanan, saya didatangi polisi dan ditawari kabur, padahal saya tidak ingin kabur, karena dari dalam penjara pun saya bisa mengendalikan bisnis saya. Tapi saya tahu polisi tersebut butuh uang, jadi saya terima aja. Tapi saya bilang ke dia kalau saya tidak punya uang. Lalu polisi itu mencari pinjaman uang kira-kira 1 miliar dari harga yang disepakati 2 miliar. Lalu saya pun keluar. Ketika saya keluar, saya berikan janji setengahnya lagi yang saya bayar. Tapi beberapa hari kemudian saya ditangkap lagi. Saya paham bahwa saya ditangkap lagi, karena dari awal saya paham dia hanya akan memeras saya.”

Freddy juga mengekspresikan bahwa dia kasihan dan tidak terima jika orang-orang kecil, seperti supir truk yang membawa kontainer narkoba yang justru dihukum, bukan si petinggi-petinggi yang melindungi.

Kemudian saya bertanya ke Freddy dimana saya bisa dapat cerita ini? Kenapa Anda tidak bongkar cerita ini? Lalu Freddy menjawab:

“Saya sudah cerita ke lawyer saya, kalau saya mau bongkar, ke siapa? Makanya saya penting ketemu Pak Haris, biar Pak Haris bisa menceritakan ke publik luas. Saya siap dihukum mati, tapi saya prihatin dengan kondisi penegak hukum saat ini. Coba Pak Haris baca saja di pledoi saya di pengadilan, seperti saya sampaikan di sana.”

Lalu saya pun mencari pledoi Freddy Budiman, tetapi pledoi tersebut tidak ada di website
Mahkamah Agung. Yang ada hanya putusan yang tercantum di website tersebut. Putusan tersebut juga tidak mencantumkan informasi yang disampaikan Freddy, yaitu adanya keterlibatan aparat negara dalam kasusnya.

Kami di KontraS mencoba mencari kontak pengacara Freddy, tetapi menariknya, dengan begitu kayanya informasi di internet, tidak ada satu pun informasi yang mencantumkan dimana dan siapa pengacara Freddy. Dan kami gagal menemui pengacara Freddy untuk mencari informasi yang disampaikan, apakah masuk ke berkas Freddy Budiman sehingga bisa kami mintakan informasi perkembangan kasus tersebut.***

Haris Azhar (2016).

sumber: facebook

Biro Administrasi UNIMAL
Lhokseumawe - Pihak jajaran biro Kemahasiswaan dan Akademik Unimal Kabupaten Aceh Utara kini mulai bungkam dan tidak lagi melayani konfirmasi  awak media massa, menyusul kasus dugaan korupsi  adanya kutipan dana beasiswa dalam rekening mahasiswa bidikmisi telah diperiksa pihak tipikor Polres Lhokseumawe.

Pihak polisi  telah melakukan proses pemeriksaan terhadap kasus tersebut  sejak Juni 2016 lalu dan hingga kini masih dalam tahap awal dengan melakukan proses lidik kasus  untuk mencros chek dan mempelajarinya tentang adanya indikasi korupsi lebih lanjut.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman melalui Kasat Reskrim AKP Yasir mengatakan tepat pada bulan ramadhan lalu, pihak polisi sudah mengumpulkan keterangan sejumlah mahasiswa bidikmisi selaku penerima dana beasiswa yang  dipangkas sejak tahun 2013 dalam jumlah berkisar Rp300 ribu hingga Rp700 ribu.

Bahkan pihak polisi juga sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak oknum di Unimal Aceh Utara yang terlibat dalam tindakan kutipan dana beasiswa tersebut.  Meski tidak menyebutkan  secara rinci tentang identitas lengkapnya, namun oknum itu sudah memenuhi panggilan polisi pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri lalu.

“ Kita sudah melakukan  ambil keterangan dari beberapa mahasiswa bidikmisi  untuk mengetahui sejauh mana  terjadinya pemangkasan dana. Kita juga sudah memanggil orang Unimal yang terkait dalam kasus tersebut,” ujarnya.

Akan tetapi untuk data kelanjutannya, kasat menegaskan pihaknya belum bisa memberikan data untuk dipublikasi  media massa yang dikhawatirkan mengganggu proses lidik kasus yang sedang berjalan sesuai hukum yang berlaku.

Hal ini juga sesuai dengan adanya intruksi Presiden RI Joko Widodo pada butir nomor kelima yang  tidak membolehkan lagi adanya pemberitaan kasus dugaan korupsi yang sedang berlangsungnya masa proses lidik.

Apalagi setiap laporan kasus dugaan korupsi yang  diperiksa polisi harus terlebih dahulu mencari bukti kuat yang memenuhi dua unsur kuat yaitu pertama adanya bukti kuat terjadinya potensi kerugian yang dialami negara atau masyarakat dan kedua adanya unsur melawan hukum.

Bila sudah memenuhi kedua unsur tersebut, maka kasus korupsi yang terjadi dapat dijerat secara hukum pidana.

Sementara itu, Rektor Unimal Afridar dan Kabiro Akademik Unimal Kab. Aceh Utara Arif Budiman gagal dikonfirmasi Waspada,  serta tidak mengangkat hubungan komunikasi via telepon selulernya dan tidak membalas SMS yang masuk.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sekitar 2000 mahasiswa bidikmisi yang menerima dana beasiswa mengeluhkan adanya pemotongan uang dalam rekening bank  dengan alasan untuk hak universitas  dalam bentuk sumbangan biaya pendidikan  juga digunakan membuat berbagai kegiatan serta acara mahasiswa.

Terhitung sejak tahun 2013, dana bantuan pusat senilai Rp6 juta telah dipotong uang SPP sampai lunas,  maka setiap dana beasiswa yang diterima dalam rekening setiap mahasiswa bidik misi tersisa senilai Rp4.300.000.

Selanjutnya dikenakan kutipan sebesar Rp400.000 tiap bulannya hingga uang yang diterima menjadi Rp3.900.000 per mahasiswa.

Kemudian pada semester lanjutan, jumlah kutipan dari naik menjadi Rp700.000 hingga yang diterima dalam rekening setiap mahasiswa menjadi Rp3.600.000.(Waspada.co.id)

Kapolresta Banda Aceh Kombes T Saladin memperlihatkan kayu tanpa dokumen. Foto: Arman Konadi
Banda Aceh - Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menangkap sindikat penjualan kayu ilegal di Ibukota Provinsi Aceh itu. Sedikitnya 27,5 kubik kayu beragam jenis diamankan oleh kepolisian setempat.

Kayu olahan tersebut terdiri dari sejumlah jenis, Semantuk, Meranti, Damar Laut, Sembarang Merah dan Pinus. Dari keterangan pelaku, polisi menyebut kayu ilegal itu kebanyakan berasal dari wilayah hutan Aceh Besar.

“Karena di Banda Aceh tidak ada wilayah hutannya. Tersangka kita tangkap 10 orang di tiga lokasi berbeda di Banda Aceh. Tujuan mereka membawa masuk ke sini untuk dipasarkan. Ditaksir bernilai sekitar Rp100 juta,” kata Kapolres Banda Aceh, Kombes Pol T. Saladin di Mapolresta Banda Aceh, Jumat (29/7/2016).

10 pelaku yang diamakan polisi berisial MY, IS, DI, GM, AD, SL, AD, US, SD dan NI. Selain itu, polisi menyita barang bukti berupa dua truck Fuso, dua pikap, ditambah empat unit becak untuk mengangkut kayu. Penangkapan pelaku penjualan kayu tidak berizin ini dilakukan selama satu minggu terakhir.

Kapolres menambahkan, penangkapan pelaku bermula dari informasi masyarakat yang melihat aktivitas penjualan kayu ilegal tersebut. Pihak kepolisian yang mendapat laporan ini langsung menurunkan tim untuk melakukan pengintaian.

“Kami juga meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Apalagi yang belum melakukan ini, jangan coba dilakukan. Bukan hanya masalah kayu, termasuk juga masalah lain,” himbau mantan Kabid Humas Polda Aceh itu.(Okz)

EMUKAN EMAS: Jumadi, warga Kelurahan Sebengkok saat memamerkan telur emasnya yang ditemukan di sungai Pasar Batu, Kamis (28/7).
StatusAceh.Net - Kota Tarakan, Kalimantan Utara mendadak heboh. Informasi temuan harta karun ramai diperbincangkan.

Itu setelah telur emas ditemukan salah seorang warga. Lokasi penemuannya di sungai yang bersebelahan dengan pasar Batu, Kamis (28/7).

Dia dalah Jumadi, warga Kelurahan Sebengkok. Dia meyakini bahwa temuannya itu merupakan barang antik dan peninggalan sejarah.

Kepada Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Jumadi mengatakan, selain telur emas, ia juga menemukan sebilah pedang dan beberapa keris.

"Cuma saya yang temukan di sungai ini,” kata Jumadi seperti yang dilansir Radar Tarakan, Jumat (29/7).

Sungai yang menjadi temuan pun menjadi ramai. Banyak warga yang mencoba mencari keberuntungan. 

Mereka berburu benda dan berharap akan menemukan barang antik seperti Jumadi. Warga menggali di sungai.

Sebagian juga banyak yang menonton aksi warga yang mencari benda antik tersebut.(jawapos.com)

Gubernur Aceh Zaini Abdullah
Banda Aceh - Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah memerintahkan anggaran pengadaan lima unit videotron di Dinas Pendidikan Aceh untuk dalihkan kepada pemenuhan sarana komputer dalam rangka persiapan menuju Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk tingkat SMA/SMK dan MA pada 2017 mendatang.

Gubernur Zaini menjelaskan paska pelaksanaan UNBK pada April 2016 lalu, dirinya mendapati banyak permasalahan serius yang terjadi di sejumlah daerah akibat terbatasnya perangkat komputer sekolah sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan ujian  tersebut terkendala.

“Sehubungan dengan permasalahan itu, saya memerintahkan Dinas Pendidikan Aceh untuk mengalihkan anggaran dari program itu kepada pemenuhan sarana komputer di sekolah yang dianggap sudah sangat mendesak,” kata Gubernur Zaini saat pertemuan dengan peserta Bakti Sosial Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) di Pendapa Gubernur, Banda Aceh, Kamis (28/7).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zaini sempat mempertanyakan manfaat dan mudarat dari pembangunan videotron yang mendapat kritikan dari berbagai kalangan karena dinilai kurang memberikan dampak langsung kepada peningkatan mutu pendidikan di Aceh.

“Setiap program yang dijalankan di dinas-dinas harus mampu memberi dampak langsung kepada rakyat, harus dikaji manfaat dan mudaratnya. Jika program itu lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya, maka kita stop saja dan ganti dengan program yang lebih bermanfaat,” tegas Gubernur.

Gubernur mengatakan setiap program di SKPA harus berjalan dengan mulus sesuai dengan aspirasi masyarakat. “Kita tidak mau ada sesuatu yang mengganjal dalam menjalankan sebuah program, kita mau terbuka dan mulus dalam menjalankan pemerintahan, sehingga semua orang dapat merasakan manfaatnya,” katanya

Menurut Gubernur, peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam pembangunan Aceh. “Saya sangat ingin melihat rakyat untuk dapat merasakan lansung hasil dari pembangunan yang kita jalankan,” ujar Gubernur.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang turut hadir dalam pertemuan itu berjanji akan segera menindaklanjuti permintaan Gubernur dan mengkaji kembali program-program yang ada untuk peningkatan kualitas pendidikan di Aceh.(Rill)

Banda Aceh - Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) akan berkerjasama dengan Pemerintah Aceh dalam program Bakti Sosial (Baksos) Terintegrasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gayo Lues pada 11 - 14 Agustus mendatang.

Kerjasama antara kedua pihak itu disepakati oleh Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah setelah mengadakan pertemuan dengan Ketua Tim Baksos Terintegrasi yang diwakili oleh Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama, Dr Nazamuddin SE MA di Pendapa Gubernur, Banda Aceh, Kamis (28/7).

Turut hadir dalam pertemuan itu perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unysiah, anggota panitia pelaksana, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Hasanuddin Darjo, Kepala Dinas Pertanian, Prof. Dr. Abu Bakar, Kepala Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan, Drs. Raihanah serta perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.

Gubernur Zaini menyambut baik kerjasama antara kedua pihak dan menyatakan siap membantu serangkaian program dan kegiatan dalam pelaksanaan Baksos tersebut.

Menurutnya, pihak SKPA yang hadir seperti Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan akan membantu menyediakan vaksin untuk menangani program pencegahan penularan penyakit rabies yang masih tinggi, terutama di daerah seperti Gayo Lues dan sekitarnya.

“Saya sangat terkejut ketika mendengar masih banyak penyakit yang ditularkan oleh virus rabies di Aceh. Ini merupakan perkara yang serius dan harus ditangani segera, sesuai dengan target kita menuju Aceh bebas rabies pada 2020 mendatang,” ujar Gubernur.

Dalam menyukseskan program itu, Pemerintah Aceh akan berkerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Unsyiah untuk memberikan vaksin gratis kepada binatang-binatang yang diduga membawa virus rabies dalam kegiatan Baksos itu.

kepala Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Aceh, Drs. Raihanah mengatakan, salah satu penyebab tingginya angka penyakit yang disebabkan oleh rabies adalah karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam menjaga hewan peliharaan mereka bebas dari virus rabies melalui proses vaksinisasi.

“Melalui kerjasama seperti ini, harapan saya masyarakat dapat diberikan pemahaman yang cukup terhadap bahaya rabies serta langkah-langkah pencegahannya,” kata Raihanah.

Tekait dengan progam penyuluhan anti-narkoba di kalangan remaja, Gubernur Zaini mengatakan akan mengarahkan dinas terkait, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh untuk mempersiapkan bahan pendukung.

“Dinas Pemuda dan Olahraga akan menyumbang beberapa keperluan alat olahraga dan lainnya untuk mendukung program sosialisasi anti-narkoba,” ujarnya.(Rill)

Banda Aceh -- Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, menyebutkan kegiatan kearsipan adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem pemerintahan. Karenanya, sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 sebagai acuan untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tidak bisa dilepaskan dari program prioritas Pemerintah Aceh 

sebagaimana tertuang di dalam RPJM tahun 2012-2017 tentang reformasi birokrasi."Pengetahuan tentang kearsipan sangat penting untuk dikuasai dan diterapkan di seluruh jajaran Pemerintahan Aceh," ujar gubernur dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Setda Aceh, Syahrul SE, M.Si, saat membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2012 Sebagai acuan bagi pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, di Hermes Palace Hotel, Kamis (28/07).

Gubernur menyebutkan sistem kearsipan dalam Pemerintahan adalah salah satu bentuk  dokumentasi dalam rangka melakukan langkah-langkah besar ke depan. "Tidak ada Sejarah tanpa Sumber yang akurat," kata gubernur mengkiaskan. Gubernur menambahkan, jika ingin melakukan perbaikan dalam pemerintahan, sistem kearsipan harus dibenahi.

"Anda semua (peserta sosialisasi) adalah motor yang diharapkan sebagai pendorong pembenahanitu. Oleh sebab itu, kuasai dengan baik aturan tentang kearsipan ini untuk selanjutnya dapat menjadi pedoman di seluruh lembaga pemerintahan di Aceh," ujar gubernur. (Rill)

Banda Aceh -- Sekda Aceh, Drs. Dermawan MM, meminta para Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk menyiapkan laporan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah masing-masing sesuai amanat Permendagri Nomor 68 Tahun 2012. Hal tersebut kata Dermawan, akan menjadi bahan laporan para bupati kepada Gubernur Aceh, dan selanjutnya Gubernur malaporkan data tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

"Kami menghimbau agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil mampu membangun kerjasama dengan para pihak terkait, sehingga setiap data yang dilaporkan benar-benar akurat dan sesuai fakta di lapangan," ujar Sekda Dermawan dalam sambutan yang dibacakan Staff Ahli Bidang Keistimewaan dan SDM, Ir. Helfizar Ibrahim M.Si, saat membuka rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan Se-Aceh, di Sultan Hotel, Kamis (28/07).

Rakor Kependudukan dan Pencatatan sipil tersebut merupakan agenda Pemerintah dalam rangka menciptakan tertib adminitrasi kependudukan sebagaimana yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

"Kita juga perlu mensosialisasikan aturan ini kepada masyarakat, agar masyarakat tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka terkait administrasi kependudukan di daerah ini," kata Sekda. 

Ada beberapa perubahan penting yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertuang di dalam Undang-undang yang terbaru itu. Untuk itu perlu upaya untuk mensosialisasikan perubahan tersebut, sehingga undang-undang tentang administrasi kependudukan ini dapat dijalankan dengan baik demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Aceh.

Sekda memandang perlunya memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas
dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. "Kita harus menyediakan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan," kata Dermawan. Data penduduk, lanjut Dermawan merupakan rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

"Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota harus mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh, yang memahami makna dan tujuan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu. Dengan pemahaman tersebut, maka peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sistem administrasi kependudukan berjalan dengan baik," kata Sekda.

Sementara itu, Marwan Yusuf, Kepala Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh, menyebutkan acara tersebut digelar untuk menyamakan persepsi terhadap pelayanan pencatatan sipil dan menjawab berbagai persoalan terkait pelayanan pencatatan sipil se-Aceh.

"Melalui acara ini kit mengharapkan ada peningkatan kapasitas aparatur instansi pencatatan sipil dalam menerapkan tertib administrasi dalam bekerja secara cepat tepat dan akurat," ujar 

Marwan.Hadir dalam acara tersebut para kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Kabupaten dan Kota se Aceh serta para kepala bidang pencatatan sipil. (Rill)

Gulen di AS (Foto: Reuters/Selahattin Sevi/Zaman Daily via Cihan News Agency)
Jakarta - Kedutaan Besar Turki di Indonesia mengeluarkan rilis media terkait sekolah-sekolah yang dianggap berkaitan dengan organisasi ulama Fethullah Gulen. Mereka berharap dilakukan penutupan sama seperti yang sudah dilakukan negara lain.

Dalam siaran pers yang diterbitkan Rabu (28/7/2016), Kedutaan Turki menyebut situasi di Turki setelah upaya kudeta semakin membaik. Namun saat ini sedang diberlakukan situasi darurat dari tanggal 21 Juli lalu. Kondisi ini diklaim tak akan mengganggu hak-hak mendasar dan kebebasan warga. Sebaliknya, pemerintah Turki melakukan sejumlah upaya untuk melindungi hak dan kebebasan warga.

Selain itu, pemerintah Turki saat ini sedang melakukan upaya-upaya yang perlu untuk menghukum sebagian orang yang terlibat kudeta. Mereka kembali menuding Fethullah Gulen sebagai aktor intelektual kudeta tersebut. Gulen yang berada di Amerika Serikat sudah membantahnya.

Nah, pemerintah Turki juga menyoroti pengaruh Gulen di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Salah satu yang dipersoalkan adalah sekolah-sekolah yang dipayungi oleh PASİAD.

Kedutaan juga merilis nama-nama sekolah tersebut sebagai berikut:

1) Pribadi Bilingual Boarding School, Depok
2) Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung
3) Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School, Tangerang Selatan
4) Semesta Bilingual Boarding School, Semarang
5) Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Jogjakarta
6) Sragen Bilingual Boarding School, Sragen
7) Fatih Boy's School, Aceh
8) Fatih Girl's School, Aceh
9) Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan

Selain itu, pemerintah Turki juga mengklaim mendapat informasi dari Menteri Agama di Indonesia, terkait aktivitas gulen di Universitas Islam Negeri (UIN) di Ciputat, Jaksel, dan meminta kegiatannya ditutup.

Kedutaan Turki kemudian menyebut, negara-negara lain sudah menutup aktivitas yang berhubungan dengan FETO. Contohnya, Yordania, Azerbaijan, Somalia dan Niger. Kedutaan Turki berharap Indonesia melakukan hal yang sama.

"Sebagai partner strategis, kami berharap dan mengandalkan dukungan dari Indonesia dalam perang melawan FETO sebagai organisasi teroris," demikian lanjut pernyataan tersebut.

Pemerintah Turki memang gencar membersihkan segala sesuatu yang berkaitan Gulen. Guardian melaporkan, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan keputusan untuk menutup 1.043 sekolah, 1.229 yayasan, 35 institusi medis, 19 perkumpulan dan 15 universitas. Aset-aset mereka dibekukan.

Belum ada tanggapan dari pemerintah Indonesia termasuk Menag Lukman Hakim Saifuddin terkait hal ini. Pihak yayasan dari sekolah-sekolah tersebut juga belum memberikan tanggapan. detikcom masih berusaha mendapatkan konfirmasi. (Detik.com)

Mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie
Jakarta - Mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau kembali hukuman mati kepada para sejumlah terpidana hukuman tersebut.

Hal itu disampaikan Habibie melalui suratnya yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (28/7). Dia mengatakan dari laporan advokat dan lembaga swadaya masyarakat, salah seorang terpidana yakni Zulfikar Ali ternyata tidak bersalah.

“Saya menghimbau kepada Bapak Presiden untuk meninjau keputusan eksekusi tersebut,” tulis Habibie dalam surat tersebut.

Dia mengatakan dirinya mengimbau Presiden untuk mempertimbangkan kembali moratorium kebijakan hukuman mati. Hal tersebut, sambung Habibie, dikarenakan lebih dari 140 negara sudah menetapkan atau menghapus kebijakan tersebut.

Diketahui, 14 terpidana eksekusi mati akan menjalani hukuman tersebut di Cilacap, Jawa Tengah. Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan pihaknya tinggal menunggu laporan final di lapangan sebelum eksekusi dilakukan.

Habibie menegaskan sangat mungkin perang terhadap narkoba dilakukan tanpa menerapkan hukuman mati. Dia memaparkan hal itu dapat dilakukan seperti negara seperti Swedia.(CNN)

Mobil Xenia yang di gunakan maling hangus dibakar massa
Lhoksukon - Kepergok mencuri kambing, tiga pria babak belur diamuk massa di Gampong Meunasah Geudong, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, Kamis (28/7/2016). Polisi sudah mengantongi identitas ketiga pria tersebut.

Informasi yang diterima GoAceh, ketiga pria itu masing-masing bernama Safri, (30), warga Gampong Arongan Lise dan Saiful, (32), warga Gampong Matang Keulayu, Kecamatan Baktiya. Sedangkan Yani, (29), warga Gampong Ceumpeudak, Kecamatan Tanah Jambo Aye.

Ketiganya berhasil ditangkap warga di kawasan Gampong Meunasah Geudong, Kecamatan Baktiya saat mobil yang mereka kendarai bernomor polisi BL 892 AG itu terpeleset ketika menabrak sebuah mobil dum truk pengangkut tanah.

Dan Ketiga pria itu babak belur setelah diamuk massa, berikut mobil yang dikendarainya juga dibakar. Sementara lima ekor kambing hasil curian di Gampong Alue Buya, kecamatan setempat telah diamankan di Mapolsek Baktiya sore tadi.

Kondisi tiga maling itu kritis. Sehingga dua diantaranya terpaksa harus dibawa ke Puskesmas Tanah Jambo Aye dan satu lainnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia di Buket Rata, Kota Lhokseumawe.

Informasi terakhir yang diperoleh GoAceh sekitar pukul 20.30 WIB, barang bukti berupa mobil Xenia akan dibawa ke Mapolres Aceh Utara untuk diproses selanjutnya.(Sumber: Goaceh.co)

Ilustrasi
Medan - Sukry (26) asal Tuha Lala, Kabupaten Aceh Pidie,  Aceh, ditangkap petugas keamanan Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Medan, karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat dua Kg.

"Dia sudah diamankan personil avsec," terang Pelaksana Tugas Manajer Humas dan Protokoler Bandara Kualanamu Wisnu Budi Setianto, Kamis (28/7/2016).

Awalnya, Sukry yang akan terbang menggunakan pesawat Garuda Indonesia diperiksan di Security Chek Point (SCP) KNIA. Sesaat setelah itu, petugas curiga barang yang dibawa oleh Syukri dan setelah dilakukan pengecekan barang bawaan oleh petugas Avsec KNIA. Petugas berhasil mendapatkan dua Kg sabu yang dibungkus dalam kaleng roti secara rapi. Sedangkan untuk penyelidikan lanjutan, Sukry diboyong ke Polres Deli Serdang.

"Pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan melakukan penyidikan serta pengembangan kasus tersebut," tutup Wisnu.(goaceh.co)

Detik-Detik Jelang Eksekusi Mati di Nusakambangan. (ANTARA FOTO/Idhad Zakaria)
Jakarta - Sejumlah persiapan untuk melaksanakan eksekusi mati jilid III di Nusakambangan sudah diselesaikan. Salah satunya adalah kesiapan regu tembak dari pasukan Brimob yang sudah tiba.

Pantauan reporter VIVA.co.id, Anwar Sadat, di Dermaga Wijayapura pada Kamis sore, 28 Juli 2016, sebanyak sembilan bus yang mengangkut anggota Brimob terlihat melintas. Tetapi, bus-bus tersebut tidak mengarah ke depan dermaga Wijayapura, melainkan ke dermaga milik  PT Holcim.

Seorang anggota polisi yang menolak disebutkan namanya mengatakan, bus-bus yang masuk ke dermaga PT Holcim merupakan kendaraan yang mengangkut personel regu tembak.

"Iya benar itu, regu tembaknya sudah pada datang pakai bus," kata dia di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis 28 Juli 2016.

Di dalam bus itu terlihat para anggota Brimob berseragam lengkap. Mereka dipersiapkan sebagai anggota regu tembak yang diperkirakan untuk 14 terpidana mati yang akan dieksekusi.

Diperkirakan regu tembak tidak hanya berasal dari Polda Jawa Tengah saja, melainkan dari Polda lain di sekitar Jawa Tengah, seperti Semarang dan Yogyakarta. Hal ini terlihat dari pelat nomor tiap bus pengangkut regu yang berbeda-beda, diantaranya plat nomor AA, H, AD, AB, dan G.

Polisi berbadan gemuk itu juga mengatakan, eksekusi kemungkinan akan dilakukan pada Jumat dini hari nanti. Sebab, segala persiapan termasuk regu tembak dan ambulans telah menepi ke Nusakambangan.

"Nanti malam diperkirakan, ini regu tembaknya saja sudah sampai," ujarnya.(Viva)

Generasi kita seharusnya tidak boleh terlena akan hiburan-hiburan yang semacam ini.
Oleh: Elima Winanta
DUA pekan sudah sejak populernya game Pokemon Go tetap saja menimbulakan berbagai respon dari banyak kalangan. Mulai anak-anak, remaja hingga dewasa begitu penasaran dan ingin memainkan game tersebut. Kini Pokemon Go resmi tersebar di 27 negara diantaranya Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Yunani, Greenland, Hungaria, Islandia, Irlandia, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Rumania, Slovakia, Slovenia, Swedia, Swiss, dan Kanada.

Pokemn Go juga populer di Timur Tengah seperti Lebanon, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), hingga Mesir, meskipun para ulama di negara-negara Arab memfatwakan bahwa Game Pokemon Go haram karena mengandung unsur perjudian dan menampilkan simbol-simbol Zionis serta Masonik. Namun hal itu tidak mempengaruhi kepopuleran game ini. Indonesia pun juga mengalami demam Pokemon Go, bahkan kepopuleran game ini mengalahkan fenomena-fenomena di Indonesia dalam 10 tahuun terakhir. Seperti fenomena gerhana bulan pada Maret 2016 yang hangat diperbincangkan di dunia maya Tanah Air. Indeks pencarian Pokemon Go dua kali lipat dari indeks pencarian gerhan bulan.

Tidak mengenal usia, Pokemon Go ini digandrungi oleh pengguna ponsel canggih di seluruh dunia. Bahkan beberapa waktu lalu, hadirnya Pokemon Go ini menambah peluang bisnis gojek online di Indonesia. Gojek menawarkan jasa bagi masyarakat untuk berburu Pokemon. Layanan jasa transportasi untuk berburu pokemon tersebut tidak jauh berbeda dengan layanan gojek seperti biasanya. Pokemon ini hadir di setiap tempat, mall, kampus, kantor, jalan raya, taman, bahkan tempat peribadatan seperti masjid, gereja, bahakan di Istana Kepresidenan pun monster kecil ini hadir.

Pokemon Go ini juga menimbulkan efek negatif bagi para pemainnya, seperti di San Diego, Amerika Serikat dua pria jatuh ke jurang yang sangat curam akibat berburu pokemon. Hal tersebut benar-benar memprihatinkan, dua pemuda yang memainkan game berburu monster kecil hingga menghiraukan bahwa ada jurang yang sangat cura di depannya.(*)

Penulis: Elima Winanta (eeelimawinanta@gmail.com)
Sumber: Islmapos.com

Foto: Facebook Seuramoe Irwandi Pusat
Banda Aceh - Bakal calon Gubernur Aceh untuk periode tahun 2017-2022  Irwandi Yusuf yang maju melalui jalur independen terus mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat di Aceh. 

Hal tersebut di ungkapkan oleh ketua Seuramoe Irwandi Pusat (Irwandi Yusuf For Aceh 1) Ahmad Dani, Kamis, 28 Juli 2016, "Dukungan rakyat Aceh mulai terlihat ketika Team relawan menggalang KTP," ujarnya.

Tim Relawan di Kabupaten/Kota yang terus melakukan konsultasi dengan  tim Provinsi menyebutkan pengumpulan KTP tidak ada paksaan bahkan masyarakat mengumpulkankan KTP  dengan antusiasnya sendiri tanpa paksaan bahkan memberi harapan jika Irwandi menang di Pilkada mendatang.

Seluruh tim relawan menurutnya bekerja sesuai intruksi dari Irwandi Yusuf, dengan dukungan KTP yang terus berdatangan ke kantor team relawan, membuat teamharus bekerja ekstra siang dan malam untuk merekapitulasi data KTP dari dukungan masyarakat,  yang merupakan salah satu syarat maju melalui jalur Independen yaitu sebesar 3 % atau minimal 154 ribu lembar KTP dari total  jumlah penduduk seluruh Aceh sebanyak 5 juta jiwa.

"Tim relawan bekerja sesuai instruksi, dari laporan yang kami terima, dukungan KTP dari Masyarakat terus mengalir," sebutnya.

Tak hanya masyarakat biasa yang memberi  dukungan, penelusuran StatusAceh.Net di jejaring sosial antusias masyarakat dari berbagai daerah mulai terpublis dengan mengepost foto dukungan via Facebooknya.

Seperti halnya para gadis di Kuta Cane, di akun Facebook Seuramoe Irwandi Pusat juga mendapat dukungan yang luar biasa dari gadis pantai barat selatan, gadis Kutacane dengan bangga menulis "Kami Gadis Kutacana Mendukung 100% Irwandi Yusuf," dikutip dari laman FB Seuramoe Irwandi Pusat.

Irwandi Yusuf selalu memantau kinerja Team, baik langsung ke TKP maupun di dunia maya, akun pribadinya juga pada tanggal 24 Juli 2016 mengimbau "Kepada Tim Hunting KTP
DILARANG KERAS MEMALSUKAN TANDATANGAN PEMILIK KTP.
Saya ulangi:
DILARANG KERAS MEMALSUKAN TANDATANGAN PEMILIK KTP."

Hal ini juga di tegaskan kembali oleh ketua Team Seuramoe Irwandi Pusat Kepada Tim.

"Hunting KTP
DILARANG KERAS MEMALSUKAN TANDATANGAN PEMILIK KTP.
KIP AKAN MELAKUKAN VEREFIKASI SECARA FAKTUAL DAN MELAKUKAN WAWANCARA. RELAWAN HARUS HATI-HATI DAN WASPADA TERHADAP OKNUM-OKNUM TERTENTU YANG SECARA SENGAJA MENYUSUP DAN MENGGAGALKAN DUKUNGAN (KTP) KE KIP PROVINSI ACEH," (Baca: Ketua Seuramoe Irwandi Pusat Melarang Keras Tim Relawan Yang Memalsukan Tanda Tangan Pemilik KTP

Reporter: Muhammad Razali

Ilustrasi
Balikpapan - Pengadilan Negeri PN) Balikpapan, Kalimantan Timur memvonis hukuman mati terhadap Muhammad Yusuf (42) dalam sidang kasus narkoba jenis sabu di PN setempat, Rabu (27/7) siang.

Setelah putusan itu disampaikan oleh majelis hakim, terdakwa langsung menjawab upaya banding. "Saya ajukan banding Yang Mulia," jawabnya tegas di kursi pesakitan.

Bandar narkoba kelas kakap beranak lima itu baru saja dijatuhi vonis mati. Oleh majelis hakim, masing-masing Ketua M Asri didampingi anggota I M Kayah dan anggota II Zulkifli, Muhammad Yusuf diberi kesempatan selama tujuh hari apakah menerima putusan atau mengajukan banding.

Pria kelahiran Bireuen Aceh pada 12 Desember 1973 ini tampak tenang mendengarkan putusan. Dia secara sah terbukti melakukan permufakatan jahat menjual sabu melebihi 5 gram, sehingga melanggar pasal 144 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis hakim menilai tidak ada hal yang meringankan, mengingat terdakwa juga tengah menjalani hukuman seumur hidup di Lapas Kelas I-A Tanjung Gusta, Medan, dengan kasus yang sama.

Sedangkan yang memberatkan, M Yusuf menghambat program Pemerintah RI dalam memberantas narkoba. "Saudara terdakwa terbukti secara sah melakukan pemufakatan jahat dan unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, menjatuhkan hukuman mati," Hakim Asri membacakan vonis di hadapan terdakwa.

Penasihat Hukum terdakwa, Yohanes Marokko mengatakan, upaya hukum banding diajukan untuk memenuhi rasa keadilan bagi kliennya. "Klien kami ingin memperbaiki diri dan bertobat. Terdakwa juga mempunyai istri dan lima anak yang perlu nafkah oleh terdakwa," timpal Yohanes.

Menanggapi upaya hukum banding yang dilakukan terdakwa, jaksa penuntut umum (JPU) Anggar Mamai Sigal SH juga melakukan hal yang sama. "Kami juga ajukan banding Yang Mulia," sahut Anggar.

Untuk diketahui, M Yusuf merupakan bandar sabu jaringan Medan-Kaltim yang melibatkan Amir Mahmud, yang saat ini mendekam di Rutan Kelas II-B Balikpapan. Meski menjalani hukuman penjara seumur hidup di Lapas Kelas I-A Tanjung Gusta, M Yusuf masih bisa mengendalikan jaringan sabu kelas kakap melalui dua kurirnya pada November 2015 lalu.

Vonis hukuman mati terhadap M Yusuf merupakan pertama kali di Balikpapan dalam kasus narkoba. “Komitmen korps kejaksaan memberantas narkoba terkait kondisi negara dalam kondisi darurat narkoba, seperti yang diungkapkan Presiden RI Joko Widodo,” kata Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Balikpapan, I Wayan W, beberapa waktu lalu.

Sedangkan, Amir Mahmud (42) yang saat itu merupakan polisi berpangkat brigpol memesan sabu seberat 1.080,63 gram atau 1 kg lebih kepada M Yusuf, dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun ditambah denda Rp 10 miliar. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), Mirhan yang meminta Amir Mahmud dihukum penjara 20 tahun.

Hal-hal yang memberatkan Amir Mahmud, sebagai aparat kepolisian seharusnya memberantas narkoba, dia justru melakukan kejahatan narkoba. Dalam pengungkapan jaringan ini,  Amir Mahmud yang mengaku bernama Ismail, memesan sabu senilai Rp 2,5 miliar ke M Yusuf melalui Titin Sumarni.

Lantas, Titin Sumarni selaku penghubung kirim SMS ke M Yusuf yang meringkuk di sel nomor 9 Lapas Kelas I-A Tanjung Gusta, Medan.  Bunyi SMS Titin Sumarni, “Ini Bang, ada yang namanya Ismail (Amir Mahmud) pesan sabu”. Lantas dijawab M Yusuf, “Boleh, asal ada DP. Kirim DP Rp 100 juta ke rekening saya”.

Amir Mahmud pun setuju mengirim DP Rp 100 juta ke rekening M Yusuf. Lantas, bandar kelas kakap tersebut menyuruh kaki tangannya, Muzakir (DPO) untuk menyiapkan sabu pesanan Amir Mahmud. Setelah sabu siap, M Yusuf menyuruh dua kurirnya, Bustaman dan Jafaruddin membawa pesanan sabu ke Balikpapan.

Sabu seberat 1.080,63 gram atau 1 kg lebih disembunyikan di sepatunya. Keduanya berangkat ke Balikpapan naik pesawat nomor penerbangan QG 837 tanggal 17 November 2015. Meski sempat transit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, dua kurir tersebut lolos hingga keluar dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.

Bustaman dan Jafaruddin ditangkap dua anggota BNN di seputaran Jalan Syarifuddin Yoes, Sepinggan, 17 November 2015 pukul 22.00 Wita, saat dijemput oleh kurir Balikpapan bernama Sa’bani yang kala itu mengendarai Avanza KT 2989 IB. Sabu 1 kg lebih itu dikemas dalam enam bungkus plastik yang dililitkan dalam tas selempang menggunakan isolasi warna hitam.

Nah, dari situlah terungkap, ternyata sabu itu pesanan Amir Mahmud. Oknum polisi yang demen main jet ski ini dicokok anggota BNN saat bersenang-senang di sebuah hotel berbintang di kawasan Balikpapan Barat. Saat ditangkap, Amir Mahmud sedang asyik bersama dua pria, Faisal dan Dani. Tak hanya itu, petugas BNN juga menemukan 141 butir pil ekstasi di kamar hotel tersebut.(goaceh.co/prokal.co)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.