2019-07-14

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Iwan Setiawan, pasien sakit jiwa karena kecanduan game.
Tasikmalaya - Iwan Setiawan, pria kelahiran Tasikmalaya 1987, harus masuk pengobatan gangguan jiwa di Yayasan Jamrud, Mustikajaya, Kota Bekasi. Sejak dua bulan kedatangannya, Iwan diduga mengalami gangguan kejiwaan karena kecanduan game.

Saat datang di yayasan, kondisi fisik Iwan terlihat kurus dan kumal. Bahkan, berat badannya hanya 23 kilogram.

Selain tubuhnya kurus, jari tangannya bergerak terus layaknya bermain telepon genggam miliknya. Jari-jarinya seolah tak bisa lepas dengan ponsel yang kerap dibawanya. Dia diantar oleh LSM Gerak Cepat yang fokus soal gangguan jiwa.

Pihak yayasan menyatakan, saraf Iwan sudah kesakitan. Tak salah kalau Iwan sekarang terus mendapat terapi. Misalnya jari-jari Iwan sekarang kerap diberi beban 2 sampai 3 kilogram tiap hari.

Beban itu ditujukan untuk melatih Iwan agar bisa melakukan senam jari. Maklum selama ini jari Iwan terbiasa seolah-olah memainkan game melalui ponsel.

Dibandingkan saat baru datang ke yayasan dengan sekarang, kondisi Iwan sudah mendingan.

“Iwan datang sekitar bulan April 2019. Kondisi mentalnya cukup lumayan parah. Sekarang sudah kita terapi dan berikan obat. Termasuk pendidikan agama,” kata Pendiri Yayasan Zamrud, Hartono, Sabtu 20 Juli 2019.

Iwan datang dengan wajah lesu. Dia seolah menjadi orang yang pasif. Tidak banyak bicara bahkan tidak pernah menanggapi obrolan orang lain.

“Malah kalau jam tidur aja susah. Biasanya kalau tidur maunya dijagain,” kata Hartono.

Pihak keluarga, kata Hartono, kerap mendatangi Iwan setiap dua pekan sekali. Selama kedatangannya, pihak keluarga senang karena banyak perubahan. Mulai dari segi fisik sampai adanya perubahan mental Iwan.

Saat ini, Iwan masih menjalani perawatan di Yayasan Zamrud. Dia ditempatkan di ruang bawah bersama pasien lainnya. | Viva

Banda Aceh - PT.JOGLO MULTI AYU memenangkan Paket Pembangunan Gedung olahraga di kabupaten Simeulu Nilai pagu Rp.13.750.000.000., dari penawaran yang memasukkan penawaran PT.Joglo Multi Ayu menawar Rp.13.690.000.000.

Diketahui akhirnya ternyata PT.Joglo Multi Ayu masuk Daftar Hitam LKPP yang diunggah melalui aplikasi Daftar Hitam pada tanggal 18 juli 2019 yang SK penetapannya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pasaman Barat Sumatera Barat dan SK Penetapan Balck List dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pasaman Barat.


Dalam Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa diatur tentang larangan perusahaan yang masuk daftar hitam tidak dibenarkan melakanakan pekerjaan. Jika dalam perjalanan kontrak diketahui perusahaan yang menang tender termasuk dalam daftar hitam maka pihak Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran segera mengambil langkah langkah hukum dengan cara membatalkan kontrak. Negara tidak diperbolehkan mengikat kontrak kerja dengan perusahaan yang sudah di black list sesuai dengan Perlem LKPP nomor 17/2018 pasal 3 huruf (g).

Koordinator Lembaga Pemantau Lelang LPLA Nasruddin Bahar dalam rillisnya, Sabtu 20 Juli 2019, meminta kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga kabupaten simeulu utk segera membatalkan pemenangnya dan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh selaku PA/KPA utk segera mengambil langkah hukum dengan cara membatalkan kontrak. L

"PLA pernah menyurati Rumah Sakit Umum Zainal Abidin tahun Anggaran 2017 meminta kontrak dengan PT.Araz Mulya Mandiri dibatalkan kontraknya pada paket Pembangunan Gedung oncology Karena perusahaan tersebut masuk dalam daftar hitam sama kasusnya dengan paket tersebut diatas,"sebutnya.

Atas rekomendasi TP4D Kejaksaan Tinggi Aceh pada waktu itu. Pada tahun 2018 kembali diputuskan kontrak dengan PT.Boriandy Putra kembali dengan kasus yang sama yaitu PT.Boriandy Putra masuk daftar hitam LKPP.

"Dari beberpa kasus daftar hitam yang lolos memenagkan tender seharusnya Pokja Pro aktif melihat Track Record atau jejak rekam perusahaan yang mau dimenangkan. Kami sangat kecewa dengan sikap Pokja yang kami nilai tidak profesional,"terang Nasruddin.

Banda Aceh - Sebuah keraguan bercampur tanda tanya tentang keabsahan dan kebenaran hasil seleksi calon sekda Aceh kini kembali mencuat di masyarakat. Bagaimana tidak, tiga nama yang dikirimkan kepada presiden akhir-akhir ini kembali secara terang-terangan dipermalukan di depan publik dan dipertanyakan integritasnya serta kapasitasnya oleh masyarakat Aceh.

Penilaian ini disampaikan oleh Koordinator Kaukus Peduli Aceh(KPA) Muhammad Hasbar Kuba kepada media ini, Sabtu (20/07/2019).

"Ketua Tim Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (TP2K-APBA) dr. Taqwallah, dituding sebagai biang dari terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Aceh 2018 sebanyak 3,2 triliun. Tudingan yang ditujukan kepada salah satu dari tiga calon sekda Aceh yang namanya dikirim ke presiden ini ditudingkan langsung oleh anggota DPRA, Asrizal yang menyebut Taqwallah sebagai salah satu penyebab yang selama ini tidak becus bekerja dan menyebabkan kondisi Aceh tidak kunjung membaik. Bahkan Asrizal pernah meminta secara terbuka di media (17/07/2019) agar sejumlah nama mundur dari jabatannya termasuk Taqwallah yang juga menjabat sebagai asisten II Setda Aceh," ujar Hasbar.

Dia menambahkan, nama calon sekda Aceh lainnya, Kamaruddin Andalah kembali juga mempertontonkan hal yang membuat publik ragu akan kapasitasnya. "Kamaruddin Andalah yang juga menjabat sebagai asisten III Setda Aceh sempat menyampaikan di media bahwa serapan anggaran 2019 mengalami kemajuan dengan membandingkan serapan APBA pada tahun 2018. Dia menyebutkan per 15  2019 29,5 persen atau senilai Rp 5,045 triliun, sementara realisasi tahun lalu pada bulan yang sama sebesar 28 persen, dan membanggakan ke publik ada kemajuan serapan anggaran sebesar 1,5 persen. Ini kalkulasi kemajuan yang salah tentunya," paparnya.

Seharusnya, kata Hasbar, Kamaruddin Andalah sedikit harus lebih cerdas jangan hanya untuk menenangkan hati Plt Gubernur malah mempertontonkan hal yang tidak wajar kepada publik. "Jelas-jelas jika dihitung lebih cermat, pergub APBA 2018 disahkan pada bulan Mare 2018, jadi jika capaiannya serapan pada bulan Juli 2018 sebesar 28 persen maka rata-rata serapan anggaran perbulannya sebesar 7%. Sementara, jika dikalkulasikan untuk APBA 2019 yang disahkan pada Desember 2019 namun hingga Juli 2019 masih serapan anggaran 29,5 persen maka rata-rata serapan anggaran perbulannya pada tahun anggaran 2019 hanya sekitar 4,21 persen perbulan. Ini kan bukti kemunduran yang semestinya diakui, bukan malah seperti sebutan asisten III yang mengatakan tahun ini mengalami kemajuan secara serapan anggaran. Disitu saja sudah nampak kapasitas dan sepak terjangnya, publik akan menilai itu," kata Hasbar.

Lebih lanjut Hasbar menyebutkan, lain halnya dengan calon sekda ketiga yang dikirim ke presiden, yakni asisten I Setda Aceh M. Jakfar yang harus menerima bantal berpulau yang diserahkan oleh mahasiswa yang tergabung dalam korp BPA karena yang bersangkutan sebagai ketua tim penyelesaian persoalan kasus PT EMM dinilai tertidur dan janji pemerintah Aceh terkait hal itu tak kunjung diselesaikan setelah 100 hari komitmen ditandatangani.

"Dari sejumlah preseden buruk tersebut, tentu publik akan mempertanyakan kelayakan ketiga nama tersebut untuk menduduki posisi sekda yang merupakan salah satu posisi penting dan sentral di pemerintahan Aceh," sebutnya.

KPA juga meminta agar presiden dan menteri dalam negeri meninjau kembali hasil fit and proper test calon sekda Aceh tersebut. "Kita berharap pemerintah pusat mampu melihat lebih bijaksana dan mengevaluasi kembali hasil test sekda yang diajukan Pemerintah Aceh. Hal ini penting, agar posisi tersebut diisi oleh orang yang benar-benar layak dan berkapasitas sehingga tak membuat pemerintahan di Aceh berpolemik ke depannya," tegasnya.

KPA manyatakan bahwa presiden bisa saja menolak menandatangani dan meminta dilakukan seleksi ulang, apalagi setelah terjadinya sejumlah polemik tersebut publik akan mulai ragu keabsahan hasil fit and proper test yang dilakukan. "Kita yakin Pemerintah Pusat menginginkan yang terbaik untuk Aceh, maka sebelum dikeluarkan SK Sekda Aceh kami minta agar presiden lebih bijaksana dan melakukan peninjauan kembali bahkan kenapa tidak membatalkan dan dilakukannya seleksi ulang, asalkan semua demi kebaikan Aceh ke depannya,"pungkasnya.(Rill)


Statusaceh- Nunung Srimulat atau Tri Retno Prayudati ditangkap Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya hari ini.

Nunung diamankan polisi di rumahnya yang terletak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

“Ditangkap hari ini, pukul 13.15 WIB siang tadi,” kata Kombes Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro.

Baca juga: Nunung Srimulat Bersama Suami Ditangkap Saat Sedang Pakai Sabu

Berikut Video detik-detik saat rumah nunung digeledah dan ditangkap polisi.



JAKARTA- Jagat  hiburan di Tanah Air kembali digegerkan dengan ditangkapnya Artis Komedi Senior Nunung Srimulat dalam penggunaan narkoba jenis  sabu.

Kasus penggunaan narkoba jenis sabu lagi-lagi menambah panjang deretan selebritis yang terciduk karena barang haram ini.

Komedian asal Solo, Jawa Tengah, ini ditangkap jajaran Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, hari ini Jumat ( 19/7), di rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Nunung Srimulat atau Tri Retno Prayudati ditangkap Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya hari ini.

Nunung diamankan polisi di rumahnya yang terletak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

“Ditangkap hari ini, pukul 13.15 WIB siang tadi,” kata Kombes Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro.

Menurut Argo, komedian yang lahir di Solo, 5 April 1963 itu ditangkap terkait penggunaan narkotika berjenis sabu.  “Ditangkap terkait narkoba jenis sabu,” ujar Argo.

Dalam penakapan ini, polisi juga menyita sabu seberat 0,36 gram, daru rumah kediaman Nunung. 

Saat dilakukan tes urin, Nunung juga dinyatakan positif menggunakan barang haram tersebut.

“Hasil tes urin positif narkoba,” sambung Argo. Hingga berita ini diturunkan, Nunung masih diperiksa di Polda Metro Jaya.

Dari keterangan polisi, nunung dan suaminya membeli narkotika jenis sabu dari pelaku Hadi Moheriyanto alias Hery alias Tabu yang ditangkap pertama kali dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika tersebut.

"Keduanya mengambil sabu dari tersangka yang pertama itu sebanyak 10 kali," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono.

Keduanya juga diketahui telah lima bulan menggunakan barang haram itu untuk menambah stamina saat bekerja.(red/tim)

Presiden Jokowi kembali memberikan kelonggaran dan waktu selama tiga bulan kedepan untuk dapat menindaklanjuti kasus Novel. Ia agar pelaku penyerangan Novel ditindak tegas. (Dery/JawaPos.com)
Jakarta - Tim Pakar bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah gagal mengungkap pelaku penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kemudian muncul desakan agar Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen.

Meski begitu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian masih mendapat kelonggaran dari Presiden Jokowi.  Mantan gubernur DKI Jakarta itu masih memberikan waktu selama tiga bulan ke depan untuk menindaklanjuti kasus Novel, supaya sang pelaku dapat ditindak tegas.

“Kalau Kapolri sampaikan meminta waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan, tim teknis harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin diselesaikan. Kita harapkan dengan temuan yang ada, sudah menyasar ke kasus-kasus yang sudah terjadi,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan bukan perkara yang mudah. Sehingga butuh waktu khusus untuk dapat menyelesaikannya. “Ini bukan kasus mudah, kalau kasus mudah sehari atau dua hari ketemu,” ucap Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi belum bisa memastikan apakah akan membentuk TGPF atau tidak, setelah Tim Pakar diberikan waktu tambahan. Menurut dia, semua itu sesuai perkembangan dari kinerja Tim Pakar Polri.

“Saya beri waktu tiga bulan, akan saya lihat nanti hasilnya. Jangan sedikit-sedikit larinya ke saya, tugas Kapolri apa nanti?,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Novel Baswedan menyesalkan pernyataan tim gabungan yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurut Novel, pernyataan tim yang beranggotakan para pegiat HAM, akademisi, dan pakar itu ‘ngawur’.

“Ngawur lah itu, omongannya ngawur yang enggak perlu saya tanggapi,” kata Novel Baswedan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (18/7).

Tim Pakar bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya menyebut, adanya dugaan motif balas dendam di balik kasus teror Novel. Menurut tim motif balas dendam itu sebagai dampak penggunaan kewenangan yang berlebihan yang diduga dilakukan Novel saat menangani perkara di KPK.

“Mana mungkin saya tanggapi suatu opini ngawur begitu. Saya tentu seorang penyidik yang punya ‎perspektif yang logis, tidak mungkin saya menanggapi suatu ucapan ngawur,” ucap Novel.

Tim gabungan bentukan Kapolri mengungkapkan, balas dendam sebagai motif penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Menurut tim, balas dendam itu dipicu penggunaan kewenangan secara berlebihan.

Anggota tim Nur Kholis mengatakan, penggunaan wewenang yang berlebihan membuat Novel menjadi musuh sejumlah pihak yang berperkara di KPK. Tim meyakini motif balas dendam ini terkait dengan kasus korupsi yang tengah ditangani oleh penyidik senior KPK itu.

“TPF menemukan fakta terdapat probabilitas terhadap kasus yang ditangani korban yang menimbulkan serangan balik atau balas dendam, akibat adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan,” kata Nur Kholis di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/7) kemarin. | Jawa Pos

BANDA ACEH- Dua Jenazah Warga asal Aceh diterbangkan ke tanoh indatu, yang pertama, Jenazah Alm Hazwani Syukri yang tiba di Aceh pada Kamis malam 18 Juli 2019 melalui Bandara SIM Blang Bintang Aceh Besar. Hazwani merupakan mantan ajudan Menteri PAN RB Dr. Azwar Abubakar yang meninggal di Jakarta dihari yang sama usai shalat subuh dan tiba di kediaman nya di Bireuen pada Jumat dini hari tadi 19 Juli 2019.

Kemudian, Jenazah Suwandi, lansia asal Kota Lhokseumawe yang sempat sakit keras di Bogor, Jawa Barat dan meninggal di Rumah Singgah Pemerintah Aceh di Jakarta, tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blangbintang, Jumat 19 Juli 2019 pukul  10.00 WIB dengan penerbangan Batik Air.

Kedua jenazah tersebut difasilitasi oleh Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) bersama Dinas Sosial Aceh, BPPA mengurus segala administrasi di Jakarta hingga mengantar ke Bandara Soeta, Tangerang, Banten yang kemudian di terbangkan ke Aceh. Sesampai di Aceh, kedua jenazah disambut oleh pihak dinas Sosial Aceh.

Kabid Rehsos Dinsos Aceh, Isnandar yang turut didampingi oleh Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Sosial (PSKBS) Rohaya Hanum turut hadir saat penyambutan jenazah di Bandara SIM.

“Kami menjalankan perintah Pak Plt Gubernur Aceh melalui Pak Kadis Sosial Aceh untuk mendampingi jenazah sampai ke kampung asalnya dan dilakukan serahterima dengan pihak keluarga,” kata Rohaya Hanum.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Drs. Alhudri MM mengatakan, proses  pemulangan dua jenazah yang dilakukan oleh Dinas Sosial merupakan suatu kewajiban bagi umat yang sedang dijalankan oleh dinas yang ia pimpin saat ini.

“Inilah tugas pemerintah sebenarnya, pemerintah harus hadir dan dirasakan oleh masyarakat Aceh,” ujar Alhudri.

Kepada masyarakat, Alhudri menghimbau agar tidak segan-segan melaporkan setiap ada kejadian yang memang membutuhkan bantuan, terlebih yang menjadi domainnya Dinas Sosial. “Insya Allah semampu kami, akan kami bantu. Sejauh ini Dinas Sosial Aceh belum pernah menutup mata terhadap nasib rakyat Aceh yang menjadi tanggung jawab dinas sosial,” sambungnya.

Kepada kedua keluarga almarhum, Alhudri menghimbau agar selalu tabah dan terus mengirim doa agar mendapatkan tempat yang layak dihadapan Allah SWT. “Atas nama pemerintah Aceh, kami turut berduka cita atas meninggal dua sodara kami ini,” pungkas Hudri.

Kepada Tim Dinas Sosial yang sudah ditugaskan, ia juga mengucapkan terimakasih banyak atas kerja keras dalam membantu masyarakat.[]

Ilustrasi
StatusAceh.Net - Sugiono, pegawai marketing sebuah perusahaan swasta nyaris kehilangan motor Honda CBR AE 2060 HO miliknya.

Saat itu dia sedang tidur di kamar kosnya di Desa Sambibulu, Kecamatan Taman. Dia terlelap. Namun, teriakan keras mendadak terdengar menjelang subuh.

"Maling... Maling... Maling..," suara Sholikin, teman satu kos, membuyarkan tidur Sugiono. Saat itu masih sekitar pukul 03.00. Begitu terjaga, lelaki asal Madiun tersebut menghampiri

"Alhamdulillah, masih selamat," kata Sugiono kepada Kanitreskrim Polsek Taman Iptu Sigit Tri Cahyono.

Sekitar 50 meter dari kos-kosan, dia melihat warga berkerumun. Di sana, seorang pemuda dikepung. "Bak... Buk... Bak... Buk.," suara pukulan menghujani pria bernama Syafei tersebut. Dia bersimpuh hingga kelojotan di tanah.

Rupanya, Syafei dan seorang temannya menggasak Honda CBR milik Sugiono. Pelaku telah berhasil mengeluarkan motor berharga puluhan juta rupiah tersebut dari gerbang hingga beberapa ratus meter.

Syafei yang mengendarai Honda Beat bernopol L 4337 DX membuntuti di belakang.

Kedua pelaku berbagi tugas. Syafei memantau situasi dan tetap duduk di motor. Temannya bagian mengeksekusi.

Cuma dalam hitungan detik, lubang kunci motor produksi 2017 itu jebol. Motor dituntun dulu untuk menjauh.

Namun, ulah bandit-bandit tersebut dipergoki Sholikin. "Waktu saya teriaki, mereka langsung semburat melarikan diri," ujarnya.

Pelaku meninggalkan motor Sugiono di tengah jalan. "Langsung kabur ke sawah-sawah," ungkapnya.

Syafei apes. Karena naik Honda Beat, dia tidak tahu jalan keluar. Dia bingung. "Motornya mogok. Langsung kami sergap," ujar Sholikin.

Bersama beberapa warga, Sholikin melumpuhkan Syafei. Bogem-bogem mentah melayang ke wajahnya. Senang sekaligus geregetan. Warga memukuli Syafei sampai tak sadarkan diri.

"Untung, polisi segera datang. Kalau tidak, nggak tahu nasib maling itu seperti apa," ungkap seorang warga.

Mereka kesal. Sudah setahun belakangan ini, komplotan pelaku curanmor mengobok-obok keamanan Kota Delta.

Warga belum puas. Sebab, teman Syafei berhasil lolos dari kejaran. Iptu Sigit Tri Cahyono menyatakan telah membawa Syafei sekaligus motor Beat-nya. | JPNN

Hampir dua bulan, sejak 27 Mei 2019, Siti Suharni (48), ibu rumah tangga warga Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, dilaporkan hilang meninggalkan rumah dan hingga kini belum diketahui keberadaannya
Aceh Besar - Hampir dua bulan, sejak 27 Mei 2019, Siti Suharni (48), ibu rumah tangga warga Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, dilaporkan hilang meninggalkan rumah dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Laporan kehilangan itu disampaikan Rahman (56) suaminya, kepada Serambinews.com, Kamis (18/7/2019).

Menurut Rahman, dirinya menaruh curiga, istrinya itu sengaja pergi yang sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya, di samping nomor Hp-nya juga sudah tidak aktif.

Kecurigaan itu ungkapnya, dimana istrinya itu sering keluar dari rumah tanpa seizinnya, terutama saat dia berada di luar kota.

Sehingga semakin menaruh kecurigaan baginya sebagai suaminya yang sah.

“Hukumnya setiap istri yang mau keluar rumah harus seizin suaminya, apalagi dia masih berstatus istri sah saya. Kecurigaan istri saya itu sengaja pergi setelah beberapa kali saya tanyakan ke keluarganya, jawaban mereka seperti tidak ada beban sama sekali. Karena itu, bila suatu saat kami ketemu kembali, apapun yang dia inginkan, saya sudah sangat siap, apapun itu kondisinya,” sebutnya didampingi keponakannya Suhaimi yang mendatangi Serambi Indonesia.

Rahman mengungkapkan, sebagai suami, dirinya merasa memiliki kewajiban mengetahui dimana istrinya kini dan bagaimana nasibnya.

Meski, hal terburuk sekalipun akan dihadapi di saat dirinya dan istrinya itu bertemu.

“Seperti saya katakan, saya sudah sangat-sangat siap. Apapun yang dia inginkan nanti setelah kami ketemu, saya sudah sangat siap. Jadi, kawajiban saya saat ini yang masih ingin mengetahui keberadaannya, karena masih berstatus suami sah dia,” sebut Rahman.

Karena itu ia pun meminta bagi siapa saja yang mengetahui keberadaan istrinya itu bisa menghubungi ke nomor Hp-nya di 081382455550.(*)

Sumber: Serambinews.com

Ilustrasi
Lhokseumawe - Lembaga Anti Korupsi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa) merilis laporan, kasus korupsi dana desa masih terus terjadi  dan untuk semester pertama tahun 2019, sudah ada 19 kasus yang dilidik oleh aparat penegak hukum.

Kordinator Bidang Hukum dan Politik Masyarakat Transparansi Aceh Baihaqi, Kamis 18 Juli 2019 mengatakan,  kasus korupsi dana desa sudah menjadi tren di Aceh, sehingga semua pihak harus ikut mengawal.

“Untuk semester pertama tahun 2019, sudah ada 16 kasus yang sudah dilidik oleh pihak aparat penegak hukum. Maka kalau kita melihat kasus korupsi dana desa, ini sudah menjadi tren di Aceh,” ujar Baihaqi.

Baihaqi menambahkan, proses upaya penindakan dari pihak penegak hukum harus lebih optimal, dengan mengikuti berbagai instrument hukum yang telah dibentuk. Sehingga tidak ada lagi ditemukan kasus korupsi dana desa dan menyebabkan kerugian negara.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh pihaknya, banyak pihak aparatur desa yang  merupakan aktor utama untuk melakukan penyelewengan dana itu. Sehingga perlu di dorong proses transparansi, mulai dari perencanaan hingga saat pertanggungjawaban.

“Proses transparansi ini sangat penting, karena dalam pembahasan dana desai itu hanya terlibat segelintir orang saja, sehingga sangat rawan terjadinya korupsi. Fenomena ini, hampir sama di seluruh Aceh,” tutur Baihaqi. [tagar.id]

Kejati Aceh sita duit dugaan korupsi keramba apung di Sabang senilai Rp 36,2 miliar (Agus Setyadi/detikcom)
Banda Aceh - PT Perikanan Nusantara (Persero) atau PT Perinus mengembalikan uang sebesar Rp 36,2 miliar ke penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Uang tunai tersebut akan dijadikan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai (offshore) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kota Sabang.

Pengembalian uang tunai dilakukan di Kantor Kejati Aceh di Banda Aceh, Aceh, Kamis (18/7/2019). Uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu itu dibawa menggunakan dua mobil dan dikawal ketat polisi.

Setelah dirilis di kantor Kejati Aceh, uang tersebut dibawa kembali kantor BRI cabang Banda Aceh untuk dititipkan dalam rekening penampung. Penyidik kemudian membuat berita acara penerimaan penyitaan.

"Uang Rp 36,2 miliar ini nantinya akan dijadikan barang bukti dalam perkara ini," kata Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi, kepada wartawan di Kejati.

Menurutnya, pengembalian uang itu merupakan iktikat baik dari PT Perinus selaku rekanan dalam proyek tersebut. Selain itu penyidik Kejati Aceh juga sudah mendapatkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Dalam kasus ini, penyidik belum menetapkan tersangka. Namun sudah memeriksa 19 saksi termasuk Dirut PT Perinus.

"Ini kasus 2018, pengadaannya itu di tahun 2017," jelas Munawal.

Meski sudah mengembalikan uang puluhan miliaran rupiah, sebut Munawal, kasus tersebut tetap dilanjutkan. Namun Kejati Aceh belum menghitung kerugian negara dalam kasus ini.

"Kerugian negara baru perkiraan kita perkiraan potensi kerugian negara. Belum dihitung (kerugian negara)," bebernya.

Seperti diketahui, proyek keramba jaring apung KKP di Kota Sabang, Aceh bersumber dari anggaran tahun 2017, dengan pagu anggaran sebesar Rp 50 miliar. PT Perinus menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek tersebut.

Dalam perjalanannya, ditemukan indikasi melanggar hukum terhadap paket yang dimenangkan PT Perinus dengan nilai kontrak Rp 45,5 miliar. Beberapa temuan dalam kasus ini di antaranya hasil pekerjaan yang dilakukan rekanan tidak sesuai kontrak serta pekerjaan tidak selesai 100 persen.

Hal ini dianggap sebagai kelalaian dari PT Perinus sebagai pelaksana. Selain itu, juga terdapat indikasi kelebihan bayar yang tidak sesuai dengan termin. Penyidik Kejati Aceh kemudian mengusut kasus tersebut. | Detik.com

Suasana bongkar muat semen di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (2/5). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan dan kontruksi pada April 2017 mengalami kenaikan. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Jakarta - Kondisi pasar semen domestik mengalami kelebihan pasokan. Hal ini disinyalir akibat gencarnya semen asal China yang menjual harga di bawah pasaran di pasar semen Indonesia.

Pengusaha sekaligus Politikus Gerindra, Andre Rosiade menyampaikan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena akan merugikan produk semen Indonesia.

"Pasar semen lokal dalam kondisi sangat memprihatinkan atau terancam bangkrut. Kenapa itu bisa terjadi karena ada kebijakan predatory pricing. Jadi industri semen lokal itu terancam karena semen asal China karena mereka terindikasi menjual dengan menggunakan predatory pricing sehingga semen kita yang dimotori Semen Indonesia Grup BUMN kita hancur berantakan," tutur dia di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 ini menilai, akibat kebijakan sepihak yang dilakukan produsen semen asal China, berdampak langsung terhadap penjualan hingga produksi semen dalam negeri yang menurun. Andre pun mencontohkan harga semen asal China jauh berbeda dengan semen lokal yang bisa dilihat di situs jual beli online.

"Pabrik Semen di Aceh, Semen Padang, Semen Baturaja, Semen Gresik, dan Semen Tonasa terpaksa menurunkan kapasitas produksinya, karena semen mereka tidak laku karena kalah bersaing. Di situs jual beli online harga semen lokal itu berkisar di Rp 51 ribu sedangkan semen asal Tiongkok berkisar di hargap Rp 34 ribu," ujarnya.

Selain itu, lebih jauh Andre menduga jika ada agenda semen asal China ingin mengambil alih pasar semen di Indonesia dengan langkah awal menjual harga semennya di pasaran atau predatory pricing tersebut. Jika mereka berhasil menghancurkan pasar perusahaan semen dalam negeri, menurutnya tidak menutup kemungkinan jika nantinya perusahaan-perusahaan semen dalam negeri akan diambil alih oleh perusahaan semen asal Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Mereka terindikasi ingin menghancutkan semen lokal, setelah hancur mereka akan take over industri semen dalam negeri ini dan ini membahayakan industri strategis kita yaitu industri semen," kata Andre.

Minta Jokowi Turun Tangan

Agar bisa menyelamatkan produksi semen lokal, Andre meminta kepada pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil beberapa menteri terkait dan segera melakukan langkah-langkah solutif. Hal tersebut bertujuan, agar BUMN di sektor semen bisa menjadi salah satu pondasi ekonomi bangsa.

"Untuk itu saya meminta pemerintah untuk segera melakukan langkah konkret untuk menyelamatkan semen kita. Apalagi asosiasi semen kita sudah berkirim surat kepada Menteri Perindustrian agar juga menghentikan dan moratorium pembangunan perusahaan semen baru dari investor luar apalagi produksi semen kita sudah over supply," jelas dia.

Andre juga meminta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk menghentikan segala bentuk impor klinker (bahan utama pembuatan semen).

"Kita juga berharap Presiden Jokowi turun tangan melakukan konsolidasi memanggil tiga menteri terkait untuk menyelamatkan semen Indonesia. Pelaku industri semen lokal sudah berteriak melalui Asosiasi Semen Indonesia, maka silakan saja Pak Jokowi memanggil saja Asosisasi agar lebih valid dari mereka," tandas Andre.

Kelebihan Pasokan, Industri Semen RI Sasar Pasar Ekspor
Sebelumnya, Senior Advisor Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Ery Susanto Indrawan menyebut pertumbuhan industri semen nasional kian menunjukkan tren yang positif. Ini ditunjukan dari kapasitas produksi industri semen dalam negeri yang kondisinya jauh melebihi permintaan (demand) domestik.

"Saat ini kami memang dalam kondisi over-supply. Kapasitas produksi kita saat ini itu 110 juta ton per tahun, jadi kita itu produsen terbesar di Asia Tenggara. Demand kita saat ini di tahun 2018 kita proyeksikan sekitar 70 juta ton, karena kan kemarin demand domestik kita hampir 67 juta, kita berharap growth kita masih di kisaran 4-5 persen," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis 19 Juli 2018.

Ery menjelaskan kondisi tersebut sebetulnya mulai terlihat sejak 2015. Hal ini ditandai dengan beroperasinya banyak pabrik baru yang dibangun baik oleh investor dalam negeri ataupun luar negeri seperti Holcim dan Conch Semen pada 2011-2012.

"Memang growth semen tahun 2011-2012 itu kan tinggi sekali di atas 10 persen, mungkin saat itu investor itu mengira pertumbuhannya akan tetap di atas 10 persen. Sehingga pada saat itu banyak investor masuk membangun industri semen," jelasnya.

"Membangun pabrik semen itu kan tiga tahun baru jadi, artinya 2015 itu baru beroperasi barengan semua, makanya ada jumping kapasitas dari 80 juta menjadi 110 juta di tahun ini," tambahnya.

Untuk mengantisipasi over-supply ini dikatakan Ery industri semen RI akan terus berupaya untuk menggenjot ekspor. "Tahun lalu kita sudah bisa ekspor sampai 3 juta ton. Kemudian kalau kita lihat ekspor sampai pertengahan semester 1 ini kita sudah sampai di 2,5 juta ton, artinya kita optimistis sampai akhir tahun bisa 5 juta ton," pungkasnya. | Liputan6

Rekomendasi penyesuaian kelas rumah sakit hasil reviu kelas terhadap sejumlah rumah sakit di Provinsi Aceh oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2019. (ANTARA)
Meulaboh - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan merekomendasikan penyesuaian kelas sebanyak 21 rumah sakit yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Ada pun rumah sakit yang direkomendasikan turun kelas tersebut masing-masing RSUD Simeulue, Kabupaten Simeulue (dari C ke D), RSUD Aceh Singkil (dari C ke D), RSUD Yulidin Away Aceh Selatan (dari B ke C), RSU Nurul Hasanah Kutacane Aceh Tenggara (dari C ke D), RSU Pertamina Rantau Kabupaten Aceh Tamiang (dari ke D ke D*), RSUD dr Zubir Mahmud Aceh Timur dr (dari C ke D), RSUD Alaidin Said Maulana Abdul Aceh Timur (dari C ke D), serta RSU Graha Bunda Aceh Timur (dari C ke D).

Kemudian RSUD Fandika Aceh Tengah (dari D ke D*), RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat (dari B ke C), RSU Montella Meulaboh (dari D ke D*), RSU Harapan Sehat (dari D ke D*), RSUD Mufid Pidie (dari D ke D*), RSU Citra Husada (dari D ke D*), RSUD dr Fauziah Bireuen (dari B ke C), RSU Bunda Kota Lhokseumawe (dari C ke D), RSU PMI Cabang Aceh Utara (dari C ke D), RSUD Sultan Iskandar Muda Nagan Raya (dari C ke D), RSU Tk II Iskandar Muda Banda Aceh (dari B ke C), RS Jiwa Banda Aceh (dari A ke B), serta Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh (dari C ke D).

"Rekomendasi penurunan kelas rumah sakit ini tidak hanya terjadi di Aceh, akan tetapi terjadi di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia," kata Kepala Seksi Pengelolaan Rujukan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, dr Ira Melati MKM kepada Antara, yang dihubungi dari Meulaboh, Aceh Barat, Rabu malam melalui saluran telepon.

Menurutnya, penurunan kelas tersebut karena berdasarkan hasil pemantauan (review) yang dilakukan pada awal Januari 2019 lalu, Kemenkes RI menemukan ada rumah sakit di Aceh yang tidak sesuai kelasnya dengan yang ada saat sekarang ini.

Hal tersebut diduga saat pemberian peningkatan status rumah sakit yang diberikan pada lima tahun lalu dan ketika saat dilakukan pemantauan pada awal tahun ini, diduga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

"Mungkin saat peningkatan kelas rumah sakit pada lima tahun lalu masih sesuai, kemudian saat dilakukan review di awal tahun ini ternyata tidak sesuai dengan Permenkes, makanya hasil reviewnya seperti itu (mengalami penurunan)," kata Ira menambahkan.

Ia menegaskan, penurunan kelas setiap rumah sakit yang sudah direkomendasikan tersebut, nantinya akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang memberikan izin operasional. Jadi, kata dia, Kemenkes RI hanya mengeluarkan rekomendasi bahwa ada rumah sakit yang tidak sesuai kelasnya dengan yang ada sekarang ini.

Menurutnya, rekomendasi yang sudah dikeluarkan tersebut saat ini masih dalam proses awal, dan masih ada masa sanggah, masa analisa, ada masa penetapan.

"Nanti setelah masa penetapan dilakukan sekitar bulan September 2019, barulah ke luar hasil penetapan kelas rumah sakit yang baru, apakah sesuai dengan di kelasnya atau turun sesuai dengan rekomendasi yang kami keluarkan," tuturnya.

Ira juga menambahkan, apabila sebuah rumah sakit menginginkan kembali status kelasnya naik, maka manajemen rumah sakit harus bisa menyesuaikan dengan Permekes RI yang baru tentang Perizinan dan Klasifikasi Rumah Sakit yang berlaku saat ini. | ANTARA

Ilustrasi
Palembang - Perjalan Zainudin, 36 tahun, warga Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, yang sedang menumpang bus dari Medan menuju Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap polisi pada Selasa, 9 Juli 2019. Guru honor tersebut kedapatan membawa satu paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 kilogram.

Zainudin menjadi incaran polisi setelah dua rekannya, yakni Asrin (30) dan Sugianto (42), yang lebih dulu dicokok tim Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan tepat sehari sebelum Zainudin ditangkap. Dari tangan Asrin dan Sugianto polisi menyita 2 kilogram sabu.

Dalam keterangan pers pada Selasa, 16 Juli 2019, Kepala Polda Sumatera Selatan Irjen Firli menerangkan, penangkapan ketiganya berawal dari informasi penyelidikan. Bus ALS yang ditumpangi Zainudin mendadak dihentikan oleh aparat saat melintas di perbatasan antara Kabupaten Lahat dan Muara Enim. Dari tas Zainudin disita barang bukti sabu.

"Total ada tiga kilogram sabu yang kami amankan," ucap Firli.

Juru bicara Polda Sumatera Selatan Komisaris Besar Supriadi mengungkapkan bahwa Zainudin mengatakan sabu yang dibawanya sudah ditunggu pemiliknya. Polisi lalu menciduk satu tersangka lain, yakni Jauhari di Kecamatan Buay Madang, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.  Kini keempat tersangka beserta barang bukti sabu 3 kilogram telah ditahan di Polda Sumatera Selatan. Para tersangka dikenai Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 112 Ayat 2 dengan ancaman maksimal hukuman mati.  | Tempo

StatusAceh.Net - Biro Penyelidikan Federal Amerika Serikat (FBI) saat ini tengah mencari korban penipuan bermodus industri dunia hiburan, mereka yang diming-imingi berkerja dalam proyek film besar di Indonesia.

Menurut pernyataan di laman resminya, Biro Penyelidikan Federal Amerika Serikat (FBI) menyebutkan Indonesia sebagai negara tujuan para pelaku penipuan bermodus industri dunia hiburan.

Setidaknya FBI meyakini modus penipuan ini sudah berlangsung sejak tahun 2013 silam. FBI pun menghimbau kepada para warga negara Amerika yang pernah tertipu untuk segera melaporkan diri.

“FBI sedang mencari korban yang mungkin telah melakukan perjalanan ke Indonesia antara tahun 2013 hingga sekarang untuk mengejar tawaran pekerjaan palsu dari orang-orang yang mengaku sebagai profesional industri hiburan terkenal,” begitu bunyi pernyataan resmi FBI.

Menanggapi ini, kepada DW Indonesia, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan saat ini Polri belum menerima adanya laporan terkait kasus tersebut. “Ya menunggu korban dulu tentang peristiwa tersebut,” ujar Dedi singkat saat dihubungi DW Indonesia. Ia juga menyatakan Polri siap menjalin komunikasi dengan FBI untuk membantu mengungkap dalang penipuan ini.

Sejauh ini modusnya diketahui selalu sama, seseorang yang mengaku sebagai produser eksekutif industri hiburan Hollywood melakukan panggilan telepon, mengirimkan pesan singkat, atau mengirim email berisikan tawaran pekerjaan yang menarik di Indonesia, khususnya di Jakarta. Mereka yang diketahui menerima tawaran ini adalah sejumlah fotografer, penulis, pemeran pengganti, perwakilan keamanan, dan lain semacamnya.

Mereka yang percaya akhirnya terbang ke Indonesia dengan menggunakan biaya pribadi terlebih dahulu, diiming-imingi oleh pelaku bahwan akan mengganti biaya perjalan mereka. Setibanya di Indonesia, mereka dijemput oleh salah seorang supir yang mengaku dari pihak manajemen, dan meminta sejumlah uang dalam bentuk dollar dengan jumlah yang besar.

“Para korban diyakinkan untuk terus memberikan sejumlah uang dalam mata uang A.S. hingga perjalanan selesai atau hingga mereka menyadari bahwa mereka adalah korban penipuan. Para korban tidak mendapat penggantian untuk biaya perjalanan, uang yang diberikan kepada sang supir, atau biaya pelayanan selama di Indonesia,” lanjut bunyi pernyataan resmi FBI.

Untuk membuat korban - korbannya terjerat tipu daya, para oknum berani mencatut nama-nama beken profesional Hollywood seperti Presiden Lucasfilm, Kathleen Kennedy; Produser Marvel, Victoria Alonso; Mantan Direktur Sony Pictures, Amy Pascal; pengusahan sekaligus produser film, Wendi Deng Murdoch; hingga casting director, Sarah Finn.

Agen khusus FBI yang menangani kasus ini, Todd Hemmen, dalam sebuah pernyataan mengatakan para pelaku merupakan orang yang profesional. “Para pelaku tampaknya melakukan pekerjaannya dengan sangat teliti, baik dengan memeriksa latar belakang identitas fiktif mereka, sehingga mengetahui banyak hal tentang individu yang mereka catut, hingga memeriksa secara menyeluruh pekerjaan yang dilakukan para korban,” jelas Todd.

FBI sendiri tidak menyebutkan secara pasti jumlah korban atau pun kerugian yang diakibatkan skema penipuan ini. Namun sebuah firma investigasi K2, yang mengaku mengikuti perkembangan kasus ini, telah meminta keterangan kepada sekitar 100 orang korban. Setidaknya para korban mengalami kerugian sebesar US$ 3.000 untuk biaya perjalanan dan akomodasi selama di Indonesia.

Sumber: dw.com

Jakarta - Senator DPD RI asal Aceh H. Fachrul Razi, MIP dalam pernyataan resminya hari ini, Selasa, 16 Juli 2019, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melaporkan Denny Siregar ke Bareskrim terkait hinaan terhadap masyarakat Aceh melalui video yang diunggah oleh Cokro TV. Pelaporan ke Polisi oleh Fachrul juga dilakukan bersama Juru Bicara Partai Aceh, Muhammad Saleh, dan Tokoh Masyarakat Aceh di Jakarta, Fahmi Mada. Fachrul dan kawan-kawan menilai bahwa konten video Denny Siregar yang diunggah oleh Cokro TV di situs berbagi video Youtube telah merendahkan harkat dan martabat rakyat, ulama dan Islam di Aceh.

Sebagaimana viral diberitakan sebelumnya, Senator DPD RI asal Aceh Fachrul Razi mengatakan bahwa pernyataan Denny telah merendahkan harga diri Aceh serta merupakan tindakan pidana penyebaran kebencian terhadap Aceh dan Islam di Aceh. “Saya mengecam keras pernyataan-pernyataan tendensius dan fitnah yang dilakukan oleh Denny yang divideokan dan disebarluaskan kepada publik terkait wacana pelegalan poligami di Aceh," katanya kepada wartawan, Selasa (16/7).

Fachrul Razi mengatakan bahwa perbuatan Denny merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Fachrul Razi mengatakan bahwa mengacu pada Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Denny dianggap melakukan tindakan yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. “Jelas dalam video tersebut dirinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Ancaman hukuman maksimal 4 tahun Penjara,” tegas Fachrul.

Menurut Fachrul Razi, Denny juga terindikasi mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama, dan menghasut orang agar tidak menganut agama apapun. “Penghinaan Denny terhadap Syariat Islam di Aceh dan Ulama dapat dikenai hukuman yang lebih berat, yakni penjara maksimal 5 tahun,” jelas Fachrul.

Hal itu disampaikannya merespon beredarnya video yang berisi pernyataan ulasan Denny atas rencana pelegalan poligami di Aceh. Seperti diketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir, kolumnis partisan Denny Siregar mengeluarkan video berisi sindiran dan cemoohan terhadap pemimpin dan masyarakat Aceh terkait wacana yang sedang hangat, yakni rencana penyusunan qanun (peraturan daerah) tentang Hukum Keluarga.

“Silahkan saja berekspresi dan menyampaikan pendapat atau masukan tentang Aceh, secara demokratis kita terima tapi tidak dengan menyudutkan Aceh, Ulama dan Islam di Aceh dengan cara-cara brutal, tendensius dan menyinggung perasaan masyarakat Aceh,” tegas Fachrul.

Dirinya menyesalkan jika ada oknum yang selalu menjelekkan Aceh. “Kalau tidak paham dengan 'orang Aceh' yang memiliki budaya dan Islam yang kuat, sebaiknya pelajari dulu tentang Aceh, bukannya menuding Aceh dengan tuduhan tendensius," tegas Fachrul.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, sangat menyayangkan jika akhirnya banyak warga yang harus berurusan dengan hukum karena kebebasan berekspresi yang mereka lakukan. “Sebagai promotor dan penganjur jurnalisme warga, dengan memberikan kesempatan kepada semua warga menyampaikan isi hati, buah pikiran dan pandangannya tentang berbagai hal di sekitarnya, saya sangat prihatin dan menyesalkan kejadian-kejadian yang mengantarkan warga ke jeruji besi karena kebebasan berpendapat itu,” jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Menurutnya, berdasarkan pasal 28F UUD 1945, setiap warga negara dijamin hak azasinya dalam menyampaikan buah pikiran dan gagasan bagi pengembangan dan pembangunan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Namun, sayang sekali, jaminan UUD itu tidak linear dengan kemampuan menyampaikan pendapat kebanyakan rakyat di negeri ini. “Contohnya yaa Deni Siregar itu. Haknya dijamin UUD, tapi kemampuannya menyampaikan pemikiran kritisnya justru merusak tatanan dan harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Menurut saya, Deni Siregar sedang cari bahan gorengan alternatif ketika fenomena cebong-kampret sudah tidak boleh lagi dijadikan bahan gunjingan dia,” imbuh jebolan pascasarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, ini.

Oleh karena itu, terkait dengan upaya Senator Fachrul Razi melaporkan Deni ke polisi, Wilson mendukung langkah tersebut, sebagai sebuah koreksi atas perilaku ‘menyimpang’ sang penulis partisan dan/atau diduga bayaran yang bersangkutan. “Tetapi, saya lebih senang apabila Denny Siregar segera menyadari kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf serta melakukan pendekatan kekeluargaan kepada masyarakat Aceh yang merasa tersakiti atas pernyataan dan hinaan dia itu,” ujar tokoh pers nasional yang getol membela wartawan dan pewarta warga itu.

Wilson Lalengke yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 (Kappija-21) itu menghimbau setiap pewarta warga dan masyarakat umum untuk senantiasa meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat agar kontribusi kita yang disampaikan di media massa dan media sosial serta berbagai saluran lainnya bermanfaat bagi masyarakat. “Saya sangat menganjurkan agar setiap orang terus-menerus belajar, meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapatnya. Ada tiga prinsip yang harus kita pegang dalam berjurnalisme-warga, yakni 3K: Kebenaran, Kebermaknaan, Kebermanfaatan,” pungkas Wilson Lalengke. (APL/Red)

Calang -  Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah memboyong sejumlah satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) ke daerah tertinggal di Desa Bintah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Selasa (16/7/2019).

Adapun SKPA yang ikut ke Desa Bintah adalah, Dinas Sosial Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Aceh, BPBA, Dinas Registrasi Penduduk, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan, Dinas Pengairan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Satpol PP/WH Aceh  dan Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh.

Masing-masing SKPA tersebut membawa serta bantuan dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan pemerataan kesejahteraan sosial untuk masyarakat setempat.

Selain dari 13 SKPA di atas, Nova Iriansyah juga mengajak Forum CSR Kessos Aceh yang juga menyalurkan bantuan melalui Bank Aceh Rp250 juta, BRI Aceh Rp10 juta, PT Mifa Bersaudara Rp60 juta,  dan PT Pegadaian Rp20 juta. Total bantuan dari CSR Kessos Aceh yang terkumpul sebesar Rp 340 juta untuk membangun 96 unit WC/MCK warga masyarakat gampong Bintah dengan biaya Rp3,5 juta per unit, dan 1 unit MCK untuk masjid desa setempat.

Kehadiran Nova Iriansyah bersama sejumlah SKPA dan Forum CSR Kessos Aceh tersebut dalam rangka bhakti sosial dan jambore tagana 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Aceh sejak 13-16 Juli 2019. Kegiatan ini berpusat di Desa Bintah untuk bhakti sosial tagana bersama SKPA dan Forum CSR Aceh, kemudian apel siaga dan jambore tagana di Taman Memorial Tsunami Calang, Aceh Jaya.

Nova Iriansyah dalam kunjungan tersebut mengatakan, menyebutkan bakti sosial merupakan agenda rutin Pemerintah Aceh. Sebelum di Bintah, Pemerintah Aceh juga telah melakukan agenda serupa di beberapa daerah lainnya di Aceh. "Tujuannya agar masyarakat menyadari bahwa negara hadir di hingga desa," kata Nova.

Warga Desa Bintah, Nurdin, mengatakan bahwa desanya sedikit jauh dari pusat kota. Akses menuju ke desanya harus menggunakan rakit. Semula, ada sebuah jembatan gantung yang menghubungkan Desa Bintah dengan Gampong Tuwie Priya, namun jembatan gantung rangka baja itu ambruk dibawa banjir bandang sekitar beberapa tahun lalu.

"Sekarang kalau menyeberang ya pakai rakit," kata Nurdin. Rakit di Bintah merupakan aset milik gampong yang dikelola secara mandiri. Mereka mengambil ongkos Rp2 ribu per sekali menyeberang. Sementara jika mengangkut sepeda motor harus membayar Rp10 ribu untuk ongkos bolak-balik.

Bukannya tanpa perhatian. Pemerintah rutin menganggarkan anggaran untuk pembangunan jembatan penghubung, sejak tahun 2015 lalu. Abutment jembatan pun sudah dibangun, tinggal membangun dua pilar di tengah sungai untuk menghubungkan Bintah dengan Tuwie Priya. Kekurangan dana pembangunan jembatan sekitar Rp9 miliar dari total anggaran Rp36 miliar.

"Jembatan Bintah harus selesai 100 persen tahun 2020. Jangan mundur dari tahun itu,” kata Nova. Nova juga meminta kepada para Kepala SKPA terkait agar anggaran tahun 2020 sebagian disisihkan untuk pembangunan jembatan Bintah.

Nova menyebutkan, agenda bakti sosial di Bintah menjadi momentum awal di mana kegiatan-kegiatan serupa akan rutin dilaksanakan. Nova meminta agar Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya beserta kepala dinas terkait untuk melanjutkan kegiatan untuk mengatasi berbagai permasalah di Bintah.

"Hari ini kita datang dengan 15 dokter spesialis. Rakyat harus mendapat perhatian, itu hak mereka. Sejak hari ini sampai ke depan, atasi setiap masalah di setiap sektor."

Selain memberikan akses kesehatan gratis bagi warga Bintah, pemerintah juga memberikan pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi warga. Mereka diberikan kesempatan merekam dan mencetak KTP elektronik, Kartu Identitas Anak, akta kelahiran dan kartu keluarga. Dalam dua hari layanan, tercatat lebih dari 100 warga yang merekam data kependudukan di Bintah.

Nova meminta agar seluruh masyarakat Bintah memanfaatkan kegiatan tersebut. "Kalau tidak ada NIK yang tercantum dalam KTP, banyak program yang tidak bisa kita akses," kata Nova.

Bupati Aceh Jaya, T. Irfan TB, menyebutkan Nova Iriansyah merupakan gubernur pertama yang datang berkunjung ke Desa Bintah. "Seumur Indonesia merdeka, baru ini. Apresiasi kami atas ketersediaan bapak ke mari," kata Bupati Irfan TB.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri, menyebutkan pihaknya melakukan Bakti Sosial dan Jambore Tagana dengan bersinergi bersama beberapa SKPA. Selain para SKPA, mereka juga dibantu oleh Forum CSR Kessos seperti PT Mifa Bersaudara, Bank Aceh, Bank BRI dan PT Pegadaian. Perusahaan-perusahaan tersebut membantu membangun layanan MCK sebanyak 96 unit.

"Warga di sini tidak ada MCK. Hanya di rumah pak kepala desa yang ada MCK nya," kata Alhudri. Ia berharap, dengan bantuan yang diberikan tersebut bisa membuat masyarakat sadar bahwa menggunakan MCK yang bersih merupakan awal hidup sehat. []

Jumlah Bantuan dari SKPA
Dinas Sosial Aceh

Dinas Sosial Aceh membantu kursi roda sebanyak 4 unit, alat bantu dengar 12 unit, perlengkapan sekolah bagi anak keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (kpm-pkh) sebanyak 51 paket, satu paket peralatan las untuk karang taruna jaya bersama Desa Bintah, pakaian sehari-hari berupa gamis, rok dan kemeja sebanyak 50 buah hasil praktek belajar kerja anak putus sekolah binaan UPTD RSJN. Selain itu perlengkapan ibadah lansia berupa mukena, baju koko, sajadah, kain sarung dan peci sebanyak 20 paket. buku panduan ibadah sehari-hari sebanyak 60 buah dari panti anak terlantar aneuk nanggroe.

Dinas Pangan Aceh

Dinas Pangan Aceh memberikan bantuan, beras 4.158 kg, telur ayam 4.050 butir, gula pasir 270 kg, minyak makan 270 kg, bantuan KRPL kelompok wanita tani Bungong Meulue Rp 42 juta, gerakan pangan lokal 3000 porsi bubur (1.500 porsi untuk masyarakat gampong bintah dan 1.500 untuk peserta Jambore Tagana Aceh Calang).

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Aceh, memberikan bantuan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Aceh

Dinas Arsip dan Perpustakaan Aceh memberikan bantuan 500 buah buku bacaan dan pemutaran film dokumenter di taman memorial tsunami calang.

BPBA

BPBA memberikan bantuan pengurangan resiko bencana (PRB) dan paket logistic berupa: paket lauk-pauk berupa beras, minyak goreng, mie instan, ikan sardine, saos, bubuk teh, bubuk kopi, gula pasir, kerupuk dan roti sebanyak 10 box. Paket hygine kits berupa minyak kayu putih, sabun mandi, shampoo, odol gigi, sikat gigi, pampers bayi, pembalut wanita, kain sarung dan handuk sebanyak 10 box. paket hygine kits berupa minyak kayu putih, sabun mandi, shampoo, odol gigi, sikat gigi, pampers bayi, pembalut wanita, kain sarung dan handuk sebanyak 10 box.

Dinas Registrasi Penduduk Aceh

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh memberikan bantuan berupa pembuatan dan pengurusan kartu kependudukan.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh memberikan bantuan bibit mangga sebanyak 45 batang, bibit kangkung sebanyak 5 sachet, bibit kacang panjang 5 sachet, bibit cabe sebanyak 10 sachet, bibit bayam sebanyak 5 sachet, kawat bronjong sebanyak 20 unit, kawat berduri sebanyak 10 gulung, hand sprayer sebanyak 10 set.

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan bantuan berupa petai 100 bibit, jengkol 100 bibit, jambu madu 50 bibit, rambutan 20 bibit, mangga 20 bibit, nangka 4 bibit, sawo 3 bibit, jeruk 3 bibit, alpukat 50 bibit, durian 50 bibit, mahoni 50 bibit, tanjung 50 bibit.

Dinspora Aceh

Dispora Aceh memberikan bantuan berupa costum bola volley 5 set, bola volley 20 buah, kustum futsal 5 set, bola futsal 20 buah, bola takraw 20 buah, bola basket 10 buah, bola kaki 20 buah.

Dinas Pengairan

Membantu dana untuk bhaksos dan jambore tagana

Satpol PP Aceh, dan Kominfo membantu mengarahkan kelancaran kegiatan bhaksos dan jambore tagana.[]

Jakarta - Seratusan purnawirawan TNI AD menyatakan kesediaan untuk menjadi penjamin atas penundaan penahanan terhadap tersangka kepemilikan senjata api ilegal dan dugaan makar, Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

Mereka memastikan bahwa tidak ada purnawirawan yang akan melakukan makar, apalagi memerintahkan orang yang yang tidak berpengalaman untuk membunuh.

Menurut Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, kesediaan mereka ditunjukkan melalui pembubuhan tanda tangan, juga pengumpulan salinan KTP dari seluruh purnawirawan yang hadir.

"Intinya kita ingin memberikan bantuan moril untuk dia (Kivlan Zen) dalam bentuk minta penangguhan penahanan," ujar Kiki di kantor PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Selasa, 16 Juli 2019.

Kiki menyampaikan, pembubuhan tanda tangan dilakukan Selasa pagi, di Aula Soerjadi, Kantor PPAD. Tanda tangan, surat, juga salinan KTP, selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Ada setidaknya 120 orang yang menjadi penjamin," ujar Kiki.

Kiki juga mengemukakan, para purnawirawan, adalah lulusan Akademi Militer, mulai 1966 hingga 1985. Mayoritas adalah angkatan 1971 hingga 1974 yang merupakan angkatan terdekat bagi Kiki, juga Kivlan.

Para purnawirawan meminta Kivlan tidak malah mendapat hukuman karena mantan Kepala Staf Kostrad itu dinilai tidak mungkin juga memiliki niat makar seperti yang dituduhkan.

"Para purnawirawan merasa prihatin dengan kasus Pak Kivlan Zen ini," ujar Kiki.
Seorang Istri Jakarta Kaget Saat Suami Tahu Pekerjaan Rahasia 3 Tahun

“Kami datang dari Malang, Semarang, Bandung Sumatera dan Jakarta, berkumpul di kantor PPAD, untuk membahas mekanisme permohonan jaminan penangguhan penahanan bagi Pak KZ. Wish us luck, teman,” ujar mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen (Purnawirawan) Johannes Suryo Prabowo. | viva

Polisi berjaga di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (16/6/2019). (ANTARA/Zubir)
Lhoksukon - Seorang narapidana (Napi) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara dikabarkan meninggal dunia, Senin sore.

Informasi dikumpulkan, warga binaan tersebut bernama Harmaini (37), tercatat sebagai warga Desa Paya Terbang, Kecamatan Nibong, Aceh Utara.

Warga binaan ini awalnya diduga terjatuh ke lantai saat mau keluar dari kamarnya dan tak sadarkan diri, selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke Puskesmas Lhoksukon untuk mendapatkan perawatan medis.

Menurut informasi, korban sempat dipasang oksigen dan tidak lama kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Meski demikian, belum didapatkan keterangan resmi dari pihak Rutan setempat terkait meninggalnya warga binaan tersebut.

Sementara Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kasat Reskrim Iptu Rezki Kholiddiansyah di Lhoksukon membenarkan, bahwa ada salah satu napi yang meninggal dunia.

"Benar ada (Napi) yang meninggal, tetapi saya belum ada data lengkapnya," sebut Rezki menjelaskan.

Rezki menyebutkan, keluarganya tidak mau dilakukan visum terhadap jasad napi tersebut, diperkuat dengan pernyataan melalui surat yang dibuat.

Sekitar pukul 19.00 WIB, jasad napi ini diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa pulang ke rumah duka.

Sementara seorang petugas medis ditemui di Puskesmas Lhoksukon juga membenarkan meninggalnya seorang napi, namun dia enggan memberi keterangan labih lanjut.

"Benar ada, tetapi (jenazah) sudah dibawa pulang tadi sekitar pukul 19.00 WIB, atau langsung saja melalui pihak Rutan," kata petugas perempuan itu. | Antara

Pandeglang - Tiga Penjabat (Pj) Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa(ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang. Akibat ulah ketiga tersangka, negara mengalami kerugian lebih dari Rp 1 miliar.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (kasipidsus) Kejari Pandeglang Aria Wicaksono mengatakan ketiga tersangka yakni Pj Kades Pari, Kecamatan Mandalawangi Atok Suanto, Pj Kades Sindangresmi, Kecamatan Sindangresmi Dadih dan Pj Kades Ciandur, Kecamatan Saketi Iyan Syafrudin. Ketiga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Pandeglang.

"Penetapan tersangka ini setelah Kejari melakukan penyelidikan dan memintai keterangan dari berbagai pihak," kata Kasipidsus saat dikonfirmasi, Selasa (16/7).

Ia menyampaikan, modus saat melakukan penyalahgunaan dana desa tersebut, ketiganya melakukan pemalsuan nota kosong untuk sejumlah kegiatan dan memotong pembiayaan di sejumlah proyek di desa.

"Kerugian negara akibat ulah Pj Kades Sindangresmi mencapai Rp 471 juta, Pj Kades Ciandur mencapai Rp 416 juta dan Pj Kades Pari mencapai Rp 311 juta," katanya.

Ketiganya disangkakan melanggar undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. | Merdeka.com

Menkeu Sri Mulyani menyiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk Kartu Prakerja dakan RAPBN 2020. Foto/SINDOnews.
JAKARTA - Pemerintah berencana menganggarkan tunjangan pengangguran sebesar Rp10 triliun yang direalisasikan berupa Kartu Prakerja. Penerbitan kartu ini sesuai dengan janji Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres 2019.

Kartu Prakerja ini, salah satu dari tiga kartu yang dijanjikan akan diterbitkan. Dua kartu lainnya yakni, Kartu Sembako Murah dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah. Ketiga tunjangan tersebut di alokasikan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020. “Pada 2020 ada beberapa belanja yang merupakan janji dari Presiden waktu itu,” kata Menkeu Sri Mulyani di Kantor Presiden Senin (15/7/2019).

Sri Mulyani mengatakan untuk Kartu Prakerja, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp10 triliun untuk 2 juta penerima kartu Prakerja. “Kita juga akan mendesain Rp10,3 triliun untuk Kartu Prakerja yaitu, 1 juta (penerima) melalui pelatihan digital dan 1 juta (penerima) pelatihan reguler. Saat ini, desain program masih dibahas antar menteri terkait di bawah koordinator Menko Perekonomian,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan dalam waktu empat tahun mendatang setidaknya 780.000 mahasiswa yang akan menerima KIP kuliah. “Ini adalah menambah anggaran yang tadinya sekitar Rp4,8 triliun dengan tambahan Rp7,6 triliun. Nanti kita akan masih hitung lagi dari sisi tambahan. Untuk 2020 startnya Rp4,8 triliun. Nanti pasti tahun-tahun ke depan jumlahnya akan naik karena jumlah enrollmentnya juga akan meningkat,” jelasnya.

Sementara berkaitan dengan kartu sembako murah akan meredesain program beras sejahtera (rastra) yang ada saat ini. Dia memastikan jumlah rumah tangga maupun penerima manfaat akan ditingkatkan. “Untuk Kartu Sembako, jumlah alokasinya diperkirakan mencapai Rp25,7 triliun, mencapai lebih dari 15,6 juta keluarga penerima manfaat,” katanya.

Sri Mulyani menambahkan untuk belanja pegawai baik gaji ke-13 ataupun tunjangan hari raya (THR) akan dipertahankan namun belum dapat dipastikan jumlahnya. “Seperti beberapa tahun kita akan lihat jumlahnya mencakup seluruh gaji pokok dan tunjangan kinerja (tukin), kita tetap akan pertahankan itu,” paparnya.

Sementara itu, saat membuka rapat terbatas tentang pagu indikatif RAPBN 2020, Presiden Jokowi meminta jajaranya mempersiapkan RAPBN 2020 yang dapat mengantisipasi dinamika ekonomi global. "RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut dan kita jaga agar tetap sehat tetapi juga responsif dan memperkuat daya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.

Dia mengingatkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengusunan RAPBN. Pertama ialah mengenai prioritas pemanfaatan anggaran dalam RAPBN 2020 yang menyasar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyerapannya pada dunia usaha yang juga mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi.

"RAPBN 2020 terutama kita prioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri. Juga memberikan stimulus rangsangan meningkatkan ekspor dan investasi. Ini penting sekali," tuturnya.

Kedua, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 5% di bidang kesehatan.. Anggaran ini diharapkan dapat benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air. "Yang paling penting pemberantasan stunting, kurang gizi, keselamatan ibu hamil saat melahirkan, dan program imunisasi ini betul-betul harus menjadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia," tuturnya. | sindonews

Blangpidie - Dinas Pendidikan Aceh bekerjasama dengan Pelajar Islam Indonesia (PII) Aceh mengadakan pembinaan karakter pelajar di Aceh Barat Daya selama 5(lima) hari sejak tanggal 15 Juli sampai 19 Juli 2019.

Kegiatan yang diikuti oleh seratusan peserta  perwakilan perwakilan SMA se-Abdya ini digelar di aula SMU Harapan Persada, Blangpidie dan dibuka langsung oleh kepala Dinas Pendidikan Aceh yang diwakili Kadisdik Abdya Jauhari S.Pd.

Ketua Umum PII Aceh, Muhardi Siddiq dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengajak seluruh pelajar yang ada di Abdya agar meningkatkan pengetahuan tentang dinul Islam, sehingga menjadi landasan pemikiran dan karakter pelajar di Abdya.

"Kita harapkan seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian acara ini agar memberikan hasil bagi setiap pribadi pelajar itu sendiri," ujarnya.

Selain itu, PII Aceh juga berharap agar pembinaan ini menjadi landasan bagi dunia pendidikan khususnya di Aceh, sehingga mengedepankan nilai-nilai Islam dalam metode pembelajaran di sekolah.

Sementara itu, Kadisdik Abdya Jauhari S.Pd mengatakan kegiatan ini adalah kegiatan wo u rumoh droe (pulang ke rumah sendiri) dengan mengajak seluruh pelajar yang selama ini semakin terpengaruh dengan banyaknya infiltrasi budaya lain.

"Harapan kita, semua rangkaian acara ini dapat terselenggara dengan sukses," ucapnya.

Jauhari juga menyampaikan, Disdik Abdya telah menyiapkan standar pelayanan minimal (SPM) untuk jenjang SMP dan SD yang ada di Abdya.

"SPM ini bertujuan untuk pemantapan pelayanan nilai-nilai dinul islam dengan menjadikannya salah satu mata pelajaran. Besar harapan kami, hal ini dapat memberi efek positif yang bermanfaat untuk pelajar di Abdya ke depannya,"tandasnya.[]

Singkil - Setelah mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat di Aceh Singkil. Kita menemukan sejumlah hal penting yang mestinya menjadi harapan dan kerinduan masyarakat untuk diwujudkan oleh pemkab Aceh Singkil.

"Menindaklanjuti harapan Masyarakat Aceh Singkil Tentang rencana mendirikan bangunan / gedung berupa Pasar Modern di Wilayah Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil. Program ini mrpkn terobosan yg sangat bagus utk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan Kab. Aceh Singkil dari keterpurukan sbg daerah tertinggal menjadi lebih maju dan sejajar dengan Kabupaten lain yg ada di Prov. Aceh maupun wilayah Sumatera lainnya,  menetukan di titik / lokasi mana yg lebih tepat & cocok serta memiliki strategis utk pembangunan psr Modern tsb," ungkap anggota DPRK Aceh Singkil M Jirin SE kepada media, Senin (15/07/2019).


Menurut Jirin, Pemda Aceh Singkil diharapkan dapat menilai lebih jernih & pandangan luas untuk menatap masa depan Aceh Singkil yg lebih baik, aman, modern, bermartabat & menjadi kebanggaan  kita semua.
"Khususnya pihak yg berkompeten terkait masalah tsb.

Jirin meeincikan, beberapa hal plus min ( kelebihan & kekurangan dari 2 titik yg akan dijadikan lokasi pasar Modern) yakni sbb :
1. Lokasi di belakang PLN Ds. Tanah Mbara luas lhn sekitar 5 Ha, :
 -  Utk jangka panjang psr tsb sulit dikembangkan karena mrpk daerah padat pemukiman.
-  menimbulkan kerawanan thpd keamanan proyek vital (PLN), yg hrs  lebih seteril dari gangguan luar dan kebisingan
-   keberadaan psr modern tsb dpt mengganggu belajar  mengajar di sekolah SMPN & SMAN yg tdk jauh dari lokasi psr Modern
-   sepanjang jalan di jalur 2 ds  Tnh. Mbara sdh banyak ruko berdiri shg  berpengaruh thdp kondisi psr modern baik persaingan dlm perdagangan maupun kemacetan arus lalu lintas karena jalan tdk memadai.
-   posisi psr modern yg akan dibangun dibelakang PLN dan jauh dari jln raya berdampak thdp animo masyarakat utk berjualan dan belanja di tmpt tsb karena dinilai kurang strategis jauh dari jalan raya.
2. Lokasi di Ds. Gn. Lagan Kec. Gn. Meriah luas sekitar 12 Ha al sb :
-  utk jangka panjang psr modern tsb bisa dikembangkan sesuai kebutuhan karena memiliki luas 2 kali lebih luas dari belakang PLN
-  rencana pengembangan jalan ( jalur 2)dpt disgn sedemikian rupa yg lebih lebar lagi shg sepanjang jalan lebih luas dan tertata dg baik sesuai kebutuhan yg diinginkan ( tata kota)
-  adanya RSUD dan Akper di wilayah tsb dpt dijadikan sbg salah satu fasilitas kesehatan dan pendidikan utk  kebutuhan masyarakat seluruh warga Aceh Singkil & pengembangannya
-  ditempat tsb sdh berdiri perumahan Pengadilan & Kejaksaan beberapa thn lalu
-   Ds gn. Lagan merupakan daerah strategis utk pengembangan kota dan ditata dg baik mengingat daerah tsb masih sangat luas utk dikembangkan,
-   adanya perumahan yg baru dibangun seperti perumahan Melati, Suzuki dan perumahan lainnya dpt memberikan kontribusi utk pendirian psr Modern yg membutuhkan konsumen/ pembeli dari berbagai tempat khususnya warga Gn. Lagan
-   selain itu keberadaan Gedung Olah Raga ( GOR) yg mrpk bagian fasilitas umum bisa dikembangkan utk meningkatkan bakat, kesehatan & kesejahtetaan masyarakat melalui olah raga & mengolahragakan masyarakat
-  jarak dari Bandara ke perbatasan gn. Lagan sekitar 8 km ( psr Modern) memiliki nilai tersendiri dlm mengembangkan parawisata kedepan yakni kebutuhan tempat penginapan/ hotel bagi org yg datang dan pergi dari Aceh Singkil melalui Bandara terutama ketika Run Way bandara sdh ditingkatkan dari 1.200 m menhadi 1.600 m ( pswt yg lebih besar)
-   posisi daerah Gn. Lagan yg berbatasan dg ds. Kampung Baru memberikan dampak yg positif thdp animo / daya beli konsumen khususnya komunitas perkebunan yg berada disekitar wilayah seperti PT. Astra, Delima Makmur dan perkebunan lainnya.
Semoga  bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya Pemda Aceh Singkil.

StatusAceh.net - Dua mahasiswa Aceh lolos beasiswa bergengsi dari perusahaan konsultan dunia (Mc. Kinsey) untuk tahun 2019. Ialah Riki Muhamanda (Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Syiah Kuala) dan Munazaruddin (Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Ar-Raniry) yang menjadi mahasiswa terpilih setelah melalui seleksi ketat yang diadakan perusahaan Mc. Kinsey.

Beasiswa tersebut bernama Young Leaders for Indonesia (YLI). Beasiswa yang memiliki arti Pemimpin Muda untuk Indonesia ini memiliki proses penyaringan yang sangat ketat, sehingga tidak sembarangan orang dapat terpilih untuk menjadi penerima beasiswa tersebut. Beasiswa tersebut diperuntukkan hanya untuk 63 mahasiswa  Indonesia terpilih yang sedang berkuliah baik di Indonesia, maupun luar negeri, seperti Hong Kong, Australia, hingga Jepang. Adapun persyaratannya ialah merupakan mahasiswa tahun ke 3 atau 4 (diprioritaskan), memiliki IPK minimal 3.30, memiliki pengalaman kepemimpinan seperti menjadi pemimpin organisasi, memiliki prestasi (diprioritaskan tingkat nasional dan internasional), dan memiliki proyek sosial yang telah berdampak besar terhadap masyarakat. Selain itu, kemampuan bahasa Inggris dan pengalaman bekerja juga dipertimbangkan dalam proses seleksi.

Pada tahun ini yang memenuhi persyaratan dan masuk ke dalam penyaringan peserta terpilih ialah sebanyak lebih dari 1000 mahasiswa Indonesia yang berada baik di dalam maupun luar negeri. Seleksi yang diadakan ialah seleksi berkas, dan seleksi wawancara virtual. Setelah dinyatakan lulus menjadi penerima beasiswa, 63 mahasiswa tersebut akan diberangkatkan ke Jakarta sebanyak 3 kali untuk menghadiri Forum Nasional Young Leaders for Indonesia yang berbentuk pelatihan kepemimpinan, pelatihan manajemen proyek sosial, dan masih banyak lagi. Serta, menghadirkan speaker yang telah menunjukkan banyak prestasi dan kebermanfaatan terhadap bangsa Indonesia, seperti Bapak Adamas Belva Syah Devara (Co-Founder dan CEO Ruang Guru), Bapak Haryanto Budiman (Managing Director and Senior Country Officer Indonesia of JP Morgan), dan Ibu Pauline Boedianto (Founder Shepherd of Nations). 

Adapun Forum Nasional pertama dari YLI ini ialah pada 29-30 Juni 2019, dilanjutkan dengan Forum 2 pada 24-25 Agustus 2019, dan Forum 3 pada 23-24 November 2019. Selain itu, pada setiap rentang waktu antar Forum 1 dan 2, serta Forum 2 dan 3, mahasiswa terpilih diwajibkan mengadakan program sosial yang bermanfaat untuk masyarakat.  Beasiswa ini menanggung segala biaya seperti penerbangan Pulang Pergi Banda Aceh – Jakarta sebanyak 3 kali, Akomodasi di hotel bintang 5 selama kegiatan (tahun ini di Hotel Arya Duta Jakarta), Makan, Transportasi Lokal, dan lainnya. Tujuan dari program beasiswa ini ialah merangkul para bibit pemimpin muda Indonesia yang unggul agar dapat menciptakan perubahan besar terhadap bangsa Indonesia usai program.

Riki Muhamanda, selaku salah satu penerima beasiswa mengaku sangat senang dan terharu atas pencapaian gemilang ini. Pasalnya, Pendiri Komunitas mengajar bahasa Inggris dan komputer gratis setiap minggu kepada anak-anak desa, yayasan sosial, dan anak pemulung bernama Komunitas U.S Goes to Children ini telah melamar beasiswa tersebut sebanyak 3 kali, namun baru diterima pada percobaan terakhirnya, yaitu tahun ini. Menurut mahasiswa asal Labuhan Haji, Aceh Selatan, ini, kegagalannya dua kali berturut turut pada 2017 dan 2018 lalu membuatnya benar-benar harus mengevaluasi dan terus memperbaiki kualitas diri agar mimpinya untuk menjadi salah satu penerima beasiswa tersebut bisa tercapai.

“Mungkin di 2017 dan 2018 lalu gagal karena  belum banyak prestasi dan pengalaman. Terus juga, kan diminta pemuda yang sudah memberikan banyak dampak baik bagi Indonesia. Menurut Riki dua tahun lalu Riki masih jauh dari kategori itu. Karena waktu itu Riki cuma bisa mengadakan kegiatan mengajar Bahasa Inggris dan computer gratis mingguan masih di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh saja. Tapi pas melamar di tahun ini, Riki dibantu oleh semua teman-teman komunitas, sudah berhasil membuat komunitas U.S Goes to Children melebarkan sayap hingga ke padang sejak Oktober 2018 lalu. Mungkin itu salah satu indikator Riki diterima tahun ini”, ungkap mahasiswa yang juga sekaligus penerima Beasiswa Bidik Misi ini.

Sebelumnya, Menteri PSDM BEM Unsyiah 2018 ini juga punya beberapa prestasi gemilang, seperti menjadi Delegasi Indonesia pada Simulasi Konferensi Diplomasi Tingkat Dunia (HKMUN) 2019 di Hong Kong, Speaker Panel Discussion program IYSCEE 2016 di Singapura, Juara 1 Nasional pada ICN 2017 di Jakarta, Moderator Diskusi Kebangsaan pada ICN 2018 di Jakarta, Delegasi Indonesia pada Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast di Thailand, Delegasi Aceh pada Camp Epic 4 di Surabaya, Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera pada FGMMI di Semarang, dan beberapa lainnya. Sekarang, ia sedang menempuh beasiswa studi Summer Course selama 1 bulan di Eropa, tepatnya di Negara Lithuania.

Sementara itu, Munazaruddin, mahasiswa Aceh yang juga terpilih pada YLI 2019, juga memiliki banyak prestasi seperti Riki dan mahasiswa terpilih lainnya. Ia merupakan mahasiswa asal Kabupaten Aceh Besar yang sekarang menempuh studi Pendidikan Bahasa Inggris di UIN Ar-Raniry. Beberapa pengalaman dan prestasinya ialah pernah menjadi Delegasi Indonesia pada program CIMB Young ASEAN Leaders 2018 di Malaysia, Ketua Bidang Education and Promotion pada Fasilitator Tangguh Bencana (Fastana), dan beberapa lainnya.

“Saya aktif di Fastana dibawah binaan TDMRC Unsyiah sebagai Head of Education and Promotion Division, Edukasi Kebencanaan, dan sebagai Indonesian Delegate pada CIMB Young ASEAN Leaders 2018 di Malaysia”, ungkap Munazaruddin.[Rill]
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.