2020

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Carona Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama USA Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari saat merilis hasil tangkapan. (Dok JawaPos.com)
Medan - Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali membongkar penyelundupan sabu sebesar 33,9 kilogram. Dalam operasi ini, BNN telah mengamankan sembilan orang tersangka.

Deputi Berantas BNN, Irjen Arman Depari menyampaikan, sebanyak 33,9 kilogram sabu tersebut didatangkan dari Malaysia melalui jalur laut ke Indonesia. Pengungkapan ini dilakukan dari dua operasi yang dilakukan secara bersamaan.

Operasi pertama dilakukan di daerah Idi Rayeuk, Aceh Timur. Dalam pengungkapan kasus ini, BNN bersama kantor Bea dan Cukai Aceh mengamankan lima orang tersangka.

“Penyelundupan sabu dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut, jumlah barang bukti yang berhasil diamankan 18,9 kilogram,” kata Arman dalam keterangannya, Senin (17/2).

Secara bersamaan, BNN yang dibantu oleh kantor Bea dan Cukai Sumatera Utara berhasil mengamankan 15 kilogram sabu dari Malaysia ke Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan. Dalam operasi ini, BNN berhasil menangkap empat orang tersangka.

“Tim BNN melakukan penangkapan terhadap tersangka Aris yang membawa narkoba dengan sepeda motor dibungkus dengan karung berisi 15 kilogram narkoba, atas keterangan Aris bahwa pengendali dan pemilik narkoba tersebut adalah Aflah penduduk kisaran,” ucap Arman.

Arman menyebut, ketika tim hendak menangkap Aflah, namun dia berupaya melarikan diri dan melawan dengan menabrak petugas. Sehingga terjadi pengejaran dan petugas BNN terpaksa mengeluarkan timah panas terhadap tersangka.

“Ahirnya mobil dapat di hentikan pengemudi dan Aflah mengalami luka di bagian kepala akibat benturan dan Yuniat, istri Aflah yang juga berada dalam mobil mengalami luka tembakan pada bagian punggung,” terang Arman.

Lebih jauh, Arman menuturkan Aflah meninggal dunia saat mendapat perawatan medis di RS Bhayangkara pada Minggu (16/2) kemarin. Saat ini, semua tersangka dan barang bukti diamankan di BNNP Sumatera Utara. “Barang bukti akan dibawa besok pagi ke Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma,” pungkasnya. | Jawapos

ACEH BARAT - Sekelompok massa yang merupakan anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) atau mantan kombatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan simpatisannya menggagalkan Musyawarah Wilayah Partai Aceh yang digelar di sebuah hotel di ruas Jalan Teuku Umar, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Minggu (16/2) sore.

Terjadi kericuhan di luar aula hotel, yang menyebabkan Muswil Partai Aceh yang mengagendakan pemilihan ketua baru di partai lokal tersebut gagal dilaksanakan. Hanya agenda seremonial saja yang bisa dilaksanakan.

Seratusan personel polisi dari Polres Aceh Barat dan kendaraan Barracuda juga dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan muswil.

Sejumlah pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh, yakni Adnan Beuransah, Azhar Abdurrahman, dan Tarmizi Panyang yang akan hadir ke lokasi muswil juga terpaksa menumpang kendaraan Barracuda milik polisi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Hingga Minggu malam, massa dari partai lokal tersebut masih berkumpul di beberapa titik di Meulaboh, Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat, menunggu kejelasan agenda muswil yang tertunda sambil menunggu keputusan dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh yang hadir ke Aceh Barat.

"Kami tetap menolak kegiatan Muswil Partai Aceh di Aceh Barat apabila dilaksanakan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Aceh," kata Ketua Pimpinan Sagoe (cabang) Kecamatan Woyla, Aceh Barat, Hamdani, Minggu malam.

Ditegaskan, para pengurus bersama simpatisan partai lokal tersebut tetap akan menolak kegiatan muswil apabila kegiatan ini dilaksanakan secara tertutup, dan mereka menolak apabila seluruh kader partai tidak diundang dalam kegiatan muswil.

Mereka juga menuntut Dewan Pimpinan Partai Aceh segera memberi kejelasan dan mendesak agar kegiatan muswil digelar ulang, dan dilaksankan secara demokratis.

"Kalau acara muswil dilaksanakan tidak secara terbuka dan aturan partai, kami tetap akan menolak," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Samsi Barmi dalam keterangannya kepada wartawan di Meulaboh mengatakan pada prinsipnya kegiatan muswil tetap berjalan sesuai agenda yang telah direncanakan.

Namun untuk keputusan selanjutnya, pihaknya masih menunggu arahan dai DPP Partai Aceh terhadap mekanisme pemilihan pimpinan partai lokal di Aceh Barat.

Sedangkan Plt Sekretaris Partai Aceh Yussan yang dikonfirmasi terpisah menolak memberikan keterangan terkait kericuhan saat pelaksanaan muswil.

"Nanti kami akan membuat keterangan saat jumpa pers. Untuk waktunya akan kami beritahu," katanya. (antara/jpnn)

Idi - BNN dan Bea Cukai Sumut dan Aceh bekerjasama melakukan operasi secara bersamaan sejak hari Kamis 14 – 16 Ferbuari 2020.

Dari hasil operasi bersama tersebut, Didaerah Idi Rayuek Aceh Timur BNN dan Bea Cukai berhasil menangkap 5 orang tersangka yang melakukan penyeludupan sabhu dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut dengan barang bukti yang diamankan sebanyak 18,9 Kilo gram jenis Sabu-sabu.

Pada saat bersamaan juga, BNN juga berhasil menangkap 4 orang yang membawa sabu dari malaysia ke teluk Nibung Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara.

Deputi Pemberantasan BNN, Arman Depari mengatakan, awalnya pihaknya menangkap 4 pelaku di Aceh Timur. Para pelaku menyelundupkan sabu dari Malaysia ke Indonesia lewat jalur laut.
“Ditangkap di daerah Reyeuk Aceh. Dari tangan mereka diamankan 18,5 Kg Sabu,” kata Arman lewat keterangannya, Minggu (16/2).

Identitas 4 bandar yang ditangkap belum diungkap BNN.
Arman menuturkan, selain menggerebek 4 bandar di Aceh, pihaknya juga menangkap 1 bandar narkoba bernama Aflah di Tanjung Balai, Sumut. Namun, saat akan ditangkap Aflah berusaha melarikan diri dengan mengendarai mobil bersama istrinya sehingga polisi terpaksa menembak.

Berikut kronolis Kejadiannya,

Team BNN melakukan penangkapan terhadap tersangka ARIS yang membawa narkoba seberat 15 kilo gram.

Untuk mengkelabui petugas, Aris membawa Narkoba sejenis sabu – sabu tersebut di bonceng dengan di bungkus karung.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak BNN, Aris mengaku kalau Narkoba tersebut adalah milik Aflah warga Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Team BNN langsung melakukan pengejaran terhadap Aflah.

Namun Team hendak melakukan penangkapan, Aflah melarikan diri dengan menggunakan Mobil dan sempat menabrak petugas.

Team BNN terus melakukan pengejaran akan tetapi Aflah tidak mau berhenti, Segingga petugas BNN memberikan tembakan.

Akhirnya mobil dapat di hentikan , pengemudi atas nama AFLAH luka di bagian kepala akibat benturan dan istri AFLAH juga berada dalam mobil luka tembakan pada bagian punggung.

Tersangka atasnama AFLAH dan Istrinya bernama YUNIAR langdung dibawa ke Rs Bhayang kara untuk mendapat pertolongan.

Namun pada hari minggu (16/02/20) tersangka atasnama AFLAH Meninggal Dunia di RS Bhayangkara.

Saat ini seluruh tersangka dan barang bukti diamankan di BNNP sumut dan akan dibawa besok pagi ke jakarta melalui bandara Hali Perdana Kusuma. | Realitarakyat.com

Banda Aceh - Provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi dari 11 provinsi yang akan mengawali Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa 2020. Raker tersebut direncanakan digelar di AAC Dayan Dawood, Selasa (18/2/2020).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Azhari, mengatakan, Aceh bersama sepuluh provinsi lain bakal menggelar Raker tahap pertama. “Sementara 22 provinsi lain bakal menggelar raker pada 20 – 25 Februari 2020,” kata Azhari.

Azhari mengatakan sekitar 2000 peserta akan ikut dalam raker yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB pagi.

Sementara itu, Kepala Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan, Raker Dana Desa 2020 akan dihadiri unsur provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan gampong.

Mereka yang akan mengisi materi raker itu, kata Iswanto, adalah pihak dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Dirjen Bina Pemdes, Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan BPKP. | Waspada

Ilustrasi
Gunungkidul – Dugaan adanya aroma kongkalikong antara Kepala Desa Bendung dengan oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gunungkidul untuk memenjarakan AN, seorang wartawan, semakin menyengat. Hal ini terlihat dari tuntutan JPU atas perkara pemerasan yang melibatkan AN di Pengadilan Negeri Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewah Yogyakarta.

Sebagaimana diketahui, JPU Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Siti Junaidah, SH dan Niken Retno Widarti, SH, Kamis (13/2/2020) lalu, membacakan tuntutan terhadap AN yang didakwa melakukan pemerasan terhadap Kepala Desa Bendung. Sejumlah pihak menilai bahwa materi tuntutan kedua JPU tersebut janggal, penuh rekayasa, dan dipaksakan. Wajar jika akhirnya para pihak yang mengamati proses penanganan kasus ini menduga bahwa JPU telah bersekongkol dengan Kades Bendung, Didik Rubiyanto (yang sakit hati karena diberitakan oleh AN terkait perselingkuhan – red) untuk memenjarakan wartawan AN.

JPU mendakwa AN melakukan pemerasan sejumlah Rp. 1 juta terhadap Kepala Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Atas dugaan tindak pidana pemerasan tersebut, JPU menuntut AN dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan.

Menurut JPU, terdakwa AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid). JPU juga meminta hakim memerintahkan agar terdakwa segera menjalani pemidanaan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketika ingin dikonfirmasi terkait tuntutan atas wartawan AN itu usai persidangan, JPU enggan memberikan keterangan. Keduanya menghindar dari kejaran wartawan dan bergegas meninggalkan tempat.

Secara terpisah, menanggapi tuntutan tersebut, Pimpinan Redaksi SUARAKPK, Imam Supaat, menilai  bahwa tuntutan jaksa sangat berlebihan. Menurutnya, JPU tidak melihat dan mempertimbangkan fakta yang terungkap di pengadilan. Bahkan JPU tidak mendengarkan keterangan dan pengakuar para saksi yang diajukan oleh JPU sendiri.

Diungkapkan Imam, bahwa perkara tersebut mempersoalkan kalimat yang tertulis dalam pesan WhatsApp, dimana AN diasumsikan telah mengirim sebuah kalimat meminta uang kepada Kepala Desa Bendung untuk mengkondisikan pemberitaan. “Yang ada, justru AN ini memberitakan semua peristiwa yang dilakukan oleh Kepala Desa Didik Rubiyanto, mulai dari perselingkuhannya, hingga melahirkan anak. Namun Didik Rubiyanto ingkar janji untuk menikahi wanita tersebut sampai sekarang yang sudah berganti tahun,” tutur Imam saat ditemui di base camp Perwakilan Redaksi Media SUARAKPK, Kedungpoh, Ngelipar, DIY, Sabtu (15/2/2020).

Selain itu, lanjut Imam, AN juga berhasil membongkar dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangan pengambilan pensiun warganya yang sudah meninggal untuk kepentingan pribadi selama hampir dua tahun. “AN berhasil mendapatkan bukti surat pernyataan dari Didik Rubiyanto yang mengakui bahwa dirinyalah yang telah melakukan pengambilan dana pensiun warganya yang sudah meninggal di BRI Unit Semit dan berjanji sanggup mengembalikan dana ke PT Taspen Yogyakarta,” jelas Imam.

Lebih lanjut Imam mengungkapkan bahwa saat aparat polisi melakukan “OTT” terhadap AN yang diduga melakukan pemerasan terhadap Didik Rubiyanto, tidak ditemukan bukti apapun berupa uang atau barang pada AN dan istrinya, yang kebetulan bersamanya saat itu. “Saat penggeledahan di kantor Polsek Semin, Polisi tidak menemukan bukti apapun sebagaimana dituduhkan. Kemudian, AN bersama istrinya dibawa kembali ke tempat dimana dia ditangkap (sebuah warung makan – red). Sesampai di lokasi, ternyata sudah ada amplop yang entah isinya apa di atas meja tempat AN dan istrinya tadi makan,” jelas Imam.

Merasa tidak mengetahui tentang amplop tersebut, lanjut Imam, AN menolak untuk mengakui bahwa ia menerima amplop (yang kemudian diketahui berisi uang Rp. 1 juta) itu. Namun demikian, Polisi memaksa AN untuk mengakui bahwa dirinya menerima amplop tersebut.

Berdasarkan fakta lapangan dan kesaksian yang disampaikan para saksi di pengadilan, baik yang diajukan oleh JPU maupun terdakwa AN, sangat jelas bahwa AN tidak terbukti menerima uang dan melakukan pemerasan terhadap Kades Bendung Didik Rubiyanto. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika JPU telah bersikap tidak adil dalam kasus ini dengan tetap menuntut wartawan AN dengan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara. (IST/Red)

Tim gabungan Satuan Kerja Ketentraman dan Ketertiban Kota (SK4) Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabtu (15/2/2020) malam menggelar razia penyakit masyarakat ke sejumlah penginapan dan hotel kelas melati.iNews TV/Sikumbang
BUKITTINGGI - Tim gabungan Satuan Kerja Ketentraman dan Ketertiban Kota (SK4) Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabtu (15/2/2020) malam menggelar razia penyakit masyarakat ke sejumlah penginapan dan hotel kelas melati.

Di kawasan Pasar Banto, kamar-kamar penginapan ditemukan kosong sepi pengunjung. Sementara di kawasan wisata Jalan Ahmad Yani, Kampuang Cino petugas memeriksa identitas pengunjung penghuni kamar hotel kelas melati. Di Hotel Tigo Balai, petugas mendapati pasangan yang tidak memiliki surat nikah resmi.

Keduanya yakni Friska Rupina Boru Hutagalung (30), guru honorer di Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau dan Refando Simbolon (30), warga Kecamatan Kuantan Tengah.

Saat diinterogasi, mereka mengaku terpaksa menginap di Bukittinggi, karena kecapean berboncengan sepeda motor dari Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara usai mengikuti tes CPNS.

Namun, saat ponsel Refando diperiska, petugas mendapati sejumlah foto dan video mesum mereka yang diakui kerap dilakukan keduanya di beberapa hotel sebelumnya.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias yang ikut dalam razia menyebutkan, razia penyakit masyarakat selama dua hari pada Jumat dan Sabtu malam dilakuan karena warga khawatir, kenakalan remaja dan penyakit masyarakat berupa pelanggaran asusila marak mengatasnamakan perayaan valentine day.

"Kita ingin tau bahwa valentine day ini kan bukan budaya kita, jadi kita adakan razia dan alhamdulillah yang tadinya dikhawatirkan oleh masyarakat yaitu banyaknya remaja memanfaatkan valentine day untuk berbuat asusila menginap di hotel tidak terjadi," ujar Ramlan.

"Namun tadi ada satu pasangan dari luar daerah tidur di hotel tanpa surat nikah, dia guru honor, anak ini sebetulnya adalah anak baik-baik bukan perempuan nakal, tapi yang diperbuatnya salah tanpa nikah tidur di hotel, untuk itu kita lakukan pembinaan karena kita di sini tentu bukan saja melakukan tindakan sesuai perda tapi bagaimana membina dan menasehati mereka ini," tambahnya.

Kedua pelaku dibawa ke kantor Satpol PP untuk diproses lebih lanjut, berupa pencatatan identitas, menandatangani surat perjanjian tidak melakukan hal serupa di kota ini di kemudian hari. | Sindonews

StatusAceh.Net - Sungguh tak disangka virus corona alias COVID-19 benar-benar telah menjadi ancaman paling berbahaya dunia. Bagaimana tidak hingga hari ini Minggu 16 Februari 2020, sudah hampir 70 ribu orang terjangkit.

Berdasarkan data terkini yang disiarkan Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE, tercatat sudah 69,264 orang positif terjangkit virus mematikan ini.

Dari jumlah itu, sebanyak 1,669 orang meninggal dunia dan baru sebanyak 9,772 orang telah berhasil disembuhkan.

Korban meninggal dunia terbanyak terdata berada di Kota Hubei, China. Di kota ini sudah 1,596 orang meninggal dunia. Lalu 13 orang tewas di Kota Henan, China dan dan 11 orang tewas di Kota Heilongjiang, China.

Virus corona COVID-19 juga telah menyerang hampir semua benua di dunia. Mulai dari Benua Asia, Amerika Utara, Benua Australia, Benua Afrika dan Benua Eropa.

Corona tak terdeteksi menyerang Benua Amerika Selatan dan Benua Antartika saja. Tercatat corona telah menyerang 29 negara di dunia.

Mulai dari China, Singapura, Hong Kong, Jepang, Thailand hingga Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan Mesir. Jumlah warga yang terjangkit virus ini terbanyak berada di China dengan jumlah sebanyak 68,507 penderita. | Vivanews

Ilustrasi selingkuh
KITUI - Seorang suami di Kenya akan diadili di pengadilan karena menutup organ kemaluan istrinya dengan lem super. Dia melakukan hal itu setelah mengetahui bahwa sang istri telah berselingkuh dengan empat pria lain.

Suami bernama Dennis Mumo asal Kitui, Kenya selatan, mengakui perbuatannya di hadapan petugas polisi. Dia mengetahui skandal perselingkuhan itu melalui pesan media sosial istrinya.

Sejumlah media lokal, termasuk Zambian Observer pada Jumat (14/2/2020), melaporkan wanita itu terlibat dalam banyak perselingkuhan ketika suaminya sedang pergi untuk urusan bisnis.

Sebelum perjalanan bisnis terakhirnya ke Rwanda, Mumo mentup bagian-bagian organ vital istrinya dengan lem super. Identitas wanita itu tidak diungkap.

Berita tentang insiden itu mengejutkan warga dan Mumo telah ditangkap oleh polisi. Dia mengaku melakukan tindakan tersebut dengan alasan untuk menyelamatkan pernikahannya.

Mumo mengaku memiliki bukti bahwa istrinya berselingkuh dengan setidaknya empat pria lain setelah dia menjelajahi pesan-pesan di akun media sosial istrinya.

Mumo mengatakan dia melihat foto telanjang istrinya dikirim ke seorang pria dengan pesan berbunyi; "Minggu depan akan ada kembang api!"

Menurut media setempat, Mumo akan muncul di sidang pengadilan di mana ia diperkirakan akan didakwa dengan tuduhan melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara itu, istrinya juga akan menghadapi dakwaan perzinaan. Penyelidikan kasus ini masih berlanjut. | Sindonews

Jakarta – Maraknya oknum aparat mempermainkan kasus yang masuk ke meja polisi menjadi perhatian sekaligus keprihatinan bagi publik. Tidak ketinggalan, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA juga menyatakan sangat prihatin atas banyaknya oknum aparat kepolisian yang mempermainkan rakyat yang sedang menghadapi masalah di meja penyidik Polri.

“Salah satu modus operandinya adalah dengan memutar-mutar masalah oleh penyidik hingga merembet ke persoalan lain yang tidak ada relevansinya dengan substansi kasus yang dilaporkan,” ujar Wilson Lalengke kepada pewarta media ini, Kamis, 13 Februari 2020.

Contoh kongkritnya, kata Wilson, seorang warga dilaporkan atas dugaan melakukan pemalsuan dokumen tentang pengangkatan kembali jajaran direksi sebuah perusahaan. Diduga dokumen palsu, karena dokumen yang dibuat di depan notaris itu bukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan juga tidak sepengetahuan jajaran komisaris perusahaan tersebut.

“Itu adalah kasus real yang sedang berproses di Bareskrim Polri saat ini. Komisaris sebuah perusahaan di Cikande, Banten, melaporkan jajaran direksinya ke Bareskrim Polri dengan delik aduan pemalsuan dokumen tentang pengangkatan kembali jajaran direksi. Namun dalam pembuatan BAP oleh oknum penyidik, para terlapor ditanyakan tentang operasional perusahaan. Penyidik bukannya menyelidiki tentang dugaan pemalsuan dokumen, tetapi lebih fokus kepada kegiatan operasional dan omset perusahaan,” ungkap Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Modus BAP model ini, sambung Wilson, merupakan strategi para oknum penyidik untuk menjebak dan menggiring para terlapor agar membuka data-data perusahaan, terutama terkait dengan besaran harta dan aset yang dimiliki perusahaan. Syukur-syukur dalam proses tanya-jawab BAP itu, para terlapor keseleo lidah dan terjebak untuk ditelusuri kesalahan lainnya lagi yang tidak terkait kasus yang dilaporkan.

“Ini modus. Sudah jelas pertanyaan polisi tidak relevan dengan esensi kasus yang dilaporkan. Tapi si oknum melihat peluang untuk meraup keuntungan material dari kasus itu. Mereka melihat peluang menambang duit dari perusahaan tersebut melalui pola delapan-enam alias – sadar maupun tidak sadar – terjadinya transaksi finansial atas kasus yang sedang ditangani. Yang disasar untuk ditekan agar memberikan setoran bisa siterlapor, bisa juga sipelapor,” urai Wilson menjelaskan modus umum para oknum polisi memainkan kasus-kasus yang mereka tangani.

Dari kasus yang sedang menjadi perhatiannya di Bareskrim itu, lanjut Wilson, dia juga menduga adanya “siraman finansial” yang telah dilakukan pelapor ke para oknum di unit Bareskrim Polri. “Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa dua unit di institusi Polri, yakni Ditlantas dan Bareskrim, merupakan lahan basah alias banyak peluang mendapatkan setoran 86,” ujar Wilson menirukan ucapan seorang jenderal polisi berbintang dua berinisial RS pada bincang santai beberapa tahun lalu. “Jadi, bukan hal yang aneh kalau banyak oknum aparat yang bertugas di dua unit itu hidupnya bergelimang harta, lah setiap kasus yang dilaporkan ke sana hampir pasti disisipi amplop angpau. Pungli di jalan-jalan oleh oknum polantas masih marak terjadi hingga hari ini,” tambah Wilson lagi.

Pada ratusan kasus yang menimpa para jurnalis yang dilaporkan ke Reskrim Polri, hampir pasti akan bergulir hingga ke pengadilan. Si wartawan yang apes itu pasti dipidana, minimal 6 bulan, walaupun wartawan dilindungi UU Pers.

“Penyebab utamanya, yaa, karena wartawan-wartawan itu kere alias miskin, tidak punya uang untuk menyiram para oknum haus duit tersebut,” tegas tokoh pers nasional yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, ASN, Mahasiswa, LSM, wartawan, dan masyarakat umum di bidang jurnalistik ini.

Wilson Lalengke yang juga merupakan Pemimpin Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebanyakan oknum polisi yang menurutnya “mata duitan” itu. Pasalnya, laporan wartawan Sinar Pagi, Hariyawan, korban pengeroyokan segerombolan polisi pada 24 September 2019 lalu, hingga hari ini masih membeku di bawah meja polisi. Demikian juga, kasus penusukan warga PPWI Jhoni Napitupu yang dilaporkan ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara, pada 27 Oktober 2019, hingga kini tidak digubris polisi. Bahkan, laporan Wilson sendiri ke Polres Jakarta Pusat dengan terlapor mantan ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo pada Agustus 2018, alhamdulillah hingga kini tidak jelas ujung-nya.

“Mengapa tidak diproses polisi? Yaa, pasti malaslah mereka menanganinya, tak ada siraman jasmani dari para pelapor. Saya tidak punya uang untuk diberikan ke oknum-oknum penyidik itu, makanya laporan kita dianggap angin lalu,” ucap Wilson dengan nada kecewa.

Untuk memperbaiki kondisi ini, saran Wilson, dirinya berharap banyak kepada Kapolri baru Jenderal Polisi Idham Azis untuk melakukan pembenahan di semua lini jajaran Kepolisian Republik Indonesia. “Salah satu program prioritas Kapolri saat ini adalah peningkatan SDM (Polri) yang unggul. Saya berharap banyak, program yang diletakkan pada urutan nomor 1 di antara tujuh program prioritas Kapolri ini benar-benar dilakukan. Setiap anggota Polri harus unggul, tidak hanya di bidang profesi kepolisiannya, tapi yang lebih penting adalah di bidang moralitasnya sebagai polisi. Kita rindu sosok Polisi Hoegeng yang hidup sederhana dan jujur, tidak mata duitan!” pungkas lulusan pascasarjana Applied Ethics dari Utrecht University Belanda dan Linkoping University Swedia itu. (APL/Red)

Papua - Tim evakuasi berhasil menemukan 12 jenazah penumpang di sekitar puing-puing Helikopter MI 17 yang jatuh di tebing Pegunungan Mandala, Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Jumat, 14 Pebruari 2020.

“Siang ini kita diinformasikan oleh tim evakuasi, telah berhasil mencapai lokasi puing-puing Heli MI 17 Penerbad No Reg HA 5138 pada sekitar pukul 12.30 Wit,” kata Danrem 172/PVY, Kol. Inf Binsar Sianipar, selaku koordinator evakuasi.

Tim evakuasi dari Yonif 751 Raider tiba di lokasi puing setelah berjalan mendaki selama kurang lebih 5 jam dari base camp yang dirikan sejak kemarin Kamis, 13 Pebruari 2020, sesaat setelah mereka diturunkan dengan menggunakan tali dari heli angkut personel.

Binsar mengatakan tim juga telah berhasil menemukan ke-12 jenazah korban yang seluruhnya berada di sekitar lokasi kepingan body pesawat.

"Identitas 9 jenazah bisa kita kenali dari pakaian dan atribut yang mereka kenakan, sedangkan 3 jenazah lagi masih diperlukan proses identifikasi lebih lanjut," kata Kol. Inf Binsar.

Namun demikian, kata Binsar, untuk memastikannya mereka perlu melakukan proses identifikasi dari tim medis secara detail kepada 12 jenazah setelah dievakuasi dari lokasi. Mengingat kondisi cuaca dan medan yang sangat ekstrem, tim belum bisa melakukan evakuasi terhadap jenazah korban sore tadi.

"Direncanakan, besok proses evakuasi jenazah akan kita mulai. Tim akan membawa turun jenazah ke titik yang bisa dijangkau oleh heli kita. Untuk selanjutnya dievakuasi melalui udara," kata Kol Inf. Binsar Sianipar.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab, beserta seluruh prajurit Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan turut berduka cita dan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur dalam kecelakaan Heli MI 17 No Reg HA 5138 saat melaksanakan tugas mulia di wilayah Papua. | Vivanews

StatusAceh.Net - Seorang lelaki berinisial IBR, 60 tahun, warga Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh diamankan polisi karena membakar mobil mantan istrinya. IBR nekat melakukan pembakaran karena diduga cemburu dan merasa sakit hati.

Kapolsek Kuta Raja, Iptu Firmansyah mengatakan mobil milik Dewi Irayati tersebut terparkir di depan rumahnya di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja. Menjelang Rabu subuh, IBR mencoba membakar mobil tersebut.

" IBR ditangkap karena membakar mobil Agya warna putih nomor polisi BK 1417 RM milik Dewi Irayati," kata Firmansyah, dilaporkan Merdeka.com, Jumat, 14 Februari 2020.

Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKP (Pol) M Taufik menambahkan, motif pembakaran mobil Dewi oleh suaminya itu diduga karena masalah pribadi.

" Semenjak si istri sudah menikah lagi mantan suami damm hal ini tersangka merasa cemburu," katanya.

Firmansyah mengatakan, Dewi dan saksi mata mencium bau minyak bensin di luar Toko Beujroh Laundry. Saat Dewi mengecek, terlihat mobil miliknya sudah terbakar.

" Saat melihat mobil terbakar posisi lampu sedang padam, kemudian korban dan saksi memiliki bantuan kepada warga setempat karena pintu rumah dalam keadaan diikat menggunakan kawat listrik oleh pelaku, sehingga terhambat bagi korban untuk keluar rumah," kata dia.

Setelah keluar dari rumah, Dewi dan warga setempat segera memadamkan api tersebut.

Personel Polsek Kutaraja berhasil meringkus pelaku pembakaran di Gampong Asoe Nanggroe, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Kamis, 13 Februari 2020. Pelaku dibawa ke Polsek Kutaraja untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.***

Sumber: Merdeka.com

LHOKSUKON- Sebanyak 50 siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah Polda Aceh, Kamis (13/2/2020) tiba di Polres Aceh Utara untuk melaksanakan Latihan Kerja (Latja) selama 10 hari kedepan.

Selama berada di Polres Aceh, mereka turut didampingi empat personel Polri tenaga pendidik dari SPN Seulawah.

Wakapolres Aceh Utara Kompol Edwin Aldro saat apel penyambutan siswa SPN mengatakan latja ini akan berlangsung sejak 13 sampai dengan 22 Februari 2020.

“Ini sebagai pembekalan dalam rangka menghasilkan Brigadir Polri yang memiliki sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan dasar taktis sebagai polisi tugas umum,” ujar Wakapolres.

Selama di Polres Aceh Utara, Wakapolres mengatakan, para siswa akan didampingi oleh mentor. Dengan pemberian mentoring ini diharapkan para siswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari lembaga pendidikan.

"Para Siswa akan dilatih meningkatkan ilmu kepolisian, sehingga nanti mereka lebih siap jika ditugaskan dimana saja," ujar Kompol Edwin.

Siswa SPN tersebut akan mendalami ilmu kepolisian dari fungsi dari Satuan Binmas, Intel, fungsi Sabhara dan juga Reskrim .

"Bekal pembelajaran di SPN akan diimplementasikan para siswa di Polres Aceh Utara ini," ujar Kompol Edwin.

Dengan dilaksanakannya pelatihan ini, Wakapolres berharap agar para siswa SPN dapat menyerap ilmu yang diberikan. Serta dapat mengimplementasikan jika nantinya mereka sudah ditugaskan di daerah.

Jelang berakhirnya observasi WNI di Natuna. (Foto: Muhammad Adimaja)
Banda Aceh - Sebelas mahasiswa Aceh akan pulang dari masa observasi virus Corona di Natuna. Dinas Sosial Aceh meminta masyarakat tidak perlu berpikir negatif terhadap mahasiswa yang kuliah di Wuhan, China, tersebut.

"Masyarakat tidak perlu resah, tidak perlu ada reaktif yang berlebihan kepada anak-anak Aceh ini yang baru pulang. Mereka sudah melalui pemeriksaan yang cukup ketat sesuai dengan standar WHO," kata Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri kepada wartawan, Jumat (14/2/2020).

Menurut Alhudri, sebenarnya ada 13 mahasiswa Aceh yang menjalani observasi di Natuna. Namun dua orang tidak pulang ke Tanah Rencong setelah menjalani karantina.

"Mahasiswa Aceh hanya 11 orang yang pulang ke Aceh, satu orang ke Tangerang, satu orang ke Yogya karena ada keperluan lain," jelas Alhudri.

Para mahasiswa yang diobservasi tersebut akan diterbangkan dari Natuna ke Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (15/2) besok. Dari bandara, mereka rencananya akan diserahkan ke pemerintah daerah untuk dipulangkan ke kampung masing-masing.

Alhudri menjelaskan para mahasiswa asal Tanah Rencong akan dijemput kantor perwakilan Aceh di Jakarta. Setelah itu, mereka difasilitasi tiket pulang ke Serambi Mekah.

"Tiba di Aceh, mereka ada yang dijemput keluarga. Jika pun nggak ada keluarga yang jemput, itu akan difasilitasi oleh Dinsos," sebut Alhudri. | Detik.com

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menegaskan, bahwa untuk mewujudkan visi Pemerintahan yang adil, bersih dan melayani, Pemerintah Aceh sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal tersebut disampaikan oleh Plt Gubernur, dalam sambutannya usai mengambil sumpah dan melantik Kepala Perwakilan Aceh. Acara yang juga dirangkai dengan Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai Level 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) itu, di pusatkan di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Jum’at (14/2/2020).

“Saya optimis, Kepala BPKP Aceh yang baru dapat mendukung terwujudnya harapan ini. Karena itu, kerjasama BPKP dengan seluruh Pemerintahan di Aceh hendaknya dapat ditingkatkan sesuai kewenangan masing-masing, agar visi Pemerintahan yang adil, bersih dan melayani dapat kita wujudkan di Bumi Serambi Mekah ini,” ujar Nova.

“Atas nama seluruh jajaran Pemerintahan di Aceh, saya mengucapkan Selamat Bertugas kepada Bapak Indra Khaira Jaya selaku Kepala BPKP Aceh yang baru. Dan, kepada Bapak Ikhwan Mulyawan selaku Kepala BPKP Aceh periode sebelumnya, kami ucapkan Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya yang telah diberikan selama ini,” lanjut Nova.

Untuk diketahui bersama, sebelum dilantik sebagai Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, menjabat sebagai Kepala BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Nova meyakini, sebagai putra asli Aceh, kehadiran Indra Khaira Jaya sebagai Kepala BPKP Aceh akan membuat kinerja BPKP Aceh lebih baik lagi.

Sementara itu, terkait pergantian pimpinan di tubuh BPKP, Nova menyatakan, bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah sebagai bagian dari tour of duty, penyegaran, regenerasi, sebagai bentuk peningkatan pengalaman.

“Apapun latar belakang pergantian ini, tujuan utamanya pastilah untuk mendorong agar terciptanya suasana yang kondusif sehingga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan lebih meningkat. Pergantian tentu harus diwarnai pula dengan peningkatan kinerja, terutama di lingkup BPKP, sebagai lembaga negara yang berperan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang baik dalam setiap gerak pembangunan,” imbuh Nova.

Berkaitan dengan kinerja, Plt Gubernur mengaku bangga, karena BPKP perwakilan Aceh telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ada beberapa parameter yang menjadi ukuran kinerja tersebut, yaitu pembinaan yang dilakukan BPKP Aceh telah menghasilkan sejumlah prestasi membanggakan. antara lain, banyaknya Pemda yang mendapat predikat WTP. Bahkan untuk Pemerintah Aceh, predikat itu telah diraih empat tahun berturut-turut.

Selain itu, BPKP sukses mendorong penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah di daerah ini. Penggunaan aplikasi SIMDA ini juga telah terkoneksi dengan Core Banking System PT. Bank Aceh Syariah. Dengan demikian sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota semakin transparan, akuntabel dan auditable.

Selanjutnya, terjalinnya kesepakatan antara para kepala daerah di Aceh dengan KPK untuk penerapan e-planning. Dalam hal ini, BPKP sangat berperan memberikan bimbingan teknis dan menginisiasi penerapan e-planning dengan menggunakan aplikasi SIMDA Perencanaan.

Terakhir, BPKP juga berperan mengawal akuntabilitas pembangunan desa dengan melakukan bimbingan teknis untuk penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0. Saat ini, sebesar 99,40 persen atau sebanyak 6.461 desa atau gampong di Aceh sudah menerapkan aplikasi Siskeudes.

“Alhamdulillah, lebih dari 99 persen desa di Aceh telah menggunakan aplikasi ini dalam penyusunan Anggaran Gampong. Di samping gebrakan yang saya sebutkan tadi, tentu masih ada program yang telah dijalankan BPKP di Aceh,” sambung Nova.

Meski demikian, Nova mengingatkan kepada seluruh aparatur agar terus meningkatkan etos kerja karena Pekerjaan Rumah masih cukup banyak, antara lain, perlunya meningkatkan kapasitas APIP guna mencegah terjadinya praktik KKN, serta perlunya meningkatan maturitas SPIP.

“Terkait dengan keberadaan APIP di Aceh, kita juga pantas bersyukur, sebab kinerja BPKP Aceh belakangan ini telah berhasil mewujudkan 7 Pemerintah Daerah mencapai level 3 maturitas SPIP, serta 5 aparat pengawasan yang berhasil mencapai level 3 Kapabilitas APIP. Tentu ini sebuah prestasi membanggakan, sebab untuk mencapai level itu, prosesnya tidak mudah. Bahkan di tingkat pusat, masih sedikit Kementerian/Lembaga yang mencapai level 3 maturitas,” ungkap Nova.

Menurut Plt Gubernur, pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemda telah menjalankan praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik.

“Untuk itu, saya selaku pimpinan Pemerintah Aceh mengucapkan Terimakasih kepada BPKP Aceh atas dukungan yang diberikan. Dan kepada Pemda yang berhasil meraih level 3 maturitas SPIP, saya ucapkan selamat. Pencapaian ini diharapkan mendorong Pemda lainnya untuk dapat melakukan pengendalian intern yang lebih ketat dan sistematis.”jelasnya.

Meski demikian, Nova mengingatkan semua pihak untuk semakin giat bekerja karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan, di antaranya meningkatkan kapasitas APIP level 3 kapabilitas yang mampu memberikan penjaminan memadai terhadap pencegahan dan penindakan tindak KKN, dan mendukung terwujudnya desa mandiri yang mampu mengembangkan Badan Usaha Milik Gampong agar berkontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, BPKP juga menyerahkan Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai Level 3 Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Ada tiga Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan Level 3 Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIB, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Barat.

Selain itu, Kabupaten Aceh Besar, Simeulue, Aceh Tengah dan Gayo Lues mendapatkan Penghargaan Level 3 Maturitas SPIP. Sementara itu, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih Penghargaan Kapabilitas APIP.

Bener Meriah – Para perempuan dari Kampung Damaran Baru berkumpul, lengkap dengan topi, seragam, sepatu bot, dan tas berisi perlengapan patroli hutan. Mereka adalah perempuan yang berasal dari Lembaga Pengelola Hutan Kampung (LPHK) Damaran Baru, dimana mereka telah membentuk tim ranger perempuan, atau disebut sebagai Mpu Uteun (penjaga hutan). Tim ranger ini tentu saja menjadi terobosan baru, karena merupakan Ranger pertama di Aceh untuk melindungi kawasan hutan negara melalui skema hutan desa.

LPHK Damaran Baru membentuk tim ranger perempuan sebagai bagian dari gerak inisiatif  dan rasa tanggung jawab untuk menjaga sumber-sumber kehidupan dengan melakukan pengelolaan, Pemanfaatan dan perlindungan kawasan hutan lindung yang telah dibebani Izin hak pengelolaan melalui skema Hutan Desa yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.9343/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2019 pada bulan November 2019 lalu.

Inisiatif permohonan untuk mendapatkan izin hutan desa oleh Perempuan Kampung Damaran Baru karena dampak yang mereka rasakan akibat kerusakan lingkungan yang terus menerus terjadi di Kampung mereka. Mereka juga termotivasi untuk melindungi hutan karena trauma yang melanda akibat terjadinya banjir bandang pada tahun 2015 di Kampung Damaran Baru yang mengakibatkan hilangnya belasan rumah warga. Sejak itu, perempuan di Damaran Baru aktif dalam kegiatan-kegiatan restorasi agar mencegah terjadinya kembali banjir bandang, dan penuh semangat untuk berkontribusi lebih dalam perlindungan kawasan hutan. Dengan terbentuknya tim ranger perempuan ini diharapkan perempuan di Damaran Baru bisa menjadi local champion untuk melindungi hutan, sumber mata air dan sumber-sumber kehidupan lainnya secara langsung dan berkelanjutan.

“Perlindungan hutan terkesan seperti pekerjaan untuk laki-laki saja, tetapi perempuan Kampung Damaran Baru mengambil peran kunci untuk melindungi kawasan hutan, bagi kami menjaga hutan adalah menjaga kehidupan, hutan adalah nafas hidup kami. Ketika hutan rusak, perempuanlah yang akan menerima dampak lebih dari bencana tersebut. Dengan terbentuknya tim Mpu Uteun yang akan aktif berpatroli dikawasa hutan, Kampung Damaran Baru akan mendapatkan lebih banyak manfaat,” seru Ibu Sumini, ketua LPHK Damaran Baru.

Tim Mpu Uteun (ranger perempuan) ini akan melakukan kegiatan patroli di wilayah-wilayah hutan kunci yang memiliki nilai signifikan untuk masyarakat Damaran Baru, seperti wilayah Pinggiran Daerah Aliran sungai. Pada umumnya, setiap patroli bersifat pulang-pergi karena jangkauan wilayah patroli tidak begitu jauh dari Desa. LPHK Damaran Baru juga berkolaborasi dengan tim patroli laki-laki untuk jangkauan wilayah patroli yang lebih jauh dari desa.

Yayasan HAkA memiliki  komitment tinggi untuk dapat bekontribusi pada Peningkatan pemahaman dan kapasitas Lembaga Pengelola Hutan Kampung Damaran Baru. Pengorganisasan dan pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan HAkA, baik Pra Izin atau pasca izin terus berproses bersama di tingkat grassroot untuk melakukan berbagai upaya penyelematan kawasan hutan. Yayasan HAkA adalah lembaga pemerhati lingkungan yang bertujuan untuk melindungi Kawasan Ekosistem Leuser melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, kampanye publik, dan advokasi kebijakan.

“Kami sangat mendukung inisiatif LPHK Damaran Baru untuk membentuk ranger perempuan. Pembentukan tim Mpu Uteun ini adalah suatu hal yang baru, tim ranger perempuan pertama di Aceh. Kami harap tim ranger perempuan ini menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Aceh untuk melindungi hutan dan lingkungan kita. HAkA berkomitmen untuk mendampingi masyarakat dalam upaya perlindungan hutan dan mengamplifikasikan suara-suara masyarakat agar pertimbangan mereka di dengar oleh pemangku kebijakan,” kata Farwiza, ketua Yayasan HAkA.

Hutan Aceh adalah bentang hutan alam terluas di pulau Sumatera, dan menyediakan jasa ekosistem yang penting untuk sekitar 5 juta penduduk Provinsi Aceh dan sekitarnya. Berdasarkan data analisis divisi GIS Yayasan HAkA, tutupan hutan di provinsi Aceh saat ini adalah 2.9 juta hektar, berkurang sekitar 15.000 hektar dibandingkan tahun sebelumnya. Dampak dari kehilangan tutupan hutan ini dirasakan oleh beberapa daerah di provinsi Aceh yang dilanda banjir atau kekeringan.

Ketika perempuan membentuk massa kritis antara 25 dan 35 persen orang di daerah hutan kemasyarakatan, dampaknya akan terasa. Kondisi dan regenerasi hutan akan membaik, dan para perempuan itu sendiri mendapatkan suara politik yang lebih besar.

Banda Aceh - Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh menggelar Rapat Dewan Adat dan Musyawarah Kerja JKMA Aceh Tahun 2020 pada tanggal 12-13 Februari 2020 bertempat di Hotel Kumala Banda Aceh, dihadiri 38 orang Dewan Adat JKMA Aceh, Sekretaris Pelaksana JKMA Wilayah, Koordinator dan Sekretaris Pelaksana beserta staf JKMA Aceh.

Rapat tersebut dibuka oleh Ketua Dewan Adat JKMA Aceh, Sunawardi. Beliau berharap agar wilayah masyarakat adat di Aceh dapat dimasukkan dalam RTRW Aceh. “Saat ini RTRW Aceh sedang dilakukan peninjauan kembali, kami harap jika qanun tersebut nanti direvisi harus memasukkan wilayah adat di Aceh.”

Setelah bermusyawarah selama dua hari, rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Adat JKMA Aceh, Ade Oscar H. Jailani menghasilkan beberapa keputusan, salah satu di antaranya adalah Keputusan Nomor 4/RDA JKMA ACEH/II/2020 tentang Rekomendasi Rapat Dewan Adat Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh Tahun 2020, yaitu:

1.    Pemerintah kabupaten/kota agar segera menyelesaikan konflik tenurial dan batas wilayah di tingkat gampong dan mukim.

2.    Pemerintah Aceh membuat instruksi kepada pemerintah kabupaten/kota agar segera membuat kebijakan daerah tentang Pelibatan Mukim dalam Hal Implementasi dari Undang-Undang Desa.

3.    Wali Nanggroe Aceh berperan aktif dalam hal percepatan penetapan hutan adat mukim atau nama lain.

4.    Semua pihak di Aceh (Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat dan pihak terkait lainnya) agar membubuhkan nomenklatur mukim dalam setiap struktur, dokumen kebijakan, pemberitaan, papan alamat, tugu, gapura, dan lainnya.

5.    Para imum mukim agar terus berperan aktif dalam melakukan penguatan adat dan adat-istiadat di Aceh, melibatkan diri secara aktif dalam pembuatan kebijakan, serta melibatkan diri secara aktif untuk melindungi sumber daya alam dan harta kekayaan di wilayah mukimnya.

6.    Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar selalu melibatkan mukim dalam perencanaan kegiatan/program di wilayahnya.

7.    Pemerintah Aceh dan DPR Aceh agar memasukkan wilayah adat dan hutan adat mukim dalam revisi Qanun Tata Ruang Wilayah Aceh.

Oscar menjelaskan bahwa “JKMA Aceh terus berkomitmen untuk merebut kedaulatan masyarakat adat di Aceh dalam mengelola sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di seputar sumber daya alam tersebut.”

“Selama ini masyarakat adat cenderung dilihat sebelah mata oleh pemerintah daerah, hanya diminta perannya ketika kontestasi politik dan adanya konflik dalam masyarakat namun setelah itu dilupakan perannya” tambah Oscar.

Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh, Zulfikar Arma menambahkan “dalam upaya untuk menjaga dan memperkuat generasi yang paham adat dan budaya Aceh, JKMA Aceh dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang resolusi konflik, jurnalistik, dan kampanye sebagai bagian dari kampanye dan advokasi gerakan masyarakat adat di Aceh.”

“Tujuan rapat ini adalah untuk menyusun rencana strategis bersama untuk advokasi hak-hak masyarakat adat di Aceh. Selain itu rapat ini juga untuk membahas dan mengesahkan usulan rancangan program dan anggaran JKMA Aceh Tahun 2020, melakukan evaluasi hasil pemantauan dan pengawasan terhadap kerja JKMA Aceh, dan berbagi informasi perkembangan JKMA Aceh dan JKMA Wilayah,” tutup Zulfikar.

JKMA Aceh didukung oleh 14 JKMA Wilayah dalam mendorong cita-cita organisasi dan berjalan seiring memberikan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kehidupan bermasyarakat oleh Pemerintah dan selama ini, di antaranya JKMA Aceh telah banyak membangun kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim dan mendorong percepatan penetapan hutan adat di seluruh wilayah Aceh.

Ilustrasi
Aceh Timur - Buron kasus narkoba di Aceh Timur, Aceh, berinisial AR (27) tewas ditembak karena melawan saat ditangkap. Lokasi persembunyian AR diketahui polisi setelah sang istri membocorkannya.

"Pelaku AR ini masuk dalam tiga daftar pencarian orang (DPO) pada 2019. Dia juga punya berbagai catatan kriminal lainnya, seperti pencurian dan pemerkosaan," kata Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro kepada wartawan, Rabu (12/2/2020).

Penangkapan AR bermula saat istrinya berinisial CT mendatangi polisi lalu mengungkapkan lokasi persembunyian suaminya, yaitu di rumah temannya. Personel Polsek Idi Tunong bergerak ke lokasi persembunyian AR di Kecamatan Idi Tunong bersama CT.

Namun upaya polisi menciduk AR bocor. Begitu polisi tiba di lokasi, AR berusaha kabur. Polisi sempat melepas tembakan peringatan beberapa kali agar AR menyerah.

Tak lama berselang, AR dapat ditangkap. Namun, saat tangannya diborgol, pelaku mendorong polisi hingga jatuh ke saluran air. AR pun kembali berusaha kabur.

"Anggota Polsek Idi Tunong kembali memberikan tembakan peringatan akan tetapi tidak diindahkan, sehingga diambil tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan AR," jelas Eko.

Polisi kemudian membawa AR ke Puskesmas Idi Tunong untuk mendapatkan pertolongan. "Namun saat petugas puskesmas sedang berusaha memberikan pertolongan, nyawa AR tidak tertolong," sebut Eko.

"Jadi pelaku AR ini pengedar narkoba. Dia masuk DPO berdasarkan pengembangan penangkapan beberapa tersangka. AR ini masuk tiga DPO dalam setahun pada 2019," jelasnya. | Detik.com

Papua - Helikopter MI 17 milik TNI AD yang hilang kontak sejak Jumat, 28 Juni 2019 lalu ditemukan di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kondisi heli sudah hancur saat ditemukan.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab mengatakan lokasi penemuan heli di salah satu tebing Mandala, distrik Oksop, Pegunungan Bintang.

"Betul, tadi saya melihat langsung lokasi puing dari ketinggian 12.500 feet,” kata Herman, Senin, 10 Februari 2020.

Dia mengatakan, selanjutnya pihak TNI dan tim gabungan akan fokus dalam mengevakuasi jenazah korban. Cara ini perlu perencanaan yang matang mengingat lokasi yang curam.

"Evakuasi harus dipersiapkan dengan matang mengingat lokasi puing berada di tebing dengan sudut hampir 90 derajat,” ujar Herman Asaribab.

Saat pengecekan lokasi Heli MI 17, Herman didampingi Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Constan Oktemka. Selain itu, ada Danrem 172/PWY, Kol. Inf Binsar Sianipar dengan menggunakan Heli AS 350 B2 milik Demonim Air. Lokasi puing heli ditemukan pada sekitar pukul 09.00 WIT.

Herman menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan masyarakat Pegunungan Bintang serta unsur TNI-Polri atas partisipasinya sebagai pemberi informasi.

"Mengingat lokasi tersebut masih dianggap sakral oleh masyarakat, kami juga mohon izin dan restu kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Distrik Oksop untuk mendukung kami dalam misi kemanusiaan," tuturnya.

Dia menekankan korban yang gugur merupakan prajurit TNI. Ia memohon doa agar proses evakuasi bisa lancar.

"Karena tentunya dalam waktu dekat kami akan  melakukan kegiatan evakuasi bagi para prajurit kami yang gugur dan menjadi korban dalam kecelakaan heli tersebut,” tutur Herman.

Heli MI 17 dinyatakan hilang sejak tanggal 28 Juni 2019. Heli milik TNI AD itu lost contact ketika terbang dari Oksibil menuju Jayapura sesaat setelah melaksanakan dropping logistik bagi pos TNI di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Heli tersebut mengangkut 7 orang kru dan 5 orang prajurit Satgas Yonif 725/Wrg. Dari pengamatan udara terhadap puing-puing pesawat kuat dugaan bahwa heli tersebut menabrak dinding tebing saat cuaca berkabut tebal. | Vivanews

ilustrasi viagra
StatusAceh.Net - Disfungsi ereksi merupakan salah satu masalah yang sangat ditakuti oleh banyak pria. Hal ini bisa menyebabkan berbagai masalah baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada kehidupan di atas ranjang.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah disfungsi ereksi ini adalah dengan menggunakan obat. Sayangnya penggunaan obat untuk mengatasi disfungsi ereksi atau yang dikenal sebagai pil biru ini bisa menyebabkan masalah lain.

Dilansir dari NY Post, diketahui bahwa pil biru ini bisa menyebabkan masalah fisik ketika digunakan. Sebuah penelitian mengungkap bahwa obat disfungsi ereksi bisa berujung disfungsi retina yang mempengaruhi warna pada pandangan kita.

"Silfenafi atau biasa dikenal sebagai pil biru atau Viagra merupakan pengobatan yang umum bagi pria yang membutuhkan bantuan untuk menegakkan hal di bawah," tulis hasil penelitian yang yang telah dipublikasikan dari jurnal Frontiers in Neurology.

"Namun peneliti asal Turki menunjukkan pola dari pasien pria yang mengonsumsi pil ini menderita berbagai bentuk gangguan visual," jelas penelitian yang dipublikasikan oleh Turkey’s World Eye Hospital.

Peneliti menemukan bahwa pasien mengalami pandangan kabur, sensitivitas pada cahaya, serta gangguan warna pada pandangan termasuk buta warna hijau atau merah dan warna biru yang terlalu terang. Semua hal tersebut dialami setelah mengonsumsi ini pada dosis tinggi.

"Bagi sebagian besar pria, efek samping yang muncul bisa sementara dan ringan," terang peneliti Dr. Cüneyt Karaarslan.

"Walau begitu, saya ingin menunjukkan bahwa masalah penglihatan dan mata yang kerap terjadi mungkin dialami oleh sejumlah kecil pengguna," sambungnya.

Dari 17 kasus yang ditemukan pada penelitian ini, semua pria mengalami efek samping 24 atau 48 jam setelah mengonsumsi obat. Bagi sebagian orang, dibutuhkan waktu 21 hari sebelum gejala ini hilang.

Karaarslan menyebut bahwa efek samping ini terjadi karena tubuh pria kesulitan mencerna obat ini. Walau begitu, masih belum ditemukan hubungan konkret hal ini dengan masalah di mata. Hanya ditemukan saja bahwa hal ini berpengaruh terhadap enzim. | Merdeka.com

Ilustrasi
Aceh Timur - Pelaku pembunuhan kepala desa Alue Kaol, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur, Aceh, dibekuk setelah empat tahun buron. Polisi menembak kaki pelaku AG karena melawan saat ditangkap.

"Tersangka AG kita tangkap di Desa Alue Kaol pada Sabtu 8 Februari kemarin sekitar pukul 03.00 WIB. AG dengan korban Zainuddin tinggal satu desa," kata Kasat Reskrim Polres Langsa, Iptu Arief S Wibowo, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (10/2/2020).

Kasus pembunuhan kepala desa tersebut terjadi pada Rabu, 3 Agustus 2016, lalu. Saat itu, korban Zainuddin ditemukan tewas di kebun miliknya dengan kondisi leher tergorok.

Pembunuhan itu dilakukan oleh AG. Setelah beraksi, AG kabur. Polisi menyelidiki kasus ini dan memasukkan AG ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Menurut Arief, penangkapan pelaku dilakukan setelah polisi mendapat informasi tentang keberadaan AG di desa tersebut. Polisi meluncur ke lokasi serta menyusun strategi penangkapan.

Namun ketika ditangkap, AG berusaha melawan serta mencoba menusuk polisi dengan pisau. Selain itu, AG juga berusaha kabur.

"Anggota kita kemudian melakukan upaya tindakan terukur berupa tembakan tepat ke bagian betis kaki sebelah kanan. Akhirnya DPO dapat dilumpuhkan," jelas Arief.

Dari tangan AG, polisi menyita barang bukti berupa empat parang, tiga pisau, tiga pisau kikir serta sebuah gerinda. Pelaku AG kini ditahan di Mapolres Langsa. | detik.com

Ilustrasi
StatusAceh.Net - Nyawa istri tua melayang akibat iri dengan nasib istri muda yang hidup berkecukupan tanpa anak di Aceh.

Sementara istri tua yang hidup dengan tiga anak merasakan hidup susah dan mendapat perlakuan tak adil dari suami.

Suami yang tidak terima saat istri tua memintanya memilih, akhirnya membunuh wanita pertama yang dinikahinya tersebut dengan cara sadis.

Insiden naas ini menimpa pasangan suami istri, Anis Suningsih (34) dan Handoko di Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

Kejadian berawal Rabu (5/2/2020 malam, Anis Suningsih (34) seorang ibu rumah tangga ditemukan tergeletak dengan luka tusuk di areal perkebunan jagung di Desa Sindangsari, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

Ibu tiga anak itu kemudian dilarikan ke Klinik Centro Jati Agun lalu dirujuk ke RS Airan.

Sayangnya nyawa Anis tidak bisa diselamatkan. Ia tewas dengan lima luka tusuk di perut.

Awalnya Anis diduga korban pembegalan karena sepeda dan barang berharga miliknya hilang.

Namun dari hasil pemeriksaan polisi diketahui bahwa Anis ditusuk oleh Handoko, suaminya dibantu dua orang lain yang dikenal oleh Anis.

Selanjutnya >>>

Thailand - Branding wisata "The Light of Aceh" semakin bercahaya, baik di dalam, maupun di luar negeri. Dalam rangka terus memperkenalkan dan mempromosikan Aceh sebagai salah satu destinasi wisata yang layak dikunjungi oleh setiap wisatawan, Tim Kesenian Aceh ikut berpartisipasi memeriahkan kegiatan 7th Melayu Day @ Yala, Thailand, salah satu event wisata budaya berbasis melayu Islami, yang diselenggarakan baru-baru ini di Negara Gajah Putih tersebut.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, SH, menyatakan bahwa perlu dukungan semua pihak agar Aceh semakin dikenal dan viral secara global sebagai salah satu destinasi wisata halal atau "World's Best Halal Cultural Tourism Destination".

"Keikutsertaan Aceh pada berbagai even wisata nasional dan internasional adalah sebuah keniscayaan dalam rangka semakin memperkuat positioning Aceh sebagai destinasi wisata halal dunia yang kaya dengan ragam keunikan dan pesona alam dan budaya serta keramahan masyarakat Aceh, " sebut Dadek.

Dadek menambahkan bahwa keikutsertaan Pemerintah Aceh pada Melayu Day di Kota Yala, Thailand yang dihadiri oleh beberapa Negara lainnya, seperti Malaysia, Brunai Darussalam dan unsur UKM, termasuk juga Bawadi Coffee, serta beberapa provinsi lainnya dari Indonesia, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jambi diharapkan mampu memperkenalkan Aceh melalui penampilan seni tari tradisi budaya dan promosi pesona wisata Aceh.

"Mempromosikan Aceh di Thailand, khususnya pada 7th Melayu Day @ Yala tanggal 7 s.d 9 Februari 2020 di Chang Peuh Park (Lapangan Gajah Putih) dengan membawa tim seni Aceh dianggap penting sebagai salah satu destinasi wisata dengan ragam pesona alam dan budaya, sekaligus memperkuat kerjasama ekonomi, pertukaran budaya (cultural exchange) dan promosi bersama (Joint Promotion) antara dua negara, Indonesia dan Thailand melalui semangat Kerjasama IMT-GT, khususnya Pemerintah Aceh dan Pemerintah Yala, " tambah Dadek, yang juga koordinator tim delegasi Aceh.

Sementara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Jamaluddin, SE, M.Si menyatakan bahwa Pemerintah Aceh melalui Disbudpar Aceh terus mempromosikan wisata Aceh, salah satunya melalui partisipasi pada ragam kegiatan pameran dalam dan luar negeri dengan membawa tim tari dan pelaku industri pariwisata Aceh, seperti Asoe Nanggroe Tour and Travel.

"Tarian Seudati Aceh khususnya dan beberapa tarian tradisi lainnya dari Sanggar Pomeurah Aceh Utara tampil meriah pada 7th Melayu Day @ Yala dalam rangka mempromosikan khazanah seni budaya Aceh yang Islami kepada pengunjung dan wisatawan, khususnya masyarakat Kota Yala yang umumnya beragama Islam, sekaligus mempromosikan pesona wisata Aceh lainnya dalam bentuk brosur, leaflet, paket wisata, barang-barang UKM dan cenderamata lainnya serta ragam even wisata yang akan digelar sepanjang tahun 2020, “ ungkap Jamal.

Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh, Rahmadhani, M.Bus menambahkan bahwa partisipasi Aceh pada 7th Melayu Day @ Yala diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan ke Aceh tahun 2020 melalui ragam even wisata, pameran dan publikasi.

“Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh tahun 2019 mengalami peningkatan (5.55 persen), yaitu mencapai 2.636.916 terdiri dari 2.529.879 orang (wisnus) dan 107.037 orang (wisman). Sementara, kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh tahun 2018 mencapai 2.498.249 terdiri dari 2.391.968 orang (wisnus) dan 106.281 orang (wisman), " sebut Rahmadhani.

Moga penampilan Tari Seudati dan tari tradisi Aceh lainnya akan menjadi kesan tersendiri bagi masyarakat Thailand dan daya tarik untuk datang dan berwisata ke Aceh. (*)

Foto: Gajah Salma saat ditemukan pada Juni 2019. (Dok BKSDA Aceh)
Banda Aceh - Anak gajah betina berusia 1,5 tahun yang terkena jerat di hutan Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, Aceh mati setelah delapan bulan dirawat. Gajah Salma diduga mati akibat gangguan pencernaan, jantung, dan limpa.

"Anak gajah tersebut mati pada Jumat 7 Februari kemarin sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Gajah mati saat sedang dalam perawatan di CRU Serbajadi Aceh Timur yang disebabkan karena sakit," kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Agus Arianto kepada wartawan, Minggu (9/2/2020).

Menurut Agus, kondisi gajah Salma semakin menurun sejak Desember akibat kelemahan karena nafsu makannya tidak stabil. Tim medis beberapa kali melakukan pemeriksaan sampel darah untuk mengetahui perkembangan kondisi fisiologi.

Namun setiap dilakukan pengulangan pemeriksaan, hanya anemia dan hipoproteinemia saja yang terlihat rendah. Agus menjelaskan, tim dokter kemudian memberikan treatment atau vitamin untuk merangsang pembentukan sel darah dan infus asam amino.

"Namun kondisinya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan," sebut Agus.

Agus mengungkapkan, sejak dievakuasi pada Juni 2019 lalu, kondisi gajah Salma tidak selincah dan seagresif bayi gajah lainnya. Beberapa perlakuan khusus dilakukan termasuk soal makanan.

Menurutnya, dari hasil nekropsy yang dilakukan drh Anhar, diperkirakan gajah tersebut mati karena rendahnya nafsu makan akibat gangguan sistem pencernaan. Selain itu, pergerakan gajah Salma tidak selincah bayi gajah lainnya akibat adanya gangguan fungsional pada jantung.

"Anemia yang dialami gajah Salma disebabkan proses pembentukan sel darah merahnya mengalami gangguan akibat limfanya tidak berkembang secara normal," beber Agus.

Seperti diketahui, seekor anak gajah betina berusia sekitar setahun terkena jerat di Aceh Timur, Aceh pada Juni 2019 lalu. Kondisi hewan berbelalai itu memprihatinkan dan terpisah dari induknya.

Saat ditemukan setelah dua hari pencarian, kondisi anak gajah terluka karena jerat yang sudah infeksi cukup parah. Diperkirakan gajah tersebut sudah terluka selama dua mingguan. Anak gajah tersebut juga dehidrasi. | Detik.com

Jakarta - Jajaran kepolisian berhasil mengamankan TS, pelaku penyerangan anggota polisi lalu lintas di sekitaran pintu keluar Tol Angke 2, Jakarta Barat, Jumat, 8 Februari 2020.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Teuku Arsya Khadafi mengatakan, bahwa pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Jakarta Barat.

"Untuk saat ini (ditahan) 20 hari, bila berkas belum selesai diperpanjang 40 hari," kata Arsya melalui pesan singkat kepada VIVAnews di Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, bahwa memang pelaku ini sedang dalam keadaan tidak stabil sehingga bisa melakukan penyerangan pencekikan.

"Alasan melakukan kekerasan kepada petugas karena saat itu tersangka emosi, harapannya dapat menunggu sampai jam ganjil genap selesai," ujarnya.

Menurut Arsya, tersangka nyatanya tidak langsung pulang usai kejadian tersebut. Dia singgah ke sebuah kafe yang ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Jadi, polisi berhasil membekuk yang bersangkutan di lokasi itu.

Dari hasil pemeriksaan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku ditemukan beberapa senjata tajam yang dimiliki oleh pelaku.

"Saat pemeriksaan diketahui dalam tasnya ada satu buah senjata sengat listrik dan satu pisau bentuk senjata tanpa membawa ijin," ujarnya.

Akibat perbuatnya, TS dikenakan dengan Undang-Undang darurat pasal 2, pasal 335 dan 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. | Vivanews

Wabah virus corona di China jadi krisis kesehatan global. FOTO/ Ist
WUHAN - Tudingan bahwa virus Corona sengaja diciptakan terus mencuat. Hal ini dibuktikan dengan sebuah Jurnal Ilmiah Nature yang diterbitkan pada tahun 2017 lalu tentang sekelompok ilmuan China membangun laboratorium tingkat keamanan hayati baru 4.

Ahli biologi molekuler Richard Ebright dari Rutgers University, Piscataway, mengungkapkan kekhawatiran tentang infeksi yang tidak disengaja, yang dia perhatikan berulang kali terjadi dengan pekerja laboratorium yang menangani SARS di Beijing.BACA JUGA: Teka-Teki AS dan China Kantongi Obat Ampuh Virus Corona Terungkap!

Ebright sendiri seorang ilmuan yang memiliki sejarah panjang mengibarkan bendera merah tentang studi dengan patogen berbahaya, bahkan dia pada tahun 2015 mengkritik percobaan di mana modifikasi dibuat untuk virus mirip SARS yang beredar di kelelawar China untuk melihat apakah itu berpotensi menyebabkan penyakit pada manusia. BACA JUGA: Patenkan Remdesivir, Ahli Sebut Virus Corona Sengaja Diciptakan

Ebright mempertanyakan keakuratan perhitungan Bedford bahwa setidaknya ada 25 tahun jarak evolusi antara RaTG13 dan virus yang disimpan di lembaga virologi Wuhan dan menteror pada tahun 2019 itu jenis nCoV, dengan alasan bahwa tingkat mutasi mungkin berbeda ketika dilewatkan melalui host yang berbeda sebelum manusia.

" Data Virus Corona 2019-nCoV adalah konsisten dengan masuk ke populasi manusia baik sebagai kecelakaan alami atau kecelakaan laboratorium." tutur Ebright kepada ScienceInsider

Bahkan Ebright menuding tim peneliti dari Institut Virologi Wuhan dan Aliansi EcoHealth telah menjebak kelelawar di gua-gua di seluruh China, seperti yang ada di Guangdong, untuk mengambil sampel virus Corona.

" Kelompok ini selama 8 tahun telah menjebak kelelawar di gua-gua di sekitar China untuk mencicipi kotoran dan darah mereka dari virus. 10.000 kelelawar dan 2000 spesies lainnya," tutur Ebright

Menurut Ebright, mereka telah menemukan sekitar 500 coronavirus baru, sekitar 50 di antaranya jatuh relatif dekat dengan virus SARS pada silsilah keluarga, termasuk RaTG13.

Bahkan kelompok ini telah mengambil sampel kotoran kelelawar yang mereka kumpulkan pada 2013 dari sebuah gua di Moglang di provinsi Yunnan," tegas Daszak. | Sindonews

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengembangkan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pengembangan Bandara yang menelan biaya Rp1,2 triliun dan akan dikerjakan oleh konsorsium PT Cinta Airport Flores (CAF), terdiri dari PT Cardig Aero Services Tbk (CASS), Changi Airports Internasional PTE LTD (CAI) dan perusahaan afiliasinya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan skema KPBU membuat pembangunan yang dilakukan pemerintah bisa lebih efektif. Sebab, uang yang seharusnya digunakan untuk pengembangan bandara ini, bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur lain.

Sebagai salah satu contohnya pembangunan infrastruktur di Papua dan Aceh. Dengan penghematan ini, pemerintah bisa membangun Bandara dan Pelabuhan kelas internasional di Papua dan Aceh.

"Supaya uang yang semestinya untuk mengembangkan Labuan Bajo, kita bisa (gunakan untuk) membangun pelabuhan atau bandara (lain misalnya) di Papua, Aceh, Sulawesi Utara, dan sebagainya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jumat (6/2/2020).

Budi menyebut masyarakat tidak perlu khawatir jika bandara tersebut dikelola oleh swasta. Sebab, yang dilakukan pemerintah adalah bukan menjual melainkan menyerahkan pengelolaannya dengan batas konsesi yang ditetapkan pemerintah yakni 25 tahun. 

Setelah konsesi habis, maka bandara tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah. Tujuannya adalah agar bandara tersebut bisa naik kelas dai segi fasilitas dan pelayanannya menjadi kelas dunia.

"Sebelumnya saya tegaskan, satu, airport ini enggak dijual. Konsorsium hanya mendapatkan izin konsesi selama 25 tahun," ucapnya

Sebagai informasi, pengembangan bandara ini akan menelan investasi Rp1,2 triliun. Adapun estimasi total nilai biaya operasional selama 25 tahun Rp5,7 triliun. | Okezone

Presiden RI pertama, Soekarno
StatusAceh.Net - Peristiwa ini terjadi saat Presiden RI pertama, Soekarno masih tinggal serumah bersama istrinya, Inggit Garnasih di Bandung. Ketika itu mereka sudah menikah dan hidup bahagia. Namun, suasana tersebut menjadi kacau ketika Jepang datang menjajah Indonesia.

Suatu ketika, Soekarno terlambat untuk mematikan lampu pada waktu malam hari. Akhirnya muncul cahaya kecil selama satu detik dan terlihat bercahaya dari luar yang saat itu dalam kondisi amat gelap. Lantas Soekarno pun langsung segera mematikan lampu itu.

Namun, tiba-tiba dari luar terdengar suara ribut banyak orang yang menggedor-gedor pintu rumah Soekarno. Dengan cepat, Inggit segera membuka pintu dan melihat peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ternyata telah ada rombongan polisi militer (PM) berwajah bringas menghampiri kediaman Soekarno berserta istri.

“Ada apa?” tanya Inggit gemetar. Kapten polisi lantas menggertak, “Siapa pemilik rumah ini?” Kemudian Inggit menjawab, “Saya.” “Bukan,” teriaknya lagi. “Kami maksud kepala keluarga. Di mana suami nyonya?” sergahnya lagi, sepeti yang dilansir dari sindonews.com

Mendengar keributan di luar rumah itu, Soekarno langsung keluar dan membentak-bentaknya karena cahaya lampu yang sedetik itu. Kemudian, prak, prak, prak. Tanpa pikir panjang, kapten itu dengan spontan menampar wajah Soekarno dengan keras.

Sekejap darah keluar dari bibir dan hidung Soekarno. Inggit tak kuasa melihat secara langsung suaminya ditampar oleh Polisi Militer Jepang. Kemudian Inggit langsung menjerit histeris dan jatuh berlutut di depan kepolisian Jepang saat itu juga.

Akan tetapi, usaha Inggit tidak mendapatkan respons dan tidak membuahkan hasil apa-apa. “Jangan pukul dia. Sayalah yang harus bertanggung jawab, bukan dia. Mohon dia dimaafkan. Saya yang melakukannya,” ujar permohonan Inggit.

Tamparan itu hanya membuat Soekarno terdiam, tidak mengeluarkan sepatah kata. “Kesakitan yang dirasakan oleh siapa saja ini hanya lah kerikil di jalan menuju kemerdekaan. Langkahilah dia,” ujar Soekarno di dalam hatinya, seperti dilansir dari babe.co.id

Setelah kejadian tersebut, Soekarno segera melapor ke Kepala Bagian Pemerintahan, Kolonel Nakayama. Setelah mendengar laporan Soekarno, seketika Nakayama memohon maaf atas perbuatan yang dilakukan polisi militer itu, bahkan ia berjanji akan menindak lanjuti hal tersebut.

Namun, tindakan yang diberikan oleh Nakayama untuk Polisi Militer Jepang tidak pernah diketahui hingga saat ini. Nakayama juga menyampaikan bahwa kapten polisi militer saat itu tidak mengetahui tentang Soekarno. Padahal, Soekarno saat itu adalah ketua Pusat Tenaga Rakyat (Putera).

Sebagai ketua Putera, Soekarno berperan sebagai penggalang dukungan rakyat di garis belakang untuk kepentingan Jepang. Selain itu, Soekarno juga diberi tugas untuk meringankan kesulitan dalam negeri yang sedang dialami Jepang saat itu.

Pemerintah Jepang sangat membutuhkan Soekarno agar dapat memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi penduduk setempat, di mana saja, dan kapan saja. Singkatnya tenaga Soekarno dimanfaatkan untuk semua kepentingan Jepang.

Melalui Putera ini nama Soekarno dapat dikenal di seluruh pelosok negeri  Dengan bekerja sama dengan orang-orang Jepang, Soekarno diizinkan untuk menyelenggarakan rapat di hadapan ratusan ribu orang.

Walaupun demikian, bukan berarti kehidupan Soekarno senang dan mewah selama pendudukan Jepang. Soekarno dan keluarganya juga merasakan kelaparan yang diderita rakyat. Dia harus pergi ke kampung-kampung pelosok untuk mencari beras.

Sampai di sini cerita Presiden RI Soekarno ditampar oleh polisi militer Jepang . Kutipan cerita ini diambil dari buku Cindy Adams yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Semoga bisa menjadi kebaikan bagi para pembaca. | Suratkabar.id

Terdakwa Supriadi konsultasi dengan kuasa hukumnya usai divonis 15 tahun penjara di PN Denpasar kemarin. (Adrian Suwanto/Radar Bali)
DENPASAR – Pupus sudah harapan Supriadi, 38, untuk segera lepas dari penjara. Ini menyusul keputusan majelis hakim yang diketuai Ida Ayu Adnya Dewi menghukum pria asal Aceh itu dengan pidana penjara 15 tahun.

Sebelumnya, Supriadi dituntut 17 tahun penjara. Itu artinya pria yang kesehariannya bekerja sebagai petani di Aceh itu hanya mendapat keringanan dua tahun dari majelis hakim.

Dengan hukuman 15 tahun penjara, Supriadi harus menua di balik jeruji besi.  Dalam amar putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah menyelundupkan sabu-sabu seberat 496,93 gram netto dari Aceh ke Bali.

Untuk mengelabuhi petugas, barang terlarang itu dimasukkan ke dalam sol sandal jepit yang dipakai terdakwa.

“Menyatakan, perbuatan terdawka Supriadi terbukti bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika,” tegas hakim Adnya Dewi, kemarin (5/2).

Selain pidana badan, hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti enam bulan penjara. Mendengar vonis yang cukup tinggi, Supriadi tampak kecewa.

Setelah  berdiskusi sesaat, pihak terdakwa langsung menyatakan menerima putusan tersebut. “Yang Mulia, kami menerima putusan,” terang pengacara terdakwa.

Setali tiga uang, JPU I Made Dipa Umbara. Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa dengan 17 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair setahun penjara.

Usai sidang, terdakwa kembali ke dalam ruang tahanan berkumpul dengan tahanan lainnya. Nah, saat di dalam ruang tahanan itu terdengar suara curhatan terdakwa. “Makin stres kena 15 tahun,” ujarnya setengah berteriak.

Dalam dakwaan sebelumnya terungkap jika Supriadi nekat membawa sabu-sabu ke Bali karena dihubungi oleh temannya bernama Don (DPO) pada 17 Agustus lalu.

Don meminta Supriadi untuk membawa sabu-sabu ke Bali dengan modus disembunyikan di dalam sol saal. Sabu-sabu itu akan diserahkan ke seseorang bernama Coy di Denpasar pada 18 Agustus 2019.

Keesokan harinya pukul 15.00, terdakwa tiba di Bali. Terdakwa lalu mencari taksi dan mengatarnya ke tempat penginapan di Hotel The Airport Hotel & Recindent.

Setiba di Hotel, Supriadi  memesan kamar No.208 dan setelah masuk kamar langsung menelpon Coy untuk mengambil pekat sabu.

Disaat terdakwa sedang menunggu kedatangan Coy, sekitar pukul 16.45 ada orang yang mengetuk pintu kamar. Rupanya, yang datang bukan Coy melainkan petugas dari BNNP Bali.

Saat itu petugas berhasil mengamankan sepasang sandal yang didalamnya berisi sabu masing-masing seberat 248,46 gram dan 248,47 gram, dan uang tunai sebesar Rp 3 juta. | Jawapos

Banda Aceh - Sudah lama bercerai dan tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya, MW (37), duda tiga anak tega mencabuli bocah usia 10 tahun di Aceh. Saat melakukan aksinya, dia mengancam akan memenggal kepala korban jika berani mengadu ke orang lain.

MW mencabuli bocah 10 tahun itu sebanyak enam kali di sejumlah lokasi. "Saya sangat menyesal, sempat berpikir (perbuatan salah), itulah karena khilaf," kata MW saat konferensi pers di Mapolresta Banda Aceh, Rabu (5/2).

Korban diketahui sering bermain ke rumah MW karena kebetulan seusia dengan anak kandungnya.

Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, AKP Muhammad Taufik, menjelaskan terbongkarnya kasus ini setelah korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya. Orangtua coba menggali apa yang dialami sang anak. Korban menceritakan dan orangtuanya langsung melaporkan karena ada dugaan persetubuhan. Setelah dilakukan penyelidikan, MW ditangkap Senin (3/2) di rumahnya.

"Ini terbongkar setelah orangtua korban membuat laporan polisi," kata AKP Muhammad Taufik.

Peristiwa persetubuhan itu sudah terjadi sejak awal Desember 2019 lalu. Kurun waktu itu, pelaku sudah melakukan perbuatan itu sebanyak 6 kali. Lokasinya di rumah pelaku sebanyak 4 kali dan di kebun 2 kali.

Setelah melakukan persetubuhan, pelaku selalu memberikan uang sebesar Rp2.000 dan mengancam akan memenggal leher korban bila melapor ke orangtua.

MW dijebloskan ke sel Polresta Banda Aceh dan dijerat pasal 81 Jo pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 dan UU RI Nomor 17 Tahun 2016. Ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 15 tahun penjara. | Merdeka.com
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.