2020

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Carona corona Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama USA Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA


BELITUNG- Menyikapi Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Perihal Pedoman Peringatan HUT Ke – 75 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Belitung menyampaikan beberapa masukan kepada Pemkab Belitung terkait sudah terseleksinya 32 orang Calon Paskibraka di Tingkat Kabupaten Belitung. 

Dengan adanya Pandemi Covid – 19, membuat 8 dari 32 orang tersebut batal mengikuti Seleksi ke Tingat Provinsi dan Nasional karena Pelaksanaan seleksi dibatalkan oleh Kemenpora. Bahkan saat ini Nasib 32 orang tersebut bersama ribuan orang lainnya di Kabupaten / Kota yang telah melaksanakan seleksi, menanti Kebijakan dari Kepala Daerah.

Kepada Media Ketua Pengurus Kabupaten PPI Belitung menjelaskan, Beberapa Point yang menyangkut kehadiran Paskibraka dalam surat edaran tersebut, menurutnya adalah sesuatu yang menyesuaikan dengan keadaan di daerah. 

Dalam Edaran tersebut dijelaskan Bahwa Komposisi Petugas Upacara di Istana Merdeka Jakarta pada peringatan Detik – Detik Proklamasi tahun ini berjumlah 3 Orang yang berasal dari Cadangan Paskibraka Tahun 2019. 

Menurut Yovie, Itu sangat wajar sekali karena di Tingkat Pusat tidak dilaksanakan Seleksi / Penerimaan Paskibraka tahun ini, dan hal tersebut juga sudah bisa dipastikan di tingkat Provinsi Bangka Belitung akan melakukan hal yang sama. 

Sedangkan di Tingkat Kabupaten sudah dilaksanakan Seleksi, dan sudah terpilih 32 orang yang siap dilatih untuk bertugas, sangat menyedihkan bahkan aneh jika harus digantikan dengan Anggota PPI Tahun 2019 yang telah bertugas sebelumnya. 

Saya rasa Surat Edaran tersebut tidak sesempit dan seaneh itu. Hal tersebut bahkan sudah dibahas melalui meeting zoom (Online) bersama dengan Pengurus Provinsi dan WAG PPI Se Indonesia yang diantara mereka juga merupakan para pelatih Paskibraka dan Unsur TNI / Polri.

Di salah satu point lainnya juga disebutkan agar Pola Paskibraka di daerah mengikuti Pola di Istana Merdeka Jakarta. Terkait hal ini Yovie sangat sepakat agar Konsep Upacara yang Khidmat, sederhana, minimalist dan mengedepankan Protokol Kesehatan bisa terlaksana. 

Sebelum Pandemi Covid – 19, Paskibraka menggunakan Pola Pasukan 17, 8 dan 3 ditambah dengan Pasukan 45 dari TNI Polri, hal tersebut juga diikuti oleh Kabupaten Belitung. Dengan adanya Edaran ini kita ikuti saja Pola 3 seperti di Istana. Lantas bagaimana dengan 29 orang lainnya, mereka tetap menjadi Paskibraka Tahun 2020, Karena syaratnya adalah dikukuhkan oleh Bupati. Mekanisme Pengukuhan di Era New Normal ini bisa melalui Teleconfrence tidak harus tatap muka, ujarnya.

Terkait dengan Pernyataan Kadispora Belitung yang menyatakan bahwa nasib 32 orang yang telah terseleksi menunggu Kebijakan Bupati, dirinya sangat sepakat dengan hal itu. Tugas kita adalah memberikan masukan – masukan Positif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda untuk menjadi pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan. 

Ada 32 orang yang telah menyisihkan ratusan peserta lainnya pada saat seleksi, bahkan 1 diantaranya adalah satu – satunya pelajar dari Kecamatan Selat Nasik yang sendirian mewakili sekolah, mewakili kecamatannya menyeberangi lautan agar bisa terpilih sebagai Paskibraka yang bertugas mengibarkan Duplikat Bendera Pusaka. Apapun yang menjadi keputusan Bupati itu adalah kewenangan beliau sebagai Kepala Daerah. 

“Saya yakin perjuangan 32 orang putra – putri terpilih ini akan menjadi pertimbangan Bapak Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. Mereka sudah menangis dengan tidak adanya seleksi di tingkat Nasional dan di Tingkat Provinsi. Jangan kita kita tambahkan kesedihan mereka dengan tidak hadir pada upacara Pengibaran Bendera di Tingkat Kabupaten Belitung.

Bahkan informasi dari diskusi kami di WAG dan Meeting Zoom, beberapa Kabupaten / Kota sudah menyatakan Siap melaksanakan Diklat Paskibraka Tahun 2020 setelah berkoordinasi dengan Gugus Tugas. Di Kabupaten Belitung Kami hanya berharap 32 Orang Calon Paskibraka Tahun 2020 dikukuhkan dan bertugas, itu saja. 

Tekhnis selanjutnya, kami siap berdiskusi bertukar pikiran dan saling memberikan masukan bagaimana pola latihan mereka nantinya. Tentunya diharapkan Komunikasi yang baik dari Dinas terkait akan hal ini, tegas Yovie'(Red/Rls)

Banda Aceh - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengintegrasikan data kependudukan, salah satunya menghapuskan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) secara bertahap, dan digantikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Aceh menjadi kampus pertama di Sumatera yang mengintegrasikan NIM ke NIK. "Ada beberapa kampus di Indonesia yang telah mengintegrasikan nomor identitas mahasiswanya ke dalam NIK. Unsyiah tercatat sebagai universitas pertama di Pulau Sumatera yang menandatangani kerja sama ini, saya sangat mengapresiasi langkah Unsyiah yang telah membantu Pemerintah memasuki era baru pencatatan kependudukan," ucap Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangannya, Sabtu (11/7).

Dia menuturkan, dengan single data tersebut, maka setiap orang akan terdata dengan baik.

"Jadi semua mahasiswa dan alumni akan terdata dengan baik, Unsyiah akan tahu mereka kerja di mana, tinggal di mana, keahliannya apa, hingga prestasinya. Ini memudahkan Unsyiah untuk men-tracking para alumninya," ungkap Zudan.

Sementara itu, Rektor Unsyiah Prof. Samsul Rizal menjelaskan, integrasi ini akan diterapkan mulai tahun ajaran baru 2020. Dengan demikian penyatuan nomor identitas bakal memudahkan verifikasi data mahasiswa dan efektivitas kerja.

"Langkah ini untuk mendukung program pemerintah yang sedang menggalakkan transformasi data menuju single identity number, jadi setiap orang memiliki satu nomor identitas untuk banyak keperluan, cara ini juga dapat membantu Unsyiah melacak dan menghimpun para alumni yang tersebar di berbagai daerah," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com

Lhokseumawe - Kementerian Luar Negeri dan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi bekerja sama untuk mendata migran Rohingya di Aceh. Hingga Jumat (10/7/2020), ada 90 migran yang sudah ikut pendataan.

Dalam prosesnya, Kemlu menemukan ada 25 anak Rohingya yang tidak didampingi orang tua (unaccompanied children). Hampir dari setengahnya datang tanpa keluarga sama sekali, namun sudah dapat pendampingan.

"Dari 25 anak tersebut, 13 anak-anak tanpa keluarga atau kerabat telah mendapatkan pendamping atau wali sementara dari kalangan migran," jelas Menlu Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual, Jumat (10/7/2020).

"Sementara itu, 12 lainnya telah didampingi oleh keluarga tidak langsung dari anak-anak tersebut seperti paman, bibi, dan sebagainya, yang juga ada dalam rombongan," lanjut Menlu Retno.

Keluarga anak-anak Rohingya itu sudah dilacak lewat program Restoring Family Links. Keluarga anak-anak itu ternyata berada di luar negeri seperti Malaysia dan Bangladesh.

Mulai Jumat ini, migran Rohingya juga sudah pindah dari bekas kantor imigrasi Lhokseumawe ke gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Lhokseumawe. Mereka juga diberikan hygiene kit.

"Kita juga terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan logistik dan kesehatan para migran, termasuk adanya tenaga medis yang akan standby di tempat penampungan," jelas Menlu Retno.

Dua orang migran Rohingya sempat dilaporkan sakit. Keduanya sudah dinyatakan sembuh.

Selanjutnya>>>

Ilustrasi
Banda Aceh - Seorang anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Banda Aceh, HF (25), ditangkap karena diduga mencabuli pacarnya yang masih di bawah umur. Korban melaporkan pelaku karena tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Kejadian ini terjadi pada awal bulan Agustus 2019 silam, namun sudah berulang kali, akan tetapi di saat korban meminta pertanggungjawaban, pelaku tidak mau bertanggung jawab," kata Kasatreskrim Polresta Banda Aceh AKP M Taufik saat dimintai konfirmasi, Sabtu (11/7/2020).

Dugaan pencabulan tersebut terjadi saat korban yang masih berusia 15 tahun berkunjung ke rumah HF. Ketika rumah sedang sepi, HF diduga memaksa korban agar mau berhubungan intim dengannya.

Menurut Taufik, pelaku sudah berulang kali berhubungan badan dengan korban. Namun, karena HF tidak mau bertanggung jawab, keluarga korban melaporkan kasus tersebut ke Polresta Banda Aceh.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di salah satu kantor kepala desa di Banda Aceh pada Rabu (8/7). Polisi menyita sejumlah barang bukti terkait perkara tersebut.

"Pelaku dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 82 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara," ujar Taufik. | Detik.com

Ilustrasi
TANGERANG – Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tangerang dan perangkat desa, Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) Banten menggelar demo ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (7/7). Mereka mengawal jalannya sidang gugatan UU No.2 Tahun 2020.

Jika undang-undang itu diberlakukan, dana desa yang rutin digelontorkan ke desa akan hilang. Apalagi sejak terjadi wabah Covid-19, Pasal 72 Ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Dana Desa tidak lagi berlaku. Untuk itu mereka mendukung MK untuk membatalkan pasal Pasal 28 Ayat 8 pada UU Nomor 2 Tahun 2020 yang isinya membatalkan dana desa.

“Akibatnya, dana desa tidak lagi ada. Adapun isi Pasal 72 Ayat 2 yaitu mengatur soal pendapatan desa yang salah satunya bersumber dari alokasi APBN,” kata Rukyat Idris, Koordinator Wilayah Provinsi Banten Parade Nusantara kepada Tangerang Ekspres (Fajar Indonesia Network Grup), Selasa (7/7).

Menurut Idris, ketika Pasal 28 itu berlaku, maka dana desa yang diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 pada UU Nomor 6 Tahun 2014, menjadi tidak berlaku.

“Ini lantaran pasal ini sudah dicabut oleh Pasal 28 itu,” kata Idris, melalui keterangan tertulisnya. Ia menegaskan kuasa hukum Parade Nusantara saat ini sedang melakukan gugatan uji materi Pasal 28 ayat 8 dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 di MK.

Idris menyampaikan Parade Nusantara pernah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Desa (Wamendes) terkait dana desa dan UU Nomor 2 Tahun 2020. Wamendes memastikan dana desa masih dianggarkan dan tidak akan hilang.

“Kami juga pernah mendapatkan rekaman video pernyataan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang menyatakan tahun 2021 dana desa akan tetap dianggarkan,” jelasnya.

Sementara itu, Aenillah, Sekretaris Apdesi Kabupaten Tangerang mendukung langkah Parade Nusantara untuk uji materi UU Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 72 ayat 2.

“Sebab pasal itu meniadakan dana desa yang bersumber dari alokasi APBN,” ucapnya. Aenillah menyebutkan keterangan mendes dan wamendes beberapa waktu lalu hanya sebatas stament. Artinya tidak berkekuatan hukum. “Bahkan kami belum mendapat kepastian apakah dana desa tahun 2021 juga akan dialokasikan juga dari APBN,” ucapnya.

Ali Gozali, Ketua Apdesi Kecamatan Sepatan khawatir bila dana desa dari alokasi APBN ditiadakan. Sebab dana desa sebagai wujud dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di desa.

“Kami ingat jargonnya, membangun Indonesia dari desa,” pungkasnya. | fin.co.id

Nabire - Dewan Pengurus Nasional (DPN) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, mengapresiasi langkah Kapolres Nabire dan jajarannya yang telah melakukan mediasi antara pelapor yang keberatan tentang pemberitaan dengan para wartawan dari beberapa media di Nabire, Papua. Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada Persatuan Wartawan Nabire (Pewarna) yang telah mendampingi para rekan jurnalis selama penyelesaian sengketa pers itu. Pertemuan mediasi berhasil dilakukan di Gedung Mapolres Nabire, yang dihadiri oleh para pihak bersengketa, Rabu, 8 Juli 2020.

“Saya atas nama PPWI menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Nabire dan Kasatreskrim Polres Nabire serta seluruh jajarannya yang telah berupaya mempertemukan semua pihak dan menyelesaikan masalah ini secara damai. Juga, saya berterima kasih kepada Pewarna yang telah turut serta dalam mengawal masalah itu hingga tuntas dengan kesepakatan damai antar pelapor dan wartawan,” ungkap Wilson melalui saluran teleponnya, Rabu, 9 Juli 2020.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu juga memberikan apresiasi kepada pihak pelapor yang bersedia memahami sistem kerja pers yang memiliki pola kerja tersendiri, yang dijamin oleh peraturan yang ada di negara ini. “Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, telah bersedia bertemu untuk diskusi, tukar pikiran, klarifikasi, dan mencari solusi damai atas persoalan yang muncul sebagai dampak pemberitaan,” sambung Wilson Lalengke yang menyelesaikan studi pascasarjananya di Birmingham University, Inggris belasan tahun lalu itu.

Untuk diketahui publik bahwa beberapa waktu lalu, salah satu wartawan PPWI di media Papualives.com, Andreas Rumyaan, dilaporkan oleh Tony Mayor, warga Nabire, yang keberatan atas pemberitaan yang melibatkan istrinya, seorang dokter yang ditugaskan sebagai salah satu anggota tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Intan Jaya. Berita yang dikomplain tersebut dimuat beberapa media online berjudul "Pewakilan Tim Covid-19 Kabupaten Intan Jaya Santai Nikmati Minuman Beralkol di Nabire". Berita yang dimuat di Papualives.Com itu akhirnya sempat viral di masyarakat lokal dan nasional beberapa waktu lalu.

Menanggapi pemanggilan polisi atas anggota PPWI itu, Wilson Lalengke, menyarankan semua pihak untuk bertemu dan saling memberikan klarifikasi atas pemberitaan. "Kebebasan pers adalah salah satu perwujudan dari demokrasi. Berkembangnya demokrasi suatu bangsa secara baik dan sehat sangat ditentukan oleh peran strategis pers di dalamnya. PPWI mendorong semua pihak untuk menggunakan jalur penyelesaian sengketa pers yang disediakan oleh UU No. 40 tahun 1999, yakni melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi, bukan dengan mengkriminalisasi wartawan. Musyawarah untuk mencari jalan damai menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang muncul sebagai dampak dari aktivitas jurnalisme di masyarakat demokratis,” urai jebolan master di bidang Applied Ethics dari Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia ini.

Senada dengan Wilson, Pimpinan Redaksi Papualives.Com, Fransiskus Kobepa, yang medianya merupakan anggota PPWI Media Group mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, wartawan dilindungi UU No. 40/1999 tentang Pers. “Tidaklah tepat, bila ada keberatan atas isi suatu karya jurnalistik, pihak keberatan langsung melaporkan pidana ke polisi. Bila ada keberatan atas isi suatu karya jurnalistik, ada tahapan klarifikasi dan hak jawab sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga aduan mengenai pemberitaan kita harus pahami, dan ini menjadi pelajaran kita bersama agar tidak salah mengambil langkah," kata Kobepa kepada pewarta media ini.

Dalam kesempatan mediasi di Mapolres Nabire Rabu kemarin, selain Pimpinan Redaksi Papualives.Com dan Pengurus Pewarna, juga hadir dari pihak media yang menerbitkan berita terkait, yakni Papua.Kabardaerah.Com, dan Propapua.Com. Dari pihak pelapor, hadir Tony Mayor beserta istrinya, dokter Jiki, dan beberapa perwakilan keluarga. Akhir dari mediasi dan klarifikasi ini, dokter Jiki dan suami menerima dengan baik permintaan maaf dari rekan jurnalis atas pemberitaan dan akan memuat hak jawab, koreksi, dan klarifikasi dari mereka, Acara ditutup dengan saling memaafkan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (FRK/Red)

Ilustrasi
Banda Aceh - Pria berinisial MUS diamankan polisi dan ditahan di Polres Aceh Timur. Pria tersebut diketahui melakukan pemukulan terhadap kepala hakim Mahkamah Syar'iyah (MS) Idi, Salamat Nasution setelah memutus perkara gugatan cerai.

"Pelaku sudah diamankan ke Polres. Kemarin korban sudah membuat laporan polisi," kata Kasubbag Humas Polres Aceh Timur, AKP Muhammad Nawawi, saat dimintai konfirmasi, Rabu (8/7/2020).

Salamat membuat laporan ke SPKT Polres Aceh Timur dengan nomor: LP/79/Yan.1.6./VII/2020/SPKT tanggal 7 Juli 2020. Menurut Nawawi, polisi akan memintai keterangan korban terkait laporan tersebut.

"Kami sudah menerima laporan dari korban, untuk tahap selanjutnya penyidik akan meminta keterangan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut," jelas Nawawi.

MUS diduga nekat memukul Salamat karena kecewa terhadap putusan. MUS diduga tidak terima dengan putusan hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan istrinya.

"Pelaku tidak mau bercerai," kata Humas MS Idi, T Swandi, saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/7).

Dalam persidangan dengan nomor perkara 181/Pdt.G/2020/MS-IDI, majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan yang dilayangkan istri MUS. Saat itulah, MUS tiba-tiba maju ke meja hakim lalu mengambil palu dan memukul kepala Salamat.

"Mus menghantam kepala ketua majelis hakim sehingga menyebabkan lebam pada bagian kepala sebelah kanan," kata Swandi.

Menurut Swandi, istri MUS menggugat cerai ke MS Idi karena beberapa faktor. Salah satunya, MUS dianggap kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Istrinya sudah tidak kuat karena tidak dikasih nafkah dan (pelaku) sering melakukan KDRT," jelas Swandi. | Detik.com

LHOKSUKON – Polres Aceh Utara menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya sendiri di Gampong Mns Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Kamis (9/7/2020) pukul 11.00 WIB.

Mengamankan Rekonstruksi yang dilakukan dirumah korban, Polres Aceh Utara mengerahkan 62 personel ke lokasi. Hadir pula pihak dari kejaksaan dan kuasa hukum tersangka.

Tersangka Nasrul (43) memperagakan 26 adegan pembunuhan terhadap ibunya Fatimah (63), adegan pertama dimulai saat pelaku datang menyembunyikan sebilah pisau dibawah pohon pisang di belakang rumah korban, hal itu diketahui dilakukan 8 hari sebelum aksi pembunuhan terjadi.

Kemudian pada adegan kedua, diceritakan terjadi pada (8/6/2020) pukul 4.30 WIB pelaku kembali datang kerumah korban, lalu berjalan kebelakang rumah dan mengambil pisau yang ia sembunyikan sebelumnya.

Berikut 26 adegan yang diperagakan pelaku :

1. Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib Tersangka pergi ke rumah korban ( Ibu Kandung ) untuk menyimpan sebilah pisau di bawah pohon pisang yang berada di belakang rumah.

2. Hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib Tersangka samapai di depan rumah korban, Tersangka menuju ke belakang rumah korban untuk mengambil pisau yang sebelumnya sudah di simpan selama 8 hari yang lalu.

3. Tersangka memanjat dinding dapur rumah korban sambil membawa sebilah pisau di tangan kanan nya.
a. Tersangka turun dari dinding dapur dalam rumah

4.Tersangka mematikan lampu dengan cara mematikan saklar yang ada di tiang rumah korban.
a. Pada saat mematikan lampu korban sedang tertidur di kamar dengan pintu tertutup dengan gorden.

5.Tersangka membangunkan korban dengan cara memanggil dan menggoyangkan kaki korban, mengambil senter dan mengarahkan nya ke tersangka sehingga korban melihat tersangka memegang sebilah pisau, Tersangka meminta uang kepada korban sambil mengarahkan pisau ke arah korban dan mengancam akan membunuhnya jika tidak di berikan.
a. Korban menanyakan pisau tersebut untuk apa

6. Korban berbalik Bandan hendak membuka pintu depan rumah
a. Tersanka negosasi meminta uang pada korban

7. Tersangka menarik rambut korban dengan tangan kirinya

8. Tersangka menikamkan pisau keleher sebelah kanan korban dengan mata pisau mengarah ke depan,Tersangka mendorong tubuh korban hingga tersungkur ketanah dengan posisi terlungkup

9. Tersangka menarik kalung yang melekat di leher korban hingga terputus. lalu kalung tersebut dipengang dengan tangan kiri tersangka

10. Tersangka melemparkan pisau ke arah sudut dinding dapur dengan berlumuran darah Tersangka keluar melalui dinding dapur yang sama dan menuju ke belakang rumah.

11. Tersangka duduk di atas septitank dan membersihkan tangan dari noda darah dengan cara menggosokkan tangan ketanah.

12. Tersangka pergi kepohon pisang tempat tersangka menyimpan pisau untuk membersihkan tangan di daun pisang kering.

13. Tersangka mencuci tangan kedalam sumur yang ada di dekat pohon pisang.

14. Tersangka berlari ke arah belakang rumah korban kemudian menuju ke tanggul irigasi dan kembali pulang kerumahnya di Gp. Alue Bili Rayeuk dengan berlari-lari kecil.

15.Pada pukul 06.45 wib tersangka kembali lagi kerumah korban dari jalan depan rumah kemudian mengetuk pintu serta jendela beberapa kali sambil memanggil korban ( Mak-mak).

16.Tersangka kembali masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding dapur.
a. Tersangka turun dari dinding dapur dalam rumah tanpa pisau

17. Setelah berada di dalam rumah tersangka menuju jasad korban dan menggeser kepala korban untuk menahan pintu dan membuka pengunci pintu depan dari dalam rumah.

18. Tersangka mamanggil saksi NURHAYATI dari dalam rumah sambil mengetuk dinding rumah ( Ma biet , ma biet Mak ka geutinggai geutanyoe).
a. Ibu Nurhayati sedang duduk di ruang tengah rumahnya.

19. Ibu Nurhayati langsung datang kerumah korban dan melihat dari depan pintu depan rumah sudah berdarah.

20. Tersangka duduk di ruangan tengah sambil berpura-pura nangis melihat jasat korban.

21. Tersangka kembali mengambil pisau yang telah di letakkan di dapur.

22. Tersangka keluar dari dinding dapur kemudian langsung menuju ke belakang rumah sambil membawa pisau di tangan kanan.

23. Tersangka memotong daun pisang kering yang ada noda darah dan mbuangnya kebelakang rumah saksi NURHAYATI.

24. Tersangka kembali memanjat dinding dapur dari luar rumah untuk melemparkan pisau kearah dapur.

25. Tersangka berjalan menuju kedepan rumah saksi NURHAYATI dan duduk di kursi panjang sambil berpura-pura menangis.

26. Tersangka pergi dari rumah untuk memberi tahukan kepada warga.

LHOKSUKON – Penyidik dari unit Tindak Pidana Umum Satuan Reskrim Polres Aceh Utara, Kamis (8/8/2020) menyerahkan A (15) dan S (17) tersangka kasus penjambretan yang diamankan beberapa waktu lalu ke pihak Kejari Aceh Utara.

Kedua tersangka dijerat Pasal 363 ayat 1 ke 4e jo pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke 2e KUHPidana jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana anak.

“Berkas kasus yang menjerat dua remaja ini dinyatakan telah rampung dan P21 maka dilanjutkan ke tahap II dengan menyerahkan tersangka lengkap dengan barang bukti kepada pihak Kejari,” ungkap Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadiyanto melalui Kasat Reskrim AKP Rustam Nawawi.

Diberitakan sebelumnya, Dinda Safira, gadis cantik berusia 19 tahun jadi korban penjambretan saat berkendara sendirian di Jalan Lintas Banda Aceh – Medan tepatnya di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat, Aceh Utara, Rabu malam (24/6/2020).

Dompet dan Handphone korban dirampas dua orang pelaku yang mengendarai Honda Supra 125. Belakangan diketahui jika kedua pelaku ialah anak dibawah umur berstatus pelajar berinisial A 15 tahun dan S 17 tahun.

Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadiyanto melalui Kasubbag Humas Iptu Sudiya Karya menerangkan kronologis kejadian bermula saat pelaku memepet korban dari sisi kiri dan langsung mengambil dompet dan handphone korban yang diletakkan di laci kiri honda scoopy yang dikendari korban.

“Begitu berhasil mengambil dompet korban, kedua pelaku langsung tancap gas melarikan diri ke arah Kota Lhoksukon, namun begitu tiba di Gampong Meunasah Nga Lhoksukon sepeda motor pelaku kehabisan bahan bakar,” ujar Iptu Sudiya.

Ia menambahkan, Seorang saksi yang sempat mengejar pelaku kemudian berteriak meminta bantuan pada warga sekitar untuk mengamankan kedua pelaku.

“Begitu menerima informasi peristiwa ini, personel Polres Aceh Utara kemudian menjemput kedua pelaku lalu diboyong ke Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut,” pungkasnya

Lhokseumawe - Ratusan lapak pedagang ludes terbakar di Pasar Inpres Jalan Listrik Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kamis (09/07/2020) sekitar pukul 01.00 WIB

Ada sekitar 200 unit lapak pedagang atau kios yang berkontruksi kayu terbakar.

Kronologis kejadian tersebut berawal seorang pedagang pasar impres  an. Nurhalimah ( 51 thn) Pedagang melihat asap dan api keluar dari kios milik Hasanuddin ( 35 Tahun ) salah satu pedagang bawang di pasar inpres.

Selanjutnya sontak iapun meminta tolong kepada sekitat hingga warga yang berada dilokasi menghubungi petugas pemadam kebakaran.

Ada sekitar 20 unit mobil pemadam terlibat baik unit mobil kebakaran dari Kota Lhokseumawe, PT. PIM, PT. ARUN dan Kabupaten Aceh Utara tiba di TKP untuk membantu api.

Api tersebut berhasil dipadamkan sekitar pukul 04.15 WIB dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, sementara api diduga dari arus pendek listrik.

Jakarta – Sejumlah pedagang lokasi binaan (Lokbin) UKM Johar Baru, Jakarta Pusat merasa dirugikan akibat berbagai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu. Selain dipungli, para pedagang juga diresahkan oleh adanya praktek premanisme di tempat mereka mencari nafkah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sejumlah pedagang yang menempati lokasi binaan yakni Pasar Gembrong Lama, mengadukan nasibnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Mereka diterima oleh Ketua Fraksi Golkar, Basri Baso di Gedng DPRD pada Senin, 6 Juli 2020.

Pada kesempatan temu audiensi dengan Anggota Dewan itu, para pedagang menyampaikan segala unek-unek mereka terkait pengalaman selama berusaha di Lokbin yang disediakan Pemerintah. “Kami tidak akan pernah menyerah sampai kapanpun. Kami akan menuntut hak kami yang sudah lama dijalani, yang bukan hanya dengan modal dengkul,” tegas para pedagang itu.

Selain anggota DPRD, hadir juga dalam kesempatan itu Plt. PPKUKM DKI Jakarta, Elizabeth Ratu dan Ricard Bangun. Mereka diundang hadir oleh Dewan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait pengaduan para pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Gembrong Lama, Lokbin Abdul Gani Jalur, Kecamatan Johar Baru.

Menanggapi keluhan para pedagang, Basri Baco atas nama fraksinya di DPRD DKI Jakarta menyatakan secara tegas agar pemasalahan yang dihadapi warga tersebut segera dituntaskan. “Ini masalah harus segera diusut dan kembalikan hak para pedagang," tegas Basri Baco.

Pungli dan premanisme, tambah Basri Baco, harus diberantas dan bila terbukti (petugas yang melakukan pungli) segera dipanggil dan pecat. “Telah lama mereka berjualan, para pedagang adalah tulang punggung bagi keluarganya,” imbuh Basri Baco.

Dalam pertemuan audiensi dan tanya jawab dengan Dinas PPKUKM yang difasilitas DPRD tersebut, para pedagang membawa bukti keabsahan UMKM masing-masing sebagai bukti bahwa mereka adalah para pedagang yang sah di lokbin tersebut.

"Ini instruksi dari Peraturan Pemerintah dan Pergub Nomor 30 2019. Kalau ada yang dilanggar serta ditemukan praktek pungli, maka kami akan segera memecatnya," tandas Plt. PPKUKM, Elizabeth Ratu merespon para pedagang. (WIN/Red)

Habib Bahar bin Smith, tengah saat di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Foto/SINDOnews/Dok
BANDUNG - Pembatalan status asimilasi Habib Bahar Smith oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor, berbuntut panjang. Surat keputusan pembatalan itu digugat oleh tim pengacara Bahar Smith ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Sidang gugatan tersebut bakal digelar di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Kamis 9 Juli 2020 pukul 10.00 WIB, besok. Sidang akan dipimpin oleh hakim ketua Faizal Zad SH MH, hakim anggota Hari Sunaryo SH MH dan Dik Dik Somantri SH SIP MH. Sedangkan panitera pengganti Surianita.

Pengacara Bahar menilai pembatalan asimilasi tak memiliki dasar jelas. "Bapas (Bogor) mencabut berdasarkan ukuran perasaan, sangat subjektif. Mereka menuduh Habib Bahar melanggar PSBB. Padahal yang dilakukan itu diluar kuasa Habib Bahar," kata Azis Yanuar kuasa hukum Bahar, Rabu (8/7/2020).

Seperti diketahui, setelah bebas karena mendapat asimilasi sesuai Permenkum HAM nomor 10 tahun 2020, Bahar pulang ke kediamannya di Ponpes Tajul Alawiyyin, Kemang, Bogor.

Malam harinya, Bahar menggelar ceramah yang dihadiri banyak orang. Sementara, saat itu Bogor masih melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19).

Azis mengemukakan, massa yang hadir saat itu bukan keinginan Bahar. Ceramah Bahar pun tidak mengandung unsur provokatif dan menyebarkan kebencian kepada pemerintah. Bahar bicara untuk kalangan umum bukan ditujukkan kepada perorangan atau pemerintah.

"Saya tegaskan itu (massa berkumpul saat ceramah) di luar kuasa Habib Bahar. Soal ceramah provokatif, itu nggak bisa juga serta merta diterima oleh akal sehat. Karena ceramahnya itu adalah bentuk kebebasan dalam berpendapat dan dijamin UUD 1945. Ceramahnya itu ditujukan umum, tidak khusus untuk pemerintah republik Indonesia," ujar dia.

Diketahui, Habib Bahar Smith mendapatkan asimilasi sesuai Permenkum HAM Nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi saat pandemi COVID-19. Namun, selang beberapa hari, asimilasi dicabut dan Bahar dijebloskan lagi ke penjara. Bahkan, Bahar saat ini mendekam di Lapas Batu, Nusakambangan. | Sindonews

Sejumlah perempuan diamankan polisi syariah Banda Aceh karena dinilai melanggar syariat Islam dengan keluyuran bersepeda tanpa mengenakan jilbab. (Foto: Dok. Istimewa)
Banda Aceh - Para pesepeda alias goweser perempuan yang berpakaian seksi dan tidak menggunakan jilbab di Banda Aceh beberapa waktu lalu telah diamankan petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

"Sudah diamankan untuk dimintai keterangan," kata Kabag Humas Pemko Banda Aceh, Irwan, saat dikonfirmasi, Selasa (7/7).

Setelah dimintai keterangan, kata Irwan, para goweser perempuan itu pun meminta maaf atas aksi mereka.

"Mereka sudah berjanji tidak mengulangi kembali, dan buat pernyataan masing-masing tidak mengulangi lagi," ujarnya.

Selain itu dimintai keterangan, para pesepeda perempuan itu pun diberi pembinaan oleh seorang ustaz di Kantor Satpol PP dan WH. Setelahnya, barulah mereka diizinkan pulang ke rumah masing-masing.

Untuk diketahui, dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam disebutkan berpakaian sesuai syariat Islam harus menutup aurat, tidak tipis, dan tidak membungkus sehingga memperlihatkan lekuk tubuh.

Menanggapi apa yang telah terjadi itu, Ketua Umum Ikatan Sepeda Sport Indonenia (ISSI) Aceh, Darwati A Gani mengaku kecewa terhadap para perempuan goweser tersebut.

Ia mengaku menyesali mengapa para perempuan itu saat berolahraga di kawasan Aceh nekat berpenampilan seperti itu. Mereka, kata dia, tidak menghargai pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.

Darwati mengaku tidak melarang masyarakat untuk bersepeda, apalagi olahraga gowes itu sedang sangat diminati masyarakat di Indonesia khususnya Aceh. Namun, ia meminta semua pihak harus tetap menghargai aturan yang berlaku di setiap daerah.

"Olahraga memang baik untuk dilakukan, namun kearifan lokal dan aturan yang berlaku tidak boleh dilanggar. Setidaknya kalau berolahraga di Aceh tetap menggunakan pakaian sesuai dengan Syariat Islam," ujar Darwati yang juga merupakan istri dari Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf.

Selain itu, Darwati juga mengimbau kepada seluruh penggemar olahraga sepeda untuk tetap menjaga keselamatan dengan mengikuti aturan lalulintas.

"Pakaian, keamanan dan tata krama yang berlaku di Aceh harus tetap dijaga, karena setiap daerah ada aturan yang berlaku dan harus dihargai," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman memerintah polisi syariat menangkap para pesepeda perempuan yang gowes tanpa jilbab tersebut. Foto dan video para perempuan pesepeda itu--setidaknya 10 orang--beredar di media sosial berpose dengan sepeda dan kaus lengan panjang merah muda.

"Kota ini menerapkan syariat Islam, setiap tamu yang datang harus menghargai dan menaati aturan yang ada di kota ini," kata Aminullah, Senin (6/7).

Di tengah pandemi virus corona, aktivitas bersepeda mulai bergeliat. Begitu pula di Banda Aceh, olahraga menggowes itu kini menjadi tren di wilayah yang mendapat julukan sebagai Kota Serambi Makkah. Hampir setiap hari sejumlah warga bersepeda, terutama saat akhir pekan. | CNN

Banda Aceh – Sekelompok perempuan tidak menggunakan jilbab dan berbaju ketat membuat heboh Kota Banda Aceh hari Minggu kemarin.

Foto-foto dan video yang beredar di sosmed memperlihatkan sekitar 10 orang wanita bergowes ria keliling Kota Banda Aceh.

Menggunakan baju sexy senada berwarna pink dan tak menggunakan jilbab mengundang amarah warga kota. Di akun-akun sosmed, netizen juga ikut berkomentar dengan nada mengecam aksi tersebut.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman bereaksi keras atas kejadian tersebut. Ia meminta Satpol PP dan WH menangkap para pelaku dan digelandang ke kantor untuk diberikan pembinaan.

Kata Aminullah, aksi yang dilakukan wanita-wanita tersebut merupakan tindakan pelanggaran syariat Islam.

“Kota ini menerapkan syariat Islam, setiap tamu yang datang harus menghargai dan mentaati aturan yang ada di kota ini,” kata Aminullah, Senin (6/7/2020).

“Satpol PP dan WH Cari keberadaan mereka, panggil dan lakukan pembinaan,” tegas Aminullah.

Menurut Wali Kota, siapapun yang berada di wilayah Banda Aceh diminta menghargai nilai-nilai syariat yang berlaku. Meskipun tamu dari kalangan non muslim, mereka harus bisa menghargai norma-norma yang ada di Aceh.[]

Lhokseumawe - Untuk menumbuhkan kesadaran dan patuhi aturan dijalan raya,  kini petugas Polantas Polres Lhokseumawe menggunakan trik baru dengan menyuguhkan tontonan video kasus pengguna helm yang selamat dari laka lantas fatal.

Pasca kegiatan razia rutin,  kini para petugas Polantas Polres Lhokseumawe mulai kerap menyajikan layar tancap agar para pelanggar lalu lintas menyaksikan video nyata kasus pengguna helm yang selamat dari laka lantas yang fatal. 

Hal itu diungkapkan Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto melalui Kasat Lantas AKP Radhika Angga Rista diruang kerjanya di mapolres setempat,  Senin (6/7), terkait menurunnya kesadaran pengendera kendaraan bermotor dijalan raya. 

Kasat mengatakan dalam beberapa kali kegiatan razia yang digelar di berbagai tempat, ternyata masih banyak warga yang terjaring lantaran menjadi pelanggar lalu lintas.  Sebagian besarnya adalah pelanggar lalu lintas yang tidak menggunakan helm dan sebagian lainnya tidak membawa kelengkapan surat kendaraannya. 

Mengingat situasi dan kondisi dilapangan dapat dinilai setiap kali digelarnya razia ternyata tidak mengalami perubahan dan malah jumlah pelanggar lalu lintas semakin meningkat drastis.  

Maka pihaknya pun mencoba menggunakan trik baru dengan cara menyajikan layar tancap yang menyayangkan video nyata kasus pengguna helm yang selamat dalam laka lantas yang fatal.  

Maka setiap para pelanggar lalu lintas yang terjaring dalam razia diminta menonton langsung video tersebut agar bisa menjadi pelajaran dan peringatan.
Sehingga mereka sama sekali tidak menganggap remeh aturan berlalu lintas terutama bagi pengendara kendaraan roda dua wajib menggunakan helm. 

Karena hal paling utama dalam menggunakan helm bukan semata-mata untuk lolos dari razia, tapi demi keselamatan jiwanya dijalan raya.  

Kasar menjelaskan dengan trik baru itu, bertujuan agar tayangan video tadi bisa membekas dalam ingatan para pelanggar lalu lintas tentang bahayanya bila tidak menggunakan helm dijalan raya.  

Apalagi angka kematian manusia paling tinggi di dunia itu terjadi pada kasus laka lantas dan setiap harinya selalu saja ada korban tabrakan yang meninggal dijalan raya. 

“Kalau hanya sekedar tilang, mereka bisa membayarnya tapi tidak memberikan efek jera dan tetap saja ada pelanggar lalu lintas yang terjaring razia. Makanya kita coba trik baru dengan meminta pelanggar lalu lintas menonton video pemakai helm yang selamat dalam kecelakaan berat, “ ujarnya. 

Kasat menyebutkan untuk pertama kalinya,  trik baru ini telah diterapkan dalam setiap kegiatan razia dijalan raya. 

Namun bila hal itu juga membuat perubahan lebih baik,  maka pihaknya masih memiliki alternatif terakhir untuk memberikan efek jera kepada pelanggar lalu lintas.  

Pada kesempatan itu, sekira pukul 11.30Wib, petugas Polantas menggelar kegiatan razia di Jembatan Cunda Jalan Merdeka Kec. Banda Sakti dan menjaring puluhan kendaraan roda dua yang melanggar aturan lalu lintas.  

Seluruh pelanggar lalu lintas pun disuguhi tontonan video nyata ketika seorang pengguna helm yang selamat dari kasus laka lantas fatal. 

Hampir sebagian besar pelanggar lalu lintas tampak tegang ketika menyaksikan video satu unit truk melindas pengendara kendaraan roda dua.  Namun beruntungnya ketika kepala korban dilindas ban truk ternyata masih selamat karena menggunakan helm. 

Kasat berharap masyarakat Kota Lhokseumawe mematuhi aturan berlalu lintas dengan membawa kelengakapan surat kendaraan dan wajib menggunakan helm muka belakang. (ZN)

Banda Aceh - Sekelompok klub pesepeda perempuan tak mengenakan hijab dan berbaju ketat, sontak membuat heboh pengguna sosial media di Banda Aceh.

Ragam foto dan video beredar di sosmed, sekitar 10 wanita bergowes ria mengelilingi Kota Banda Aceh dengan pakaian dinilai kurang sopan.

Sekelompok perempuan itu diketahui mulai heboh sejak Minggu (5/7) kemarin, mereka menjadi sorotan lantara berbaju seksi warna pink tanpa mengenakan penutup kepala.

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman sudah mendapat laporan itu. Dia membenarkan adanya kelompok sepeda perempuan yang gowes di sekitar kotanya.

Aminullah kemudian langsung meminta petugas Satpol PP/WH untuk mencari dan mengamankan para perempuan itu karena dinilai melanggar syariat Islam.

“Kota ini menerapkan syariat Islam, setiap tamu yang datang harus menghargai dan mentaati aturan yang ada di kota ini,” kata Aminullah, Senin (6/7).

Aminullah menyebutkan, Satpol PP dan WH harus menangkap para pelaku dan membawa mereka ke kantor untuk diberikan pembinaan. Menurutnya, aksi yang dilakukan wanita tersebut merupakan tindakan pelanggaran syariat Islam.

“Satpol PP dan WH cari keberadaan mereka, panggil dan lakukan pembinaan,” tegas Aminullah.

Aminullah mengimbau, bagi siapa pun yang berada di wilayahnya diminta untuk menghargai nilai-nilai syariat yang berlaku. Meskipun tamu dari kalangan non muslim, mereka harus bisa menghargai norma-norma yang ada di Aceh.

Dari foto yang beredar di media sosial, sekelompok pesepeda perempuan itu terlihat berpose di Pantai Ulee Lheue. | Kumparan

Banda Aceh - Seorang kakek di Aceh Utara, Aceh berinisial MA (60) ditangkap karena menjual ganja. MA mengaku nekat menjual barang haram tersebut untuk biaya berobat penyakit jantung yang dideritanya.

"Tersangka ini punya penyakit jantung kronis, istri tersangka juga membenarkan hal tersebut," kata Kasatres Narkoba Polres Aceh Utara AKP M Daud, Minggu (5/7/2020).

MA ditangkap personel Satres Narkoba Polres Aceh Utara di rumahnya di Kecamatan Seunoddon, Aceh Utara pada Rabu (1/7) siang. Dari kamar tidurnya, polisi menemukan bungkusan ganja seberat 2,8 kilogram.

"Dari hasil pemeriksaan MA mengaku nekat menjual ganja yang keuntungannya dipakai untuk berobat," jelas Daud.

Menurut Daud, tersangka MA sudah tidak sanggup berdiri akibat usia dan penyakit yang dideritanya. Polisi tetap menahan MA untuk proses penyelidikan.

"Tersangka sudah ditahan di ruangan khusus dipisahkan dengan tahanan lainnya untuk memudahkan pengawasan terhadap kondisi kesehatannya," ujarnya.

Dalam pemeriksaan, MA mengaku memperoleh ganja dari seorang warga Lhokseumawe berinisial Z (35). Pelaku lalu membekuk Z di rumah pada Kamis (2/7) sekitar pukul 05.00 WIB.

Z sempat berusaha kabur saat polisi menggerebek rumahnya. Namun dapat ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Utara untuk menjalani pemeriksaan.

"Tersangka MA mengaku memperoleh ganja yang dijualnya itu dari Z, sehingga langsung ditindak lanjuti dengan mendatangi tempat tinggalnya," ujarnya.

"Dari tersangka Z diamankan barang bukti berupa sebatang ganja di dalam pot dan juga seperangkat alat hisap sabu di kamar rumahnya," jelas Daud. | Detik.com

BANDA ACEH – Apartur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial Aceh menggelar donor darah massal tahap II yang digelar di halaman parkir dinas tersebut, Jumat (2/7/2020). Aksi donor darah massal tersebut berhasil mengumpulkan 44 kantong kantong. Sebelumnya, aksi donor darah massal oleh ASN Dinas Sosial Aceh berlangsung di PMI Banda Aceh.

Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM mengatakan, ASN Dinas Sosial Aceh menggelar aksi donor darah tersebut bertujuan untuk mengantisipasi krisis darah di PMI Banda Aceh, untuk kebutuhan darah di rumah sakit yang ada di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar.

Alhudri berharap, seluruh pegawainya terutama para pejabat eselon III dan IV untuk senantiasa menjadi pendonor aktif yang sukarela.

“Donor darah ini selain untuk membantu saudara kita yang membutuhkan darah, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan. Selain itu juga bernilai ibadah.” Katanya.

Untuk itu, katanya, sebagai bentuk antisipasi krisis darah Aceh, Pemerintah Aceh memotivasi ASN baik yang ada di Provinsi Aceh, maupun yang ada di kabupaten/kota untuk menjadi pendonor yang suka rela.

“Karena itulah, Bapak Plt Gubernur Aceh menjanjikan umrah bagi mereka yang aktif donor darah,” tuturnya.

Sementara itu Sekretaris PMI Kota Banda Aceh Didi Agustinus mengatakan, kebutuhan darah di Aceh cukup tinggi terutama untuk kebutuhan darah penderita thalassemia. Menurut dia, untuk mencukupi kebutuhan darah tersebut mestinya harus ada 300 kantong darah per hari yang masuk ke PMI, atau 2 persen dari jumlah penduduk.

Semenjak adanya gerakan aksi donor darah massal oleh ASN di Provinsi Aceh, menurut Agustinus cukup membantu kebutuhan darah di Banda Aceh dan Aceh Besar.

“Semenjak adanya gerakan donor darah massal oleh ASN di Aceh, sehari dapat mencapai 100 sampai 150 kantong. Tentunya ini sangat membantu kebutuhan darah di Aceh. Kita sangat berterimakasih,” katanya.

Jika dibandingkan dengan sebelum adanya aksi donor darah massal oleh ASN di Aceh, darah yang masuk ke PMI cenderung relatif, dan pihaknya harus jemput bola, seperti ke sekolah-sekolah dan kampus.

“Kalau dulu juga ada yang sampai 150 kantong namun relatif, karena kita harus jemput bola,” katanya.[]

Briptu Yuni Lestari personel Polresta Banda Aceh yang akan berangkat ke Afrika Tengah bertugas sebagai pasukan perdamaian. (ANTARA/HO)
Banda Aceh - Polisi wanita Briptu Yuni Lestari, personel Polresta Banda Aceh akan bertolak ke Afrika Tengah guna mengemban amanah sebagai pasukan perdamaian di negara tersebut.

“Briptu Yuni Lestari sudah berdinas di Polresta Banda Aceh sejak tahun 2015. Selama berdinas dirinya juga berkelakuan baik dan rajin, selain itu Yuni juga aktif berbahasa Inggris dan pasif berbahasa Prancis karena pernah mengikuti pelatihan di Institut Francis Indonesia (IFI) Jakarta Selatan," kata Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto di Banda Aceh, Sabtu.

Pernyataan itu disampaikan di sela-sela melepas keberangkatan salah satu anggota polisi wanita yang akan bertugas sebagai pasukan perdamaian ke Afrika Tengah.

Ia menjelaskan Briptu Yuni Lestari mendapatkan misi United Nations Multidimensional Integrated Stabilization mission in the Central African Republic (MINUSCA)

Ia mengatakan Yuni selama ini bertugas di unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banda Aceh.

Kapolresta mengatakan selama bertugas di Afrika Tengah, Briptu Yuni Lestari ditunjuk sebagai pasukan taktis yang nantinya akan bergabung bersama polisi lainnya serta pasukan PBB selama 12 bulan.

Ia mengatakan, sebelum pelepasan yang akan dilaksanakan di Mabes Polri, Yuni akan melaksanakan pra operasi terlebih dahulu atau karantina di Jakarta baru setelah itu bergerak ke Afrika Tengah dalam tahun 2020 dengan mempertimbangkan kondisi COVID-19.

"Saya berharap Briptu Yuni Lestari dapat bertugas disana dengan baik dan membawa serta menjaga nama baik Polda Aceh khususnya Polresta Banda Aceh saat bertugas," katanya.

Selain itu, Briptu Yuni Lestari mengatakan anggota polisi yang mengikuti seleksi dari Polda Aceh ada sebanyak 15 orang dan dari seluruh Indonesia mencapai 1.500 anggota polisi. | ANTARA


Medan - Kepala Rumah Tahanan ( Ka Rutan) Klas 1 Tanjung Gusta Medan Theo Andrianus mengancam wartawan dapat dipidana bila memberitakan dugaan aksi 'pemerasan' yang dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR)  terhadap sejumlah napi. Sabtu,  4/7/20.


Ancaman disampaikan Theo sebagai jawaban konfirmasi terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh KPR terhadap sejumlah napi mulai dari angka 5 juta hingga 10 juta.

Selain ancaman pidana,  Theo juga meminta wartawan untuk membuktikan dan menjelaskan cara bawahan saat meminta uang dari napi. Dan meminta wartawan menyebutkan nama napi yang jadi korban 'pemerasan' tersebut.

Seperti diberitan sebelumnya,  sejumlah napi penghuni Rutan Klas 1 Tangjung Gusta Medan mengaku "diperas" oleh oknum pejabat Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR) jutaan rupiah dengan angka bervariasi dari setiap napi. Kamis,  2/7/20.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan,  dengan memanfaatkan jasa napi tamping berinisial K,  minggu ke dua berdinas oknum Ka. KPR langsung memanggil satu persatu napi ke ruangannya.  

Seorang napi yang berhasil di konfirmasi mengaku telah menyerahkan uang kepada oknum Ka.  KPR sebesar RP. 5.000.000, dan dalam waktu yang singkat harus menyerahkan lagi hingga 10 juta.

"Tolong Pak wartawan,  gak sanggup kami storkan uang senilai 10 juta perminggu untuk Ka. KPR,  seharusnya kalau pun diminta yang wajarlah". Ujar napi asal medan tersebut.

Menurutnya,  dalam satu hari ada sekitar 50 napi yang dipanggil keruangannya  setelah ditunjuk oleh napi tamping (K) yang dipercayakan oleh oknum Ka. KPR dan harus menyetor uang pada hari itu juga tanpa pertimbangan apapun.  

" Pokoknya kalau setiap minggu 10 juta,   mati kami didalam, dari mana kami mau ambil uang ". Keluhnya sambil meminta untuk dipublikasi ke Media.  

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR) Klas 1 Medan, Petrus Agustinus melalui pesan WA membenarkan ada memanggil (mengumpulkan) sejumlah napi Formen (kepala kamar) terkait program ke depan untuk kebersihan,  ketertiban dan keamanan blok hunian. 

Ditanya tentang adanya permintaan sejumlah uang dari napi yang dikumpulkan tersebut Petrus tidak membalas lagi hingga berita ini ditayangkan. (Red/isda)

2

MEDAN- Sejumlah napi penghuni Rutan Klas 1 Tangjung Gusta Medan mengaku "diperas" oleh oknum pejabat Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR) jutaan rupiah dengan angka bervariasi dari setiap napi. Kamis,  2/7/20.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan,  dengan memanfaatkan jasa napi tamping berinisial K,  minggu ke dua berdinas oknum Ka. KPR langsung memanggil satu persatu napi ke ruangannya.

Seorang napi yang berhasil di konfirmasi mengaku telah menyerahkan uang kepada oknum Ka.  KPR sebesar RP. 5.000.000, dan dalam waktu yang singkat harus menyerahkan lagi hingga 10 juta.

" Tolong Pak wartawan,  gak sanggup kami storkan uang senilai 10 juta perminggu untuk Ka. KPR,  seharusnya kalau pun diminta yang wajarlah". Ujar napi asal medan tersebut.

Menurutnya,  dalam satu hari ada sekitar 50 napi yang dipanggil keruangannya  setelah ditunjuk oleh napi tamping (K) yang dipercayakan oleh oknum Ka. KPR dan harus menyetor uang pada hari itu juga tanpa pertimbangan apapun.

" Pokoknya kalau setiap minggu 10 juta,   mati kami didalam, dari mana kami mau ambil uang ". Keluhnya sambil meminta untuk dipublikasi ke Media.

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR) Klas 1 Medan, Petrus Agustinus melalui pesan WA membenarkan ada memanggil (mengumpulkan) sejumlah napi Formen (kepala kamar) terkait program ke depan untuk kebersihan,  ketertiban dan keamanan blok hunian.

Ditanya tentang adanya permintaan sejumlah uang dari napi yang dikumpulkan tersebut Petrus tidak membalas lagi hingga berita ini ditayangkan.

Kepala Rutan Klas 1 Medan Theo  Andrianus Purba saat dikonfirmasi membantah adanya praktek pungli di rutan klas I medan dan mengatakan wartawan media ini mengarang cerita.

Tidak sampai disana saja Karutan Teo juga menggurui wartawan tentang UU Pers serta menyebarkan berita hoax dengan mengancam akan mempidanakan wartawan media ini.

" Terima kasih manakala anda berkenan membantu kami memperbaiki institusi ini, saya baru 2 minggu bertugas disini dan saya harap jelas data dan faktanya,jangan ngarang indah,pedomani kaidah jurnalistik bro,ada UU Pers ,bisa dipidana,lakukan tugas anda sebagai kontrol sosial yang profesional kumpulkan bahan dan cek fakta, dan konfirmasi ke narasumber yang kredibel, jangan asal posting berita hoax ', tulis karutan tanjung gusta melalui pesan Whatapsnya yang dikirim pada Jumat (3/7/2020).

Dalam pesan WhatApsnya Mantan kalapas tebing tinggi ini juga melayangkan pertanyaan layaknya sedang menginterogasi pelaku kejahatan kepada wartawan apa pernah berkunjung ke rutan medan untuk untuk pulbaket dan bukti pungli yang dituding kepada oknum bawahannya.

" Anda pernah pernahkah berkunjung ke rutan medan untuk pulbaket? adakah kwitansi atau bukti alid yang bisa menjadi bahan saya untuk menindak tegas oknum petugas saya? siapa nama korbannya? bagaimana cara meminta uangnya? dimana dan bagaimana cara penyerahannya?tolong dijawab ?" tulis teo kepada wartawan.

Merasa informasi yang diterima wartawan ini memiliki bukti dan narasumber yang jelas menjawab dengan tegas mempersilahkan karutan mempidanakannya.

" Silahkan ja dipidanakan pak,soal bagaimana cara minta uang tanyakan saja sama bawahan bapak KPR ,dibawa kemanapun saya pertanggungjawabkan berita saya buat, lucu ,KPR yang memeras emosi ke saya ", jawab wartawan media ini kepada karutan teo melalui pesan WhatAps.(Isda)

Menjadi seorang pelajar memang dituntut untuk selalu giat belajar. Namun berbeda dengan pelajar berikut ini. Bukannya belajar malah melakukan hal terlarang.

Pasangan pelajar SMA ini tertangkap tengah indehoy di sebuah hotel pada siang hari. Parahnya, orang yang menggerebek mereka adalah ayah dari remaja wanita tersebut. Kisah ini belakangan cukup viral dan menyita perhatian masyarakat luas.

Melansir dari akun Instagram camerapenjurunews, Jumat (3/7/2020), simak ulasannya berikut ini.


Digerebek Saat Indehoy

Sepasang pelajar SMA tertangkap basah sedang berada di sebuah kamar hotel. Sinar matahari yang masih begitu cerah yak menyurutkan niat pasangan tersebut untuk indehoy.

"Sepasang remaja kedapatan tengah indehoy di sebuah kamar hotel pada siang hari," seperti yang tertulis dalam keterangan video.

Tertangkap Basah Oleh Sang Ayah

Saat tertangkap, kedua remaja SMA ini bahkan masih mengenakan seragam sekolahnya. Mirisnya, orang yang menggerebek mereka merupakan ayah dari remaja wanita SMA tersebut.

"Kedua remaja tersebut masih mengenakan seragam SMA. Mirisnya, yang menggerebek tersebut adalah ayah kandung si remaja perempuan," tulisnya.

Tak Berkutik dan Diam Saja
Telah tertangkap basah berada di kamar hotel, pasangan remaja ini tak bisa berkutik lagi. Terlebih yang menggerebek mereka adalah ayah kandung si wanita.

Pelajar wanita ini terlihat hanya bisa menunduk dan tidak mengatakan sepatah kata apapun. Sementara itu, pelajar laki-laki terlihat memperbaiki penampilannya mulai dari seragam hingga sepatu.

Kekecewaan Sang Ayah
Tak bisa memungkiri, perasaan sang ayah saat melihat putrinya berbuat seperti itu tentu merasa kecewa. Tak heran, beliau memarahi sang anak meski tetap dengan suara lembut.

"Bapak sudah banyak ini itu, kamu bapak rawat bapak urus kok ternyata mainnya ke hotel," kata sang ayah dalam video dengan menggunakan Bahasa Jawa.

Percuma Disuruh Salat
Sang ayah tentu tidak menyangka sama sekali. Apalagi diketahui sang ayah kerap kali mengingatkan dan menyuruh anaknya untuk salat.


"Masya Allah percuma kamu bapak suruh salat ternyata seperti ini," sambungnya.

Mukena Dibakar

Tak berbeda jauh, pria yang mengambil video tersebut juga merasakan perasaan kecewa sang ayah. Bahkan, pria ini menyuruh membakar mukena pelajar wanita tersebut.

"mukenanya bakar saja," ujarnya di balik kamera.

Memanggil Lurah Desa
Saat dibalut amarah, pria yang mengambil video bertanya asal dari pelajar pria ini. Bukan tanpa alasan, mereka ingin memanggil lurah desa pria tersebut.

"Orang Parakan (Temanggung) ini. Panggil aja lurahnya, lurahnya Pak Yono kan. Panggil aja ke sini," kata pria yang mengambil video.

Respon Sang Ayah

Mendengar hal itu, sang ayah justru memberikan respon yang berbeda. Ayah pelajar wanita ini ingin nanti saja mereka bertemu dengan lurah desa tempat remaja pria itu tinggal.

"Nanti saja kita ke sana," responnya menanggapi. | Merdeka.com

Blok migas baru di Aceh. Dok. BPMA
Banda Aceh - Aceh berpeluang mendapat sumber baru minyak dan gas (Migas) dari Blok Singkil dan Blok Meulaboh di perairan pantai barat-selatan Aceh. Kabar ini berdasarkan hasil dari Joint Study Assesstment (JSA) yang dilakukan Perusahaan migas asal Singapura, Conrad Petroleum bersama Universitas Pembangunan Nasional Veteran, dan Frontier Point Ltd bersama Universitas Trisakti. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Teuku Mohamad Faisal melalui Kepala Divisi Eksplorasi dan Eksploitasi, Ibnu Hafizh, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2020).

“Informasi ini dipaparkan dalam presentasi akhir studi bersama di Wilayah Kewenangan Aceh untuk Offshore South West Aceh (OSWA) Blok Singkil oleh Conrad Petroleum dan North West Aceh (ONWA) Blok Meulaboh oleh Frointier Point Ltd melalui video conference pada minggu lalu di hadapan Tim Penawaran Wilayah Kerja (WK) Migas Aceh,” ujar Ibnu Hafizh.

Dijelaskan, dalam presentasi tersebut Conrad Petroleum Ltd dan Frontier Point Ltd berminat melanjutkan hasil studi bersama ke penawaran langsung untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di area itu. Conrad Petroleum Ltd dan Frontier Point Ltd diminta segera menyampaikan hasil studi dan keputusan atas tindak lanjut joint study tersebut kepada Direktur Jenderal Migas EDSM c/q Tim Penawaran WK Migas Aceh paling lambat selama 14 (empat belas) hari kerja sejak kegiatan presentasi dilakukan pada 26 Juni 2020 lalu.

"Pelaksanaan studi bersama dinyatakan telah selesai baik Conrad Petroleum Ltd maupun Frontier Point Ltd dan telah disampaikan pada presentasi akhir studi bersama mereka kepada Tim Penawaran Migas Aceh yang terdiri dari Pemerintah Pusat diwakili oleh Ditjen Migas, Pemerintah Aceh, BPMA dan Civitas Akademik," jelas Ibnu Hafizh.

Total potensi di Blok Singkil dengan asumsi P50 adalah sebesar 296 miliar kaki kubik gas (BCF). Sedangkan Blok Meulaboh memiliki potensi Minyak Bumi dengan asumsi P50 sebesar 192 juta barel minyak (MMBO) dan potensi gas dengan asumsi yang sama sebesar 1,1 triliun kaki kubik gas (TCF) yang ditangani oleh Frontier Point Ltd.

Kemudian potensi hidrokarbon diyakini berada pada Wilayah Kerja Offshore South West Aceh (Blok Singkil) dengan luas area kerja sebesar 8.200 km persegi dan Offshore North West Aceh (Blok Meulaboh) seluas area 9.200 km persegi, dengan risiko geologi rata - rata moderate to high risk khususnya di keberadaan source rock.

Hafizh mengatakan, rencana eksplorasi dan eksploitasi di kedua blok tersebut, merupakan bukti bahwa industri hulu migas di Aceh semakin menunjukkan tren positif dimana minat dari perusahaan-perusahaan migas baik dari dalam maupun luar negeri cukup tinggi untuk berinvestasi di Aceh. [kumparan.com/acehkini.com]

Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu pemberian bantuan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN. Adalah konsumen dengan daya 450 VA dan 900 VA yang berhak mendapatkan subsidi keringanan hingga bulan September 2020.

Perpanjangan program subsidi tagihan listrik ini merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu dan rentan dalam menghadapi masa pendemi COVID-19.

Dilansir dari situs resmi PLN, tujuan dari pemberian stimulus tersebut adalah meringankan beban kelompok masyarakat yang paling terdampak akibat kelesuan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Adanya kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pandemi global COVID-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian.

“Secara sistem, perpanjangan tersebut dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pelaksanaan stimulus yang pertama,” Ujar Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, Bob Saril.

Mengingat program ini sifatnya perpanjangan, PLN optimis untuk penagihan bulan Juli sampai dengan September tidak akan mengalami kendala, baik dari sisi waktu penyiapan maupun teknis pelaksanaan.

“Kami pastikan tepat waktu dan tepat sasaran,sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial,” ungkap Bob.

Seperti diketahui program ini memberikan biaya listrik gratis kepada pelanggan listrik kategori daya 450 VA dan diskon 50 persen kepada pelanggan kategori daya 900 VA bersubsidi yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.

Bagi pelanggan pascabayar, bantuan ini akan langsung masuk dalam tagihan masing-masing pelanggan, sementara untuk pelanggan pra-bayar atau yang menggunakan sistem token, besaran bantuan diperhitungkan berdasarkan rata-rata jumlah pemakaian pelanggan tertinggi antara bulan Januari hingga Maret 2020.

Dengan adanya tambahan program stimulus COVID-19 di bidang kelistrikan, sampai dengan saat ini sudah ada 4 jenis golongan pelanggan listrik yang mendapatkan keringanan, baik berupa pembebasan tagihan maupun pemberian diskon.

Berikut ini daftar golongan pelanggan yang mendapatkan keringanan dan durasi waktunya:

NO. JENIS PELANGGAN JENIS KERINGANAN/STIMULUS JANGKA WAKTU STIMULUS
1. Rumah Tangga 450 VA Pembebasan tagihan/token Gratis April s.d September 2020
2. Rumah Tangga 900 VA Bersubsidi Diskon 50% tagihan/token listrik April s.d September 2020
3. Bisnis Kecil 450 VA Pembebasan tagihan Mei s.d Oktober 2020
4. Industri Kecil 450 VA Pembebasan tagihan Mei s.d Oktober 2020

Dari sisi jumlah penerima stimulus COVID-19, pelanggan Rumah Tangga 450VA adalah sebanyak 24 juta sedangkan pelanggan 900VA Bersubsidi sebanyak 7,6 juta pelanggan. Sementara jumlah pelanggan Bisnis Kecil (B1) dan Industri Kecil (I1) sebanyak kurang lebih 500 ribu pelanggan. | Viva

Foto: Hakim Apri Yanti. (Dok Istimewa)
Jakarta - Faisal Nur dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Idi, Aceh, karena mengontrol narkoba dari Malaysia ke Aceh. Adalah Apri Yanti, hakim yang jadi ketua majelis saat memvonis mati Faisal akibat mengontrol peredaran narkoba dari balik penjara LP Pekanbaru.

Berdasarkan catatan detikcom, Rabu (1/7/2020), Faisal dijatuhi hukuman mati oleh majelis yang diketuai Apri Yanti. Sehari-hari, Apri merupakan orang nomor 1 di PN Idi. Apri dilantik sebagai Ketua PN Idi pada 17 Mei 2019.

Ibu tiga anak itu lulus tes calon hakim pada 2002 dan ditempatkan tugas pertama kali di Bireuen. Apri resmi memegang palu di PN Sigli sejak 2005. Setelah itu, dia dipindahtugaskan ke Jantho, Lhokseumawe dan Wakil Ketua PN Idi sejak 2018.

Kala masih duduk bangku SMA, Apri pernah menyumbangkan medali emas untuk kontingen Kota Banda Aceh pada Porda di Meulaboh tahun 1996. Ia juga pernah menjadi peserta Pra-PON.

Dalam menghukum mati Faisal, Apri dibantu anggota majelis Khalid dan Zaki Anwar.

Sebagaimana diketahui, Faisal merupakan penghuni Blok C Kamar 10C LP Pekanbaru. Ia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara di kasus narkoba pada 2015.

Namun, hal itu tidak membuat Faisal gentar mengontrol peredaran narkoba internasional. Pada pertengahan 2019, Faisal mengkoordinasi jejaringnya untuk menyelundupkan sabu 20 kg dari Malaysia.

Pengiriman melalui perjalanan laut dan dilakukan secara estafet. Komplotan ini diamankan saat diendus tim BNN di Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Anggota mafia sabu ini kemudian diadili secara terpisah, termasuk Faisal.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati," ujar majelis yang diketuai Apri Yanti dengan anggota Khalid dan Zaki Anwar pada 17 Juni 2020. | Detik.com

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara menggelar acara syukuran sederhana dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-74 di Aula Tri Brata Mapolres setempat, Rabu (1/7/2020), acara ini dilaksanakan usai Upacara dan Syukuran virtual di Aula Gedung Utama Mapolres.

Acara syukuran yang digelar diikuti para pejabat utama Polres Aceh Utara, perwakilan Bhayangkari, sejumlah anak yatim dan purnawirawan Polri.

Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadiyanto, S.I.K dalam sambutannya mengatakan Syukuran hari Bhayangkara ke-74 adalah momentum untuk melakukan intropeksi diri atas pencapaian maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas selama ini.

"Selama kurun waktu 74 tahun, Polri telah melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dalam menjalankan amanah tersebut Polri akan senatiasa memegang terguh komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme Institusi," ujar AKP Tri Hadiyanto.

Kapolres mengatakan, tantangan tugas Polri kedepan semakin kompleks dimana Polri akan dihadapkan pada kencenderungan meningkatnya kejahatan transnasional, terorisme, korusi dan konflik komunal yang berpotensi mengganngu stabilitas keamanan dalam negeri,

"Disamping itu juga saat sekarang ini kita masih dilanda Pandemi COVID_19, oleh karena itu Polri dituntut untuk lebih profesional dan proporsional dalam menerapkan pendekatan baik secara preemtif, preventif maupun represif," kata Kapolres Aceh Utara.

Selain itu, Acara syukuran yang merupakan acara puncak dari rangkaian kegiatan peringatan hari Bhayangkara ke-74 di Polres Aceh Utara juga diisi dengan acara puteng tumpeng kepada personel tertua dan personel termuda.

Ditambah lagi kegiatan santunan terhadap anak yatim dan purnawan Polri serta penyerahan hadiah juara satu dan dua Polsek Terbersih.

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melaksanakan Upacara memperingati Hari Bhayangkara ke-74, pada Rabu (1/7/2020). Karena situasi pandemi Covid-19, upacara dilakukan secara virtual.

Upacara secara virtual ini dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polri dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara. Tahun ini peringatan hari Bhayangkara mengusung tema "Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Semakin Produktif".

Di Polres Aceh Utara upacara ini dipimpin oleh Kapolres AKBP Tri Hadiyanto, S.I.K. Diikuti oleh Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf, Pabung Kodim 0103/AU Mayor Cba Jumiin, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara diwakili Kasi Datun, Simon, S.H., M.H, dan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Mulyadi CH

Upacara juga diikuti Wakapolres Aceh Utara, Kabag Ops, Kabagren dan Kasat Binmas sehingga peserta yang mengikuti Upacara hanya berjumlah 10 orang saja sebagaimana aturan yang telah ditetapkan.

"Dalam amanatnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap Polri dan seluruh masyarakat tetap semangat dan gotong royong menghadapi pandemi Covid-19, bila kerjasama Polri dan masyarakat terjalin maka bisa menekan angka penularan Covid-19, Terutama dalam mendisplinkan protokol kesehatan, penyaluran bantuan sosial dan menjaga ketertiban umum.

“Mulai dari jajaran Mabes dan Polda Polres dan Polsek sampai bhabinkamtibmas di desa-desa harus ikut aktif terlibat mengajak masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan,” ucap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Kita harus terus berikhtiar dan bekerja keras untuk mengatasi permasalahan kesehatan maupun permasalahan ekonomi, keselamatan rakyat adalah yang paling utama, dan hukum tertinggi. Saya minta jajaran Polri melakukan tugas kemanusiaan tersebut secara humanis dan persuasif,” jelas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Selain itu, Peringatan Hari Bhayangkara ke-74 di Polres Aceh Utara juga dilaksanakan syukuran secara sederhana dengan mengundang sejumlah anak yatim dan purnawirawan Polri.
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.