2020

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator sosial Sosok Sport Status-Papua Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Turki Ulama USA Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

,


Aceh besar-
Guna mempererat hubungan kekeluargaan antara Babinsa dan masyarakat binaan, Bertempat di Desa Pulot Kecamatan Leupung Aceh Besar, Serda Musliadi melaksanakan silaturahmi dengan Tim Olahraga desa, Selasa (29/09/2020).

Tidak hanya melakukan pendekatan terhadap perangkat desa atau tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh penting lainya saja, tetapi para pemuda juga menjadi sasaran penting binter, dalam rangka menjalin keakraban dengan para pemuda diwilayah binaan.

Tujuan dari kegiatan tersebut untuk mempererat tali silatuhrahmi antara TNI (Babinsa) yang bertugas di kecamatan Leupung dengan pemuda setempat agar dapat terciptanya sinergitas antara TNI-RAKYAT, karena salah satu keberhasilan TNI  adalah ketika TNI Bisa Manunggal dengan Rakyat.

Babinsa juga memberikan motifasi kepada warga bahwa Didalam Tubuh yang Sehat terdapat Jiwa yang Kuat, inilah sebagai pedoman hidup dalam lingkungan keluarga dan bermasyarakat.

Lhoksukon - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kabupaten Aceh Utara, menyerahkan bantuan berupa makanan sehat kepada forum anak Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewanatara, Aceh Utara, Selasa (29/9/2020).

Pembagian paket makanan sehat tersebut turut hadir Geuchik dan aparatur gampong yang ada di Desa Blang Karieng kecamatan Nisam dan Paloh Lada Kecamatan Dewantara.

Kepala Dinsos-P3A  Kabupaten Aceh Utara Zulkarnaini MPd melalu Kasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Suryani MSM mengatakan, penyerahana makanan sehat itu dilaksanakan di Meunasah Gampong Palda yang diberikan kepada sejumlah anak yang tergabung dalam forum anak gampong dan juga Forum Aneuk Pase Aceh Utara.

"Mengingat anak-anak masih belajar di rumah, jadi kita dari Dinsos Aceh Utara berinisiatif memberikan paket makanan sehat kepada anak yang ada di Kecamatan Dewantara dan Nisam," katanya.

Suryani berharap, semoga bantuan sosial tersebut bisa bermanfaat bagi anak-anak dan membantu meringankan beban mereka yang saat ini menjalankan aktivitas pendidikan dirumah.

"Anak-anak merupakan generasi bangsa yang harus kita jaga dan lindungi dan jangan ada diskriminasi. Walaupun dalam situasi pandemi kita tetap selalu berinovasi demi Aceh Utara yang lebih baik,"tuturnya.[]


Banda Aceh - Putra mantan pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Aceh Nurdin Ismail alias Din Minimi lulus seleksi menjadi prajurit TNI Angkatan Darat (AD).

"Saya sangat bersyukur, sangat bahagia anak saya yang pertama ini bisa lulus seleksi TNI AD, ini harapan baru bagi saya," kata Din Minimi di Banda Aceh, Sabtu 26 September 2020.

Atas kelulusan putranya itu, Din Minimi menggelar acara syukuran di kediamannya kawasan Lamdom, Banda Aceh. Panglima Kodam (Pangdam) Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Hassanudin turut hadir memenuhi undangannya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19.

Putra Din Minimi yang lulus seleksi sekolah calon bintara (Secaba) PK TNI AD tahun 2020 tersebut bernama Rizki Maulana, yakni kelahiran 12 Oktober 2002, anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Din Minimi dan Herlinawati. Rizki telah berada di Rindam Iskandar Muda di Mata Ie Aceh Besar untuk persiapan pendidikan.

Din Minimi merupakan warga Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Aceh Timur. Dia tercatat sebagai mantan pimpinan KKB di Aceh Timur, yang 28 Desember 2015 lalu menyerahkan diri setelah berdialog dengan Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, pada masa itu.

Ia menjelaskan, perjuangan putranya lulus seleksi TNI AD tidak lepas dari peran Sutiyoso dan Danrem 011/Lilawangsa masa itu Mayjen TNI A Daniel Chardin, yang membuka wawasannya tentang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada 2013, kata Din, dirinya masih bergeriliya di hutan Aceh Timur dan Aceh Utara. Ia mendapat kesempatan berbicara melalui sambungan selular dengan Danrem 011 Lilawangsa Daniel Chardin, yang kini menjabat sebagai Wadanpussenif Kodiklatad.

Dalam pembicaraan itu, lanjut Din, Danrem 011 Lilawangsa tersebut meminta agar putra pertamanya tersebut menjadi abdi negara, baik sebagai personel Polri atau prajurit TNI.

"Itu disampaikan Pak Daniel saat saya masih di gunung melalui telefon. Bahkan sampai beliau (Daniel, red) juga datang ke rumah saya," kata Din.

Waktu itu, Rizki Maulana masih duduk di bangku kelas dua MTsN Julok Aceh Timur. Kemudian, kata Din, pasca dia dan 120 anggota menyerah, dirinya langsung mempersiapkan putranya itu untuk menjadi seorang abdi negara.

"Dia sendiri (Rizki, red) yang memilih ingin masuk TNI, saya hanya memberi pilihan kepada dia," kata Din.

"Sejak turun gunung itu saya langsung membina dia, mulai dari latihan fisik, kesehatan, mental, ideologinya, saya ajari dia supaya dalam NKRI. Dibantu juga sama teman-teman Koramil," kata Din, lagi.

Selain itu, kata Din, Pangdam IM Mayor Jenderal TNI Hassanudin juga pernah mengarahkan kepada dirinya agar anaknya benar-benar dipersiapkan sebaik mungkin, dengan harapan dapat lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2020.

"Kata Panglima waktu itu, apabila anak saya dipersiapkan dengan baik, semua persyaratannya baik, bagus, pasti akan lulus," katanya.

"Kelulusan anak saya ini harapan baru bagi saya, apalagi Panglima mengarahkan anak saya ke arah jalan yang tepat. Anak saya sudah saya serahkan untuk mengabdi kepada negara," tutur Din.

Pangdam IM Mayor Jenderal TNI Hassanudin mengatakan bahwa Din Minimi telah mempersiapkan putranya itu dengan baik, sehingga berhasil lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2020. | Tempo

,

Aceh Besar-
Dimasa pandemi covid-19 seperti saat ini selaku babinsa tetap selalu melakukan kegiatan komunikasi sosial (komsos) guna untuk menjaga tali silahturahmi agar tetap selau terjaga.

Seperti yang dillakukan oleh Babinsa Koramil 18/Ingin Jaya Kodim 0101/BS Serda Hendro Sutikno melaksanakan Komsos bersama warga binaan di Desa Cot Gud Mukim Lampreh Lamjampok Kecamtan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Kegiatan Komsos selain untuk menjaga silahtuhrahmi agar tetap terjalin keharmonisan dengan masyarakat, juga sebagai tempat bertukar informasi tentang situasi dan kondisi yang ada di wilayah binaan.

Dalam kesempatan tersebut Serda Hendro Sutikno juga menyampaikan himbauan dan mengingatkan kepada warga binaan agar selalu mengikuti  Protokol Kesehatan (Prkokes) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan cara selalu mengunakan masker pada saat berada diluar rumah serta menghindari kerumunan ataupun keramaian dengan cara menjaga jarak serta melakukan cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir setelah melakukan aktifitas apapun bentuknya.

“Himbauan tersebut bertujuan untuk menginggatkan warga agar selalu patuh dan taat pada aturan yang berlaku guna terhindar dari penularan covid-19 tersebut”, Imbuhnya.

1 ,

Banda Aceh -
Kehadiran Babinsa sebagai Pembina Desa bukan hanya memonitor serta mengawasi kondisi wilayah saja, tetapi peran Babinsa harus bisa menyatu ditengah-tengah masyarakat terutama di tengan warga desa binaannya, hal inilah yang dilakukan oleh Serda D. Ginting, Babinsa Lampulo Koramil 13/Kuta Alam, Kodim 0101/BS, saat membantu warga desa binaannya yang sedang menurunkan beras Raskin untuk warganya, bertempat di Pelabuhan Kapal Gampong Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Sabtu (26/09/2020).

Peran Babinsa yang ditugaskan di desa, salah satu fungsinya untuk membina masyarakat, selain itu juga dapat membantu para warga desa binaannya, Babinsa juga harus menjalin hubungan komunikasi serta tali silaturahmi dengan masyarakat di wilayah binaannya khususnya kepada para warganya, oleh sebab itulah Babinsa harus bisa menyatu dengan warga binaannya.

“Babinsa harus menjadi tauladan dan contoh bagi warganya, maka itu Babinsa harus cerminkan rasa kepeduliannya kepada warganya, Babinsa harus selalu hadir ditengah-tengah warga binaanya, serta siap selalu membantu tanpa pamrih” Ucap Serda D. Ginting.

Serda D.Ginting juga mengatakan, wujud dari kepedulian saya sebagai Babinsa, untuk dapat berperan andil dalam membantu para warga binaan saya, semoga dengan kehadiran saya ditengah-tengah kegiatan warga saya, dapat terciptanya rasa kebersamaan, kekompakan serta rasa kekeluargaan antara saya dengan warga masyarakat binaan saya.


Lhokseumawe -
Lima orang mahasiswa Universitas Malikussaleh asal Sumatera Barat mendeklarasikan berdirinya Persatuan Mahasiswa Tuah Sakato (Permato) Lhokseumawe, Rabu (23/9/2020). 

Kelima mahasiswa itu adalah Dion Aidil Putra (Kabupaten Padang Pariaman), Andrian Jondra (Kabupaten Lima Puluh Kota), Ikhwan Ilafi (Kota Pariaman), Riski Saputra (Kabupaten Tanah Datar), dan Ronaldo (Kota Pariaman). Organisasi ini dideklarasikan pada pukul 23.30 di Taman Riyadhah Kota Lhokseumawe.

Menurut Dion, organisasi ini didirikan bertujuan untuk menghimpun mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Lhokseumawe yang berasal dari Sumatera Barat. Tidak hanya mahasiswa rantau saja, mahasiswa yang merupakan anak dan kemanakan warga Minang  yang ada di Lhokseumawe juga bisa bergabung di lembaga ini.

“Organisasi ini dibentuk tujuannya sebagai wadah untuk mengembangkan diri para mahasiswa Sumbar yang sedang kuliah di Lhokseumawe ini,” ujar Dion.

Banyak hal yang bisa dilakukan dalam organisasi ini nantinya, baik itu terkait perkuliahan mahasiswa, ataupun masalah seni, adat dan budaya juga, lanjutnya.

Sementara itu Andrian Jondra, atau lebih dikenal dengan Aje mengatakan bahwa  kehadiran lembaga ini bisa menjadi jawaban bagi mahasiswa Sumatera Barat yang saat ini belum bergabung dengan organisasi manapun, termasuk bagi mahasiswa baru tahun 2020 ini.

Lembaga ini mengedepankan nilai-nilai filosofis yang ada pada masyarakat Sumatera Barat yakni silaturrahim dan gotong royong. Kedua nilai ini akan menjadi landasan dalam menjalan organisasi ini, pungkas Aje


Aceh Besar–
Aparat gabungan TNI-Polri melakukan kegiatan Patroli ke Desa Lagang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Jum'at (25/09/2020).

Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan penyebaran virus covid 19 yang saat ini sudah menjadi pandemi dan merata hampir di semua daerah.

Selain menghimbau, Babinsa bersama Bhabinkamtibmas juga memberikan teguran kepada salah satu warga pengunjung warkop agar menggunakan masker, juga mengingatkan kepada pengunjung lainya agar selalu mentaati peraturan pemerintah terkait Physical Distancing guna memutus mata rantai penyebaran virus covid 19.

Babinsa menyampaikan bahwa personil gabungan dari Koramil dan Polsek tak bosan-bosanya mensosialisasikan himbauan pemerintah tentang penggunaan masker saat berada diluar rumah.

“Jika mendapati warga yang keluar rumah dan tidak pakai masker, aparat gabungan TNI-Polri juga tidak segan-segan memberikan teguran,” ujarnya.

Selain itu, Babinsa juga menyampaikan agar warga menjauhi tempat-tempat keramaian,dan apabila terpaksa berkegiatan maka harus menjaga jarak serta hindari kontak langsung dengan orang lain guna memutus mata rantai penyebaran virus covid 19.

“Semoga wabah Covid 19 ini segera berakhir khususnya Didarul Imarah dan umumnya di seluruh wilayah Aceh dan Indonesia sehingga kita bisa kembali beraktifitas seperti dahulu,” pungkas salah satu Babinsa Darul Imarah.


MAKAM
itu tampak agung di bawah sebuah bangunan yang dikelilingi pagar besi sepinggang orang dewasa, terlindung sebatang pohon rindang yang tumbuh ratusan tahun lalu. Pada sudut luarnya diapit dua meriam kuno. Di depannya terdapat prasasti bertulis Makam Sultan Iskandar Muda.

Sosok pemimpin Kerajaan Aceh Darussalam periode 1607-1636 Masehi ini dikenal sebagai raja agung. Nama besar Iskandar Muda yang melegenda, menyedot para wisatawan berziarah ke makam yang berada di kompleks makam raja-raja Aceh di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah, Banda Aceh, persis di sebelah Meuligo (Pendopo) Gubernur Aceh.

“Makam ini menjadi salah satu situs wisata sejarah dan religi di Banda Aceh, sejarah besar Sultan Iskandar Muda menjadi daya tarik bagi wisatawan,” kata seorang tokoh pemuda di Banda Aceh dan penyuka sejarah Aceh, Hasnanda Putra.

Mujiburrijal, agen perjalanan wisata di Aceh menyebutkan, selain turis lokal, makam ini juga sering diziarahi pelancong Malaysia dan negara lain.

Selanjutnya >>>

1


Statusaceh -
Batu giok merupakan salah satu batu mulia yang banyak diburu untuk koleksi. Jika umumnya orang menyimpan batu giok di dalam lemari perhiasan, menguncinya, dan hanya memakai di saat-saat istimewa, di masjid ini batu giok justru terhampar luas.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Aceh memasang lantai yang terbuat dari batu giok di Masjid Agung Baitul A'la atau Masjid Agung Nagan Raya di Kompleks Perkantoran Suka Makmue. Lantai masjid yang terbuat dari batu giok itu seluas 7.000 meter persegi dan terdapat di lantai satu dan dua.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Tamarlan mengatakan pada tahap pertama jumlah batu giok yang akan dipasang seluas 800 meter persegi. "Kami harap lantai dari batu giok ini akan menampung jemaah salat sampai 13 shaf," kata Tamarlan di Suka Makmue pada Kamis, 24 September 2020.

Pemerintah mengalokasikan dana Rp 7,9 miliar untuk memasang lantai batu giok dan merehabilitasi beberapa tiang beton masjid. Tamarlan mengatakan pemasangan lantai batu giok ini ditargetkan rampung pada 2022.

Selanjutnya >>>


LHOKSEUMAWE –
Puluhan masyarakat terjaring Operasi yustisi dalam rangka pendisiplinan masyarakat untuk menggunakan masker di jalan Merdeka timur  disekitar Taman Riyadah, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selasa (22/09/ 2020) pukul 09.00 WIB.

Petugas gabungan yang terdiri dari TNI/Polri dan Satpol PP melibatkan 40 Personil dengan dukungan sarana prasana mobil patroli serta mobil public address dari satuan TNI/Polri dan Satpol PP Kota Lhokseumawe.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, S.IK, MH melalui Kabag Ops Polres Lhokseumawr Teuku Heri Hermawan SH. S.IK menyebutkan, operasi yustisi hari ini berhasil menangkap 18 warga yang tidak menggunakan masker dan selanjutnya dilakukan penindakan ditempat dengan sanksi sesuai PERWAL yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe Lhokseumawe.

“Hari ini para pelanggar dicatat identitasnya, dberikan arahan serta diberikan Sanksi sosial membacakan surat pendek Al-quran”imbuhnya.   

Kami berharap pelanggaran terhadap protokol kesehatan covid-19  semakin berkurang, disiplin penggunan masker semakin meningkat guna memutus mata rantai penyebaran virus covid-19” pungkasnya.


LHOKSEUMAWE –
Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, S.IK bersama dengan Forkopimda setempat melouching  “Tim Peucroek” Covid-19 Hunter di Mapolres Lhokseumawe, selasa (22/09/2020) sore.


Peresmian “Tim Peucroek”  yang terdiri dari gabungan TNI-Polri dan personil Satpol PP ini ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Danrem 011/ Lilawangsa Kolonel Inf Sumirating Baskoro serta pengangkatan bendera Start oleh Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, S.IK, MH yang melepas konvoi ratusan personil gabungan “Tim Peucroek”  Covid-19 Hunter.


Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, S.IK, MH kepada awak media mengatakan, sore ini kita melouching  “Tim Peucroek”  Kalau bahasa Acehnya tim kejar atau covid-19 hunter, ini adalah sebuah tim yang dibentuk gabungan antara pemerintah Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, TNI dan Polri  dalam melakukan pendesiplinan terhadap masyarakat.


“Artinya kita proaktif dan jeput bola mendesiplinan masyarakat yang masih melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19” ungkapnya.

Lanjutnya, kita ketahui bersama bahwa kedesiplinan dan kesadaran masyarakat di Kotq Lhokseumawe dan Aceh Utara masih begitu rendah, maka kita membuat suatu upaya dengan cara bertindak proaktif melakukan penertiban terhadap para pelanggar protokol kesehatan yang ada di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara ini.

Masyarakat yang ditemukan tidak mematuhi prokotokol kesehatan khususnya tidak memakai masker ada tahapan untuk melakukan tindakan disiplin kepada masyarakat dengan teguran lisan dan tertulis atau sanksi sosial, tergantung berat dan ringannya dan berapa kali melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

Sambungnya, seminggu terakhir ini kita sudah melakukan operasi yustisi yang dilaksanakan minimal satu hari dua kali, bisa dilaksanakan pagi hari, siang hari dan malam hari di ditempat berkumpulnya masyarakat banyak yang memungkinkan banyak terjadinya kluster yang baru penyebaran covid-19.

Kepada masyarakat saya minta tolong untuk mari sama-sama kita sadar dan disiplin terhadap protokol kesehatan ini, saling melindungi terutama fokus kepada pemakaian masker, jaga jarak, hindari kerumunan dan membiasakan hidup sehat serta mencuci tangan sesuai dengan prokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah.

Leading sector kegiatan ini adalah Satpol PP, kita hanya mendukung dan membantu mensupport pemerintah daerah untuk sama-sama proaktif dalam melakukan upaya pendesiplinan terhadap masyarakat.

"Jadi jika ada “Tim Peucroek”  melihat ada masyarakat yang tidak pakai masker akan dilakukan upaya tindakan ditempat”jelasnya.


Danrem 011/ Lilawangsa Kol. Inf. Sumirating Baskoro dan Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto melepas balon berspanduk Tim Pue Croek ( Covid-19 Hunter) dihalaman Mapolres Lhokseumawe. 



Lhokseumawe : Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto bersama Danrem 011/Lilawangsa Kol. Inf. Sumirating Baskoro secara resmi  melepaskan tim Peu Croek ( Covid-19 Hunter) gabungan TNI/Polri plus Satpol-PP guna menindak ditempat warga yang tidak menggunakan masker atau kumpulan massa yang acuhkan protokol kesehatan anti Covid-19 dihalaman depan mapolres setempat. 

Setelah diawali upacara bersama TNI/Polri, petugas Dinas Perhubungan dan Satpol -PP Kota Lhokseumawe, puluhan personil tim Peu Croek berbaris diatas kendaraan roda dua dan roda empat. 

Tim yang dibentuk bersama itu, secara resmi dilepas Kapolres dan Danrem yang ditandai dengan pelepasan balon udara yang bertuliskan Pue Croek dan menempel stiker khusus sebagai penanda Tim Pue Croek resmi bertugas. 

Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto mengatakan Tim Pue Croek yang dibentuk bersama ini terdiri dari unsur TNI/Polri yang memback up petugas Satpol-PP sebagai garda terdepan untuk terjun ke tengah masyarakat. 

Tim Pue Croek akan setiap saat melakukan patroli rutin ke tengah masyarakat untuk menertibkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dilapangan. 

Sehingga bila dalam patroli petugas menemukan masih ada warga yang acuh atau abaikan protokol kesehatan tentang harus menjaga jarak atau  tidak menggunakan masker. 


Teks dan foto 
Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto menempelkan stiker resmi disetiap kendaraan Tim Pue Croek ( Covid-19 Hunter) yang dilepas secara resmi dihalaman mapolres setempat, Selasa (22/9).


Maka petugas dapat langsung mengambil sikap tindak ditempat terhadap warga yang membandel dan tak patuhi protokol kesehatan. 
Berbagai sanksi akan diberikan kepada warga pelanggar sebagai efek jera agar tidak berani mengulangi pelanggaran yang sama demi mencegah penyebaran Covid-19. 

Kapolres menilai ditengah suasana pandemik Covid-19 saat ini, ternyata masih ada juga warga yang membandel dan sama sekali tidak percaya tentang bahayanya penyebaran Covid-19. 

Kapolres mengajak masyarakat Aceh Khusus Kota Lhokseumawe untuk tidak menganggap remeh kondisi pandemik yang telah menambah daftar korban terpapar Covid-19 yang meninggal. 
Sehingga masyarakat diminta sadar dan tidak terpengaruh dengan ajakan yang membantah atau menentang aturan protokol kesehatan dengan alasan yang negatif. 

“ Tim Pue Croek akan tindak ditempat setiap warga ditemukan dalam kondisi tidak pakai masker atau ditengah kumpulan massa yang tidak menjaga jarak. Langkah ini bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19,” tegasnya. 

Kapolres menjelaskan Tim Pue Croek dalam melakukan patrolinya akan memilih sasaran diberbagai tempat umum yang ada kumpulan massa seperti warung, cafe perkantoran, objek wisata dan berbagai tempat umum lainnya. (Zn)

Teks dan foto 

Wakapolres Lhokseumawe Kompol Raja Gunawan menyerahkan piagam penghargaan kepada dua personil Satuan Lalu Lintas yang berprestasi dan berdedikasi dalam bertugas, Selasa (22/9), di Gedung Serba Guna mapolres setempat.


Lhokseumawe : Dalam rangka merayakan syukuran Hut Lalulintas Bhayangkara ke 65, Selasa (22/9), sebanyak dua personil Polantas Polres Lhokseumawe menerima penghargaan atas dedikasi serta prestasi kinerjanya yang luar biasa, berlangsung di Gedung Serba Guna mapolres setempat. 

Masing-masingnya Brigadir Resky Adhitama Nasution dan Bripda Muhammad Aidil Rizki. 
Keduanya secara spontanitas menerima penghargaan dari Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto yang diserahkan langsung oleh Wakapolres Lhokseumawe Kompol Raja Gunawan.

Usai itu, sebagai tradisi syukuran Hut Bhayangkara itu ditandai dengan adegan potong nasi tumpeng yang berbentuk pyramida.

Dalam sambutannya, Wakapolres Lhokseumawe Kompol Raja Gunawan menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pencegahan Virus  Covid-19 ditengah masyarakat.

 Termasuk juga apresiasi kepada dua anggota Satuan Lantas Polres Lhokseumawe yang mendapatkan penghargaan atas dedikasi dan  prestasi  kinerjanya selama ini.

Wakapolres mengatakan sejak situasi dan kondisi pandemik Covid-19 berlangsung, tugas Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe juga ikut bekerja ekstra dalam kegiatan sosial dan olahraga. 

Maka, selain menertibkan kendaraan bermotor  dijalan raya, Polantas juga ikut dalam kegiatan operasi yustisi untuk protokol kesehatan dan pencegahan virus Corona. 

Antara lain dalam kegiatan sosial, Satlantas Polres telah banyak membagikan berbagai jenis bantuan seperti sembilan bahan pokok, uang tunai,  masker gratis kepada masyarakat miskin, kaum dhuafa dan anak yatim. 

Termasuk membantu bahan material untuk pembangunan dayah atau pesantren yang mengalami musibah kebakaran dan lainnya. 

“Terimakasih kepada semua stokholder yang bekerjasama memutuskan penyebaran Covid-19. Kita akan teruskan perjuangan sampai mata rantai penyebaran Covid-19 dapat dihilangkan. Mari utanakan protokol kesehatan untuk mencegahnya,”  ajaknya. 

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Lhokseumawe AKP Radhika Angga Rista mengatakan dua anggota Satlantas yang diberikan penghargaan karena memiliki nilai lebih dalam bekerja. 

Selama ini tepat ditengah pandemik Covid-19, keduanya rajin bekerja siang malam tanpa mengeluh soal waktu dan tempat. Sehingga kerja keras mereka patut ditiru dan diteladani oleh petugas lainnya. 

Wakapolres Lhokseumawe Kompol Ràja Gunawan bersama Kasat Lantas AKP Ridha Angga Rista menikmati tumpeng syukuran Hut Bhayangkara ke 65, Selasa (22/9), di gedung serba guna.

Kasat menyebutkan pelaksanaan syukuran tersebut perlu diselenggarakan karena sudah menjadi tradisi sekali dalam setahun. 

Namun pelaksanaannya berlangsung sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan nuansa sangat sederhana, kursi jaga jarak,  dan jumlah undangan yang terbatas. 

Sehingga dengan protokol kesehatan tentunya dapat mengurangi resiko penyebaran Covid-19, termasuk mewajibkan pemakaian masker. 

Kasat berharap seluruh masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya untuk mematuhi aturan protokol kesehatan, dengan saling  berjaga jarak dan menggunakan masker kemana pun pergi. 


Banda Aceh -
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Pemerintah Aceh cenderung tertutup soal anggaran penanganan Covid-19. Kondisi ini, menurut MaTA, menjadi indikator paling buruk selama masa pandemi Covid-19.

“Semua lapisan masyarakat mengharapkan tata kelola keuangan terkait Covid-19 harus transparan. Tapi, sampai hari ini Pemerintah terkesan sengaja menutupi, baik dana yang dikelola provinsi maupun anggaran yang ditransfer kepada 23 kabupaten/kota berdasarkan Pergub 40 Tahun 2020,” kata Koordinator MaTA, Alfian, sebagaimana dikutip dari portalsatu.com.

Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 40 Tahun 2020 dimaksud Alfian adalah tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Coronavirus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020.

Dalam Pergub itu antara lain disebutkan pemberian belanja bantuan keuangan Aceh kepada pemerintah kabupaten/kota bersifat khusus untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bersumber dari APBA tahun 2020 dengan jumlah alokasi Rp300 miliar.

Bantuan keuangan tersebut dipergunakan untuk penanganan kesehatan; ketahanan pangan; pemberdayaan dampak ekonomi; dan/atau pengaturan pergerakan orang di perbatasan Aceh bagi kabupaten/kota perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara.

Dalam salah satu siaran pers Biro Humas Setda Aceh, 18 September 2020, disebutkan bahwa Pemerintah berdasarkan Pergub No. 40 Tahun 2020 telah mentransfer dana bantuan keuangan khusus kepada 23 kabupaten dan kota di seluruh Aceh.

Akan tetapi, sejauh ini Pemerintah Provinsi Serambi Mekkah belum mempublikasikan berapa alokasi per kabupaten/kota dari total Rp300 miliar belanja bantuan keuangan bersifat khusus itu.

“Sampai hari ini khusus tentang pengelolaan dana Covid-19 Pemerintah Aceh cenderung tertutup, sehingga potensi terjadi disalahgunakan itu sangat besar. Dan ini menjadi indikator paling buruk terhadap tata kelola keuangan selama masa pandemi,” ungkap Alfian.

Koordinator MaTA itu mendesak Pemerintah Aceh segera memublikasikan secara detail anggaran pencegahan dan penanganan Covid-19, termasuk data perincian bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah ditransfer kepada 23 kabupaten/kota. | mataaceh.org


Satutusaceh -
  Salah Satu Putra Aceh Zulkhairi Al Farabi (26) asal Aceh Barat Daya (Abdya) telah mempersunting salah seorang gadis Turki yang bernama Mahmure (22) asal kota Bursa (bekas ibukota Ottoman) pada abad ke-14.

Farabi merupakan salah satu Mahasiswa Indonesia asal Aceh yang saat ini bekerja di Bursa merupakan salah satu alumni Bursa Uludağ Üniversitesi jurusan Manajemen Bisnis. Ia datang ke Turki pada 2012 dan lulus pada tahun 2018 lalu. Sedangkan Mahmure lulus dari Universitas yang sama pada jurusan Manajemen Keperawatan.

Farabi, juga merupakan salah satu Ketua Umum Ikatan Masyarakat Aceh di Turki (IKAMAT) periode 2014-2015.

Farabi bukan satu-satunya WNI yang berhasil menikahi orang asing (Turki) sebagai istri, menurut informasi sudah ada beberapa mahasiswa Indonesia yang telah pernah menikah dengan orang Turki sebelumnya.

Farabi sendiri telah melangsungkan akad nikah pada 20 maret lalu, namun dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang masuk ke Turki pada pertengahan maret, maka agenda Duğun (pesta pernikahan) baru bisa dilaksanakan pada hari ini (Senin/22-09-2020).

SELANJUTNYA>>>


Palembang -
Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) hadir sebagai penyambung (katalisator) Daerah. Berdasarkan kewenangan konstitusonal DPD RI yang diatur dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, DPD RI yang berada di Pusat Pemerintahan berinteraksi (berkomunikasi) dengan Presiden. Sedangkan di daerah lembaga ini dapat berinterkasi degan Pemerintah Daerah dan masyarakat Daerah.

Salah satu bentuk interaksi DPD RI terlihat dengan adanya rancangan revisi undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan Daerah. Selain itu, DPD RI berupaya membantu penyelesaian konflik-konflik yang dihadapi masyarakat daerah.

DPD RI mencatat bahwa salah satu persoalan yang dihadapi banyak daerah adalah konflik lahan atau sengketa pertanahan. Beberapa daerah mengalami konflik pertanahan dan umumnya belum terselesaikan dengan baik.

Catatan DPD RI terkait sengketa tanah di Kabupaten Ogan Ilir. DPD RI berharap agar Bupati Ogan Ilir dapat berkomunikasi dengan Gubernur Sumatra Selatan untuk menyelesaikan konflik lahan karena berkaitan dengan investasi dan pengembangan daerah. Lahan juga merupakan sumber ekonomi dan penghidupan bagi masyarakat daerah.

Hal ini terungkap dalam Temu Ramah Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, dengan Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Minggu (20/9/2020). Hadir juga dalam kesempatan ini Wakil Ketua II DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komite I, Fachrul Razi, serta sejumlah anggota DPD RI. Pertemuan yang bertajuk Temu Ramah ini juga dihadiri oleh empat anggota DPD RI dari Sumatera Selatan yakni; Jialyka Maharani selaku Tuan Rumah, Amaliah, Arniza Nilawati, dan Eva Susanti. Hadir juga Pimpinan Komite II dan Pimpinan Komite IV serta sejumlah anggota DPD RI. Sementara dari Pemda Kab. Ogan Ilir dihadiri oleh Ketua DPRD, unsur Forkompimda, Kepala Dinas, dan masyarakat.

Sementara Ketua Komite I, Fachrul Razi, menyoroti beberapa hal terkait persoalan konflik pertanahan yang terjadi di Sumatera Selatan. Menurut Razi, beberapa persoalan yang muncul dari aspirasi masyarakat Sumsel berkaitan dengan persoalan tata ruang, pengadaan tanah dan konflik pertanahan.  Penataan Ruang, perlunya percepatan pengesahan Rencana Tata Ruang Provinsi Sumsel yang bertujuan untuk melindungi Lahan Gambut sebagai langkah antisipasi kebakaran lahan di Sumsel khususnya di Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seharusnya lahan Gambut ditetapkan sebagai kawasan lindung yang terintegrasi dengan program restorasi gambut.

Mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Razi menyoroti persoalan pembebasan Lahan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera di Sumsel. Menurutnya, ganti rugi/kompensasi belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Sebagian masyarakat menolak tanahnya dibebaskan karena adanya tanah masyarakat yang masih dihargai 20.000/meter  Akibatnya, pembangunan jalan Tol Trans Sumatera menjadi terhambat.

Sedangkan konflik pertanahanan dalam kerangka Reforma Agraria, Razi menyoroti sengketa tanah di Kabupaten Musi Banyuasin. Dimana sengketa antara masyarakat Desa Sumber Jaya, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan PT. Hamita Utama Karsa (HUK yang telah mengolah lahan masyarakat di wilayah transmigrasi Air Tenggulang yang berada di atas lahan masyarakat Desa Sumber Jaya sejak tahun 2009.

Masyarakat memiliki bukti sah yang menjadi dasar kepemilikan lahan, yakni SK Pencadangan Tanah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 280/SK/I/1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Pemberian Pencadangan Tanah untuk Penyelenggaraan Transmigrasi seluas 10.000 hektare. Selain itu, ada juga konflik di Kabupaten Lahat yang melibatkan PT Artha Prigel yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat warga Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Konflik ini telah memakan korban jiwa, menewaskan dua orang petani dan beberapa diantaranya mengalami luka yang cukup serius. Konflik tersebut telah berlangsung lama, namun hingga kini masih belum ada penyelesaian. Masyarakat meyakini bahwa lokasi perkebunan yang diklaim milik PT Artha Prigel tersebut masih berstatus sengketa.

Dalam sambutannya, Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam, menyampaikan bahwa  wilayahnya memiliki 227 Desa, 14 Kelurahan dan 16 Kecamatan. Ilyas dalam sambutannya sangat bahagia dengan hadirnya Ketua DPD RI dan berdialog dengan masyarakat. Ilyas menjelaskan bahwa Kabupaten Ogan Ilir merupakan Kabupaten pemekaran yang berdiri selama 16 tahun sejak 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Hulu. Bupati juga menyampaikan bahwa ada Program satu Desa satu Diniyah untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul, terintegrasi dengan sekolah menengah dan sekolah dasar. Ogan Ilir menargetkan di tahun 2021 akan melahirkan 2000 penghafal alquran yang bukan dari pesantren.

Ogan Ilir juga mempunyai program ATM Beras untuk keluarga yang kurang mampu. Selain itu, Ilyas juga mempunyai program Ngobrol Bareng dengan Bupati yang diadakan setiap Jumat setelah sholat Jumat yang menghadirkan masyarakat di Rumah Dinas Bupati. Dari kegiatan obroloan rutin inilah, lahir program atau ide untuk melakukan transformasi pertanian di Ogan Ilir dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan pertanian dimana bibit dan pupuk dibantu oleh Pemerintah.

Transformasi pertanian tersebut bertujuan mengubah pola pertanian tradisional menjadi modern. Ini merupakan aspirasi dari masyarakat Ogan Ilir yang hendaknya disampaikan Ketua DPD RI dan anggota DPD RI kepada Pemerintah Pusat sebagai keinginan masyarakat Ogan Ilir.

Temu ramah ini diakhiri dengan pengukuhan Gelar kehormatan kepada Ketua DPD RI. (FRZ/Red)


LHOKSEUMAWE –
Petugas gabungan TNI/Polri dan Satpol PP kembali melaksanakan operasi yustisi pendisiplinan masyarakat untuk menggunakan masker dengan menggelar operasi yustisi di depan terminal jalan Merdeka timur Desa Mongedong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Senin (21/09/ 2020) pukul 09.00 WIB.

Operasi tersebut diawali dengan apel gabungan dengan melibatkan 45 Personil gabungan dengan dukungan sarana prasana mobil patroli serta mobil public address dari satuan TNI/Polri dan Satpol PP setempat.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, S.IK, MH melalui Kabag Ops Polres Lhokseumawr Teuku Heri Hermawan SH. S.IK menyebutkan, operasi dilakukan dengan meningkatkan patroli khususnya di lokasi keramaian seperti pasar cunda serta  dengan menggelar razia yang sifatnya Stasioner yang hari ini dilaksanakan di depan terminal Bus  Mongeudong Kota Lhokseumawe.

Dari hasil operasi Yustisi pagi ini terdapat 58 warga yang melanggar tidak menggunakan masker dari dua titik lokasi operasi yustisi dikawasan pasar pasar Cunda dan depan terminal tersebut.
Kepada pelanggar dicatat identitasnya dan langsung diberikan sanksi membacakan  Ayat pendek ( Al Quran ) serta sanksi sosial membersihkan sampah dilokasi tersebut dan selanjutnya diberikan masker oleh petugas.

“Kami menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan covid-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak serta selalu mencuci tangan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19” pungkasnya.



Krueng Geukuh: Karena dinilai beraroma korupsi, buntut aksi kompak menuntut dan menerima secara pribadi 1 pesen dari Pt. Kirana atas hasil bisnis besi tua AAF yang dilelang Pt. PIM, kini seluruh geusyik dalam barisan Forum Geusyik Dewantara akan dipanggil oleh DPRK Aceh Utara.

Seluruh geusyik di Kecamatan Dewantara yang menerima percikan uang khusus untuk kepentingannya akan dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara. 

Hal itu diungkapkan Razali  Abu ketua Komisi III bidang Aset DPRK Aceh Utara, Senin  (21/9), menyikapi tindakan geusyik yang berjuang untuk kepentingan pribadinya dan mengesampingkan kepentingan umum. 

Dikatakannya, DPRK Aceh Utara akan memanggil para  Geuchik Kecamatan Dewantara  untuk diminta klarifikasi soal  dana Rp 600 juta  yang diberikan  PT Kirana, perusahaan pemenang lelang scrap (besi tua) eks PT Asean Aceh Fertilizer  ke forum geuchik kecamatan itu. 

“Rencananya, para geuchik 15 gampong yang kabarnya menerima dana itu akan kita panggil untuk mengetahui duduk persoalan kisruh dana yang diberikan PT Kirana tersebut. Saat ini kita masih menunggu laporan dari masyarakat,” ujarnya.

 Pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan Komisi I, untuk menentukan jadwal pemanggilan perangkat desa Kecamatan Dewantara itu. 

“Mungkin pada hari esok akan saya kabarkan kembali soal jadwal pemanggilan geuchik setelah ada kesepakatan dengan komisi I,” kata politisi Partai Aceh itu. 

Razali menyebutkan, sebelum terjadi kesepakatan antara PT Kirana, Forum Geuchik Dewantara menemui komisi III, dengan tujuan meminta difasilitasi dengan perusahaan pemenang lelang itu. 

Setelah itu tidak ada kabar lagi, sampai pihaknya mengetahui dari media, telah terjadi kesepakatan antara forum geuchik dengan Kirana. 

“Kami akan turun ke 15 gampong di Dewantara untuk mempertanyakan dana yang diterima oleh geuchik, apakah dana itu untuk geuchik atau untuk masyarakat. Bisa saja mereka akan kita panggil ke dewan, jadi ada opsi yang akan kita lakukan, rencananya akhir september ini kita panggil, kita juga akan adakan pertemuan dengan Kirana,” terangnya. 

Menurut Razali, soal dana Rp 600 juta dari nilai 1 persen hasil lelang besi tua itu tidak layak diterima secara pribadi untuk Forum Geuchik Dewantara.

Seharusnya geuchik justru harus lebih mengutamakan kepentingan umum masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Karena para geusyik itu beraksi dasar atas kepentingan rakyatnya 

Razali menyarankan bagi oknum geusyik yang telah menerima dana itu, agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya semata tapi harus dikelola untuk kepentingan masyarakat secara transparan. 

 “Bagi yang telah terlanjur menerima dana itu, kami menyarankan agar diberikan ke masyarakat, buat program untuk masyarakat dan jalankan secara transparan, Bek  gara-gara peng Lhee Ribe , ka seungab ( jangan gara-gara uang 3000 sudah diam),” tutup Razali. 

Untuk diketahui, PT Kirana Saiyo Perkasa memenangkan lelang besi tua eks PT AAF di Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Saat ini perusahaan itu sedang melakukan pembersihan lokasi pabrik yang rencananya akan  diubah menjadi Iskandar Muda Industrial Area (IMIA). 

Kabarnya,  beberapa investor yang sudah sudah berkomitmen untuk melakukan investasi di IMIA di antaranya adalah PT Korina Refinery Aceh yang akan membangun Pabrik Oil Refinery dan PT Sinergi Peroksida Indonesia yang akan mengoperasikan pabrik Hidrogen Peroksida.

Terkait  tuntutan Forum Geuchik Dewantara dan Forum Pemuda Dewantara (FORPEMDA) soal bagi hibah, akhirnya disepakati 2,5 persen dari tuntutan 25 persen.

Lalu akan dibayarkan  setelah proses eksekusi selesai. Sedangkan untuk Forum Geuchik Dewantara, PT Kirana telah mengucurkan dana sebesar Rp 600 juta. Dana itu bagian dari 1 persen dana koordinasi yang disepakati oleh perusahaan itu. 

Hal itu dibenarkan oleh ketua Forum Geuchik Dewantara yakni Yusuf Beuransah dan Anwar Ali Kasem dari pihak pemenang lelang. 

Disisi lain, Koordinator LSm Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai ada unsur tindak pidana korupsi  dalam perkara dana Rp 600 juta  dan juga soal hibah 1 persen untuk kepala desa tersebut. 

Hal ini tergolong korupsi lantaran sumber dana tersebut diambil dari 1 persen hibah hasil penjualan aset negara. 

 “Karena didapatkan dari aset negara itu adalah dana publik, bukan dana untuk geuchik. Dalam tuntutan itu geuchik mewakili masyarakat. Mereka sudah digaji oleh negara, jadi tidak ada aturan yang membenarkan perbuatan terseut,” paparnya.

Menurut Alfian, penegak hukum  harus masuk ke dalam perkara itu, dengan tujuan dapat memediasi agar tidak terjadi konflik antara warga dan aparatur desa dsn  mengusut tuntas keberadaan aliran dana Rp 600 juta tersebut.

“Bila masyarakat Dewantara merasa dirugikan dalam perkara ini. Bisa melaporkan ke pihak kepolisian atau pihak berwenang lain. Karena dana itu harusnya dinikmati oleh masyarakat lingkungan, bukan oleh geuchik secara pribadi,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Forum Geusyik Dewntara Yusuf Beransyah kepada media ini menjelaskan pihaknya akan melakukan klarifikasi semuanya dengan menggelar konfrensi pers. Namun kenyataannya, sampai hari ini ternyata hanya menjadi pepesan kosong lantaran belum juga dilaksanakan  
Bahkan kini Yusuf justru tidak lagi mengangkat telepon seluler atau membalas pesan. (Zn)


Simeulue -
Bupati Simeulue Erli Hasim dan Wakil Bupati Afridawati dinyatakan positif Corona. Keduanya saat ini menjalani isolasi mandiri di Banda Aceh.

"Hasil swab Ibu Wabup keluar kemarin dan dinyatakan positif Corona. Sedangkan Pak Bupati hasilnya keluar tadi sore sekitar jam 16.00 WIB," kata juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Simeulue Ali Muhayatsah saat dimintai konfirmasi, Sabtu (19/9/2020).

Afridawati melakukan swab mandiri pada Jumat (11/9) lkarena merasa tidak enak badan serta batuk. Spesimen swab diperiksa di Balitbangkes Aceh di Aceh Besar.

Menurut Ali, Afridawati berada di Banda Aceh karena ada kegiatan partai. Setelah dinyatakan positif Corona pada Jumat (18/9), Afridawati menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Banda Aceh.

Sedangkan Erli melakukan pemeriksaan swab mandiri pada Jumat kemarin. Erli mengalami meriang serta demam sehingga berinisiatif melakukan pemeriksaan ke Laboratorium Infeksi Unsyiah di Banda Aceh.

"Sekarang kondisi Pak Bupati sehat. Beliau juga melakukan isolasi di rumahnya di Banda Aceh," jelas Ali.

Ali menyebut Erli berada di Banda Aceh karena ada kegiatan dinas. Menurutnya, Erli bukan terpapar Corona dari Afridawati.

"Pak Bupati positif Corona bukan terpapar dari Wabup," ungkapnya. | Detik.com


VIVA -
Pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales berhasil menjadi yang terdepan pada balapan MotoGP Emilia Romagna 2020, yang digelar di Sirkuit Misano, Minggu 20 September 2020. Vinales sukses mengalahkan pembalap Suzuki Ecstar, Joao Mir, yang merupakan rekan senegaranya.

Di awal balapan, Vinales mendapat tekanan dari pembalap Pramac Ducati, Jack Miller pada tikungan pertama. Namun, pembalap asal Spanyol itu berhasil mengambil alih posisi terdepan di lap pertama.

Selanjutnya, drama terjadi ketika pembalap Factory Aprilia Gresini, Aleix Espargaro, terjatuh dan menyenggol pembapal Petronas Yamaha, Franco Morbidelli di tikungan delapan lap kedua.

Satu lap kemudian rekan setim Vinales, Valentino Rossi, terjatuh di tikungan empat setelah kehilangan keseimbangan bagian depan. Pembalap Red Bull KTM, Brad Binder, yang sempat bersaing di depan, jatuh di tikungan 14 pada lap yang sama.

Pergantian posisi di depan terjadi pada lap keenam. Vinales mengalami kesalahan di tikungan empat dan kemudian disalip pembalap Pramac Ducati, Francesco Bagnaia.

Bagnaia mulai membuka keunggulan atas Vinales saat memasuki lap-11. Pembalap asal Italia itu sudah unggul hingga 1,2 detik atas Vinales.

Empat pembalap terdepan, yakni Bagnaia, Vinales, Pol Espargaro (Red Bull KTM), dan Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) saling membuka jarak dengan pembalap di posisi kelima, Joan Mir, pada lap ke-11 dengan terpaut hampir tiga detik.

Pada lap ke-17, Rossi memutuskan kembali ke garasi untuk tidak melanjutkan balapan. Sebuah hasil buruk untuk peluang Rossi dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2020.

Drama muncul di lap ke-21 ketika Bagnaia terjatuh di tikungan enam meski memiliki keunggulan cukup nyaman atas Vinales. Kondisi itu membuat Vinales unggul lebih dari empat detik atas Pol Espargaro.

Sedangkan, Joan Mir tampil luar biasa di tiga lap terakhir. Mir berhasil menyodok ke posisi tiga setelah menyalip Quartararo.

Di dua lap terakhir, Mir naik ke posisi dua usai menyalip Pol. Hasil ini membuat podium MotoGP Emilia Romagna diborong oleh pembalap asal Spanyol.

Berikut hasil lengkap balapan MotoGP Emilia Romagna, seperti dilansir Crash:

1    Maverick Viñales    SPA    Monster Yamaha (YZR-M1)
2    Joan Mir    SPA    Suzuki Ecstar (GSX-RR)
3    Pol Espargaro    SPA    Red Bull KTM Factory (RC16)
4    Fabio Quartararo    FRA    Petronas Yamaha (YZR-M1)
5    Miguel Oliveira    POR    Red Bull KTM Tech3 (RC16)
6    Takaaki Nakagami    JPN    LCR Honda (RC213V)
7    Alex Marquez    SPA    Repsol Honda (RC213V)
8    Andrea Dovizioso    ITA    Ducati Team (GP20)
9    Franco Morbidelli    ITA    Petronas Yamaha (YZR-M1)
10    Danilo Petrucci    ITA    Ducati Team (GP20)
11    Johann Zarco    FRA    Reale Avintia Ducati (GP19)
12    Alex Rins    SPA    Suzuki Ecstar (GSX-RR)
13    Bradley Smith    GBR    Factory Aprilia Gresini (RS-GP)
Gagal Finis
     Iker Lecuona    SPA    Red Bull KTM Tech3 (RC16)
     Francesco Bagnaia    ITA    Pramac Ducati (GP20)
     Valentino Rossi    ITA    Monster Yamaha (YZR-M1)
     Tito Rabat    SPA    Reale Avintia Ducati (GP19)
     Jack Miller    AUS    Pramac Ducati (GP20)
     Brad Binder    RSA    Red Bull KTM Factory (RC16)
     Aleix Espargaro    ITA    Factory Aprilia Gresini (RS-GP)

,


Aceh Besar–
Babinsa Serda Aditiya Surya Riswanto Koramil 21/Blang Bintang Kodim 0101/BS memberikan himbauan kepada warga di Gampong Bung Page Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar yang berkunjung di warung kopi untuk selalu mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) ,Jum'at (18/09/2020).

Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19), dalam hal ini Babinsa Serda Aditiya Surya Riswanto menghimbau kepada seluruh warga desa binaanya agar memperhatikan faktor kesehatan di tengah Pandemi Virus Covid-19 selain itu mereka juga menyampaikan apabila hendak keluar rumah agar selalu memakai masker dan menggunakan Hand Sanitizer guna meminimalisir penularan wabah.

Dirinya juga menyampaikan selaku aparat kewilayahan selalu siap membantu dan mendukung serta bersinergi dengan aparat lainnya melaksanakan upaya pencegahan terhadap Virus Corona ini.

Selain itu Babinsa juga memberikan himbauan serta mengawasi masyarakat yang berada disekitar Gampong Bung Page, Dalam kunjungan ini Babinsa  menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan seperti Social distancing (jaga jarak) , mencuci tangan, menggunakan masker,menghindari Kerumunan dan memberi contoh pelaksanaan protokol kesehatan yang baik dan benar.

“Kegiatan ini kita lakukan dimana banyak warga yang melaksanakan aktifitas di luar rumah, seperti  di warung kopi sebagai tempat berkumpulnya warga dan  guna mencegah penyebaran penularan Covid-19”, sebutnya.

"Masih ada di temukan masyakarat yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan misalnya tidak menggunakan masker pada saat di luar rumah", tutur Babinsa.

,


Aceh Besar –
Babinsa Serma Roby Koramil 22/Simpang Tiga Kodim 0101/BS, Melakukan kegiatan komunikasi sosialisasi di Desa Ateuk Balang Asan Kecamatan Simapang Tiga Kabupaten Aceh Besar , Jum’at (18/09/2020).

Guna membentuk kerjasama antara TNI dan masyarakat sehingga tetap terjalin baik dan dapat bertukar informasi yang mendukung tugas aparat kewilayahan yang berguna bagi masyarakat desa binaan itu sendiri.

Babinsa Serma Roby mengatakan, bahwa Desa Ateuk Balang Asan binaan dari Koramil 22/Simpang Tiga. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan utama dirinya sebagai Babinsa dalam melakukan Komunikasi dengan masyarakat.

“Pelaksanaan komunikasi sosial merupakan tugas rutin yang dilakukannya, untuk mengetahui perkembangan wilayah desa binaan, Selain itu juga sebagai sarana mempererat hubungan antara TNI dan Masyarakat,” ucapnya.

“Sudah semestinya seorang Babinsa harus selalu ada di tengah-tengah warga binaannya agar komunikasi dengan warga dapat terjalin dengan baik, sehingga berbagai perkembangan informasi yang ada di desa binaan bisa mengalir terpantau selalu. ” ujarnya.

Tak lupa babinsa mengingatkan untuk mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) ditengah warga masyarakat, guna menjaga satu sama lain dan orang terdekat kita dari virus covid-19 yang sampai saat ini belum ada vaksinya.


BANDA ACEH -
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mendukung Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) dan Unicef Aceh yang melaksanakan program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) di Aceh.

PKSAI merupakan program pemberian pelayanan bagi kesejahteraan sosial anak di Aceh secara komperehensif.

Pelaksanaan program tersebut melibatkan lintas sektor baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

"Perlindungan terhadap anak memang menjadi kewajiban kita Pemerintah Aceh dan itu tertuang dalam visi misi,"kata Nova saat menggelar pertemuan virtual dengan pihak
Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh, Kamis, (17/9/2020).

Nova mengatakan, pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak memang menjadi tugas Pemerintah Aceh. Bahkan, Pemerintah Aceh memiliki dua lembaga khusus untuk menangani permasalahan tersebut, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial Aceh.

Oleh sebab itu, Nova menyambut baik rencana Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat Aceh untuk menyelenggarakan Program Pusat
Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) dan program Psikososial Support. Ia pun siap membantu sesuai dengan ketetapan perundang-undangan agar program tersebut terselenggara dengan baik.

"Pelaksanaan PKSAI ini dapat dikonsolidasikan dengan program pemerintah lainnya di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Dinas Koperasi dan UKM. Saya fikir yang terpenting bagaimana secara politik dan good will dari saya sudah dapat, saya minta dikonsolidasikan dari hulu ke hilir" ujar Nova Iriansyah.

Sebelumnya, Direktur PKPM Muslim Zainuddin didampingi Program Manager , Mahmuddin, meminta dukungan kepada Plt Gubernur Aceh baik dalam bentuk regulasi (Pergub) maupun dukungan teknis lainnya agar sejumlah program yang telah disusun pihaknya berjalan sukses.

"Hingga saat ini sekretariat PKSAI sedang menyusun Peraturan Bupati dan peraturan Walikota untuk memperkuat keberadaan Unit Pelayanan PKSAI di Aceh,"kata Mahmuddin.


Mahmuddin mengatakan, pelaksanaan program PKSAI akan berlangsung hingga Desember 2020. Ia juga meminta dukungan pemerintah daerah agar dapat mereplikasi PKSAI di kabupaten/kota lainnya di Aceh dan berharap agar program yang sudah dirancang tetap bisa terlaksana walaupun nantinya tidak dilakukan pendampingan oleh Unicef.

Sebelumnya, pada tahun 2019 atas dukungan Unicef program PKSAI telah dilaksanakan di tiga kabupaten/kota, yakni, Lhokseumawe, Banda Aceh dan Aceh Barat.

"Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak Aceh sehingga menghasilkan generasi Aceh hebat dan bermartabat sesuai visi misi Pemerintah Aceh,"kata Mahmuddin.

"Dalam waktu dekat kita juga akan melaunching program dukungan psikososial support bagi anak korban terdampak Covid 19 di Aceh, kita minta kesedian pak PLT untuk melaunching program tersebut" ujar alumni IPB Bogor itu.

Mahmuddin berharap, dengan adanya dukungan dari Pemerintah Aceh, maka program yang disusun pihaknya itu dapat berjalan secara berkelanjutan di Aceh. Pihaknya juga siap untuk menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk mewujudkan perlindungan bagi anak Aceh dari segala bentuk kekerasan dan perampasan hak anak.

Sementara itu, Kepala Kantor Unicef Banda Aceh Andi Yoga Tama, menyampaikan, kekerasan terhadap anak merupakan kasus hukum yang acap terjadi pada anak-anak di Aceh.

Andi mengatakan, program PKSAI yang digagas pihaknya bersama PKPM Aceh merupakan upaya untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dialami anak-anak Aceh.

"PKSAI merupakan program memberikan pelayanan bagi kesejahteraan sosial anak di Aceh secara komperehensif,"kata Andi.

"Sementara ini tantangan implementasi PKSAI adalah kurangnya kordinasi layanan di tiap kabupaten, SDM, anggaran, serta data kerentanan anak yang juga belum valid sehingga perencanaan tidak maksimal,"kata Andi.[]

Teks dan foto : 
KAPOLRES Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto memberikan cinderamata berupa rencong Mas Aceh kepada mantan Wakapolres Kompol Ahzan, Kamis (17/9), dalam acara sertijab di Gedung Serba Guna Mapolres setempat.



Lhokseumawe : Karena masih dalam suasana ditengah pandemik Covid - 19, acara sertijab wakapolres Lhokseumawe kabagops, kasat narkoba dan empat kapolsek lainnya berlangsung sederhana di Gedung Serba Guna Mapolres Lhokseumawe, sesuai protokol kesehatan.

Meski terbatas jarak, seederhana sesuai protokol kesehatan cegah Covid-19, namun acara sertijab itu penuh nuansa kekeluargaan dan solidaritas antara atasan dan bawahan. 

Masing-masingnya jabatan Wakapolres Lhokseumawe lama Kompol Ahzan akan diganti Kompol Raja Gunawan, Kabag Ops Kompol Adi Sofyan, diganti Kompol Teuku Heri Hermawan, Kasat Narkoba Iptu Ferdian Chandra diganti AKP Ismail.

Kemudian, Kapolsek Banda Sakti Iptu Irwansyah diganti Iptu Arifin Ahmad, Kapolsek Syamtalira Bayu AKP Hanafiah diganti Iptu Lilisma Suryani, Kapolsek Muara Batu Iptu Tarmizi diganti Ipda Herman Syahputera dan Kapolsek Muara Satu Iptu Farid Kautsar Rahmadhani diganti Ipda Muhammad Hadimas. 

Dalam pengarahannya, Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto mengucapkan rasa terimakasihnya kepada atas kinerja tugas pejabat lama yang selama ini sudah mengukir prestasinya. 

Kapolres berharap kepada pejabat baru agar dapat bekerjasama dengan baik dan melanjutkan tugas orang lama dengan memperbanyak karya dan aktifitas yang dapat memberi manfaat dan dan membantu atasi keluhan masyarakat. 

Kasubag Humas Salman Al Farasi mengatakan acara sertijab kali ini berlangsung dengan sederhana dan berjalan lancar tanpa ada kendala atau hambatan.

Salman mengaku  acara sertijab tersebut awalnya akan dilaksanakan  pada Senin (14/9), namun sebelum tiba harinya terpaksa harus ditunda mengingat mantan Wakapolres Simelu  Kompol Raja Gunawan yang mengalami kendala perjalanan. 

Karena terjadi cuaca buruk menjadi resiko bila melakukan perjalanan kapal penyebrangan dari Pulau Simelu. Sehingga jadwal kegiatannya terpaksa diundurkan hingga terlaksana pada Kamis (17/9).(zn)



Kualasimpang –: Barisan pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam APMT (Aliansi Pemuda Melayu Tamiang) menggelar aksi damai untuk menolak tegas keberadaan organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hadir di Kab. Aceh Tamiang. 

Kegiatan yang berlangsung di lapangan Muda Sepakat Kab. Aceh Tamiang, Minggu (13/9), lalu itu juga sempat menarik perhatian publik. 

Koordinator Aksi Damai APMT Tarmizi mengatakan alasan kuat penolalan itu atas dasar masih ada rasa mencintai Indonesia secara utuh. Sehingga tidak ingin ada kelompok episentrum politik baru yang berseberangan dengan pemerintah. 

“Alasan kuat penolakan masyarakat terhadap organisasi KAMI karena kita masih mencintai Indonesia secara utuh. Kita tidak berkeinginan adanya kelompok episentrum politik baru yang bersebrangan dengan pemerintah,” ujarnya.

Disebutkannya, pada bulan Agustus lalu Aceh baru saja memperingati Hari Damai Aceh, dalam masa perdamaian yang ke 15 tahun harus dapat dijaga dan merawat nilai-nilai tersebut agar tetap bertahan lama. 


“Dalam masa pandemi wabah Covid-19 ini kami menyerukan kepada seluruh masyarakat Aceh Tamiang untuk berkerja sama dengan semua pihak dan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus,” paparnya.

Dijelaskannya kritik dan masukan bisa disampaikan oleh siapa pun kepada pemerintah sebagai bagian dari demokrasi.

“Kami mengharapkan, kritik dan masukan itu dapat memberikan dampak yang konstruktif terhadap pembangunan bangsa,” tambahnya. (Zn)


Teks dan foto :
Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto turut mendonorkan darahnya dalam kegiatan donor darah untuk Hut Laku Lintas Bhayangkara ke 65 di Pentas Lapangan Hirak Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Rabu 16/9).


Lhokseumawe :  Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto meminta masyarakat Aceh khususnya Kota Lhokseumawe agar jangan sama sekali meremehkan kondisi pandemik penyebaran virus Covid-19 yang kian mengkhawatirkan dan cara cegah paling mudah dengan membiasakan diri memakai masker dimana pun berada. 

Hal itu diungkapkannya disela kegiatannya sedang mendonorkan darah untuk memeriahkan kegiatan Hut Lalu Lintas Bhayangkara ke 65 menggelar acara donor darah di pentas Lapangan Hirak Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Rabu (16/9). 

Dikatakannya, sejauh ini situasi dan kondisi perkembangan Covid-19 kian mengkhawatirkan mengingat jumlah korban meninggal karenanya semakin bertambah. 

Buktinya selama ini tanpa diduga atau disangka-sangka corona telah menyerang orang-orang  yang terdekat dalam lingkungan sekitar secara tiba-tiba. 

Tidak hanya itu, bahkan kapolres mengaku dirinya sendiri juga tak luput menjadi korban yang ikut positif  terpapar Covid-19 hingga harus melewati masa-masa berat diisolasi mandiri. 

Kapolres merasa sangat bersyukur berkat pertolongan ALLAH S. W. T, akhirnya bisa melewati masa yang penuh resiko itu hingga sembuh kembali. 

Berdasarkan pengalaman tersebut, kapolres menjelaskan dirinya tidak pernah bosa mengingatkan masyarakat agar tidak meremehkan keadaan pandemik Covid-19. 

Sehingga bagi masyarakat yang belum terkontaminasi dengan penyakit tersebut, jangan pernah meremehkan keadaan ditengah pandemik covid-19. 

Maka masyarakat sangat perlu menjaga dan membentengi diri sendiri dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, jaga jarak setiap kali bertemu orang lain. 

Namun yang paling penting adalah masyarakat harus membiasakan diri memakai masker kemana pun pergi, untuk melindungi diri dan mencegah penularan penyakit bagi orang lain. 

Menjalani hidup dengan mentaati protokol kesehatan sudah sesuai Inpres no.6 tahun 2020 yang sudah digodok,menyusul peraturan daerah, walikota dan gubernur. 

“Tolong mari kita sama-sama sadar untuk hidup dengan protokol kesehatan. Karena virus Covid-19 itu benar-benar ada. Sampai saat ini  belum juga ditemukan vaksin atau obatnya. Mohon maaf, saya sendiri adalah saksi dan korban terpapar Covid-19. Tapi alhamdulillah saya sudah diberikan kesembuhan,” tuturnya. 

Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto kemana pun pergi selalu membagikan masker gratis kepada setiap orang yang ditemuinya, Rabu (16/9)

Disisi lain, Kapolres juga mengapresiasikan kegiatan Hut Lalu lintas Bhayangkara ke 65 yang menggelar acara sosial donor darah dan kapolres juga ikut mendonorkan darahnya. 

Sementara itu Kasat Lantas AKP Radhika Angga Rista mengatakan mengingat Blood Bank PMI sedang mengalami kekosongan kantong darah dan tersisa hanya 30 kantor darah saja.

 Maka untuk memenuhi kebutuhan kantong darah tersebut, pihaknya pun menggelar kegiatan donor darah dengan merangkul berbagai elemen, komunitas masyarakat, PNS dan TNI/Polri untuk ikut mendonor darah. 

Kasat menyebutkan pihaknya memiliki target mengumpulkan sebanyak 100 lebih kantong darah demi memenuhi kebutuhan medis masyarakat dalam perawatan rumah sakit. (Zn)


Teks dan foto : 
Manager CSR & PKBL Zuhdi selasa (15/9), menyerahkan bantuan 25 karung beras yang diterima Koordinator Aksi Cepat Tanggap (ACT) Aceh Utara Rizky Johansyah di lokasi pengungsi Balai Latihan Kerja (BLK) di Desa Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.


Lhokseumawe : Atasnama kemanusiaan sekaligus untuk meringankan beban sosial yang diderita pengungsi Rohingya di tempat penampungan Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Meunasah Mee Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, pihak PT. PIM kembali menyalurkan bantuan berupa beras. 

Hal itu diungkapkan Dirut PT. PIM Yanuar Budi Norman melalui Humas PT. PIM Nasrun, Selasa (15/9), ketika mengantarkan bantuan beras sebanyak 25 karung untuk memenuhi kebutuhan pokok Rohingya disetempat.

Nasrun mengatakan bantuan tersebut diserahkan oleh Manager CSR & PKBL Zuhdi sekira pukul 12.00 Wib, Selasa (15/9), langsung diterima oleh Koordinator Aksi Cepat Tanggap (ACT) Aceh Utara Rizky Johansyah di lokasi pengungsi Balai Latihan Kerja (BLK) di Desa Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Bantuan itu adalah bantuan untuk pengungsi gelombang kedua juga merupakan wujud kepedulian PT. PIM demi rasa   kemanusiaan, terlebih lagi Imigran gelap Rohingya juga merupakan sesama umat muslim. 

Sehingga penderitaan dan musibah yang dihadapi Rohingya bukan hanya menarik perhatian dunia, tapi juga mengundang rasa iba PT. PIM untuk rela turun tangan membantu keberlangsungan hidup Rohingya yang terusir dari negerinya. 


Dijelaskannya, sebelumnya pada gelombang pengungsi Rohingya pertama PT. PIM telah menyalurkan sebanyak 50 karung beras dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000 beserta pakaian layak pakai pada pertengahan bulan Juli 2020 lalu. 

“ Bantuan yang  diberiķan merupakan kepedulian sosial perusahaan terhadap saudara kita sesama muslim yang terusir dari negaranya.  Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk saudara kita,” tuturnya.
Nasrun berharap agar problema konflik yang dihadapi warga Rohingya dapat segera diatasi agar tercipta perdamaian di Negera Myanmar tersebut. 

Sehingga warga Rohingya yang merupakan etnis minoritas  dapat kembali ke kampung halamannya dengan damai tanpa ada kekerasan dan konflik yang tidak diinginkan terjadi. (b09)

Oleh: Wilson Lalengke

Jakarta - Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (1). Ombudsman Republik Indonesia secara struktural memiliki Kantor Pusat di tingkat nasional, dan kantor-kantor perwakilan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, lembaga ini dibentuk dengan satu tugas utama, yakni mengawasi kinerja para penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa antara lembaga pelayan publik dengan warga yang tidak puas dengan layanan publik yang diterimanya, maka menjadi tugas dan kewenangan Ombudsman untuk menyelesaikannya, baik melalui mediasi, ajudikasi, konsiliasi, maupun penetapan rekomendasi penyelesaian bagi instansi terkait (2).

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (3).

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan, usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya (4). Lebih lanjut, dalam UU No. 25 tahun 2009 tersebut juga disebutkan bahwa dalam pelayanan publik yang terkait dengan barang dan jasa, dititik-beratkan pada proses pengadaan dan penyaluran barang dan jasa oleh para penyedia layanan publik yang anggarannya dibiayai oleh APBN maupun APBD. Sementara, pelayanan administratif meliputi tindakan administratif pemerintah dan non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara (5).

Menilik betapa pentingnya pemenuhan pelayanan publik oleh pemerintah dan penyelenggara negara serta lembaga penyedia layanan publik lainnya kepada setiap warga negara dan penduduk yang ada, maka penyusunan standar minimal layanan publik sudah semestinya ditetapkan dan diterapkan di setiap item pelayanan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 menyatakan bahwa standar pelayanan minimal meliputi jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan atau diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal (6).

Ombudsman sebagai sebuah lembaga negara, sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, pada hakekatnya harus menjadi back-bone atau tulang punggung bagi rakyat Indonesia dalam memperjuangkan hak mereka mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah dan penyelenggara negara ini. Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme pengawasan yang handal melalui sebuah sistem informasi yang memungkinkan Ombudsman mengetahui segala gerak langkah pelayanan yang diberikan pelayan publik kepada masyarakat di seluruh wilayah NKRI.

Dari berbagai survey tentang kepuasan publik atas layanan publik yang disediakan pemerintah, hampir dipastikan bahwa tingkat kepuasan publik masih berkisar antara 40 hingga 50 persen populasi menyatakan puas. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan publik yang diterima masyarakat masih belum memadai. Lebih daripada itu, penyediaan layanan publik yang baik masih belum merata bagi setiap warga negara dan penduduk di negeri ini.

Pada konteks inilah sesunggunya, peran Ombudsman perlu dimaksimalkan dalam memainkan peranannya memastikan bahwa setiap warga masyarakat mendapatkan haknya, yakni menerima pelayanan yang terbaik dari pemerintah dan penyelenggara negara serta pihak lainnya yang ditugaskan oleh undang-undang. Ombudsman sudah pada tempatnya untuk bergerak lebih progresif dalam memantau, mengamati, meneliti, mengontrol, dan mengawasi setiap penyelenggara pelayanan publik. Ombudsman juga diharapkan dapat mengambil inisiatif dalam membantu masyarakat mendapatkan haknya atas layanan publik minimal yang seharusnya mereka dapatkan.

Pada sisi lain, masyarakat juga perlu menyadari bahwa mereka mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah dan penyelenggara negara. Secara internasional, hak mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah telah ditetapkan dalam Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 tahun 2005. Artinya, setiap warga negara dapat menuntut haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah pusat maupun daerah dan/atau dari setiap lembaga serta perorangan yang diberi tugas oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Sebagai pembayar pajak, setiap orang sudah sewajarnya memperjuangkan haknya mendapatkan imbal balik dari negara, yakni berupa pelayanan publik yang baik, setidaknya sesuai standar layanan publik minimal. Tanpa perjuangan yang serius, tidak jarang para pelayan publik itu justru memberikan layanan yang seadanya, yang tentu saja berakhir pada ketidak-puasan penerima layanan publik.

Ketika terjadi pengingkaran para pelayan publik atas tugasnya memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik minimal, maka setiap warga masyarakat semestinya menginformasikan pengalaman buruknya itu kepada lembaga Ombudsman. Terutama terkait dengan maladministrasi yang sering sekali dialami oleh masyarakat.

Sesuai Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017, setiap warga masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman. Ombudsman menerima laporan yang disampaikan dengan cara datang langsung, surat dan/atau surat elektronik, telepon, media sosial, dan media lainnya yang ditujukan langsung kepada Ombudsman. Ombudsman juga dapat menerima laporan yang disampaikan oleh pihak lain sebagai kuasa pelapor dalam hal pelapor tidak dapat menyampaikan laporannya secara langsung kepada Ombudsman dengan menyertakan bukti surat kuasa (7).

Sebagai panduan dalam menelaah ada-tidaknya unsur maladministrasi dalam suatu pelayanan publik, maka setiap warga dapat menilai atau mengukurnya dari sisi pelaksanaan asas-asas pelayanan publik. Sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tengan Pelayanan Publik, ditetapkan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah mencakup: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan (8).

Secara rinci, melalui Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017, sangat jelas diterangkan beberapa bentuk maladministrasi yang sering terjadi dalam implementasi pelayanan publik di masyarakat, yang semestinya dilaporkan kepada Ombudsman, adalah sebagai berikut:

a. Penundaan berlarut, merupakan perbuatan mengulur waktu penyelesaian layanan atau memberikan layanan melebihi baku mutu waktu dari janji layanan;
b. Tidak memberikan pelayanan, merupakan perilaku mengabaikan tugas layanan sebagian atau keseluruhan kepada masyarakat yang berhak atas layanan tersebut;
c. Tidak kompeten, merupakan penyelenggara layanan yang memberikan layanan tidak sesuai dengan kompetensi;
d. Penyalahgunaan wewenang, merupakan perbuatan melampaui wewenang, melawan hukum, dan/atau penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan wewenang tersebut dalam proses Pelayanan Publik;
e. Penyimpangan prosedur, merupakan penyelenggaraan layanan publik yang tidak sesuai dengan alur/prosedur layanan;
f. Permintaan imbalan, merupakan permintaan imbalan dalam bentuk uang, jasa maupun barang secara melawan hukum atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan;
g. Tidak patut, merupakan perilaku yang tidak layak dan patut yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat pengguna layanan;
h. Berpihak, merupakan keberpihakan dalam penyelenggaraan layanaan publik yang memberikan keuntungan dalam bentuk apapun kepada salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya atau melindungi kepentingan salah satu pihak tanpa memperhatikan kepentingan pihak lainnya;
i. Diskriminasi, merupakan pemberian layanan secara berbeda, perlakuan khusus atau tidak adil di antara sesama pengguna layanan; dan
j. Konflik kepentingan, merupakan penyelenggaraan layanan publik yang dipengaruhi karena adanya hubungan kelompok, golongan, suku atau hubungan kekeluargaan baik secara hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan sehingga layanan yang diberikan tidak sebagaimana mestinya (9).

Kerjasama yang instens dan dinamis antara warga masyarakat dengan Ombudsman diyakini akan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik dari penyelenggara layanan publik kepada masyarakat. Informasi dan laporan masyarakat sangat diperlukan oleh lembaga Ombudsman dalam memonitor pelaksanaan tugas pelayanan publik di tengah masyarakat. Tanpa adanya suplai informasi, data, dan laporan dari masyarakat kepada Ombudsman, niscaya lembaga ini tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal.

Untuk mendorong terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang baik di segala sektor, perlu dipikirkan untuk membentuk suatu jaringan kemitraan yang melibatkan semua stake holder, termasuk di dalamnya warga masyarkat luas secara individual, kelompok-kelompok masyarakat, Kementerian/Lembaga, serta kalangan media massa. Ombdusman yang diberi tugas dan wewenang pengawasan pelayanan publik oleh undang-undang, sudah pada tempatnya menjadi leading sector yang merupakan lokomotif perubahan paradigma pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang ditugaskan undang-undang menyusun bentuk, jenis dan standar pelayanan minimal, harus menjadi partner utama Ombudsman dalam kolaborasi masif ini.

Pada akhirnya, sebagaimana telah dikemukakan di atas, partisipasi masyarakat, sebagai pihak penerima manfaat pelayanan publik, dalam memberikan informasi dan laporan kepada Ombdusman akan menjadi penentu peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah air. (*)

Referensi:

1. UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
2. UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.
3. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
7. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 tahun 2017.
8. Pasal 4 UU Nomor 25 tahun 2009.
9. Pasal 11 Peraturan Ombudsman RI 26 tahun 2017.

LHOKSEUMAWE - Petugas gabungan menggelar operasi yustisi terhadap pengguna jalan  tepatnya disekitar simpang empat taman riyadah jalan Merdeka timur, Desa Kuta Blang, Kota Lhokseumawe, senin (14/09/2020).

Operasi yustisi tersebut melibatkan puluhan Personil Polres Lhokseumawe, Kodim 0103, Denpom IM/Lhokseumawe, Detasemen Brimob Jeulekat dan Satpol PP setempat.

Ratusan pengguna jalan terjaring razia baik pengguna sepeda motor, pengemudi dan penumpang mobil, becak hingga masyarakat pengguna angkutan penumpang.

Sejumlah petugas juga tampak melakukan pencatatan identitas pelanggar serta memberikan sanksi sosial menyambut rumput dibahu jalan dan selanjutnya diberikan maskerker oleh petugas.

Operasi dilakukan untuk mengawasi penggunaan masker oleh masyarakat pengguna jalan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 di Kota Lhokseumawe.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, S.Ik, MH melalui Kompol Adi Sofyan, SH, MH kepada waka media mengatakan, kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan operasi yustisi jadi sasarannya adalah penggunaan masker dan penindakan terhadap pelanggar.

"Jadi sampai saat ini ada 100 pelanggar yang terjaring operasi yustisi protokol kesehatan covid-19, bagi mereka yang tidak memakai masker kita juga akan memberikan tindakan seperti kita lihat tadi adalah membersihkan cabut-cabut rumput" ujarnya.

Penindakan sanksi sosial lain juga akan diberikan nanti, karena kita melihat tempat dan situasi, mungkin ada tindakan lain nanti dengan mengacu kepada peraturan Walikota (Perwal) nomor 24 tahun 2020.

Sesuai perwal tersebut bagi masyatakat yang terjaring operasi yustisi diberikan peringatan tertulis dan kita catat identitasnya sesuai ktp, tidak diberikan pelayanan pada fasilitas publik.

Sementara untuk warga luar kota apabila nantinya mereka melanggar secara berulang, akan diberikan tindakan lain kepadanya diwajibkan keluar dari wilayah kota.

Selanjutnya himbauan penggunaan masker kepada masyarakat terus ditingkatkan, yang pertama masyarakat tolong giatkan pemakaian masker baik pribadi maupun keluarga, yang kedua tolong antisipasi penggunaan masker di warung-warung kopi karena mengingat wilayah kota Lhokseumawe ini makin hari makin bertambah korban yang terkena covid-19.

"Jadi pemilik warung sudah kita sarankan setiap malam minggu pada operasi gabungan sosialisasi penggunaan masker, apabila nantinya mereka masih tidak mengindahkan kita otomatis mereka akan kita cabut surat izin nya"pungkasnya.
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.