StatusAceh

Banda Aceh - Koordinator Relawan Irwandi-Nova, Ahmad Dani mengecam akun palsu yang menyebar fitnah dan juga melakukan provokasi terhadap calon kandidat yang lain di jejaring sosial.

Akun Facebook tersebut menamakan dirinya Adoe Bang Wandi merupakan akun palsu yang di buat oleh oknum yang ingin menghacurkan populeritas Irwandi Yusuf di Pilkada Aceh 2017 mendatang, 

"Itu bukan akun tim relawan Pasangan Irwandi-Nova, tapi akun provokator yang menamakan dirinya Adoe Bang Wandi,"tuturnya kepada Reporter StatusAceh.Net, Sabtu, 29 Oktober 2016.

Dani juga sudah melakukan koordinasi kepada seluruh tim yang ada di Aceh untuk melacak akun tersebut, bahkan akun tersebut sudah disebarnya ke seluruh tim relawan dan juga para koalisi partai agarbisa di tindak lanjuti untuk tidak mudah terprovokasi dengan status yang mencaci maki para kandidat yang lain.

"saya minta kepada seluruh tim  dan masarakat Aceh agar tidak terprovokasi dengan fb tersebut,” tambah Dani.(SA/TM) 

 

Berikut Postingan FB Adoe Bang Wandi

AKBP Nanang Haryono (menunjuk) bersama tim gabungan polres rembang jateng setelah berhasil meringkus 3 pelaku curras rembang

SEMARANG- Kembali dibawah pimpinan " Fight Crime " AKBP Nanang Haryono bersama Tim gabungan Polres Rembang berhasil mengungkap kasus Curras (Pencurian dengan Kekerasan) yakni perampokan emas menyebabkan tewasnya pemilikdan rumah di kabupaten Rembang Jawa Tengah pada Mei 2016 lalu.

berkat kerja keras dan tidak mengenal kata menyerah tim jatanras polda jawa tengah yang berslogan Fight crime berhasil meringkus 6 pelaku dalam kasus tersebut.

Diantara para pelaku dihadiahi timah panas setelah berusaha melawan aparat kepolisian saat penangkapan,4 diantara pelaku adalah residivis yang telah kerap keluar masuk lapas dan tercatat sebagai DPO dibeberapa Polres di Jajaran Polda Jawa Tengah. 

Para pelaku yang berhasil diringkus berjumlah 6 orang yang ditangkap ditempat terpisah yakni SW (46) warga Dukuh Babadan Desa Kuniran Kec. Batangan Kab. Pati adalah Residivis 2 kali menjalani menjalani hukuman di Lapas Pati dalam kasus pengelapan.

JN (34) warga Desa Sidoganti Kec. Kerek Kab. Tuban merupakan Residivis curras di Rutan Tuban. 

AG  (38) warga Dusun Majol Desa Binangun Kec. Singgahan Kab. Tuban merupakan Residivis 5 kali di Rutan Tuban Kasus Curras dan DPO POlres Jepara,Blora dan Tuban.

Kasubdit 3 Jatanras Polda jateng AKBP Nanang Haryono saat mengunjungi rumah,korban dirumahsakit dan memeriksa brangkas yang dirampok oleh Para pelaku

HD (33) dan UB (29) warga desa Lundo Kec. Jaken Kab. Pati juga Residivis 3 kali di Lapas Pati dalam kasus Curras dan DPO Polres Tuban.

TG (32) warga Kampung Bojong Bunar desa Kamasan Kec. Cinangka Kab. Serang adalah Residivis di Lapas Pati dalam kasus penganiayaan dan DPO Polres Pati dalam kasus Penganiayaan korban HD. 

Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Tengah AKBP Nanang Haryono SH.SIK.MS.i kepada Redaksi Statusaceh.net menuturkan jika tim yang dipimpinnya sudah lama memburu para pelaku dan 3 pelaku  diantaranya tidak diboyong ke Polda Jateng di sebabkan masih adanya pekara yang harus dikembangkan oleh Polres tuban,jepara dan blora dalam kasus lainnya.

“ Kita bekuk ke enam tersangka ditempat terpisah,tim saya sudah lama mengejar mereka dan Alhamdulillah kita telah berhasil meringkus para pelaku perampokan emas  dan pembunuhan terhadap Haji Sarno warga Maguan,Rembang bulan Mei lalu “,ungkap Nanang yang dihubungi melalui sambungan handphone selulernya,Jum’at (28/10).

AKBP Nanang haryono saat siaga tim gabungan saat akan melakukan penangkapan para Pelaku

Seperti diketahui para pelaku telah melakukan perampokan terhadap rumah Darmisih binti Suyutirga di desa Maguan Kec. Kaliori Kab. Rembang pada 29 Mei 2016 lalu sekitar pukul 08:30 WIB yang menyebabkan suaminya H Sarno bin Radiman tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku. 

Para pelaku juga mengambil seluruh uang dan barang berharga milik korban dengan menguras seluruh isi berangkas kemudian meninggalkan korban dalam keadaan mata dan mulut dilakban. 

Bahkan saat ditemukan oleh kedua anaknya ayahnya H. Sarno dalam keadaan menggenaskan bersimbah darah ditempat tidur dalam kondisi meninggal dunia.

Atas perbuatannya para pelaku di jerat Pasal 338 KUHP Sub Pasal 365 ayat (4) KUHP dengan ancaman hukun mati atau seumur hidup atau hukuman selama minimal 20 tahun penjara.

Redaksi: T. Sayed Azhar

Rokan Hulu - Dugaan terjadinya pencemaran aliran sungai Sitalas di dua Desa Tanjung Medan dan Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dengan kondisi berubahnya warna air sungai berubah warna menjadi Hitam Seperti oli bekas   sudah lama terjadi .

Kondisi air sungai Sitalas yang berubah warna, diduga akibat dicemari oleh pembuangan limbah cair oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasitidak jauh dari tepi sungai sitalas tersebut.

Camat Tambusai Utara Gorneng, Kamis, (27/10) mengakui, terjadinya perubahan warna air sungai Sitalas di Kecamatan Tambusai Utara ini sudah berlangsung lama dan bahkan tahunan.

Kondisi itu, membuat warga yang selama ini memamfaatkan air sungai untuk kebutuhan air bersih dan MCK, sekarang tidak bisa digunakan lagi . Diakuinya, di sepanjang aliran Sungai Sitalas itu ada dua PKS yang beroperasi yakni PT Torganda di Desa Tambusai utara dan PT Naga Mas di Desa Tanjung Medan

Pada tahun 2011 lalu, masyarakat pernah melaporkan  ke Badan Lingkungan Hidup ( BLH) Rohul terkait  dugaan pencemaran aliran  air sungai Sitalas yang mengakibatkan Matinya ribuan ikan yang ada di sungai tersebut

Namun anehnya dalam bulan ini, tepatnya Pada Hari kamis pukul 17 00 Wib PT Naga Mas kembali membuang limbah kesungai Hingga masyarakat Desa Tanjung Medan melaporkan adanya dugaan pembuangan limbah cair yang membuat tercemarnya air sungai Sitalas.

Dalam bulan ini, saya melihat langsung kondisi air sungai Sitalas yang telah berubah warna menjadi Hitam. Kondisi itu, membuat  ikan atau biota di sungai itu akan Mati. Dan air yang selama ini dimamfaatkan oleh masyarakat untuk air bersih, sekarang sudah tidak dapat  lagi digunakan oleh masyarakat di dua desa," sebutnya.

Gorneng menjelaskan, warga Kecamatan Tambusai meminta Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk menindak lanjuti laporan masyarakat terhadap dugaan pencemaran air sungai Sitalas akibat pembuangan limbah cair. Tersebut

"Benar, petugas BLH Rohul sudah turun kelapangan mengambil sampel air sungai dan limbah cair PKS PT Torganda.Tentunya tidak saja PT Torganda, aliran sungai di PKS PT Naga Mas juga diambil sampel air hulu dan hilir. Bila terbukti perusahaan itu melakukan pencemaran air sunga Sitalas, kita meminta agar ditindak tegas oleh pemerintah daerah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya

Tindakan tegas itu  sebagai efek jera bagi PKS yang membuang limbah cair ke aliran sungai, harus diberlakukan, kalau perlu izinnya dicabut oleh Pemkab Rohul.

"Sekarang ini kan musim kemarau, dulunya air sungai Sitalas dapat dimammfaatkan warga untuk kebutuhan air bersih dan mandi.

Sekarang ini air sungai Sitalas sudah berubah warna dan berbau limbah. Bagaimana ikan yang dulunya banyak di Sungai itu akan hidup," jelasnya.

Di tempat terpisah, Kepala BLH Rohul, Hen Irfan menyebutkan, pihaknya telah mengambil sampel air di aliran sungai Sitalas baik di dekat PKS PT Torganda dan PKS PT Naga Mas. Untuk membuktikan dugaan terjadinya pencemaran air Sungai Sitalas akibat pembuangan limbah PKS, lanjutnya, BLH Rohul tetap menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel air yang telah diambil di Hilir dan Hulu PKS PT Torganda dan PT Naga Mas.

"Kita akan disampaikan dan mengundang pihak Perusahaan dan perwakilan masyarakat Kecamatan Tambusai, bila hasil uji laboratoriumnya  keluar," tuturnya.** Alfian **

Aceh Besar -- Plt. Gubernur Aceh, Soedarmo, disambut oleh para kepala Satuan Kerja
Pemerintah Aceh, saat mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Jumat (28/10)  pagi. 

Soedarmo yang datang bersama istri disuguhi bu guri (nasi gurih), nasi khas Aceh yang
dibungkus daun pisang di ruang VIP bandara setempat.

Soedarmo sebelumnya adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam
Negeri (Polpum Kemendagri) yang dilantik sebagai Plt Gubernur Aceh melalui nota dinas yang diberikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo di Kemendagri, Kamis (27/10) kemarin.

Soedarmo tiba di Aceh pada penerbangan Batik Air jadwal tiba pukul 08.50 pagi di Aceh Besar. 

Pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Jenderal bintang dua (Mayjen) ini disambut dengan
pengalungan bunga oleh Sekda Aceh, Drs. Dermawan MM beserta para Asisten di lingkungan Sekda Aceh.

Soedarmo pernah berdinas di Pusat Intelijen Angkatan Darat (Pusintelad). Sebelumnya ia
menjabat sebagai Staf Ahli BIN dan pernah menjadi Kepala BIN Daerah Kalimantan. (Rill)

StatusAceh.Net - Polisi meringkus seorang anggota Komisi IX DPR RI berinisial IPS karena telah menggelapkan uang dua orang pengusaha sebanyak Rp200 miliar. Pengusaha yang menjadi korban anggota DPR itu adalah Louis Gunawan Khoe dan Yacub Tanoyo.

"Iya kami telah menangkap tersangka anggota DPR RI dalam kaus penggelapan uang," ujar Kasubdit Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Hendy F Kurniawan saat dikonfirmasi, Jumat (28/10/2016).

Tidak hanya IPS, kata dia, Polda Metro Jaya juga mengamankan ayah IPS, yakni MPS, dan staf pribadi IPS, SYK sebagai tersangka.  Ketiganya ditangkap karena telah merencanakan transaksi fiktif kepada dua pengusaha Louis Gunawan Khoe dan Yacub Tanoyo.

Hendy menerangkan, bisnis yang dijanjikan ketiga tersangka terhadap korban itu bisnis jual beli Crude Palm Oil (minyak sawit kasar) dan Palm Kernel (minyak inti kelapa sawit). "Tersangka mengajak korbannya untuk berbisnis kernel dan CPO yang diduga bisnis fiktif," tuturnya.

Hendy membeberkan, pada tahun 2013 IPS yang belum menjadi anggota DPR RI itu mengajak korbannya untuk bisinis jual beli kernel dan CPO yang dibeli dari PTPN V di Riau, PTPN VII di Lampung, lalu akan dijual ke PT Sinar Jaya dan PT Wilmar dengan janji keuntungan 10% dari modal yang dikeluarkan dalam waktu 30 hari.

Namun, tambah Hendy, hingga jatuh tempo, korban hanya mendapat keuntungan, dan modal awal tidak diberikan oleh tersangka. Akibat kejadian itu, total kerugian mencapai Rp200 miliar, Rp 96 milyar berdasarkan bukti transfer korban, sedang Rp112 milyar berdasarkan cek yang diberikan tersangka sebagai barang bukti. Saat ini, polisi telah memeriksa 10 saksi dan satu ahli pidana untuk menyelidiki kasus tersebut.

"Alasan modalnya tidak diberikan karena untuk slot pembelian selanjutnya, tapi faktanya tidak pernah ada. Tersangka terancam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," katanya.(Sindonews)

Aceh Utara - Kepolisian Resor Lhokseumawe melalui Sat Narkoba bersama sejumlah personil Polsek Sawang berhasil menemukan ladang ganja saat melakukan penyisiran di tiga titik lokasi di Desa Uteun Puenti, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (27/10).

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, melalui Kasat Narkoba AKP Mukhtar menyampaikan dari hasil penyisiran penyisiran ditemukan tiga titik lokasi ladang ganja dengan luas sekitar delapan hektar, jumlah pohon sekitar 8000 batang.

"Titik pertama kami temukan sekitar enam hektare, jumlah pohon 6000 batang dengan ke tinggian pohon rata-rata 5 hingga 20 cm, di lokasi lainnya kembalo menemukan dua hektar, jumlah pohon sekitar 2000 batang dan ganja kering 20 kg, sedangkan tersangka pemilik ladang ganja berhasil kabur dari lokasi," kata Mukhtar.

Mukhtar menambahkan, seluruh barang bukti pohon ganja dimusnahkan di lokasi dengan cara dicabut dan kemudian dibakar bersama pondok yang berada di lokasi. Sebagai barang bukti 20 batang sudah diamankan di ruang penyimpanan barang bukti Sat Narkoba Polres Lhokseumawe.

“Penemuan ini bermula berkat laporan dari masyarakat tentang kegiatan yang sudah sangat meresahkan para petani, dan juga warga yang becocok tanam di kawasan tersebut. Kami akan terus melakukan penyisiran untuk menangkap pelaku,” ujarnya.(AJNN.Net)

Sport - Marc Marquez memang sudah menjadi juara dunia MotoGP 2016. Namun, pembalap Repsol Honda tersebut tetap tampil menawan di sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Malaysia, Jumat (28/10) pagi WIB.

Kegagalan di GP Australia setelah terjatuh dan tak mampu finis, membuat Marquez ingin meraih hasil terbaik di GP Malaysia. Marquez ingin mengulangi hasil pada 2014 saat menjadi juara di MotoGP Malaysia.

Tampil penuh percaya diri, Marquez berhasil menjadi yang tercepat pada FP1. Pembalap asal Spanyol itu mencatatkan waktu 2 menit 01,210 detik. Marquez mengungguli pembalap Suzuki, Maverick Vinales di posisi kedua.

Sementara itu, dalam FP1 ini juga menjadi comeback pembalap Ducati, Andrea Iannone. Dia sebelumnya absen dalam dua seri balapan yakni di Jepang dan Australia setelah mengalami kecelakaan di Aragon. Dalam dua seri tersebut, Iannone diganti oleh Hector Barbera.

Lakoni comeback, Iannone berhasil mencatatkan waktu 2 menit 01,832 detik dan berada di posisi ke-4. Dia lebih baik dari pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi, yang berada di peringkat ke-5 dengan catatan waktu 2 menit 02,011 detik.

Di lain sisi, juara MotoGP Malaysia tahun lalu yakni Dani Pedrosa tak bisa tampil. Dia digantikan oleh pembalap asal Jepang, Hiroshi Aoyama. (JPG)

Hasil FP1 MotoGP Malaysia1.    Marc Marquez    ESP Repsol Honda Team (RC213V)    2m 01.210s [Lap 16/16]    321km/h (Top Speed)
2.    Maverick Viñales    ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)    2m 01.478s +0.268s    [16/16]    322km/h
3.    Scott Redding    GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15)    2m 01.507s +0.297s    [17/17]    316km/h
4.    Andrea Iannone    ITA Ducati Team (Desmosedici GP)    2m 01.521s +0.311s    [16/17]    321km/h
5.    Valentino Rossi    ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)    2m 01.611s +0.401s    [17/18]    318km/h
6.    Hector Barbera    ESP Ducati Team (Desmosedici GP)    2m 01.667s +0.457s    [13/14]    318km/h
7.    Aleix Espargaro    ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)    2m 01.774s +0.564s    [15/16]    318km/h
8.    Yonny Hernandez    COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2)    2m 01.815s +0.605s    [15/17]    319km/h
9.    Alvaro Bautista    ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP)    2m 02.011s +0.801s    [16/17]    315km/h
10.    Jorge Lorenzo    ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)    2m 02.013s +0.803s    [16/17]    319km/h
11.    Danilo Petrucci    ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15)    2m 02.036s +0.826s    [18/18]    318km/h
12.    Stefan Bradl    GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP)    2m 02.164s +0.954s    [16/16]    311km/h
13.    Cal Crutchlow    GBR LCR Honda (RC213V)    2m 02.334s +1.124s    [11/17]    314km/h
14.    Bradley Smith    GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)    2m 02.484s +1.274s    [17/17]    320km/h
15.    Andrea Dovizioso    ITA Ducati Team (Desmosedici GP)    2m 02.561s +1.351s    [15/15]    316km/h
16.    Jack Miller    AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)    2m 02.600s +1.390s    [13/13]    311km/h
17.    Pol Espargaro    ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)    2m 02.732s +1.522s    [16/16]    316km/h
18.    Eugene Laverty    IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2)    2m 03.013s +1.803s    [16/16]    318km/h
19.    Tito Rabat    ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)    2m 03.108s +1.898s    [20/20]    312km/h
20.    Hiroshi Aoyama    JPN Honda Test Rider (RC213V)    2m 03.901s +2.691s    [18/18]    318km/h
21.    Loris Baz    FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2)    2m 04.623s +3.413s    [6/15]    310km/h 

StatusAceh.Net - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022, Muzakir Manaf-TA Khalid menyatakan komitmennya untuk melakukan perubahan bagi Aceh apabila pasangan ini terpilih.

Komitmen itu disampaikan dalam penyampain visi misi dan program kerja pasangan itu dalam sidang paripurna di DPRA, Jumat (28/10/2016).

"Kamoe hana jak toh ek dalam kaca minyeuk angen,"  kata Mualem yang didampingi wakilnya, TA Khalid.

Mualem menyatakan, apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh pada Pilkada mendatang, pihaknya berjanji akan melakukan gebrakan dalam 100 hari kerja.

Mualem juga mengatakan, pihaknya akan membangun Aceh dengan 5 K.

Ke 5 K tersebut adalah, pertama, keimanan berlandaskan ahlus sunnah waljamaah bermazhab syafii. Kedua, kewenangan besar dalam mengelola "save government".

Ketiga, kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan lokal. Keempat, kapasitas SDM yang mampu mewujudkan kembali kejayaan peradaban dan keabadian perdamaian. Kelima, kelola pemerintah yang bersih dan melayani kepentingan rakyat.

Setelah menyampaikan 5 K, kemudian Mualem mempersilakan  wakilnya, TA Khalid untuk melanjutkan memaparkan visi misi dan programnya. (Serambinews)

Banda Aceh - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Mayjen (Purn) Soedarmo, Jumat pagi (28/10/2016) tiba di Banda Aceh. Dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, dia langsung menghadiri Rapat Paripurna Istimewa di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, mengikuti penyampaian visi-misi enam pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022.

Usai rapat paripurna istimewa, mantan pejabat BIN ini menyampaikan beberapa pesan awal, selama ia menjabat sebagai Plt Gubernur Aceh. Menurut Soedarmo, ada lima perintah yang akan dilaksanakan selama Plt. Pertama, fokus melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Aceh. “Artinya melanjutkan atau mengawal program-program yang dibuat oleh Gubernur Aceh saat ini," ujar Soedarmo, pada wartawan, Jumat. Kemudian, melaksanakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Soedarmo akan menfasilitas pelaksanaan Pilkada Aceh supaya sukses. “Itu pasti dalam mengawal Pilkada dan kita menfasilitasi pelaksanaan Pilkada supaya sukses,” ujarnya.

Berikutnya, melaksanakan dan menanda tangani peraturan daerah, termasuk qanun-qanun Aceh. Tapi, dari lima tugas yang akan dilaksanakan selama Plt, yang terpenting adalah menjaga netralitas pegawai negeri sipil (PNS). “Tolong dicatat, saya minta pada seluruh pegawai negeri  sipil di jajaran Provinsi Aceh, agar menjaga netralitas, ini penting karena saya ditugaskan untuk seluruh pelaksanaan ini netral,” katanya. Karena itu, Plt Gubernur Aceh itu menegaskan, jangan coba-coba pegawai negeri sipil memberi dukungan atau tidak netral. “Saya copot,” ujar Soedarmo. Lanjutnya, masalah pegawai negeri sipil sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. “Tidak dibolehkan pegawai negeri sipil yang memberikan dukungan, baik tertulis atau sebagainya,  dalam berkampanye, memberi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pejabat PNS,” tegas Soedarmo.(*)

Sumber: modusaceh.co

Banda Aceh - Penyampaian visi misi para calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, yang ikut pilkada 2017, masih berlangsung di Gedung DPRA, Banda Aceh, Jumat (28/10/2016).

Sejak tadi, para kandidat calon pemimpin daerah memaparkan visi dan misinya yang disaksikan dan didengar para tamu berhadir. Ke lima paslon yang sudah memaparkan visi-misinya adalah pasangan Tarmizi Karim-Machsalmina Ali, pasangan Zakaria Saman-T Alaidinsyah, pasangan Abdullah Puteh-Sayed Mustafa, pasangan Zaini-Nasaruddin dan pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid.

Terakhir giliran pasangan calon nomor urut 6, Irwandi dan Nova menyampaikan visi-misinya. "Para peserta rapat yang kami hormati, para relawan masing-masing calon yang kami sayan‎gi dan yang kami cintai, masyarakat Aceh, I Love You Full!," kata Irwandi dalam sambutannya yang memunculkan gemuruh dari tamu undangan yang berada di luar Gedung DPRA.

Pantauan GoAceh, acara berjalan dengan dikawal ketat pihak kepolisian yang tergabung dari Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh dengan juga menyiagakan belasan unit kendaraan operasional beserta beberapa unit panser milik Sat Brimob Polda Aceh.

Sementara di bagian luar gedung, para tamu undangan yang tidak dapat masuk ke dalam gedung, disediakan dua buah tenda besar bersama kursi dan sebuah televisi untuk menyaksikan langsung rapat yang berjalan di dalam ruangan.(Goaceh.co)

Jakarta - Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf menilai ada kekuatan tertentu dengan keahlian khusus yang berusaha menutupi kasus Munir dari sorotan publik.

Araf mengindikasikan hal tersebut dari lamanya pemerintah menemukan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir.

"Salah satunya terlihat dari masalah dokumen resmi kasus Munir ini" ujar Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Menurut Araf, dugaan adanya pemufakatan jahat dalam kasus Munir semakin menguat dengan lamanya pemerintah mengumumkan hasil laporan TPF kepada publik.

Araf mendasarkan dugaan pemufakatan jahat tersebut dari hasil laporan temuan TPF Munir. Padahal, salinan dokumen tersebut telah banyak beredar di internet.

Selain itu, pihak presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirimkan salinan dokumen TPF ke Sekretariat Negara.

"Ini semakin mempertegas bahwa pembunuhan terhadap Munir melibatkan operasi yang bersifat rahasia secara terencana dan bersekongkol," ujar Araf.

Dokumen resmi hasil laporan TPF Munir hingga saat ini masih belum diketahui keberadaannya.

Pemerintah melalui Sekretariat Negara menyatakan tidak mengetahui keberadaan dokumen tersebut. Padahal, Komisi Informasi Pusat (KIP) telah memerintahkan pemerintah harus mengumumkan hasil temuan TPF Munir kepada publik.

Pihak SBY pun mengirim salinan dokumen hasil penelusuran TPF kasus Munir kepada Presiden Joko Widodo.

Namun, balum diketahui langkah yang akan dilakukan Presiden Jokowi, apakah akan mengungkap hasil penelusuran TPF dan menuntaskan kasus Munir.(Kompas)

StatusAceh.Net - Arab Saudi menyatakan siap bergabung dengan koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat (AS) untuk membombardir Raqqa, "ibu kota" ISIS di Suriah. Kesiapan Saudi itu disampaikan pejabat top militer Riyadh, Mayor Jenderal Ahmed Al-Assiri, yang juga sebagai juru bicara koalisi Arab.

Menurut Assiri, Saudi siap ambil bagian dalam operasi militer di Raqqa jika diminta untuk melakukannya. Saudi saat ini memimpin koalisi Arab yang membombardir pemberontak Houthi di Yaman.

”Kerajaan ini (Arab Saudi) berkomitmen untuk memerangi ISIS di Suriah sebagai bagian dari koalisi internasional, termasuk sorti pesawat didelegasikan untuk itu, baik dari dalam kerajaan atau melalui pesawat tempur yang ditempatkan di pangkalan Incirlik Turki,” katanya kepada Al Arabiya yang dikutip Jumat (28/10/2016).

Koalisi internasional yang dipimpin AS bermaksud untuk memulai operasi guna merebut kembali Raqqa yang diklaim sebagai ibu kota de facto ISIS.

Terkait dengan operasi darat, Assiri mengatakan bahwa koalisi internasional dalam pertemuan di Washington sepakat mengandalkan pasukan lokal Suriah dan akan menyediakan fasilitas udara untuk mereka.

Jenderal Saudi juga mencatat bahwa angkatan udara Arab Saudi sudah berpartisipasi dalam serangan udara koalisi yang dipimpin AS melawan ISIS di Suriah sejak 2014. Menurutnya, Saudi sudah menerbangkan 201 sorti sejak itu.

Meski bertujuan untuk mengisolasi ISIS, Jenderal Assiri mengatakan Saudi tidak tertarik untuk ikut operasi militer memerangi ISIS di Mosul yang sedang dikobarkan militer Irak. Alasannya, operasi di Mosul sudah melibatkan pasukan yang didukung Iran.

Saudi dan Iran hingga kini masih bersitegang. Hubungan diplomatik kedua negara terputus sejak kantor Kedutaan Besar Saudi di Teheran diserang dan dibakar massa Iran yang memprotes eksekusi ulama Syiah, Nimr al-Nimr atas tuduhan terlibat terorisme.(Sind0)

StatusAceh.Net - Panglima Polem bernama lengkap Teuku Panglima Polem Sri Muda Perkasa Muhammad Daud adalah seorang panglima Aceh.

Sampai saat ini belum ditemukan keterangan yang jelas mengenai tanggal dan tahun kelahiran Panglima Polem, yang jelas ia berasal dari keturunan kaum bangsawan Aceh.
Ayahnya bernama Panglima Polem VIII Raja Kuala anak dari Teuku Panglima Polem Sri Imam Muda Mahmud Arifin yang juga terkenal dengan Cut Banta (Panglima Polem VII (1845-1879). Mahmud Arifin merupakan Panglima Sagoe XXII Mukim Aceh Besar.

Setelah dewasa, Teuku Panglima Polem Muhammad Daud menikah dengan salah seorang puteri dari Tuanku Hasyim Bantamuda, tokoh Aceh yang seperjuangan dengan ayahnya.

Dia diangkat sebagai Panglima Polem IX pada bulan Januari 1891 untuk menggantikan ayahnya Panglima Polem Raja Kuala yang telah wafat.

Setelah pengangkatannya sebagai Panglima dia kemudian mewarisi gelar Teuku Panglima Polem Sri Muda Perkasa Wazirul Azmi.

Dalam perjuangannya Panglima Polem Muhammad Daud juga memperoleh dukungan dari para ulama Aceh. Sebagai pendukung utama, Teungku Muhammad Amin dan Teungku Beb, yang kemudian diangkat menjadi panglima besar.

Sampai tahun 1896, Belanda masih sulit mencapai kubu-kubu pertahanan Aceh. Teuku Umar bersama 15 orang panglimanya pada bulan September 1893, pura-pura menyerah kepada Belanda.

Setelah terjadi penyerahan dan adanya patroli Belanda di daerah Lam Kra VII, Mukim Baet Aceh Besar, Teuku Umar bersama 15 orang berbalik kembali membela rakyat Aceh.

Sementara itu Teuku Panglima Polem Muhammad Daud bersama 400 orang pasukannya bergabung dengan Teuku Umar untuk menghadapi serangan Belanda.

Dalam pertempuran tersebut pasukan Belanda sangat marah karena dari pihak mereka banyak yang berjatuhan. Korban dalam penyerangan itu sebanyak 25 orang tewas dan 190 orang luka-luka.

Pada tahun 1897 Belanda terpaksa mengambil inisiatif untuk menambah pasukannya di Aceh. Sejak saat itu serangan pihak Aceh mulai menurun dan Teuku Umarpun mengambil jalan pintas mengundurkan diri ke daerah Daya Hulu.

Untuk mengelabui Belanda tentang keberadaannya, Teuku Umar meninggalkan Panglima Polem bersama pasukannya di wilayah pegunungan Seulimeum.

Dalam sebuah pertempuran di Gle Yeueng dengan kekuatan 4 kompi infantri Belanda akhirnya berhasil menguasai 3 buah benteng yang didirikan oleh Panglima Polem.

Dalam pertempuran ini, jatuh korban 27 orang tewas dan 47 orang luka-luka. Pada bulan Oktober 1897, wilayah Seulimeum akhirnya berhasil dikuasai oleh Belanda tanpa banyak perlawanan, dan Panglima Polem terpaksa mengambil jalan hijrah ke Pidie.

Pada bulan November 1897, kedatangan Panglima Polem di Pidie diterima oleh Sultan Aceh (Muhammad Daud Syah). Dia mengadakan suatu musyawarah bersama tokoh pejuang Aceh lainnya.

Pada bulan Februari 1898, Teuku Umar tiba di wilayah VII Mukim Pidie bersama seluruh kekuatan pasukannya lalu bergabung dengan Panglima Polem.

Pada tanggal 1 April 1898, Teuku Panglima Polem bersama Teuku Umar dan para ulama serta Uleebalang terkemuka lainnya menyatakan sumpah setianya kepada Sultan Muhammad Daud Syah.

Pada awal tahun 1901, Sultan Muhammad Daud Syah bersama Panglima Polem mengambil inisiatif secara bersama-sama menyingkir ke daerah gayo dan kemudian menjadikan daerah ini sebagai pusat pertahanan Aceh.

Di daerah ini Sultan Aceh bersama Panglima Polem dan pasukannya kembali menyusun strategi baru untuk mempersiapkan penyarangan terhadap Belanda.

Karena Belanda gagal menangkap Sultan dan Panglima Polem, maka meraka menghentikan penyerangannya ke daerah Gayo. Kemudian Belanda menyusun strategi baru yang sangat licik yaitu dengan menangkap keluarga-keluarga dekat Sultan.

Mereka berhasil menangkap isteri Sultan yang bernama Teungku Putroe di Glumpang Payong dan isteri sultan yang bernama Pocut cot Murong dan juga Putera Sultan di Lam Meulo.
Setelah menangkap mereka, Belanda mengancam Sultan, apabila Sultan tidak menyerahkan dini dalam tempo satu bulan, maka kedua isterinya akan dibuang.

Menerima berita ancaman itu, pada tanggal 10 Januari 1903 Sultan Muhammad Daud Syah terpaksa berdamai dengan Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda mengasingkannya ke Ambon dan terakhir dipindahkan ke Batavia sampai Sultan wafat pada tanggal 6 Februari 1939.

Hal ini menyebabkan Teuku Panglima Polem Sri Muda Perkasa Muhammad Daud secara terpaksa juga berdamai dengan Belanda pada tanggal 7 September 1903. Selanjutnya Panglima Polem tetap diakui oleh Belanda sebagai Panglima Sagoe XXII Mukim.

Sumber: Sindonews,

Jakarta  –  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)   Tjahjo  Kumolo   resmi  menunjuk Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Soedarmo sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh. 

Peresmian Plt Gubernur Aceh dan serah terima nota pengantar tugas  Plt Gubernur Aceh   dilakukan   oleh   Mendagri   Tjahjo   Kumolo   di   Kementrian   Dalam   Negeri, Kamis (27/10).

Selain Plt Gubernur Aceh, Tjahjo juga meresmikan dua Plt Gubernur lainya, yaitu Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Zudan Arief Fakhrulloh dan Sekretaris Jendral, Yuswandi A Tumenggung sebagai Plt Gubernur Gorontalo dan Bangka Belitung. 

Peresmian   Plt   Gubernur   dari   Tiga   Provinsi   tersebut   dihadiri   lansung   Gubernur pertahana dari masing masing provinsi. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya meyakini  Plt Gubernur Aceh Soedarmo yang mempunyai pengalaman sampai memiliki pangkat Mayor Jendral   di   instansi   TNI   mampu   mengawal   roda   Pemerintahan   Aceh   selama beberapa bulan ke depan.

Tjahjo   juga   meminta   Plt   Gubenur   yang   sudah   diresmikan   agar   segera melaksanakan tugas seperti menjabarkan skala prioritas nasional menjadi program daerah.   Kemudian,   memperkuat   urusan   daerah   pada   pelayanan   publik.   Susun rancangan APBD 2017 bersama DPRD, mendorong daya saing daerah, permudah perizinan dan berantas pungutan liar. 

Selain itu Tjahjo juga berharap Plt. Gubernur Aceh  untuk menyukseskan Pilkada serentak yang akan berlansung tahun 2017 nanti. 

Seodarmo akan menjabat Plt Gubernur Aceh yang  ditinggalkan Zaini Abdullah yang harus mengambil cuti kampanye mulai dari 28 Oktober sampai 11 Februari 2017.

Sementara   itu,   Zaini   Abdullah   dalam   sambutannya   berharap   dibawah kepemimpinan   Soedarmo   selama   tiga   bulan   kedepan,   program-program pembangunan yang telah dicanangkan tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

 “Saya ucapakan selamat bertugas kepada Mayjen Purn Soedarmo,(Rill)

Banda Aceh – Marketing Gatheringyang diselenggarakan oleh Televisi Republik Indonesia Stasiun Aceh, harus dimanfaatkan sebagai ajang untuk berdiskusi, berbagi informasi dan menyusun rencana untuk saling bekerjasama.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Syahrul SE, M Si, saat membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM, pada acara Marketing Gathering TVRI Stasiun Aceh, Kamis (27/10/2016).
“Keberadaan TVRI Aceh sebagai lembaga penyiaran publik di daerah ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakaat Aceh harus berpartisipasi untuk memperkuat lembaga TVRI Aceh ini,” ujar Syahrul, dihadapan para hadirin yang terdiri atas para pejabat Humas di Pemerintah Aceh, Humas kabupaten/kota se-Aceh serta Humas sejumlah BUMN dan instansi swasta.
Untuk diketahui bersama, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran, Pemerintah telah menegaskan bahwa TVRI bersama RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang memiliki perhatian terhadap penguatan identitas dan kultur nasional, bersifat independen dan imparsial.
“Sebagai lembaga penyiaran publik, program-program yang ditayangkan oleh TVRI harus didasarkan pada kepentingan, aspirasi, serta gagasan publik. Dengan adanya partisipasi publik, maka fungsi dan nilai penyiaran itu harus pula ditujukan bagi kepentingan publik,” tegas mantan Inspektur Aceh itu.
Syahrul juga mengapresiasi berbagai tayangan TVRI yang tidak menonjolkan perpecahan dan persaingan demi alasan rating dan jumlah penonton.
“Saat  stasiun televisi lain mempublish berbagai berita yang cenderung memberitakan perpecahan di tengah masyarakat, demi mendapatkan rating yang bagus, TVRI justru tetap fokus menyajikan program pembangunan pemerintah dan diskusi-diskusi yangg membangun.”
Sarana Mensosialisasikan Program
Dalam kesempatan tersebut, Syahrul menghimbau agar Marketing Gatheringtidak semata-mata mendekatkan pemerintah dan masyarakat Aceh dengan program dan acara TVRI Aceh, tapi dapat mendorong agar TVRI Aceh berperan lebih maksimal, dalam mendukung aktivitas pembangunan di Aceh.
“Wajar jika publik perlu dekat dan tahu program-program yang akan ditayangkan TVRI. Kegiatan Marketing Gathering ini adalah salah satu upaya yang dapat dimanfaatkan oleh TVRI Aceh untuk  memperkenalkan program dan mendekatkan diri dengan masyarakat.
“Pada pertemuan ini, kita akan mendapatkan berbagai informasi tentang program dan kegiatan TVRI Aceh yang rencananya ditayangkan pada tahun depan, sekaligus dapat pula menggunakan program itu untuk kepentingan promosi dan pembangunan di daerah masing-masing, maupun di BUMN dan instansi swasta yang ada di Aceh,” tambah Syahrul.
Syahrul juga berpesan kepada masyarakat penerima manfaat untuk berkontribusi, guna mendukung kelancaran operasional TVRI Aceh, agar lembaga publik ini dapat menjalankan program-programnya dengan lancar.

“Perlu saya ingatkan, bahwa TVRI Aceh berbeda dengan TV nasional lainnya yang cenderung lebih banyak menayangkan program nasional. TVRI Aceh harus memiliki perhatian lebih tinggi terhadap pengembangan program siaran yang bersifat daerah.Oleh karena itu, jika Bapak/Ibu tertarik untuk mempromosikan potensi yang ada di daerahnya, maka TVRI Aceh tentu dapat diajak bekerjasama untuk menyiapkan dan menayangkan program tersebut,” himbau Syahrul.

Sementara itu, dalam sesi tanya jawab, Syahrul menyarankan agar TVRI Aceh lebih menonjolkan berita-berita yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh.

“Selama ini, pemberitaan tentang Islam cenderung tidak berimbang, yang ditonjolkan justru kekerasan yang justru tidak Islami, seperti terorisme dan berbagai hal negatif lainnya. Hal ini dikarenakan umat Islam tidak menguasai media secara global. Oleh karena itu, TVRI Aceh diharapkan mampu mengambil peran lebih dalam mengkampanyekan dan mensosialisasikan Syari’at Islam dengan benar.”

Oleh karena itu, sambung Syahrul, Pemerintah Aceh sangat mengapresiasi program TVRI stasiun Aceh yang menayangkan acara yang bernuansa Islami setiap hari Jum’at. Syahrul berharap program-program TVRI yang tayang setiap hari Jum’at dapat mengkampanyekan Syari’at Islam secara lebih luas. (Rill)

StatusAceh.Net - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menjadwalkan penyampaian visi dan misi bagi enam pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Aceh pada hari pertama kampanye. Penyampaian tersebut dilangsungkan di ruang sidang utama DPR Aceh.

Komisioner Bidang Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Junaidi, menuturkan agenda penyampaian visi dan misi bagi pasagan calon sudah tercantum dalam keputusan lembaga tersebut nomor 25 tahun 2016 tentang Tahapan.

“Penyampaian itu menjadi ranah DPR Aceh dalam mengelola sidang tersebut. KIP hanya koordinasi,” kata Junaidi, Jumat (28/10/2016). Selain itu, penyampaian visi dan misi kali yang berlangsung hari ini dilakukan secara searah tanpa adanya dialog.

Sebelumnya pada 24 Oktober, KIP mengumumkan enam bakal pasangan calon ditetapkan sebagai cagub-cawagub Aceh pada Pilkada 2017. Sehari berselang, keenam pasangan mengambil nomor urut untuk digunakan selama masa kampanye.

Pasangan yang telah ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh berdasarkan nomor urut ialah Tarmizi Karim–Machsalmina, Zakaria Saman bersama T Alaidinsyah, dan Abdullah Puteh – Sayed Mustafa.

Pasangan lainnya adalah dengan petahana Zaini Abdullah – Nasaruddin, Muzakkir Manaf bersama TA Khalid, serta mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. (Okezone)

Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap jaringan narkoba internasional yang beroperasi di Malaysia dan Aceh. Pimpinan komplotan tersebut ditembak mati karena melakukan perlawanan, sedangkan 2 tersangka berhasil diamankan.

"Dari hasil penyitaan kita berhasil menyita 39 kilogram sabu, 98.690 butir ekstasi dan 50 ribu pil H5. Tersangka yang kita tangkap ada 2 orang yaitu IW dan AM sebagai kurir. Sedangkan otaknya, JUM ditembak oleh petugas karena melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri," kata Kepala BNN Komjen Budi Waseso (Buwas) di kantornya, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Jumat (28/10/2016).

BNN melakukan penangkapan kepada para bandar narkoba tersebut di Kompleks Perumahan Imperium Lingkungan 4, Jalan TB Simatupang, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2016. Barang bukti lain yang berhasil diamankan oleh BNN adalah 2 unit mobil, 2 unit handphone dan 4 buah tas ransel yang digunakan untuk menyimpan narkoba.

Barang haram tersebut diselundupkan dari Malaysia menuju Indonesia melalui Aceh. Cara yang dilakukan oleh para pelaku adalah melalui jalur laut menggunakan speed boat dan dibawa menuju Medan melalui jalur darat.

"Rencananya narkoba tersebut akan diedarkan di beberapa wilayah Indonesia, seperti Pekanbaru, Banda Aceh, Lampung, Banjarmasin, Palu, Surabaya dan Jakarta," ujar Buwas.

"Kita masih telisik terkait TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)-nya. Kita juga yakin jaringannya mereka masih ada dan masih terus bekerja," lanjut mantan Kabareskrim Polri itu.

Kini, kedua tersangka tersebut terancam hukuman mati. Karena mereka dijerat Pasal 114 ayat 2, 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada perayaan tahun baru, Buwas mengingatkan bahwa akan banyak peredaran narkoba. Dirinya meminta semua pihak untuk mengawasi adanya peredaran barang haram tersebut.

"Biasanya mendekati tahun baru yang mesan lebih banyak, karena bertepatan pada pesta tahun baru," tutup Buwas. (Detik.com)

StatusAceh,Net - Ditnarkoba Polresta Banda Aceh memusnahkan narkotik jenis sabu seberat 5 kg, hasil penangkapan di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang 26 September 2016 lalu dari jaringan sindikat Malaysia-Aceh.

Sebelum dilakukan pemusnahan, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol T Saladin memerintah untuk melakukan uji kebenaran. Setelah dilakukan uji, semua barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara diblender setelah terlebih dahulu dicampur dengan alkohol.

Pemusnahan barang haram ini disaksikan juga oleh Dandim 0101/BS Kolonel Inf Mahesa Fitriadi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh, Husni Thamren, Wakapolresta Banda Aceh, AKBP Sugeng HS dan sejumlah pejabat lainnya.

"Untuk proses pengadilan kita sudah sisihkan barang ini, sebagian besar kita lakukan pemusnahan untuk tidak terjadi penyimpangan atau disalahgunakan, atau ada kelalaian, dan sebelum dimusnahkan kita tes dulu, jangan sampai barang sudah ditukar," kata Kombes Pol T Saladin, Kamis (27/10) di Maporesta Banda Aceh usai pemusnahan sabu.

Kata T Saladin, tersangka berinisial AA kala itu hendak berangkat ke Jakarta menggunakan maskapai penerbangan Garuda. Bersama tersangka, berhasil diamankan total 5 Kg sabu terpisah, 2,5 kilogram tertangkap langsung dalam badannya, sisanya sudah berada di ruang tunggu dalam tas hitam.

Modus operandinya memanfaatkan kelengahan petugas keamanan di Bandara SIM, Blang Bintang, Aceh Besar. Tersangka AA menunggu saat terjadi antrian panjang pada pemeriksaan X-Ray, sehingga ia berhasil membawa sabu dalam tas hitam 2,5 kilogram ke ruang tunggu bandara.

"Saat itu pertama ditemukan yang dalam badan tersangka, lalu saya perintahkan Wakapolresta untuk periksa CCTV di bandara, ternyata memang ada satu tas lagi sudah dalam ruang tunggu, juga milik tersangka," jelasnya.

Lanjutnya, karena tersangka sudah tertangkap bersama dengan barang buktinya. Petugas pun langsung melakukan penyelidikan mundur ke belakang. Hasilnya, petugas berhasil menangkap tersangka lainnya berinisial F.

Tersangka F ditangkap di Bireuen tanggal 27 September 2016, sehari setelah tersangka AA ditangkap.

Menurut pengakuan F, barang haram tersebut diperoleh dari tersangka lainnya berinisial H yang berada di Dumai. Sedangkan H diperoleh sabu tersebut dari tersangka M yang berada di Malaysia. Keduanya tersangka ini sudah masuk dalam Daftar Pencarian orang (DPO) Polresta Banda Aceh.

Mereka diancam dengan pasal berlapis yaitu 112, 114 dan 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Saat ini, kedua tersangka yang telah ditangkap ditahan di Mapolresta Banda Aceh.(merdeka.com)

StatusAceh.Net - Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap seorang bandar ganja bernama M Yazi. Berdasarkan keterangan pemuda berusia 26 tahun tersebut, diperoleh informasi bahwa ganja yang ada padanya merupakan kiriman dari Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD).

Kepala Bidang Humas Polda Riau Guntur Aryo Tejo menegaskan dalam kasus ini pihaknya menyita sebanyak sebanyak 20 kilogram daun ganja kering.

"Ganja tersebut sudah dibungkus dengan baik dan siap untuk diderakan. Dalam satu paket beratnya 1 kilogram jadi totalnya ada 20 paket," ucap Guntur Aryo Tejo Rabu (26/10/2016).

Tersangka Yazi ditangkap dini hari tadi oleh tim Subdit II Direktorat Narkoba Polda Riau di jalan Lumba-Lumba Pekanbaru. Penangkapan Yazi berhasil dilakukan setelah polisi menyamar jadi pembeli.

Yazi yang terpancing kemudian mau melakukan transaksi. Selanjutnya, polisi yang menyamar kemudian mencoba beli satu paket. Mereka lalu bertemu di salah satu tempat di Jalan Lumba-Lumba. Setelah menemukan barang bukti, petugas kemudian menangap Yazi.

Polisi kemudian melakukan pengembangan di rumah tersangka. Dari rumah tersangka didapat paket ganja dengan berat seluruhnya 20 kg.

"Ganja itu disimpan dalam karung. Pengakuan tersangka ganja itu kiriman dari Tengku Ismail yang ada di Aceh dan akan diedarkan di Riau,"tukasnya. (Okezone)

StatusAceh.net - Jailani (42), seorang warga Desa Seuneubok Teungoh, Kecamatan Arongan, Kabupaten Aceh Barat, mengadu kepada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Pos Meulaboh tentang tindakan penganiayaan oleh oknum Polres Aceh Barat terhadap dirinya.

Korban mengaku telah ditangkap dan diperiksa terkait kasus pembunuhan Zainal Abidin (50), mantan Kepala Desa Lueng Gayo yang ditemukan tewas di dalam mobil di Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Senin (5/9/2016).

Muslim (45), paman korban, menuturkan bahwa dalam pemeriksaan itu, korban menyatakan tidak terlibat pembunuhan terhadap Zainal.

"Kemudian dipaksa dan mendapat tindak penganiayaan oleh polisi karena tak mau mengaku terlibat dalam kasus kematian mantan Kepala Desa Lueng Gayo itu," kata Muslim (45) didampingi staf LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, Relasa (26/10/2016).

Menurut Muslim, korban mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Bekas pukulan benda keras masih terlihat di jari tangan dan kaki korban.

"Keponakan saya disiksa babak belur saat diperiksa di Polres. Dia memang tidak terlibat dalam kasus pembunuhan itu, namun polisi memaksa dia untuk mengakuinya," kata Muslim.

Sementara itu, Safpuriyadi (28) dari LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, menyatakan akan melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polda Aceh.

Menurut dia, bagaimanapun polisi tidak dibenarkan memaksa, apalagi menyiksa orang saat diperiksa.

"Kami LBH mendukung polisi dalam mengungkap kasus kematian itu, tapi polisi harus mengedepankan profesionalitas dan mengedepankan hak-hak warga sesuai dengan undang-undang yang berlaku," kata Safpuriyadi.

Secara terpisah, Kepala Polres Aceh Barat AKBP Teguh Priyambodo Nugroho mengaku belum mengetahui adanya dugaan penganiayaan tersebut.

"Nanti saya periksa dulu. Kalau memang benar maka akan kita proses terhadap anggota yang bersangkutan," ujarnya.(Kompas)

Banda Aceh - Mantan Pangdam Iskandar Muda, Mayjen Purn Supiadin AS mempertanyakan sikap Mualem yang menghadiahkan Bendera Bintang Bulan kepada Tokoh Yahudi Amerika, David N Saperstein.

Seperti diketahui, Rabbi David N Saperstein yang menjabat Dubes AS untuk Kebebasan Beragama Internasional berkunjung ke Aceh bertemu Gubernur Zaini Abdullah, Wakil Gubernur Muzakir Manaf, dan perwakilan Dinas Syariat Islam Aceh.

Dalam pertemuan dengan Mualem yang berbicara soal kebebasan beragama, Rabbi Yahudi paling berpengaruh di Amerika Serikat ini mendapat hadiah sebuah bendera bintang bulan.

"Ada apa dengan semua ini?,"  ketus mantan Pangdam IM ini dengan akun Supiadin Saputra.

Hanya dua jam, postingan foto di sebuah media online di Aceh tersebut langsung mendapat 22 like, 9 komentar, dan satu kali dibagikan.

Di wikipedia disebutkan, David N Saperstein adalah orang nonkristen pertama yang ditunjuk Presiden Obama dan persetujuan Senat AS sebagai Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional pada Desember 2014. (serambinews)

BANDA ACEH: Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah melantik tujuh anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh periode 2016-2021 pada rapat Paripurna khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh di Ruang Utama DPR Aceh, Senin (24/10).

Pelantikan para anggota komisioner KKR Aceh dilakukan oleh Gubernur Zaini dengan pengambilan sumpah kepada ketujuh anggota komisioner yang terdiri dari Afridal Armi sebagai Ketua, Muhammad MTA sebagai Wakil Ketua serta anggota Fajran Zain, Mastur Yahya, Fuadi, Evi Narti Zen, dan Ainal Mardiah.

Usai acara pelantikan, Gubernur mengatakan, kehadiran KKR Aceh harus mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebaik-baiknya dengan mencari fakta kebenaran dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh.

“Terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh didasari ini pada amanah butir 2.3 MoU Helsinki yang menegaskan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi, sebagaimana disebutkan dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka,” kata Gubernur Zaini.

Menurutnya, atas dasar kesepahaman tersebut, nilai-nilai hak asasi manusia dituangkan dalam Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi.

“Dengan Undang-undang inilah dibentuknya KKR Aceh yang bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh yang pernah dilakukan oleh pihak terkait pada masa konflik,” katanya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur Zaini menyebutkan tugas, fungsi dan kewenangan KKR Aceh bukan sebagai tugas lembaga justicial, melainkan sebagai lembaga independen untuk mengungkapkan kebenaran atas suatu peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu dan melakukan rekonsiliasi untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa dengan merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk dilaksanakan reparasi dalam bentuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.

“Fungsi dan tugas KKR Aceh masih banyak belum dipahami oleh masyarakat Aceh, oleh karena itu saya minta kepada komisi ini agar sebelum melaksanakan tugas, perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dan masyarakat Aceh khususnya, atas tugas, fungsi dan kewenangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”
 ujar Gubernur.

Gubernur berharap pembentukan KKR ini dapat disikapi dengan arif dan bijak oleh kita semua Penyelenggara Negara. “Janganlah kita bersikap skeptis terhadap tujuan pembentukan lembaga ini, karena pada prinsipnya pembentukan lembaga ini hanyalah menindaklanjuti “Amanat Butir Perjanjian Damai” yang telah disepakati bersama” tandasnya.

“Dengan menggunakan semangat perdamaian, proses rekonsiliasi diharapkan dapat dilakukan dengan saling meminta maaf serta kepada korban kita santuni, dan dikembalikan harkat martabat kemanusiaannya, dapat hidup dengan aman, nyaman dan tenteram serta bahagia dalam keluarga masing-masing,” pungkasnya.(Rill)

Lhokseumawe - Sebelum kasus insiden bom meledak dibagian dinding tembok penjara terjadi, ternyata Lapas Kelas IIA Kota Lhokseumawe duluan alami kebobolan satu napi kabur saat dikawal keluar penjara.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Pengamat Lapas ( TPLP ) Aceh Said Azhar kepada Waspada, Senin (24/10) kemarin, disela kegiatan pihak Kakanwil Aceh melakukan pemeriksaan terhadap Lapas Kota Lhokseumawe.

Said mengatakan satu napi yang berhasil kabur dibawah pengawalan petugas itu bernama M. Yusuf  alias Teuku Suf warga Desa Kuta Batee Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu (22/10) lalu.

Yusuf merupakan napi kasus narkoba jenis ganja yang mendapat vonis hukuman enam tahun penjara dan telah menjalani tiga tahun hingga diberi kepercayaan oleh petugas menjadi tamping atau orang suruhan petugas lapas setempat.

Kronologis kejadiannya, Kalapas Lhokseumawe Elly Yulizar sejak satu pekan lalu telah menyeleksi sebanyak 15 napi yang akan dibawa ikut bergotong royong dan membangun salah satu pondok pesantren di kawasan Peunteut Kecamatan Blang Mangat.
Akan tetapi, malangnya baru pertama kali melakukan gotroy dengan para santri  sejak pagi hari, lalu pada sore harinya ketika hendak dijemput pulang dan petugas menghitung jumlah hanya 14 napi yang ada.

Ternyata tanpa disadari, satu napi Yusuf yang juga dikawal oleh dua petugas ternyata berhasil memanfaatkan kelalaian petugas.

“ Petugas tidak menyangka sama sekali, kalau napi Yusuf itu melarikan diri. Padahal dia sudah menjadi orang kepercayaan lapas. Makanya kabur saat pengawal lalai,” tuturnya.

Akan tetapi, Said menilai, kasus ini berbeda dengan kasus kaburnya napi Bos narkoba Zulfikar pada minggu lalu yang dikeluarkan begitu saja oleh KPLP Zulkifli tanpa mengantongi surat izin.

Kakanwil Aceh Gunarso melalui Plh. Kadiv PAS Aceh Meurah Budiman membenarkan adanya satu napi yang kabur satu hari sebelum insiden bom meledak dibagian dinding penjara Lapas Kelas II A Kota Lhokseumawe.

Meurah menegaskan, pihaknya tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap semua kasus pelanggaran yang terjadi di lapas termasuk soal kasus napi kabur Zulfikar dan M. Yusuf.

“ Sampai saat ini, petugas masih melakukan pencarian terhadap napi kabur Yusuf. Kasus ini juga sedang dalam pemeriksaan Tim utusan Kakanwil Aceh, petugas dan pejabat yang terlibat tetap akan diproses,” paparnya. (ZA/SA)