2018-10-14

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Aceh Singkil - Malam itu, ketika banjir mengepung Kabupaten Aceh Singkil, Selasa 16 Oktober 2018, Ratna Berutu (29) sedang berjuang. Di tengah derasnya hujan yang mengguyur Desa Situban Makmur, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, bidan bakti itu berjibaku dengan alat seadanya, menyelamatkan dua nyawa sekaligus.

Saat itu, angkatan ke III Akbid Mitra Husada Medan, Sumatera Utara, lulusan tahun 2011 itu hampir putus asa. Betapa tidak, bayi yang baru merojol dari perut ibunya itu tidak bersuara sama sekali. Tak menangis, tubuhnya pun membiru. Sang bayi mengalami asfiksia, sebuah istilah medis yang merujuk pada kondisi bayi kekurangan oksigen selama persalinan.

"Begitu bayi lahir, biasanya langsung beradaptasi dengan dunia luar dan menghirup udara pertama kalinya. Nah, proses inilah yang memicu respon bayi menangis. Tapi ini tidak, karena bayinya terlilit tali pusar," kata Bidan Ratna Berutu mengawali kisahnya kepada Liputan6.com, Jumat 19 Oktober 2018.

Banda Aceh - Museum Tsunami Aceh terpilih sebagai Museum Populer di ajang Indonesia Museum Award 2018. Sejak dibangun 2008 lalu, bangunan karya Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil ini menjadi wisata favorit yang banyak dikunjungi wisatawan saat berkunjung ke Bumi Serambi Mekah. 

Museum Tsunami Aceh diresmikan lima tahun tahun pasca-tsunami Aceh. Museum ini dibangun sebagai sarana edukasi, pengingat, serta tempat perlindungan jika tsunami datang lagi.

Museum ini menyuguhkan gambaran dan suasana mencekam saat detik-detik gemuruh gelombang air laut menghantam Ibu Kota Provinsi Aceh. Di setiap lantainya terpajang foto-foto keadaan Banda Aceh pasca-tsunami, serta artefak dan puing-puing tsunami.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Rasyidah Dallah mengatakan, dalam ajang Indonesia Museum Award 2018 kali ini, terdapat enam kategori yang diperlombakan, yakni museum cerdas, museum lestari, museum bersahabat, museum unik, museum populer, dan museum kreatif.

Museum Tsunami Aceh terpilih sebagai museum terpopuler dari 400 museum di Indonesia yang masuk dalam kategori. 

Pati - Menindaklanjuti laporan di Inspektorat Pemda Kabupaten Pati, Jawa Tengah, perihal adanya temuan bukti petunjuk baru atas pemeriksaan terhadap Parmono, mantan Kepala Desa Semampir yang LHP-nya diduga sarat dengan rekayasa, PPWI dan LPKSM mendatangi  Polres Pati untuk menyerahkan hasil temuan bukti petunjuk baru dimaksud. Harapannya agar pihak Polres Pati dapat menindaklanjuti berkas yang diserahkan, mengingat proses hukum atas kasus tersebut terkesan jalan di tempat.

Kasus hukum yang menjerat Parmono ini tidak terkait dengan Dana Desa maupun ADD, tetapi dugaan penyalahgunaan PAD pada tahun 2009 - 2011 yang bersumber dari hasil penjualan tanah kubur, sewa bondo deso, dan kompensasi sewa ruko.

Sebagaimana telah diberitakan oleh berbagai media bahwa kasus adanya dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang ini diadukan oleh Bambang Suherman, SH ketua LSM Sayap Merdeka pada tahun 2015, namun proses pemeriksaan berlangsung tidak mulus karena adanya LHP Inspektorat yang diduga merupakan hasil rekayasa. Masyarakat desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah dibuat bingung oleh hasil audit dari Kantor Inspektorat Pemda Kabupaten Pati, karena hasil audit yang tertuang dalam LHP susah dipahami dan tidak sesuai kenyataan.

Kebingungan warga Desa Semampir ternyata selaras dengan konfirmasi dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media di Kantor Inspektorat Pati beberapa hari lalu (11 Oktober 2018 - Red) yang menemukan kejanggalan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat Pati  terhadap Parmono, mantan Kepala Desa Semampir. Dalam LHP sebagai hasil audit ditulis bahwa Kantor Pemerintah Desa Semampir dan aula dibangun oleh Parmono mantan Kades Semampir dengan menggunakan uang hasil sewa bondo desa dan pungutan kompensasi ruko. Namun, dari hasil temuan di lapangan oleh LSM dan Ormas mengungkap bahwa ternyata uang hasil penjualan tanah kubur yang seharusnya untuk tukar guling, juga "diembat" oleh Parmono mantan Kepala Desa Semampir.

Ketika LSM dan media menemukan bukti baru di lapangan, terkuak fakta bahwa bangunan gedung  Balai Desa Semampir sesungguhnya merupakan Gedung Karya yang murni merupakan hibah dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Temuan ini sangat tidak sinkron dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang  beredar di masyarakat, padahal LHP ini sifatnya rahasia.

Seorang warga Desa Semampir yang tidak mau disebutkan namanya ketika dikonfirmasi terkait masalah itu, mengatakan: "Selama ini warga merasa dipermainkan Inspektorat Pati. Kami menerima selebaran LHP menyatakan kalau Kantor Balai Desa dan Aula dibangun oleh Parmono, mantan kepala desa, dan ketika kami mengecek lokasi bangunan, di situ  ditemukan dua prasati dengan isi tulisan yang berbeda."

Lebih lanjut, awak media mengecek bangunan Gedung Karya, ternyata di sana memang ditemukan ada 2 prasasti yang berbeda. Salah satu prasasti dituliskan bahwa Kantor Balai Desa Semampir dibangun oleh Parmono, sedangkan prasasti satunya lagi tertulis bahwa Gedung Karya dibangun oleh Dinas Cipta Karya Semarang. Menurut sumber PPWI Pati, diperoleh keterangan bahwa sesuai dengan arahan Kepala Kantor Inspektorat, maka pada Senin 15 Oktober 2018 DPC PPWI Pati telah mengirimkan surat permohonan kepada Bupati Pati untuk memerintahkan Kantor Inspektorat Pati melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap Parmono, mantan Kepala Desa Semampir dan para saksi. (TRI/Red)

Tapaktuan - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di bawah kepemimpinan Azwir - Amran diharapkan siap berbesar hati dan lebih ikhlas untuk mengindahkan amanah keputusan PTUN Banda Aceh 27 Agustus 2018 lalu yang mengabulkan gugatan Drs Tio Achriyat.

"Kita mendesak Pemkab Aceh Selatan di bawah kepemimpinan Azwir-Amran untuk segera mencabut Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang penjatuhan hukuman berat dengan pembertian dengan tidak hormat dari PNS atas nama Drs Tio Achriyat. Berdasarkan amanah keputusan PTUN Banda Aceh maka Pemkab Aceh Selatan selatan diwajibkan untuk membatalkan peraturan bupati nomor 5 tahun 2018 itu," ungkap Sekjen Forum Mahasiswa dan Pemuda Selatan Raya Aceh (MeuSeRAYA) kepada media ini, Sabtu (20/10/2018).

Selain mencabut perbup tersebut, lanjut Delky, PTUN juga mewajibkan agar Pemkab Aceh Selatan untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Drs Tio Achriyat sebagai ASN/Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Selatan.

Menurut Delky, PTUN mengabulkan gugatan Tio Achriyat dikarenakan Perbup Nomor 5 Tahun 2018 itu jelas-jelas mengangkangi PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2010.

"Namun, mirisnya bagian hukum setdakab Aceh Selatan terkesan begitu memaksakan untuk melakukan banding atas keputusan PTUN Banda Aceh ini ke PTTUN di Medan. Padahal, jika pemkab legowo dan berbesar hati menerima keputusan PTUN Banda Aceh, maka publik akan lebih mengapresiasi sikap tersebut," kata mantan aktivis FPMPA itu.

Delky juga meminta agar pemimpin baru Aceh Selatan segera menuntaskan persoalan ini dan mencabut upaya banding karena dikhawatirkan hanya akan membuat jatuhnya marwah pemkab di mata publik.


"Sungguh, sikap bagian hukum setdakab yang ngotot agar perbup itu tetap tidak dicabut memalukan. Kami menilai ada baiknya jika pemkab melakukan melakukan mutasi maka yang dimutasi pertama itu ya kepala bagian hukumnya, agar tak terus menerus melakukan upaya penindasan secara hukum dengan mengatasnamakan pemerintah," ujarnya.

Dia juga berharap kebijaksanaan pemimpin Aceh Selatan yang baru dalam proses penegakan hukum.

Delky menjelaskan, berdasarkan surat Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) KOPRI Nasional, B-14/SJ/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 pada poin 4 meminta agar kepada pejabat pembina kepegawaian(PPK) untuk tidak melakukan pemberhentian tidak dengan hormat, dan mengembalikan hak-hak lain yang melekat kepada ASN dimaksud seperti gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya pada kedudukan semula.

Surat tersebut, kata Delky, merupakan respon LKBH Kopri Nasional terhadap Surat Edaran bersama menpan & RB, Mendagri serta BKN yang meminta kepada segenap PPK baik dipusat maupun di daerah uuntuk melakukan PTDH kepada PNS yang sudah mendapat vonis inkrah dari pengadilan.

Masih kata Delky, surat Edaran bersama itu telah melanggar norma-norma hukum sebgaimana yang diatur dalam UU NO 11 THN 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan RI, apalagi Surat Edaran bersama itu tidak termasuk dalam tata aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Bahkan, tambah Delky, menabrak UUD 45 pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28 huruf d ayat 1 dan pasal 28 huruf i ayat 2 serta pasal 28 D ayat 1 & pasal 281 ayat 2  UUD 1945 yang sudah diamandemen.

"Dengan adanya surat dari KOPRI tersebut, kami kira akan menjadi pertimbangan kuat bagi Bupati Aceh Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengambil sikap bijaksana. Berpegangan kepada perundang-undangan atau surat edaran bersama itu. Kami yakin Pak Azwir sebagai mantan birokrat berpengalaman paham betul bagaimana sikap yang bijaksana tanpa harus menzalimi pihak lain yang sudah dikabulkan gugatannya oleh PTUN," tandasnya.

Menurut Delky, sikap tegas dan bijaksana pemerintahan AZAM ini akan menjadi patron awal bagi masyarakat untuk menatap masa depan tata kelola pemerintahan Aceh Selatan di bidang hukum.

"Jika persoalan ini berhasil ditangani AZAM maka ini juga akan menjadi catatan penting bagi terobosan 100 hari pemerintahan AZAM di bidang kebijaksanaan dan penegakan keadilan hukum. Apalagi kasus penzaliman terhadap Tio Acriyat ini sudah jadi rahasia publik di Aceh Selatan, kita berharap ini segera berakhir," pungkasnya.(rill)

StatusAceh.Net - Mantan model Steffy Burase menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 12 jam lebih.

Pemeriksaan berlangsung sejak Jumat (19/10/2018) siang pukul 11.19 WIB hingga Sabtu (20/10/2018) dini hari.

Usai pemeriksaan, Steffy mengaku memang sengaja meminta pemeriksaan dilakukan hari ini agar dirinya tidak perlu bolak balik lagi ke KPK.

"Saya diklarifikasi sesuai tidak dengan keterangan beberapa saksi yang lain. Jadi lebih ke mengsinkronkan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Ya mungkin untuk dua atau tiga kali saya minta digeber satu hari saja, makanya tengah malam sekali. Tadi 59 pertanyaan." ucap Steffy Burase, Sabtu (20/10/2018) dini hari di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dikonfirmasi soal ‎adanya kiriman uang Rp 1 miliar dari eks tim sukses Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Syaiful Bahri, Steffy Burase mengakui hal tersebut. Dia menegaskan uang itu murni untuk keperluan event Aceh Marathon.

"Saya tidak pernah menerima sumbangan pribadi ya untuk membiayai kehidupan pribadi saya. Semua benar-benar untuk keperluan event," tegas Steffy.

Steffy menjelaskan dalam persidangan tersangka Syaiful Bahri yang juga pengusaha sukses di Aceh itu, saksi tidak menyebutkan uang Rp 1 miliar itu dikirim untuk keperluan Aceh Marathon. Menurutnya saksi hanya ‎menyebut uang kiriman atas nama Steffy Burase.

"Yang saya sayangkan kenapa tidak dibilang dana untuk apa," singkatnya. Diungkap Steffy, uang Rp 1 miliar itu juga tidak dikirim sekaligus melainkan beberapa tahap yakni 10-12 tahap.

Diketahui, dalam sidang, saksi Teuku Fadhilatul Amri mengatakan pernah mentransfer uang lebih dari Rp 1 miliar kepada Steffy. Namun dia tidak mengetahui tujuan pemberian uang yang ditransfer atas perintah Syaiful Bahri, pamannya.

Amri juga menyatakan sering diberi perintah oleh Syaiful untuk mengambil uang terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) TA 2018. Menurut dakwaan, uang itu berasal dari Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi.

Sesuai dakwaan, Ahmadi disebut menyuap Gubernur Irwandi Rp 1,05 miliiar agar Irwandi menyetujui usul Ahmadi supaya kontraktor dari kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan proyek infrastruktur yang bersumber dari DOKA.

Di kasus ini, Syaiful sudah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dengan Gubernur Irwandi dan staf khusus Irwandi, Hendry Yusal. Sedangkan tersangka ‎pemberi suap adalah Bupati Ahmadi.

Peran Syaiful yakni mengkoordinir lelang proyek dan penerimaan uang dari Bupati Ahmadi yang mendapatkan paket program pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA.

Terungkapnya kasus ini diawali dari Operasi Tangkap Tangan di Aceh pada Selasa (3/7/2018) dimana KPK menyita uang tunai Rp 50‎ juta dan bukti transfer Rp 50 juta, Rp 190 juta dan Rp 173 juta.

Sumber: tribunnews.com

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan akan menambah anggaran untuk program Dana Desa. Diperkirakan anggaran Dana Desa tahun 2019 akan mencapai angka Rp 73 triliun.

Jokowi mengatakan, dalam 4 tahun terakhir, anggaran untuk infrastruktur sangat besar. Untuk 2018 saja, infrastruktur sudah memakan anggaran sebesar Rp 400 triliun.

"Dalam 4 tahun ini anggaran infrastruktur sangat besar sekali. Tahun ini kurang-lebih Rp 400 triliun. Sebelumnya, 4 tahun lalu kira-kira Rp 150 triliun," kata Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Kuta Selatan, Badung, Bali, Jumat (19/10/2018).

Jokowi mengatakan lompatan anggaran tersebut sangat besar. Untuk itu, anggaran besar tersebut harus tepat sasaran dan terkoneksi dengan Dana Desa.

"Lompatan ini sangat besar tapi harus tepat sasaran, bermanfaat. Ini harus terkoneksikan dengan Dana Desa supaya yang besar, sedang, dan kecil bisa sambung semuanya. Percuma jalan tol rampung tapi jalan desanya tidak bisa dilewati," katanya.

Dia juga mengatakan anggaran Dana Desa setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk tahun depan, Jokowi menganggarkan Dana Desa sekitar 73 triliun.

"Dana Desa kalau kita lihat Rp 20 triliun di tahun pertama, tahun 2016 Rp 47 triliun. Di tahun 2017 Rp 60 triliun. Tahun ini Rp 60 triliun. Tahun depan kurang-lebih Rp 73 triliun. Semakin besar dananya tapi penggunaannya harus tepat sasaran. Ini bukan masalah menghabiskan uang. Tapi tepat sasaran dan tepat guna dan bermanfaat," jelasnya.

Untuk itu, Jokowi berpesan kepada para kepala daerah terus memantau penggunaan Dana Desa agar tepat guna. Tujuannya agar masyarakat bisa merasakan manfaat Dana Desa.

"Sehingga rakyat betul-betul dapat manfaatnya. Saya selalu titip. Misalnya buat irigasi desa, beli pasirnya, usahakan dari desa, beli batunya dari desa itu. Semennya juga sama. Jangan beli di kota, apalagi belinya harus ke Jakarta. Duitnya balik lagi. Usahakan uangnya berputar di desa, di kecamatan, atau maksimal di kabupaten. Jangan keluar dari situ," katanya. | Detik.com

Bareskrim Polri, Foto: kompas.com
Jakarta - Polisi mengungkap penyelundupan 40 kg sabu dari Malaysia awal Oktober lalu. Bareskrim Polri menyatakan mayoritas penyelundupan sabu dari Malaysia bukan melalui periaran Aceh lagi namun bergeser ke Dumai.

"Rute masuk penyelundupan narkoba jenis sabu dari Malaysia yang semula melalui perairan Aceh, sekarang bergeser ke Dumai/Bengkalis," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjen Eko Daniyanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom dari Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, Jumat (19/10/2018).

Sabu yang melalui Dumai atau Bengkalis itu untuk pasokan di wilayah Pekanbaru dan didistribusikan ke wilayah Sumatera dan Jawa.

"Sedangkan untuk wilayah Sumatera Utara melalui Tanjung Balai Asahan," tutur Eko.

Berdasarkan data penanganan tindak pidana narkoba selama minggu ke-3 Oktober, terlihat bahwa jumlah kasus meningkat dari minggu sebelumnya. Sebanyak 825 kasus di minggu kedua dan 869 kasus di minggu ketiga.

Sedangkan jumlah tersangka yang statusnya ditetapkan pada minggu ke-3 Oktober berjumlah lebih dari 1.000 orang di seluruh Indonesia. Rinciannya yakni bandar narkoba 37 tersangka, pengedar 567 tersangka, dan penyalahguna 540 tersangka. | Detik.com

Ilustrasi: Pembakaran gas alam di lokasi pengeboran minyak Pangkalan Brandan pada 1905 | Kleingrothe, C.J. /Leiden University Library/Domain publik
StatusAceh.Net - Perkembangan eksploitasi minyak besar-besaran menggunakan mesin modern dimulai kira-kira satu setengah abad yang lalu sejak Colonel Drake berhasil menambang minyak di Titusville, Pensylvania, tahun 1859. Sejak saat itu, minyak disebut sebagai emas hitam.

Rusia dan Amerika menguasai pasokan minyak dan gas dunia. Namun Amerika menjadi perusahaan korporasi minyak paling besar, yaitu Standard Oil Company yang dikuasai oleh John. D. Rockefeller.

Sebagai bagian dari sejarah perminyakan dunia, Indonesia pernah mengalami kejayaan pada masa Hindia Belanda.

Sejarah eksplorasi minyak di Hindia Belanda

Sejak zaman Hindia Belanda, minyak adalah komoditas yang baru sukses pada awal abad ke-20. Awalnya minyak hanya digunakan sebagai alat penerangan sederhana oleh penduduk lokal.

Namun “oil boom” yang merajai pasar dunia mulai ditemukan dan diusahakan di wilayah-wilayah pedalaman dan lepas pantai, sehingga pemerintah Hindia Belanda merasa tergesa-gesa untuk mencari dan menggali sumber minyak untuk komoditas ekspor.

Sejarah industri minyak di Indonesia berawal dari daerah Langkat di Sumatra Utara, meski cadangan minyak yang paling awal ditemukan di Jawa. Pada saat itu, Sumatra Timur (Oostkust van Sumatra) sudah dikenal di seluruh dunia karena kesuksesan usaha perkebunan tembakau yang dipelopori oleh Jacob Nienhuys, yaitu Deli Maatschappij.

Pada akhir abad ke-19, menurut Gabriels H dalam Koninklijke Olie: De Eerste Honderd Jaar 1890-1990, seorang pengusaha tembakau dari Groningen yang bernama Aelko Jans Zilker, berteduh di sebuah gudang di daerah Langkat. Saat itu ia ditemani oleh seorang mandor lokal yang membawa obor yang menyala terang.

Zilker mengira api yang menyala terang itu berasal dari jenis kayu tertentu. Namun ternyata kayu itu dilumuri minyak yang diambil dari sebuah kolam air yang berada di daerah itu. Didorong rasa penasarannya, Zilker meneliti minyak itu, yang ternyata mengandung minyak bumi yang sedang banyak dicari di seluruh dunia.

Ia kemudian berhasil mendapat konsesi tanah di Telaga Said, yang kemudian membuat Langkat menjadi daerah eksplorasi minyak besar pertama di Indonesia.

Pangkalan Brandan menjadi pabrik pengolahan minyak pertama kali dengan pelabuhan Pangkalan Susu di pesisir Selat Arubai. Setelah itu sumber minyak lainnya juga ditemukan di wilayah lain -seperti di Aceh, Riau, Jambi, Palembang, dan Kalimantan Timur .

Sejak adanya Undang-undang Agraria tahun 1870, pihak asing mulai diberikan kesempatan untuk investasi di Hindia Belanda. Di pertambangan minyak, beberapa perusahaan asing yang terlibat adalah perusahaan dari Belanda, Inggris, Amerika, dan Jepang.

Untuk memonopoli produksi dan pengangkutan minyak, Belanda memilih untuk bekerjasama dengan Inggris dan mendirikan perusahaan minyak paling besar di Hindia Belanda, yaitu Royal Dutch Shell. Perusahaan itu merupakan gabungan dari perusahaan Belanda Royal Dutch Petroleum(Koninklijke) dan perusahaan pengangkutan minyak Inggris, yaitu “Shell” Transport and Trading Company Ltd.

Pihak perusahaan Belanda mendominasi jumlah aset minyak dan kemudian mendirikan perusahaan yang berfokus pada eksplorasi dan produksi minyak di Hindia Belanda. Perusahaan itu beroperasi dibawah Royal Dutch Shell, yaitu Bataafsche Petroleum Maatschappij(BPM), pada tahun 1907.

Kompetisi multinasional

Dalam politik monopoli minyak, pemerintah Belanda harus bersaing dengan Inggris, Amerika dan Jepang. Namun realisasi monopoli minyak sebenarnya sulit dilakukan karena membutuhkan biaya yang sangat besar.

Untuk menguasai produksi minyak, Belanda membatasi jumlah saham Shell yang tidak boleh lebih dari 50%. Sejak itu, lebih dari 70% produksi minyak di Hindia Belanda dikuasai oleh BPM.

Terbentuknya Royal Dutch Shell(sering disebut Shell), seperti dipaparkan oleh Thomas Lindblad dalam The Petroleum Industry in Indonesia before the Second World War, juga diinisiasi dari persaingan Belanda-Inggris.

Inggris, yang sudah lebih dulu memiliki sumber minyak di Malaysia, mulai merambah wilayah Hindia Belanda dengan cara menguasai akses distribusi dan penyulingan minyak. Untuk menekan biaya, persaingan antara keduanya berakhir dengan “Perjanjian Borneo” pada tahun 1902.

Perjanjian itu memungkinkan beberapa minyak mentah dari konsesi Royal Dutch diproses di kilang minyak Shelldi Balikpapan. Usaha kerjasama itu adalah upaya untuk bersaing dengan Standard Oil Company milik Amerika.

Amerika yang sedang memegang monopoli minyak dunia, dipersulit untuk membuka lahan di wilayah Sumatra. Hubungan Belanda-Amerika sempat merenggang dalam bisnis perminyakan.

Amerika ingin menguasai kilang minyak di Muara Enim, Palembang, namun dicegah oleh Royal Dutch dan pemerintah Belanda. Belanda khawatir, Amerika akan menguasai pasar minyak di Asia Tenggara dan Asia Timur. Beberapa proyek awal berhasil digagalkan.

Namun akhirnya perusahaan Amerika berhasil menekan pemerintah Hindia Belanda untuk membuka beberapa konsesi tanah meski dalam jumlah yang telah ditentukan. Setelah melakukan penetrasi secara politis dengan Hindia Belanda kurang lebih tiga puluh tahun, menurut Peter Mellish Reed dalam Standard Oil in Indonesia, 1898-1928, pemerintah Belanda akhirnya memodifikasi kebijakan perminyakan Belanda pada 1928.

Jersey Standard dan perusahaan-perusahaan minyak Amerika lainnya diizinkan untuk mengeksploitasi konsesi minyak Indonesia atas dasar kesetaraan dengan Royal Dutch-Shell, meskipun Shelltetap mengontrol sebagian besar sumber daya dan produksi minyak di Hindia Belanda.

Minyak dan modernitas kolonial

Selain penuh kompetisi, minyak bumi berperan memperlancar kolonialisme di Hindia Belanda. Minyak adalah sumber penggerak modernitas, dimana mesin-mesin dan alat transportasi bergerak terus-menerus untuk mempercepat mobilitas ekonomi dan sosial.

Seiring dengan berkembangnya industri minyak, banyak kota yang muncul karena diuntungkan dari ekonomi minyak, yaitu berkembangnya kota-kota urban seperti Pangkalan Brandan, Dumai, Plaju, dan Balikpapan. Jaringan infrastruktur mulai dibangun untuk mengangkut minyak dari pedalaman ke pelabuhan.

Perdagangan antarpulau yang dikuasai oleh BPM juga dijalankan dari produksi minyak yang semakin besar dan menghubungkan Hindia Belanda dengan jaringan ekonomi dunia. Ekspor minyak Hindia Belanda dikirim sampai ke Amerika.

Industri minyak telah menciptakan masyarakat industri. Para pegawai yang bekerja di perusahaan BPM dan perusahaan minyak asing lainnya mulai mengonsumsi barang-barang modern.

Jalan-jalan besar mulai dibangun sepanjang jalur pipa-pipa minyak. Berkat minyak, mobilitas sosial semakin cepat.

Ekonomi minyak berjalan beriringan dengan perluasan perkebunan karet untuk menyuplai industri mobil dan motor. Pada tahun-tahun 1930-an, Hindia Belanda banyak mengimpor mobil dan motor untuk alat transportasi baru sekaligus untuk meneguhkan gaya hidup orang-orang kelas menengah atas.

Bandar-bandar udara juga dibangun untuk meningkatkan mobilitas lewat udara. Akibatnya, Hindia Belanda terhubung dengan jalur udara internasional.

Hindia Belanda kemudian menjadi daerah-daerah tujuan wisata yang populer, di antaranya Bali dan Borobudur. Semakin banyak orang-orang asing yang datang ke Hindia Belanda sebagai turis yang menetap atau singgah sementara.

Minyak selalu menjadi komoditas yang sangat vital. Hitler pernah berujar, “To fight, we must have oil for our machine.”

Penulis: Tedy Harnawan, mahasiswa Pascasarjana Jurusan Sejarah, Universitas Gadjah Mada
 
Sumber: Beritagar.id

Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta - Empat tahun lalu, pasar langsung merespon positif terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden. Tepat pada 20 Oktober 2014, rupiah menguat hampir 181 poin dibanding hari sebelumnya. Kejadian ini lantas disebut Jokowi effect.

Berdasarkan data JISDOR Bank Indonesia (BI), rupiah pada 2014 berada di posisi Rp12.041 per dolar AS. Posisi ini menguat signifikan dibandingkan hari sebelumnya Rp12.222 per dolar AS.

Namun, penguatan rupiah tak berlangsung lama. Nilai tukar rupiah perlahan terus bergerak melemah. Puncaknya, rupiah sempat menembus Rp15.284 per dolar AS pada perdagangan di pasar spot pekan ini, level terendah sejak 20 tahun terakhir.


Sementara, pada perdagangan Kamis kemarin (18/10), nilai tukar rupiah diperdagangkan di kisaran Rp15.194 per dolar AS. Pelemahannya dalam setahun terakhir berada di kisaran 12 persen, sedangkan dalam empat tahun terakhir mencapai sekitar 24 persen.
Baca Selanjutnya

Fenny Steffy Burase saat memenuhi panggilan KPK dalam kasus suap Gubernur Aceh, di Gedung KPK, Jumat (19/10/2018). (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)
Jakarta - Fenny Steffy Burase memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi dalam pemeriksaan terkait perkara dugaan suap pengalokasian dana otonomi khusus Aceh (DOKA). Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.10 WIB, Steffy yang mengenakan baju muslimah berwana abu-abu berjalan memasuki gedung KPK. Kendati demikian, ia memilih bungkam dan sama sekali tak merespons pertanyaan yang dilontarkan awak media. Termasuk soal dugaan pernikahan sirinya dengan Irwandi.

Secara terpisah, juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan mengenai pemeriksaan terhadap Steffy Burase. Pemeriksaan ini adalah penjadwalan ulang karena ketika panggilan sebelumnya, Steffy Burase mangkir.

"Penjadwalan ulang karena panggilan kemarin tidak datang," ujar Febri, Jumat (19/10).

Steffy Burase disebut-sebut merupakan orang dekat Irwandi. Bahkan, dalam jawaban KPK terhadap praperadilan Irwandi, terungkap ada keterangan bahwa keduanya pernah menikah secara siri pada Desember 2017.

Hubungan tersebut masuk dalam jawaban KPK karena Steffy diduga menggunakan statusnya sebagai istri Irwandi untuk meminta uang sebesar Rp 39 juta kepada pengusaha. Menurut KPK, status suami istri itu diketahui oleh pejabat di lingkungan Propinsi Aceh.

Steffy Burase tercatat adalah staf ahli Gubernur Aceh untuk kegiatan Aceh Marathon 2018. Diduga, ada sebagian uang suap yang diterima oleh Irwandi kemudian digunakan untuk keperluan Aceh Marathon.

Selanjutnya

RMY tersangka 2 kasus peluru nyasar ke Gedung DPR di Lapangan Tembak Senayan, Jumat (19/10/2018). (Foto: Fadjar Hadi/kumparan)
Jakarta - Kepolisian merekonstruksi kasus dugaan peluru nyasar yang menembus ruang kerja anggota DPR. Dua tersangka Imam Aziz Wijayanto dan Reiki Meidi Yuwana dihadirkan di Lapangan tembak Senayan guna mengetahui kasus yang membelitnya.

Pantauan Liputan6.com, Jumat (19/10/2018), tampak hadir di tengah rekonstruksi tersebut Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Tampil kasual, Bamsoet mengenakan topi bertuliskan BS berbalut kemeja putih dan celana jins.

Dari rekonstruksi yang digelar penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya, terlihat kedua tersangka yang merupakan pegawai PNS Kementerian Perhubungan itu datang tidak bersamaan.

Tersangka Azis datang sekitar pukul 12.00 WIB, sementara tersangka Reiki tiba sekitar pukul 12.30 WIB. Keduanya lantas memasuki lorong lapangan tembak Senayan dan berbincang sejenak di sana.

Dalam rekonstruksi tersebut, terlihat Azis memasuki gudang penyimpanan senjata Perbakin dan bertemu dengan AG, anggota Perbakin yang meminjamkan pistol kepada dua tersangka. Sementara Reiki menunggu di luar gudang.

Setelah mendapatkan senjata tersebut, keduanya lantas lagsung menuju lapangan tembak 25 meter semi outdoor. Mereka kemudian menembak sasaran dengan posisi pistol manual. Keduanya bergiliran menembak dengan senjata pinjaman tersebut.

Mereka menembak di line 6. Sesaat setelah menembakan beberapa peluru, mereka memasang pengaturan pistol otomatis dan berpindah ke line 7. Saat itu mereka menembak dan mengisi ulang peluru di line 6 dan menuju line 7. Di situlah Azis mulai melenceng dari target penembakan.

Kedua tersangka dikenai Undang-undang Darurat tentang pengguasaan senjata api tanpa hak yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU Darurat tahun 1951. Ancamannya hukuman mati atau seumur hidup atau penjara 20 tahun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku prihatin dengan kasus peluru nyasar yang melibatkan dua anak buahnya.

Diketahui dua pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan, IAW dan RMY, menjadi tersangka dalam kasus peluru nyasar. Keduanya menjadi tersangka atas penembakan gedung DPR Senin 15 Oktober 2018.

Keduanya diketahui meminjam senjata AG, yang merupakan anggota Perbakin, untuk latihan menembak di Lapangan Tembak Senayan sehingga terjadi insiden peluru nyasar ke Gedung DPR.

Menurut Budi, perilaku kedua bawahannya itu sangat tidak pantas ditiru. Sebab mereka berada di luar kantor saat jam kerja dan bukan untuk kepentingan pekerjaan.

"Itu kegiatan individu mereka. Saya prihatin, pasti itu satu perbuatan tidak patut," ujar Budi di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Untuk masalah sanksi, Budi menyatakan menyerahkan semuanya ke penegak hukum. Dia berharap, dua anak buahnya yang terlibat kasus peluru nyasar dihukum sesuai tindakan yang telah mereka perbuat.

"Saya serahkan pada hukum, hukum akan bicara sanksi bagi semua orang di bawah, tidak terkecuali ASN. P‎asti ada hukum yang menambahkan persidangan yang memberatkan," tandas Budi Karya Sumadi. | Liputan6.com

YERUSALEM - Pasukan Israel menahan paling tidak delapan orang warga Palestina, termasuk mantan tahanan saat melakukan penggerebegan saat subuh di seluruh Tepi Barat yang diduduki.

Menurut Lembaga Tahanan Palestina (PPS), pasukan Israel menahan dua orang Palestina di distrik Hebron di Tepi Barat selatan. Sedangkan di distrik Tepi Barat Yerusalem tengah, tiga orang Palestina ditahan.

Di distrik Tepi Barat utara Nablus, pasukan Israel menahan seorang mantan tahanan Palestina. Sementara di distrik Tepi Barat utara Tulkarem, dua mantan tahanan Palestina lainnya ditahan seperti dikutip dari Al Bawaba, Jumat (19/10/2018).

Menurut kelompok hak-hak tawanan Addameer, ada 5.640 tahanan Palestina yang saat ini ditahan di penjara Israel.

Ketegangan antara Palestina dan Israel telah terjadi selama berbulan-bulan di tengah protes perbatasan mingguan dan peluncuran balon pembakar dan layang-layang api oleh militan Palestina di pagar perbatasan.

Sekitar 200 warga Gaza telah tewas oleh pasukan Israel sejak aksi protes perbatasan dimulai pada 30 Maret lalu, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Israel telah menarik kecaman internasional karena penggunaan kekuatan mematikan, tetapi mengatakan hal itu untuk melindungi perbatasan dan penduduk sipil.  (
Al Bawaba)


StatusAceh- Setelah meninjau pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) di Sumbawa Barat, Presiden Joko Widodo bertolak ke Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan helikopter sebagai bagian dari lawatan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, 18 Oktober 2018. 

Tiba di Helipad Sekolah Polisi Negara (SPN) Belanting, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur,  Presiden mendapat sambutan hangat dari masyarakat. 

Di sini, Presiden meninjau kondisi pascagempa dan menyaksikan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Kelompok antara masyarakat dan aplikator RISHA di Dusun Pademekan, Desa Belanting, Kecamatan Sembelia.

Saat bertemu masyarakat, Presiden mengungkapkan rumitnya prosedur pencairan dana bantuan untuk masyarakat korban gempa. “Saya sudah bilang ke Pak Gubernur, ada 17 prosedur, rumit sekali. Minggu lalu, saya putuskan (memangkas) dari 17 prosedur menjadi satu saja. Biar cepat dan sederhana,” jelas Presiden. 

Presiden menjelaskan bahwa dana bantuan pemerintah tersebut disalurkan ke kelompok masyarakat (Pokmas) dan setiap Pokmas terdiri dari 15-20 Kepala Keluarga (KK). 

Sementara itu, setiap KK akan menerima bantuan dan besarannya bergantung dari jenis kerusakan dari rumah yang terdampak gempa. “Ini adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Presiden.

Oleh karena itu, Presiden berpesan kepada aparat pemerintah, Pokmas, dan tiap anggota masyarakat agar dana bantuan tersebut dapat diwujudkan menjadi rumah. Setiap anggota Pokmas diharapkan dapat saling mengontrol dan mengawasi penggunaan dana pemerintah tersebut. 

"Enggak boleh nanti rumahnya enggak jadi, tahu-tahu beli sepeda motor. Hati-hati, saya ikuti terus. Saya ikuti terus,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa Lombok termasuk daerah yang berada di atas cincin api dan pernah mengalami gempa besar pada 1978. Oleh karenanya, Presiden mengingatkan warga agar memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik dan digunakan untuk membangun rumah yang tahan gempa. 

"Mau pakai batu atau kayu terserah. Yang penting tahan gempa. Nanti diarahkan oleh Kementerian PUPR,” tandasnya.(Red/Rls)

Jakarta - Seleksi CPNS 2018 kini memasuki tahap pengumuman hasil seleksi administrasi dan persiapan menjelang pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentas, Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sigit Pramuhardjo mengimbau para pelamar silakan memantau terus medsos resmi BKN agar selalu update tentang hal-hal yang perlu dilakukan sejalan dengan tahapan seleksi yang sedang berlangsung.

"Pengumuman seleksi administrasi maksimal 21 Oktober. Cek berkala dengan login di SSCN, atau kanal informasi instansi yang dilamar. Selamat bagi yang sudah dinyatakan lulus," ujar Sigit, Kamis (18/10).

Dia menjelaskan, dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terdapat tiga aspek yang diuji. Yaitu Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

TWK sangat penting karena PNS adalah calon perekat NKRI, penjamin kesatuan dan persatuan bangsa,” ujat Sigit.

Selanjutnya Tes Intelegensia Umum dalam SKD dibuat untuk mengukur seberapa cakap calon PNS dalam logika, verbal, figural dan analisis, memecahkan masalah dengan inovasi baru.

Karakteristik Pribadi dalam SKD bertujuan melihat kemampuan calon PNS beradaptasi, bekerja secara tim, IT, pelayanan, karakter, integritas, kemampuan menahan sebaran hoaks, SARA dan lain-lain.

Sementara itu untuk rincian soal pada SKD terdiri dari 35 soal TWK, 30 TIU, 35 TKP. Nilai 5 jika benar dan 0 jika salah dalam TWK & TIU; TKP jawaban bernilai 1~5. Untuk penuhi passing grade Formasi Umum, cukup jawab benar 15 TWK, 16 TIU, dan 29 TKP bernilai 5. | JPNN

Masjid Raya Baiturrahman
StatusAceh.Net - Pagi tampak cerah. Kapten Charles Emile Schmid berdiri tegap di salah satu sudut lapangan. Dadanya agak ia busungkan. Matanya menatap awas ke arah kumpulan serdadu yang sedang berbaris. Sesekali terdengar Komandan Divisi 5 Korp Marsose Lhoksukon itu menghardik. Ia tidak suka jika di antara prajuritnya itu ada yang tak disiplin.

Sebagai seorang komandan, sudah menjadi kewajibannya memantau kedisplinan para prajurit. Tidak disiplin, berarti siap-siap untuk kalah perang. Schmid tidak ingin itu terjadi.

Puas memantau anak buahnya, Schmid beranjak pulang. Baru beberapa langkah ia meninggalkan lapangan, tiba-tiba seorang Aceh lewat di hadapannya. Orang itu berhenti lalu memberi 'tabik' atau salam penghormatan.

Schmid mengangkat tangannya untuk membalas salam penghormatan orang itu sembari tersenyum. Baru saja ia melihat sang pemberi tabik menurunkan tangannya, ketika ia sadar, ujung rencong orang itu sudah menembus perutnya.

Shcmid lengah! Ia tak melihat orang tadi menarik rencong yang diselipkan di pinggangnya. Schmid terhuyung dan sekarat. Seragamnya basah oleh darah. Kendati diboyong ke rumah sakit, tetapi nyawanya tak tertolong. Schmid tewas.

Cerita di atas menggambarkan bagaimana Komandan Divisi 5 Korp Marsose Lhoksukon, Kapten Charles Emile Schmid tewas pada suatu Senin yang cerah, tepatnya tanggal 10 Juli 1933 di Aceh.

Tragis memang. Sang kapten tak mati di medan perang atau di rimba pertempuran. Ia mati ditusuk di depan pasukannya sendiri. Ditikam!

Lokasi di mana Schmid ditusuk seharusnya menjadi tempat paling aman dari serangan musuh. Terlebih, tempat itu dekat dengan tangsi-tangsi militer milik Belanda. Lantas, kenapa si pelaku penusukan berani melakukannya?

Di sini tidak dibahas siapa Amat Leupon yang menjadi pelaku penusukan Kapten Schmid? Bagaimana nasib Amat Leupon setelahnya? Bagaimana akhirnya Amat Leupon tewas dicincang oleh serdadu Belanda bernama Asa Baoek.

Akan tetapi, hal terpenting yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah landasan moral-spiritual yang mendasari si pelaku melakukan perbuatan nekatnya.

Fenomena Aceh Pungo (Gila) pada Masa Kolonial
Gunongan

Perlu dicatat kejadian yang menimpa Kapten Schmid di atas hanyalah salah satu dari banyak kisah serupa yang terjadi di Aceh pada masa kolonial.

Saat itu, upaya pembunuhan terhadap opsir dan perwira Belanda sering terjadi. Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan secara sporadis, perseorangan, dan tanpa disangka-sangka.

Kejadiannya bisa terjadi di mana saja. Di jalan, di pasar, di keramaian, bahkan di tangsi-tangsi militer milik Belanda. Para pelakunya orang Aceh. Mereka tidak memandang umur atau jenis kelamin korbannya. Siapa pun yang berkulit putih, Hamok! (hajar!).

Bagi pihak Belanda, fenomena ini menjadi suatu hal yang tidak biasa. Mereka menyebutnya Atjeh Moorden atau 'pembunuhan Aceh'. Selanjutnya lebih dikenal sebagai Aceh Pungo (Bahasa Aceh), atau Aceh Gila.

Penyematan kata 'gila' merujuk pada anggapan awal pihak Belanda mengenai sikap orang Aceh yang bisa tiba-tiba menghunus rencongnya dan menyasar orang Belanda. Oleh orang Belanda, ini dianggap sebagai gejala psikologis.

Perbuatan nekat itu dianggap tidak mungkin dilakukan oleh orang waras. Maka timbullah istilah di kalangan orang Belanda Gekke Atjehsche (orang Aceh gila), yang kemudian populer dengan sebutan Aceh Pungo.

Fenomena Aceh Pungo ini dapat kita baca dalam beberapa literasi yang ditulis oleh orang Belanda sendiri. Misalnya di dalam The Dutch Colonial War in Aceh, dan Prominet Women In The Glimpse of History.

Selain itu, dapat juga dilihat dalam The Old World Though Old Eye: Three Years in Oriental Land. Buku ini ditulis Mary Smith Ware turis asal Amerika yang pernah ke Aceh pada masa kolonial Belanda. Konon, sang penulis juga menjadi salah satu korban Aceh Pungo.

Selain kisah Kapten Schmid, ada kisah seorang perempuan Aceh di Pidie, bernama Pocut Meurah Intan alias Pocut Di Biheue. Dia nekat menyerang 18 tentara marsose yang sedang patroli sendirian.

Selanjutnya, ada kisah seorang Uleebalang di Desa Titeue, Pidie yang menikam Letnan Kolonel Scheepens seorang perwira Belanda di Sigli pada 10 Oktober 1913.

Scheepens diserang saat yang bersangkutan sedang memimpin rapat atau sidang untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dialami oleh penduduk setempat.

Terdapat pula kisah Teuku Ubit. Seorang santri berusia 16 tahun yang membunuh seorang pejabat controleur Belanda bernama Tiggelman di Seulimeum, Aceh Besar pada 23 Februari 1942.

Tiggelman dibacok dengan kelewang, sejenis pedang panjang khas Aceh, hingga mati bersimbah darah di rumah dinasnya sendiri.

Tiga bulan setelah pembunuhan yang menimpa Kapten Schmid, dua orang anak-anak keturunan Belanda yang sedang bermain di Taman Sari Kutaradja (Banda Aceh) juga menjadi korban Aceh Pungo.

Pada 1910-1920 terdapat sebanyak 79 kasus Aceh Pungo dengan jumlah korban keseluruhan sebanyak 99 orang. Puncaknya antara tahun 1913, 1917, dan 1928 dengan jumlah 10 kasus setiap tahunnya. Sedangkan, pada tahun 1933 dan 1937 masing-masing terjadi 6 dan 5 kasus.

Namun, jumlah korban tersebut cenderung tidak mewakili jumlah keseluruhan korban. Hal ini karena, jumlah itu dihitung sejak tahun 1910 hingga 1937 saja. Sedangkan pada tahun sebelum dan sesudahnya tidak tercatat sama sekali.

Belanda Teliti Penyebab Gekke Atjeh
Mobil masa penjajahan belanda

Fenomena Aceh Pungo atau Gekke Atjeh, atau Atjeh Moorden mendorong Belanda untuk melakukan penelitian. Belanda menunjuk Dr. R.A Kern, seorang penasihat pemerintah urusan kebumiputeraan untuk meneliti akar dan penyebab Aceh Pungo di Aceh. Seluruh penelitian R.A Kern ditulis dalam bukunya Onderzoek Atjeh Moorden.

R.A Kern menyampaikan laporan hasil penelitiannya itu kepada gubernur jenderal Hindia Belanda pada 16 Desember 1921. Dan diterbitkan dalam Kernpapieren No.H.797/159 oleh KITLV Leiden, Belanda.

Menurut R.A Kern pula lah, fenomena Atjeh Moorden disebut sebagai gejala sakit jiwa. Pemerintah Belanda juga sempat mendirikan rumah sakit jiwa di Sabang. Saat itu, dr. Latumenten yang menjadi kepala rumah sakit juga melakukan studi terhadap para pelaku.

Baik R.A Kern maupun dr. Latumenten, mereka salah besar!. Kendati fenomena pembunuhan khas Aceh itu didasari oleh kondisi psikis pelakunya yang tertekan atau frustasi, kenyataannya, para pelaku tidak pernah didiagnosis mengidap sejenis gangguan kejiwaan atau gila.

Ya, ada gejala-gejala yang tidak bisa dijangkau oleh pemikiran medis mengenai sikap dan tindakan orang Aceh, yang dikenal dengan sebutan Aceh Pungo, atau Aceh Gila tersebut.

"Fenomena Aceh Pungo itu memang disebabkan oleh rasa benci kepada Belanda yang masih tertanam. Kekecewaan hidup. Sebagian frustasi karena sakit tidak kunjung sembuh. Hal ini menjadi perangsang untuk mencari jalan syahid," ujar T.A Sakti, budayawan dan sejahrawan Aceh, Rabu, 10 Oktober 2018.

R.A Kern juga mengakui itu. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh sebagian rakyat Aceh itu didorong oleh perasaan tidak puas akibat ditindas oleh orang Belanda. Karena itu, jiwanya tetap melawan Belanda.

Atjeh Moorden dan Jiwa Jihad yang Membara
Para Ulama Aceh

Perang Aceh ditandai dengan meletusnya meriam-meriam milik Belanda dari atas kapal perang mereka, Citadel van Antwerpen pada 23 Maret 1873 silam. Pada 8 April di tahun itu juga, 1.398 serdadu pimpinan Johan Harmen Rudolf Kohler mendarat di Pantai Ceureumen.

Sejak saat itu, rakyat Aceh menyatakan perang dan melawan yang apa mereka sebut kaphee (kafir). Perang yang dikenal sebagai Perang Aceh ini, masuk dalam kategori 10 perang terlama di dunia.

Kendati Kesultanan Aceh menyerah pada 1904, namun sumbu-sumbu perlawanan masih menyala. Oleh karena itu, di tahun-tahun setelahnya, bedil orang Aceh masih menyalak. Rencong mereka masih memburu para kaphee.

Perang masih berlangsung secara sporadis. Orang Aceh tak pernah ditakluklan secara de facto. Salah satu bentuk dari perlawanan orang Aceh, tak lain adalah tindakan nekat nan militan yang disebut Aceh Pungo tadi.

Serangan-serangan secara nekat dan tak terstruktur atau Atjeh Moorden dalam istilah Belanda itu, pada dasarnya merupakan manifestasi dari jihad fi sabilillah.

Tindakan militan ini didorong pula oleh perasaan benci yang sangat mendalam kepada pihak Belanda. Betapa tidak, invasi Belanda ke Aceh selama masa kolonial telah banyak memakan korban.

Melalui pasukan elite mereka yang dinamakan het korps marechaussee (pasukan marsose), orang-orang Aceh, baik perempuan dan anak-anak sekali pun, dibunuh dengan tidak manusiawi saat itu.

Paul Van’t Veer dalam bukunya De Atjeh Oorlog menyebutkan, berkisar antara 1899-1909, tidak kurang dari 21.865 jiwa rakyat Aceh tewas. Angka itu hampir 4 persen dari jumlah penduduk Aceh saat itu.

Semangat jihad orang Aceh kala itu didorong pula bacaan Hikayat Prang Sabi karangan Tgk. Chik Pante Kulu. Hikayat ini berisi syair kepahlawan yang bernada heroik dan dapat membangkitkan semangat pembaca dan pendengarnya.

Hikayat Prang Sabi menjadi katalisator atau penyemangat orang Aceh untuk berperang kala itu. Sekali lagi, Atjeh Moorden, Gekke Atjeh, Aceh Pungo, atau Aceh Gila, tak lain, tak bukan, hanyalah salah satu manifestasinya.

Artikel ini dikutip dari Liputan6.com dengan Judul Menyingkap Fenomena 'Aceh Gila' Saat Zaman Kolonial Belanda

Jakarta - Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia U-19 2018. Penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) masih sepi.

Indonesia membuka Piala Asia U-19 2018 pada Kamis (18/10/2018). Laga pertama mempertemukan Uni Emirat Arab melawan Qatar di SUGBK pada sore hari. Usai laga itu, Indonesia menghadapi Taiwan.

Tak banyak penonton yang datang di hari pertama pertandingan. Bahkan, ketika Timnas Indonesia tampil mulai pukul 19.00 WIB.

Sepinya penonton terlihat pada tribune Barat dan Timur. Tribune yang bergemuruh cuma terlihat di sisi Selatan dan Utara. Terdapat komunitas kelompok suporter Ultras Garuda di sisi Selatan yang sangat atraktif dengan koreografinya.

Khusus pertandingan Indonesia, PSSI mencetak 21 ribu lembar tiket pada 18 Oktober, 24 ribu tiket di 21 Oktober, dan 21 ribu tiket di 24 Oktober. Sedangkan untuk laga Grup B,C, dan D, PSSI mencetak 800 tiket setiap hari pertandingan.

Selain Gelora Bung Karno, Piala Asia U-19 bakal berlangsung di Stadion Patriot dan Stadion Pakansari.(Detik.com)

Jamal Khashoggi. (Foto: Instagram/@jkhashoggi)
Jakarta - Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri berkomentar terkait hilangnya jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, di Turki. Khashoggi dikenal sebagai jurnalis yang kerap mengkritik kebijakan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman.

"Tentu kita sangat prihatin," ucap juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir dalam press briefing, Kamis (18/10) di kantor Kemlu jalan Pejambon, Jakarta Pusat.

Arrmanatha mengatakan, pemerintah berharap misteri mengenai hilangnya Khashoggi bisa terpecahkan. Sehingga pihak yang terbukti bersalah dapat dihukum sesuai aturan berlaku.

"Tentunya kita berharap benar-benar bisa diketahui apa sebenarnya yang terjadi di situ, dan bisa terungkap pelakunya," tutur dia.

"Bisa pula diambil langkah-langkah hukum (kepada pelaku) sesuai dengan hukum yang berlaku, baik di Turki maupun di Arab Saudi," kata Arrmanatha.

Khashoggi hilang pada 2 Oktober lalu. Keberadaannya tak diketahui usai masuk ke gedung Konsulat Arab Saudi di Istanbul untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan untuk melaksanakan perkawinan.

Saat ini, tim investigasi gabungan antara Turki dan Saudi sudah melakukan penyelidikan mendalam terkait hilangnya Khashoggi.

Spekulasi mengenai keberadaan Khashoggi hingga kini terus bergulir. Termasuk dugaan, Khashoggi telah dihabisi nyawanya oleh Pemerintah Saudi sendiri. | kumparan

Kanada - Kanada resmi melegalkan penggunaan dan penjualan ganja. Keputusan ini diberlakukan sejak Rabu (18/10/2018) kemarin.

Putusan ini membuatnya menjadi negara besar pertama di barat yang melegalkan penggunaan ganja. Sekaligus negara kedua, setelah Uruguay.

Masyarakat menyambut dengan gembira kabar baik itu. Banyak warga yang mengantre di toko-toko penjualan ganja di Newfoundland.

Tak peduli kondisi cuaca yang dingin, mereka rela menerjang dan menunggu selama berjam-jam hanya untuk mendapatkan pesanan mereka.

Bahkan di beberapa situs web penjualan milik pemerintah diperkirakan ada 100 pemesanan per menitnya.

Seorang warga bernama Ian Power bahkan sudah mengantre sebelum dibukanya toko. Mengatakan, bahwa ia ingin membuat sejarah dengan menjadi yang pertama membeli ganja legal itu.

Dia bahkan memilih untuk membingkai daun-daun tersebut, ketimbang menghisapnya.

"Saya gembira. Saya sangat bersemangat, saya tidak bisa berhenti tersenyum. Saya tidak kedinginan. Sangat dingin, tapi saya tidak kedinginan, "katanya.

Sedang di daerah Cape Breton, musisi Ashley MacIsaac menjadi salah satu pembeli pertama.

Sementara itu di Toronto diadakan acara pesta merayakan kabar baik itu, dengan layanan penghisapan ganja.

"Ini menyenangkan, bagus untuk jiwa, dan sekarang legal. Kami tidak perlu tertekan dengan hal itu lagi," kata Sebastien Bouzats dari Montreal kepada AFP.

"Kita tidak harus menyembunyikannya lagi," sambungnya.

Seiring dengan kegembiraan warga menyambut kabar baik ini, pasokan ganja mulai menipis. Seperti yang terjadi di negara bagian AS. Juga memberikan meningkatnya perekonomian negara.(AFP)

Aceh Barat - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,3 mengguncang Aceh Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, gempa terjadi pada pukul 11.29 WIB, Kamis (18/10/2018).

Menurut BMKG, pusat gempa dengan kedalaman 10 kilometer itu berada di 4,72 Lintang Utara, 96,21 Bujur Timur. Tepatnya di 30 kilometer Timur Laut Kabupaten Aceh Barat.

BMKG tidak menyatakan gempa tersebut berpotensi terjadi tsunami.

Namun, belum ada laporan dampak dari gempa tersebut. Meski begitu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada. (*)

Palestina - Satu warga Palestina tewas, tiga luka-luka dalam serangan oleh Israel saat ketegangan meningkat lagi antara Israel dan Gaza. Hal itu terjadi setelah satu roket pengunjuk rasa Palestina megnenai rumah warga Israel. Negara Yahudi itu kemudian membalas dengan melakukan serangan udara menggunakan jet tempur.

Jet tempur Israel telah menyerang sasaran di Jalur Gaza, menewaskan satu warga Palestina dan melukai delapan lainnya.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, Naji Ahmad al-Zaneen, 25 tahun, tewas dalam serangan di Gaza utara pada Rabu pagi (17/10). Di antara mereka yang terluka, ada enam orang anak yang sedang dalam perjalanan ke sekolah di Deir al-Balah, di pusat Gaza.

Militer Israel menyatakan bahwa mereka melakukan serangan udara sebagai tanggapan atas serangan roket yang menimpa sebuah rumah di Beersheba di Israel selatan.

“Pada pukul 4 pagi warga Israel di kota Beersheba berlarian ke tempat perlindungan bom setelah roket diluncurkan dari Jalur Gaza ke Israel,” kata tentara Israel di Twitter.

“Kami akan terus membela warga sipil Israel,” tambahnya.

Itu adalah salah satu roket pertama setelah berbulan-bulan yang ditembakkan dari wilayah Palestina yang telah berada di bawah blokade Israel selama 11 tahun dan terjadi di tengah meningkatnya lagi ketegangan antara Israel dan Gaza.

Roket lain dari Gaza dilaporkan jatuh ke laut dekat Tel Aviv. Tidak ada korban yang dilaporkan.

Roket itu adalah roket pertama yang menghantam sebuah rumah Israel sejak serangan militer Israel tahun 2014 di daerah kantong yang dikepung itu.

Itu terjadi sehari setelah menteri pertahanan Israel mengatakan bahwa waktunya telah tiba untuk melaksanakan “serangan berat” kepada Hamas setelah tentara Israel menewaskan tujuh warga Palestina pada hari Jumat (12/10), termasuk dua remaja laki-laki, selama demonstrasi di sepanjang pagar perbatasan Israel.

Tidak jelas siapa yang menembakkan roket itu tetapi tentara Israel mengatakan pihaknya menganggap Hamas bertanggung jawab atas apa yang terjadi di wilayah yang berada di bawah kendalinya.

Kebakaran yang disebabkan oleh roket itu terjadi setelah demonstrasi yang berlangsung selama berbulan-bulan di Gaza dekat pagar perbatasan Israel.

Para demonstran itu menuntut hak mereka untuk kembali ke rumah mereka di Israel, di bawah Resolusi PBB 194, yang menetapkan hak mereka untuk kembali.

Setidaknya 70 persen warrga Palestina yang berada di Gaza adalah pengungsi, keluarga mereka melarikan diri atau diusir selama perang tahun 1948 setelah terciptanya negara Israel.

Mereka juga menuntut akhir dari blokade 11 tahun oleh Israel-Mesir.

Sejak demonstrasi Great March of Return dimulai pada 30 Maret, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 205 warga Palestina di daerah kantong yang terkepung termasuk wartawan dan paramedis dan telah melukai lebih dari 18.000 orang.

Menurut Departemen Kesehatan Gaza, 68 warga Palestina telah diamputasi karena cedera serius.

Menanggapi demonstrasi pekan lalu di mana beberapa orang Palestina melemparkan batu ke arah tentara dan membakar ban, Israel menghentikan pengiriman bahan bakar yang disumbangkan Qatar untuk pembangkit listrik Gaza.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengancam “serangan yang sangat menyiksa,” mengatakan Israel senbentar lagi akan melakukan “berbagai jenis kegiatan”.

“Hamas harus menghentikan serangan apinya dan kekerasannya—sekarang,” katanya.

Menghentikan pengiriman bahan bakar

Menteri pertahanan Israel mengatakan pada hari Selasa (16/10) bahwa protes itu tidak bisa dibiarkan berlanjut.

“Kami tidak siap untuk menerima tingkat kekerasan yang kami alami minggu demi minggu,” kata Avigdor Lieberman kepada para tentara dan komandan di sebuah pangkalan militer dekat perbatasan Israel selatan dengan Gaza.

Dia juga menangguhkan pengiriman bahan bakar yang telah diangkut setiap hari ke Gaza selama seminggu sebelumnya di bawah kesepakatan yang ditengahi oleh PBB dan didukung oleh Amerika Serikat, Israel dan negara lainnya.

Bantuan itu telah menyalurkan ribuan liter bahan bakar ke jalur Gaza yang kekurangan bahan bakar.

PBB mengatakan blokade Israel terhadap daerah kantong itu telah menyebabkan situasi kemanusiaan yang sangat buruk.

Dua juta penduduk Gaza telah hidup dalam kondisi yang mengerikan, termasuk kekurangan air minum dan pemadaman listrik, sebagian karena kurangnya bahan bakar untuk pembangkit listrik di jalur tersebut.

Sumber: Al Jazeera

Polisi Hindia-Belanda menggrebek pekerja seks komersial di Jakarta, 19 Februari 1949. Foto/IPPHOS/arsip Antara.
StatusAceh.Net - Kesepian adalah musuh yang sangat menyiksa bagi laki-laki Belanda yang disebut kaum penjajah itu. Mereka umumnya datang ke Indonesia tanpa pasangan, baik istri maupun kekasih. Perjalanan dari negeri Belanda ke Indonesia saja bisa memakan waktu satu tahun di zaman VC berjaya.

Tak cuma orang Belanda, tetapi orang Eropa secara keseluruhan. Mereka melakukan pekerjaan yang terkait dengan kolonialisasi negara Eropa di Indonesia. Pegawai kompeni, pelaut, dan serdadu termasuk profesi yang terbanyak.

Mereka kerap harus tinggal lebih dari satu tahun di Hindia. Maka, setidaknya baru tiga tahun kemudian mereka bisa sampai Belanda lagi. Di rentang waktu itulah orang Belanda mencari cara agar kesepian terobati dan hasrat biologis terpenuhi.

Salah satu caranya adalah pergi tempat pelacuran. Leonard Blusse, dalam bukunya Persekutuan Aneh: Pemukim China, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC (1988), menyebut para serdadu sering sekali pergi ke rumah-rumah bordil dan menghabiskan waktu dengan perempuan-perempuan penghuninya. Perempuan-perempuan penghuni rumah bordil itu awalnya adalah perempuan-perempuan Asia yang tak jelas asal-usul keluarganya. Tak jarang, mereka adalah budak.

Persetubuhan antara laki-laki penghuni tempat pelacuran itu menghasilkan anak-anak campuran yang disebut indo. Belakangan, anak-anak tersebut juga hidup di Indonesia. Di antara anak-anak (laki-laki) itu, ada yang jadi serdadu atau pegawai rendahan. Malangnya, ada anak-anak perempuan yang juga menjadi pelacur.

Hendrik Naimeijer, dalam Batavia Masyarakat Kolonial Abad XVII (2012), mencatat beberapa pelacur berdarah campuran Portugis pada abad XVII. Mereka adalah Adriana Augustijn, Anna de Rommer, Dominga Metayeel, dan Lysbeth Jansz. Ayah-ayah mereka Portugis, sementara ibu mereka adalah perempuan-perempuan pribumi.

Rumah bordil jadi pelarian karena kebanyakan dari orang-orang Belanda di tanah koloni itu tak mampu kawin dengan perempuan Belanda. Ongkos mendatangkan perempuan dari Belanda sangat mahal. Laki-laki Belanda yang sukses punya istri Belanda adalah mereka yang sudah kaya dengan jabatan pegawai senior. Dan mereka sudah berumur.

Menunggu kaya adalah masalah waktu, sementara libido tetaplah libido. Mereka yang tak mau berurusan dengan penghuni rumah bordil, biasanya akan mengambil perempuan pribumi untuk dijadikan nyai. Nyai, seperti seorang istri di masa lalu, urusannya tak jauh dari sumur, kasur, dan dapur.

Nyai difungsikan sebagai pengurus rumah tangga. Seperti pembantu, mereka bersih-bersih rumah, memasak, dan mencuci pakaian. Tentu saja ditambah tugas tambahan: menemani tuan Eropa mereka di atas kasur ketika malam tiba.

Nyai tidak dianggap terhormat. Dalam hal ini, nyai dianggap tak lebih dari seorang gundik dengan tugas rumah tangga. Menurut Tinneke Hellwig dalam Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda (2007), istilah nyai biasa dipakai untuk menyebut gundik di Jawa, Sunda, dan Bali sejak zaman VOC. Kata ini berasal dari Bali, yang dikenal sebagai pemasok budak.

Soal pergundikan di tangsi, dalam bukunya Nyai dan Pergundikan di Hindia-Belanda (2010), Reggie Baay mencatat kisah beberapa nyai yang hidup dengan laki-laki Belanda. Sebagian laki-laki Belanda itu bekerja sebagai serdadu. Mereka hidup bersama nyai mereka mereka hanya ketika bertugas di Indonesia. Setelah si laki-laki Belanda itu selesai urusan dinasnya di Indonesia, nyai-nyai itu ditinggalkan. Baay juga mencatat ada nyai yang ditinggalkan itu belakangan dapat saudara laki-laki yang juga bekerja sebagai serdadu. 

Dua perempuan asal Aceh terpaksa berurusan dengan hukum setelah kedapatan membawa narkotika jenis sabu di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. (Reza Efendi/ Liputan6.com)
Medan - Dua wanita asal Aceh terpaksa berurusan dengan hukum setelah kedapatan membawa narkotika jenis sabu di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hasil pemeriksaan pihak kepolisian, barang haram tersebut hendak dibawa keduanya ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Kedua wanita yang diamankan berinisial NW (22) dan ES (33).

"Keduanya merupakan warga Bireuen, Aceh," kata Kapolres Deli Serdang, AKBP Eddy Surianta Tarigan, Selasa (16/10/2018).

Penangkapann kedua tersangka berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh. Informasi menyebutkan, ada dua wanita dari Bireuen membawa narkotika melalui Bandara Kualanamu pada Sabtu, 13 Oktober 2018.

Mendapat informasi, tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Deli Serdang langsung bergerak dan berhasil mengidentifikasi keduanya saat sedang berada di ruang tunggu keberangkatan. Tepatnya di lantai l Gate 11 Bandara Kualanamu.

Setelah diperiksa, petugas menemukan sabu di sepasang sandal wanita merek Busana. Barang haram seberat 252 gram disimpan di dalam tapak sandal tersebut, yang dikemas dua bungkus.

"Kemudian di sepasang sandal wanita lainnya, merek Modiest. Di dalam tapaknya terdapat sabu-sabu seberat 254 gram. Total barang bukti 504 gram sabu. Turut diamankan satu buah handphone," sebutnya.

Eddy menyebut, kedua pelaku yang telah ditetapkan tersangka mengaku mendapat perintah dari seorang pria bernama Abang yang ditemui di Jalan Raya Medan-Banda Aceh. Mereka diperintah membawa barang haram itu dari Bireuen ke Banjarmasin.

"Masing-masing pelaku mendapat upah Rp 6 juta. Keduanya juga diberi sandal yang tapaknya berisi sabu untuk dipakai dalam penerbangan menuju Banjarmasin. Mereka diberi tiket dan uang muka masing-masing Rp 1 juta," sebutnya.

Sebelumnya pihak kepolisian juga berhasil mengamankan dua perempuan asal Biruen yang ketangkap membawa sabu dengan pesuruh yang sama. Kedua perempuan yang diamankan berinisial KH (27) dan MUR (35).

Mereka diamankan di Bandara Kualanamu pada Selasa, 4 September 2018. Dari tangan kedua pelaku, diamankan sabu seberat 197,5 gram yang disimpan di selangkangan. Tujuan barang haram juga sama, Banjarmasin.

"Keempat pelaku masih diproses di Mapolres Deli Serdang. Kita juga sedang memburu jaringan mereka. Karena keempat pelaku ini disuruh dengan orang yang sama," Eddy menandaskan. | Liputan6.com

Syarif (kiri) dan Ari, dua kurir narkoba yang berhasil diamankan BNN di depan Polsek KP3 Baakuheni, Lampung, Rabu (17/10/2018).
SYARIF dan Arif, dua pria yang biasa berprofesi sebagai supir dan kenek serabutan dikawasan Subang terpaksa harus berurusan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah didapati membawa ganja seberat 250 kilogram di bawah bak mobil.

Keduanya diciduk anggota BNN di Bakahuni, Lampung saat akan menyeberang menuju Bandung pada Rabu (17/10) dini hari tadi. Mereka mengaku membawa ratusan pake ganja tersebut lantaran terbelit kebutuhan ekonomi, sehingga menerima tawaran tersebut untuk membawa ganja dari Aceh-Bandung.

Syarif, salah seorang tersangka mengaku bahwa awal mula dirinya menerima tawaran tersebut, ketika dirinya bertemu dengan seseorang dikawasan Cikampek beberapa waktu lalu. Ketika itu, pria yang diketahui bernama Dian, menawarkan untuk mengambil mobil dari Aceh menuju Bandung.

Bahkan lantaran, kedua tersangka sudah biasa membawa mobil bersama, ia pun menyetujui tawaran tersebut. Tak hanya itu keduanya pun dibelikan tiket Pesawat gratis menuju Aceh.

"Waktu itu ada teman yang minta bantuan, saya disuruh membawa pickup dari Aceh ke Bandung, tapi dia enggak bilang kalau yang dibawa narkoba," kata Syarif di Kantor BNN, Cawang, Rabu (17/10/2018).

Diungkapkan Syarif, untuk upah yang didapat dengan mengambil mobil tersebut dirinya dijanjikan uang Sebesar Rp. 15 juta untuk dua orang. Setengah dari uang tersebut sudah dibayarkan terlebih dahulu sebelum dirinya berangkat ke Aceh.

Walau sempat curiga dengan upah yang cukup besar tersebut, namun rasa kebutuhan yang mendesak untuk memenuhu kebutuhan rumah tangga, ia pun mengesampingkan pikiran negatif tersebut, dan menerima tawaran tersebut.

"Namanya juga kerja serabutan, enggal nentu dapat uang, ditawari upah gede ya langsung terima aja. Apalagi kita butuh uang untuk keperluan keluarga," ucapnya.

Sesampai di Aceh, Lanjut Syarif dirinya langsung bertemu dengan seorang pria berinisial MAN. Dia tak menjelaskan barang apa yang dibawa yang disembunyikan dibawah bak mobil. Pria tersebut hanya meminta untuk segera mengantarkan mobil tersebut ke Bandung.

Sebelum sampai Bandung dirinya, nanti akan bertemu lagi dengan seseorang di Tol Jagorawi. Ia menjelaskan bahwa orang tersebut akan memberi tahu dimana mobil tersebut akan diantar.

"Sampai di Terminal Banda Aceh saya langsung dikasih kunci mobil dan disuruh jalan, dia enggak bilang apa-apa lagi," katanya.

Lantaran sempat merasa ada yang jangal, ia mengaku sempat mencoba melihat apa yang disembunyikan di bawah bak mobil jenis Daihatsu L 300 nopol B 9596 UAD. Ketika itu ia melihat paketan terbungkus berwarna cokelat yang cukup banyak.

Saat itu, dirinya mengaku dan yakin bahwa yang di bawa adalah narkotika. Namun ketika itu, seseorang terus memantau mereka dengan terus menelpon setiap jamnya, untuk memastikan keberadaanya, dua kurir tersebut.

"Karena penasaran saya sempat coba bongkar saat di Pelalawan, sempat takut karena ternyata yang dibawa narkoba, tapi saya diawasi jadi terpaksa jalan terus," katanya.

Rupanya, BNN yang sudah mengetahui rencana pengiriman narkotika ke Bandung tersebut langsung melakukan pengrebekan. Keduanya pun tak dapat berbuat banyak saat digrebek petugas. Kedua pun mengaku hanya di utus seseorang untuk membawa kendaraan tersebut ke Bandung, Jawa Barat.

Meski sudah terlanjut basah, keduanya pun mengaku menyesal atas apa yang dilakukannya. Kini keduanya pun terpaksa menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Kantor pusat BNN, Cawang, Jakarta Timur. Direncankan bahwa barang haram tersebut akan diedarkan ke Bandung, Jakarta sebagai stok akhir tahun.

Sumber: wartakota.tribunnews.com

Yogyakarta - Pemerintah Aceh akan membantu pembiayaan untuk merenovasi asrama mahasiswa Aceh yang ada di Yogyakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat meninjau kondisi asrama Meuligoe Iskandar Muda, di Jalan Poncowinantan Yogyakarta, Rabu 17 Oktober 2018.

“Karena ini menyangkut martabat Aceh dan sesuai dengan program prioritas pemerintah yaitu Aceh Carong, Aceh Meuadab dan lain-lain," kata Nova. "Saya juga pernah menjadi mahasiswa, jadi sangat wajar jika Pemerintah Aceh peduli dan konsen terhadap permasalahan mahasiswa.

Nova Iriansyah menambahkan, untuk melaksanakan renovasi asrama, diperlukan status legal asrama tersebut. “Saya meminta kepada pengacara asrama ini juga untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu saya lakukan. Intinya saya siap melakukan apapun untuk asrama ini,” tegas Nova Iriansyah yang juga turut serta membawa tim hukum pemerintah Aceh.

Seusai  meninjau kondisi asrama, kondisi kamar hingga kamar mandi di asrama, Nova Iriansyah menyimpulkan asrama itu memang harus segera di renovasi, “kondisinya sudah tidak memungkinkan,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kuasa Hukum Asrama Aceh, Zulfitri Adli mengatakan asrama itu adalah milik masyarakat Aceh dan harus tetap dipertahankan. “Tidak hanya arama ini, asrama-asrama Aceh lain di Jogja letaknya sangat strategis, karena itu asrama-asrama ini harus terus dijaga,” ujarnya. [Rill]

Jakarta - LBH Aceh bersama YLBHI menghadiri rapat koordinasi di Kantor Staff Presiden (KSP) melalui Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA). Rapat ini menyangkut penyelesaian 5 konflik lahan perkebunan yang terjadi di beberapa kabupaten di Aceh yaitu: 

⦁ konflik lahan wilayah kelola masyarakat  4 desa (Desa Paya Rahat, Desa Teuku Tinggi, Desa Tanjung Lipat I, dan Tanjung lipat II) Kabupaten Aceh Tamiang yang berkonflik dengan PT. Rapala;
⦁ Konflik lahan wilayah  perkampungan warga desa Sungai Iyu, Kabupaten Aceh Tamiang yang berkonflik dengan PT. Rapala;
⦁ Konflik lahan wilayah kelola masyarakat Krung Simpo, Kabupaten Bireuen yang berkonflik dengan PT. Syaukat Sejahtera;
⦁ Konflik lahan wilayah kelola masyarakat Babah Root Kabupaten Aceh Barat Daya yang berkonflik dengan PT. Dua Perkasa Lestari;
⦁ Konflik lahan wilayah kelola masyarakat Cot Mee, Kabupaten Nagan Raya, yang berkonflik dengan PT. Fajar Baizury & Brother.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang pernah dilaporkan langsung oleh LBH Banda Aceh bersama masyarakat Korban pada Oktober tahun lalu. Pertemuan dihadiri oleh Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Kementerian ATR/BPN RI, Bupati Aceh Barat Daya bersama Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya. Ke-4 Bupati sudah diundang oleh KSP, namun hanya Bupati Aceh Barat Daya yang berani datang, sementara yang lain tidak hadir tanpa kabar.  

Kehadiran perusahaan perkebunan telah sejak lama menulai konflik dengan masyarakat sejak tahun 1980-an. Perusahaan perkebunan di masa itu datang dengan jalan kekerasan, masyarakat dipaksa melepaskan lahan dibawah rezim otoriter. 

Namun kondisi Aceh yang tengah dalam situasi konflik dimasa itu membuat masyarakat tidak leluasa dalam mempertahankan hak-hak mereka atas lahan. Setelah perdamaian Aceh, masyarakat bangkit untuk berjuang mendapatkan kembali hak-haknya. Namun sudah 6 kali presiden berganti konflik mereka tidak kunjung selesai. Jangankan mendapatkan lahan kembali, izin-izin baru diterbitkan dan izin-izin lama yang berkonflik malah diperpanjang: 

⦁ HGU PT. Rapala di Desa Paya Rahat, di Kecamatan Bendahara dan Kecamatan Srue berakhir 1973 diperpanjang pertama kali tahun 1998 , diperpanjang kedua kalinya tanggal 2014
⦁ HGU PT. Rapala di desa Sungai Iyu, Kabupaten Aceh Tamiang berakhir 1973 diperpanjang pertama kali tahun 1998 , diperpanjang kedua kalinya tanggal 2014;
⦁ HGU PT. Syaukat Sejahtera di Kecamatan Krung Simpo izin terbit tahun 2014 berakhir 2039;
⦁ HGU PT. Dua Perkasa Lestari di Kecamatan Babah Root Kabupaten Aceh Barat izin terbit 2008 beakhir 2033;
⦁ HGU PT. Fajar Baizury & Brother di desa Cot Mee, Kabupaten Nagan Raya izin berakhir tahun 2019 dan sekarang dalam proses perpanjangan izin; 

4000-an orang telah menjadi korban dilima konlik ini, wilayah kelola mereka seluas  3.334 Ha tiba-tiba masuk kedalam konsesi HGU perkebunan-perkebunan sawit, padahal mereka telah tinggal dan menguasai lahan jauh sebelum penerbitan izin bahkan sebagian telah menempati wilayah sejak zaman Belanda.  Bahkan satu desa (Desa Sungai Iyu) 100% wilayahnya berada di dalam HGU PT Rapala Kabupaten Aceh Tamiang.

58 orang warga di 3 wilayah konflik (Aceh Tamiang, Biren, dan Nagan Raya) di kriminalisasi sejak tahun 2015 hingga sekarang.  34 orang diantaranya sudah dipidana dengan tuduhan-tuduhan menduduki dan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dan 23 orang saat ini menjadi Tersangka sejak Juni 2018 di Polres Aceh Tamiang atas tuduhan-tuduhan serupa.

Dalam pertemuan di KSP, LBH Banda Aceh bersama YLBHI berharap KSP dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Kementerian ATR/BPN RI segera melakukan langkah konkrit untuk penyelesaian konflik dan memulihkan hak-hak masyarakat. Karena Pemerintah Daerah sudah tidak bisa diharapkan untuk penyelesaian konflik mengingat tingginya conflict of interest. Ini terkonfirmasi dari pernyataan  Akmal Ibrahim, bupati Aceh Barat Daya yang pada pertemuan intinya menyatakan tingginya kepentingan-kepentingan dan tekanan-tekanan di daerah terutama menyangkut HGU perusahaan-perusanaan perkebunan. Ia sendiri heran, selaku buapati pada saat penerbitan HGU PT Dua Perkasa Lestari tidak dilibatkan sama-sekali dan ada kejanggalan dalam penerbitan HGU, dimana Izin lokasi berada di wilayah hukum kabupaten lain (Nagan Raya), sedangkan HGU yang diterbitkan berada di wilayah hukumnya yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Dia juga berharap program reforma agrari, tidak hanya fokus pada legalisasi tanah semata, tetapi juga memeratakan peruntukan lahan, menyelesaikan konflik-konflk lahan hingga mencetak lahan baru, karena faktanya petani sudah tidak lagi mempunyai tanah.

Di akhir pertemuan Pihak KSP dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Kementerian ATR/BPN RI berjanji akan melakukan verifikasi lapangan (wilayah yang berkonflik) paling lambat bulan November 2018.  Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Kementerian ATR/BPN RI melalui KSP juga berjanji akan menyerahkan seluruh dokumen yang terkait dengan izin dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.(Rill)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.