2019-04-21

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

,
Lhokseumawe - Universitas Malikussaleh (Unimal) gelar rapat terbuka senat mewisudakan 1.142 lulusannya di Gedung GOR ACC Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua , Lhokseumawe.Sabtu (27/4/2019)

Dari jumlah 1.142 wisudawan angkatan XXII Tahun 2019  itu sebanyak 221 mahasiswa lulus dengan nilai terbaik atau caumlaude.

Rektor Unimal Dr. Herman Fitra mengucapkan selamat atas kelulusan wisudawan dan wisudawati yang telah meraih gelar akademik sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh.

Sebanyak 1.142 lulusan ini dirincikandari Program Magister Administrasi Publik 15 orang, Program Magister Hukum 9 orang, Program Magister Ilmu Manajemen 32 orang, Fakultas Pertanian 153 orang, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 129 orang, Fakultas  Kedokteran 21 orang, Fakultas Teknik 195 orang, Fakultas Hukum 100 orang dan Fakultas Ekonomi 379 orang.

"Tahun ini merupakan tahun yang penting, karena menjadi tolak ukur keberhasilan dan perubahan-perubahan dari pada tahun sebelumnya, maka kita harapkan kepada para lulusan agar dapat menjaga nama baik almamater dan berusahalah untuk meningkatkan citra Universitas Malikussaleh ditengah-tengah masyarakat,"kata Hareman.

Menurutnya, momen wisuda harus dilihat sebagai sebuah fase baru dalam kehidupan. Ini bukan the point of arrival, bukan titik ketibaan dari proses belajar di perguruan tinggi dengan disiplin ilmu dan ketekunan yang diperlukan. Wisuda adalah the point of departure, titik berangkat untuk belajar lebih banyak lagi dalam dunia kehidupan yang semakin kompleks.

Lanjut Herman, saat ini ada konsep yang dikenal dengan revolusi industri digital 4.0 dan disruption era itu dimaksudkan agar manusia yang dihasilkan dari produk pendidikan nasional harus bisa menjadikan teknologi informasi dan industri digital yang berkembang saat ini menjadi nasehat bagi kehidupan manusia. Karena apa yang didengang-dengungkan dengan revolusi 4.0 telah mendapatkan kritik dengan tawaran baru yaitu revolution 5.0, yaitu manusia lah yang harus menjadi pusat dari segala perkembangan teknologi bahkan articial intellegence atau kecerdasan buatan.

"Jadikan diri kalian sebagai pesona, intan kemilau yang memancar warna dan cahaya bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Di tanah ini kalian tegakkan harga diri. Dari kampus ini kalian tempa identitas diri, belajar dan menjadi orang yang berkarakter. Dari seorang mahasiswa, menjadi sarjana, dan kemudian menjadi ahsanit-Taqwim, makhluk terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat dan alam,"pesan Rektor Herman kepada para peserta wisuda.

Acara wisuda tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari (27 sd. 29 April 2019) dan turut dihadiri Unsur – Unsur Muspida Plus Aceh Utara, Danrem 011 Lilawangsa Dan Lanal Lhokseumawe, Den Rudal Pulo Rungkom, Pimpinan Perbankan Lhokseumawe, Para Pimpinan Perguruan Tinggi Lhokseumawe-Aceh Utara, Ketua Program Pasca Sarjana, dan Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Malikussaleh, serta keluarga dari Wisudawan dan wisudawati,(Red)
Read more »

,
Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Lansia) Kementrian Sosial RI Andi Hanindito
Banda Aceh – Penanganan lanjut usia (Lansia) yang efektif dan efisien tidak boleh lagi hanya bertumpu pada satu intansi atau lembaga saja, melainkan harus melibatkan berbagai pihak hingga ke tingkat kabupaten/kota harus diadvokasi dan diasistensi untuk perubahan pelayanan yang kontemporer dan komprehensif

Hal itu disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Lansia) Kementrian Sosial RI Drs Andi Hanindito, M.Si saat menjadi pemateri pada kegiatan “Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Pendamping Lansia Tahun 2019” yang diselenggarakan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang (RSGS) Dinas Sosial Aceh di salah satu hotel di Banda Aceh, Jumat (25/4/2019).

“Salah satunya adalah dinas kesehatan. Dinas kesehatan juga harus terlibat secara langsung, karena kawasan yang ramah lansia adalah lansia yang hidupnya sehat lahir dan batin,” katanya.

Menurut Andi, pelayanan lansia yang kontemporer artinya melebihi pelayanan yang sesungguhnya maka dari itu perubahan menjadi penting terhadap pelayanan lansia, baik itu perubahan layanannya, sasarannaya, orangnya, perubahan keluarganya, lembaganya atau perubahan programnya.

“Kebetulan untuk Dinas Sosial Provinsi Aceh sudah beberapa kali mengajukan semacam perubahan itu, saya mohon untuk dilanjutkan ke depan dan perubahan ini pasti akan berdampak pada nilai positif, karena kalau perubahan itu lebih komprehensif pasti akan lebih positif,” jelasnya.

Andi menilai, Dinas Sosial Provinsi Aceh telah berbuat banyak dalam upaya memperbaiki pelayanan lansia ke arah yang lebih baik. Namun dia mengatakan, perubahan itu tidak bisa dilakukan seketika melainkan butuh waktu untuk melakukan perbuahan itu sendiri.

“Untuk Aceh saya melihat sudah cukup bagus, namun tetap harus ditingkatkan perlahan-lahan,” katanya.

Sementara itu Kepala UPTD RSGS Dinas Sosial Aceh Intan Melya mengatakan, pelayanan rehabilitasi terhadap lansia di UPTD RSGS sudah banyak sekali perubahan dan akan terus ditingkatkan, baik itu anggaran maupun pelayanan.

Menurutnya, sudah banyak sekali program-program baru yang mereka terapkan dalam upaya peningkatan pelayanan lansia kea rah yang lebih baik, terutama di pelayanan medis, mental dan rohani.

“Jadi lebih kepada mempersiapkan mental lansia, seperti pembinaan agama, rekreasi-rekreasi yang kita lakukan, soft kill dan juga banyak kegiatan keagamaan yang kita ikutkan, bahkan tidak hanya lansia yang ada di panti kita, melainkan juga lansia yang ada di sekitarnya. Kemudian terkait dengan sarana dan prasarana juga terus kita tingkatkan. Lansia kita mendapatkan pelayanan layaknya di rumah sendiri, walaupun mereka tidak ada lagi keluarga, namun kitalah keluarga lansia di Aceh ini,” ujar Intan.

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah itu mengikutkan peserta  dari pengasuh UPTD RSGS itu sendiri, UPTD Rumoh Sejahtra Jroh Naguna (RSJN), UPTD Rumoh Sejahtra Beujroh Meukarya (RSBM), dan UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN).

Turut hadir Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Isnandar, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Cut Aja Muzita, Kepala UPTD RSAN Abdul Jabbar, dan sejumlah pejabat dan pegawai Dinas Sosial Aceh  lainnya. [Rill]
Read more »

,
Imbauan tidak memberi sumbangan (Liputan6.com/Rino Abonita)
Banda Aceh - Pemerintah Kota Madya Banda Aceh masih berjuang memberantas para pengemis yang berlindung di balik topeng pencari sumbangan di kota tersebut. Beragam upaya yang telah dilakukan masih berbanding terbalik dengan kian menggeliatnya para pengemis di pusat Serambi Makkah.

Para pencari sumbangan ini kerap membawa simbol agama saat beraksi. Mereka bersarung, berpeci, dan menipu orang-orang dengan mencatut nama pesantren tertentu dan berdalih sumbangan tersebut untuk pembangunan.

Ketika ketahuan bukan suruhan pesantren, mereka lantas mengubah strategi, sumbangan untuk fakir miskin dan anak yatim. Sekali lagi, pencari sumbangan ini berhasil memanfaatkan faktor moral spiritual orang-orang bahwa terdapat pahala jika memberi sedekah kepada orang lain, terutama mereka yang tidak mampu.

Belum lama ini, Dinas Sosial Banda Aceh menangkap beberapa orang pencari sumbangan yang mengatasnamakan sumbangan untuk fakir miskin dan anak yatim. Para pencari sumbangan ini digelandang lalu di bina di rumah singgah rumah singgah Dinsos Banda Aceh, Desa Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

Sebanyak 4 pencari sumbangan yang beraksi di Simpang BPKP Banda Aceh itu dijaring petugas pada Selasa, 23 April lalu. Sofyan Cs berada di bawah kendali Mak Dah, wanita yang tinggal di sebuah desa di Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.

Sebelumnya, petugas Dinsos Banda Aceh juga mengamankan Samsul Bahri (42) pria asal Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie yang mencari dana atas nama dayah.

Seperti halnya Sofyan Cs, Samsul Bahri yang diamankan petugas pada 1 Maret 2019 lalu juga bawahan Mak Dah.

Menurut Kepala Dinas Sosial Banda Aceh, Muzakkir, banyak pencari sumbangan yang bernaung di bawah Mak Dah. Jumlah mereka puluhan dan tersebar seantero Banda Aceh dan Aceh Besar.

Mak Dah mempersiapkan segala sesuatu, mulai kotak sumbangan dan lainnya. Dari para pencari sumbangan tersebut Mak Dah mengambil kutipan yang tidak sedikit, dan notabene berbanding lurus dengan penghasilan mereka dalam sehari yang bisa mencapai ratusan ribu.

"Dia kumpulin anak-anak. Nanti diminta setor Rp300 ribu. Seminggu sekali. Mereka besar penghasilannya. Satu hari bisa Rp150, Rp200 bahkan kalau dari pagi mulai, bisa Rp500 ribu," jelas Muzakkir kepada Liputan6.com, Jumat sore (26/4/2019).

Diduga Tersebar di Kota lain

Anak buah Mak Dah rata-rata berumur di atas 15 tahun. Mereka beraksi di perempatan lampu merah hingga ke kafe-kafe di sekitaran Banda Aceh dan Aceh Besar.

Tidak menutup kemungkinan gerombolan Mak Dah tersebut di kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Meski hal ini masih belum pasti kebenarannya.

"Kalau tersebar di kabupaten kota lainnya itu kita tidak tahu. Kalau yang sudah tertangkap, mereka mainnya tidak di Banda Aceh lagi. Pindah ke Lambaro. Itu kelompok Mak Dah," ujar Muzakir.

Sebelumnya, anak buah Mak Dah beraksi dengan mencatut nama sebuah pesantren. Belakangan, karena tercium petugas pesantren yang namanya dicatut tidak pernah menyuruh orang untuk meminta sumbangan, strategi pun diubah menjadi sumbangan untuk fakir miskin dan anak yatim.

Sayangnya, kendati anak buah Mak Dah beberapa kali terjaring petugas, Mak Dah belum tertangkap. Perempuan yang menurut keterangan sudah berumur ini telah melarikan diri ke Lhokseumawe.

"Mak Dah belum tertangkap. Informasi dari anak-anak itu, dia melarikan diri ke Lhokseumawe," kata Muzakkir.

Upaya Membanteras Pengemis di Banda Aceh

Beragam upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Madya Banda Aceh untuk memutus mata rantai pengemis di tempat itu. Salah satunya memberi seruan tidak melayani dan memberi sumbangan kepada pengemis.

Imbauan tersebut terdapat di persimpangan jalan melalui pamflet, dan selembaran kertas yang ditempelkan di pertokoan dan warung kopi. Seruan itu mengimbau masyarakat tidak melayani gelandangan dan pengemis.

Pun, ini seturut beleid Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 504 dan Pasal 505. Selanjutnya, Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 45.

Dalam Pasal 504 ditegaskan, mengemis di muka umum diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan. Selanjutnya, Pasal 505 disebutkan, pergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Sementara, Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013 Pasal 45 menyebutkan, setiap orang, kelompok, masyarakat, atau lembaga berkewajiban turut serta dalam usaha pencegahan ketergantungan serta tumbuh berkembangnya kegiatan mengemis atau sejenisnya di jalan, lingkungan masyarakat, atau di tempat umum lainya.

"Kita mengingatkan, supaya jangan turun ke jalan-jalan. Itu sudah ada imbauannya. Bahkan, untuk yang benar-benar dari dayah. Karena pernah kita dapati, benar dari dayah (pesantren). Kita imbau, buat proposal, karena ada badan pemberdayaan dayah," ujar Muzakkir. (*)

Sumber: Liputan6.com
Read more »

,

StatusAceh.Net - Kisah Brigadir T Murizal Saputra mendadak menjadi perbincangan, tak sedikit pula yang mendoakan personel polisi ini agar selalu sehat.

Kisah berawal saat video dan foto Murizal Saputra menjaga rekapitulasi suara pemilu 2019 beredar di linimasa media sosial.

Saat itu Murizal Saputra bertugas di kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, sembari menggendong anaknya, Bang Dek (7).

Hingga Jumat (26/4/2019) pukul 11.16 WIB, video yang diunggah sehari sebelumnya itu telah disukai 1,9 ribu warganet, dibagikan 1500 kali dan dikomentari sebanyak 868 kali.

Dilansir dari Kompas.com, saat dihubungi melalui telepon, Murizal Saputra menyatakan awalnya saat bertugas selama pemilu dia tak membawa putranya.

“Namun, hari itu orang tua saya ke Banda Aceh. Jadi, praktis saya dan anak saya saja di rumah. Makanya, saya bawa ikut bertugas. Ini tugas negara dan tugas pribadi sebagai ayah,” katanya.

Murizal tak bisa menahan haru saat wawancara per telepon tersebut.

Dua tahun lebih lalu, istrinya meninggal dunia meninggalkan satu putri dan satu putra.

Baca Selanjutnya
Read more »

,
Aceh Besar – Menjelang bulan suci Ramadhan 1440 Hijriah yang sebentar lagi akan tiba, Bintara Pembina Desa (Babinsa) jajaran Kodim 0101/BS melaksanakan pemantauan harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di pasar-pasar tradisional di wilayah masing-masing.

Seperti hal dilakukan oleh Babinsa Koramil 06/Indrapuri Serda Doni Saputra yang melaksanakan pemantauan harga Sembako di Pasar Tradisional Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Jum’at (26/04/19).

Komandan Kodim 0101/BS Kolonel Inf Hasandi Lubis, S.I.P melalui Danramil 06/Indrapuri Kapten Inf Bonar mengatakan, bahwa kegiatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan harga Sembako yang dijual di pasar-pasar tradisional.

“Bermodalkan harga Sembako yang terhimpun, para Babinsa mengunjungi pasar-pasar tradisional untuk melihat secara langsung perkembangan harga Sembako,” katanya.

Sebagaimana diketahui, menjelang hari-hari besar, harga sembako dipasaran kerap kali mengalami kenaikkan yang kurang wajar, sehingga membuat para konsumen merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Walau harus naik, tetap saja harus sebatas kewajarannya, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, Dari hasil pemantauan sementara ini, sebagian besar harga Sembako masih stabil, hanya beberapa saja yang mengalami kenaikkan harga, namun tidak terlalu signifikan.

“Untuk sementara ini harga masih terbilang stabil, hanya beberapa barang yang naik, tapi masih dapat terjangkau oleh masyarakat,” imbuhnya.(Rill)
Read more »

,
Banda Aceh – Komando Distrik Militer (Kodim) 0101/BS mengerahkan personel untuk melaksanakan gotong royong massal membersihkan Kota Banda Aceh, tepatnya di kawasan Lhong Raya Kota Banda Aceh, Jum’at (26/04/19).

Komandan Kodim 0101/BS Kolonel Inf Hasandi Lubis, S.I.P menyampaikan, bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Banda Aceh ke 814 dan menyambut bulan Bakti gotong royong masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian bersama terhadap lingkungan agar tetap bersih dan indah, sehingga setiap orang yang berkunjung ke Kota Banda Aceh merasa tertarik dan nyaman,” ujarnya.

Dirinya juga mengatakan, pihaknya selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan baik Bakti Sosial, Karya Bakti maupun event lainnya yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan di wilayah Kodim 0101/BS.

“Kami aktif berpartisipasi ikut kegiatan seperti ini, baik yang diadakan oleh TNI sendiri maupun instansi lain di wilayah Kodim 0101/BS,” ucap Dandim.

Ia juga menambahkan, kebersihan merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam menjaga, memelihara dan merawatnya agar tetap indah sampai generasi berikutnya.

“Tentunya ini merupakan tanggung jawab kita bersama, semoga kedepan hal ini dapat terus kita lakukan demi keindahan dan kenyamanan lingkungan Khususnya Kota Banda Aceh,” pungkasnya.(Rill)
Read more »

,
Foto KTP pria bernama Menang Prabowo. Dok istimewa
Probolinggo - Sebuah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama Menang Prabowo, ramai diperbincangkan jagat maya, sejak Kamis (25/4/).

Menurut Camat Mayangan, M Abbas, KTP tersebut adalah KTP asli. Berdasarkan data yang tercantum, Menang Prabowo dipastikan tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

"Itu memang asli, bukan dibuat-buat. Kami sudah lakukan pengecekan," ungkap Abbas kepada jatimnow.com, Jumat (26/4).

Abbas menambahkan, dari pengecekan yang dilakukannya, Menang Prabowo memang sejak kecil sudah tinggal di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Hanya saja, ia dilahirkan di Bondowoso, Jawa Timur.

Masih kata Abbas, Menang Prabowo sehari-hari memiliki usaha toko kelontong.

"Kalau soal alasan orang tuanya memberi nama itu, kami tidak paham," imbuhnya.

"Namanya memang itu dan sejak kecil di Kota Probolinggo," tandas Abbas. | Kumparan
Read more »

,
StatusAceh.Net - Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA) menyatakan Triangle Pase Inc mulai melakukan pengeboran di Blok Pase, Aceh Timur. Pengeboran dilakukan atas sumur B-P1 Gampong Sijudo yang berada di kecamatan Pante Bidari. 

Menurut dia, pengeboran eksplorasi tersebut mulai dilakukan pada Sabtu, 20 April 2019. "Sudah dimulai pengeborannya," ujar Kepala Divisi Formalitas dan Hubungan Eksternal BPMA Radhi Darmansyah saat dihubungi katadata.co.id, Kamis (25/4). 

Sebelumnya, ia menjelaskan, BPMA memang serius mendorong kegiatan eksplorasi migas untuk pencarian cadangan baru. Kegiatan eksplorasi sudah dilakukan Medco E&P Malaka dan Zaratex NV. 

Saat seremonial pengeboran sumur B-P1 Gampong, Deputi Perencanaan dan Operasi BPMA Teuku Faisal mengatakan, pengeboran dilakukan untuk menambah produksi gas Aceh. Ia meyakini kegiatan ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. 

“Manfaat ekonomi berupa terbukanya lapangan pekerjaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (20/4). Ia menyatakan pihaknya terus mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera mencari sumber-sumber migas baru di wilayah kerjanya. 

Blok Pase merupakan lapangan migas yang terletak di Aceh Timur yang dahulu dioperasikan oleh Mobil Oil Inc. Kontrak bagi hasil (PSC) Blok Pase pertama kali ditandatangani pada 12 Februari 1981 untuk jangka waktu 30 tahun. Pada 2009, Triangle Energy (Global) Ltd mengambil alih blok tersebut sehingga berubah nama menjadi Triangle Pase Inc. 

Pada 12 Februari 2012, PSC Blok Pase telah berakhir dan Triangle Pase ditunjuk untuk mengelola sementara selama enam bulan sampai adanya kontraktor yang definitif selagi mengupayakan agar perpanjangan PSC dapat diberikan kepada TPI. 

Dalam mengupayakan perpanjangan PSC Blok Pase, Triangle Pase menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh sebagai mitra dengan memberikan saham partisipasi sebesar 25% untuk Blok Pase. Pada Juli 2013, Triangle Pase menandatangani kesepakatan pendirian perusahaan patungan dengan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) untuk mengoperasikan Blok Pase secara bersama-sama.

Pada 2014, Triangle Pase menutup sumur produksi dikarenakan produksi yang terus menurun dan bersamaan dengan berakhirnya perjanjian jual beli gas dengan Arun. Namun pada Mei 2015, Triangle Pase mendapatkan perpanjangan PSC atas blok Pase selama 20 tahun terhitung efektif sejak 12 Februari 2012 hingga 11 Februari 2032. Pada awal 2016, Triangle Energy (Global) melepas kepemilikannya 100% di Triangle Pase kepada Enso Asia Inc. 

Kemudian pada Maret 2018, Triangle Pase beroperasi kembali untuk mengalirkan gas dari sumur existing ke wilayah Medan melalui Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pembeli. Saat ini, produksi gas Blok Pase berasal dari Lapangan Pase A dan B sebesar 3 MMSCFD. Produksi saat ini jauh menurun dari produksi gas pertama kali pada tahun 1998 sebesar 110 MMSCFD.

Sumber: katadata.co.id
Read more »

,
JAKARTA - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tatang Sulaiman menegaskan bahwa penyelenggaraan lomba tembak Asean Armies Rifle Meet (AARM) 29/2019 merupakan suatu kehormatan bagi TNI AD sekaligus membawa harga diri dan martabat bangsa Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Candra Wijaya di Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Diungkapkan Kadispenad, sebagai bentuk komitmen TNI AD terhadap kelancaran lomba tembak AARM 29/2019 yang akan dilaksanakan di Indonesia, Wakasad dan rombongan melaksanakan peninjauan secara langsung kesiapan pembangunan sarana dan prasarananya di Pusat Pendidikan Infanteri  (Pusdikif)  Cipatat, Jawa Barat.

"Wakasad beserta rombongan tiba di Cipatat menggunakan Helly  TNI AD dan disambut oleh Danpussenif Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso selaku Ketua Panitia Penyelenggara AARM tahun ini," ujar Candra Wijaya.

" Lomba tembak yang akan diikuti oleh 10 negara ASEAN pada tanggal 10 - 27 November 2019, pertama kali  dilaksanakan di Cipatat," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, lanjut Candra Wijaya, Wakasad menekankan agar masing-masing satuan yang terkait agar terlibat secara total dan profesional.

"Dihadapkan dengan cuaca seperti saat ini,  Wakasad berharap, para pejabat teras TNI AD yang ikut dalam rombongan peninjauan untuk lebih bekerja keras dan  memanfaatkan waktu yang ada untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang masing belum selesai," terangnya

"Beliau juga menegaskan bahwa ajang bergengsi ini, tidak hanya membawa nama baik TNI AD namun juga harga diri dan martabat bangsa Indonesia," imbuh Candra Wijaya.

Sebelum kembali dari peninjauan, menurut Candra, Wakasad mengingatkan kepada seluruh yang hadir bahwa semua harus mampu membuktikan kepada para peserta maupun rakyat Indonesia, jika TNI AD tidak hanya mahir dalam meraih juara namun juga piawai dalam menyelenggarakan event  internasional.

"Selain itu, Wakasad ingin penyelenggaraan nantinya betul-betul profesional dan jangan sampai ada kontingen dari negara peserta yang merasa tidak nyaman ataupun tidak dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya," tegas Candra Wijaya.

"Termasuk beliau meminta agar Media Center  yang dibangun harus dapat digunakan secara optimal, tidak hanya sebagai pusat informasi yang dapat menyajikan hasil maupun kegiatan pertandingan secara cepat, tepat, dan akurat namun juga dapat digunakan oleh media maupun kontingen peserta secara optimal," pungkasnya.(laung)
Read more »

,
JAKARTA - Selain membangun kemitraan bilateral militer, dalam kunjungannya ke Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), delegasi National Defense University (NDU) Pakistan juga melaksanakan studi banding tentang Sistem Pertahanan Nasional Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kadispenad Brigjen TNI Candra Wijaya setelah acara penerimaan delegasi NDU Pakistan bersama dengan Aspers Kasad Mayjen TNI Heri Wiranto di Mabesad, Jakarta, Rabu (24/04/2019).

Diungkapkan Kadispenad, delegasi NDU Pakistan yang dipimpin oleh Mayjen Ayman Bilal Safdar terdiri dari dua orang Perwira Tinggi, 2 Perwira berpangkat Kolonel dan 14 siswa NDU berpangkat Letkol dan Kolonel, diterima oleh Aspers Kasad yang didampingi oleh beberapa orang perwakilan dari Staf Umum Angkatan Darat di ruang tamu Hublu Spamad Mabesad.

“Ini merupakan momen yang pertama kali dilakukan antara NDU Pakistan dengan TNI AD, setelah terbangunnya kerja sama bilateral militer antara TNI AD dengan Angkatan Darat Pakistan yang dirintis pada awal tahun 2019,” ujar Candra Wijaya.

Sebelumnya, menurut Candra Wijaya, selain mengirimkan perwira masing-masing untuk tugas belajar di kedua negara, pada awal April yang lalu kedua Angkatan Bersenjata telah melaksanakan Latihan Bersama (Latma) Elang Strike 2019 yang diikuti oleh Kopassus dan Pasukan Khusus Pakistan di Pusat Latihan Anti Teror  (National Counter Terrorism Center) di Pabbi, Pakistan.

“Oleh karenanya, kedatangan dari delegasi NDU ini merupakan kunjungan kehormatan bagi TNI AD,” tegas Candra Wijaya.

“AD Pakistan tidak hanya membangun kemitraan secara protokoler semata, namun juga mereka ingin secara bersama menggali dan saling bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang sistem pertahanan di Indonesia dan negaranya,” tambahnya.

Dalam diskusi yang berlangsung dengan penuh keakraban, baik Ketua Delegasi NDU Pakistan maupun Aspers Kasad berkehendak untuk saling meningkatkan kerja sama bilateral secara lebih intens, baik di bidang pendidikan maupun latihan.

“Tugas belajar yang selama ini masih berupa pendidikan pengembangan umum, akan ditingkatkan sampai kuliah di NDU di Islamabad Pakistan, atau setingkat Lemhannas di Indonesia. Kesempatan ini tentu harus kita sambut baik dan ke depan akan dirancang program-program antar kedua Angkatan Darat ini yang bersifat saling menguntungkan dan selaras dengan kebijakan Pertahanan Indonesia khususnya TNI/TNI AD,” tegasnya.

Lebih lanjut Candra Wijaya menjelaskan bahwa kedua belah pihak  memiliki pandangan yang sama tentang perlunya penguatan dan peningkatan kerja sama bilateral militer.

“Seperti yang disampaikan oleh Aspers Kasad maupun Ketua Delegasi NDU Pakistan, pada dasarnya kerja sama bilateral militer antara kedua pihak tidak terlepas dari kebijakan politik luar negeri dan pertahanan kedua negara,” ucapnya.

“Khususnya terkait dengan memperluas kemitraan strategis dalam menghadapi ancaman global, serta mewujudkan keamanan dan perdamaian di kawasan,"  pungkas Candra Wijaya.

Sebelum melaksanakan studi banding ke Mabesad, delegasi NDU Pakistan juga telah melaksanakan studi banding di Lemhannas, Kemhan, Mabesal dan Mabesau.(Laung)
Read more »

,
Aceh Besar – Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Lamsenia Sertu M. Basyir anggota Koramil 19/Leupung mengajak masyarakat khususnya para pemuda desa agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, karena kebersihan merupakan tanggung jawab bersama.

Hal itu disampaikan oleh Sertu M. Basyir dalam kegiatan silaturahmi dengan Tokoh Pemuda di wilayah binaannya bertempat di salah satu kedai kopi di Desa Lamsenia Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar, Kamis (25/04/19).

Ia juga mengatakan, bahwa perlu adanya gerakan kebersamaan peduli lingkungan, supaya linkungan desa tetap bersih, indah dan asri sampai generasi dimasa yang akan datang.

“Lingkungan yang bersih, indah dan asri dapat kita wujudkan dengan melakukan gerakkan bersama peduli lingkungan dan menjaga agar tidak ada yang buang sampah sembarangan,” tuturnya.

Hal lain yang dapat dilakukan yaitu dengan rutin dan berkesinambungan melaksanakan gotong royong massal baik antar masyarakat maupun bersama instansi pemerintahan yang ada di daerah tersebut.

“Dengan begitu, selain kebersihan lingkungan tetap terjaga, ikatan silaturahmi juga menjadi semakin kuat,” imbuh Sertu Basyir.(Rill)
Read more »

,
Barang bukti yang berhasil disita dari kelompok kriminal bersenjata di Aceh Timur setelah terjadi kontak tembak pada Rabu (24/4/2019)
Aceh Timur - Polisi terlibat baku tembak atau kontak tembak dengan kelompok bersenjata di kawasan Aceh Timur, Rabu (24/4/2019) malam.

Kontak tembak itu terjadi saat aparat kepolisian Polda Aceh dan Polres Aceh Timur, melakukan penangkapan dan penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah hukum Polres Aceh Timur.

"Pada hari ini Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap kelompok kriminal bersenjata di Dusun Seuneubok Teungoh, Desa Kruet Lintang, Kecamatan Peureulak Timur, Aceh Timur," tulis Dir Reskrimum Polda Aceh, Kombes Pol Agus Sartijo kepada Serambinews.com, Kamis (25/4/2019).

Kombes Agus menjelaskan, penangkapan dan penindakan itu berawal dari informasi masyarakat tentang keberadaan kelompok bersenjata di sebuah rumah di Dusun Seuneubok Teungoh, Desa Kruet Lintang, Kecamatan Peureulak Timur, tepatnya di rumah seorang warga.

"Mendapat informasi tersebut, tim gabungan Polda Aceh dan Polres Aceh Timur melakukan upaya penangkapan terhadap kelompok tersebut," kata Kombes Agus Sartijo.

Agus Sartijo menjelaskan, dalam upaya penangkapan tersebut, kelompok kriminal bersenjata ini melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke arah polisi.

Namun pihak kepolisian berusaha mengimbau agar mereka menyerahkan diri.

Karena tak menghiraukan imbauan polisi, sehingga terjadi kontak tembak senjata selama 45 menit antara kelompok kriminal itu dengan petugas kepolisian.

Seusai kontak senjata selama 45 menit, seorang anggota kelompok kriminal yang diyakini sebagai pimpinan mereka bernama Nasir Agung (45) warga kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur meninggal dunia.

"Dalam kontak senjata tersebut menyebabkan pimpinan KKB mengalami luka tembak di dada sebelah kiri dan meninggal dunia pada saat di bawa ke rumah sakit," tulis Kombes Agus Sartijo.

Menurut Kombes Agus Sartijo, Nasir Agung merupakan pimpinan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Aceh Timur dan merupakan DPO Polres Lhokseumawe karena melarikan diri dari LP Lhoksumawe.

Dalam kontak tembak, polisi berhasil membekuk Mahdi (34), warga Desa Paya Keutapang, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur.

"Sedangkan satu orang bernama Sofyan alias Apuy berhasil melarikan diri," jelas Dir Reskrimum Polda Aceh.

Adapun barang bukti yang diamankan antara lain, 3 pucuk senjata api laras panjang (2 Pucuk jenis AK 56 dan 1 pucuk AK 47).

Selain itu 3 magasin AK, amunisi AK lebih kurang 400 Butir, 5 selongsong AK, 3 buah borgol, handphone, 3 tas pinggang, 1 tasbih, 2 lembar surat aturan tentra mujahidin.(*)

Sumber: Serambinews.com
Read more »

,
Banda Aceh- Jenazah almarhum Muhammad Ikram Zamzami, mahasiswa Aceh yang sedang kuliah di Kairo, Mesir tiba di rumah duka Gampong Ajun Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu 24 April 2019.

Sebeumnya, jenazah tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) sekitar pukul 14.30 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia melalui Jakarta. Sebelumnya jenazah diterbangkan dari Kairo menggunakan pesawat Turkish Airlines ke Jakarta.

Sebelumnya, Muhammad Ikram Zamzami, sempat kritis dan dirawat intensif di Rumah sakit El-Safarat Kairo, kemudian ia meninggal dunia, Minggu (21/4/2019) di rumah sakit setempat. Informasi yang diterima Muhammad Ikram Zamzami meninggal sekira pukul 02.00 waktu Mesir.

"Setelah operasi, kondisi Ikram sempat membaik, tapi pada malam hari kondisinya drop lagi. Ikram meninggal dunia pada pukul 02:00 dini hari waktu Mesir," ujar Tgk Rif'at Zaki, mahasiswa Al-Azhar yang mendampingi Ikram sejak awal rumah sakit.

Saat prosesi serah terima jenazah dari Dinas Sosial Aceh kepada keluarga yang ikut disaksiskan langsung oleh Zamzami selaku orang tua almarhum, Kepala Dinas Sosial Aceh Drs. Alhudri, MM mengatakan, dirinya mewakili Pemerintah Aceh turut berbelasungkawa atas meninggal Muhammad Ikram Zamzami yang sedang menuntut ilmu di Mesir.

“Innalillahi wainna ilaihi rajiun, hari ini kita saksikan bersama salah satu anak kita telah dipanggil oleh Allah untuk memenuhi janjinya, semoga keluarga tabah dalam menghadapi cobaan ini,” ujar Alhudri.

Disamping itu, ia juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap almarhum semenjak dirawat di rumah sakit, hingga menghembuskan nafas terakhir dan dipulangkan ke rumah duka,

“Kepada semua pihak yang turut berpartisipasi membantu saudara kita ini yang sedang dilanda musibah, kami ucapkan terimakasih banyak,” kata Alhudri.

Sebagai tanggungjawab Pemerintah Aceh, Dinas Sosial Aceh menanggung semua biaya pemulangan almarhum dari Kairo hingga ke rumah duka senilai Rp 50 juta yang dikirim ke Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor Sentul atas nama Keluarga Mahasiswa Aceh Mesir, untuk kepentingan pemulangan jenazah Muhammad Ikram. Pengiriman uang ke rekening tersebut berdasarkan arahan pihak Kedutaan Besar RI di Kairo, Mesir melalui suratnya Nomor B.557/IV/2019/PROTOKON perihal penyampaian informasi mengenai nomor rekening Keluarga Mahasiswa Aceh Mesir untuk pembiayaan pemulangan jenazah Muhammad Ikram Zamzami.

Selain itu, Anggota DPR RI Sudirman atau Haji Uma juga membantu Rp 20 juta untuk biaya pengobatan dan pengurusan jenazah almarhum Ikram Zamzami.[Rill]
Read more »

,
Banda Aceh- Kepala Dinas Sosial Aceh atau Kadinsos Aceh Drs Alhudri MM mengajak dunia usaha untuk menyingkronkan program corporate sosial responsibility (CSR) dengan program Pemerintah Aceh dalam upaya pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah terisolir dan terpencil.

“Kami mengajak bapak/ibu semua, ayo sinkronkan program dalam upaya menekan angka kemiskinan di daerah-daerah terisolir dan terpencil dengan program pemberdayaan masyarakat,” kata Alhudri saat membuka kegiatan Singkronisasi Kegiatan Potensi Dunia Usaha Tahun 2019 di salah satu hotel di Banda Aceh, Rabu (24/4/2019). Kegiatan yang menghadirkan 13 perusahaan di Aceh tersebut turut menghadirkan Penasehat Khusus Gubernur Aceh Aryos Nivada MA sebagai pemateri.

Alhudri menuturkan, CSR adalah sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap lingkungan sosial dimana perusahaan itu berada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk sekitar.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh dan Forum Kesejahteraan Sosial (Kessos) mengingatkan akan pentingnya pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan slogan Aceh Hebat. Karena itu, Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT ingin menyapa  dan menyentuh langsung  masyarakat  yang tinggal di daerah terpencil.

“Masyarakat tersebut saat sekarang butuh perhatian dan bantuan kita dalam bentuk materil dan immateril sehingga mampu membuat  hidup mereka berubah ke arah yang lebih baik,” ujar Alhudri.

Alhudri menuturkan, pada awal Maret 2019 lalu, Dinas Sosial Aceh melakukan pemetaan lokasi untuk penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS), kemudian pada akhir Maret Plt Gubernur Aceh beserta 18 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan stakeholder lainnya  mengunjungi Kemukiman Jamat, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah untuk menindaklanjuti kebutuhan masyarakat yang ada di kemukiman itu.

“Di situ Bapak Plt Gubernur Aceh langsung memerintahkan SKPA dan stakeholder yang terlibat untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga pemerataan pembangunan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa ada yang merasa ditinggalkan atau diacuhkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah,” terang Alhudri.

Setelah sukses dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kemukiman Jamat,  Dinas Sosial atas perintah Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga telah melakukan pemetaan PMKS ke Gampong Lapeng, Kecamatan Pulo Aceh, dan Kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar.

“Dalam waktu dekat, beliau (Nova Iriansyah) juga akan turun ke kedua lokasi tersebut seperti yang telah kita lakukan di Kemukiman Jamat, Aceh Besar,” jelasnya.

Karena itu Alhudri mengajak kalangan dunia usaha untuk bisa terlibat langsung dengan mengunjungi dan memberikan support positif baik dalam bentuk bantuan maupun pemberdayaan masyarakat. Sebab menurutnya, keterlibatan pihak dunia usaha sangat dibutuhkan untuk menjadi mitra yang profesional dalam mewujudkan program kesejahteraan sosial.

“Saya mengajak saudara – saudara yang mewakili dunia usaha untuk dapat membantu menyukseskan program  Pemerintah Aceh untuk melakukan pemerataan pembangunan sampai ke daerah terpencil/pedalaman,” katanya.

Harapannya, kata Alhudri, dengan keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial maka program Aceh Hebat tidak hanya menjadi slogan tapi akan  menjadi kenyataan. Sehingga, dengan program tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah kemiskinan di Provinsi Aceh.

“Mudah – mudahan apa yang menjadi keinginan kita untuk mewujudkan Aceh Hebat dapat terlaksana dengan baik,” harap Alhudri.

Sementara itu Aryos Nivada dalam paparannya mengatakan, program CSR perusahaan di Aceh sangat penting untuk dikelola bersama dan dikoordinasikan dengan pemerintah sehingga tidak tumpang tindih antara kebijakan satu perusahaan dengan lainnya, termasuk pemerintah. Sebab, katanya, apabila sinergisitas pengelolaan CSR baik maka akan melahirkan akselerasi pembangunan yang tepat sasaran, strategis dan efektif.

“Bila kajian ini komprehensif dan dapat dipraktekkan dengan baik, maka Aceh dapat menjadi modal dan model bagi wilayah lain di Indonesia,” kata Aryos.

Turut hadir Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Iskandar, S.Sos, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Isnandar, AKS.,M.Si, dan Komisioner Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh Firdaus D Nyak Idin.[Rill]
Read more »

Jakarta - Polisi menyita satu unit kontainer memuat lima karung berisi narkoba jenis sabu. Barang haram itu disamarkan dengan ratusan karung arang, agar tidak mudah terendus petugas.

"Pengakuan awal pengemudi barang yang dibawa berasal dari Pekanbaru, Riau dan akan dikirim ke Balaraja Tangerang, Banten," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Polsi Hengki Haryadi dalam keterangan tertulis, Rabu 24 April 2019.

Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Erick Frendriz, mengungkapkan penangkapan itu berdasarkan informasi soal adanya pengiriman sabu dengan modus disamarkan memakai ratusan karung arang.

Kontainer itu lantas dihentikan di tol Bakauheni Lampung, Senin 15 April 2019 lalu. Hingga kini, sopir dan kernet kontainer masih diperiksa intensif. Sementara kontainer dan barang bukti lima karung sabu telah disita.

"Kami masih melakukan penyelidikan guna mengetahui pemilik lima karung yang diduga sabu ini," ujar Erick. | Vivanews
Read more »

,
Ilustrasi
NDUGA - Pasukan TNI yang sedang membongkar muat bahan makanan (bamak) untuk kebutuhan rutin personel yang sedang melaksanakan pengamanan Trans Papua ditembaki Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) Organisasi Papua Merdeka, Rabu (24/4/2019). Penembakan terjadi di halaman Kantor Distrik Nirkuri Kabupaten Nduga usai Helly Bell HA-5179 milik penerbad TNI AD landing.

"Pada sekitar pukul 10.45 WIT saat bongkar muat bahan makanan dari Heli yang dilaksanakan oleh 01 regu Prajurit (10 orang) yang akan menjemput bamak tiba-tiba mendapat serangan dari pihak Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang teridentifikasi dari kelompok Egianus Kogoya," kata Kapendam Cenderawasih, Kol Inf M Aidi Nubic dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (24/4/2019).

KKSB, kata Kapendam, melakukan serangan dari jarak cukup jauh sekitar 100 meter dengan sistem hit and run. "Mereka menyerang secara tiba-tiba kemudian menghilang melarikan diri ke dalam hutan. Pasukan TNI berusaha membalas namun belum diketahui adanya korban dari pihak KKSB," timpal Kapendam.

Namun dari serangan tersebut, lanjut Kapendam, mengakibatkan dua Prajurit TNI mengalami luka tembak. Yaitu Serda Dedy terserempet proyektil di bagian punggung (arah tembakan menyamping dari kiri ke kanan di balik rompi) dan Prada M Hoirul Zahman Zahri mengalami luka tembak pada betis kiri.

"Saat ini kedua korban sudah dievakuasi ke Timika dan dirawat di RSUD Timika, berdasarkan laporan tim medis bahwa kondisi kedua korban dalam keadaan stabil dan tidak ada yang mengenai organ vital, " tandas Kapendam. | Sindonews
Read more »

,
Lhokseumawe - Ikatan Mahasiswa Minang (Imami) Lhokseumawe melakukan ziarah ke Makam Sultan Malikussaleh, Selasa (23/4/2019) kemarin di Desa Beuringen Kecamatan Samudera, Aceh Utara.

Kunjungan itu bertujuan untuk mengetahui sosok Masyhur Sultan Malikussaleh sebagai Raja Pertama Kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1285-1297 yang menurut sejarah bernama asli Meurah Silu yang ketika diangkat menjadi Raja diberi gelar Malik Al saleh.

Raja yang memimpin kerajaan Islam pertama di Indonesia ini dikenal dengan akhlak yang baik, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan pemerintahannya.  Hal inilah yang kemudianmenjadi salah satu alasan Imami Lhokseumawe melakukan ziarah ke Makam  tersebut.

Zamzami Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota Imami, Rabu (24/4/2019) kepada media ini  mengatakan, ziarah ke makam Sultan Malikussaleh memang menjadi salah satu program dari bidang yang ia pimpin.

Menurutnya,  mahasiswa Minang yang kuliah di Lhokseumawe khususnya di Universitas Malikussaleh haruslah tahu tentang sejarah Sultan Malikussaleh dan bisa meneladani sifat-sifat kepahlawanan yang dimilikinya.

“Dalam  ziarah kali  ini sebanyak 50 orang anggota Imami yang turut serta mendapatkan cerita tentang sejarah Sultan Malikussaleh dari penjaga makam yang ada di lokasi tersebut. Banyak hal dan informasi baru yang kami dapatkan ketika berkunjung kemari,” terang  Zamzami.

Sementara Ketua Imami Lhokseumawe Teguh Zikri Setiawan menambahkan untuk mempelajari dan maneladani sifat-sifat kepahlawanan ini sangat penting bagi generasi muda agar tidak mudah menyerah dalam kehidupan.

“Kegiatan ini  sesuai dengan istilah Minang “Dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang” maka kami harus tau sejarah tentang berdirinya kerajaan pasai,” tembahnya.(rill)
Read more »

,
Aceh Besar – Membangun komunikasi yang baik merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan kebersamaan antara Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan masyarakat di desa binaan.

Seperti dilakukan oleh Babinsa Koramil 07/Baitussalam Serda Endro. S dalam kegiatan kunjungan ke desa binaan menjumpai para petani, bertempat di Desa Angan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Rabu (24/04/19).

Menurut Serda Endro, bertugas Babinsa harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat desa binaannya khususnya para petani. Dengan begitu Babinsa bisa tahu setiap keluhan dan kendala yang dirasakan oleh para petani.

“Hakikat pengabdian seorang prajurit adalah memberikan sesuatu yang terbaik bagi rakyat sesuai dengan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional yang professional,” ujarnya.

Lanjutnya, kegiatan ini juga untuk membarikan motivasi dan semangat kepada para petani agar terus meningkatkan produktivitas hasil panen padinya demi mensukseskan program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah yakni ketahanan pangan nasional.

“Dengan hadirnya Babinsa ditengah-tengah para petani. Mereka dapat perhatian yang serius dalam program swasembada pangan, sehingga diharapkan mereka jadi lebih semangat dan termotivasi dalam menggarap lahan sawah,” imbuh Serda Endro.(Rill)
Read more »

,
Aceh Besar – Bintara Pembina Desa (Babinsa) Serma Agus Lasmiardi anggota Koramil 01/Seulimeum memberikan arahan kepada Mahasiswa UIN Ar-Raniry sebanyak 30 orang yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bayu Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar.

Arahan tersebut diberikan oleh Babinsa di sela-sela acara yang berlangsung di Mushola Desa Bayu dan turut hadir Geuchik Desa Bayu Zainuddin beserta seluruh perangkat desa Selasa (24/04/19) malam.

Pada kesempatan tersebut, Serma Agus Lasmiardi memberikan arahan seputaran Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial yang ada di Kecamatan Seulimeum khususnya di Desa Bayu.

“Selama melaksanakan kegiatan disini, saya ingatkan tetap jaga kesehatan masing-masing perorangan, perhatikan factor keamanan dalam menjalankan tugasnya dan pelihara komunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi Rabu (24/04/19) pagi, Komandan Koramil 01/Seulimeum Kapten Inf Samsudi mengatakan, semua aspek yang ada di desa binaan merupakan tanggung jawab para Babinsa dalam membina wilayahnya termasuk menyambut para Mahasiswa yang akan melakukan KKN.

“Para Babinsa, Aparat desa dan Mahasiswa selalu berkoordinasi dan bekerjasama untuk mendapatkan masukkan pembekalan selama melaksanakan tugas di lapangan,” tutur Danramil.(Rill)
Read more »

,
Proses pembongkaran barak PT EMM di Beutong Ateuh, Nagan Raya. Foto: serambinews.com
StatusAceh.Net - Pemerintah Aceh telah membentuk tim percepatan penyelesaian sengketa PT Emas Mineral Murni (PT EMM) melalui Keputusan Gubernur Nomor 180/821/2019, 15 April lalu. Formasi tim ini diisi birokrat, akademisi, dan praktisi.

Tim yang berjumlah 19 orang sudah mulai bekerja sejak surat keputusan itu terbit. Tim pun tengah bergelut mencari cara menyelesaikan persoalan yang tengah menjadi sorotan ini.

"Ini kan baru hitungan hari. Selanjutnya, banyak agenda yang akan dikerjakan. Tim bekerja secara kolektif," kata juru bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata, kepada Liputan6.com, Selasa (23/4/2019).

Pembentukan tim ini mendapat apresiasi. Pemerintah dinilai berkomitmen menindaklanjuti butir-butir pernyataan menolak keberadaan PT EMM yang ditandatangi Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah 11 April lalu.

"Ini yang kami tunggu selama ini, ini yang rakyat tunggu hari ini, walaupun secara fisik PT EMM sudah angkat kaki dari Beutong Ateuh Banggalang, tetapi legitimasi izinnya masih hidup, ke depan masih ada peluang mereka untuk melanjutkan rencananya tersebut," kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Aceh, M Nur, kepada Liputan6.com, Selasa sore (23/4/2019).

Kata Nur, yang terpenting saat ini mengawal proses penyelesaian sengketa yang dilakukan tim. Karena tim tersebut dianggap menjadi ujung tombak bagi Pemerintah Aceh mencabut izin perusahaan.

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan, kata M Nur, adalah segera melakukan sengketa kewenangan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat terkait kewenangan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Surat pembatalan rekomendasi izin PT EMM yang diterbitkan Plt Gubernur Aceh akan menjadi bukti tambahan dalam langkah hukum lanjutan tersebut," tawarnya.

Sebagai catatan, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, telah mencabut Rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 545/12161 tanggal 8 Juni 2006 tentang Pemberian Rekomendasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT EMM.

Hal tersebut ditegaskan Nova dalam surat Nomor 545/6320 perihal Pencabutan Rekomendasi Gubernur NAD Nomor 545/12161, yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tanggal 18 April 2019.

Kolaborasi Antarlembaga Tertinggi

Sementara itu, Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) punya pandangan berbeda soal pembentukan tim tersebut. Ketimbang membentuk tim yang notabene memerlukan anggaran, lebih baik eksekutif dan legislatif langsung menemui presiden.

Apalagi, DPR Aceh telah menyatakan sikap menolak PT EMM dalam paripurna November tahun lalu. Ini bisa menjadi kolaborasi yang baik antarlembaga tertinggi tersebut.

"Langkah yang lebih strategis dan tepat, saya rasa, Pemerintah Aceh dan DPRA duduk, ketemu dengan presiden, meminta agar izin tersebut dicabut. Kendati itu kewenangan menteri, secara politik, kita juga perlu mendengar sikap presiden," jelas Alfian.

Pemerintah Aceh dan DPR Aceh bisa belajar dari pencabutan izin pertambangan di Blok Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pencabutan ini konsekuensi hasil sidang mediasi atas gugatan Pemerintah Kabupaten Jember atas terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 1802 K/30/MEM/2018.

"Itu berkat perjuangan rakyat dengan seorang bupati di sana ketemu dengan presiden. Saya pikir, studi kasus itu dapat menjadi referensi kuat bagi Pemerintah Aceh," tutur Alfian kepada Liputan6.com, Selasa malam (23/4/2019)

Di sisi lain, Pemerintah Aceh perlu menjelaskan ke publik, baik latar belakang, tujuan hingga kewenangan dari tim penyelesaian sengketa tersebut. Ini juga sebagai landasan bersama untuk mengawal kerja hingga capaiannya.

"Sehingga, di proses perjalanan, Plt, tidak lepas tangan. Saya pikir, membentuk tim ini, bukan hanya semata-mata sudah selesai secara tanggungjawab Pemerintah Aceh. Jangan sampai menjadi hujatan publik, ketika nanti persoalan juga tidak selesai," tutup pimpinan lembaga antirasuah itu.

Sumber:  Liputan6.com
Read more »

,
Pandeglang – Tidak kurang dari 50 orang berkesempatan mengikuti kegiatan Penyuluhan Anti Penyalahgunaan Narkoba yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kabupaten Pandeglang, Rabu, 24 April 2019. Para peserta penyuluhan yang dilaksanakan di Aula Komando Distrik Militer (Kodim) Pandeglang itu berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pengelola perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

“Hari ini kita telah melakukan kegiatan penyuluhan anti penyalahgunaan narkoba bagi 50 orang pegawai ASN, Satpol PP dan pustakawan di Aula Kodim Pandeglang,” ujar Ainul Mardiah, SKM, melalui pesan WhatsApp-nya kepada media ini, Rabu, 24 April 2019.

Ainul yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan P2M BNNP Banten itu juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar. “Peserta terlihat antusias mengikuti penyuluhan, kegiatannya dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar,” imbuh mantan bidan ini.

Selain itu, Ainul menambahkan lagi bahwa kegiatan penyuluhan anti penyalahgunaan narkoba akan terus dilaksanakan secaca rutin dengan menyasar berbagai kalangan yang berbeda. “Kita berharap semua kalangan bisa terjangkau oleh BNNP Banten dalam mensosialisasikan anti penyalahgunaan narkoba. Jadi, kegiatannya akan terus dilakukan dengan menyasar berbagai kalangan masyarakat yang berbeda setiap kali kegiatan,” jelas Ainul.

Kegiatan penyuluhan itu, menurut Ainul, sangat penting untuk terus dilakukan ke berbagai elemen warga. “Kegiatan seperti ini merupakan wadah penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu semua warga perlu punya wawasan agar dapat berperan-serta dalam menghambat perederan gelap narkoba di masyarakat,” pungkas Ainul yang merupakan narasumber utama dalam kegiatan ini. (AML/Red)
Read more »

,
Banda Aceh – Pemerintah Aceh melakukan penandatanganan kontrak bersama kegiatan strategis APBA. Kontrak ini merupakan bentuk transparansi publik dan akuntabilitas dengan jumlah paket yang sudah diumumkan pemenang, yaitu sebanyak 318 paket dengan nilai Rp645 miliar yang tersebar di 29 SKPA, di Anjong Mon Mata, Rabu (24/4/2019).

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyebutkan penandatanganan kontrak tersebut merupakan kegiatan strategis APBA 2019 yang telah diumumkan di media massa tanggal 7 Januari 2019, sebanyak 1.373 paket dengan nilai Rp3,5 triliun. paket yang sudah diumumkan pemenang tersebut sebanyak 318 paket senilai Rp645 miliar yang tersebar pada 29 SKPA dan dilakuka secara bertahap

Nova juga mengingatkan, kepada para SKPA dan rekanan, bahwa proses penandatanganan kontrak bersama ini juga disaksikan oleh publik. Oleh karena itu, SKPA, KPA dan PPTK serta rekanan diimbau untuk bekerja dengan sebaik-baknya.

“Kepada seluruh elemen masyarakat, LSM, Ormas dan media, mari secara bersama kita lakukan pemantauan agar dalam pelaksanaan seluruh paket proyek berjalan baik, tepat waktu, berkualitas dan tepat sasaran serta tidak terjadi penyimpangan, sehingga hasilnya memiliki manfaat kepada masyarakat luas” ujar Plt Gubernur.

Plt Gubernur meyakini, pelibatan masyarakat dalam pengawasan proses dan tahapan pembangunan sangat penting agar terwujudnyagood goverment dan clean governance. Di era keterbukaan seperti saat ini, tidak ada lagi celah untuk berbuat curang karena bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengawasan.

Untuk diketahui bersama, kegiatan penandatanganan hari ini terdiri dari pengerjaan konstruksi sebanyak 699 paket senilai 2,96 triliun, barang 333 paket senilai Rp267,5 miliar, konsultasi sebanyak 304 paket senilai Rp172,9 miliar, dan jasa lainnya sebanyak 37 paket senilai Rp63 miliar.

Paket tersebut antara lain, jalan 20 paket/Rp317 miliar, gedung 14 paket/Rp44 miliar, jaringan irigasi 14 paket/Rp33,4 miliar, embung/waduk/bendung 1 paket/1,6 miliar, jetty/break water/pengaman pantai/tanggul 18 paket/38,2 miliar, sarana ibadah 9 paket/10,5 miliar, sarana olahraga 21 paket/Rp15 miliar, sarana peternakan 1 paket/0,35 miliar.

Berikutnya, sarana transmigrasi 3 paket/Rp 8 miliar,  sarana perhubungan 4 paket/3,8 miliar, sarana pendidikan 1 paket/Rp0,65b miliar, sarana wisata 1 paket/Rp2,5 miiar, sarana pelabuhan 3 paket/Rp9 miliar, bibit/benih 7 paket/Rp3,1 miliar.

Selanjutnya, pupuk 1 paket/Rp0,48 miliar, bantuan UEP 43 paket/Rp 28 miliar, obat/BHP 7 paket Rp5,1 miliar, konsultan 55 paket/17,6 miliar, barang lainnya 47 paket/Rp27 miliar, jasa lainnya 22 paket/Rp64 miliar, lain-lain 26 paket/17 miliar.

Nova mengingatkan para Kepala SKPA, KPA dan PPTK untuk segera melakukan penyelesaian semua proses administrasi yang dibutuhkan dan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan proyek tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Plt Gubernur mengingatkan, apa yang dilakukan saat ini belum berada di track yang sebenarnya karena masih lambat. Untuk itu, Nova mengimbau para pemangku kebijakan terkait dan rekanan untuk secara bersama mulai bekerja dan menghargai waktu, karena keterlambatan pada suatu tahap akan berimbas pada tahapan lainnya.

“Saya bermimpi pada suatu titik kita akan bekerja pada tataran ideal sesuai waktu, karena kesesuaian waktu akan semakin mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi Aceh, yang akan berimbas pada terbukanya ekonomi, meningkatkan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan seperti yang kita sita-citakan bersama,” kata Nova.

Kepada para rekanan, Nova juga mengimbau agar tidak sungkan berkonsultas jika menemukan kendala di lapangan pada saat mengerjakan suatu proyek.

“Tidak ada lagi dinding pemisah karena selalu ada ruang untuk berkonsultasi antara rekanan dan Pemerintah karena kita semua bekerja untuk rakyat. Oleh karena itu, rekanan diharapkan dapat menyampaikan secara cepat, jujur dan terbuka, terkait berbagai kendala yang ditemui di lapangan,” imbau Plt Gubernur.

Nova mencontohkan, faktor cuaca bukanlah menjadi tanggungjawab rekanan atau Pemerintah Aceh, oleh karena itu, jika kendala di lapangan telah diketahui bersama, maka akan mudah menemukan solusi dan jalan keluarnya.

“Kita semua pelaku pembangunan ini bukanlah makhluk sempurna. Kesalahan mungkin bisa terjadi di setiap tempat dan dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena itu, saling mengingatkan menjadi mekanisme kontrol yang baik. Mari kita perbaiki pengalaman kurang baik dan kegagalan di tahun lalu.”

“Kepada para rekanan saya hanya ingin mengingatkan, kita tentu mempunyai semangat dan pemahaman yang sama, bahwa setiap rupiah yang bapak-bapak kerjakan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, belanjakan, kerjakan setiap rupiah itu dengan baik dan penuh tanggungjawab. Selamat bekerja,” pungkas Plt Gubernur.
Read more »

,
Jakarta – Pasca pelaksanaan pemilu serentak saat ini, perhatian publik lebih banyak fokus ke hasil perhitungan suara pasangan calon presiden. Hal itu mengakibatkan persoalan perolehan suara di kalangan calon legislatif terabaikan. Padahal, keduanya sangat penting, mengingat kedua lembaga, DPR RI dan Kepresidenan, harus dijabat oleh para petinggi negara yang jujur, kredibel dan memiliki kapasitas yang teruji untuk menjadi bagian dari pengelola negara.

Belakangan ini, misalnya, santer beredar khabar tentang deal-deal bisnis berupa jual-beli suara yang diperoleh antar calon legislatif (caleg). Bagi para kandidat yang mendapatkan jumlah suara kecil berupaya ‘menjual’ jumlah suaranya kepada caleg yang berpeluang mendapatkan kursi namun suaranya masih belum mencukupi. Kondisi ini kurang mendapat perhatian publik, termasuk oleh media massa.

“Jika ini dibiarkan terjadi, sulit dibayangkan betapa buruknya hasil demokrasi kita dalam pemilu kali ini,” ujar Wilson Lalengke, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, ketika dimintai pendapatnya terkait fenomena tersebut, Selasa, 23 April 2019.

Lulusan pascasarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, ini mensinyalir bahwa pola jual-beli suara antar caleg itu sering terjadi di masa lalu, dan sudah mulai terdengar hari-hari belakangan ini. “Bahkan ada informasi yang masuk menyebutkan oknum caleg menyediakan dana 2 miliar untuk membeli suara dari caleg-caleg yang perolehan suaranya kecil di dapil tertentu di Sumatera,” imbuh Wilson yang juga adalah Ketua Umum PPWI itu.

Menurutnya, perilaku caleg yang melakukan deal-deal bisnis suara semacam ini merupakan salah satu bentuk money politic atau politik uang. “Pembelian suara rakyat itu bukan hanya sebatas pada serangan fajar yang dilakukan sebelum pencoblosan. Ketika seorang caleg menyerahkan perolehan suaranya kepada caleg lain dengan imbalan uang, itu merupakan money politic. Harus diwaspadai dan diproses oleh pihak terkait jika ada yang begitu,” jelas Wilson.

Bahkan, menurutnya, caleg yang melakukan jual-beli suara, baik sipenjual maupun pembeli suara, lebih buruk moralitasnya dibandingkan dengan caleg dan warga pemilih yang terlibat money politic serangan fajar. “Moralitas oknum-oknum caleg yang terlibat jual-beli suara itu jauh lebih buruk dari warga yang terlibat serangan fajar. Mengapa? Karena oknum-oknum itu nyata-nyata menghianati kepercayaan rakyat yang telah memberikan suaranya kepada mereka, dan memperlakukan sejumlah suara rakyat itu sebagai komoditi bisnis belaka,” tegas peraih gelar Masters of Art (MA) bidang Applied Ethics dari Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia, itu.

Akibatnya, lanjut Wilson, sebagian anggota legislatif yang dihasilkan oleh pemilu 2019 nanti merupakan pejabat bermoral rendahan, tidak amanah, dan cenderung koruptif dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota dewan. “Bagaimana tidak? Caleg model begini pasti beranggapan bahwa dia duduk di Senayan bukan karena kepercayaan rakyat, tapi karena investasi dana besar yang sudah dikeluarkannya. Mereka adalah anggota dewan bermoral rendahan, produk demokrasi dagang sapi,” ujar Wilson lagi.

Apa yang harus dilakukan? “Harus dicegah, jika ada caleg terindikasi melakukan jaul-beli suara antar caleg, harus diusut dan diproses. Caleg yang beli suara dari caleg atau partai lainnya harus didiskualifikasi, dicoret dari daftar calon anggota dewan terpilih. Sanksinya harus tegas seperti itu, jika kita ingin menciptakan Lembaga DPR RI, DPD RI, dan DPR Daerah yang baik, bermutu, dan produktif bagi rakyat,” tambah Wilson.

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan warga masyarakat dalam mengantisipasi munculnya para pelaku jual-beli suara caleg, menurut Wilson, antara lain sebagai berikut:

1. Tingkatkan dan perkuat monitoring rekapitulasi suara di semua tingkatkan, mulai dari TPS/KPPS, PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi hingga ke KPU Pusat. Harus dipastikan bahwa rekap jumlah suara di tiap tingkat itu sesuai dengan Formulir C1.

2. Mengupayakan penerbitan press release (siaran pers) berita hasil rekapitulasi suara di tiap tingkatkan, minimal mulai dari tingkat PPS, baik oleh petugas pemungutan suara dan saksi, pemantau, media, maupun pihak berkepentingan lainnya.

3. Membuat laporan ke Panwaslu/Bawaslu jika terjadi hal-hal yang terindikasi curang, jual-beli suara, pengalihan suara caleg, dan lain-lain, untuk diproses sesuai koridor hukum yang berlaku.

4. Setiap caleg perlu menjaga komunikasi dengan pimpinan partai masing-masing agar perolehan suara para caleg terkait di dapil masing-masing dikontrol ketat. Dengan demikian, suara para caleg tidak mudah berpindah ke caleg lainnya, baik ke sesama caleg di internal maupun ke partai lainnya. (APL/Red)
Read more »

,
Banda Aceh – Produksi gabah Aceh mencapai 2,5 juta ton per tahun. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 5,2 juta jiwa, konsumsi gabah Aceh per tahun diperkirakan sekitar 1,2 juta ton saja. Surplus 1,3 juta ton gabah Aceh turut membantu ketersediaan pangan wilayah lain di Nusantara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam sambutannya pada acara penanaman perdana percontohan cluster padi Indeks Pertanaman (IP) 300, di Indrapuri, Selasa (23/4/2019).

“Berdasarkan data BPS, Aceh memiliki luas lahan pertanian sawah sebesar 295 ribu hektar, dan mampu memproduksi gabah berkisar 2,5 juta ton per tahun. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5,2 juta jiwa, konsumsi gabah Aceh berkisar 1,2 juta ton. Artinya, setiap tahun Aceh surplus gabah sebesar 1,3 juta ton. Surplus ini kami kontribusikan untuk memenuhi ketersediaan pangan di wilayah lain di Indonesia,” ujar Plt Gubernur.

Keberhasilan surplus ini, sambung Nova, merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun Nova mengingatkan agar para pemangku kebijakan terkait tidak berpuas diri, karena jika tidak segera di antisipasi, maka angka konversi lahan di Aceh akan berimbas pada menurunnya produksi gabah Aceh di masa mendatang.

“Tingginya tingkat konversi lahan sawah menjadi kawasan permukiman, terus terang membuat kami khawatir produksi gabah Aceh akan menurun pada tahun-tahun mendatang. Apalagi data Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional menyebutkan, luas sawah di Aceh mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir menjadi 193 ribu hektar. Oleh karena itu, kondisi ini harus segera diantisipasi,” ungkap Nova.

Oleh karena itu, penurunan luas lahan sawah di Aceh harus diantisipasi sejak dini, agar status Aceh sebagai lumbung pangan nasional tetap dapat dipertahankan. Nova mengungkapkan, tingginya tingkat alih fungsi lahan mengharuskan Pemerintah Aceh untuk berinovasi untuk memformulasikan kebijakan baru untuk mempertahankan luas areal sawah yang ada.

Untuk diketahui bersama, selama ini Pemerintah Aceh bekerja sama dengan kelompok tani dan sejumlah lembaga lainnya telah menyiapkan program cetak sawah baru. Selain itu, pemberdayaan dan pelatihan petani juga ditingkatkan agar produktivitas sawah yang saat ini rata-rata 5,4 ton per hektar meningkat menjadi 5,5 ton per hektar.

“Salah satu pemberdayaan yang kita lakukan adalah melalui pemanfaatan alat pertanian yang dipadu dengan industri pengolahan berbasis siber-fisik atau 4.0. Proyek percontohan ini kita sebut Cluster Padi IP 300, dengan areal uji coba di atas lahan seluas 500 hektar,” imbuh Plt Gubernur.

Program cluster Padi IP 300 yang dilaksanakan di kabupaten Aceh Besar ini, merupakan kegiatan perdana, yang dikelola oleh kelembagaan ekonomi petani dengan dukungan teknologi budidaya dan sarana produksi, mekanisasi dan industri pengolahan sebagai upaya menumbuhkan minat petani milenial, yang pendanaannya didukung dari sumber dana APBA dan APBN dengan melibatkan 1.876 KK petani.

“Kami optimis, modernisasi dan penggunaan alsintan bukan hanya mempermudah dan mempercepat pengolahan tanah dan penanaman tetapi juga memantik semangat kaum millenial untuk terjun ke dunia pertanian. Karena itu, kami optimis kegiatan ini akan berjalan sukses, sehingga pada tahun berikutnya, program ini dapat diperluas di wilayah lain,” kata Plt Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Nova berharap agar Kementerian Pertanian mernukung program pencetakan lahan sawah baru di Aceh agar ekstensifikasi pertanian sawah berjalan lancar. Nova mengungkapkan, selain pertanian sawah, selama ini Pemerintah Aceh juga fokus membangun sektor perkebunan.

Salah satu langkah yang telah dilakukan saat ini adalah mendukung upaya petani untuk melakukan peremajaan lahan sawit yang sudah tua, perluasan areal tanaman kopi Arabica Gayo serta pengembangan pala Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya.

Nova mengungkapkan, sepanjang tahun ini, petani Aceh berhasil melakukan replanting di atas lahan seluas 3.009 hektar atau setara dengan Rp75 milyar.

“Pada tahun ini kami menargetkan program replanting ini dapat dilakukan di atas lahan seluas 15.259 hektar. Di sektor peternakan, kami sedang giat-giatnya menjalankan program sapi indukan wajib bunting. Dengan program itu, spesies sapi Aceh akan dapat dilestarikan, dan konsumsi masyarakat terhadap daging sapi dapat dipenuhi,” pungkas Plt Gubernur Aceh.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh A Hanan, dalam sambutannya berharap metode IP300 dapat meningkatkan hasil panen dari sebelumnya sebesar 6 ton per hektar menjadi 8 hingga 10 ton perhektar.

“Kami meyakini, bahwa pertanian berbasis teknologi dapat mendorong dan meningkatkan hasil para petani. Jika sebelumnya mencapai 6 ton, maka ke depn diharapkan dapat meningkat menjaadi 8 hingga 10 ton per hektar,” ujar A Hanan.

Sedangkan Deddi Nursamsi, selaku Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur menjelaskan, bahwa ada tiga hal yang dapat mendongkrak hasil pertanian, yaitu Infrastruktur pertanian, inovasi teknologi pertanian dan berbagai upaya pemberdayaan petani dan seluruh stakeholder pertanian.

Melihat kesuburan tanah dan ketersediaan air yang memadai, Deddi mengajak masyarakat bersyukur dan mendukung pencanangan cluster IP300 di Aceh Besar.

“Menanam adalah bentuk rasa syukur masyarakat Aceh Besar atas ketersediaan air dan kesuburan tanah yang telah Allah berikan di daerah ini,” kata Deddi Nursamsi.

Dalam kegiatan tersebut, Plt Gubernur juga menyerahkan bantuan hand sprayer serta menyerahkan asuransi usaha tani kepada beberapa kelompok tani di Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya, Plt Gubernur bersama Wali Nanggroe Aceh, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur, Pangdam Iskandar Muda, Bupati Aceh Besar, serta unsur Forkopimda lainnya melakukan penanaman padi dengan mesin penanam padi.(Rill)
Read more »

,
Bandung - Tarik ulur pasal RUU Sumber Daya Air yang sedang dibahas Pemerintah bersama DPR saat ini dikhawatirkan bisa menjadi jebakan atau bumerang bagi Pemerintah sendiri. RUU ini bisa saja malah menyeret pemerintah ke ranah hukum.

Pasalnya, kasus tersebut beranggapan bahwa mengancam pihak swasta air minum dalam kemasan, terlebih persyaratan ketat juga menjadi kendala.

Dalam hal ini Guru Besar bidang Ilmu Hidrogeologi Vulkanik Fakultas Teknik Geologi yang juga Dekan Fakultas Teknik Geologi Unpad Prof. Hendarmawan mencontohkan soal izin penggunaan sumber daya air dalam RUU SDA, di mana pihak swasta harus memenuhi syarat tertentu dan ketat. Jika setelah UU ini disahkan dan negara tidak bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, maka pemerintah bisa ditutut secara hukum.

“Pasalnya Undang-Undang SDA ini kan mengacu kepada UUD 1945 Pasal 33, di mana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ungkap dekan Fakultas Teknik Geologi UNPAD, Selasa 23 April 2019.

Karena itu, Hendarmawan mengingatkan agar pemerintah jangan terjebak kepada sesuatu yang disetujuinya sendiri.  “Di RUU SDA ini kan disebut bahwa setiap masyarakat harus mendapatkan akses atas air bersih. Kan itu harus dilaksanakan pemerintah. Lalu dengan bahasa itu berarti kalau ada yang tidak dapat akses ar bersih dan pemerintah tidak ada di situ, pemerintah sudah kena dari sisi hukum,” ucapnya.

Menurutnya, itu bumerang bagi pemerintah sendiri. Di Bandung saja, kata Hendarmawan, ada sekitar 56 desa yang tidak memiliki akses air bersih, belum di daerah-daerah lainnya. “Jadi jangan sampai substansi dari hukumnya itu nanti menjadi bumerang atau malah merugikan pemerintah sendiri. Di situ rakyat bisa menuntut,” tandasnya.

“Siapa yang harus tanggung jawab? Kan negara. Nah kalau UU SDA sampai terjebak sampai situ, mungkin mulai dari presiden sampai menterinya bisa dihukum itu kalau sudah ada klausul tadi.”

Untuk itu, menurut Hendarmawan, RUU SDA  jangan menutup kemungkinan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih itu perlu bantuan swasta juga. “Tapi tentunya harus dengan pengawasan dari pemerintah,” katanya.

Pasalnya, kehadiran pihak swasta itu juga masih dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur perpipaan air bersih yang harganya relatif mahal. “Jadi kalau pemerintah tidak punya uang bisa ke swasta untuk membangun infrastrukturnya. Tapi harganya nanti harus yang terjangkau rakyat, tidak boleh terlalu mahal. Jadi namanya jangan disebut untuk menjual air tapi pemeliharaan pipa,” ujarnya.

Soal adanya keterlibatan BUMN dalam pengelolaan air bersih di RUU SDA, Hendarmawan melihat itu sesuatu hal yang sangat normatif karena untuk menunjukkan negara tampil di dalamnya. “Itu sah-sah saja. Tapi pada saat yang sama, yang tidak bisa dikuasai oleh BUMN sebaiknya tetap ada kolaborasi dengan swasta. Jadi saran saya sebaiknya di RUU SDA ini tidak usah disebutkan dengan syarat-syarat yang ketat untuk ditawarkan ke swasta,” ucapnya.

Karena yang namanya pelaku usaha, katsa Hendarmawan, kalau dikasih syarat ketat dan intrik-intrik yang macam-macam, mereka pasti akan memilih untuk lebih baik bernvestasi ke luar. “Ini kan akan merugikan pemerintah sendiri kalau nanti mereka keluar dari Indonesia dan berinvestasi di negara lain,” ujarnya.

Selain itu, kata Hendarmawan, RUU SDA yang sedang dibahas ini juga berpeluang membuka praktek-praktek korupsi. “Kenapa? Kalau BUMN nanti tidak punya kemampuan untuk melayani akses air bersih masyarakat, lantas daerah-daerah yang tidak terlayani sama siapa. Ini kan menjurus kepada praktek-praktek korupsi,” tukasnya.

Tidak hanya itu, bisa-bisa pengelolaan air bersih ini juga akan dikuasai pemerintah asing ujung-ujungnya karena ketidakmampuan negara untuk mengelolanya. “Saya khawatir, UU SDA ini nantinya malah akan menjual sumber daya air kita ke asing. Apalagi air di Indonesia itu berlimpah,” kata Hendarmawan.
Kekhawatiran terhadap kinerja pemerintah menguasai sektor berbasis air bisa menjadi pertimbangan faktor-faktor pendukung, terlebih sistem kolaborasi menjadi pilihan baik. Semua untuk kesejahteraan rakyat, pengelolaan air dengan kualitas mempuni akan membuka investasi diberbagai bidang. Pengawasan dari pemerintah bisa lebih ditingkatkan secara objektif. (Rill)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)
loading...
StatusAceh © 2015-2021. PT.Linkka Media Saniku.
Media StatusAceh.Net

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.