2019-09-22

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Oleh: Wilson Lalengke

Jakarta –
Demonstrasi mahasiswa, pemuda dan masyarakat umum merebak dalam beberapa hari ini. Kalangan pelajar juga telah ikut turun ke jalan mengungkapkan aspirasinya. Menurut para pengunjuk rasa, demonstrasi terpaksa dilakukan. Penyebabnya, karena suara-suara rakyat yang disampaikan dalam bentuk tulisan, surat terbuka, petisi, dan diskusi-seminar di berbagai tempat tidak mendapatkan respon semestinya.

Eksesnya, korban berjatuhan. Fasilitas umum dan pribadi rusak di sana-sini. Saling memaksakan kehendak menyebabkan bentrok fisik tidak terelakkan. Provokasi memanaskan suasana dan memicu amarah makin membara. Sebaran informasi situasi terkini di lokasi unjuk rasa menumbuhkan penasaran dari warga lainnya. Jadilah suasana demonstrasi semakin riuh-rendah. Letupan senapan dan lemparan berbagai benda bersahutan di suasana makin kacau-balau itu.

Terlepas dari ada atau tidaknya dalang di balik munculnya parlemen jalanan; dan juga terlepas dari relevan atau tidaknya tuntutan yang disampaikan publik peserta aksi, penanganan atas hiruk-pikuk warga itu semestinya dilakukan dengan baik dan profesional. Polisi seharusnya mengedepankan pola kerja yang melindungi, mengayomi, dan melayani. Polri adalah instrumen yang disediakan negara untuk menjaga agar geliat masyarakat dalam aktivitasnya berjalan dengan baik, lancar dan aman.

Faktanya, cara polisi selama ini menangani unjuk rasa masih belum mencerminkan sosok polisi yang ideal. Negara sudah memberikan rambu-rambu bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk bekerja sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Rakyat sudah membayar lunas seluruh anggota Polri, tidak lain adalah untuk melakukan tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat.

Korban berjatuhan tatkala unjuk rasa menunjukkan satu hal: Promoter Polri tidak mewujud di lapangan. Visi Polri untuk menjadi Polisi yang Profesional, Moderen, dan Terpercaya hanya slogan di standing-standing banner di kantor-kantor polisi belaka. Promoter hanya penghias bibir Kapolri dan jajarannya. Ia tidak lebih dari sejenis jualan “kecap bangau” perusahaan unilever saja.

Apakah sulit bagi Polri untuk menangani unjuk rasa tanpa kekerasan? Apakah berat bagi Polri untuk menghadapi rakyat yang berdemonstrasi dengan tidak bertameng-berpentungan? Apakah sukar bagi Polri untuk menyikapi kehadiran para pengunjuk rasa dengan tebaran senyum dan sapaan yang menyejukkan? Apakah tidak ada cara lain yang lebih baik dalam menangani kerumunan massa demonstrasi yang tidak bersenjata? Apakah mustahil bagi Polri untuk menciptakan suasana sejuk dan damai di tengah suasana memanas para demonstran?

Jika jawaban-jawaban dari deretan pertanyaan di atas adalah sulit, berat, sukar, tidak ada cara lain, dan mustahil; maka itu berarti program Promoter Polri menghadapi jalan buntu alias gagal total. Bukankah ketika jatuh korban dari pengunjuk-rasa, berarti Polisi gagal melindungi rakyat yang menggaji dia? Berarti Polisi gagal mengayomi warga yang menyediakan seragam dan peralatan kerjanya? Berarti Polisi gagal melayani masyarakat yang membelikan pakaian dalam yang digunakannya sehari-hari?

Adalah wajar jika banyak pihak bertanya: Promoternya di mana Pak Polisi? Profesional apanya? Moderennya dimana? Bagaimana bisa dipercaya?

Atau mungkin Polri akan beralibi ‘memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum’? Kembali lagi pada pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, apakah sulit memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berunjuk rasa dengan tidak menembaki warga? Apakah tidak ada cara lain yang lebih ‘profesional, modern, dan terpercaya’ selain menghadapi para demonstran dengan pentungan, gas air mata, dan hantaman kekerasan fisik?

Ayo Polri, sekali-sekali coba resep ini saat menjaga para demonstran: perbanyak polwan yang berjaga, pakai pakaian biasa, bisa berbatik ria, dan putarkan lagu dangdut di tengah ramainya para pengunjuk rasa. Dijamin acara demo berubah menjadi konser musik dangdut. Unjuk rasa dapat berlangsung lancar, damai dan everybody happy. (WIL)

Porbolinggo- Relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Provinsi Aceh berhasil meraih juara terbaik tingkat nasional, Aceh berhasil mengalahkan Jawa Tengah yang berada di urutan kedua dan Bengkulu di posisi ketiga di bidang keposkoan dan tangggap reaksi cepat (TRC), yang dilaksanakan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia (RI) di Jawa Timur yang berlansung sejak Rabu 25 sampai dengan Sabtu 28 September 2019.

Pengemuman kejuaraan tersebut dibacakan langsung oleh Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan (Linjamsos) Kementrian Sosial RI, Dr. Harry Hikmat M.Si pada Apel Siaga Nasional Tagana Indonesia yang dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh Khofifah Indar Parawansa di Pasir Berisik kawah Gunung Bromo, Kabupaten Porbolinggo, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (28/9/2019).

Provinsi Aceh selain meraih prestasi terbaik nasional di bidang keposkoan dan TRC, Kementrian Sosial RI juga memberikan penghargaan kepada Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT sebagai pembina tagana berprestasi di tingkat nasional bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Penghargaan sebagai pembina tagana terbaik untuk Plt Gubernur Aceh tersebut diterima oleh Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Muslizar MT.

Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM yang diwakili oleh Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Dinas Sosial Aceh Yanyan Rahmat AKS.,M.Si mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas prestasi yang diperoleh oleh relawan Tagana Aceh tersebut, menurut Yanyan prestasi tersebut diraih berkat kerja keras dan kekompakan tim Tagana Aceh dalam keikutsertaan pada kegiatan Bhakti Sosial dan Jambore Tagana yang berlangsung di Jawa Timur tersebut.

 “Pak Kadis melalui saya menyampaikan terimakasih atas dukungan, support dan keikhlasan Bapak Plt Gubernur kepada relawan tagana Aceh selama ini. Alhamdulillah hari ini kita berhasil meraih juara terbaik tingkat nasional di bidang keposkoan dan TRC,” kata Yanyan sambil mengucapkan terimakasih juga  atas dukungan dari keluarga besar tagana seluruh Aceh.

Sementara itu Muslizar memohon izin untuk menerima pengharagaan tersebut. Menurut Muslizar, ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada dirinya untuk menerima penghargaan prestisius mewakili Nova Iriansyah.

“Alhamadulillah, kami mendapat satu kehormatan untuk menerima pengharagaan sebagai pembina tagana terbaik di tingkat nasional mewakili Bapak Plt Gubernur Aceh, dan terimakasih juga kepada sahabat tagana yang telah selalu ada di tengah masyarakat dengan motto dimana ada bencana di situ ada tagana. Semoga ke depan tagana Aceh akan lebih baik,” kata Muslizar.[]

Banda Aceh- Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengajak alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) untuk berkolaborasi dengan pemerintah Aceh. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan keberadaan alumni yang tersebar baik di nusantara maupun mancanegara, dapat memberikan sumbangsih kepada pengembangan dan pembangunan ekonomi Aceh.

"Beban paling berat adalah mempertahankan kontribusi yang telah dibangun oleh alumni dan kontribusi itu harus terus meningkat" kata Plt Gubernur saat menghadiri hari puncak perayaan ulang tahun dan reuni akbar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah ke 60, di Halaman Fakultas tersebut, Banda Aceh, Sabtu (28/9).

Nova mengatakan, institusi yang telah berusia 60 tahun telah mencapai usia emas. Di usia tersebut, lanjut dia, telah banyak rintangan dilalui serta kontribusi yang diberikan.

"Fakultas ekonomi merupakan salah satu fakultas terbaik di Unsyiah, bila diukur dari parameter Gubernur Aceh, maka alumni ekonomi Unsyiahlah yang terbanyak pernah menjadi Gubernur Aceh," kata Nova disambut tepuk tangan meriah tamu yang hadir.

Untuk itu, kata Nova, pemerintah Aceh membuka diri bagi siapapun yang ingin berkontribusi dan membangun Aceh. "Mari kita berkolaborasi bersama dan mudah-mudahan kesejahteraan masyrakat Aceh bukanlah fatamorgana," tutur Plt Gubernur.

"Semoga ketika kesejahteraan masyarakat Aceh berhasil kita raih, alumni fakultas ekonomilah yang menjadi lokomotifnya," ujar Nova.

Senada dengan Plt Gubernur, Rektor Unsyiah Samsul Rizal, juga mengajak para alumni untuk membangun almamaternya. Menurutnya, membangun Universitas merupakan langkah membangun Aceh di masa depan.

"Saya ingin kita membangun Aceh bersama-sama," kata Samsul.

Menurut Samsul, berbagai permasalahan yang sedang melanda Aceh saat ini seperti narkoba, stunting, kemiskinan, perlu diselesaikan dengan kerjasama semua pihak.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi Unsyiah, Nasir Azis mengatakan, tema yang diangkat pada perayaan ulang tahun fakultas ekonomi ke-60 itu memiliki makna bahwa peran alumni fakultas ekonomi Unsyiah sangatlah dibutuhkan dalam pembangunan Aceh.

Azis mengatakan Alumni fakultas ekonomi sejak generasi pertama sampai dengan 2019 kemarin, jumlahnya mendekati 29 ribu alumni. Oleh sebab itu, ia mengajak semua alumni membangun kerjasama yang baik.

"Mari kita bereuni hari ini dan mari kita bangun Aceh," kata Azis.

Perayaan ulang tahun dan reuni akbar Fakultas Ekonomi Unsyiah ke 60 kali ini, mengangkat tema "Saweu Kampus Ta Bangun Nanggroe." Berbagai rangkaian kegiatan digelar dalam rangka perayaan ulang tahun tersebut.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, yang juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Unsyiah (Ikafensy), Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman, Guru Besar Ekonomi Unsyiah Syamsudin Mahmud, dan ratusan alumni fakultas ekonomi lainnya beserta dengan mahasiswa.

EA, (tengah) tertunduk usai diperiksa penyidik atas perbuatan cabulnya
LHOKSUKON – Gadis belia berusia 15 tahun asal Kecamatan Langkahan, Aceh Utara melaporkan pamannya EA yang berbuat cabul padanya. Peristiwa itu diakui korban dilakukan 2 kali.

EA, 35 tahun, lantas diciduk Satuan Reskrim Polres Aceh Utara dirumahnya, Rabu malam, (25/9/2019). Di Kantor Polisi EA juga mengakui perbuatannya, namun bukan hanya 2 kali, kepada penyidik EA mengaku aksinya berbuat cabul pada keponakannya itu sudah dilakukan sebanyak 6 kali.

Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kasat Reskrim AKP Adhitya Pratama mengatakan pihaknya menangkap EA berselang beberapa jam setelah korban membuat laporan.

“Aksi cabul pelaku dilaporkan terjadi pada kurun waktu September 2019 di rumah pelaku.” ujar AKP Adhitya.

AKP Adhitya menjelaskan, rumah korban dan pelaku berdampingan, saat kejadian korban memang menginap dirumah pelaku.

“Kejadian pertama berlangsung saat pelaku menyadari, istri dan anak-anaknya sudah tidur dikamar, ketika itu pula pelaku masuk ke kamar lain dan menyetubuhi korban.” ujarnya, Jumat (27/9/2019).

Usai berbuat cabul pelaku mengancam korban agar tidak bilang-bilang ke orang lain, saat kejadian itu pula korban tak kuasa melakukan perlawanan.

“Saat ini pelaku sudah ditahan dirutan Polres Aceh Utara untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh unit PPA” pungkas Kasat Reskrim.(Trb)

Sekda Aceh, saat memberikan arahan kepada para ASN, sebelum menyerahkan SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun kepada ASN Langsa, Aceh Tamiang dan Aceh Timur, di Aula Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh di Kabupaten Aceh Tenggara .
Langsa – Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, melarang keras sekolah-sekolah yang melakukan kutipan kepada siswa. Selain itu, setiap sekolah juga diimbau untuk fokus pada penerapan dan pengembangan kurikulum.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Aceh, saat memberikan arahan kepada para ASN, sebelum menyerahkan SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun kepada ASN Langsa, Aceh Tamiang dan Aceh Timur, di Aula Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh di Kabupaten Aceh Tenggara, Kamis (26/9/2019).

“Seluruh kebutuhan sekolah telah dianggarkan oeh Pemerintah, baik yang berasal dari APBN, APBA maupun APBD. Setiap sekolah juga telah mendapatkan kucuran dana BOS. Jadi, jangan bebani lagi siswa dengan kutipan-kutipan kepada siswa, untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Saya melarang keras kutipan-kutipan seperti ini,” ujar Taqwallah tegas.

Sekda mengimbau seluruh sekolah untuk fokus menjalankan kurikulum agar tersampaikan kepada setiap siswa dengan baik. “Fokus saja pada kurikulum. Setiap guru harus mampu berkomunikasi efektif dengan para siswa, sehingga kurikulum dapat diserap dengan baik oleh para siswa,” kata Sekda.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengingatkan para ASN untuk bekerja dengan penuh kesabaran, komunikatif dan memahami atau memiliki citarasa. Tiga poin ini penting dimiliki para ASN untuk menunjang kinerja.

“Kita harus sabar saat menerima mendapat tugas dari pimpinan. Kesabaran juga dibutuhkan saat membimbing masyarakat yang tidak paham dengan sistem birokrasi, apalagi dengan sistem IT yang selama ini terus dikembangkan pemerintah. Selain itu kita juga harus komunikatif, yaitu menyampaikan penjelasan dengan tepat dan praktis. Terakhir adalah cita rasa. Rasakan dan hayati apakah pekerjaan kita sudah memudahkan orang lain,” ujar Sekda.

Sekda juga mengingatkan para ASN agar menggunakan jabatan dengan kesungguhan dan tanggung jawab.Pergunakan jabatan untuk memperbaiki diri dan lingkungan sekitar.

“Di kondisi saat ini, ASN dituntut untuk selalu membangun kekompakan dan kebersamaan serta sigap dalam bekerja. oleh karena itu, kita dituntut untuk saling memahami dan mengerti kondisi tim. Tidak saling menjatuhkan tetapi justru menutupi kekurangan anggota tim. Jadikan kelebihan kita untuk menutupi kekurangan anggota tim lainnya,” imbau Sekda.

Untuk bekerja efektif dan efisien, para ASN harus mampu merumuskan program kerja yang mampu dijalankan. ”Jangan berteori dan merumuskan sesuatu program kerja yang tidak mungkin bisa dilakukan atau dikerjakan.”

“Masyarakat menunggu kerja nyata kita para ASN. Mulai saat ini, mari kita berkomitmen untuk bekerja dengan benar, bekerja sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Sekda Aceh.

Hal lain yang disampaikan Sekda adalah pentingnya menahan diri untuk tidak berbuat merusak atau merugikann orang lain. “Watak memang tidak bisa dirubah, tapi bisa kita atasi dengan menahan diri dan menghindari kesempatan berbuat buruk,” kata Taqwallah.

“Mulai saat ini, tanamkan di dalam diri bahwa kepuasan bekerja adalah saat orang lain merasa terbantu dan puas dengan kehadiran dan bimbingan kita, memahami penjelasan dan terbantu dengan kehadiran kita,” imbau Taqwallah.

Usai memberikan arahan, Sekda sempat Singgah di Balai Penyuluhan Pertanian Ketambe dan Kantor Camat Ketambe. Di dua kantor yang berdekatan tersebut, Sekda terlihat kecewa karena kondisi kantor yang sangat tidak terawat. Sekda mengimbau agar aparatur di kantor Camat Ketambe untuk membenahi dan menjaga fasilitas kantor.

Sekda dan rombongan sempat juga singgah di Masjid Al Bayan Desa Lawe Mengkudu dan Masjid Rahmatillah Desa Rumah Bundar. Sekda juga singgah di SMA Negeri 1 Ketambe.

Sebagaimana diketahui, selama ini Sekda kerap mengimbau para ASN untuk lebih peduli terhadap kebersihan, kerapian dan keindahan Masjid dan Meunasah di lingkungan masing-masing, melalui program ‘ASN Peusaneut Meunasah dan Masjid Gampong dengan Bersih Rapi Indah (BRI) Hijau.’

“Saya sangat merasa sedih dan miris jika melihat sejumlah Masjid dan Meunasah Gampong yang kurang terawat. Oleh karena itu, dengan program ‘ASN Peusaneut Meunasah dan Masjid Gampong dengan BRI Hijau,’ para ASN akan merasa berkewajiban menjaga BRI Hijau di Meunasah masing-masing. Jika berhasil, Insya Allah Meunasah kita akan indah dan disesaki jama’ah,” ujar Taqwallah.

Untuk diketahui bersama, sejak 24 September hingga 1 Oktober mendatang, Sekda Aceh akan melakukan safari, untuk menyerahkan sebanyak 2.663 SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun kepada ASN dan guru SLTA se-Aceh.

Safari penyerahan SK secara langsung ini merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Sekda Aceh sebagai bentuk perlakuan khusus dan istimewa kepada tenaga pendidik dan ASN se-Aceh.

Pada kegiatan tersebut, Sekda menyerahkan langsung SK kepada ASN Langsa sebanyak 65 orang, Aceh Tamiang sebanyak 85 orang, dan ASN Aceh Timur sebanyak 104 orang.

Hari ini, Sekda juga melakukan penyerahan SK kepada ASN Kota Lhokseumawe sebanyak 73 orang, ASN Aceh Utara sebanyak 139 orang dan ASN Bireuen sebanyak 185 orang.

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan proporsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Aceh. Selain untuk mencukupi kebutuhan energi, hal itu dilakukan untuk mendukung program  unggulan Aceh Hebat lainnya, yaitu Aceh Green.

"Kami berkomitmen pada tahun 2022, ketersediaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan di Aceh mencapai 12,25 persen," kata Nova saat menjadi Keynote Speaker Forum Grup Diskusi terkait Optimalisasi Energi Untuk Aceh yang digelar Center for Energy and Innovation Technology Studies (Cenits) bersama Ikatan Alumni ITS Provinsi Aceh, Jumat 27/09.

Nova mengatakan, pemerintah bersama dewan di DPR Aceh tengah merampungkan Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Umum Energi Aceh (RUEA). Qanun itu nantinya akan menjadi payung hukum untuk melakukan optimalisasi energi di Aceh.

Nova mengatakan, Qanun RUEA mengamanatkan pengelolaan energi di Aceh, dengan sistem pengelolaan yang bersih dan terbarukan. Sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan bauran Energi Baru dan Terbarukan melalui prioritas pengembangan potensi sumber EBT untuk merealisasikan komitmen Aceh dalam pembangunan yang ramah lingkungan.

Selain itu, Pemerintah Aceh terus mendorong efisiensi dalam pemanfaatan energi melalui pelaksanaan konservasi energi. Pemerintah juga menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi, dalam rangka mencapai kemandirian energi. Apalagi Aceh diketahui sangat kaya dengan sumber daya potensi energi baru terbarukan, seperti sumber daya air, matahari, angin, panas bumi, dan biomassa.

"Pemerintah Aceh telah melakukan beberapa inisiatif terkait upaya optimalisasi potensi energi di Aceh," kata Nova. Selain itu, pembangunan infrastruktur pembangkit listrik skala kecil dan skala besar terus dilakukan.

Hingga saat ini, Pemerintah Aceh telah membangun 31 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Untuk skala yang lebih besar, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) dengan skala 10 MW di Kabupaten Nagan Raya, dilakukan melalui kerjasama dengan pihak investor sebagai Independent Power Producer yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2020. Di samping itu, saat ini di Sungai Krueng Peusangan, Kabupaten Aceh Tengah, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas total 88 MW sedang dilaksanakan oleh pihak
PLN.

Upaya Optimalisasi Potensi Energi Aceh juga telah dilakukan pada beberapa Lapangan Panas Bumi (Geothermal Green Field) di Aceh, yaitu: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Jaboi di Kota Sabang sebesar 10 MW, dan Pembangunan PLTP Seulawah Agam di Kabupaten Aceh Besar sebesar 55 MW, dari total perkiraan potensi panas bumi sebesar 165 MW.

Pembangunan PLTP Seulawah Agam turut melibatkan PT. Pembangunan Aceh (PT. PEMA) selaku Badan Usaha Milik Aceh yang mempunyai kepemilikan saham dalam usaha patungan dengan perusahaan pengembang. Dengan demikian, penjualan energi listrik yang dihasilkan dari PLTP Seulawah Agam akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli Aceh.

Nova menyebutkan, untuk dapat mengoptimalkan pengembangan potensi energi tersebut, pemerintah sangat membutuhkan sinergi dengan semua pihak. "Kepada rekan-rekan Alumni ITS, kami mengharapkan kontribusinya untuk dapat turut serta dalam mendukung pengembangan energi di Aceh," kata Nova.

Kerjasama dengan perguruan tinggi adalah dalam hal penelitian dan pengembangan di sektor energi. Dengan adanya SDM handal dan kompeten, yang menguasai teknologi khususnya di sektor pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, Nova yakin pembangunan Aceh akan berjalan lancar. []

Lhokseumawe - Polres Lhokseumawe menggelar pemusnahan barang bukti Narkotika Jenis sabu dan ganja hasil pengungkapan kasus dan penyerahan barang bukti hasil tangkapan bea cukai yang berlangsung di Mapolres Lhokseumawe, Jum'at ( 27/09/2019) pagi.

Pemusnahan barang bukti tersebut dihadiri Bupati Aceh Utara M. Thaeb, Ketua DPRK Lhokseumawe Ismail A. Manaf, Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan Sik dan sejumlah pejabat terkait.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan S.Ik dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pemusnahan barang bukti Narkoba tersebut merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan.

Saat ini adalah moment yang tepat karna mempertimbangkan tempat lokasi barang bukti yang sudah tidak layak, sehingga harus segera dimusnahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan" imbuhnya.

Selanjutnya, Kapolres Lhokseumawe juga terima kasih atas kerjasama semua pihak yang selama ini membantu dalam pengungkapan kasus narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

"Semua ini perlu kerjasama dari instansi terkait dari bapak dan ibu sekalian yang diharapkan turut berperan serta paling tidak memberikan informasi, sehingga masyarakat kita, anak-anak kita, generasi penerus kita, tidak terkena dampak dari narkoba ini" ungkapnya dihadapan para undangan.

Ia menegaskan, pengungkapan kasus 25 Kg Sabu adalah sangat fantastis dan 25000 orang dapat terselamatkan.

Polres Lhokseumawe terus berupa meningkatkan patroli ke lokasi rawan Narkoba dan petugas kerap menemukan bong sabu ditempat anak-anak sekolah nongkrong. Hal ini adalah suatu keprihatinan bagi kita sekalian.

" Kita ingin peredaran Narkoba dapat dihentikan, kami sangat mengharapkan dukungan dari Bupati dan instansi terkait adanya program dan masukan bagaimana cara yang paling efektif untuk memberantas narkoba ini" pungkasnya

Sementara Kasat Narkoba Iptu Ferdian Candra S.Sos.,MH menambahkan, barang bukti narkotika jenis sabu yang dimusnahkan berjumlah 24,831,2 grm (24,8 kg) dan dilanjutkan dengan penyisihan barang bukti seberat 168,8 kg guna pemeriksaan dan puslabfor. sedangkan Nakroba jenis ganja berjumlah 350 kg yang merupakan hasil temuan Polsek Sawang.

Ia menambahkan, setelah pengujian sampel, Narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam mesin blender dicampur dengan air selanjutnya diblender sampai menjadi sampai menjadi cair, yang sudah berbentuk cair yang dituangkan ke dalam sebuah wadah ember yang berisi minyak solar dan selanjutnya cairan sabu yang sudah tercampur minyak solar dibuang ke dalam septic tank.

Sementara, Narkotika jenis ganja seberat 350 gram dimusnahkan dengan cara di tumpukkan menjadi satu, kemudian disiram dengan menggunakan bahan bakar minyak tanah dan selanjutnya dibakar hingga menjadi abu dan tidak dapat dipergunakan lagi"paparnya.[Trb]

Dari diterpa rasa rindu terhadap orang terkasih, hingga diserang malaria belasan kali, tak bikin Fajri Nurjamil (33) berhenti mengabdi sebagai dokter di pedalaman Papua (Liputan6.com/Rino Abonita)
StatusAceh.Net - Suatu hari di pedalaman belantara Tiro, terbetiklah di benak Fajri kecil untuk menjadi seorang dokter. Kala tengah menemani orang tuanya mengobati para kombatan yang sekarat.

Banyak di antara separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terluka tembak serta terserang malaria saat itu. Fajri bersama orangtuanya menembus belantara serta mendaki pegunungan demi mengobati mereka.

"Kelak nanti kalau sudah besar, dan bisa jadi dokter saya mau masuk hutan atau gunung tinggi sekalipun," demikian terbesit di pikirannya waktu itu.

Puluhan tahun kemudian, niat Fajri Nurjamil (33) terkabulkan. Genap tujuh tahun sudah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Abulyatama ini mengasah baktinya di pedalaman Asmat, Papua.

Negeri cenderawasih tidak sembarang dipilih. Atensinya menjadi dokter di provinsi itu sudah jauh-jauh hari ia tanamkan, semenjak nota damai di Aceh lahir.

"Mata hati saya tertuju ke pedalaman Papua yang masih bergejolak perang," tuturnya, kepada Liputan6.com, Rabu (25/9/2019).

Amanah Sang Ibunda

Fajri sempat mengurungkan niatnya menjadi dokter. Ia saat itu hendak mendaftarkan diri ke akademi militer.

Namun, postur tubuhnya tidak mendukung. Fajri pun kembali terkenang akan cita-cita masa kecil juga amanah sang ibunda.

"Alhamdulillah. Doa dari kedua orangtua, keluarga, dan istri yang saat itu masih berpacaran, terkabulkan berkat izin-Nya," kenang Fajri.

Ia awalnya ditugaskan di Kota Agats, tepatnya, Puskesmas Primapun, Distrik Safan. Harus menempuh perjalanan kurang lebih 7 jam lewat jalur air ke tempat itu.

Fajri bertugas di Puskesmas Primapun pertengahan Juni 2013, hingga Desember 2014. Lantas menetap di Distrik Suru-Suru sejak Januari 2015 hingga kini.

Sempat pula ditugaskan selama satu minggu di Puskesmas Mamugu-Batas Batu, Distrik Sawa Erma pada tahun 2014. Juga Puskesmas Yausakor, Distrik Siret's pada 2018.

Tinggal di Lingkungan Beda Agama
Sebagai seorang Muslim, Fajri mengaku sangat diterima oleh lingkungannya. Tempatnya bertugas mayoritas beragama Kristen.

Selama ini, peribadatannya tak terganggu sama sekali. Warga setempat bahkan memberi lokasi ibadah yang layak hingga menyediakan air wudu.

"Warga di sini paham dengan keyakinan agama saya. Ada saat saya meminta waktu beristirahat sebentar di sela pelayanan kesehatan agar saya bisa menunaikan salat," akunya.

Penerimaan inilah yang bikin Fajri kerasan. Ia merasa dirinya bagian dari Papua, begitu pun sebaliknya.

"Berat meninggalkan mereka. Saya sudah menganggap mereka seperti saudara saya sendiri, begitu juga sebaliknya," kata Fajri.

Rindu yang Terabaikan

Rindu kepada orang-orang terkasih tentu bukan kepalang beratnya. Antara Aceh-Papua terbentang jarak yang sangatlah jauh.

Fajri meninggalkan istri dan dua orang putri di Serambi Makkah. Apa daya, demi keleluasaan tugas di provinsi paling timur Indonesia, Fajri tak bisa membawa mereka bersamanya.

Hanya sesekali ia menyambangi keluarganya. Lebih banyak berhubungan melalui seluler, itu pun harus mencari waktu dan tempat yang tepat karena sinyal susah didapat.

"Yang sangat berat bagi saya, hanya rasa rindu untuk kedua putri saya, istri dan keluarga saya di Aceh," ungkap suami Syafrina Ibrahim ini.

Putri bungsunya bernama Fathia Hanifa Al Koroway baru berumur satu tahun 9 bulan. Anak pertamanya bernama Faqia Shadira Al Safan menginjak enam tahun.

"Terkadang di kala rasa rindu berat melanda, malaria saya kambuh," ucapnya dengan agak nada berat.

Soal malaria, Fajri mengaku sudah jadi langganan. Sedikitnya, ia terserang malaria 14 kali dalam tujuh tahun tugasnya.

"Sebanyak 3 kali dalam keadaan tidak sadar, dan 11 kali masih mengenal siapa-siapa," sebutnya.

Tentu saja hal itu tidak bikin Fajri kapok. Ia kukuh mengabdikan diri menjadi dokter di provinsi yang tengah terhembalang dalam konflik itu.

"Saya hanya ingin berbakti. Tidak semua dokter punya kesempatan bersentuhan dan mengobati warga di pedalaman Papua," dia memungkasi.

LHOKSUKON – Penyidik unit PPA Polres Aceh Utara menyerahkan BA alias Adek 35 tahun, tersangka pemerkosa nenek ke Kejari setempat, Kamis, 26 september 2019, sekitar pukul 10.00 WIB.

Kapolres Aceh Utara, AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kasat Reskrim, AKP Adhitya Pratama mengatakan, pihaknya menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus tersebut kepada jaksa, karena berkas perkara dinyatakan sudah lengkap (P21).

“Berkas perkara dan barang bukti kasus pemerkosaan serta tersangka sudah kita serahkan kemarin,” kata AKP Adhitya. Jumat (27/9/2019).

Adhitya menyebutkan, tersangka BA dijerat pasal tunggal 285 KUHPidana dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara.

Diberitakan sebelumnya, tersangka BA ditangkap polisi karena diduga memperkosa seorang nenek berinisial HJ di Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, Aceh pada 24 Juli 2019.

Pelaku melancarkan aksinya dengan modus mengobati korban menggunakan cairan spermanya.

Tiga korban Bus Putra Pelangi terbalik di jalan nasional persisnya Di Desa Aron, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, saat ini berada di Puskesmas Muara Batu, Aceh Utara, Jumat (27/9/2019).
Lhoksukon - Kecelakaan Bus Putra Pelangi bernomor polisi BK 7522 AA di Desa Meunasah Aron, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara pada Jumat (27/9/2019) pada pukul 03.00 WIB, menyebabkan sejumlah penumpang tewas dan mengalami luka berat.

Bus tersebut melaju dari Medan menuju Banda Aceh dengan kecepatan tinggi, lalu sesampai di kawasan Desa Meunasah Aron, kecamatan setempat bus terbalik.

Setelah terbalik, bus terseret beberapa meter. Akibatnya, kaca mobil bagian samping kiri pecah, begitu juga dengan kaca depan juga pecah.

Warga yang mengetahui kejadian, langsung membantu mengevakuasi korban ke Puskesmas Muara Batu.

Dari tujuh korban, tiga di antaranya meninggal di lokasi kejadian. Ketiganya merupakan warga Kabupaten Pidie.

Sedangkan tiga korban lainnya yang mengalami luka-luka, setelah sempat dirawat di Puskesmas Muara Batu kemudian dirujuk ke RS Arun.

“Mereka sempat dirawat di sini, kemudian dirujuk ke RS Arun,” ujar seorang petugas medis Puskesmas Muara Batu kepada Serambinws.com.

Sementara korban yang meninggal, kini sedang dalam persiapan untuk dibawa pulang ke kampung halamannya. |
Serambinws.com

Ilustrasi
Banda Aceh - Seorang pria berinisial MA (36) yang berprofesi sebagai sopir dibekuk polisi setelah mencabuli tiga anak tirinya. Aksi bejat itu dilakukan MA saat para korban sedang tidur.

"Tersangka masuk ke kamar korban dan melakukan pencabulan. Dia sudah berulang kali mencabuli tiga anak tirinya yang masih di bawah umur," kata Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKP M Taufiq kepada wartawan, Jumat (27/9/2019).

Aksi pencabulan itu terungkap setelah para korban melapor ke ayah kandung mereka. Mendengar anaknya dicabuli, sang ayah kemudian membuat laporan ke Polresta Banda Aceh pada Senin (23/9) lalu.

Polisi turun tangan melakukan penyelidikan dan membekuk tersangka MA. Dalam pemeriksaan terungkap, MA sudah mencabuli anak tirinya sejak Maret lalu.

Menurut Taufiq, tersangka MA juga mencabuli beberapa teman anak tirinya saat korban berkunjung ke rumahnya. MA kini ditahan di Mapolresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Atas kejadian tersebut, tersangka dipersangkakan dengan Pasal 81 UU RI Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau denda sebesar Rp 5 miliar," kata Taufiq. | Detik.com

Banda Aceh--Pemerintah Aceh mendukung pengeboran dan eksplorasi minyak dan gas bumi (Migas) di lepas Pantai Utara, Aceh, yang disebut Blok Andaman II oleh Premier Oil Indonesia selaku kontraktor kontrak kerjasama.

“Demi kelancaran investasi di Aceh kita mendukung dalam bentuk apa pun, dan tak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat menerima audiensi SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Premier Oil Indonesia, di Rumah Dinasnya, Kamis, (26/9).

Menurut Nova, investasi merupakan salah satu langkah untuk mendongkrak perekonomian Aceh. Karena itu, lanjutnya, ia memastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian hukum untuk investasi.

“Saya pastikan di Aceh aman dan sangat kondusif bagi dunia investasi,” tegas Nova.

Penglolaan Migas pada jarak 12 mil laut lepas pantai Aceh merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tapi Aceh tetap mendapatkan proporsi bagi hasilnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Karena itu, Plt Gubernur Nova meminta SKK Migas dan Premier Oil Indonesia untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menyangkut teknis pelaksanaan eksplorasinya.

Sementara itu, Kepala Departemen Operasi SKK Migas Sumbagut, Haryanto Syafri mengatakan, pihaknya beraudiensi dengan Plt Gubernur Aceh untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan persiapan eksplorasi selama satu tahun pertama di wilayah Andaman II, yang dilaksanakan oleh Premier Oil Indonesia.

“Saat ini kita sedang mempersiapkan segala bahan materil untuk eksplorasi, rencananya pengeboran akan dilakukan sekitar di tahun 2021,” kata Haryanto.

Haryanto menjelaskan, kontrak Premier Oil dengan SKK Migas pada tahun 2018 dengan skema kontrak gross split dalam jangka waktu 30 tahun, dan telah mendapatkan kewenangan melakukan eksplorasi.

"Mudah-mudahan bisa sampai pada tahapan produksi migas,” harap Haryanto.

Selama masa persiapan pelaksanaan eksplorasi, kata Haryanto, pihaknya akan mengutamakan potensi lokal. Baik untuk pengadaan materil ataupun pemakaian fasilitas penunjang lainnya.

Wilayah Andaman II berada di lepas pantai utara Aceh tepatnya di lepas pantai Kabupaten Bireuen, Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Pada pertemuan tersebut, selain dihadiri langsung President Premier Oil Indonesia, Gary Selbie, juga hadir Kepala Satuan Perangkat Aceh yang terkait, mendampingi Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah [*]

Presiden RI Joko Widodo
Jakarta - Aksi demonstrasi kian menjalar hingga ke seluruh Provinsi bahkan di kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, Mereka turun kejalan dan menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Namun aksi mereka itu akhirnya mendapat Respon dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti dilansir Detik.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait demo mahasiswa pada Selasa (24/9) lalu yang menyuarakan protes terhadap sejumlah rancangan undang-undang kontroversial. Jokowi mengapresiasi aksi mahasiswa-mahasiswi.

"Saya menyampaikan mengenai penghargaan saya, apresiasi saya terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa yang ini saya kira sebuah bentuk demokrasi di negara kita dan masukan-masukan yang disampaikan kepada saya dalam demo itu juga menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki yang kurang yang ada di negara kita," kata Jokowi dalam jumpa pers setelah bertemu dengan sejumlah tokoh, seperti Mahfud Md dan Romo Magnis, di Istana, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Meski demikian, Jokowi punya pesan terkait aksi mahasiswa. Jokowi tak ingin aksi berujung kericuhan.

"Yang paling penting jangan sampai demo merusak fasilitas umum, anarkis, dan merugikan kita semuanya." sebut Jokowi.

Jokowi lalu ditanya soal sikapnya terhadap mahasiswa. Dia mengatakan akan bertemu dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) besok.

"Ya, besok, besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa utamanya dari BEM, besok," ucap Jokowi. | Detik.com

Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Mensristek Dikti) M Nasir. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Mensristek Dikti) M Nasir mengancam akan memberikan sanksi kepada rektor yang ikut serta mengerahkn demo. Terkait dengan bentuk sanksi Nasir akan melihat terlebih dahulu bentuk pengerahannya.

“Nanti akan kami lihat sanksinya ini. Gerakannya seperti apa dia. Kalau dia mengerahkan sanksinya keras. Sanksi keras ada dua bisa SP1 dan SP2. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya ini bisa tindakan hukum,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Dia mengatakan rektor juga harus bertanggungjawab jika tidak mengingatkan dosen yang ikut serta menggerakan masa demo. “Dosennya nanti rektor kan. Kalau dia (rektor) tidak menindak, rektornya yang kami tindak,” ungkapnya.

Dia mengatakan akan terus memonitor perkembangan yang ada. Dia akan mengambil langkah pendekatan persuasif kepada para mahasiswa. Dia juga meminta rektor untuk mengingatkan mahasiswa agar tidak turun ke jalan.

“Nanti kita ajak dialog. Kita masih ada waktu dialognya.Jadi jangan sampai menggerakkan yang membuat kekacauan, enggak boleh. Kekacauan nanti urusannya keamanan, urusannya nanti bagian Polri dan TNI,” ungkapnya.

Dia mempersilakan mahasiwa menyampaikan kritik tapi dengan cara yang baik. Dia mengaku khawatir demo tersebut ditunggangi oleh pihak yang tidak jelas.

”Jangan sampai mahasiswa demo ditunggangi oleh orang lain, kepentingan lain. Mahasiswa dalam mengkritik saya persilakan tetapi dengan cara yang baik, karena mahasiswa orang akademik, orang yang punya intelektual yang baik,” tuturnya. | Sindonews

Jakarta - Sejumlah petugas medis dari Palang Merah Indonesia (PMI) diperiksa di Sub Direktorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka diminta keterangannya terkait dugaan ambulans yang membawa batu dan botol berisi bensin untuk mendukung aksi #STMMelawan. Namun tudingan itu langsung dibantah oleh PMI.

Kepala Markas PMI Jakarta Timur E Komalasari bilang bahwa mobil ambulans PMI Jakarta Timur tidak membawa batu dan botol berisi bensin untuk membuat molotov pada Rabu, 25 September 2019 kemarin. Malah ambulans milik mereka dengan nomor polisi B 1303 TIX mengalami rusak, dengan kaca bagian belakang pecah akibat ulah oknum anggota Brimob.

Komalasari membeberkan kronologi yang disampaikan salah satu perawat PMI Kota Jakarta Timur yang menjadi korban tindak kekerasan oknum Brimob. Dia menjelaskan, perusakan pada ambulans tersebut terjadi pada Rabu malam, 25 September 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di lobi menara BNI Pejompongan.

Ambulans itu bersiaga bersama dengan ambulans gawat darurat dari Dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan PMI Kota se-DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan kepada korban aksi demo.

Ketika tim medis ambulans PMI Jakarta Timur memberikan bantuan kepada korban kerusuhan, menurut Komalasari, tiba-tiba datang oknum anggota Brimob. Mereka memukul ambulans dan membuka paksa pintu, lalu menarik pasien ke luar.

"(Oknum anggota Brimob) memukul-mukul dan menarik paksa keluar pasien," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 September 2019 seperti dikutip dari VIVAnews.

Dia mengaku, tak mengetahui nasib pasien di luar ambulans. Sementara alasan anggota Brimob melakukan hal tersebut karena ingin mencari batu dan bensin yang disimpan di dalam ambulans untuk para pendemo.

Tak berhenti di sana, kaca mobil belakang dan samping ambulans PMI Jakarta Timur dipecah dan dirusak. Petugas PMI yang berada di dalam pun dipukul dengan tongkat kayu dan ditarik paksa keluar.

Petugas medis ikut dipukul, ditendang, ditonjok dan ditarik oknum Brimob. Bahkan, salah satu perawat jatuh tersungkur ke belakang stretcher karena didorong, kemudian diinjak oleh seorang oknum anggota Brimob.

Saat itu, Komalasari bilang, ada beberapa korban yang ditarik ke belakang gedung BNI oleh Marinir untuk diselamatkan. Dan setelah itu, ambulans mereka yang dalam kondisi rusak dibawa ke Polda Metro Jaya.

Sementara berdasarkan pantauan di Mapolda, ada sekitar delapan unit ambulans yang diamankan. Tujuh ambulans bercat putih dan sisanya bercat silver.

Dari delapan ambulans, tampak dua ambulans dalam kondisi rusak, yakni ambulans dengan nomor polisi B 1303 TIX milik PMI Jakarta Timur dan ambulans dengan nopol B 1319 PHX milik Puskemas Kecamatan Pademangan. Dari dua ambulans itu, ambulans PMI Jakarta Timur mengalami rusak paling parah karena di bagian kaca yang pecah dipasang kardus dan terpal. | Vivanews

Lhoksukon - Puluhan massa tergabung dalam Forum Kepemudaan Desa Lingkungan Ring I PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) mengelar aksi menuntut PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero mengutamakan tenaga kerja lokal. Tuntutan itu disampaikan tokok pemuda dilingkungan PT PIM disaat orasi di depan pintu A2 PT PIM di Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Kamis (26/9/2019).

Koordinator Aksi, Ikhwan meminta PT PP selaku pemenang proyek pembangunan pabrik NPK Chemical mengutamakan tenaga kerja lokal baik itu memiliki skill atau non skill dari Gampong Lingkungan Ring I PT PIM, dengan kuota sebesar 75 persen dari jumlah penerimaan tenaga kerja.

Ikwan mengatakan tenaga kerja selama ini di pekerjakan PT PP itu bukan dari warga lingkungan perusahaan tersebut, melainnkan didatang dari luar. Padahal sebelumnya pihak PT PP sudah membuka perektrutan tenaga kerja melalui Pokja yang sudah dibentukkan pada Agustus 2019 lalu, tapi hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait perektrutan tenaga kerja tersebut.

“Tiba-tiba pekerja terus masuk ke PT PP, sementara pengumuman penerimaan belum di informasikan. Selain itu sangat banyak pemuda-pemuda menanyakan kapan dikeluarkan pengumuman penerimaan, sedangkan berkas lamarannya sudah bulan Agustus lalu diserahkan,”ujar Ikhwan.

Ikhwan menilai ini ada dugaan bahwasanya Pokja juga bermain dalam perektrutan tenaga kerja di PT PP, maka itu, saat ini segala penerimaan kerja harus mengetahui koordinator aksi Desa Lingkungan Ring I PT PIM terdiri  dari Gampong Tambong Tunong, Tambon Baroh, Paloh Gadeng, Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, dan Blang Naleungmameh, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe.

"Kita meminta pihak PT PP untuk meninjau kembali tenaga kerja dari luar lingkungan dan luar Aceh yang sudah direkrut oleh PT PP, setiap tenaga kerja yang sudah diterima baik yang bekerja di bawah PT PP maupun subkontraktor, upahnya harus sesuai dengan upah minimum provinsi.
 Kemudian memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta meminta secara tegas pihak PT PP membatalkan segala perjanjian dengan kelompok kerja atau pokja yang sudah disepakati," ungkap Ikhwan.

Setelah melakukan orasi didepan pintu A2 PT PIM, pihak perusahaan PT PP meminta 10 orang perwakilan untuk melakukan audensi dengan pihaknya di ruang Meeting perusahaan tersebut dan disambut langsung oleh Manajemen Proyek NPK, Tomi Indra Kusuma didampingi oleh beberapa staf lainnya.

PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero belum dapat memenuhi tuntutan dari Forum Kepemudaan Desa Lingkungan Ring I PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang melakukan mediasi di ruang meeting proyek NPK.

Dengan demikian, pihak PT PP akan melakukan pertemuan selanjutnya dengan koordinator lima desa lingkungan Ring 1 PT PIM dan Keuchik lima desa binaan serta Muspika Kecamatan Dewantara pada 30 September 2019 nanti sesuai dengan hasil kesepakatan bersama yang ditangani kedua belah pihak.

Manajemen Proyek NPK PT PP, Tomi Indra Kusuma mengatakan PT PP akan melakukan evakuasi kembali terkait perektrutan tenaga kerja nantinya yang nanti diharapkan dari lingkungan ring 1 PT PIM.

“Harapanya dari pemuda memanfaakan dulu yang ada di ring I sebagai pekerja yang terlibat dalam pembangunan proyek NPK,”ujarnya.

Tomi menjelaskan data dari bulan Sepember 2019 , tenaga kerja dari luar itu ada 108 pekerja, sedangkan dari lokal dalam artinya penduduk ber KTP Aceh itu ada 145 pekerja.

“Selama ini PT PP masih mengunakan Pokja meskipun belum berjalan dengan mestinya, tapi kedepan Senin (30/9/2019) mendatang, Insya Allah akan bisa mengakomodir untuk bisa merektruk tenaga kerja di desa ring I PT PIM.”katanya.

Dia menjelaskan dari tenaga luar itu yang memiliki skill semua, pihaknya mengambil dari luar dikarenakan ada hal yang harus dicapai, bahkan pihaknya sudah menggunakan tenaga lokal, namum belum tercapai.

“Untuk mencapai target pihaknya mengambil langkah dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar yang keseluruhannya memiliki skill, sementara dari lokal itu semua non skill dan tidak mungkin kita mendatangkan pekerja non skill dari luar, menginggat biayanya itu sangat besar,”pungkasnya.

Selaku perusahaan Pembangunan Proyek NPK akan melakukan pertemuan selanjutnya dengan lima koordinator Desa Ring 1
 
Sejumlah perwakilan pemuda meminta PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero menghentikan segala aktivitas di lapangan sebelum ada keputusan bersama dengan Forum Kepemudaan Desa Lingkungan Ring I PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Hal itu disampaikan saat dilakukan pertemuan 10 orang perwakilan di ruang Meeting PT PP Proyek NPK.()

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (Merdeka.com/Ronald)
Jakarta - Aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa wilayah Indonesia menimbulkan gesekan dengan polisi. Beberapa mahasiswa turut dilarikan ke rumah sakit akibat dari gesekan tersebut.

Di Jakarta, mahasiswa Universitas Al-Azhar mengalami luka serius bahkan diharuskan operasi pada bagian kepala karena adanya keretakan pada tengkorak kepalanya.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, agar sedianya polisi tidak bersikap represif. Sebagai moral force, kata Fahri, kedatangan para kelompok mahasiswa untuk menyampaikan pendapat harus disambut dengan baik.

Fahri juga mengingatkan agar polisi sebisa mungkin membatasi sikap-sikap mereka dalam kontak fisik dengan demonstran saat mengamankan kegiatan.

"Aparat dalam hal ini negara tetap dalam posisi mengupayakan agar membatasi diri untuk tidak menjadi bagian benturan, apalagi memulai benturan," ujar Fahri kepada merdeka.com melalui pesan singkat, Jakarta, Rabu (25/9).

Lagipula, kata Fahri, dalam aksi demonstrasi para mahasiswa lebih mengutamakan orasi ketimbang kekerasan fisik. Orasi yang disampaikan, pun tidak menimbulkan dampak bahaya.

Oleh karena itu, Fahri yang juga pernah menjadi aktivis dari Universitas Indonesia itu menyarankan agar polisi tidak bersikap represif menanggapi kegiatan demonstrasi mahasiswa.

"Orasi-orasi mahasiswa itu hanya teriak-teriak tidak perlu teriakan itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Biarkan saja," tandas Fahri HamzahL.
Hindari Benturan

"Saya kira ini yang perlu kita catat dan kita pelajari semua bagaimana cara kita menghadapi kemungkinan menghadapi benturan di antara mahasiswa dengan negara," ujar Fahri menyudahi.

Sumber: Merdeka.com

Mahasiswa Unsyiah yang tergabung dalam Seulawah Team, berhasil menciptakan dua jenis robot terbang yaitu Siwah 9X7 dan Vertical Take Off Landing (VTOL). (Foto: Tagar/Fahzian Aldevan)
Banda Aceh - Sebanyak 13 mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala yang tergabung dalam Seulawah Team, berhasil menciptakan dua jenis robot terbang yaitu Siwah 9X7 dan Vertical Take Off Landing (VTOL).

Ketua Seulawah Team Fenda Dwi Ariefianto menjelaskan, kedua robot terbang ini memiliki spesifikasi berbeda. Untuk VTOL menggunakan model drone jenis hexacopter, baterai 6 cell 5200 mAh, motor 470 KV dengan Thrust 1,6 kg/motor. Sedangka jangkauan tempuhnya sekitar 3 km dan mampu mengangkat beban sampai 5 kilogram.

Sementara Siwah 9X7 menggunakan model wahana X8 Skywalker, digerakkan dengan motor 880 KV dan daya 1300 Watt, jangkauan tempuhnya sekitar 30 km dan mampu mengangkat beban sampai 4,2 kilogram.

VTOL ini bisa digunakan untuk mengirim logistik pada titik tertentu. Kalau Siwah dikhususkan untuk pemetaan wilayah bencana

Fenda mengungkapkan, ke 13 anggota Seulawah Team ini berasal dari Teknik Sipil, Industri dan Elektro di Fakultas Teknik Unsyiah.

Menurut dia dibutuhkan waktu tiga bulan bagi mereka untuk menyelesaikan dua produk inovasi ini. Rencananya, dua robot terbang ini akan dilombakan pada Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) pada 1-6 Oktober 2019 di Pasuruan, Jawa Timur.

“Ini adalah tahun ketiga kami mengikuti kompetisi tersebut. Dan tahun ini, kami ikut dua katagori yaitu Drop Zone dan Fixed Wing,” ujar Fenda menjelaskan. [tagar.id]

Banda Aceh - Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Aceh demonstrasi di Simpang Lima, Banda Aceh, Kamis (26/9). Aksi hari ini merupakan lanjutan aksi yang digelar selama tiga hari berturut-turut di Tanah Rencong.

Massa berkumpul di titik aksi sejak pukul 09.00 WIB, di bawah pengawalan ketat pihak kepolisian. Jalur simpang lima ditutup sementara dari akses kendaraan umum.

Selain berorasi peserta aksi juga membawa spanduk dan poster. Massa hingga sekarang terus berdatangan dari berbagai kampus. Mereka bergabung bersama massa yang terlebih dahulu berada di Simpang Lima, Banda Aceh.

Tuntutan massa hari ini masih sama seperti sebelumnya. Mereka memprotes sejumlah regulasi yang kontroversi. Termasuk menolak pelemahan KPK, di mana Undang-undang sudah disahkan DPR. Demikian juga sejumlah rancangan undang-undang lainnya yang dinilai bermasalah.

"Kami datang kemari untuk memperjuangkan hak rakyat, selamat datang kawan-kawan semua," kata seorang orator, Ilham dari mobil komando.

Mereka berteriak agar pemerintah membatalkan UU KPK yang nilai telah melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Semua mahasiswa menggunakan jas almamater kampus masing-masing. Tidak hanya mahasiswa dari kampus negeri turun aksi, dari kampus swasta juga ikut berpartisipasi dan bergabung dengan massa yang terlebih dahulu tiba.

Ada 4 poin tuntutan mahasiswa aksi yang berlangsung di Aceh, yaitu:

1. Meminta pemerintah (Presiden) untuk mengeluarkan Perppu pembatalan UU KPK serta menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Meminta DPR membatalkan RUU KUHP yang bermasalah, di antaranya pasal 218, 220, 241 dan 340.

3. Meminta kepada DPR mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU.

4. Menuntut negara mengusut dan mengadili pihak tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung di Simpang Lima, Banda Aceh. Aksi berjalan tertib dan massa terus berorasi dan sesekali menyerukan selamat datang mahasiswa yang baru tiba di titik aksi. | Merdeka.com

,
Aceh Besar – Komando Rayon Militer (Koramil) 17/Jantho melaksanakan Karya Bakti TNI pembersihan saluran irigasi yang aliran airnya mulai ternganggu di Desa Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Kamis (26/09/19).

Komandan Koramil 17/Jantho Letnan Satu (Lettu) Chb Ali Rahman mengatakan, bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke 74 Tahun 2019 dengan melibatkan masyarakat desa setempat.

“TNI bersama masyarakat setempat melaksanakan Karya Bakti pembersihan saluran irigasi desa, karena debit airnya mulai berkurang” ujarnya.

Hal itu dikarenakan penumpukan tanah yang terjadi membuat pendangkalan irgasi dan banyak pohon liar yang tumbuh di sepanjang saluran irigasi membuat suplai air dari atas menjadi berkurang.

“Irigasi di lokasi ini sudah dangkal dan banyak tumbuh semak belukar, sehingga membuat pasokkan air di area persawahan pun jadi berkurang,” imbuh Danramil.

Dirinya pun berharap dengan adanya kegiatan Karya Bakti seperti ini, saluran irigasi di Desa bisa terus lancar, sehingga dapat mengairi ke lahan-lahan pertanian masyarakat.

“Saya yakin bila saluran irigasi ini terus lancar, maka Air bisa merata dan tercukupi ke lahan persawahan,” pungkasnya.

Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan kalau dirinya sangat kangen pada Aceh, dia mengaku sudah lama tidak ke Aceh. Terakhir ke Aceh saat menangani gempa di Pidie Jaya, saat itu dirinya masih menjabat sebagai Menteri Sosial RI.

“Saya kangen Aceh, sudah lama saya nggak ke Aceh,” ujar Khofifah kepada Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bancana Alam (PSKBA) Dinas Sosial (Dinsos) Aceh, Yanyan Rahmat, saat Gala Diner Jambore Tagana 2019 di halaman Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu (25/9/2019) malam.

Yanyan Rahmat yang hadir sebagai ketua kelompok bersama 10 Tagana dari Aceh menghampiri Khofifah di meja depan, kepadanya Yanyan memperkenalkan diri bahwa dirinya dari Aceh dan hadir mewakili Alhudri sembari memberikan cindera mata berupa Kopi Gayo.

“Izin Ibu, saya dari Dinas Sosial Aceh, saya mewakili Kepala Dinas Sosial Aceh, Bapak Alhudri, beliau titip salam ini ada sedikit ole-ole (cindera) dari Aceh kopi khas Gayo,” kata Yanyan.

“Aduh, kopi Aceh jadi kangen Aceh, salam ke Pak Kadis dan keluarga, saya kangen Aceh sudah lama nggak ke Aceh,” jawab Khofifah dengan senyumnya.

Gala Diner malam itu sebagai pertanda dibukanya secara resmi kegiatan Bhaksos dan Jambore yang akan berpusat di tiga titik, Graha Candra Walwatikta, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan pada 26 September, Danau Ranu Grati, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan 26-27 September, dan Lautan Pasir Taman Nasional Gunung Bromo 28 September. Kegiatan ini diiikuti oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia, masing-masing provinsi membawa serta tagana-tagana terbaiknya untuk mengikuti jambore tersebut.

Kegiatan ini diikuti 1.600 tagana seluruh Indonesia dan negara sagabat ASEAN antara lain, Malaysia, Singapur, Brunai Darussalam, dan Myanmar.

“Tujuan pelakanaannya kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas tagana menjadi lebih baik dalam penanggulangan bencana,” Direktur Jendral Linjamsos Kementriam RI, R. Harry Nikmat pada pembukaan malam itu.

Khofifah dalam pembukaannya mengatakan mengucapkan selamat datang kepada para seluruh tagana dari setiap provinsi, dia berharap dengan dilakuukan bhaksos dan jambore tersebut akan membuat tagana ke depan semakin tangguh.

“Kami mengucapkan terimakasih karena Jawa Timur diberikan kepercayaan sebagai tuma rumah. Saya menyampaikan selamat datang kepada para tagana dari seluruh provinsi, semoga dengan silturrahmi ini tagana ke depan semakin baik dan semakin tangguh ke depan,” kata Kofifah.

Mewakili Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri, Kasi PSKBA Yanyan Rahmat mengatakan, Tagana Aceh akan selalu berusaha untuk ikut berpartipasi dalam kegiatan kebencanaan di tingkat nasional, selain untuk silaturrahmi dan tukar pengalaman dengan tagana dari daerah lain juga untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik.

“Aceh adalah daerah yang rawan bencana karena itu menjadi keharusan bagi Tagana Aceh untuk mengikuti bhaksos dan jambore ini sebagai acuan dalam penanggulangan bencana ke depan yang lebih baik,” kata Yanyan.[]

Para pelajar STM yang ikut aksi 'Surabaya Menggugat' di depan Kantor DPRD Jatim. (Suara.com/Arry S).
StatusAceh.Net - Rombongan pelajar sekolah SMK atau anak STM mulai berdatangan ke lokasi unjuk rasa di DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (26/9/2019). Mereka bergabung dengan aksi demonstrasi dengan mahasiswa di sana.

Rombongan anak STM tersebut menumpang mobil box yang mengarah ke lokasi unjuk rasa. Mereka kebanyakan mengenakan celana seragam sekolah dan kaos oblong warna hitam. Ada juga yang masih mengenakan topi sekolah.

Suara.com mencoba memastikan topi sekolah yang dikenakan salah satu pelajar. Hasil bidik layar jepretan foto memastikan, atribut sekolah tersebut bertuliskan "SMK Negeri 2 Surabaya".

Di atas mobil, para siswa terlihat ceria. Tak ada yel-yel yang di suarakan. Hanya saja salah satu siswa ada yang berteriak "Mahasiswa yang orasi, kami yang eksekusi".

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung memastikan, pesan berantai yang ditujukan ke pelajar SMK di Surabaya mengenai ajakan unjukrasa atau demo di Kantor DPRD Jatim, adalah hoaks.

Informasi yang didapat Suara.com, pesan berantai ajakan unjuk rasa tersebar di Whats App (WA) pribadi para pelajar. Pesan tersebut telah meresahkan pihak sekolah di Surabaya.

"Saya pastikan itu berita bohong alias hoaks. Yang hoax adalah pesan yang disampaikan," jelas Kabid Humas Frans Barung Mangera pada Suara.com, Kamis (26/9/2019).

Barung berpesan, adik-adik siswa yang saat ini masih ada jadwal belajar mengajar, jangan sampai termakan berita hoaks. Jangan percaya pesan ajakan unjuk rasa yang mengatasnamakan apapun.

"Pesan itu menyesatkan. Adik-adik jangan termakan hoaks. Tetap fokus belajar mengajar seperti biasa," tegasnya.

Untuk diketahui, saat ini unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa gabungan di DPRD Jatim tengah berlangsung. Gelombang mahasiswa terus berdatangan memenuhi Jalan Indrapura depan kantor DPRD.
| Suara.com

Ribuan mahasiswa unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta - Polisi memukul mundur massa di Slipi, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (25/9) malam. Massa yang sebelumnya terkonsentrasi di perempatan Slipi Petamburan berhamburan setelah polisi bergerak memukul mundur dengan tembakan gas air mata dan pentungan.

Polisi mulai memukul mundur dari atas tol dalam kota. Massa yang berada di kolong tol sempat masih bertahan. Namun pasukan Brimob datang dari arah Palmerah dan merangsek ke kolong tol.

Pantauan CNNIndonesia.com, massa yang terkepung kocar-kacir lari ke berbagai arah. Banyak dari mereka kemudian memanjat pagar gedung-gedung di sekitar menyelamatkan diri.

Sementara banyak massa yang juga lari ke arah RS Pelni, Petamburan.

Di titik lain, polisi telah memukul mundur massa yang berkumpul di depan Restauran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 21.30 WIB.

Berdasarkan pantauan, polisi terus mengejar massa aksi hingga berlarian terpencar. Tampak, beberapa orang berlarian hingga ke arah Bendungan Hilir hingga berbelok ke Jalan Gelora dekat Kantor TVRI, Senayan.

Polisi juga menangkap salah seorang yang dinilai membuat ricuh di sekitar Jalan Gatot Subroto. Dia diamankan di depan Pintu Gerbang Utama Kompleks MPR/DPR.

Terlihat, pengamanan barikade kepolisian di Jalan Gatot Sibroto sudah mulai berangsur-angsur berkurang. Barikade yang awalnya dibentuk di depan Resto Pulau Dua, kini berangsur mulai dikurangi. | CNN Indonesia

JAKARTA - Ratusan pelajar STM yang menggelar aksi unjuk rasa di belakang Gedung DPR/MPR RI diamankan polisi. Saat ini, mereka masih diperiksa oleh polisi.

"Ada sekitar 200 yang diamankan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono kepada wartawan, Rabu (25/9/2019).

Kata dia, pihaknya tidak menerima pemberitahuan tentang adanya demo di sekitar gedung wakil raykat itu. Sehingga polisi mengamankan para pelajar STM itu. Sejauh ini, polisi belum menemukan adanya pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam.

Dia menambahkan, terkait adanya video yang viral di media sosial kalau anggota polisi lalu lintas dikejar para pelajar dan hampir diamuk massa itu bakal didalami.

"Kita sedang melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut," katanya. (Baca juga: Diultimatum Polisi untuk Bubar, Pelajar STM Malah Acungkan Jari tengah)

Adapun video viral itu terjadi saat Polantas mengejar pelajar yang melawan arus lalin di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, hendak diberhentikan. Namun, pelajar itu kabur hingga terjatuh dan disaat bersamaan ada pelajar yang tengah long march hingga akhirnya polantas itu dikejar balik. | Sindonews

Jakarta - Anak berseragam Sekolah Teknik Menengah atau STM menjadi perhatian publik sejak Selasa 24 September 2019. Musababnya kelompok anak STM ini ikut mendukung demonstrasi mahasiswa menolak RUKUHP dan RUU lainnya. Mereka turun berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Nah belakangan beredar di media sosial tuh, salah satunya pada Rabu 25 September 2019, video aksi anak diduga berseragam STM melawan petugas kepolisian. Salah satu video yang beredar, pelajar berseragam sekolah yang melawan arus dengan menggunakan motor di sekitar titik demonstrasi dikejar petugas kepolisian.

Pelajar ini dikejar dan polisi menarik baju siswa tersebut sampai motor oleng dan membentur sisi kanan mobil. Pelajar STM itu dipukuli oleh polisi namun, aksi ini mengundang anak berseragam sekolah lainnya untuk membela dengan mengeroyok sang polisi.

Adu pukul terjadi antara satu polisi dengan kelompok anak berseragam sekolah.

Karena kalah jumlah, polisi kewalahan menangkis tendangan dan pukulan, sampai akhirnya ditarik dan diamankan anggota polisi lainnya. Belum jelas di mana lokasi tersebut terjadi, namun dilihat dari latar di dalam video insiden ini terjadi di Jakarta. | Viva.co.id

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh, akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), sehubungan dengan hasil putusan PTUN membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh tentang Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat, Majelis Adat Aceh (MAA) periode 2019-2023.

Kepala Biro Hukum Dr. Amrizal J.Prang yang didampingi Karo Humpro Muhammad Iswanto mengatakan, dari telaah hukum atas putusan PTUN tersebut, maka sikap Pemerintah Aceh akan melakukan banding ke PT TUN.

Menurut kajian Pemerintah Aceh, kata Amrizal, sapaan karibnya, putusan PTUN Banda Aceh tersebut, belum memenuhi ekspektasi hukum pihaknya, dan karena itu, upaya banding yang akan dilakukan ke PT TUN, guna mendapatkan kepastian hukum yang lebih tinggi.

Seharusnya, PTUN Banda Aceh, katanya, dalam memutuskan perkara gugatan SK Gubernur Aceh terkait dengan Majelis Adat Aceh (MAA), semestinya memperhatikan dan mempertimbangkan Qanun Nomor 3 tahun 2004, yang pada regulasi itu, tidak diatur tentang mekanisme teknis Mubes melalui peraturan tatib MAA.

Selain itu juga, tambahnya, Qanun tentang MAA tersebut, belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya. Nah, sambungnya, untuk mengisi kekosongan pengurus MAA tersebut, Gubernur mengambil kebijakan mengangkat Plt. Ketua MAA, sampai dilaksanakan Mubes selanjutnya. Beberapa aspek inilah yang sepertinya belum menjadi pertimbangan utama PTUN Banda Aceh dalam memutuskan perkara tersebut.

karena itu, tegasnya, guna memastikan suatu kepastian hukum pelaksanaannya, upaya hukum banding ke PT TUN akan ditempuh Pemerintah Aceh,kata Amrizal.

Banda Aceh  – Pengadilan tata usaha Negara (PTUN) Banda Aceh memutuskan mengabulkan permohonan eksekusi atas putusan komisi informasi Aceh (KIA).
25 September 2019.

Dalam sengketa informasi yang diajukan oleh Forum Orangutan Aceh terhadap Badan Pertanahan Aceh Tamiang. Komisi informasi Aceh memutusan dengan Nomor: 021/IIIKIA-PS-A/2018 yang dibacakan pada tanggal 9 Oktober 2018 Komisi Informasi Aceh memutuskan:
  1. Menyatakan Informasi public aquo adalah informasi yang terbuka. 
  2. Menerima permohonan pemohon untuk informasi publik yang dikuasai dan/atau didokumentasikan oleh termohon. 
  3. Memerintahkan termohon untuk menyerahkan salinan dokumen Profil perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang dan salinan dokumen HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang kepada Pemohon, selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan ini diterima oleh termohon.
Namun Badan Pertanahan Aceh Tamiang belum menyerahkan data yang diminta oleh FORA melalui Komisi Informasi Aceh, meskipun sudah lebih dari 14 hari kerja semenjak putusan KIA diterima oleh termohon yaitu Badan Pertanahan Aceh Tamiang (ingkrahc).

 Karena tidak mendapat tanggapan dari Badan Pertanahan Aceh Tamiang, pada tanggal 27 Agustus 2019, Fora menyurati Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi karena sengketa informasi yang diajukan Fora ke Komisi Informasi Aceh telah berkekuatan hukum tetap.
 
Pada tanggal 23 Desember 2019 Melalui sidang terbuka yang dipimpin Yusri Arbi, S.H, M,H selaku Ketua pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor: 4/PEN-EKS/2019/PTUN-BNA, Menetapkan:
  1. Mengabulkan Permohonan pemohon eksekusi tersebut. 
  2. Menyatakan bahwa keputusan Komisi Informasi Aceh, Nomor: 022/III/KIA-PS-A/2018 tertanggal 9 Oktober 2018 dapat dilaksanakan.
Forum orangutan aceh melalui, Edi Fajriadi menyatakan putusan ini sangat menggembirakan karena apa yang diperkarakan adalah kepentingan semua masyarakat terutama masyarakat aceh, keterbukaan informasi terhadap sektor perkebunan kepala sawit yang hari ini terkesan ditutup-tutupi oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, dengan putusan tersebut memberikan angin segar kepada masyarakat yang mau mengakses informasi tentang perkebunan kelapa sawit.

Edi menambahkan informasi tentang perkebunan kelapa sawit tersebut bukan informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan dan tertutup. Oleh karena itu sesuai dengan putusan tersebut BPN tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan akses informasi terhadap data perkebunan dengan bahasa lain BPN harus segera menyerahkan dokumen yang dimintai oleh FORA.
 
Dalam hal putusan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BPN Aceh Tamiang, maka BPN Aceh Tamiang secara sengaja telah melanggar UU Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Banda Aceh – Didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melayani dan melindungi penyandang disabilitas netra di Aceh  yang lebih baik, Dinas Sosial Kabupaten Simeulue menandatangani perjanjian kerja atau MoU dengan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya (UPTD RSBM) Dinas Sosial Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan disabilitas netra yang ada di Kabupaten Simeulue, Selasa (25/9/2019) di ruang kerja Kepala Dinas Sosial Aceh. Tujuannya agar para penyandang disabilitas netra juga mendapat pelayanan yang sama seperti warga Aceh  yang normal.

Penandatanganan itu berlansung antara Kepala Dinas Sosial Simeulue Muhammad Arif selaku pihak pertama dan Kepala UPTD RSBM Yusri sebagai pihak ke dua yang dipersaksikan oleh langsung oleh  Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri, Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Sya`baniar, Kasubbag Program, Informasi dan Humas Mahdani Muchtar, dan Kepala Seksi Pelayanan dan Penyantunan UPTD RSBM Fuadi serta beberapa pejabat lainnya.

Alhudri berharap agar perjanjian antara Dinsos Simeulue dengan UPTD RSBM tersebut dapat melahirkan sebuah inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan dan kepedulian terhadap disabilitas netra yang ada di Aceh.

“Pelayanan dan perlindungan terhadap lansia ini juga merupakan amanah Pak Plt kepada kita semua agar tidak ada pilih kasih dalam melayani masayarakat Aceh, semua sama,” kata Alhudri.

Sementara itu Muhammad Arif mengatakan, tujuan dari penandatanganan ini dalam rangka mewujudkan hak habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, karena itu perlu dilakukan upaya penyediaan layanan habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

“Habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar,” katanya.

Adapun ruang lingcup kerjasama yang tertuang dalam perjanjian tersebut adalah, bahwa pihak pertama dan pihak kedua bekerjasama dalam kegiatan identifikasi pendataan dan pengusulan program pembinaan disabilitas netra.

Pihak pertama dan pihak kedua melakukan pendekatan awal yang meliputi orientasi, identifikasi, motivasi dan seleksi para disabilitas netra, begitupun dengan adanya perjanjian tersebut juga kerjasama penganggaran sesuai dengan yang tertera dalam daftar isian pengguana anggaran (DIPA) masing-masing.

Kemudian, pihak kedua melakukan penerimaan disabilitas netra meliputi registrasi, asesmen dan penempatan program. Registrasi tersebut dilakukan dengan memenuhi segala syarat yang dibutuhkan termasuk syarat-syarat administrasi bagi klien yang diusulkan oleh pihak pertama, dan pihak kedua melakukan bimbingan rehabilitasi yang meliputi rehabiltasi medis dan rehabiltasi sosial.[]

Banda Aceh - Mantan aktivis Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) mengutuk keras aksi kekesaran terhadap mahasiswa dan tindakan memasuki mesjid menggunakan sepatu yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian.

Penegasan itu disampaikan Delky Nofrizal Qutni kepada media, Rabu (25/09/2019).

Menurut Delky, kebebasan berpendapat di muka umum telah diatur di dalam undang-undang, jika aparat kepolisian menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa maka aparat kepolisian sendiri yang tidak menghormati undang-undang.

"Ini negara demokrasi, semua orang memiliki kebebasan berpendapat di muka umum. Kenapa harus dipukul, kenapa aparat seperti pada video-video yang beredar. Atas dasar apapun, aparat kepolisian tidak berhak menggunakan kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa. Jelas ini pelanggaran hak asasi telah telah dipertontonkan oleh penegak hukum sendiri,. Tak ada satu aturan pun di Indonesia yang membenarkan memukul demonstran/mahasiswa secara bar-bar gitu," kata Delky mengaku kesal.

Menurut Delky, tindakan oknum aparat kepolisian yang menghajar mahasiswa seperti di video yang beredar itu harus segera diusut. "Jangan sampai effek nya institusi kepolisian akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, padahal masih banyak polisi yang baik dan taat. Tapi gara-gara aparat polisi yang berlagak dan menganut premanisme itu, efeknya masyarakat justru akan membenci polisi. Jadi, kepada Kapolri dan Propam Polisi hukum dan bahkan jika perlu pecat oknum polisi yang menggunakan kekerasan kepada mahasiswa yang demo di depan gedung DPR juga di daerah-daerah. Mereka itu mahasiswa, bukan penjahat, jadi aparat kepolisian harus perlakukan mereka dengan baik, bukan justeru memukul dan menghajar para aktivis mahasiswa itu tanpa rasa iba. Bayangkan jika itu anak atau adik kandung anda yang diperlakukan demikian," tegasnya.

Hal yang sangat melukai hati masyarakat, khususnya ummat Islam, lanjut Delky, secara jelas-jelas terlihat dalam video yang beredar di medsos sejumlah oknum polisi memasuki mesjid menggunakan sepatu PDL. "Ini jelas tindakan yang sangat melukai hati ummat Islam. Seakan-akan menunjukkan oknum-oknum polisi itu tidak pernah di didik bagaimana menghargai tempat ibadah. Mesjid itu tempat suci, dan oknum polisi-polisi itu telah melakukan pelanggaran etika dengan memasuki tanpa membuka sepatu. Kami secara tegas mengecam tindakan tersebut," tegas pemuda Aceh ini.

Jika para petinggi di Polri, kata Delky, tidak segera bertindak tegas maka ini akan membuat institusi polri makin jauh dari rakyat. "Kami yakin dan percaya, aparat kepolisian yang digaji dari uang rakyat dibentuk dan ditugaskan untuk melindungi rakyat, jangan malah menzalimi mahasiswa dan rakyat yang seharusnya mereka lindungi. Tak ada tawar menawar, pelanggaran dan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa hingga pelecehan terhadap rumah ibadah ummat muslim yang dilakukan oknum aparat tersebut harus segera diusut dan pelakunya diberikan hukuman seberat-beratnya," tegas inisator Qanun kepemudaan Aceh itu.

Pihaknya juga meminta agar presiden dan pimpinan DPR segera merespon keresahan rakyat Indonesia yang kini tengah disuarakan mahasiswa di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia.

"Jika pemerintah tidak segera merespon, dan malah melakukan perlawanan dan kekerasan maka tidak menutup kemungkinan gejolak dan dampaknya akan semakin besar hingga ke seluruh pelosok nusantara, tak menutup kemungkinan bisa merobohkan kekuasaan yang ada saat ini di Indonesia,"pungkasnya.
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.