2018-08-05

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA


JAKARTA-Pabrik sabu rumahan digerebek Petugas di Perumahan Metland, Jalan Katelia Elok No 12B, kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Rumah tersebut diketahui milik Antonius Wongso (56),sebanyak 500 gram sabu siap edar dan 1 kilogram sabu setengah jadi disita. Dari hasil penyitaan tersebut, diketahui pabrik itu mampu membuat narkoba berbentuk kristal bening sebanyak 15 kilogram.

Demikian diungkapkan dalam keterangan pers pada Konferensi Pers yang dihadiri oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes. Pol. Hengki Hariyadi beserta Kabid Puslabfor Bareskrim, Kombes. Pol. Sodiq, dan Kasi Penyidikan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (NAPPZA) BPOM RI, Dr. Faizal Putrawijaya, SH, MH, menyatakan pihaknya telah melakukan pengintaian kurang lebih selama satu minggu.

“ Hingga akhirnya kejahatan yang dilakukan residivis dalam kasus serupa pada tahun 2010 lalu itu terungkap,” kata Kapolres.

Dikatakan,pelaku mengoperasikan bisnisnya seorang diri "Dari barang yang disita, pelaku bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp 11 miliar. Antonius alias Pengchun mengoperasikan bisnis haramnya seorang diri,” terangnya.

Diketahui,pelaku menggunakan obat-obatan yang biasa dijual di warung-warung sebagai bahan baku membuat sabu. Racikan tersebut mudah dibuat lantaran bahan bakunya dijual bebas di warung.

Ini adalah modus baru dan juga sebagai alarm untuk penegak hukum lainnya. Produksi shabu yang dibuat oleh residivis kasus serupa ini, tak kalah dari sisi kualitas, jika dibandingkan dengan shabu asal luar negeri.meski menggunakan bahan baku dari obat-obatan bebas.

"Dia pemain tunggal. Sabu itu diproduksi sendiri di laboratorium rahasianya didalam rumah, dan diedarkan sendiri oleh pelaku sejak bulan Mei 2018,” bebernya.

Dari keterangan yang berhasil didapat lanjut Faisal, Pengchun mendapat keahlian meracik bahan baku farmasi itu menjadi kristal sabu, saat dirinya berada di dalam lapas.

"Pelaku pernah ditangkap sebelumnya dengan kasus yang sama, ternyata di Lapas orang ini ilmunya bertambah, bisa dikatakan dia MacGyver, meracik obat yang ada dipasaran menjadi barang haram,” ungkap Hengki.

Lebih lanjut Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes. Pol. Hengki Hariyadi mengatakan "Semua dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain, atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis 113, 114 dan 112 Undang-undang RI No 35 taking 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara,” kata Hengki di lokasi,Jakarta Rabu (8/8/18).

Berikut barang bukti yang disita polisi dari rumah Antonius:

1. Neo Napacine (Obat Asma) - 16 box yang berisikan 10.000.
2. Ephedrin - 1 kilogram.
3. soda api - 5000 gram.
4. Yodium - 1000 gram.
5. Fosfor - 1312 gram.
6. HCL - 50 Liter.
7. TOLUEN - 40 Liter.
8. ACETONE - 10 Liter.
9. Alkohol - 5 Liter dan lainnya.

Dari dalam rumah berlantai dua ini, polisi menyita 1 kg sabu setengah jadi, 500 gram sabu siap edar, 10.000 butir tablet neo napacin, 15 buah jerigen berisi HCL, aceton, toluen, alkohol dan prekusor yang diduga sebagai bahan baku pembuatan narkoba jenis sabu.Kami perkirakan dalam sekali produksi pelaku bisa membuat 15 kilogram

Sementara itu Dr.Faisal menegaskan,atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis 113, 114 dan 112 Undang-undang RI No 35 taking 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

 “ Pihak BPOM dalam keterangannya pengungkapan kasus pabrik sabu rumahan merupakan hal yang baru dan inovasi, pelaku sangat profesional mengingat sulitnya regulasi mendapatkan bahan baku narkotika dari luar negeri, sehingga berhasil mengubah bentuk bahan baku dari obat yang dijual secara umum, kemudian meraciknya menjadi sabu berkualitas berdasarkan hasil lab mencapai 70% lebih baik pada umumnya yang hanya 40-50%, "tentu hal ini dari Direktorat Penyidikan Deputi IV BPOM RI akan terus kami lakukan pengawasan yang lebih intensif dan tindak tegas pelaku tindak pidana tersebut,” tutur Dr. Faizal".

Sejalan dengan program pemerintah sebagaimana Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, bahwa BPOM mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dengan instansi terkait, kita harus selalu waspada dan tidak ada lagi toleransi untuk penyalahguna obat dan narkotika,

 "Maka dari itu kami juga mengharapkan peran serta aktif masyarakat dalam deteksi dan peduli terhadap lingkungan sekitar, serta melaporkan kepada petugas apabila diketahui adanya penyimpangan tersebut, sekali saya mengajak secara bersama memberantas peredaran obat ilegal dan narkotika,” pungkas  Dr. Faizal Putrawijaya saat menutup konferensi pers.(Red /Rls )


BANDA ACEH- Seorang pemuda warga Nisam Kabupaten, Aceh utara, ditangkap petugas keamanan (avsec) Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar, karena berupaya menyeludupkan 2 kilogram narkoba jenis sabu-sabu. Penggagalan ini dilakukan selasa kemarin (7/8/2018) sekitar pukul 16.00 wib.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto S,H melalui Kasat Resnarkoba, AKP Budi Nasuha Waruwu S,H mengatakan, pemuda itu adalah ZH (26), warga Desa Nisam, Aceh Utara dan Tersangka rencananya akan membawa sabu-sabu itu ke Surabaya, Jawa Timur.

Dijelaskan, penangkapan ini berawal saat ZH tiba di Bandara SIM dan hendak berangkat ke Surabaya. Saat petugas bandara melakukan pemeriksaan, ditemukan sebuah tabung hidrolik yang berisi sabu seberat dua kilogram. Barang haram dalam tabung hidrolik itu akan dibawa ke Surabaya dan nantinya akan diambil oleh seseorang yang tak dikenal.

“Awalnya ZH mengatakan bahwa tabung itu milik MA (DPO), warga Lhokseumawe, ZH mengaku tidak tahu isinya, dititipkan kepadanya dan akan dibawa ke Surabaya dan nanti diambil seseorang disana,” kata AKP Budi.

Karena waktu keberangkatan mendesak, tersangka kemudian dipersilahkan berangkat pesawat menuju Surabaya dan transit di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Namun, barang bukti yang ditemukan tetap tinggal di tempat untuk diperiksa lebih lanjut oleh petugas.

“Setelah barang bukti tinggal dan diperiksa, baru diketahui bahwa isinya adalah sabu. ZH kemudian dijemput dan dibawa kembali ke Banda Aceh, tiba sekitar pukul 07.00 WIB Rabu) 8/8/2018) kemarin,” Kombes Pol Trisno Riyanto melalui Kasat Resnarkoba, AKP Budi Nasuha Waruwu saat dikonfirmasi, Kamis (09/08/2018)

Sementara, personel Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh kemudian langsung melakukan pengembangan terhadap tangkapan ini. Petugas bergerak ke Lhokseumawe dan menggeledah sebuah rumah yang diduga milik MA yang buron. Namun, MA tak ditemukan di rumah tersebut, hanya saja ada sebuah motor Yamaha Vixion yang diduga milik MA.

“Di TKP juga diambil keterangan seorang kerabat MA yakni MUS terkait hal yang diketahuinya tentang MA,” kata Kapolresta Banda Aceh.(Red/Rls)


AMBON- Memalukan..Itulah ucapan yang keluar dari bibir masyarakat kala mengetahui rumah yang berada dikawasan Karang Panjang Kota Ambon merupakan lokasi pesta narkoba.

Rumah yang digerebek oleh Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda Maluku pada Rabu (8/8/2018) malam merupakan kediaman orang nomor satu Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Maluku.

Pengrebekan ini juga melibatkan aparat Propam Polda Maluku. Dalam pengrebekan ini, aparat Ditres Narkoba Polda Maluku mengamankan empat orang yang diduga tengah pesta narkoba di rumah tersebut. 

Dua dari empat orang yang diamankan adalah oknum aparat kepolisian, dua lainnya warga sipil,Keempat orang itu langsung digelandang aparat kepolisian ke Kantor Ditres Narkoba Polda Maluku di kawasan Mangga Dua Ambon. 

Sejumlah aparat Propam Polda Maluku juga berada di Kantor Ditres Narkoba. Hingga kini mereka masih menjalani pemeriksaan di Ditres Narkoba. Salah satu dari warga sipil yang diamankan itu diduga tersangka narkoba yang sebelumnya ditangkap BNN Maluku.

Belum ada keterangan dari pihak Ditres Narkoba Polda Maluku terkait penggrebekan ini. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Roem Ohoiar yang dikonfirmasi terkait ini belum memberikan tanggapan. (Red/Terasmaluku)

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta,  Photo :    ANTARA FOTO/Reno Esnir
Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Indra Baskoro. Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk kasus dugaan suap yang menjerat Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf.

"Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka IY (Irwandi Yusuf)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (8/8/2018).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengalokasian Dana Otonomi Khsuus (Otsus) Aceh tahun anggaran 2018. Mereka adalah Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf dan dua pihak swasta bernama Hendri Yuzal dan Teuku Syaiful Bahri. Ketiganya ditetapkan tersangka sebagai pihak penerima suap dari tersangka Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Gubernur Irwandi, diduga menerima suap Rp 500 juta dari total fee Rp 1,5 miliar. Uang tersebut diduga akan digunakan untuk membeli medali dan pakaian atlet dalam ajang Aceh International Marathon 2018.

Diperkuat Steffy Burase

Dugaan tersebut diperkuat oleh model Fenny Steffy Burase. Steffy yang merupakan tenaga ahli dalam ajang tersebut mengatakan bahwa aliran dana suap tersebut ada, namun dirinya mengaku tak tahu asal usul dana tersebut. Steffy juga membenarkan pengeluaran untuk membeli medali senilai Rp 500 juta.

KPK pun menyatakan akan menelisik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Irwandi Yusuf melalui model Fenny Steffy Burase. Irwandi diduga menyamarkan uang suap yang diterimanya melalui Steffy Burase untuk ajang Aceh International Marathon.

"Kami belum bicara tentang ada atau tidak ada tindak pidana pencucian uang. Tapi apakah memungkinkan itu dikembangkan, itu sepenuhnya tergantung pada kecukupan bukti yang mengarah ke sana (TPPU)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 2 Agustus 2018. | liputan6

Ustaz Abdul Somad
Jakarta - Ustaz Abdul Somad menolak maju Pilpres 2019. Dalam ceramah terbarunya, dai kondang itu menegaskan dirinya tak akan terjun ke politik praktis.

Ceramah yang dimaksud berlangsung saat tablig akbar di Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Ceramah sang ustaz diunggah oleh sejumlah akun ke YouTube, salah satunya oleh akun 'Dakwah Ustaz'.

Dalam ceramahnya, Ustaz Somad juga menyinggung soal politik. Dia membahas Pemilu 2019 yang sudah di depan mata.

Kepada jemaah, Ustaz Somad mengatakan, di Pemilu 2019, rakyat akan memilih dari anggota DPRD hingga capres-cawapres. Umat Islam, kata Somad, harus peduli terhadap politik.

"Oo... terbaca-terbaca ternyata Ustaz Somad ini ujung-ujungnya kampanye. Saya tak kampanye aja udah dipilih orang," seloroh Ustaz Somad dalam ceramahnya yang dikutip detikcom, Rabu (8/8/2018). Jemaah merespons dengan tertawa.

"Saya sampai mati jadi ustaz. Tak usah ragu, tak usah takut. Pegang cakap saya. Manusia yang dipegang cakapnya, binatang yang dipegang talinya. Kalau ada manusia tak bisa dipegang cakapnya, ikat dia pakai tali," sambungnya.

Ustaz Somad mengulangi pernyataannya bahwa dirinya akan tetap di jalur dakwah. Dia menegaskan tak akan terjun ke politik praktis.

"Saya sampai mati jadi ustaz, mengajak orang ke jalan Allah SWT, tidak terlibat politik praktis," ujarnya.

Dia mengatakan tujuan selama ini kerap berbicara politik adalah agar para pemuda muslim terjun ke politik dan menyuarakan suara Islam. Sedangkan dia sendiri tetap ingin konsisten di jalan dakwah.

"Pilihlah pemimpin yang peduli Islam, bukan saya mau jadi itu. Ibarat menangkap ikan, saya hanya menghalau-halau saja, tangkaplah di ujung sana. Jangan saya juga menghalau, saya juga menangkapnya lagi. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, ini mesti cerdas memahami apa yang saya sampaikan," tutur Somad. | Detik.com

Fatin melakukan pernikahan dengan Azzam pada Jumat (3/7) lalu dan harus menyerah dengan penyakit yang telah ia derita (Facebook/Shukur Yusuf)
StatusAceh.Net - Kuala Lumpur - Belum genap 24 jam menikah, Azzam, seorang pria di Malaysia harus diuji. Wanita bernama Fatin Nursyahirah Yusuf yang amat ia cintai harus pergi untuk selama-lamanya.

Fatin menikah dengan Azzam pada Jumat (3/7) lalu dan harus menyerah dengan penyakit yang telah ia derita.

Dikutip dari laman AsiaOne, Selasa (7/8/2018), wanita berusia 24 tahun tersebut menderita kanker sarkoma yang menyerang jaringan lunak pada tubuhnya.

Belum genap 24 setelah dipersunting, Fatin harus dilarikan ke rumah sakit Malaysia lantaran kondisinya yang semakin buruk. Shukur Yusuf, adik Fatin mengatakan bahwa sang kakak meninggal keesokan harinya setelah mendapat perawatan intensif dari dokter.

"Tuhan lebih menyayanginya dan kini ia telah meninggalkan mama, abah, suami, kakak dan saya sendiri," tulis Shukur dalam postingannya yang menyayat hati.

Shukur mengatakan, saudara perempuannya itu adalah sosok yang baik. Ia dikenal sebagai kakak yang kuat karena telah menjalani dua kali operasi dan kemoterapi sejak tahun lalu.

"Awalnya, setiap kali saya mencoba untuk menyemangatinya ia selalu menangis. Di tengah kondisi memprihatinkan itu ia sempat mengutarakan keinginannya untuk menikah," kata Shukur.

Azzam dan Fatin bertunangan pada Juni tahun lalu. Saat kondisinya lemah, pihak keluarga setuju untuk menikahkan anak-anak mereka.

"Kami sangat tersentuh dengan Azzam dan ketulusan keluarganya yang mau menerima anak kami yangs akit untuk dijadikan anggota keluarga," ujar ayah Fatin.

"Setelah pernikahan selesai dan mereka resmi menjadi suami istri, kami merasa bersyukur dan lega. Tetapi kebahagian mereka sangatlah sebentar," tambahhnya.

Shukur mengaku sangat beruntung mempunyai kakak seperti Fatin. Karena baginya, Fatin tidak pernah merepotkan siapa pun. | Liputan6

Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu korban yang tertimbun runtuhan masjid di Desa Karang Pangsor, Pemenang, Lombok Utara, Rabu (8/8/2018). (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
Lombok - Proses evakuasi korban gempa Lombok yang tertimpa puing bangunan Masjid Jamiul Jamaah di Desa Karang Pangsor, Pemenang, Lombok Utara, terus dilakukan. Petugas gabungan hari ini akhirnya berhasil mengevakuasi Salamah (50), bibi dari pelari Lalu Muhammad Zohri.

Pantauan kumparan, petugas gabungan TNI, Polri, dan Basarnas, menemukan Salamah dalam kondisi tak bernyawa sekitar pukul 12.00 WITA. “Mukenahnya warna cokelat, di tempat salat wanita,” kata seorang anggota TNI yang enggan menyebutkan namanya.

Ciri-ciri mukenah yang disebut anggota TNI tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan Husni (50), suami Salamah, kepada kumparan. Salamah kala itu sedang memasuki rakaat keempat salat Isya saat gempa berkekuatan 7 magnitudo merobohkan masjid tersebut.

“Waktu itu istri saya di masjid, masuk 4 rakaat tiba-tiba dibatalin, istri saya lari. Namanya Ibu Salamah istri dari Alm. Lalu Muhammad saudara dari bapak Zohri. Bibinya ini tempat mengadu, dinggap sebagai ibu Zohri,” ujar Husni.

Setelah dievakuasi, jenazah Salamah kemudian dibawa ke RS Lombok Utara menggunakan ambulans. Hingga saat ini, petugas gabungan masih melakukan pencarian lanjutan. Diduga di lokasi tersebut masih ada korban yang terjebak. | Kumparan

Ilustrasi
Banda Aceh - LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengungkap catatan kritis terkait Bimbingan Tehnik (Bimtek) atau Study Banding Aparatur Gampong yang ada di Aceh. LSM tersebut meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali tentang program Bimtek keluar daerah.

Dari siaran pers yang diterima StatusAceh.Net, Rabu, 08 Agustus 2018, MaTA menyimpulkan, Pertama, penting di dorong bimtek/studi Banding aparatur gampong itu tidak mesti harus keluar daerah, tapi cukup mendatangkan/mengundang para pihak yang di harapkan untuk hadir ke sini dan ini jauh lebih efektif dari pada "katanya" mencari pengalaman.

Kedua, Pengalaman bimtek yang sudah tiap tahun di lakukan tidak berdampak positif terhadap tata kelola pemerintah gampong.

Ketiga, partisipasi warga dalam perencanaan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa masih menjadi masalah serius walaupun bintek menjadi andalan "proyek dinas pemberdayaan masyarakat" akan tetapi belum menjadi solusi.

Keempat, anggaran bimtek yang di keluarkan tiap tahun rata rata oleh gampong/desa di aceh utara sebesar 20 juta - 25 juta dimana Aceh Utara memiliki 852 Gampong dan ini dapat di bayangkan berapa besar anggaran gampong yang di bawa keluar tiap tahun.

Kelima, program bimtek/studi banding menjadi salah satu titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana desa saat ini.

Keenam, Pemda Daerah seharusnya dapat segera mengevaluasi terhadap "proyek" tersebut sehingga publik tidak berangapan negatif.

Ketujuh, Bimtek dapat di lakukan di daerah masing masing dengan mendatangkan para pihak dan ini bagian menjaga keseimbangan perekonomian daerah, pemda dapat meberdayakan fasilitas BUMD yang ada sehingga menjadi salah satu sektor pendapatan daerah.

Ketujuh, ketika bimtek di lakukan, pesan yang tersampaikan ke publik hanya modus dalam konflik kepentingan untuk mendapatkan keutungan bagi pengelola.(*)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) saat tiba di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7). Kunjungan Prabowo ke DPP PKS untuk membahas hasil pertemuannya dengan Partai Demokrat. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan telah menyiapkan satu nama calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Satu nama yang diusulkan berasal dari unsur nonpartai. Hal ini karena PAN mendapatkan informasi Ustaz Abdul Somad dicalonkan sebagai cawapres Prabowo.

Melihat dinamika saat ini, Eddy beranggapan koalisi pendukung Prabowo harus mempertimbangkan cawapres yang berasal dari nonpartai agar mencapai konsensus. Tujuannya agar tidak ada partai yang merasa diuntungkan atau dirugikan.

"Kalau konsensus itu berbasis orang yang berasal bukan dari parpol ya lebih baik itu, karena itu lebih gampang diterima," tegasnya.

Dia yakin dipilihnya cawapres dari luar unsur partai akan lebih mudah diterima semua pihak ketimbang dari partai. Contohnya, ketika PAN mendorong Ustaz Abdul Somad atau Anies Baswedan sebagai cawapres Prabowo.

"Karena pada saat kita melakukan pembicaraan awal UAS merupakan figur yang diterima, Anies juga figur yang diterima karena tidak mewakili parpol manapun," klaimnya.

Gerindra menyatakan nama cawapres Prabowo mengerucut dua nama, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Salim Segaf Al Jufri. Eddy menambahkan partainya akan berkomunikasi lagi dengan Gerindra.

Konsep Meja Kosong

Pihaknya mengusulkan agar koalisi pendukung Prabowo menggunakan konsep 'meja kosong' dimana semua partai berhak menyampaikan aspirasi tapi tidak memaksakan kehendaknya soal cawapres.

"Jadi kita kembali memakai konsep meja kosong. Semua berhak menyatakan pendapat, tapi semua bersepakat tidak pasang harga mati dari awal," tandas Eddy.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan cawapres Prabowo sudah mengerucut ke dua nama, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Seorang lagi adalah hasil rekomendasi Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Terkait nama hasil Ijtima sendiri, pihaknya lebih mengedepankan nama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri karena usulan mitra koalisi mereka, seperti layaknya AHY yang didorong Demokrat.

"Iya tentu dua orang itu. Pokoknya yang diusulkan partai-partai politik itu menjadi prioritas kita," kata dia di kediaman Prabowo Subianto.

Sumber: Merdeka.com

StatusAceh.Net - Dimin kesal, lantas mengamuk. Dia hendak membakar rumah tetangganya. Ribut-ribut tak dapat dihindarkan. Akhirnya, Dimin ditangkap polisi lantaran dianggap pengacau dan mengancam keselamatan keluarga juga para tetangganya.

Tak berapa lama dikurung di Penjara Rembang, petugas penjara menemukan ada yang ganjil pada Dimin. Seorang dokter kemudian dipanggil untuk memeriksanya. Rupanya, Dimin bukan seorang kriminal melainkan penderita gangguan kesehatan jiwa. Maka, Dimin dipindahkan ke Layanan Kesehatan Jiwa Magelang yang dibiayai pemerintah Belanda.

“Dimin datang dari keluarga petani. Dia tidak harus membayar biaya pengobatan karena itu digratiskan,” kata Sebastiaan Broere yang meneliti tentang Rumah Sakit Jiwa di Magelang dan Yogyakarta pada Historia.

Dimin termasuk penderita gangguan jiwa yang beruntung. Orang lain yang seperti Dimin ada yang dikurung, dipasung, bahkan dibunuh karena dinggap amat mengganggu dan membahayakan masyarakat. Mereka yang bernasib mujur, bertemu atau dilaporkan polisi, berakhir di layanan kesehatan pemerintah kolonial. Tapi mereka yang “kurang mengganggu dan mengancam” masyarakat tidak bisa mendapat layanan ini.

Dari penelusuran Broere, sekira 30 persen pasien di Layanan Kesehatan Jiwa Magelang merupakan penderita gangguan jiwa yang menjadi gelandangan. Kebanyakan kasusnya seperti Dimin, mengamuk lantas ditangkap polisi dan dimasukkan ke penjara terlebih dulu. Mereka dirawat secara cuma-cuma dan menjadi tanggungan pemerintah Belanda.

“Saya pikir mereka (orang Belanda) juga merasa takut. Mereka merasa tidak aman di Hindia. Saya kira mereka begitu ketakutan pada orang Indonesia yang menderita gangguan mental atau orang yang terserang amok, bisa membunuh mereka, makanya dibentuklah layanan kesehatan mental,” kata Broere.

Jika Dimin masuk karena dianggap mengganggu, lain lagi dengan Raden Mas Hardjosentono yang masuk Layanan Kesehatan Jiwa Magelang diantar oleh salah satu anaknya. Sejak mengalami kesulitan finansial, Hardjisentono stres dan berujung depresi. Anaknya menyebut Hardjosentono bingung. Atas saran dari keluarga besar yang merupakan priyayi ini, anaknya mengantar Hardjosentono ke Magelang. Keluarga berharap Hardjosentono bisa sembuh dari gangguan jiwanya dan kembali seperti semula.

Dimin dan Hardjosentono (keduanya nama rekaan dalam penelitian Broere) masuk pada 1930-an ketika pelayanan kesehatan mental Hindia-Belanda sudah cukup mapan. Layanan kesehatan jiwa di masa ini sudah terintegrasi dengan rumahsakit transit (sebelum masuk ke Magelang) dan jaringan perkebunan yang digunakan sebagai masa percobaan sebelum pasien dilepas kembali ke masyarakat.

Pasien-pasien pada layanan kesehatan jiwa di Magelang datang dari kondisi seperti Dimin dan Hardjosentono. Namun ada pula yang dirawat sambil didampingi keluarga mereka meski pada akhirnya dititipkan di sana lantaran keluarga tak bisa seterusnya menunggui mereka.

Hans Pols dalam artikelnya “The Development of Psychiatry in Indonesia: From Colonial to Modern Times” menyebut pasien pribumi sembuh lebih cepat dibanding pasien-pasien Eropa. Pols mengutip dokter Belanda, PMH Travaligno, yang menyelidiki gejala skizofrenia di Jawa, bahwa halusinasi lewat penglihatan dan pendengaran jarang terjadi di kalangan penderita skizofrenia Jawa.

Penderita skizofrenia Jawa, menurut Travaglino, biasanya berperilaku agresif dengan mengamuk. Mereka juga bicara sendiri, berteriak, bernyanyi, dan memaki. Terkadang, mereka terlibat keributan karena mengganggu orang dengan merobek pakaian orang lain, merusak barang, atau memukul orang. Pasien-pasien ini mengalami disorientasi, kurang konsentrasi, sangat gelisah, dan histeris. Namun, kutip Pols, sebagian besar pasien pulih dalam waktu seminggu.

Ketika pasien gangguan jiwa di Magelang dianggap sudah sembuh, petugas kesehatan akan megirimkan surat, memberi kabar kesembuhan pasien. Keluarga pasien juga bisa mengajukan pembebasan rehabilitasi. Mereka yang masuk karena ditangkap polisi akan dibebaskan dengan diberi keterampilan bertani. Namun bila pasien gangguan jiwa masih suka mengamuk dan berpotensi mengancam lingkungan sekitar, mereka tidak akan dilepaskan.

Kehadiran layanan kesehatan mental di Magelang menjadi titik cerah untuk para penderita gangguan mental terhindar dari pasungan juga penelantaran. “Layanan kesehatan jiwa Magelang menjadi tempat aman bagi para pasien agar bisa pulih dari masalah mental dan menemukan jalan kembali ke masyarakat,” tulis Broere dalam penelitiannya, In and Out of Magelang Asylum.(*)

Sumber: Historia.id

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh membuka gelaran Suwa, di Lapangan Bustanussalatin Taman Sari Banda Aceh, Selasa 7 Agustus 2018.

Suwa merupakan kegiatan pameran produk UKM unggulan yang dipamerkan sebagai produk jual di arena Pekan kebudayaan Aceh. Di samping itu, dalam gelaran Suwa ikut dipamerkan foto jurnalistik budaya oleh Pewarta Foto Indonesia-Aceh.

Nova Iriansyah mengatakan, pemerintah Aceh akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi kreatif Aceh, untuk mengembangkan dan menyalurkan bakatnya.

"Ruang kreatifitas akan terbuka bagi siapa saja dan di mana saja di Aceh," kata Nova Iriansyah.

Tugas pemerintah, kata Nova, adalah menggelar karpet merah bagi generasi kreatif untuk membangun kreatifitas dalam mengenalkan Aceh hingga ke dunia luar.

Di tahun 2030, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Di mana, generasi muda akan mencapai puncak kejayaan. Nova yakin, pemuda Aceh akan terlibat sebagai generasi bangsa yang akan menikmati bonus demografi tersebut.

"Jangan berpuasa diri dan berhenti pada sebuah karya. Kreatifitas hadis selalu update " kata Nova.

Sementara Amiruddin, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan Aceh, mengatakan Suwa akan menampilkan kegiatan kreatifitas anak muda termasuk pameran foto.

Kegiatan kreatifitas anak muda, kata Amiruddin, adalah salah unsur ekonomi kreatif yang dapat menunjang kepariwisataan. Ia berharap, kegiatan tersebut bisa memberi dampak bagi ekonomi kerakyatan, dan memupuk kreatifitas anak muda Aceh.(*)

,
Banda Aceh - Istri Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Dyah Erti Idawati, mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan kuliner tradisional Aceh sehingga dikenal hingga ke luar Aceh.

Saat ini, kata Dyah, beberapa sajian kuliner sudah bisa dicicipi hingga ke Ibu Kota Jakarta. Salah satunya mie Aceh. Ia berkeinginan, nantinya berbagai macam kuliner lain juga bisa dijual hingga ke mancanegara.

"Kuliner Aceh itu (rasanya) enak dan enak sekali. Kita akan terus mengembangkan kuliner kita (tidak hanya mie Aceh) bahkan hingga ke tingkat internasional," kata Dyah saat membuka Festival Kuliner PKA di Taman Ratu Safiatuddin, Selasa 7 Agustus 2018.

Kuliner, kata Dyah, adalah salah satu andalan kepariwisataan yang penting untuk pembangunan perekonomian daerah. Karena itu, Dyah meminta setiap daerah mengembangkan kreasi dan variasi kuliner daerah sehingga bisa menjadi salah satu produk unggulan yang layak jual.

Sementara Kepala Dinas Pangan Aceh, Ilyas, menyebutkan festival kulihat PKA mencoba memperkenalkan keberagaman makanan khas melalui pameran saji-sajian tradisional khas tiap daerah.

"(Di sini juga) akan diperkenalkan kembali buah khas Aceh yang mulai langka," kata Ilyas. Pengenalan buah khas Aceh dilakukan lewat kanduri boh kayee atau kanduri buah-buahaan. Sebanyak 44 jenis buah yang sebagiannya adalah buah langka dipamerkan di lokasi pameran.
(*)

Lhokseumawe - Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan inisial IK (47) warga Gampong Meunasah Manyang ditemukan tewas bersimbah darah di dalam gudang miliknya di Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe, Selasa 07 Agustus 2018.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta melalui Kapospol Muara Dua Iptu Rusdi AR mengatakan, kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh istri korban.

"Karena korban biasanya pulang kerja langsung datang ketempat tersebut, maka istrinya menuju kesana," tuturnya.

Menurutnya, Istri korban saat itu datang ketempat usaha sampingan milik suaminya (korban) dan saat sampai disana korban ditemukan sudah bersimbah darah.

Disuga untuk sementara suaminya itu menjadi korban pembunuhan, karena dari tubuhnya ditemukan sejumlah luka sobek dari benda tajam.

"Ditubuh korban temukan sejumlah luka sobek, diantanya, bagian leher dan tengkuk, saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian polres Lhokseumawe," ungkapnya.(*)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banda Aceh mengeksekusi Syahrial, terpidana kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) senilai Rp 17,5 miliar. (Murti Ali Lingga/JawaPos.com)
Banda Aceh - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banda Aceh mengeksekusi Syahrial, terpidana kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) senilai Rp 17,5 miliar. Kasus ini, mulai mencuat dan mengemuka ke pulbik pada 2015 silam.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Banda Aceh, Iskandar mengatakan, eksekusi dilakukan sekira pukul 15.15 WIB di kawasan Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Selasa (7/8). Ketika dijemput Syahrial tengah berada berada di dalam mobil.

“Hari ini kita melakukan eksekusi terhadap terpidana Syahrial, Ketua Dua Pokja DPKKA (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh),” kata Iskandar kepada wartawan di Kantor Kejari Banda Aceh, Selasa (7/8).

Eksekusi terpidana ini, dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 2 Juli lalu yang diterima Kejari Banda Aceh. Surat perintah itu diterima Kejari pada 4 Agustus dan akhirnya menjemput terpidana.

“Dari tadi malam tim sudah melakukan pencarian. Kemudian kita langsung melakukan pelacakan. Setelah itu ditemukanlah di Kampong Baru,” ujarnya.

Dalam amar putusan MA itu, Syahrial dihukum kurungan selama lima tahun. Selain itu Ia juga dikenakan denda sebesar Rp 200 juta dan subsider selama enam bulan. Selanjutnya ia akan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lambaro, Banda Aceh. “Sebelumnya ia sempat bebas selama tiga minggu,” terangnya.

Lebih jauh Iskandar menerangkan, terdapat dua terpidana lainnya yang masih menunggu putusan MA dengan perkara yang sama. Mereka ialah Ratziati Yusri dan Dheni Okta Pribadi selaku rekanan.(*)

Sumber: Jawapos.com

Batubara yang tumpah di pantai dari kapal pengangkut. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia
Aceh Besar - Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, merana. Pantai indah andalan pariwisata itu tercemar tumpahan batubara. Setidaknya 7.000 ton batubara yang diangkut kapal tongkang milik perusahaan pabrik semen PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), mencemari pantai itu. Berbagai kalangan mendesak pemerintah segera mengusut tragedi ini dan anak perusahaan PT Holcim Indonesia harus bertanggung jawab segera menangani tumpahan batubara agar tak merusak laut lebih luas.

Henri Soebagio, Direktur Eksekutif Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL) ditemui Mongabay di Jakarta, Senin (6/8/18) mengatakan, pemerintah harus merespon dengan dua hal. Pertama, memerintahkan perusahaan segera membersihkan tumpahan. Kedua, kalau tidak, pemerintah bisa melakukan dulu, lalu perusahaan harus membayar biaya yang keluar.

Dari segi hukum, katanya, sebetulnya UU 32 tahun 2009 memungkinkan pemerintah memberikan sanksi administratif untuk pemulihan. Atau bisa clean up dulu tanpa harus menunggu. Pemerintah clean up dulu, lalu meminta ganti kepada si pelaku,” katanya.

Guna menghindari hal serupa terjadi lagi–mengingat kejadian serupa sudah berulangkali–, katanya, tindakan tegas perlu dilakukan.

“Mulai bekukan izin, proses audit, pengawasan jalan, mana-mana saja yang belum dipenuhi si pelaku usaha itu diperintahkan memenuhi.”
 

Jakarta - KPK menelusuri soal hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018. Hal ini dilakukan dengan memeriksa para pejabat dari sejumlah daerah.

"Kalau saksi yang kami panggil tadi dengan dana perimbangan tentu saja lebih pada dua hal. Pertama, tentang pengetahuannya terhadap proses penganggaran di sana. Karena, kalau kita berbicara soal dana perimbangan berarti ada proses dan hubungan antara otoritas di pusat dan di daerah," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2018).

"Kedua, sejauh mana pengetahuan mereka apakah ada atau tidak aliran dana terkait proses penganggaran itu," sambungnya.

KPK sendiri hari ini memeriksa sejumlah pejabat daerah sebagai saksi dalam kasus ini, antara lain Wali Kota Dumai, Zulkifli dan Bupati Kampar, Azis Zaenal. Namun, Febri enggan menjawab saat ditanya apakah ada aliran dana yang diberikan terkait usulan dana perimbangan daerah di RAPBN-P 2018.

"Saya belum dapat informasi yang pasti. Apakah, misalnya dari Dumai atau dari Kampar, itu juga ada aliran dana terkait ini belum bisa kami konfirmasi saat ini," tuturnya.

Selain itu, Febri mengatakan KPK tidak menutup kemungkinan melakukan pengembangan dalam kasus ini. Hal itu diucapkan Febri saat menjawab pertanyaan terkait pengakuan tersangka Amin Santono soal penerimaan duit Rp 2,6 miliar dari sejumlah daerah untuk memuluskan anggaran di dalam sidang terdakwa Ahmad Ghiast.

"Tentu saja prinsip dasarnya begini. Kami terus menelusuri terkait dengan informasi lain tentang aliran dana. Tapi pada siapa aliran dana itu belum bisa disampaikan saat ini. Yang kedua proses penganggaran di daerahnya dan bagaimana hubungan kepentingan-kepentingan pihak instansi pusat atau di daerah juga penting bagi KPK," ujarnya.

"Dalam penanganan perkara untuk tahap awal kami fokus terhadap tersangka yang telah ditetapkan. Itu poin paling penting saya kira. Tapi tidak tertutup kemungkinan pengembangan akan dilakukan kalau memang ada bukti-bukti baru," sambungnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 4 tersangka, yaitu eks anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Eka Kamaluddin (perantara), dan Yaya Purnomo (eks pejabat Kemenkeu) dan seorang kontraktor Ahmad Ghiast. Sumber dana untuk suap itu disebut berasal dari para kontraktor di Sumedang.

Ahmad diduga sebagai koordinator sekaligus pengepul dana dari para kontraktor itu. Uang itu kemudian diduga diberikan sebagai suap kepada Amin. | Detik.com

Ilustrasi
Lhoksukon – Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) diduga di Pungli oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara.

Informasi yang diterima dari salah seorang kepala sekolah TK di Aceh Utara yang namanya tidak boleh ditulis media ini mengatakan, setiap tahun dana BOP yang masuk kerekening mereka sekitar Rp, 30 juta sekian, dan itu dihitung dari jumlah siswa TK, karena persiswa mendapatkan Rp, 600 ribu.


Menurutnya dana BOP itu digunakan untuk keperluan anak TK diantaranya untuk kebutuhan gizi anak-anak, belanja alat tulis dan lainnya.

“Dana itu dikhususkan untuk belanja kepeluan anak TK, tetapi kenapa pihak dinas memanggil kami dan meminta dana itu,” katanya.

Lanjutnya, dari anggaran yang disebutkan itu, pihanya diminta setoran sekitar  12 juta dan yang tersisa hanya Rp 18 juta. Dari pengakuan sumber tersebut, uang yang diminta itu untuk biaya tulis atau admistrasi pihak dinas.

“katanya untuk biaya administrasi (biaya tulis) perencanaan dan sebagainnya,” tuturnya.

Ketika ditanya apakah semua sekolah di pungli, sumber mengaku tidak tau, karena dia dipanggil sendiri oleh Kepala Dinas tersebut.

“Masalah ada sekolah TK lain yang diminta dana itu saya tidak tau, tapi saya di panggil sendiri ke ruangan kepala dinas dan meminta persen dari dana itu,” ungkapnya.


Sumber yang lain, yang juga kepala Sekolah TK saat ditemui wartawan juga membenarkan ada diminta setoran oleh kadis tersebut.

“Ada di minta, tapi katanya untuk biaya pengadaan buku TK, dan sekolah kami setiap tahun ada diminta setoran sekitar Rp 5 juta,” sebutnya.


Dari penelusuran di website Kemdikbud.go.id ada sekitar 311 Taman Sekolah Kanak-kanak (TK), diantaranya 45 TK yang berstatus Negeri dan 266 TK yang masih Status Swasta.


Menurut Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Tahun 2018, tidak disebutkan adanya dana yang diwajibkan untuk Kepala Dinas tertentu.

Satuan biaya BOP PAUD sebesar Rp.600.000,-  per peserta didik per tahun, jika memang itu terjadi maka sangat di sayangkan, jika dihitung dari jumlah TK di Kabupaten Aceh Utara, maka pihak Dinas tersebut mendpatkan dana BOP Milyaran rupiah.

Sementara itu kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Saifullah ketika di konfirmasi StatusAceh.Net, Selasa, 07 Agustus 2018, mengatakan tidak pernah meminta setoran dari dana BOP Paud/TK.

“Itu tidak benar, saya tidaak pernah meminta dana itu, yang ada pihak kami melakukan amprahan untuk BPKAD Aceh Utara,” tuturnya.

Saiful juga menambahkan, proses pencairan itu dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Aceh Utara yang langsung di stor ke rekening kepala TK masing-masing.

“Jika ada kepala TK yang melapor begitu, tunjuk siapa orangnya, dan saya tidak pernah memanggil kepala TK itu secara personal ke ruang saya,” tambahnya.(SA/TM)

Tersangka kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/7). (Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir)
StatusAceh.Net - Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Wahid Husen mengutarakan permintaan maaf atas tindakannya yang telah menyalahi kewenangannya sebagai aparat penegak hukum. Wahid Husen adalah tersangka karena diduga menerima suap dari narapidana terkait fasilitas sel dan jual beli izin keluar tahanan.

"Ya saya dalam pemeriksaan kali ini mohon maaf kepada pimpinan dan masyarakat atas segala kesalahan. Dan saya terima, saya mengaku bahwa saya salah dalam mengelola lapas ini," ujar Wahid Husen usai menjalani pemeriksaan penyidik di gedung KPK, Selasa (7/8).

Kendati demikian, ia enggan menjawab saat ditanya siapa saja narapidana yang memberikan suap kepadanya. Ia hanya terus menerus menyatakan bahwa kasus ini terjadi karena perbuatannya.

"Pokoknya saya salah dan saya mengikuti proses hukum," ucap Husen.

Dalam kasus ini, Wahid Husen ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan ajuadannya Hendry Saputra karena diduga bersama-sama menerima suap. Sebagai pihak yang diduga memberikan suap adalah dua narapidana yakni Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat. Fahmi dan Andri juga sudah dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini.

Wahid dan Hendry diduga menerima suap dari Fahmi dan Andri berupa dua mobil dan uang sebesar Rp 279 juta serta USD 1.410. Diduga, suap itu terkait pemberian fasilitas di dalam lapas serta izin keluar masuk tahanan.| Kumparan

Banda Aceh – Demi menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di wilayah, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 09/Ulee Kareng Kopda Juli Saputra dan Bhabinkamtibmas Polsek Ulee Kareng melakukan patroli bersama, Senin (06/08/18) malam.

Kopda Juli Saputra mengatakan bahwa pelaksanaan patroli ini bertujuan untuk melakukan pengawasan wilayah binaan bersama-sama dengan Bhabinkamtibmas, agar dapat mendeteksi dini dan cegah dini terhadap perkembangan situasi.

“Sebagai wujud sinergitas antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga, mengawasi dan memelihara Kamtibmas di wilayah binaan agar tetap aman serta terhindar dari aktifitas oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutur Kopda Juli.

Ia juga menambahkan, dalam menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan sebagai aparat desa tidaklah ringan. Akan tetapi dengan adanya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, maka setiap permasalahan di wilayah terasa ringan.

“Keamanan dan ketertiban tidak dapat terwujud, apabila masyarakat itu sendiri tidak peduli untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya,” imbuhnya.

Di setiap pelaksanaan patroli bersama tersebut, dua aparat ini selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk turut bersama-sama peduli terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan, guna mencegah terjadinya tindakan kriminal dan hal-hal buruk lainnya.(Rill)

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima kunjungan pimpinan dan direksi Badan Pengelola Migas Aceh, di Ruang Adat Meuligoe Wakil Gubernur Aceh, Selasa 7 Agustus 2018.

Dalam pertemuan tersebut, Plt Gubernur didampingi oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh. Sementara itu, Kepala BPMA Azhari turut didampingi oleh mantan Kepala BPMA Marzuki Daham, tim dari SKK Migas dan Zaratex.

Dalam pertemuan tersebut, BPMA menyampaikan sejumlah perkembangan terbaru terkait Migas Aceh kepada Plt Gubernur.

Usai mendapat pemaparan dari BPMA, SKK Migas dan Zaratex, Plt Gubernur mengimbau agar BPMA bekerja maksimal agar mampu berkontribusi positif bagi roda perekonomian Aceh. Nova juga mengimbau agar dalam hal perekrutan staf, BPMA memperhatikan tiga hal penting, yaitu profesionalisme, kapabilitas dan integritas.

“Dalam dunia kerja, profesionalisme dan kapabilitas adalah hal penting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Namun ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu integritas. Jadi, saya berpesan kepada pimpinan BPMA untuk memperhatikan ketiga hal ini dalam setiap perekrutan staf,” ujar Plt Gubernur.(*)

BANDA ACEH – Meriahnya Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) VII terus terasa, sejumlah titik lokasi agenda terus mempersiapkan diri untuk menyukseskan hajatan akbar kebudayaan Aceh ini yang digelar empat tahun sekali.

Tidak ketinggalan, Museum Tsunami juga akan ikut ambil bagian dalam salah satu agenda, yakni Eksibisi Temporer yang berlangsung mulai 8-15 Agustus di lantai 2 Ruang Pamer Temporer Museum Tsunami.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Amiruddin menyebutkan, adanya kegiatan eksibisi temporer dari Museum Tsunami tentu akan lebih mewarnai rangkaian dari PKA VII.


“Tema dalam eksibisi yang diangkat pun sangat menarik, yakni dengan mengangkat kearifan lokal masyarakat Aceh yang ada di daerah Simeulue yang bertajuk “Smong” Message from The Past,” pungkasnya, Selasa (7/8/2018).

Amiruddin juga menyebutkan, konsep pameran kali ini dikembangkan dengan teknik visual yang tidak biasa, tentunya dengan menggali informasi berdasarkan koleksi naskah kuno tentang Ie Beuna, Nandong Smong (Yopie dan Iga Mawarni), dan peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. 

“Nilai-nilai edukasi kebencanaan diperjelas dalam gambar berwarna, diorama bergerak, dan layer-layer yang bercerita. Karena Museum Tsunami adalah museum dari memori kolektif masyarakat terhadap bencana, maka pameran ini lebih menguatkan kontennya kepada oral history bukan object history,” tuturnya.


Kebijakan mengangkat kearifan lokal, diakui oleh Koordinator Museum Tsunami, Hafnidar disebabkan belum adanya media display untuk Smong, Ie Beuna dan kisah bencana Aceh di museum.

“Aceh memiliki kearifan lokal yang layak untuk mengedukasi dunia terhadap bencana, belajar dari masyarakat Simeulu yang turun temurun melestarikan budaya bertutur dalam syair tanpa henti,” akuinya.

Kehadiran agenda eksibisi yang digelar Museum Tsunami juga menjadi bagian untuk mengembalikan kembali museum ke fungsi dasarnya yang sesuai dengan paradigma baru permuseuman dunia.

“Pameran ini adalah project pertama new management yang mengusung manajemen museum yang inklusif. Kedepannya pameran ini akan menjadi cikal bakal pengembangan media display di museum,” imbuh Hafni.(Rill)

Mayat bersabuk TNI yang ditemukan terpisah dari kepalanya, Minggu (5/8) . (Istimewa)
Medan - Penemuan mayat bersabuk pinggang TNI masih misterius. Petugas Polsek Kutalimbaru terus menyelidiki identitas mayat di kebun kelapa sawit Dusun III Namorube Jahe, Desa Namorube Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (5/8).

Kapolsek Kutalimbaru AKP Martualesi Sitepu mengatakan, hingga sekarang belum diketahui identitas mayat tersebut. Polisi terus mencari tahu dengan sejumlah teuan yang ada di TKP.

"Belum ada yang mengenal siapa mayat itu. Terlebih wajahnya sudah hancur. Kepalanya juga terpisah dari badan," kata dia, Selasa (7/8)

Polsek jug sudah menyebarkan informasi terkait temuan mayat itu. Yang merasa kehilangan bisa langsung menghubungi Polsek Kutalimbaru.

Martualesi mengatakan, pihaknya mendapat kabar ada keluarga yang merasa kehilangan mertuanya yang sudah tidak pulang ke rumah sekitar dua minggu.

"Kita bilang coba cocokkan celana mertuanya nomor berapa, karena celana korban nomor 34. Mereka bilang mau cari tahu dulu, tapi sampai sekarang belum ada menghubungi kembali," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, penemuan mayat itu membuat warga sekitar heboh. Jasad itu ditemukan di areal kebun sawit di Dusun III Namorube Jahe, pada Minggu (5/8) petang. Kepalanya terpisah sejauh 15 meter. Yang pertama kali menemukan adalah petani.

Warga kemudian melaporkan temuan jasad tak berkepala itu ke kepala desa. Laporan diteruskan ke polisi. Selang beberapa saat polisi tiba. Mayat langsung dievakuasi ke RS Bhayangkara Kota Medan. | Jawapos

BANDA ACEH -- Sebanyak 300  porsi kuliner gratis akan dibagikan saat pergelaran Festival Kuliner sepanjan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh ({PKA) ke-7. Kuliner gratis ini akan disediakan oleh setiap kabupaten/kota secara bergantian setiap harinya.

Ketua Panitia Pelaksana Festival Kuliner Aceh PKA-7, Ilyas MP, mengatakan sejak dimulainya festival kuliner, pihak penyelangara sudah menyediakan kuliner gratis.

“Di hari pembukaan festival kuliner ini, dibareni pula denan khanduri boh kayee, dimana semua buah-buahan yang disediakan hari ini dibagikan secara gratis kepada pengunjung,” ujar Ilyas, Selasa (7/8/2018).


Selain buah-buahan, ada juga 1000 lebih prosi olahan buah yang dibagikan kepada pengunjung, seperti rujak manis, manisan kecapi, manisan kedondong, dan manisan buah ceremai.

Selain itu, sebut Ilyas, disetiap stand kuliner kabupaten/kota pengunjung juga bisa menikmati berbagai makanan dan minuman khas daerah masin-masing, bahkan yang sudah jarang disajikan sekalipun dengan cara membeli dengan harga murah, yakni hanya Rp 5000 per porsinya.

Dengan mengangkat tema “Encyclofoodia of Aceh”, pameran ini juga diisi dengan sejumlah kegiatan seperti pameran bahan pangan, pameran buah-buahan, dan khanduri boh kayee, dimana inia dalah satu adat masyarakat Aceh untuk mengekspresikan rasa syukur atas buah-buahan yang sudah berhasil dipanen.

Senada dengan itu, Istri Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Dyah Erti Idawati, mengatakan kuliner menjadi salah satu pilar penting untuk peningkatan ekonomi rakyat.


“Oleh karena itu pembinaan terhadap usaha kuliner di Aceh menjadi sanat penting karena ini menjadi baian pentin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Coba saja lihat para ibu yang memiliki usaha jualan makanan, bisa dipastika, sang ibu bisa membantu menghidupi keluarganya,” ujar Dyah Erti Idawati, saat membuka lansung gelaran Festival Kuliner Aceh di arena PKA-7, Selasa (7/8/2018).

Dengan adanya festival kuliner seperti ini, sebut Dyah Erti Idawati, kuliner Aceh bisa terus dikenal oleh masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tapi juga ke manca Negara.

“Sudah saatnya kini kuliner Aceh menapaki jalur internasional, sehingga masakan aceh ini bisa dikenal oleh masyarakat internasional, sebagaimana mereka mengenal pizza atau bahkan kebab,” ungkap Dyah Erti Idawati.

Bagi anda yang ingin mencicipi bahkan ingin mengenal langsung seperti apa kuliner Aceh yang beragam, datang langsun ke arena Kuliner Aceh, di areal PKA-7, Taman Ratu Safiatuddin.

Ketua Panitia Festival Kuliner PKA-&, Ilyas MP berharap, pasca PKA-7 pemerintah berencana terus menjadikan Taman Ratu Safiatuddin sebagai lokasi penjualan kuliner dari seluruh kabupaten/kota, sehingga setiap saat warga bisa menikmati aneka makaman dan minuman dari pelosok Aceh.(*)

Evakuasi orangutan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Senin, (6/8). Foto: Erwin Jalaludin.
ABDIYA - Seekor orang utan ditemukan kritis di kawasan perkebuan sawit Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya. Orang utan betina tersebut mengalami kelaparan atau malnutrisi setelah terisolir di kebun sawit tersebut.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Sapto Aji Prabowo mengatakan, binatang dilindungi tersebut kesulitan mencari makan lantaran habitatnya telah beralihfungsi menjadi perkebunan sawit.

"Tim kita dengan Yayasan Lestari Sumatera Orangutan Consevation Program menerima laporan adanya orang utan yang terisolasi di daerah Kuala Batee. Nah, kemudian tim meluncur ke TKP, orang utan tersebut ada di atas pohon sawit setinggi sekitar 15 Meter," kata Sapto kepada KBR,  Senin (06/08)

Sapto menambahkan, BKSDA bersama Yayasan Lestari Sumatera Orang utan Conservation Program (YEL-SOCP) langsung melakukan evakuasi terhadap orang utan tersebut ke Pusat Cagar Alam Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya, dokter dan ahli hewan menangani orang utan tersebut.

Lebih lanjut, Sapto mengatakan, orang utan yang diperkirakan berusian 15 tahun tersebut akan kembali dilepas di Cagar Alam Jantho setelah kondisinya pulih.

"Orang utan ini tidak perlu direhab ke Pusat Rehabilitasi orang utan di Batu Mbelin, Sumatera Utara. Artinya, Kita hanya berupaya mengembalikan kondisi kebugarannya kembali, kemudian langsung dilepasliarkan di Cagar Alan Jantho," tutur Sapto. | kbr.id

Banda Aceh - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah menginstruksikan pelaksanaan imunisasi Measles Rubella atau pemberian vaksin MR ditunda karena menunggu vaksinnya dinyatakan kehalalannya.

"Kami sudah menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan untuk teruskan kepada kabupaten/kota agar menunda pelaksanaan imunisasi rubela," kata Nova Iriansyah di Banda Aceh, Selasa.

Nova Iriansyah menyebutkan, penundaan pemberian vaksin MR dilakukan karena vaksinnya belum memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sebelum ada sertifikasi halal tersebut, lanjut dia, pelaksanaan imunisasi rubela di Aceh harus ditunda. Penundaan dilakukan hingga vaksin MR memiliki sertifikasi halal.

"Karena itu, kami minta jangan ada dulu imunisasi rubela hingga ada pernyataan halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasinya," ujar Plt Gubernur Aceh.

Menyangkut dengan vaksin MR yang sudah dikirim ke daerah, tetapi belum ada sertifikasi halal, Nova Iriansyah mengatakan, nantinya vaksin tersebut diminta ditarik kembali dan dikirim ulang dengan vaksin yang sudah dinyatakan halal.

"Bagi yang terlanjur diimunisasi, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah masuk ke dalam tubuh. Tapi bagi yang belum, semua ditunda tanpa kecuali," pungkas Nova Iriansyah.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengirimkan surat edaran pada bupati dan gubernur tentang pelaksanaan imunisasi campak-rubella (MR) yang boleh ditunda untuk sementara bagi masyarakat yang mempertimbangkan aspek kehalalan atau kebolehan vaksin MR.

"Pelaksanaan Imunisasi MR bagi masyarakat yang tidak memiliki keterikatan aspek syar'i dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan teknis. Sedangkan pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat yang mempertimbangkan aspek kehalalan dan atau kebolehan vaksin secara syar'i dapat menunggu sampai MUI mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan Imunisasi MR," kata Menteri Nila dalam surat edaran yang dikutip di Jakarta, Senin 6 Agustus 2018.|Tempo

,
Aceh Besar – Anjangsana ke desa binaan merupakan kegiatan rutin dan wajib dilaksanakan oleh seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa) demi menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan desa binaannya masing-masing.

Seperti dilakukan oleh Babinsa Desa Kleng Cot Aron Koramil 07/Baitussalam Serka Mesliadi melaksanakan kegiatan rutinitasnya memonitor wilayah dengan cara anjangsana ke desa binaan, Selasa (07/08/18).

Dalam kegiatan anjangsana tersebut, Serka Mesliadi kerap menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat binaannya untuk terus meningkatkan kepeduliannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah.

Serka Mesliadi saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa tujuan dilakukan anjangsana ini selain untuk memelihara keamanan dan ketertiban wilayah, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menjaga hubungan silaturahmi antara aparat desa yakni Babinsa dengan masyarakat binaannya.


“Kami terus berupaya mengajak masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan di lingkungan desa,” tuturnya.

Sementara itu, Komandan Koramil 07/Baitussalam Kapten Inf Juari, S.Sos mengatakan kegiatan anjangsana yang rutin dilakukan oleh Babinsa ini secara tidak langsung akan memupuk hubungan silaturahmi yang baik, sehingga masyarakat merasa nyaman dan tentram, karena angka kejahatan dan kegiatan-kegiatan negatif lainnya menjadi berkurang.

“Dengan rutin Babinsa anjangsana ke desa, berbagai perkembangan situasi di wilayah dapat terdeteksi, sehingga kita bisa cepat mengambil langkah untuk mengatasi masalah yang terjadi di wilayah,” ucapnya.(*)

Jubir FPI Slamet Maarif (Foto: Samsudhuha Wildansyah/detikcom)
Jakarta - Koalisi Jokowi yang sedang menyusun visi-misi berencana meminta masukan kepada ormas-ormas keagamaan. FPI, salah satu ormas yang akan dimintai masukan menyatakan kesediaan.

"Kita sudah terbiasa berdialog dengan siapapun untuk kepentingan bangsa Indonesia, tapi sampai saat ini belum ada tuh mereka menghubungi kita. He-he," kata juru bicara FPI Slamet Maarif lewat pesan singkat, Selasa (7/8/2018).

Slamet mengatakan belum ada komunikasi dari pihak koalisi Jokowi yang diterima FPI. Baginya memberi masukan soal visi-misi bukan berarti secara langsung mendukung.

Slamet menyatakan FPI bersedia jika menerima undangan dari pihak koalisi Jokowi. Hanya saja, menurutnya, yang terpenting pada Pilpres 2019 nanti ada pemimpin baru pengganti Jokowi.

"Berdialog untuk kepentingan bangsa kenapa tidak? Yang penting 2019 ganti presiden he-he-he," ujar Slamet.

Sebelumnya diberitakan, koalisi Jokowi berencana meminta masukan dari ormas-ormas keagamaan di Indonesia. Hal ini dilakukan setelah PP Muhammadiyah memberi masukan 6 poin untuk Nawacita Jokowi yang akan dipakai sebagai pegangan jika kembali terpilih di 2019.

"Itulah makanya tadi kan kesepakatannya visi dan misi ini kami akan datang ke semua ormas keagamaan. Ormas keagamaan itu misalnya di Islam MUI, selain NU dan Muhammadiyah. Kita juga akan bicara. Tadi sepakat juga misalnya kita juga mendengar dari teman-teman misalnya FPI dan sebagainya. Tadi ada usul seperti itu," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2018).

"Terus juga dari KWI, dari Walubi, dari PGI, dan Matakin, itu kita akan minta semua. Dan kita pun membuka diri untuk menerima masukan untuk penyempurnaan," imbuhnya. | Detik.com

Jakarta - Direktur Utama PT Tuah Sejati, Muhammad Taufik Reza dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK. Taufik akan diperiksa dalam kasus korupsi pembangunan dermaga di Sabang.

Kasus ini menjerat dua korporasi sebagai tersangka, yakni PT Tuah Sejati dan PT Nindya Karya. "(Muhammad Taufik Reza) Kami periksa sebagai saksi untuk tersangka PT NK (Nindya Karya)," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (7/8).

Selain Muhammad Taufik Reza, ada dua saksi lainnya yang juga akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara PT Nindya Karya. Kedua saksi itu yaitu Sabir Said selaku staf PT Nindya Karya dan Bayu Ardhianto selaku karyawan PT Nindya Karya.

Penyidik KPK sebelumnya telah menetapkan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korporasi proyek pembangunan Dermaga Sabang tahun anggaran 2006-2010.

Penetapan PT Nindya Karya sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono. Ia sudah dihukum pada tahun 2014 silam.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono diduga telah melakukan korupsi dalam proyek pembangunan dermaga pada kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011. Total nilai proyeknya adalah sebesar Rp 793 miliar.

KPK menduga kedua perusahaan tersebut diduga mendapat keuntungan dari perbuatannya. PT Nindya Karya diduga mendapat Rp 44,68 miliar, sementara PT Tuah Sejati diduga menerima Rp 49,9 miliar. PT Nindya Karya bersama PT Tuah Sejati dianggap telah merugikan negara hingga Rp 313 miliar dalam proyek tersebut. | Kumparan
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.