2019-10-13

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10). - Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Jakarta - Cara Presiden Jokowi menyusun kabinet dinilai lebih banyak masuk kepentingan elite politik dibandingkan periode sebelumnya. Bahkan, peneliti organisasi antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menilai Jokowi telah tersandera elite politik dalam menentukan kabinet 2019 - 2024.

"Hitung-hitungan politiknya jadi lebih rumit bagi presiden. Termasuk juga dengan koalisi yang lebih besar, dari periode yang sebelumnya," kata Donal kepada wartawan Muhammad Irham yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Dibandingkan periode 2014 lalu, kata Donal, Presiden Jokowi bersama wakilnya, Jusuf Kala, melibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menganggap, lima tahun silam saran dan masukan dari kedua lembaga ini diperhatikan untuk mendapatkan calon menteri yang memiliki rekam jejak yang baik serta berintegritas. Keterlibatan KPK dan PPATK juga sebagai langkah mencegah masalah korupsi di kemudian hari, ujar Donal Fariz.

"Tapi tidak untuk periode ini," katanya.

Menurutnya, kepentingan-kepentingan politik makin beragam setelah Jokowi bertemu sejumlah tokoh di luar pemerintahan, seperti Prabowo Subianto (Gerindra), Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat), dan Zulkifli Hasan (PAN).

Selain itu, politik transaksional juga sangat rentan dengan banyaknya kepentingan elit politik yang masuk dalam penyusunan kabinet ini, tambahnya.

"Ini menjadi kondisi yang menyulitkan bagi presiden untuk menyusun kabinet, karena berada dalam persimpangan di antara kepentingan publik dan kepentingan partai," kata Donal.

Penyusunan kabinet `lebih tertutup`

Sementara itu, Direktur Eksekutif Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, menilai penyusunan kabinet Kabinet Kerja jilid II lebih tertutup. Padahal, sebelumnya, Jokowi-Jusuf Kalla membentuk tim yang bisa dipantau masyarakat.

"Presiden terlihat sangat tertutup untuk kemudian memunculkan nama-nama yang akan dimunculkan. Beda dengan 2014, yang memang lebih terbuka terhadap proses ini," katanya.

Begitu pun prinsip kehati-hatian lebih tampak saat penyusunan kabinet di 2014, terbukti dari kebijakan Jokowi melibatkan PPATK dan KPK, kata Veri.

Di sisi lain, Veri mengakui Presiden Jokowi justru lebih kuat posisinya saat ini. Buktinya, kata dia, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sampai terang-terangan meminta jatah menteri paling banyak saat Kongres di Bali, Agustus lalu.

Lobi-lobi "berbagi kue di dalam kabinet" juga lebih kentara dari penyusunan Kabinet Kerja jilid I. Hal ini terlihat dari sinyalemen pertemuan tokoh partai di luar pemerintah: Prabowo Subianto, SBY dan Zulkifli Hasan dengan Jokowi.

"Secara politik juga terlihat berbeda dengan sebelumnya. Hari ini presiden terlihat sangat powerful, sangat kuat," jelas Veri.

Jokowi `lebih otonom dan berpengalaman`

Politikus senior PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan Jokowi bekerja secara diam-diam dalam menyusun kabinet kali ini demi menghindari kegaduhan. Kata dia, banyak tim di lingkungan Istana yang memberikan kajian dan rekomendasi terkait dengan kabinet.

"Ada banyak tim. Tapi tidak boleh ada di koran (media massa) untuk bikin opini publik. Karena dia mau menguji (hak) prerogratif itu. Jadi biarkan Jokowi menjalankan kerjaannya dengan caranya sendiri," katanya kepada BBC News Indonesia, Kamis (17/10).

Lebih lanjut, Eva mengatakan tak ada pendiktean dari elite politik saat Jokowi menyusun kabinetnya.

"Jangan ada kekhawatiran didikte ketum (ketua umum parpol), enggak ada itu. Karena ketum sendiri, seperti Bu Mega mengimbau enggak bisa dikte. Karena (Megawati) menghormati hak prerogratif itu," katanya.

Eva juga meminta masyarakat bersabar dengan komposisi kabinet kerja Jokowi jilid II. Pengumumannya akan dilakukan saat pelantikan 20 Oktober atau sehari setelahnya.

"Kita tunggu saja, hasil keputusan yang dilakukan dengan metode Pak Jokowi itu di pengumuman kabinet," katanya.

Hal senada dikatakan Tenaga Ahli Utama bidang Komunikasi Politik, Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. Ia menolak Jokowi dikatakan tersandera elite politik dalam menyusun kabinet.

Ia juga mengatakan, Presiden Jokowi tidak lagi melibatkan PPATK dan KPK karena sudah berpengalaman di periode sebelumnya.

"Daripada menyerahkan kepada orang lain, kenapa tidak beliau sendiri," kata Ali Ngabalin kepada BBC News Indonesia.

Lebih lanjut, Ngabalin mengatakan komunikasi antara Jokowi dengan elite partai penyeimbang, Prabowo Subianto, SBY dan Zulkifli Hasan tak akan merugikan semua pihak, termasuk partai koalisi pendukung pemerintah.

"Supaya maksudnya mengkomunikasikan lebih indah, lebih enak didengar. Lebih asik membicarakannya, jangan juga mereka tersinggung, atau (merasa) tidak dilibatkan," katanya.

Pada akhirnya, kata Ngabalin, pilihan Gerindra, Demokrat atau pun PAN untuk berada di luar pemerintahan atau berkoalisi tetap penting untuk menjaga keseimbangan dalam kenegaraan.

"Dan untuk kepentingan bangsa dan negara mereka juga siap ada di luar kabinet, karena melakukan kontrol kepada pemerintah, itu adalah sesuatu yang mulia," katanya.

Lobi-lobi politik susun kabinet

Pertemuan Prabowo, SBY dan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan menjadi "kode keras" lobi-lobi politik berlangsung jelang pelantikan presiden, Minggu, 20 Oktober 2019. Pertemuan yang digelar dalam waktu terpisah itu diakui Jokowi dalam rangka "peluang masuk kabinet".

"Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk koalisi), tapi belum sampai sebuah keputusan," kata Jokowi usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat, SBY di Istana, Kamis, (10/10).

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga mengatakan peluang susunan kabinet yang sudah selesai masih bisa berubah.

"Ya mungkin ada pertimbangan masih bisa berubah," kata Jokowi.

Berselang satu hari, Jumat (11/10), Jokowi bertemu Prabowo Subianto --rival dua kali berturut-turut dalam Pilpres, di Istana Negara.

"Tapi urusan satu ini (koalisi) belum final. Kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi kita," kata Jokowi, Jumat (11/10).

Prabowo pun menyatakan siap bergabung, jika partainya dibutuhkan dalam pemerintahan.

"Kami siap membantu kalau diperlukan. Kalau umpama kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal di luar sebagai check and balances. Sebagai penyeimbang," katanya.

Keinginan Gerindra merapat dalam koalisi juga ditunjukkan dari safari Prabowo Subianto dengan elite politik parpol koalisi.

Mulai makan bareng hidangan khusus nasi goreng buatan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sampai santap malam bersama Ketum NasDem, Surya Paloh. Prabowo juga melakukan safari politk dengan elite dari parpol pemerintah lainnya, yaitu PKB, PPP, dan Golkar.

Beberapa hari usai pertemuan dengan Presiden RI ke-6 itu, giliran Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan datang ke Istana Negara, Senin (14/10). Dalam pertemuan itu, Jokowi mengakui telah membahas peluang koalisi.

"Ya ada (peluang koalisi), tapi belum final. Belum rampung," kata Jokowi.

Sebelumnya PAN keluar dari pemerintahan, dan memberi dukungan ke Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Beberapa politikus PAN sempat menyatakan partainya tetap beroposisi hingga 2024 mendatang.

Nasib elektabilitas Gerindra jika berkoalisi

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kuskridho Ambardi, menilai elektabilitas Gerindra sedikit banyak berpengaruh jika mengambil posisi bergabung dengan koalisi. Ini sangat bergantung dari kinerja menterinya, kalau memang dapat jatah.

"Performance menteri itu akan mempunyai dampak elektoral, satu. Kedua, apakah panggung menteri itu akan dilaksanakan maksimal," kata Dodi, sapaan Kuskridho Ambardi kepada BBC Indonesia.

Hal lain yang ikut mempengaruhi adalah konsistensi Prabowo Subianto terhadap janjinya.

"Kepemimpinan itu sangat mempengaruhi. Nah, citra seperti apa yang muncul setelah bergabung, itu yang nanti akan jadi pertimbangan pemilih," lanjut Dodi.

Hal ini juga akan berlaku terhadap partai-partai yang selama ini berada di luar pemerintahan dan hendak bergabung dengan koalisi Jokowi.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, mengaku partainya minta jatah lima menteri kepada Jokowi. Permintaan ini sebagai syarat partai berlambang Garuda ini menjadi bagian dari pemerintah.

"Kita mintanya lima. Mungkin dikasih tiga," katanya melalui sambungan telepon.

Arief mengakui pilihan bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi akan berpengaruh terhadap suara partainya kelak. Tapi, menurut dia, elektabilitas akan bergantung dari regenerasi kader sebagai mesin partai.

Dampak positifnya Gerindra bergabung dengan kolisi pro-Jokowi, kata Arief, masyarakat bisa mengukur menteri-menteri dari partainya itu.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat menteri dari Gerindra menjadi ukuran kemanfaatan kepada masyarakat.

"Tapi kalau kerjanya juga tidak benar. Cuma kerjanya maling, nyolong uang negara, siap-siap Gerindra akan hancur elektabilitasnya," katanya.

Koalisi dan penyeimbang harus sama kuat

Upaya para elite parpol penyeimbang untuk merapat ke koalisi, kata Direktur Eksekutif KoDe Inisiatif, Veri Junaedi, bakal menyulitkan jalannya pemerintahan yang lebih baik.

"Kalau semua partai itu menjadi partai pendukung pemerintah, tidak ada oposisi, siapa yang kemudian akan mengontrol kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Semestinya, tambah Veri, untuk menjalankan pemerintahan presidensial, kekuatan antara koalisi dan partai penyeimbang sama-sama kuat.

"Ketika parlemen membuat kebijakan semena-mena, ada presiden yang akan mengontrol. Begitu juga ketika presiden akan mengeluarkan kebijakan, maka ada DPR yang akan mengontrol," lanjutnya.

Namun, menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, tak ada persoalan parpol penyeimbang masuk ke koalisi pendukung Jokowi. Sebab, kata dia, kontrol terhadap kerja pemerintah tetap berada di DPR.

"Tidak ada legislatif pro pemerintah. Karena legislatif kan dipilih langsung oleh rakyat. Maka rakyatlah yang mengontrol pemerintahan itu melalui DPR," katanya.

Di Indonesia juga tak dikenal dengan istilah oposisi. Kata Arief, idealnya peran DPR dalam mengawasi pemerintah juga tak bisa diintervensi partai politik.

"Justru ketika DPR-nya tidak melakukan kontrol maka bisa terjadi kesepakatan-kesepakatan yang berarah negatif. Misalnya, untuk bersama korupsi besar-besaran," katanya.

Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Jakarta, Wijayanto, menilai tidak semuanya seideal itu.

Anggota DPR memiliki peran sebagai pengawas, tapi juga mereka tunduk terhadap kebijakan partai. Kata Wijayanto banyak parpol penyeimbang yang bergabung dengan koalisi, dikhawatirkan membuat pemerintahan berjalan absolut, tak bisa dikendalikan.

Ini kemunduran demokrasi, kata Wijayanto. Gejalanya sudah tampak saat pengesahan Undang Undang KPK yang secara bulat ditentukan DPR dan pemerintah, tanpa mempertimbangkan masukan publik.

Produk kebijakan ini sebelumnya diprotes melalui gelombang aksi demonstrasi dan pernyataan sikap mahasiswa, civitas akademika, tokoh masyarakat hingga masyarakat sipil. UU KPK diyakini bisa melemahkan lembaga antirasuah.

Namun, aksi unjuk rasa tetap membuat DPR dan pemerintah bergeming. Satu-satunya harapan publik, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) sebagai langkah membatalkan UU KPK. Tapi sampai aturan ini berlaku Kamis (17/10), tak ada tanda-tanda Jokowi akan mengeluarkan Perpu.

"Konsolidasi di antara elit ini, sudah terjadi jauh-jauh hari, sejak revisi UU KPK. Dan kemudian berlanjut, waktu itu paripurna mengesahkan juga UU MD3, di mana pimpinan MPR itu ada 10 ketua dan wakil ketua, sehingga semua mendapatkan kursi," katanya.

Rawan putar balik ke Orde Baru

Di dalam revisi Undang Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) jumlah pimpinan MPR ditambah semula lima menjadi perwakilan dari fraksi. Artinya jatah kursi pimpinan MPR tidak lagi diperebutkan melalui mekanisme pemilihan tapi sudah otomatis mewakili fraksi.

Hal ini apa yang disebut Wijayanto sebagai oligarki kekuasaan, "Yang terdiri dari orang yang berkuasa dan bersama-sama berusaha untuk mempertahankan kekuasaanya. Mereka mensabotase prosedur demorasi yang ada, supaya tetap bisa survive sebagai segelintir penguasa."

"Jadi sepertinya kita melihat gejala adanya kemunduran demokrasi di Indonesia. Tapi bisa saja terjadi putar balik. Ibarat mobil putar balik kemudian ngebut menuju ke masa lalu. Orde Baru jilid II," lanjut Wijayanto.

Saat ini, kata Wijayanto, saluran aspirasi publik perlahan tersumbat. Parpol penyeimbang sudah tidak bisa optimal mengkritisi pemerintahan. Media massa kebanyakan sudah dikuasai pemilik modal yang berafiliasi dengan pemerintah.

Kritik melalui media sosial berpotensi diserang balik dengan pasukan buzzer. Aksi unjuk rasa akan menghadapi tekanan dari aparat keamanan, kata Wijayanto.

Berdasarkan catatan Freedom House, Indeks Kebebasan di Indonesia terus menurun periode 2016 - 2019. Indeks ini menggunakan skala 0 - 100, di mana semakin mendekati angka 100 Indeks Kebebasan suatu negara semakin baik.

Pada 2016 skor Indeks Kebebasan di Indonesia sebesar 65, dan bertahan sampai 2017. Pada 2018 turun menjadi 64 dan kembali melorot pada 2019 menjadi 62.

Hak politik dan kebebasan sipil di Indonesia disebut makin turun lantaran sejumlah persoalan yaitu korupsi, kriminalisasi aktivis, diskriminasi terhadap kelompok minoritas hingga persoalan di Papua.

"Situasi kebatinan demokrasi kita, apa pun yang dimaui elite, publik tidak punya pilihan, selain harus menerima. Nah ketika mau protes, retriksi begitu banyak terjadi," kata Wijayanto.

*Artikel ini merupakan bagian keempat dari serial tulisan menjelang pelantikan Joko Widodo-Ma`ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. | BBC


Banda Aceh- Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Banda Aceh berhasil mengamankan dua warga binaan yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu, Jum'at (18/10/2019).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Aceh Drs H. Meurah Budiman kepada media ini.

Kedua warga binaan tersebut berinitial IR terpidana 8 tahun 2 bulan dan KAM hukauman 8,keduanya merupakan terpidana dalam kasus narkoba.

Kronologis kejadiannya,berawal dari patroli rutin yang sedang dilaksanakan oleh kepala pengamanan lapas (KPLP)didalam lapas,KPLP melihat warga binaan KAM melemparkan sesuatu kepada R diblok A yang kemudian lansung diamankan oleh KPLP ke ruang kerjanya.

" Setelah dilakukan penggeledahan terhadapa warga binaan IR,petugas kita menemukan satu paket kecil sabu dikantongnya ",ujar meurah budiman sesuai laporan kalapas banda aceh padanya.

Atas perbuatannya kedua warga binaan tersebut lansung diserahkan kepada pihak kepolisian setempat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya,tidak sampai disitu saja meurah juga mengatakan kedua mendapatkan sanksi yakni dicatat dalam buku register F dimana haknya sebagai WBP tidak lagi diberikan.

" Sudah kita serahkan pada pihak kepolisian keduanya beserta barang bukti,keduanya juga kita suruh catat dalam register F,ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam memberantas narkoba di lapas jadi bukan hanya omong kosong, kita buktikan ",tegas meurah yang akrab dikalangan media.(Red)

Aceh Tengah - Masyarakat Kemukimen Nosar bertekad menegaskan kedaulatan atas wilayah adatnya dengan melakukan rangkaian pemetaan wilayah secara partisipatif, rangkaian kegiatan tersebut dimulai dengan musyawarah awal di tingkat kemukimen yang dihadiri mukim (kepala kemukimen), para reje (kepala desa), tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh perempuan sejak 4 Oktober 2019 yang lalu.

Keinginan untuk penetapan wilayah adat Kemukimen Nosar terbangun atas dasar keinginan masyarakat di kemukiman tersebut yang ingin menjaga adat, budaya, dan sejarah yang banyak dimiliki oleh Kemukimen Nosar.

“Kami tidak ingin kearifan lokal yang kami miliki hilang” ujar Kasihandi, Mukim Nosar. “Selain itu kami ingin adanya kejelasan hukum atas wilayah dan hutan adat kami agar kami dapat mengelolanya” jelas Kasihandi.

Khairul Adian, anggota DPRK Aceh Tengah yang turut hadir dalam musyawarah tersebut sangat mendukung kegiatan tersebut, “harapan saya kegiatan ini bisa sukses hingga adanya penetapan hutan adat di Kemukimen Nosar, sehingga bisa dijadikan contoh bagi kemukimen lain di Aceh Tengah”.

“Pemetaan wilayah adat ini merupakan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat adat terhadap wilayah adatnya, selain itu nantinya juga akan dilakukan kegiatan pendokumentasian aturan adat mukim tentang Penguasaan dan Pengelolan Hutan Adat dan pembuatan profil kemukimen. Di mana dokumen tersebut nantinya sebagai bahan lampiran kepada pemerintah daerah untuk menetapkan wilayah adatnya dan sebagai bahan kelengkapan administrasi untuk pengusulan hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.” Jelas Zulfikar Arma, Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh.

“Saat ini kegiatan ini sudah pada tahapan pengambilan titik koordinat batas di lapangan.” Tambah Zulfikar.

Zulfikar juga berharap adanya dukungan percepatan penetapan wilayah dan hutan adat tersebut dari para pihak terkait sangat kita harapkan khususnya dari Pemkab Aceh Tengah, Pemerintah Aceh, dan Kementerian LHK.

Kemukimen Nosar merupakan gabungan lima kampung (desa) di sekitar Danau Lut Tawar yang berada di wilayah Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Hubungan kehidupan masyarakat dengan hutan adatnya banyak mendapat benturan akibat regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat adat, karena itu timbul tekad untuk mengusulkan penetapan hutan adat agar mereka dapat kembali menguasai dan mengelola hutan adat mereka secara arif dan lestari.

Kehidupan masyarakat di Kemukimen Nosar masih sangat kental dengan adat dan budaya yang terus mereka jaga turun-temurun seperti legenda putri pukes dan loyang koro yang senantiasa mereka ceritakan kepada anak cucu sebagai bentuk budaya tutur.

Jakarta - Dunia Pers di Tanah Air kembali dikeruhkan oleh pernyataan-pernyataan tidak simpatik yang dilontarkan Dewan Pers beberapa waktu terakhir ini. Setelah keputusan PN Jakarta Pusat yang memenangkan Dewan Pers dalam perkara gugatan PMH terhadap Dewan Pers dibatalkan PT DKI Jakarta, serta penolakan majelis hakim banding terhadap eksepsi Dewan Pers, lembaga bentukan puluhan organisasi pers Indonesia itu justru melancarkan berbagai manuver bernuansa premanisme dengan mengintervensi kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sangat disayangkan oleh sejumlah pihak, dan mengharapkan agar Dewan Pers kembali ke khitahnya menjalankan fungsinya sebagai penjaga kebebasan dan kemerdekaan pers.

Menurut Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, ia mengungkapkan keprihatinannya atas ulah Dewan Pers yang menurutnya telah bermutasi menjadi lembaga  regulator, layaknya 'dewan perwakilan rakyat'. Bahkan menurut Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu, Dewan Pers hari-hari ini telah menjelma menjadi polisi atau jaksa pers yang dengan tanpa malu-malu melemparkan 'ancaman' ke dunia pers melalui tangan Pemerintah Daerah.

"Saya sangat prihatin melihat gelagat tidak bersahabat Dewan Pers selama ini. Lembaga itu telah menjelma menjadi monster yang menebarkan ancaman ke kalangan pers di daerah-daerah. Mungkin karena takut berhadapan langsung dengan kawan-kawan media, dia mengancam lewat himbauan bernada premanisme ke pemda-pemda, melarang melakukan kerjasama dengan berbagai media, terutama yang belum daftar ke lembaga Dewan Pers. Pasal berapa di UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang mewajibkan media harus daftar ke lembaga itu?" ulas Wilson dalam releasenya, Kamis 17 Oktober 2019.

Untuk itu, lanjut lulusan pascasarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University Inggris ini, dirinya menghimbau agar Pers Indonesia tetap tenang, bekerja dan berkarya seperti biasa, lakukan tugas pokok menyampaikan informasi yang diperlukan rakyat. "Kawan-kawan Pers tidak perlu terpengaruh dengan intimidasi Dewan Pers yang dilancarkan selama ini. Awalnya, puluhan organisasi pers yang membentuk lembaga Dewan Pers itu, tapi kini mereka sudah bermutasi menjadi pemangsa terhadap induknya sendiri. Itu lembaga kehilangan jati diri, tidak paham tugasnya yang digariskan dalam pasal 15 UU No 40 tahun 1999," ungkap Wilson yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Jepang ini.

Senada dengan Wilson, Alumni Lemhannas lainnya, Fachrul Razi, MIP, menyampaikan bahwa Dewan Pers tidak diberi hak untuk mengatur-atur rumah tangga lembaga lain, seperti Pemerintah Daerah. Fachrul yang juga menjabat sebagai Senator DPD RI dari Aceh itu meyakinkan agar Pemerintah Daerah tidak perlu takut atau khawatir dengan "intimidasi" yang dilancarkan oleh 'lembaga preman pers Indonesia' (Dewan Pers - red) itu.

"Pemerintah Daerah harus mengabaikan apapun kebijakan yang bersifat mengintervensi kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk dalam hal penggunaan anggaran bagi kepentingan publikasi program pemerintah melalui media massa. Pemda yang punya kewenangan, mengapa Dewan Pers yang mengatur-atur? Pakai ancam-mengancam lagi. Dewan Pers jangan jadi lembaga premanisme pers Indonesia," tegas Pimpinan Komite I DPD RI ini.

Fachrul, yang saat ini sedang menyelesaikan program doktor bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia itu, menyarankan agar Dewan Pers kembali ke khitahnya, menjalankan fungsinya sebagai penjaga kebebasan dan kemerdekaan pers. "Dunia mengakui kemajuan demokrasi di Indonesia sejak reformasi digulirkan, yang salah satunya adalah reformasi di bidang Pers. Tanpa pers yang bebas dan merdeka, mustahil demokrasi kita bisa semaju sekarang ini," imbuh Senator DPD RI yang terkenal vokal itu.

Terkait komposisi Dewan Pers yang dikuasai segelintir pengurus organisasi pers, Wilson menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi preseden buruk dalam mewujudkan lembaga Dewan Pers yang independen sesuai harapan pasal 15 UU No 40 tentang Pers. "Sebenarnya, Keputusan Menpen No. 74 tahun 1975 tentang PWI (Persatuan Wartawan Indonesia - red) sebagai satu-satunya organisasi pers yang diakui Pemerintah sudah dicabut. Jadi, PWI tidak semestinya menjadi acuan tunggal bagi bangsa ini dalam dunia pers. Ada puluhan organisasi pers nasional yang bahkan memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kemampuan yang lebih baik dari organisasi peninggalan orde baru itu. Dewan Pers seharusnya diisi oleh para pakar dan praktisi pers dari puluhan organisasi pers ini yaa," ujar Wilson yang juga menyelesaikan studi pascasarjana bidang Applied Ethics di Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia, itu mengakhiri releasenya. (APL/Red)

Simulasi pelantikan Presden dan Wakil Presiden 2019-2024 di Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019). Foto/SINDOnews/Rico Afrido Simanjuntak
JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar simulasi pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di Ruang Rapat Paripurna I Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019) siang.

Sepuluh pimpinan MPR, presiden serta wakil presiden terpilih diperankan oleh peraga. Para tamu undangan juga diperankan oleh peraga.

Simulasi dilakukan sesuai rangkaian acara (rundown) pelantikan, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu mengheningkan cipta, pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden, serta penandatanganan berita acara pelantikan. (Baca juga: MPR Sebut Persiapan Pelantikan Presiden Sudah 95%)

Kemudian pimpinan MPR melanjutkan memimpin sidang paripurna MPR. Di samping itu, tampak sejumlah petugas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berjaga di berbagai sudut ruang rapat paripurna.

"Prinsip pelantikan presiden dan wakil presiden adalah menjalankan amanat konstitusi. Jadi, MPR berwenang melantik presiden dan Wapres," ujar Sekretaris Jenderal MPR, Ma'ruf Cahyono di lokasi. | Sindonews

Foto: Sabu 15 kg yang disembunyikan di kemasan (Dok ist)
Aceh Tamiang - Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) asal Aceh Tamiang, Aceh dibekuk polisi karena menyimpan 15 kilogram sabu di rumahnya. Barang bukti sabu tersebut milik suaminya yang kini buron.

"IRT berinisial SR (38) kita tangkap di rumahnya karena diduga melakukan tidak pidana penyalahagunaan narkoba jenis sabu. Sementara suaminya berhasil melarikan diri," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Ery Apriyono saat dimintai konfirmasi, Jumat (18/10/2019).

Penangkapan SR dilakukan tim Subdit I Direktorat Reserse Narkoba (Dit Resnarkoba) Polda Aceh, pada Sabtu (12/10) siang. Penangkapannya berawal dari informasi yang diperoleh polisi terkait adanya peredaran sabu di wilayah tersebut dalam jumlah besar.

Polisi bergerak ke lokasi dan melakukan penyelidikan. Saat hendak dilakukan penangkapan, suami SR melarikan diri. Polisi mendatangi rumahnya dan membekuk SR.

Ketika rumah digeledah, ditemukan barang bukti sabu sebanyak 15 bungkus atau sekitar 15 kilogram. Barang haram tersebut disimpan dalam sebuah tas jinjing berisi 5 bungkus sabu dan sebuah koper lainnya berisikan 10 bungkus.

"Barang bukti sabu tersebut adalah milik suami tersangka yang kini sudah masuk dalam daftar DPO Dit Resnarkoba Polda Aceh," jelas Ery.

Polisi masih memburu suami SR. Sementara tersangka SR beserta barang bukti kini diamankan di Mapolda Aceh untuk pengembangan lebih lanjut. | Detik.com

KOBANE - Dua jet tempur F-15 Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) membombardir pangkalan militernya sendiri di Suriah pada hari Rabu. Target yang dibom adalah bungker tempat penyimpanan amnusi di dekat Kobane.

Pengeboman dilakukan sesaat sebelum pasukan Amerika tergesa-gesa meninggalkan Kobane dan kawasan Manbij atas perintah Presiden Donald Trump. Dua pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CNN bahwa pengeboman sengaja dilakukan untuk mencegah amunisi dan peralatan lainnya jatuh ke tangan kelompok bersenjata.

"Pada 16 Oktober, setelah semua personel Koalisi (yang dipimpin AS) dan peralatan taktis penting bergegas, dua F-15Es berhasil melakukan serangan udara presisi yang telah direncanakan sebelumnya di Pabrik Semen Lafarge untuk menghancurkan amunisi, dan mengurangi kegunaan militer fasilitas itu," kata juru biacara Koalisi Internasional Anti-ISIS pimpinan AS, Kolonel Myles Caggins, kepada CNN yang dilansir Kamis (17/10/2019).

Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan bahwa tidak ada pasukan di dekatnya saat pengeboman berlangsung dan tak ada korban luka maupun korban jiwa. Ini adalah contoh pertama yang diketahui publik, di mana AS harus menghancurkan peralatan militernya sendiri karena harus menarik pasukannya secara cepat dari Suriah timur laut atas perintah Presiden Trump.

Perintah Trump diumumkan hari Minggu atau menjelang invasi militer Turki terhadap pasukan Kurdi Suriah. Pangkalan militer AS yang dibombardir itu merupakan wilayah yang dikuasai pasukan Kurdi sehingga rawan terhadap serangan Ankara dan milisinya.

Pangkalan militer AS di sekitar Pabrik Semen Lafarge berada di antara Kobane dan Ain Issa dan dekat dengan perbatasan Turki. Kompleks militer itu berfungsi sebagai markas koalisi anti-ISIS di Suriah sebelum dikosongkan.

Pada hari Selasa, Caggins mengatakan bahwa Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi membakar, kemudian mengosongkan, fasilitas dan peralatannya ketika milisi yang didukung Turki bergerak menuju Pabrik Semen Lafarge.

Sementara itu, media Rusia; Russia Today, dalam laporannya mengatakan bahwa aksi AS mengebom pangkalan militer sendiri itu diduga untuk mencegah pasukan Moskow mempermalukan militer Washington dengan merekam video tentang peralatan tempur yang ditinggalkan. Sesaat setelah pasukan AS hengkang dari wilayah itu, pasukan Rusia dan Suriah berdatangan.

Milisi Kurdi yang beraliansi dengan AS dalam memerangi ISIS sebelumnya menolak untuk bergabung kembali dengan pasukan rezim Suriah. Namun, invasi milisi yang didukung Turki dari arah utara membuat milisi Kurdi bersedia kesepakatan dengan pemerintah Suriah, di mana tentara Damaskus akan mencegah invasi Turki dan milisinya. Sebagai imbalannya, Kurdi bersedia menyerahkan wilayah yang dikuasainya kepada rezim Suriah. | Sindonews

Ilustrasi
Jakarta - Sebanyak 197.117 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dipastikan akan dibuka akhir bulan ini. Pemerintah pun telah menyerahkan jumlah formasi ke masing-masing instansi.

“Penyerahan formasi telah berlangsung pada Kamis, (hari ini) di Jakarta,” ujar Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan melalui siaran persnya, Kamis (17/10/2019).

Dia mengatakan formasi paling banyak memang ditujukan untuk instansi di daerah. Dimana dari 197.111 formasi, 80% di antaranya untuk daerah.

“197.117 dengan rincian, instansi pusat 37.854 formasi untuk 74 kementerian/lembaga. Dan instansi daerah 159.257 formasi untuk 467 pemda,” jelasnya.

Dia menyebut tidak ada perbedaan terkait jenis formasi. Pemerintah tetap membuka formasi umum dan khusus tahun ini. “Fomasi khusus di antaranya cumlaude, diaspora, disabilitas, putra-putri Papua, dan formasi lainnya yang bersifat strategis di pusat,” tuturnya.

Kata dia untuk pengumuman pendaftaran dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2019. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembukaan registrasi daring (online) pada November 2019.

“Pengumuman hasil seleksi administrasi diagendakan pada Desember 2019 dan dilanjutkan dengan pengumuman jadwal dan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Januari 2020. Dan diikuti dengan pelaksanaan SKD pada Februari 2020. Hasil SKD dijadwalkan akan diumumkan pada Maret 2020 diikuti dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Integrasi kedua hasil seleksi dijadwalkan akan berlangsung pada April 2020,” paparnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa untuk pendaftaran awal, calon peserta seleksi CPNS menginput nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga/NIK kepala keluarga. “Silakan calon pelamar memastikan kedua data tersebut telah sesuai dengan data kependudukan di Dirjen Dukcapil Pusat sebelum melakukan pendaftaran,” katanya.

Saat ini, BKN telah menyiapkan infrastruktur portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara (SSCASN) dan pelaksanaan seleksi berbasis computer assisted test (CAT) BKN sebagai tools utama yang akan digunakan dalam rekrutmen CPNS tahun 2019. Dia juga menjelaskan beberapa alur pendaftaran seleksi CPNS.

“Pertama, buka portal SSCASN, https://sscasn.bkn.go.id. Buat akun SSCN 2019 2019 menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga. Login menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Lengkapi biodata. Pilih formasi dan jabatan sesuai pendidikan. Lengkapi data, kemudian unggah dokumen. Terakhir, Cek resume, cetak kartu pendaftaran,” paparnya.

Ridwan menegaskan bahwa pengumuman penerimaan resmi akan dipublikasikan di website dan media sosial instansi penerima formasi dan juga portal SSCASN. “Sebelum pengumuman pendaftaran daring dibuka secara resmi pada bulan November, portal SSCASN belum dapat diakses,” pungkasnya. | Sindonews

Lhoksukon - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh gagal melakukan mediasi Forum Pemuda Dewantara ( Forpemda) dengan Direksi Pt. PIM terkait hibah aset Pt Aceh Asean Fertilizer (AAF) karena alasan kesalahan administrasi. Rencananya mediasi tersebut akan digelar di Gedung Utama DPRA Kota Banda Aceh. 
 
Kepala Humas PT. PIM Nasrun kepada media ini,  Rabu (16/10/2019) mengatakan pihak direksi PT. PIM telah menyambut baik upaya mediasi itu dan sempat datang ke Kota Banda Aceh.  Karena difasilitasi oleh DPRA,  maka direksi PT. PIM meminta undangan resmi.  

Akan tetapi,  pihak direksi sama sekali belum menerima undangan secara resmi dan sempat memberi waktu kepada anggota DPRA Muslem dari Partai SIRA untuk mengirimkan surat undangan.  

"Kami jelaskan bahwa Direktur utama dan Direktur SDM & Umum bersama Sekper dan staf sdh berada di Banda Aceh sejak pukul 16:30 Wib sampai jam 21:30 Wib.  Namun undangan resmi dari DPRA belum diterima direksi. Maka sampai pukul 21:00 Wib, terpaksa kembali ke Lhokseumawe,  " ujarnya.  

Nasrun mengaku direksi PT. PIM sudah memiliki itikad baik namun terpaksa membatalkan kegiatan itu secara sepihak karena merasa tak diundang. 

Nasrun juga mengirimkan bukti ketika sedang berkoordinasi dengan anggota DPRA Muslem Syamsuddin,  berikut ini,

 "Ass. Pak Muslim,

Saya Suryadi Staf Direktur Utama, izin menginformasikan , bahwa kami dari Manajemen PT PIM sudah menunggu surat undangan dari DPRA sejak Jam 17.00 di Banda Aceh, hingga jam 21.00 kami belum ada kepastian atas undangan tsb. Mengingat Direksi besok pagi ada agenda VC dgn PIHC, mhn maaf Direksi harus kembali ke Lhokseumawe dan InsyaAllah untuk Agenda ini kita resechedule kembali, dan kalau berkenan idealnya pertemuan kita laksanakan pd saat siang hari dan mhn undangannya bantu kirim lebih awal shg kami bisa lebih siap. Demikian Pak Muslim mhn maaf krn kami hrs meninggalkan Banda Aceh krn besok Direksi ada VC. T," ketiknya. 

Nasrun berharap upaya mediasi tidak hanya bisa digelar oleh DPRA,  namun setidaknya dapat dibahas di Gedung DPRK Aceh Utara saja.  

Terkait hal itu,  Anggota DPRA Musem Syamsuddin membenarkan upaya mediasi gagal karena ada kesalahan administrasi.  Namun pada dasarnya,  direksi PT. PIM sendiri yang meminta DPRA untuk bertindak menjadi mediator karena warga menuntut hak hibah aset AAF yang sudah dibeli PT. PIM. 

Anehnya,  begitu tiba jadwal pertemuan tiba-tiba pihak PT. PIM berubah sikap dengan meminta undangan resmi diberikan pada malam hari. 

Meski demikian pihak DPRA tetap menanggapi dengan positif dan akan kembali mengatur upaya mediasi tersebut dengan memanggil direksi PT. PIM secara resmi. 

"Karena yang mengajak pertemuan mareka untuk dimediasi. Tapi begitu sampai di Banda Aceh,  tiba-tiba sudah minta undangan resmi.  Insyaallah kita panggil secara resmi dalam waktu dekat ini," paparnya. 

Sementara itu,  Ketua Forum Pemuda Dewantara (Forpemda)  Saifuddin mengaku pihaknya sangat kecewa dengan sikap ulur tarik direksi Pt. PIM membatalkan secara sepihak dan tidak hadir dalam acara mediasi di Gedung utama DPRA.  

Saifuddin menilai gagalnya mediasi diduga kuat adanya oknum anggota DPRA dari Kecamatan Dewantara yang menjadi biangnya.  Bahkan oknum itu berkolaborasi dengan Pt. PIM untuk membentuk masyarakat tandingan yang akan berhadapan dengan massa Forpemda.  

"Bayangkan oknum DPRA dari Dewantara itu sama sekali tidak menggubris kedatangan warganya.  Dia tidak memihak pada masyarakat,  tapi menjadi pembela Pt. PIM.  Mereka buat rapat gelap dan tidak datang untuk dimediasi, " sebutnya. (ZN)

USTAD Abdul Somad dan sahabatnya, Hendrianto.
PEKANBARU - Ustaz Abdul Somad (UAS) mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau. Hal ini pun dibenarkan oleh salah satu sahabatnya, Hendriyanto.

"Iya, lagian itu kan sesuatu yang biasa saja," ujar Hendriyato, kepada SelasarRiau, Selasa, (15/10).

Kepada Selasar Riau, Hendri tak membantah jika UAS kerap menjadi sasaran tembak oleh oknum-oknum tertentu. Ia bahkan mendapat ancaman dan intimidasi dalam memberi pengajian.

Disinggung mengenai adakah kaitan kemunduran UAS dengan pilihan politiknya saat Pilpres 2019, Hendri membantah asumsi tersebut.

"Bukan. Bukan karena politik. UAS ini kan jadwal ceramahnya sudah banyak, jadi waktu untuk ke kampus itu sudah tidak sanggup lagi," imbuhnya.

Sahabat UAS sejak masih kuliah dulu ini menambahkan, UAS adalah sosok pribadi yang selalu berpikir dengan berbagai pertimbangan. Sehingga ia merasa keputusan UAS saat ini adalah keputusan yang terbaik.

"Beliau ini tidak lagi berpikir lewat pikiran biasa, dia sudah menggunakan rasa dalam berpikir, pastilah ada pertimbangannya, itu pilihan terbaiknya. Insyaallah," tuturnya.

Informasi yang diperoleh SelasarRiau, surat pengunduran diri UAS sudah diajukan ke rektorat UIN. Namun saat dikonfirmasi, Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian UIN Suska Pekanbaru Ahmad Supardi belum membalas pesan yang diajukan SelasarRiau. | Kumparan

Undang-undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi akan mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB, Kamis 17 Oktober besok. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Undang-undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi akan mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB, Kamis 17 Oktober besok. UU itu bakal berlaku walaupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menandatanganinya.

Sebab, berdasarkan Pasal 73 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, sebuah Rancangan Undang-undang sah menjadi Undang-undang walaupun tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu 30 hari sejak disahkan DPR.

"Ya besok mulai jam 00.00 WIB UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini akan langsung berlaku," ujar Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Sekadar diketahui, pada 17 September lalu rapat paripurna DPR mengesahkan UU KPK hasil revisi. Salah satu poin dalam revisi UU KPK adalah dibentuknya dewan pengawas lembaga antikorupsi itu.

"Sebelum ada dewan pengawas terbentuk di pasal 69d itu izin penyadapan melalui komisioner KPK, seperti yang sekarang berlangsung. Jadi tidak ada yang dikurangi atau dihilangkan kewenangan KPK, tetap seperti biasa," katanya.

Pihak Sekretariat Negara (Setneg) sempat menyebut Jokowi belum tanda tangan lantaran adanya salah ketik di UU tersebut. Namun, Masinton mengatakan, DPR RI sudah mengirim kembali perbaikan UU tersebut pada Selasa (15/10).

"Sudah dikirimkan surat perbaikan dalam revisi UU 30/2002 ke Setneg, dan tanggal 17 Oktober ini otomatis sudah berlaku menjadi UU, terlebih dahulu dicatatkan di lembaran negara," kata Masinton menegaskan.

Anggota Panja Revisi UU KPK itu menjelaskan yang menjadi perbaikan adalah terkait usia pimpinan KPK. UU KPK yang baru mensyaratkan agar pimpinan KPK minimum berusia 50 tahun. Masinton pun menambahkan, perkara yang ditangani KPK tetap dapat dilanjutkan.

"Jadi perkara-perkara yang lama tetap disidik oleh KPK sesuai UU baru, dan jika belum ada aturan yang jelas bisa menggunakan UU lama. Tergantung gelar perkara kembali di penyidik, komisioner, maupun dewan pengawas nanti," ujar dia. | Sindonews

Foto: Facebook/Haekal Afifa
Banda Aceh - Sekelompok warga menyurati Google Indonesia dan Google terkait terjemahan 'anak Aceh' dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Terjemahan itu dianggap melecehkan orang Aceh.

Surat protes terhadap Google itu dilayangkan seorang warga Aceh, Haekal Afifa, bersama 32 warga lain dari sejumlah daerah di Indonesia. Mereka membuat surat bersama dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Dalam surat tersebut, mereka menyebut dirinya sebagai Forum Masyarakat Melayu dan Aceh. Mereka menyatakan keberatan atas terjemahan dalam Google Translate dari bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia untuk 'anak Aceh', 'gadis Aceh', dan 'bocah Aceh'.

"Sejumlah pengertian dalam Google Translate telah merendahkan harkat dan martabat kami. Kami memandang ini adalah bentuk nyata dari diskriminasi rasial dan atau etnik," isi surat yang dilayangkan ke Google seperti dikutip detikcom, Rabu (16/10/2019).

Mereka memahami produk terjemahan itu bersifat terbuka dan bisa diisi oleh siapa pun. Namun mereka menganggap Google harusnya punya mekanisme verifikasi terhadap segala bentuk masukan yang ada.

"Kami tahu bahwa produk Google Translate bersifat terbuka, dapat diisi sesiapa pun melalui kontributor. Akan tetapi, kami menganggap Tuan tidak memiliki mekanisme verifikasi terhadap segala hal yang masuk. Alhasil, produk Tuan telah mencederai harga diri dan marwah kami sebagai Melayu dan Aceh. Telah terjadi praktik diskriminatif, penanaman kebencian, mengolok-olok, serta merendahkan identitas Aceh dan Melayu yang inheren pada zahir dan batin kami," tutur mereka. | Detik.com

SINABANG- Plt.Gubernur Aceh  Ir. H. Nova Iriansyah. MT memerintahkan Kepala Dinas Sosial Aceh Drs.Alhudri,MM untuk menyerahkan bantuan masa panik bagi korban kebakaran hebat yang terjadi di desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Musibah ini  terjadi diduga akibat dari arus pendek listrik.

Penyerahan bantuan tersebut diserahkan oleh kepala Dinas Sosial Aceh  yang dalam hal ini diwakili oleh Kasi PSKBA Dinsos Aceh Yanyan Rahmat, di kantor Dinas Sosial Kabupaten Simeulue,

"Ini merupakan perintah langsung Plt Gubernur Aceh kepada Kadis Sosial Aceh bpk Alhudri, agar segera diantarkan bantuan ke Simeulue," ujar Yanyan Rahmat dihadapan pejabat Pemkab Simeulue.Senin 14 Okt 2019.

Bantuan diterima langsung oleh Asisten III Setdakab Simeulue Drs.Gusni,MM mewakili Bupati Simeulue Erli Hasim. Di samping itu, turut hadir juga dalam prosesi serah terima barang bantuan yaitu, Sekretaris Dinas Sosial Simeulue Ahmadnuddin,S.Ag, Camat Simeulue Timur Ali Muhammadsyah, SH,
Kabag Humas dan Protokol Setdakab Dodibas serta Kabid Linjamsos, Devi Rasmal, ST.

Bupati Simeulue yang diwakili Asisten III Drs.Gusni,MM mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Plt Gubernur Aceh bpk Nova Iriansyah yang sudah mengirimkan bantuan masa panik untuk warga kami yang mengungsi akibat kebakaran yang terjadi di Sabtu malam tgl 12 Okt 2019  kemarin.

Sementara itu, Kadis Sosial Aceh yang diwakili Kasi PSKBA Yanyan Rahmat, menyampaikan bahwa Plt. Gubernur Aceh menitipkan salam hangat dan ikut berduka cita atas kejadian tersebut. Kepada Seluruh masyarakat Simeulue yang terkena musibah, ia berharap  semua masyarakat dapat bersabar, karena semua ini datangnya dari Allah, tentu kembalinya kepada Allah.

"Kita berharap semoga Allah SWT kembali menggantinya yang lebih baik kepada kita semua," katanya.

Yanyan juga menambahkan, selain bantuan berupa Sandang dan Pangan, Kementerian Sosial RI dibawah kendali Dinsos Aceh juga telah mendirikan dapur umum di lokasi pengungsian yang juga tidak jauh dari tempat kejadian kebakaran.

"Dapur umum untuk memasak nasi bagi korban kebakaran sudah kita siapkan usai kebakaran hingga 14 hari kedepan sesuai denga masa tanggap darurat yang telah ditetapkan," katanya.

Salah satu warga yang ditemui di lokasi pengungsian bernama Nurmawati, dengan raut wajah sedih dan berurai air mata, ia mengungkapkan saat musibah kebakaran yang menghanguskan semua harta benda tempat ia berjualan, dan tidak ada yang bisa diselamatkan.

"Suami saya baru dua bulan meninggal dunia, ditambah lagi musibah ini, saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk berjualan guna menopang ekonomi keluarga, terlebih satu anak saya masih kuliah dan membutuhkan biaya kuliah, sementara dari saya sudah tidak ada apa-apa lagi," ujarnya sambil menangis.

Kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah, ia berharap ada bantuan yang memadai terutama untuk biaya kuliah anaknya dan modal usaha guna menghidupkan kembali usahanya yang sudah tiada akibat terbakar dalam musibah tersebut.

"Saya mengucapkan terimakasih juga kepada pemerintah Aceh dan pemerintah daerah Simeulue yang sudah membantu kami yang mengungsi akibat dari musibah kebakaran ini. Sementara ini kami harus bertahan di tenda pengungsian mengingat tempat tinggal kami sudah tidak ada lagi," ucapnya.

Data sementara, Kebakaran tersebut menghanguskan 29 unit ruko rusak berat, 2 unit ruko rusak sedang serta satu unit rusak ringan. Total korban yang berdampak dari kejadian tersebut berjumlah 26 KK atau110 jiwa.


SAWANG- Kondisi Jembatan gantung antar kabupaten yang terletak didesa Lhokcut Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara mengancam keselamatan jiwa warga.

Dari pantauan Reporter di lokasi terlihat lantai jembatan yang terbuat dari kayu telah rapuh serta  tidak layak dan terdapat banyak jumlah lubang besar.

Ironisnya jembatan gantung ini menjadi jalur utama para warga di sejumlah desa sekitar bahkan masyarakat Kabupaten Bireuen untuk menuju ke kota kecamatan sawang namun hingga kini belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah Aceh Utara.

Sejumlah warga yang ditemui reporter didesa lhokcut mengakui jika jembatan tersebut telah lama tidak dapat dipergunakan disebabkan lantai yang terbuat dari kayu telah rapuh namun selama ini masyarakat setempat memperbaikinya secara Swakelola.

Para anak-anak warga yang sekolah diibukota kecamatan sawang setiap harinya terpaksa melewati jembatan gantung ini dengan mempertaruhkan keselamatan jiwanya.

Geuchik gampong Lhokcut Muzakkir melalui Sekretaris Desa Damnir mengatakan pihaknya dalam setiap musrembang yang digelar dikecamatan setiap tahunya selalu mengusulkan perbaikan dan renovasi terhadap jembatan tersebut namun hingga kini  belum ada Realisasi.




Damnir mengharapkan perhatian pemerintah daerah dalam waktu dekat untuk dapat memperbaiki lantai jembatan yang telah beberapa kali menelan korban jiwa.

“ Sudah kita usulkan namun belum ada realisasi, sepertimya ini sudah sifatnya urgent agar pemda aceh utara dapat kiranya segera memperbaiki lantai jembatan sebelum jatuh korban lagi,sudah dua anak-anak terjatuh kesungai, satu meningal dan satu luka-luka akibat kayu lantainya yang sudah rapuh “,ungkap damnir kepada redaksi yang ditemui disela-sela acara seunujoh dikediaman adiknya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Edi Anwar mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan kondisi jembatan lhokcut, hal serupa dan lebih parah juga terjadi pada jembatan gantung cot girek dan seuneubok pidie paya bakong namun sementara untuk perbaikan pihaknya belum memiliki anggaran.

Edi juga mengatakan jika usulan pembangunan jembatan gantung di desa lhokcut telah diusulkannya dan menghabiskan biaya 3 milyar,bahkan anggaran tanggap darurat yang dimiliki pihaknya juga sudah habis menghadapi banjir dikabupaten aceh utara belum lama ini  (Red)

Video berita terkait:



Penjelasan tentang persyaratan minimal pendidikan bagi pelamar CPNS dalam jabatan Dokter, Dokter gigi, Dokter pendididkan klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa.
Jakarta - Badan Kepegawaian Negara mengumumkan jadwal rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2019. Selain itu badan tersebut juga mengumumkan jadwal pendaftaran termasuk proses seleksi administrasi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara Mohammad Ridwan mengatakan rekrutmen CPNS 2019 diperkirakan bakal diumumkan pada pekan keempat Oktober 2019.

Selain itu pendaftaran seleksi akan dimulai bulan November. "Proses seleksi administrasi pada bulan Desember dan seterusnya," dalam keterangan resminya, Kamis 3 Oktober 2019.
Ads by Kiosked

Pemerintah kini mempersiapkan dan membangun SDM yang mampu menghadapi tantangan era industri 4.0 dan society 5.0 melalui kebijakan perencanaan SMART Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2020-2024.

Kebijakan perencanaan ASN tersebut juga sesuai dengan arah pembangunan nasional dan potensi daerah, serta jabatan spesifik sesuai core business instansi. Pembangunan SDM menuju SMART ASN tahun 2020-2024 salah satunya akan diwujudkan melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. pelaksanaan seleksi CPNS 2018 total pelamar mencapai 3.636.251 juta orang.

Total tersebut dirinci dengan jumlah pelamar di 76 instansi pusat mencapai 1.446.460 dan pelamar di 481 instansi daerah sebanyak 2.189.791. Selanjutnya formasi CPNS 2018 Provinsi Papua diberikan sebanyak 12.831 dan Provinsi Papua Barat sejumlah 6.208.

Sementara itu, untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahap Pertama sejumlah 51.293 peserta melampaui passing grade.

Sementara itu, rencana pelaksanaan seleksi ASN pada Oktober 2019 akan dibuka dengan dua jenis pilihan, yakni seleksi CPNS dan P3K Tahap Kedua. | Tempo

Lhoksukon - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh mediasi Forum Pemuda Dewantara ( Forpemda) dengan Direksi Pt. PIM terkait hibah aset Pt AAF  

Anggota DPR Aceh dari Partai SIRA Muslem Syamsuddin, Selasa (15/10/2019) mengatakan mengingat  situasi dan kondisi hubungan antara Direksi PT. PIM dengan warga Dewantara yang menuntut  hak hibaah atas aset AAF semakin meruncing dan tidak kondusif dan dikhawatirkan gejolak itu menimbulkan konflik antara perusahaan dengan Forpemda.

Untuk mencegah hal itu,  maka Ketua DPR Aceh Dahlan Djamaluddin memanggil kedua belah pihak untuk hadir ke Gedung DPR Aceh untuk membahas persoalan yang menuai sengketa dan akan mencari solusi penyelesaiannya secara damai tanpa perlu unsur kekerasan sosial. 

" Untuk mencegah konflik berbahaya,  maka hari ini kita memanggil kedua pihak dari Direksi PT. PIM dan warga lingkungan yakni Forpemda hadir ke Gedung DPR Aceh bermusyawarah.  Kita mediasi untuk mencari solusi terbaik," ujarnya.  

Muslem mengaku pemanggilan kedua pihak untuk dimediasi berdasarkan laporannya dalam sidang paripurna DPRAceh dalam agenda penetapan fraksi-fraksi, Senin (14/10/2019) malam digedung utama DPRA setempat. 

"Setelah demontrasi berkelanjutan oleh warga lingkungan. Saya komunikasi dengan Pak Kapolres dan Pak Bupati, bahwa dalam hal ini harus kita tindaklanjuti dan harus kita mediasi. Karena dikhawatirkan terjadi konflik sesama warga, dan antara pimpinan direksi perusahaan dengan masyarakat setempat," jelasnya.

Surat untuk meminta bantuan mediasi, Muslim menambahkan, telah dilayangkan ke Sekretariat DPRA, Gubernur Aceh, Menteri BUMN, Bupati Aceh Utara, serta stakeholder yang lain. 

Maka pertemuan kedua belah pihak akan berlangsung nanti malam sekira pukul 21.00 Wib, di Gedung Utama DPRA Kota Banda Aceh.  

Muslem berharap upaya mediasi tersebut bisa berjalan lancar dan menemukan solusi penyelesaian masalah.  

Sementara itu,  Ketua Forpemda Saifuddin mengaku pihaknya terpaksa menunda aksi demo pada Rabu, (16/10). Karena penundaan ini demi menghormati undangan panggilan dari pihak DPRA yang menjadi penengah untuk bermediasi dengan direksi PT. PIM. 

Pada kesempatan itu,  Kepala Humas PT. PIM Nasrun kepada Waspada juga membenarkan direksi PT. PIM mendapat panggilan DPRA untuk digelarnya upaya mediasi.  

Maka pihaknya juga menyambut baik hal itu, sehingga Husni Achmad Zaki ( Dirut) dan Usni Syafrizal (Dir.SDM & Umum) turun langsung untuk menghadiri pertemuan tersebut.  (ZN)

Ilustrasi KPK telah lumpuh (Image: BBC)
Jakarta - Presiden Joko Widodo belum juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi hingga saat ini.

Hal tersebut menimbulkan kecemasan dalam upaya pemberantasan korupsi dengan kegiatan penindakan maupun pencegahan.

Tuntutan segera disahkannya Perppu KPK ini karena Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 banyak kerancuan dan cenderung melemahkan pemberantasan korupsi.

"Hal ini menandakan bahwa UU Nomor 30 Tahun 2002 masih sangat efektif untuk memberantas korupsi tanpa perlu direvisi," kata Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap, seperti dikutip dari VIVAnews.

Saat ini, sejumlah akademisi dari berbagai penjuru Indonesia juga menggulirkan gerakan pita hitam.

Cara ini sebagai solidaritas terhadap lima korban yang meninggal pada saat menolak berbagai legislasi bermasalah dalam gerakan #reformasidikorupsi termasuk revisi UU KPK yang dianggap bukannya memperkuat, malah memperlemah.

Seperti diketahui, sesuai dengan ketentuan pembuatan peraturan perundangan, revisi UU KPK akan berlaku secara otomatis dalam waktu 30 hari atau pada 17 Oktober 2019. Meskipun tidak disetujui dan ditandatangani oleh Presiden.

"Sehingga dalam 2 hari ke depan, KPK akan beroperasi dengan UU yang melemahkan KPK di mana tercatat ada 26 poin yang akan melemahkan KPK," kata Yudi.

Hal tersebut, sambung dia, tentu saja akan memunculkan berbagai kendala sehingga menyebabkan KPK tak dapat berfungsi sebagaimana seharusnya untuk memberantas korupsi sesuai keinginan rakyat Indonesia, seperti cita-cita reformasi 1998.

"Bahwa solusi paling efektif, cepat dan efisien saat ini, yaitu Presiden menerbitkan Perppu untuk membatalkan Revisi UU KPK secara keseluruhan," ujarnya.

Untuk diketahui, pada dini hari tadi, tim penindakan KPK kembali melakukan serangkaian operasi tangkap tangan. Kali ini, Bupati Indramayu, Supendi dan sejumlah pihak yang diamankan terkait kasus suap proyek di kabupaten setempat. |
VIVAnews

,
Dermaga di Pulau Nisakambangan (arbi/detikcom)
Banda Aceh - Terpidana mati Azhari yang mendekam di LP Batu Nusakambangan, Cilacap Jawa Tengah, meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap. Jenazah akan dipulangkan ke Aceh dengan biaya ditanggung Pemda.

Kuasa hukum meminta pihak terkait menyelidiki penyebab kematian napi asal Aceh itu. "Kami selaku penasihat hukumnya terkejut dengan kabar yang kami terima kemarin sore dari keluarga napi lainnya di Aceh Timur yang satu perkara dengan Azhari," kata Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin kepada detikcom, Selasa (15/10/2019).

Menurutnya, setelah mengetahui Azhari meninggal, YARA menghubungi Dirjen Pemasyarakatan untuk memastikan informasi tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima mereka, jenazah Azhari masih berada di RSUD Cilacap.

Safaruddin menjelaskan, pihak Lapas Batu sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Aceh untuk memulangkan jenazah Azhari. Rencananya, pemulangan jenazah napi asal Aceh Timur, Aceh ini didampingi petugas Lapas.

"Untuk biaya pemulangan jenazah sebesar Rp 32 juta sudah ditanggung oleh Dinsos Aceh. Itu info yang kami terima dari Pak Irmas pejabat Lapas Batu Nusakambangan," jelas Safaruddin.

Safaruddin mengungkap, timnya pernah bertemu dengan Azhari pada Juni lalu untuk meneken surat kuasa pengajuan kembali (PK). Saat itu, kondisi Azhari masih sehat dan segar.

"Dan sangat aneh ketika kemarin dikabarkan meninggal dunia," bebernya.

"Untuk kasus Azhari kami minta agar Komnas HAM, Ombudsman dan Komisi III melakukan penyelidikan terhadap kematiannya," ucap Safar.

Seperti diketahui, Dua napi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, meninggal dunia karena sakit. Mereka adalah napi kasus narkoba dan kasus terorisme,

"Dua napi yang meninggal karena sakit berinisial RN (21) yang merupakan napi kasus terorisme penghuni Lapas Pasir Putih, Nusakambangan, dan AZ (28) yang merupakan terpidana mati kasus narkoba penghuni Lapas Batu, Nusakambangan," kata Kepala Lapas Batu, Erwedi Supriyatno sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (15/10/2019).

Sumber: Detik.com

Ilustrasi (dok.detikcom)
Banda Aceh - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh mewacakan menghukum cambuk pengguna narkoba pemula di Tanah Rencong. Mereka diusulkan tidak diproses dengan UU Narkotika.

"Ini baru wacana (cambuk pengguna pemula). Saya akan rapat dengan penegak hukum, para pengguna pemula ini (kita usulkan) tidak dihukum pidana seperti dengan Undang-undang narkotika," kata Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Faisal Abdul Naser kepada wartawan, Selasa (15/10/2019).

Menurutnya, setelah dihukum cambuk, para pengguna narkoba yang baru menggunakan sekali atau dua kali akan diarahkan untuk dilakukan assesment agar rehabilitasi. Para pengguna ini boleh memilih dirawat jalan atau rawat inap.

"Bagi yang mampu keluarganya rawat inap, bagi yang gak mampu dengan kapasitas keuangan kita itu rawat jalan," jelas Faisal.

Faisal menjelaskan, saat ini 4 ribu lebih napi narkoba mendekam di penjara-penjara di seluruh Aceh. Di sana terdapat banyak pengguna pemula bercampur dengan pengedar dan mafia.

Untuk di Lapas Banda Aceh sendiri, terdapat 400 lebih napi yang tersandung kasus narkoba. Faisal berharap ke depan Dinas Kesehatan Aceh dan Rumah Sakit Jiwa agar menambah ruang rehap di rumah sakit tersebut.

"Untuk yang kita rehap, itu tidak kita minta uang," ungkap Faisal.

Selain itu, untuk mencegah peredaran narkoba di Banda Aceh, BNN Kota Banda Aceh dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh menandatangani nota kesepahaman. Penandatanganan MoU ini berlangsung di ruang rapat Wali Kota, di Balai Kota Banda Aceh, Senin (14/10) kemarin.

Faisal menjelaskan, kerjasama ini digelar untuk mencegah barang haram tersebut masuk ke ibu kota provinsi Aceh. Selama ini, kota berjuluk 'Kota Gemilang' dinyatakan sebagai daerah dengan tingkat peredaran narkoba terendah di Indonesia.

"Kita menjaga predikat ini dengan sebaik-baiknya, salah satunya mencegah peredaran narkoba di Banda Aceh," ungkapnya. | Detik.com

Ilustrasi AK 47 dan lars (Liputan6.com/Rino Abonita)
StatusAceh.Net - Sejak deklarasi Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera (ASNLF) digaungkan, Serambi Makkah bergolak. Negeri paling barat pun terhembalang dalam konflik berkepanjangan.

Api lazimnya menyisakan arang, begitu pun prahara di Aceh yang menyisakan luka. Di antara yang paling rentan menjadi korban ialah kalangan sipil.

Kurun waktu 1990-1998, belasan ribu nyawa tercatat hilang. Jumlah ini belum ditotal berdasarkan waktu keseluruhan di mana konflik terjadi.

Usai nota damai ditera para pihak yang berseteru pada 2005, Aceh pun melandai di cabang yang baru. Menjadi sebuah kesatuan dalam rindangnya Bhinneka Tunggal Ika.

Oleh juru bicara Partai Aceh, Muhammad Shaleh, cabang penahan itu dinilainya bisa saja patah sewaktu-waktu. Begitu juga halnya dengan kedamaian di Aceh yang baru menginjak usia 14 tahun.

Salah satu yang dinilai dapat membuat riak ialah surat pemanggilan yang dialamatkan Komnas HAM RI terhadap mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Lembaga tersebut diminta hati-hati dalam menentukan porsi yang diajukan kepada Ketua DPA Partai Aceh itu.

"Kalau penyelidikan Komnas HAM bertujuan sebagai langkah untuk mewujudkan rekonsiliasi yang utuh di negeri ini, saya kira tak soal," ucap Shaleh, kepada Liputan6.com, Minggu malam (14/10/2019).

Namun, salah-salah langkah, apa yang dilakukan Komnas HAM hanya akan jadi manuver yang berpotensi menyentil luka masa lalu serta memantik lahirnya konflik horizontal. Shaleh punya penjelasannya.

Dalam surat bernomor 258/SP-Aceh/IX, Muzakir Manaf hendak dimintai keterangan terkait peristiwa Timang Gajah. Peristiwa ini telah bertengger di antara daftar kasus pelanggaran HAM berat di Aceh.

Ringkasan eksekutif Komnas HAM menyebut bahwa peristiwa Timang Gajah berupa tindakan penghilangan paksa terhadap warga sipil dari beberapa desa. Antara lain, Bumi Ayu, Rembune, Damaran, Fajar Baru, Reronga, dan Sumberejo.

Penemuan tulang belulang manusia pada Juni 2012 lalu menjadi hari di mana peristiwa itu mulai mencuat ke permukaan. Puluhan kerangka ditemukan dalam kondisi tangan terikat hingga kepala lepas dari badan.

Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam peristiwa yang terjadi kurun waktu 2001-2004 itu sampai saat ini belum terang jelas menurut Shaleh. Namun, dirinya memastikan, Mualim atau pun GAM, sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa tersebut.

"Target dan tujuan GAM adalah perjuangan politik dan diplomasi untuk meraih simpati rakyat. Jadi, tidak mungkin kontra produktif," ujar Shaleh.

Shaleh berdalih jika gerakan GAM pada masa itu defensif. Dengan kalimat lain, strategi dan taktik yang digunakan ialah bertahan kecuali dihadapkan pada situasi-situasi tertentu.

"Baru bergerak saat mendapat serangan. Karena itu, senjata hanya digunakan untuk membela dan mempertahankan diri dari serangan," kata dia.

Gayo Lues - Program Bersih,  Rapi, Estetis, dan Hijau (BEREH), yang digagas  pemerintah Aceh telah membantu perbaikan pelayanan publik di Gayo Lues. Pegawai kantoran di kabupaten yang berada di dataran tinggi gayo ini, telah mengaplikasikan program itu sehingga dirasa Iangsung oleh masyarakat.

Camat Pantan Cuaca, Salid, berterimakasih pada Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah. Beberapa waktu lalu, Taqwallah telah melakukan kunjungan ke kantor kecamatan yang dipimpin Salid. Kunjungan sekda untuk mensosialisasikan program BEREH itu telah membuat Kantor Camat Pantan Cuaca kini berbenah total.

"Alhamdulillah kami sudah tindaklanjuti semua arahan Pak Sekda dulu," kata Sadil. Jika saat kunjungan Sekda Taqwallah sekira akhir bulan lalu, masih didapati ruang kerja yang berdebu dan kotor, taman tidak hijau, maka saat ini kondisi Kantor Camat Pantan Cuaca telah berubah.

"Alhamdulillah ruang kerja sudah bersih, taman sudah hijau dan semua sudah dalam kondisi aman," kata Salid.

Bukan hanya di kantor camat, pihaknya juga mensosialisasikan program BEREH ke desa-desa di Kecamatan Pantan Cuaca. Efeknya, 9 gampong dalam dua kemukiman di kecamatan itu ikut berbenah. "Meunasah alhamdulillah sudah posisi hijau," kata dia. Artinya, tempat ibadah di Pantan Cuaca telah BEREH.

Beberapa layanan publik yang masih berstatus 'kuning' atau belum terlalu baik, kata Camat Salid, diakibatkan kondisi masih dalam pembangunan. Ia yakin saat pembangunan selesai nanti, kondisi tempat layanan publik itu akan menjadi baik.

Senada dengan Salid, dr. Novita Wahyuni Kepala Puskesmas Dabun Gelang, mengatakan program BEREH yang ditawarkan Sekda Taqwallah sangatlah membuat ia berkesan. Banyak hal baru yang ia dapat. "Pak Sekda membuat kita semakin terpacu untuk membuat kesehatan di Gayo Lues lebih baik," kata dia.

Novita setuju dengan apa kata Sekda Taqwallah. Di mana, kebersihan tempat kerja sangat mempengaruhi kinerja. Hal itu juga pastinya memberi pengaruh pada perilaku hidup sehat masyarakat. Pola hidup sehat bukan akan membuat kesehatan dan kesejahteraan hidup masyarakat meningkat.

Bukan hanya program BEREH, Puskesmas Dabun Gelang, juga melakukan program percepatan penurunan penderita stunting dan gizi buruk di lingkungan layanan Puskesmas. Di tahun lalu, tercatat 16 anak yang menderita stunting. Namun usai pemutakhiran data di Aplikasi EPP GBM, angka stunting turun menjadi 7 orang.

Beberapa langkah yang dilakukan petugas kesehatan dari Puskesmas Dabun Gelang  adalah mengukur kembali bayi-bayi dan memonitor pertumbuhan mereka. Jika anak terindikasi kurang gizi, pihak Puskesmas akan langsung memberikan PMT dan merujuk bayi ke dokter umum. "Kita juga memberikan edukasi ke keluarga sehingga orang tua mau mengkonsumsi dan memberikan asupan gizi cukup pada keluarga," kata dr. Novita.

Selain itu, untuk menggalakkan program imunisasi, pihaknya membuat program pemberian hadiah bagi anak yang mau diimunisasi. Di antaranya adalah memberikan balon bagi anak, baju bayi hingga perlengkapan mandi. Untuk kampanye imunisasi, mereka juga melakukan door to door atau menyambangi rumah warga yang punya bayi.

"Kita juga kerjasama dengan masyarakat dan melakukan Jumat bersih bersama PKK kampung, petugas kamtibmas dan masyarakat desa. Mereka ada di barisan depan pemberantasan stunting," kata Novita.

Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, mengatakan program penanganan stunting dan BEREH, dilakukan pemerintah Aceh sebagai upaya membuat Aceh menjadi daerah unggulan di masa depan. Anak yang lahir di masa sekarang, kata Taqwallah adalah generasi yang nantinya akan memimpin Aceh. Karenanya mereka perlu dijaga demi kemajuan daerah di masa depan.

Para petugas kesehatan, camat, hingga kepala desa, kata Sekda adalah mereka yang telah diberikan salah satu slot masuk surga. Namun tiket itu bisa gugur jika layanan bagi masyarakat terhenti. Karenanya ia meminta agar pelayan masyarakat itu memberikan layanan terbaik sehingga tiket surga itu memang benar-benar menjadi hak mereka.

"Jika anda petugas kesehatan, jangan pernah menolak pasien dalam kondisi apapun. Jika anda camat dan kepala desa pastikan masyarakat mendapatkan hak mereka yaitu layanan kita," kata Taqwallah.

Taqwallah menyebutkan, sedikitnya ada tiga hal yang harus dipenuhi oleh pelayan masyarakat ini, yaitu sabar, komunikatif dan cita rasa. "Kita harus sabar dalam memberi pelayanan. Sebagai pemimpin kita harus komunikatif dalam melayani ke bawah dan kita harus punya cita rasa," kata dia. "Tidak ada yang langsung sempurna. Semua perlu perbaikan. Jangan pernah kecewa dengan yang gagal. Gagal itu adalah pembelajaran."

Khusus pada bidan desa di Gayo Lues, Taqwallah mengatakan ada beberapa titik pantau yang wajib dilakukan mereka. Pertama, mereka harus memantau dan mendata setiap ibu hamil. Ibu hamil harus dipastikan mempunyai buku KIA dan diberikan  obat tambah darah saat hamil. "Bidan harus memeriksa ibu hamil minimal 4 kali," kata Sekda.

Saat akan melahirkan, bidan desa harus memastikan status ibu hamil, apa akan melahirkan secara normal atau pun masuk dalam kelompok resiko tinggi atau resti. Jika ibu hamil masuk kelompok resti, tenaga kesehatan harus memastikan pasien tertangani dengan baik.

Selanjutnya adalah saat bayi lahir. Petugas harus memastikan agar bayi mendapatkan IMD, atau menghisap Air Susu Ibu perdana atau ekslusif begitu lahir. "Jika anak mendapatkan itu, anak biasanya akan terhindar dari sakit sampai usia 3 bulan pertama," kata Sekda Taqwallah.

Bagi ibu paska-melahirkan haruslah diberikan pemahaman agar memberikan asi ekslusif bagi bayi hingga usia 24 bulan serta memastikan anak mendapatkan imunisasi dasar.

"Itu semua disebut sebagai masa 1.000 hari pertama kehidupan. Jika kita bisa melakukan itu, insya Allah anak akan terhindar dari stunting," kata Sekda Taqwallah.

Sementara pada para camat dan Kepala Desa di Gayo Lues, Sekda berpesan untuk membenahi tempat pelayanan publik dan ruangan kerja. Keduanya harus dipastikan tertata baik, tersusun rapi serta bersih. Hal itu kata Sekda, harus dilakukan bersama sehingga kesadaran menjaganya pun tetap dipangku bersama. Ia mengibaratkan pekerjaan menjadi layanan publik layaknya kerja memadamkan kebakaran yang tak bisa dilakukan perorangan, harus bersama-sama.

"Situasi kecamatan, desa, puskesmas atau apa pun di tempat kita itu, ya kita yang tahu. Kita juga yang memanfaatkannya. Mari sama-sama menjaganya," kata Taqwallah.

Bupati Gayo Lues, Amru, mengatakan pihaknya sangat gembira dan bersyukur dengan arahan-arahan yang diberikan Sekda. Dua bulan bertugas, kata Amru, Sekda Taqwallah telah dua kali berkunjung ke Gayo Lues. "Beliau datang bukan melayat tapi membuktikan buah kecintaan bagai ayah ke anak," kata Amru. "Beliau saya kira berhati iklas. Bukan hanya berpikir tapi juga bekerja."

Amru menyebutkan Sekda Taqwallah adalah solusi mengubah Aceh menjadi lebih baik. Apalagi, Taqwallah datang di waktu yang tepat. "Beliau datang karena ada masalah. Harapan saya semuanya jangan hanya mendengar arahan tapi kita harus bekerja sesuai arahan Pak Sekda."

Bupati menyebutkan, dirinya akan memberikan sanksi bagi petugas kesehatan hingga camat yang tak bekerja. Bagi yang berprestasi pihaknya akan memberikan reward. "Saya akan terus memantau, doktrin beliau ini harus diterapkan di Gayo Lues," kata Amru.

Kepala Dinas Kesehatan Gayo Lues, Purnama Abadi, menjelaskan kondisi kesehatan di Gayo Lues. Ia menyebutkan ada 12 Puskesmas dan 40 Puskesmas Pembantu dengan 83 Polindes yang tersebar di 11 Kecamatan. Seluruh lokasi layanan kesehatan itu melayani sekitar 83 ribu masyarakat yang tinggal di 145 desa.

Seluruh desa di Gayo Lues, kata Purnama telah ada posyandu. Namun demikian, kata dia, masih didapati anak yang menderita stunting dan gizi buruk. "Angka stunting 166 orang dan 3 anak mengalami gizi buruk," kata dia.

Sementara Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Gayo Lues, dr. Mutia Fitri, yang juga memaparkan kondisi layanan di tempat ia berdinas, mengatakan rumah sakit yang ia pimpin berakreditasi Madya dengan klasifikasi tipe C. Ia membawahi 539 pegawai yang 177 di antaranya adalah Pegawai Negeri Sipil.

Rumah Sakit Gayo Lues telah memiliki dokter spesialis kandungan, dokter penyakit dalam, dokter spesialis bedah, dokter spesialis kandungan, dikter spesialis kulit dan kelamin, dokter spesialis mata, dokter spesialis THT dan dokter spesialis anestesi. Mutia Fitri melaporkan, pihaknya belum lagi memiliki dokter spesialis gigi dan mulut, dokter spesialis patologi klinik dan dokter rehabilitasi medik.

"Mohon pertimbangan Bapak Sekda Aceh dan Bapak Bupati agar bisa mengusulkan penempatan dokter spesialis yang belum lagi terpenuhi di tempat kita," kata dr. Mutia Fitri. []

Pulang Pisau - Dalam rangka mengantisipasi meluasnya penyalahgunaan narkotika, hari ini diselenggarakan seminar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan atas inisiatif PPWI Pulang Pisau, bekerjasama dengan Polres, Dinas Pendidikan, dan Bappeda Kabupaten Pulang Pisau, bertempat di aula Bappeda Pulang Pisau. Seminar tersebut dihadiri tidak kurang dari 400 siswa SLTP dan SLTA di Pulang Pisau bersama para guru pendamping masing-masing sekolah.

Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, hadir Kapolres Pulang Pisau, diwakili oleh Kasat Narkoba, Iptu Pramono dan Kadis Pendidikan diwakili oleh Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah, Sri Aji, S.Pd. Juga terlihat perwakilan dari Bappeda Pulang Pisau, dan beberapa Ormas.

Sebagai pemateri utama dalam seminar itu, hadir Brigjenpol Dr. Victor Pudjiadi, SpB, FICS, DFM, staf ahli kepala BNN Pusat. Turut mendampingi Dr. Victor, Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke dari Jakarta.

Dalam sambutannya saat membuka secara resmi seminar ini, Ketum PPWI Wilson Lalengke menekankan pentingnya memberikan informasi yang benar dengan stategi penyampaian yang efektif tentang segala hal yang terkait narkoba dan pencegahan penyalahgunaannya. "Kehadiran Dr. Victor yang sangat ahli di bidang narkoba di tempat ini untuk menyajikan informasi yang benar terkait narkoba, kiranya para siswa kita mendapatkan wawasan sebagai bekal dalam bergaul di tengah-tengah komunitasnya," ujar Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Dari pantauan lapangan, para siswa terlihat sangat antusias mengikuti seminar itu, terutama karena pemaparan materi yang dibawakan oleh narasumber Dr. Victor yang sangat variatif dan menarik. Penyajian materi tentang narkoba, dampak dan strategi penanggulangannya, yang dibawakan dengan dibarengi atraksi sulap, seni pentas lagu dan nyanyi membuat siswa betah mengikuti acara dari awal hingga akhir kegiatan.

Pelibatan para siswa dalam beberapa permainan dan atraksi oleh narasumber menambah semangat dan semaraknya seminar tersebut. Semua peserta aktif berpartisipasi dalam interaksi dengan pemateri.

Acara diakhiri dengan foto bersama dan pembagian sertifikat seminar. (APL/Red)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.