2016-04-03

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Ilustrasi
Riau - Kepolisian Resor Natuna, Kepulauan Riau, sedang mengusut kasus dugaan pencabulan yang dialami siswi kelas 2 SMA di Ranai yang dilakukan anggota DPRD Natuna berinisial AH. Polisi mendapat laporan dari orang tua korban karena anaknya tak kunjung pulang.

"Jadi beberapa waktu lalu ada laporan, pada Jumat 18 Maret lalu, orang tua NV melapor ke Polres Natuna jika anaknya tidak pulang sejak sehari sebelumnya," kata Kapolres Natuna AKBP Amazona Pelamonia, seperti dikutip akun Divisi Humas Polri di Facebook, Sabtu (9/5). Pelaporan itu dilakukan pada hari Senin 4 April lalu.

Kepada polisi, orang tua NV terakhir mengantar anaknya itu berangkat ke sekolah pada hari Kamis (31/3). Namun, guru di SMA 1 Ranai mengatakan jika NV pamit ingin pergi berobat usus buntu ke Batam. Ternyata hal itu tanpa sepengetahuan orangtua remaja itu.

NV kemudian dibiayai tiket ke Batam, dia pergi sendiri dari Natuna. Sementara di Bandara Hang Nadim Batam sudah ada orang lain yang menjemputnya, suruhan AH. Selama tiga hari di Batam, NV menginap di hotel dan juga sempat ke rumah sakit Budi Kemuliaan (RSBK) Batam.

"Kami sudah tanyai mulai dari resepsionisnya hotel di Batam, guru, dan teman-temanya di sekolah nya di Natuna hingga perawat di RSBK terkait semua aktifitas gadis remaja itu bersama AH," jelas kapolres.

Bahkan dalam manifest pesawat Wings Air, pada hari Kamis 17 Maret 2016. Nama NV tidak tercatat. Tiket perjalanan dibooking atas nama orang lain. Ia dibantu oknum tertentu saat berangkat dan pulang naik pesawat.

Kapolres Natuna mengakui, setelah laporan anak hilang itu, pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Natuna mengirim personel ke Batam mencari NV. Posisi NV sudah terlacak lewat sinyal HP-nya oleh polisi saat remaja tersebut berada di Batam.

Penyelidikan tidak cuma dilakukan oleh Polres Natuna, namun juga oleh Polda Kepulauan Riau, Pasalnya beberapa data hasil rekaman CCTV diperoleh di Batam, begitu juga bagian dari proses penyidikan dilakukan di Batam.

"Terlapor adalah AH, pekerjaan terlapor anggota DPRD Kabupaten Natuna, kami sudah kumpulkan barang bukti, berupa pakaian, HP bahkan rekaman CCTV lengkap dan sudah memeriksa keterangan saksi," ujar AKBP Amazon Pelamonia.

Isi rekaman tersebut didapatkan saat siswa SMA inisial NV tersebut datang di Bandara Hang Nadim Batam, dan saat berada di lobi dan lorong kamar I-Hotel Batam dan saat berada di Rumah Sakit Budi Kemulian (RSBK) Batam.

"Semuanya sudah ada, surat perintah penyidikan sudah resmi dan sudah dimasukkan surat izin ke Gubernur Kepri, karena sesuai undang-undang, untuk menyidik seorang anggota DPRD harus izin Gubernur, tapi kalau 30 hari tidak ada jawaban, penyidikan tetap lanjut tetap harus menunggu lagi," terang Amazona.

Menurut Kapolres, pelaku AH sendiri sudah bisa dijadikan tersangka dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Kendati sudah mengumpulkan bukti dan keterangan, namun pihak kepolisian maupun Polda Kepri tinggal menunggu surat dari Gubernur sebagai salah satu persyaratan dalam penyidikan AH yang kini masih aktif sebagai anggota dewan Kabupaten Natuna.

"Yang bersangkutan tersebut anggota Dewan, sesuai aturan kita harus menunggu jawaban dari Gubernur terkait penyidikan ini jika 30 hari tidak ada jawaban kita bisa langsung menindaklanjuti," tutup Amazona.(*)Sumber: merdeka.com

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Darwanto (kiri). FOTO: DOK.Koarmatim for JPNN.com
Jakarta - Berkaitan dengan gugatan Muhammad Sholeh, Nomor 208/Pdt.G/2016/ Pn.Sby tanggal 3 Maret 2016, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim), Laksamana Muda TNI Darwanto selaku Tergugat III menyampaikan tanggapan dalam acara press confrence di ruang VIP Laksamana Nala, Koarmatim Ujung, Surabaya. Sabtu (9/4).

Pangarmatim selaku pimpinan tertinggi TNI AL Wilayah Surabaya menyampaikan bahwa Bandara Juanda  memiliki peringkat terbaik dari segi pelayanan dan pengamanan. Hal tersebut berdasarkan penghargaan  Asean Airport of the year 2013, best performing Indonesian Airport of the year 2013 dan excellence service experience Award 2013 & 2014 dan CSI meningkat berdasarkan survei terakhir oleh Airport council internasional tingkat layanan di Bandara Juanda Surabaya meningkat dari skor 3,31 pada triwulan I/2014 menjadi skor 4,3 pada triwulan IV/2014.

Ditambah dengan pengamanan dari TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan Aviation Security (Avsec) atau pihak keamanan dari bandara, maka Pangarmatim beranggapan kurang etis bahwa gugatan ini tidak perlu diajukan ke Presiden RI Joko Widodo sebagai simbol negara yang sedang fokus memimpin negara Indonesia, tetapi cukup diajukan ke internal TNI Angkatan Laut. Dalam hal ini, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi selaku pimpinan tertinggi TNI Angkatan Laut merupakan sosok yang bisa diajak bicara dan dikenal bijak.

Lebih lanjut, Laksamana berbintang dua tersebut menegaskan kembali kondisi Bandara Juanda selama ini sudah aman, kondusif dan memberikan rasa nyaman kepada seluruh pengguna bandara.

“Tidak ada kejahatan yang dapat dikatakan menonjol. Apabila diadakan pos keamanan dari institusi di luar TNI Angkatan Laut justru akan menambah biaya anggaran negara, lebih-lebih dengan menambah jumlah personel petugas keamanan,” ujar Pangarmatim seperti dilansir dalam siaran pers Dispen Koarmatim.

Dari pantauan keamanan selama ini dibandingkan dengan bandara lain di Indonesia, khususnya di Jawa, Bandara Juanda memiliki petugas keamanannya berhasil mengungkap dan menangkap kejahatan yang terjadi di kawasan Bandara Juanda.

“Situasi yang sudah kondusif, aman, dan nyaman, mengapa harus diributkan oleh sekelompok orang. M. Sholeh menyampaikan adanya kepentingan umum yang dirugikan dengan adanya TNI AL di Bandara Juanda, kepentingan umum yang mana? Hal ini jelas ada pembohongan public dengan mendiskreditkan aparat TNI AL dan ada unsur kesengajaan mengadu domba hubungan TNI-Polri di Jawa Timur yang berjalan harmonis,” tegas Pangarmatim.(jpnn)

Aceh Timur - Warga Desa Bireum Rayeuk, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur diresahkan dengan keluarnya asap dari dalam tanah. Warga khawatir asap yang keluar tersebut merupakan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan.

Tanah yang keluar asap ini semakin hari terus meluas. Kini luas area tanah yang mengeluarkan asap itu sekitar 300 meter persegi. Kondisi di lahan itu, saat ini tanahnya mulai retak-retak dan gembur bahkan beberapa titik telah amblas. Sejumlah tanaman disekitar lokasi juga sudah mulai mati.

Hingga saat ini, belum diketahui pasti penyebab keluarnya asap dari tanah tersebut. Namun warga meminta pemerintah segera menindaklanjuti fenomena alam ini..

Warga khawatir asap tersebut berbahaya bagi kesehatan, apalagi lokasinya hanya berjarak 200 meter dari pemukiman warga. (*)Sumber: acehvideo.tv

StatusAceh.Net - Menjual rumah melalui agensi pemasaran rumah merupakan hal biasa, namun bagaimana jika ternyata yang dijual bukan rumah melainkan sebuah kampung atau permukiman?

Menurut AP, sebuah kampung di perbatasan Amerika Serikat (AS) bernama Cal Nev Ari dengan populasi penduduk 350 jiwa dijual dengan harga 8 juta dollar AS atau senilai Rp 104,9 miliar.

Berlokasi 112 kilometer di selatan Tol Vegas AS 95, kampung seluas 5 hektar itu didirikan oleh Nancy Kidwell dan mendiang suaminya Slim pada 1965.

Ketika itu, pasangan tersebut ingin membangun sebuah kampung atau permukiman bagi pilot seperti mereka dengan menempatkan sebuah kasino fly-in, lapangan terbang, dan hanggar.

Ketika mereka berhasil mengakuisisi lahan seluas 6,4 hektar dari pemerintah federal, mereka langsung memasang tanda berupa tulisan "Cal-Nev-Ari, Populasi: 4. Lihat Kami Tumbuh."

51 tahun kemudian, Nancy yang saat ini berusia 78 tahun bersama dengan pemilik rumah di sana siap memindahkan kepemilikan Cal-Nev-Ari ke pemilik yang baru.

Sejatinya, Nancy telah memasukkan Cal Nev Ari ke daftar jual pada 2010 dengan harga mencapai 17 juta dollar AS atau setara dengan Rp 223 miliar.

Namun karena hanya menerima sedikit ketertarikan, Nancy lantas menurunkan harga jualnya dan sekarang juga menambahkan kasino, restoran, toko, motel 10 kamar, tempat parkir karavan, dan landasan pesawat pada jualannya tersebut.

Penamaan Cal Nev Ari dilakukan karena untuk mengingat kedekatannya dengan perbatasan California dan Arizona.

Permukiman ini akan dirombak menjadi arena motorsport, tempat berkumpulnya pensiunan, atau sebagai tempat mengembangan proyek energi terbarukan oleh para pembeli yang benar-benar berminat.

Sumber    : www.elledecor.com/Kompas.com

Foto aksi Bergek diatas panggung
Lhokseumawe - Ketua panitia lokal panggung hiburan rakyat musik damai Aceh 2016 bersama Bergek, Andi Masta akrab disapa Wak Gel memastikan konser tersebut batal. Kepastian tersebut setelah pihaknya menjumpai pihak Polres Lhokseumawe dan Kodim 0103 Aceh Utara.

“Iya batal, kami harus mundur selangkah untuk maju 10 langkah. Setelah kami duduk dengan Kapolres Lhokseumawe dan perwakilan Dandim Aceh Utara tadi, kami sepakat dan menerima pembatalan yang dilakukan oleh Wali Kota Lhokseumawe beberapa hari lalu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semua ini untuk tetap menjaga keharmonisan dengan semua pihak. Saya tetap mematuhi aturan itu yakni menjadi warga yang baik,” kata Wak Gel melalui pesan singkat diterima portalsatu.com, Sabtu 9 April 2016.

Wak Gel menyebutkan pihak aparat keamanan dalam pertemuan tadi meminta kepada EO (event organizer) untuk bisa menghormati keputusan muspida setempat. Ke depan apabila ada even, mereka diminta agar berkomunikasi dahulu dengan pihak terkait, dalam hal ini tokoh masyarakat dan ulama, kemudian baru mengurus perizinan.    

Diberitakan sebelumnya, konser artis Aceh Bergek yang akan digelar di Lapangan Bulog, Punteut, Kecamatan Blang Mangat, dilaporkan dibatalkan oleh Wali Kota Lhokseumawe. "Benar, telah dibatalkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe," kata Kabag Humas Pemko Lhokseumawe Muslim melalui saluran telepon, Kamis, 7 April 2016.(*)Sumber: portalsatu.com

Ilustrasi
Blangpidie - Pemerintah Aceh akan membangun kembali jembatan gantung berkontruksi rangka baja untuk menghubungkan dua pulau di Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, untuk memperlancar hubungan transportasi masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil Muzni saat di hubungi dari Blangpidie, Jumat  menyatakan, Pemeritah Aceh akan melanjutkan kembali pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan antara Pulau Balai ke Pulau Teluk Nibung, Kecamatan Kepulauan Banyak.

"Benar, proyek jembatan gantung itu pada 2015 sudah mulai dikerjakan setelah sekian lama terbengkalai. Namun belum tuntas, karena pada tahun 2016 tidak dilanjutkan pembangunannya oleh pihak provinsi, padahal hampir rampung," katanya.

Ia mengakui belum memperoleh informasi terakhir terhadap kemajuan pekerjaan pembangunan jembatan penghubung antar pulau tersebut.

Menurut dia, sesuai laporan bawahannya kemajuan pekerjaan tahun lalu sudah memasuki tahap ericsson kabel dan pemasangan lantai.

"Itu sudah tahap ericsson kabel, kemudian pemasangan lantainya. Memang saya belum melihat, tapi menurut informasi terakhir hanya tinggal pasang kabel sama plat lantai dan yang pasti jembatan gantung itu bisa dilewati kendaraan roda empat," katanya.

Ia berharap, Pemerintah Aceh agar dapat menuntaskan pekerjaan pembangunan jembatan gantung antar pulau tersebut dengan mengalokasikan anggaran pada tahun 2017, sehingga masyarakat terpencil di Kepulauan Banyak dapat menikmati infrastruktur pemerintah.

"Berhubung tahun ini tidak dianggarkan. Kita minta Pemerintah Aceh dapat menuntaskan pekerjaan pada tahun depan. Jadi, bila infrastruktur itu sudah siap, jembatan itu kelihatan sangat indah terbentang di atas hamparan lautan yang menjadi tujuan para wisatawan lokal dan manca negara," katanya.

Sementara itu Camat Kecamatan Pulau Banyak, Rizwan, saat dihubungi mengatakan, proyek pembangunan jembatan gantung yang menghubungi antara Pulau Balai-Pulau Teluk Nibung sudah mulai dikerjakan kembali tahun 2015 setelah terbengkalai selama 3 tahun.

Proses pembangunan jembatan gantung berkontruksi rangka baja dengan panjang sekitar 130 meter menghubungkan antara dua pulau yang terletak secara berdampingan di Samudera Hindia tepatnya di kawasan Kecamatan Pulau Banyak dimulai pada tahun 2011 semasa kepemimpinan Irwandi Yusuf.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dulu berencana menyatukan dua pulau yang berpenduduk sekitar 4 ribu jiwa lebih itu dengan membangun jembatan gantung secara bertahap. Tahap pertama Pemerintah Aceh berhasil membangun kepala beton (aboutmen) tahun 2011 dan dilanjutkan dengan pembangunan tiang rangka baja pada tahun 2012.

Setelah aboutmen bersama tiang terbangun, sejak 2013 pembangunan jembatan gantung antar pulau tersebut tidak dilanjutkan lagi ailias terbengkalai hingga 2015. Gubernur Aceh Zaini Abdullah kembali mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan.

"Proses pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan antara dua desa dan dua pulau tersebut tahun ini tidak dilanjutkan lagi oleh pemerintah karena tidak dialokasikan anggaran, sehingga impian masyarakat terpencil untuk berjalan di atas jembatan tersebut hingga kini belum terwujudkan," katanya.(*) Sumber: aceh.antaranews.com

Oknum kanit Ipda MD penjual sabu  
StatusAceh.Net- Kembali di hebohkan dunia kepolisian dan mencoreng nama baik institusi kepolisian republik indonesia. Kali ini, karena ulah Mardiyono,SH.

Mengapa tidak,Perwira polisi berpangkat IPDA ini, ditangkap polisi, karena mengedarkan sabu di Hotel Ende, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ironisnya, perwira polisi yang menjabat sebagai Kepala Unit Idik 1 Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok ini ditangkap bersama dengan seorang wanita bernama Defiska Afriani, yang diduga sebagai wanta simpanannya.

“Sebelum tertangkap, dia memang sudah dipantau terus pergerakannya,” jelas seorang perwira polisi yang ikut dalam penangkapan tersebut.

Menurut keterangan perwira berpangkat AKP, yang identitasnya sengaja tidak dipublikasikan ini, penyergapan terjadi jelang tengah malam, Kamis (07/04/2016).  Ketika mendapat informasi IPDA Mardiyono, dan wanita muda yang menjadi ‘TTM’ nya berada di kamar 303 Hotel  Ende, tim langsung merengsek masuk.
Barang bukti yang disita oknum kanit MD  
Tanpa perlanan, kedua insan bukan suami istri itu pun ditangkap, berikut narkotika yang menjadi barang dagangan mereka, yakni daun ganja, dan sabu-sabu.

“Barang bukti yang didapat, antara lain; ganja seberat 800 gram, sabu seberat 10,37 gram terbagi dalam 5 paket, seperangkat bong, timbangan digital, 2 unit Hp, uang Rp7 juta, senpi revolver berikut amunisi yang merupakan senjata dinas tersangka IPDA MD,” jelas perwira ini.

Dia juga menjelaskan, kedua tersangka kini ditahan di Polres Jakarta Utara. “Sudah ditahan di RTP Polres. Tapi, pengembangan juga kita lakukan, bang,” ujar perwira tersebut, lewat pesan whatssapp.

Sumber: Simantab

Foto: Erwin Dariyanto/detikcom
Poso - Dusun Taman Jeka di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir pernah menjadi basis dan tempat latihan militer kelompok Santoso. Dari Taman Jeka yang terletak di salah satu lereng Pegunungan Biru ini pelarian Santoso dan pengikutnya dimulai.

Akses menuju Taman Jeka tak mudah. Jalan setapak menuju dusun tersebut hanya bisa dilalui dengan motor trail atau mobil 4WD. Jalanan sangat curam, licin dan banyak batuan.

Lokasi hutan yang diduga pernah menjadi tempat latihan militer dan titik awal pelarian Santoso berada di bagian teratas Dusun Taman Jeka. Tepatnya sekitar 200 meter jarak pandang dari pusat dusun.

Untuk menuju titik itu harus dilalui dengan menuruni jurang sedalam 50 meter dengan panjang 20 meter, kemudian sungai Masani, perkebunan kakao lalu naik perbukitan.

"Jarak pandang 200 meter tapi kalau ditempuh dengan jalan kaki bisa 600 meter sampai 1 kilometer," kata seorang anggota Satgas Operasi Tinombala gabungan TNI-Polri saat berbincang dengan detikcom di Poso, Sulawesi Tengah, Kamis (7/4/2016).

Sayang mulai Sungai Masani itu sudah ditetapkan sebagai Zona Merah. Warga sipil dilarang keras melewati zona merah tersebut karena sangat rawan dan tak ada yang bisa menjamin keselamatannya.

Bahkan warga Taman Jeka sendiri saat ini memilih tidak berkebun Kakao di atas Pegunungan Biru. Lokasi kebun kakao sebagian warga memang berada di lereng Pegunungan Biru yang berdampingan dengan hutan lindung.

Dari Dusun kelompok Santoso terus naik ke atas Pegunungan Biru. Kini mereka disebut sudah terkepung di daerah Napu.

Sebagai gambaran, Pegunungan Biru ini terdiri dari beberapa lapisan gunung tidak aktif.  Gunung-gunung tersebut berderet dari Poso, Tentena, sampai Napu di Palu. Bahkan bentangan Pegunungan Biru tersebut sampai di perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Pada Jumat (8/4/2016) kemarin, detikcom mencoba menyusuri jalanan di pinggiran hutan sepanjang Dusun Masani sampai Napu. Jalan yang membelah Pegunungan Biru ini menjadi satu-satunya akses Poso menuju Napu.

Tentu Santoso dan kelompoknya tak akan melewati jalur ini untuk pelariannya. Mereka berada di dalam hutan lebat yang saat ini sudah dikepung Tim Satgas Tinombala TNI-Polri.

Akses jalan dari Poso menuju Napu sejak 6 bulan lalu sudah beraspal bagus. Kendaraan roda empat maupun roda dua sudah bisa melintas.

Dari Taman Jeka rute yang harus dilalui adalah Poso Pesisir Selatan. Di sini tepatnya di Desa Tangkura ada satu Pos Sekat pertama Tinombala TNI-Polri.  Semua orang yang melintas baik menuju atau  dari Napu akan diperiksa.

Setiap warga yang melintas akan ditanya kartu identitas serta maksud dan tujuan mereka.

Di atas jam 10 malam warga dilarang melintas ke dari Poso ke Napu. Mereka disarankan menginap dulu di Tangkura. Hal ini dikarenakan jalur sepajang Poso ke Napu sangat rawan di malam hari.

Pos sekat ini salah satunya berfungsi untuk menghentikan pasokan logistik dari para simpatisan kepada kelompok Santoso.

Usai dari Pos Sekat Tangkura perjalanan kemudian dilanjutkan. Sepanjang kanan dan kiri jalan adalah perkebunan kakao. Sementara di atas perkebunan kakao tersebut adalah hutan lindung yang lebat.

Sekitar 25 kilometer dari Tangkura ada pos sekat ke dua yakni di Desa Sangilore. Kembali setiap warga yang melintas diperiksa.

Dari Sangilore, hutan di kanan dan kiri jalan lebih lebat lagi. Jurang dan tebing pun lebih curam. Jarang warga ataupun kendaraan yang melintas.  Di sejumlah titik ada tebing atau jurang yang longsor.

Kurang lebih 30 kilometer dari Sangilore, ada Pos Sekat Hai. Pos ini berada terpencil di sebuah lembah yang dikelilingi hutan lebat.  Masih banyak babi hutan dan monyet yang 'main' ke Pos Sekat Hai.

"Babi hutan ada. Bahkan monyet sering main ke sungai tempat kami mandi," kata seorang petugas pos sekat.

Tak ada aliran listrik di Pos Sekat Hai.  Petugas mengandalkan genset yang dinyalakan dari pukul 18 sampai 22.00. Ada juga panel surya untuk sekadar menyalakan laptop di siang hari.

Hanya ada tiga keluarga di Pos Hai ini. Sementara petugas pos sekat ada 20 orang.

Usai dari Pos Sekat Hai, jalanan sudah mulai 'bersahabat'. Tak semua kanan dan kiri jalan berupa hutan lebat. Sepuluh kilometer dari Pos Hai, ada hamparan padang ilalang yang luas.

Hamparan padang ilalang yang tumbuh di atas tanah gundukan membentuk perbukitan, persis seperti Bukit Teletubies. Sejenak rasa was-was akan lebatnya hutan tempat persembunyian Santoso hilang.

Namun kewaspadaan tak boleh hilang. Karena di belakang 'Bukit Teletubies' itu adalah hutan lebat.

Masih ada dua pos sekat lagi sampai menuju Pos Watu Tau di Napu, Palu.  Total jarak yang kami tempuh dari Poso sampai Napu kurang lebih 125 kilometer.

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Rudy Sufahriady mengatakan luas dan lebatnya hutan itulah yang menjadi salah satu kendala Satgas Tinombala dalam memburu Santoso. Saat ini Satgas yang beranggotakan pasukan elite TNI-Polri itu terus mengejar kelompok Santoso.

"Sampai hari ini Santoso masih terus kita kejar. Kita lakukan pengepungan. Tanda-tanda di dalam ada, tapi belum dapat," kata Rudy di Mapolres Poso, Kamis (7/4/2016) lalu. (Sumber: detik.com)

Ilustrasi
StatusAceh.Net - Ribuan warga negara Indonesia (WNI) bermasalah yang bekerja di Negeri Sabah telah dideportasi oleh Pemerintah Malaysia melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara selama 2016.

Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Kabupaten Nunukan Sigit Triwibawanto di Nunukan, Sabtu mengatakan dibandingkan waktu yang sama pada tahun 2015, jumlah WNI yang dipulangkan pada 2016 hampir sama yakni 1.489 orang.

Ia mengatakan jumlah WNI/TKI bermasalah yang telah dipulangkan dalam jangka waktu Januari-awal April 2016 telah mencapai 1.542 orang yang terdiri 1.206 laki-laki, 281 perempuan dan 55 anak-anak.

Ia memperkirakan, apabila pemulangan WNI/TKI bermasalah terus dilakukan sebagaimana yang berlangsung selama 2015 maka tidak tertutup kemungkinan jumlahnya akan melebihi 2015.

Dia mengaku tidak mengetahui penyebab banyaknya WNI/TKI bermasalah yang dipulangkan melalui Kabupaten Nunukan tersebut pada Januari 2016 sebanyak 284 orang yang terdiri 224 laki-laki, 41 perempuan dan delanap anak-anak.

Mereka berangkat ke Malaysia menggunakan paspor TKI (24 halaman) sebanyak 22 orang, paspor umum (86) dan ilegal (170) serta pas lintas batas (PLB) sebanyak enam orang.(Rima)

TNI AD, AU, dan AL sama sekali tidak memiliki rudak udara jarak jauh, dan di seluruh TNI hanya 1 kapal AL yang dilengkapi dengan rudal Yakhont.
Jakarta - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan, TNI AU siap menggerakkan pasukan untuk membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi sandera kelompok Abu sayyaf di Filipina. Namun, saat ini masih menunggu izin yang diberikan oleh negara filipina.

Menurutnya, TNI mempunyai kemampuan untuk membebaskan WNI yang disandera itu dengan kemampuan-kemampuan handal yang dimiliki oleh negara Indonesia.

"Kita masih menunggu, karena kita mempunyai kemampuan untuk itu. Terutama kemampuan surveilance, bagaimana kemampuan bisa memantau satu titik saja gerakan orang. Mau sembunyi di pohon dan mau sembunyi dimanapun kita bisa tangkap," kata Agus di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 9 April 2016.

Namun, saat ini, segalanya tergantung dari izin yang diberikan oleh negara Filipina. Jika Izin tersebut telah diberikan, maka pasukan akan segera dikerahkan. "Kan segala sesuatu tergantung izin dari Filipina, Tapi sudah siap, semuanya tinggal menunggu, Filipina, kita akan gerakkan.”

Seperti diketahui, ada sebanyak 10 awak kapal yang merupakan WNI yang disandera oleh kelompok penculik. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan penculik meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp15 miliar.(Viva)

Reklamasi membuat nelayan harus pergi lebih jauh ke tengah laut untuk mendapatkan ikan.
Jakarta - Ruang wartawan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 31 Maret 2016, mendadak tegang. Ada kabar lembaga anti rasuah di Indonesia, kembali menangkap penyelenggara negara karena diduga suap.

Semua isu itu menjadi jelas, tatkala pukul 20.00 WIB, tampak rombongan kendaraan dinas KPK masuk dari pintu samping KPK. Tiga kendaraan langsung memasuki parkir di lantai bawah tanah gedung, termasuk di antaranya sebuah mobil Jaguar hitam dengan plat B 123 RX.

Para pemburu berita curiga. Menduga mobil mewah itu milik orang yang tertangkap dalam operasi KPK. Belakangan, mobil itu diketahui milik Mohamad Sanusi. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra. Mobil berharga miliaran buatan Inggris itu pernah dia gunakan saat dilantik menjadi anggota legislatif.

Esok harinya, pukul 18.00 WIB, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif menggelar konferensi pers. Secara resmi KPK menjelaskan adanya upaya suap terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
http://media.viva.co.id/thumbs2/2016/04/03/5701069b29be5-ketua-komisi-d-dprd-dki-jakarta-mohamad-sanusi-dicokok-kpk_663_382.jpg
Muhammad Sanusi tersangka penerima suap terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Dari kasus ini, ditetapkan tiga tersangka, yaitu Muhammad Sanusi sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan pegawai PT Agung Podomoro Land (APL), Triananda Prihantoro, serta Presiden Direktur PT APL, Ariesman Widjaja, menjadi tersangka pemberi.
Pimpinan KPK, Saut Situmorang, menjelaskan kasus ini hanya pucuk dari sebuah skandal mega korupsi. Di mana pihak swasta berupaya memengaruhi kebijakan pemerintah, demi mengeruk keuntungan lebih besar.

Menurutnya, suap ini diduga menyangkut strategi pembangunan pantai di kawasan teluk Jakarta. Para pengembang berupaya membuat jalan pintas agar proyek bisa segera dikerjakan, meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki peraturan daerah (Perda) mengenai teknis rencana pembangunan di atas pulau buatan.

"Ada proses yang tidak jalan atau belum sesuai urutan yang benar dalam pelaksanaan proyek atau pelaksanaan pembangunan, yang diperdebatkan kan itu, belum ada izin," ungkap Saut pada VIVA.co.id, Kamis, 7 April 2016.

Saut meyakini, Sanusi, Ariesman, dan Triananda tak sendirian di kasus ini. Pasalnya, kepentingan proyek reklamasi mencakup banyak pihak. Ada 17 pulau dengan total tambahan lahan Jakarta seluas 5.100 hektare. "Ini yang masih kita dalami karena kita tidak boleh langsung (menuding), tapi indikasi-indikasi itu ada."

Menurut Saut, dilihat dari rencana pembangunan yang disiapkan di atas pulau buatan ini, maka pihak yang berkepentingan agar proyek reklamasi di Teluk Jakarta bisa segera dimulai, tak hanya sembilan perusahaan yang kebagian proyek reklamasi ini.

"Di sana (pulau reklamasi) nanti tidak hanya orang yang menguruk saja. Di situ banyak orang juga kan, di situ nanti ada kepentingan bikin hotel dan lain-lain. di atas tanah segala kemungkinan bisa, mau bikin judi di masa depan, rumah, ruko, apartemen, tempat hiburan," ungkap Saut.

Dari sisi pembuat kebijakan, legislatif juga tak bisa sendirian merancang dan mengesahkan sebuah peraturan daerah (Perda). Kebijakan ini merupakan hasil keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Mereka berinteraksi di situ. Itulah, sepanjang negara ini berdiri kan begitu, perselingkuhan persekongkolan antara eksekutif dan legislatif dalam menetapkan pasal-pasal," ujar Saut.

Suap pun ditengarai mengarahkan pembuat kebijakan, agar pasal dalam Raperda mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, menjadi lebih ramah pada pihak swasta. Hal ini menyangkut proses perizinan, pembagian kontribusi pulau, serta penataan ekologi dan sosiologi.

"Orang bilang kan itu ngurukin pasir doang, sebenarnya tidak juga kalau hanya itu yang disasar dengan Perda. Bukan begitu, rencana tata ruang kan bukan begitu, harus jelas," terangnya.

Demi memudahkan penyidikan kasus ini, KPK juga melarang sejumlah orang bepergian ke luar negeri. Dalam surat permohonan cegah yang dikirimkan ke kantor Imigrasi, mereka adalah bos PT Agung Sedayu Grup, Sugiyanto Kusuma alias Aguan; Direktur Utama PT Agung Sedayu Richard Halim Kusuma; staf khusus Gubernur DKI Jakarta Ahok, Sunny Tanuwidjaja; sekretaris direksi PT APL, Berlian dan seorang swasta Geri Prasetya.

Larangan bepergian ke luar negeri ini dimaksudkan agar saat KPK membutuhkan keterangan mereka, para pihak itu memenuhi panggilan pemeriksaan, sehingga kasus ini bisa cepat selesai.

Sebab, dari pemeriksaan sementara, diduga mereka yang tertangkap hanya menjalankan perintah dari pihak yang lebih berkuasa dari mereka. Adalah mereka yang memiliki kaitan dengan semua perusahaan bidang properti itu, dan berkepentingan dengan investasi di 17 pulau buatan.

"Sebetulnya itu bagian dari perusahaan dia juga kan, jadi maksudnya apakah ada pengembangan-pengembangan ke (perusahaan) pengembang yang lain. Kami (KPK) belum bisa katakan ada kaitan lebih lanjut, tapi akal sehat kita mengatakan ada big boss-nya," tambah Saut.

Selanjutnya...Reklamasi Tetap Jalan

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyebut pemerintah tak perlu membayar tebusan Rp15 miliar yang diminta kelompok bersenjata Abu Sayyaf untuk membebaskan 10 WNI yang disandera.

Wakil Komisi I DPR Mutya Hafiz menyesalkan peryataan Menhan tersebut. Pasalnya, dia menilai pernyataan Menhan ini dapat memancing emosi kelompok Abu Sayyaf.

"Dalam menangani sandera, Pernyataan Menhan ini, satu, tidak perlu, dua, tidak solutif, tiga, dapat memancing emosi penyandera," kata Mutya saat dihubungi, Jumat (8/4/2016).

Mantan presenter yang pernah disandra kelompok mujahidin Irak ini meminta semua pihak harus menahan ucapan-ucapan yang dapat kontraproduktif, terutama mejelang deadline waktu yang diberikan penyandera.

"Menhan harus faham ini. Jika perlu memberi informasi kepada wartawan, berikan jika memang ada perkembangan terbaru, jika belum ada ya tidak perlu buat pernyataan, khawatir dapat kontraproduktif," tandasya.(RIMA)


Status Aceh.Net- Pihak mabes TNI mengutus penyidik khusus dari Polisi Militer (POM) untuk mengambil alih pemeriksaan Dandim 1408/BS Makassar dan Kapuskopad Ops Kodam VII Wirabuana yang tertangkap basah saat pesta narkoba.

Penyidik POM dari Mabes TNI tersebut berjumlah tiga orang, di mana seorang berangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) dan dua orang lainnya berpangkat Kolonel.

"Mulai hari ini, kedua Pamen yang ditangkap pesta narkoba tersebut diperiksa langsung oleh pihak POM yang diutus oleh Mabes TNI," kata Kepala Staf Kodam VII Wirabuana, Brigjen TNI Supartodi, Kamis (7/4/2016).

Supartodi mengungkapkan dari 7 orang yang diamankan dalam pesta narkoba di hotel D'Maleo Jalan Pelita Raya, Makassar hanya seorang diantaranya yang dinyatakan urinenya negatif.

"Hanya satu orang yang negatif urinenya. Dia warga sipil," ungkap Supartodi.

Ditempat terpisah, Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel, AKBP Rosna Tombo mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan urine terhadap lima warga sipil yang diserahkan POM Kodam VII Wirabuana dan hasilnya hanya seorang diantaranya yang urinenya dinyatakan positif yakni bernama Aswar.

"Hasilnya sudah ada dan hanya seorang yang positif urinenya yakni Aswar. Sementara 4 orang lainnya negatif. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang hasilnya hanya seorang yang positif lainnya negatif," papar Rosna.

Awalnya, aparat gabungan TNI mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada oknum TNI yang diduga melakukan pesta narkoba di hotel D'Maleo Makassar.

Setelah tiba di hotel tersebut, tim menemukan Kolonel Inf Jefri Oktavian Rotti Dandim 1408 BS/1408 Makassar bersama beberapa rekannya diduga sedang pesta narkoba.

Panglima Kodam VII Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti mengatakan, kegiatan penggerebekan yang dilakukan tersebut salah satu upaya yang dilakukan Kodam VII Wirabuana sesuai perintah Panglima TNI agar dilaksanakan operasi intensif.(Liputan6.com)

Ilustrasi
Sulawesi Selatan - Seorang oknum anggota Komando Daerah Militer VII Wirabuana ditangkap karena dugaan mengedarkan sabu-sabu dari Kota Makassar ke Kabupaten Kepulauan Pangkajene, Sulawesi Selatan.

Oknum TNI bernama Prajurit Satu (Pratu) IDY (25) itu merupakan ajudan Komandan Detasemen Markas Kodam VII Wirabuana.

Penangkapan pelaku bermula dari informasi yang diterima oleh Satuan Narkoba Polres Pangkajene Kepulauan (Pangkep). Setelah itu, polisi berkoordinasi dengan Komando Distrik Militer (Kodim) Pangkajene untuk mengejar pelaku.

Tim tersebut mencegat mobil Daihatsu Ayla dengan nomor DD 1193 MY yang dikemudikan IDY di Jalan Poros Bontogelang, Kecamatan Bungoro, Kamis (7/4/2016) malam.

Di dalam mobil, ada tiga orang rekan IDY bernama Rl alias Ichal (32), MAEP alias Dede (21), dan AF (22).

"Barang bukti narkoba jenis sabu berhasil ditemukan petugas yang disembunyikan oleh para tersangka di dalam charger handphone yang sengaja dirusak. Barang bukti yang disita berupa 2 gram sabu, 1 charger handpone, 2 buah handpone," kata Kepala Polres Pangkep Ajun Komisaris Besar Polisi Moh Hidayat, Jumat (8/4/2016).

Hidayat menjelaskan, sabu-sabu yang disita petugas merupakan milik Ichal. Ichal selalu bekerja sama IDY untuk mengedarkannya ke pembeli.

Adapun Dede dan Asmi merupakan sepasang kekasih yang mobilnya dipinjam untuk mengantar narkoba tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, Ichal mengaku mendapatkan sabu dari seorang bandar perempuan bernama Ra di Sapiria, Tello Baru.

"Jadi setiap transaksi, pembeli menyetor ke rekening Pratu IDY. Dari situ, Pratu IDY lalu menyediakan mobil untuk mengantar sabu," kata Hidayat.

Saat ini polisi masih mengejar bandar narkoba itu. Adapun IDY sudah diserahkan ke Kodim Pangkajene. Tiga warga sipil yang ikut diamankan masih menjalani pemeriksaan di Polres Pangkep. Mereka telah menjalani tes urine. (Sumber: Kompas.com)

Ketua DPR RI. Dr. H. Komarudin. MH, memukul beduk pada peresmian Mesjid Agung At Taqwa  Kabupaten Aceh Tenggara, di saksikan oleh Sekda Aceh, Drs. Dermawan, MM , Bupati Aceh Tenggara, Ir. H. Hasanuddin Beruh dan sejumlah pejabat lainnya, Kutacane, 8/4
Kutacane - Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah mengajak umat Islam di Aceh untuk menjadikan mesjid sebagai pusat kegiatan dan pemberdayaan masyarakat bagi kemaslahatan umat.

Ajakan tesebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, MM saat membacakan sambutan Gubernur Aceh pada acara peresmian Mesjid Agung At-Taqwa, Kutacane, Aceh Tenggara, Jumat (8/4). Mesjid dengan gaya arsitektur minimalis modern tersebut diresmikan oleh Ketua DPR RI, Dr. H. Ade Komaruddin, MH dan dihadiri oleh ribuan tamu undangan baik dari daerah maupun nasional.

Gubernur Aceh dalam sambutan tertulisnya mengucapkan selamat kepada Pemerintah dan Masyarakat Aceh Tenggara, atas selesainya pembangunan mesjid yang memakan waktu enam tahun dalam proses pembinaannya dengan jumlah anggaran Rp 72 miliar tersebut.

Mesjid dengan luas lahan sekitar 1.5 hektar dan menampung 4.000 jamaah tersebut diharapkan oleh Gubernur Aceh dapat memacu perkembangan ilmu pengatuhan, dakwah dan syi’ar Islam di Aceh Tenggara dan sekitarnya.

"Masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah kaum muslimin, tapi juga memiliki peran strategis dalam pertumbuhan peradaban umat Islam sebagai pusat pendidikan melalui perpustakaan yang ada didalamnya dan bahkan di zaman Rasullah ada Baitul Maal di mesjid yang berfungsi untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan umat," ujar Sekda membacakan sambutan Gubernur.

Menurutnya, melalui kegiatan-kegiatan di Masjid, masyarakat mempunyai wadah untuk mengembangkan berbagai kegiatan yang mengarah pada terwujudnya masyarakat madani, yaitu sebuah masyarakat yang dituntun oleh wahyu ilahi dan bergerak dinamis sebagai masyarakat yang bahu-membahu, tolong-menolong, dan bekerja sama dalam membangun kesejahteraan. "Semangat masyarakat madani seperti inilah yang kita harapkan selalu mengiringi  kita dalam upaya memakmurkan masjid-masjid di wilayah kita, termasuk di Aceh Tenggara ini," kata Gubernur yang dibacakan oleh Sekda Aceh.

Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin cepat dan pertumbuhan masjid yang kian meningkat, Gubernur berpesan agar pengelolaan masjid dapat dilaksanakan dengan manajemen yang baik. "Kemakmuran sebuah masjid sangat bergantung kepada bagaimana proses pengelolaannya dan mendayagunakan Masjid dengan sebaik-baiknya," kata Gubernur.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak semua masyarakat untuk memakmurkan masjid yang ada dengan berbagai aktivitas keagamaan dan pemberdayaan ummat. "Insya Allah, kita bermohon kepada Allah semoga Masjid ini dapat menjadi salah satu simbol penegakan syariat Islam di wilayah Aceh Tenggara," pungkas Sekda saat membacakan sambutan Gubernur.

Ketua DPR RI resmikan Masjid Agung Aceh Tenggara
Sementara itu, Ketua DPR RI, Dr. H. Ade Komaruddin, MH saat meresmikan masjid tersebut menyatakan dirinya sangat bangga dengan prestasi pemerintahan Aceh Tenggara dibawah kepemimpinan Bupati Ir. Hasanuddin yang telah memberi perhatian khusus kepada pengembangan syiar islam di daerah tersebut.

Mesjid yang begitu megah ini merupakan wujud dari kerja keras pemerintah di Aceh dan warga Aceh Tenggara yang telah bersama-sama menyumbang dalam pembangunan masjid yang bakal dijadikan sebagai pusat peradaban islam di daerah ini, lengkap dengan perpustakaan, pusat kegiatan masyarakat dan lain-lain," katanya.


Ade yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI tersebut mangatakan agar Masjid Agung At-taqwa Kutacane layak menjadi sebagai pusat ilmu pengetahuan san peradaban islam di Aceh Tenggara dan sekitarnya. "Bahkan kalau perlu kita tingkatkan jumlah buku dan perluaskan perpustakaan menjadi yang terbesar di Aceh," ujarnya.


Masjid Agung Aceh Tenggara dikelola oleh UPTD pada Dinas Syariat Islam

Bupati Aceh Tenggara, Ir. H. Hasanuddin mengaku bangga dengan kehadiran masjid yang telah lama dinanti-nantikan oleh masyakat Aceh Tenggara. "Kini akhirnya masjid Agung yang serba modern dengan perlengkapan tercanggih di Aceh ada di Aceh Tenggara," katanya yang juga menjabat sebagai penanggungjawab dalam panitia pembangunan masjid tersebut.

Terkait struktur dan pondasi bangunan, Hasanuddin mengatakan bahwa masjid tersebut dibangun dengan tata cara perhitungan teknis serta material yang terbaik di kelasnya dan diperkiraan akan dapat bertahan sehingga 500 tahun.

"Untuk itu kita sangat fokus pada aspek pengelolaannya sehingga fungsi dari masjid ini akan terus terjaga hingga ke anak cucu kita nanti," kata Hasanuddin.

Menurutnya, pengelolaan masjid itu nanti akan sepenuhnya dilkasanakan oleh sebuah UPTD dari Dinas Syariat Pemerintah Aceh Tenggara yang secara  khusus bertugas untuk pemeliharaan bangunan tersebut. "Dengan adanya UPTD yang mengurus masalah pengelolaan, masjid ini diharapkan akan terus berada dalam kondisi yang baik," katanya.

Pada acara tersebut, Ir. Hasanuddin turut mengumumkan pemberian gelar putra kehormatan Aceh Tenggara kepada Dr. H. Ade Komaruddin dengan marga Selian.

Turut hadir dalam acara peresmian tersebut para bupati dan walikota se-Aceh, anggota DPR Aceh, para Kepala SKPA serta tokoh masyarakat dan ribuan peserta lainnya. (Rill)

Dua pembalap Movistar Yamaha Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. (MotoGP.com)
Sport - Valentino Rossi mengatakan jika Jorge Lorenzo pindah ke Ducati musim depan, itu akan menjadi pilihan yang berani, dan rekan setimnya itu akan tetap kompetitif.

Bahkan menurutnya Lorenzo akan lebih sukses bersama tim Italia itu dibandingkan ketika dia membela Ducati musim 2011-2012.

“Jika dia melakukannya, itu merupakan langkah yang berani," kata Rossi dalam jumpa pers di Austin, Texas, Kamis (7/4) waktu setempat.

“Saya akan sampaikan padanya semoga sukses, dan juga untuk Ducati. Saya kira dia masih akan kompetitif, karena Lorenzo adalah pembalap yang tangguh dan juga Ducati sekarang adalah motor yang kompetitif."

Baca juga: Iannone: Semoga Bukan Saya yang Dibuang

Situasi yang dialami Lorenzo sekarang, kata Rossi, mirip seperti yang dia alami menjelang kepindahannya ke tim yang bermarkas di Bologna itu.

“Saya telah bersama Yamaha selama bertahun-tahun dan butuh tantangan baru. Ketika itu saya bicara dengan (mantan bos Ducati) Filippo Preziosi, dia menyampaikan ke saya sebuah proyek menarik untuk meningkatkan kinerja Ducati - yang telah menang bersama (Casey) Stoner dan berusaha membuatnya lebih mudah dikendarai oleh para pembalap lain," ujar Rossi.

Keputusannya ketika itu menjadi bumerang karena dia tidak sekompetitif seperti di Yamaha, dan hanya mendapat tiga hasil podium tanpa pernah juara selama dua musim. Namun sekarang, Ducati adalah motor yang berbeda sama sekali.

“Ducati telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Motor ini sangat kompetitif, sangat kencang di lintasan lurus. Dalam dua balapan musim ini, mereka telah membuktikan bisa berada di baris depan," kata Rossi.(
Motorsport.com)

Polres Aceh Selatan bersama BNNK Aceh Selatan menemukan ladang ganja seluas 8 hektare (Ha) di Perbukitan Jambo Papen, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan, Kamis (7/4/2016). (Ilustrasi)
Aceh Selatan - Polres Aceh Selatan bersama BNNK Aceh Selatan menemukan ladang ganja seluas 8 hektare (Ha) di Perbukitan Jambo Papen, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan, Kamis (7/4/2016). Penemuan ladang ganja tersebut berkat informasi dari masyarakat sekitar.

Untuk menuju lokasi ladang ganja ini petugas kepolisian membutuhkan waktu sekitar empat jam dengan menyisiri jalan yang berbukit. Diduga umur batang ganja yang ditemukan berkisar tiga bulan dengan ketinggian 1-2 meter.

Sebagian batang ganja yang masih berukuran kecil dimusnahkan di lokasi oleh petugas dengan cara dibakar. Saat  melakukan penyisiran  ladang  ganja ini  petugas tidak menemukan pemiliknya.

Polres Aceh Selatan dan BNN Kabupaten Aceh Selatan berhasil menyita 800 batang ganja dan ratusan biji ganja yang diduga akan disemai oleh pemiliknya. Ratusan batang ganja di bawa ke Polres Aceh Selatan untuk dijadikan barang bukti dan kemudian akan  dimusnahkan. (Sumber: sindonews.com)

Milisi Libia menggunakan media sosial untuk membeli senjata, atau menjual senjata yang sudah tak terpakai.
StatusAceh.Net - Studi terbaru menunjukkan bahwa perdagangan senjata ilegal di Libia dilakukan melalui media sosial, khususnya Facebook.

Studi yang dilakukan selama 18 bulan itu menemukan penjualan berbagai senjata – dari pistol hingga granat berpeluncur roket.

Kebanyakan ditawarkan di grup Facebook secara “tertutup” atau “rahasia”.

Perdagangan gelap senjata melanggar persyaratan layanan Facebook, dan juru bicara Facebook mengatakan bahwa mereka menganjurkan pengguna untuk melaporkan hal seperti itu.

Laporan studi itu menggunakan data yang dikumpulkan oleh Armament Research Services (ARES) dari total 1.346 transaksi jual-beli. Peneliti yakin ini hanya sebagian kecil dari jumlah perdagangan di media sosial yang sebenarnya .

Laporan itu dirilis pada Kamis (07/04), namun BBC Newsnight menerima telah menerima salinannya terlebih dahulu.

Mendiang Moamar Khadafi ialah pembeli senjata yang obsesif dan mengendalikan pasar dengan ketat. Selama 40 tahun berkuasa, diperkirakan dia membelanjakan lebih dari US$30 miliar (sekitar Rp395 triliun) untuk senjata.

Ketika pasukan pemberontak menggulingkan rezimnya pada 2011, timbunan senjata Khadafi dijual bebas ke pasar gelap. Peneliti yakin perdagangan di media sosial mulai populer pada 2013, dan pasarnya terus tumbuh.

Mereka menelusuri perdagangan senjata ringan di situs-situs media sosial termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram. Alhasil, volume penjualan terbesar ditemukan di Facebook.

Sebagian besar senjata yang dijualbelikan adalah pistol atau senapan. Jenis senapan paling populer ialah Kalashnikov, yang terjual seharga rata-rata 1800 dinar Libia (Rp17 juta).

“Meskipun kebanyakan barang yang dijualbelikan adalah senjata ringan tradisional – pistol hingga senapan manual dan senapan mesin – terdapat juga sistem persenjataan yang lebih signifikan, yang dapat memberi dampak di medan perang atau digunakan teroris,” kata salah seorang peneliti Nic Jenzen-Jones dari ARES.

“Manpad adalah sistem anti-pesawat udara. Kami tak hanya menemukan sejumlah sistem yang komplet, tapi juga komponen individunya... Senjata ini tidak begitu ampuh melawan pesawat tempur modern, tapi ancaman besar terhadap pesawat sipil.”

Peneliti menemukan sistem anti-pesawat udara dibanderol hingga 85.000 dinar Libia (sekitar Rp816 juta). Salah satu tawaran meliputi senapan anti-udara yang dilengkapi satu unit truk.

'Tertutup' dan 'Rahasia'

Kebanyakan perdagangan berpusat di kota-kota besar, terutama Tripoli, Benghazi, dan Sabratha.

Pembelinya adalah gabungan dari milisi yang membeli senjata untuk berperang, dan milisi yang hendak menyingkirkan senjata mereka karena sudah tak terpakai. Kebanyakan penjual berusia 20 atau 30-an, dan transaksi sering diselesaikan lewat pesan pribadi atau telepon.

Sebagian besar senjata diiklankan di dalam grup “tertutup” atau “rahasia” di Facebook – dan karena itu hanya dapat dilihat oleh anggota grup tersebut. Jumlah anggota dalam satu grup bervariasi, dari 400 hingga hampir 1.400 anggota.

Beberapa grup punya nama yang jelas, seperti The Libians Firearms Market (Pasar Senjata Libia) yang kini telah ditutup, dan banyak grup yang masih aktif selama 18 bulan waktu studi – hal ini mengisyaratkan, kata peneliti, bahwa grup seperti ini jarang dilaporkan ke pengelola situs.

Dalam pernyataan pers, juru bicara Facebook mengatakan, “Perdagangan senjata bertentangan dengan Standar Komunitas Facebook, dan kami menghapus konten seperti demikian sesegera mungkin setelah kami menyadari keberadaannya. Kami menganjurkan pengguna menggunakan tautan pelaporan sehingga tim kami dapat langsung bertindak.”

Peneliti yakin kebanyakan transaksi senjata terjadi di dalam negeri. Meski demikian, badan polisi Eropa, Europol, mengkhawatirkan sejumlah senjata yang memasuki Eropa dari Libia. (BBC Indonesia)

Lhokseumawe - Pelaksana konser Bergek menyesalkan sikap Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya yang membatalkan konser Bergek di Lhokseumawe. Menurut pelaksana, alasan pembatalan itu tak bisa diterima dan diputuskan sepihak. Mereka juga berencana membawa kasus ini ke ranah hukum.

Adi Bergek dijadwalkan manggung pada acara Musik Damai Aceh 2016, 10 April mendatang. Namun rencana ini dibatalkan oleh pemerintah atas desakan Majelis Ulama Nanggroe Aceh.

“Kami menyesalkan surat pembatalan yang dilayangkan oleh Wali Kota Lhokseumawe. Seluruh persyaratan telah kami penuhi sesuai aturan,” kata ketua panitia, Andi Masta, saat menggelar konferensi pers di Lhokseumawe, Kamis sore.

Pembatalan ini menyebabkan pihaknya merugi. Apalagi persiapan telah dilakukan berbulan-bulan lalu. Harusnya pemerintah dan mereka yang tak ingin konser ini digelar melakukan tatap muka dan menyampaikan alasan yang jelas.

Panitia, kata Andi, siap membuat batasan untuk penonton laki-laki dan perempuan, seperti konser musik yang pernah digelar di Lhokseumawe. Panitia juga telah membayar pajak acara kepada para pihak. Pihaknya mengklaim mengalami kerugian hingga ratusan juga akibat pembatalan ini.

Andi juga menyayangkan sikap terburu-buru pemerintah dalam memutuskan pembatalan. Harusnya, kata dia, pemerintah juga melihat sisi positif acara ini. Apalagi pihaknya menggelar acara ini dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional sebagai bagian dari kampanye antinarkoba. Acara tersebut juga digelar siang hari.

“Kami akan duduk kembali dengan pemerintah kota dan Majelis Permusyawaratan Ulama Lhokseumawe untuk membicarakan masalah ini. Kami berharap, pemerintah mau meninjau kembali pembatalan ini,” kata Andi. (Sumber: AJNN.Net)

Foto Ilustrasi Diadakan Seminar Kebijakan Fiskal di Aceh

Banda Aceh - Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Aceh,  Kamis (7/4) mengadakan seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.

Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan MM, dalam pidato yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, Syahrul, SE, M.Si berharap pertemuan dan diskusi tentang kebijakan fiskal dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif yang dapat manfaatkan sebagai rujukan dalam menyusun langkah-langkah pembangunan ekonomi Aceh yang lebih strategis.

Syahrul mengatakan bahwa Dana Otsus sangat strategis dalam menopang ruang fiskal di Aceh. Untuk itu pemerintah Aceh berjanji akan terus menyesuaikan kebijakan melalui regulasi pemanfaatan dana Otsus agar sumber dana Otsus ini benar-benar dapat dimanfaatkan di sektor pembangunan yang dapat memberi daya ungkit ekonomi yang tinggi di masa yang akan datang. “Kita harap semua pihak dapat mengawal penggunaan dana otsus di Aceh,” kata Syahrul.

Syahrul menjelaskan, untuk menghindari penggunaan dana otsus yang tidak tepat sasaran,  Pemerintah Aceh telah mengambil langkah dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

“Kedua peraturan ini telah mengamanahkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar dalam pengalokasian dana Otsus tidak lagi digunakan untuk program dan kegiatan yang kurang memberi daya ungkit ekonomi masyarakat atau program dan kegiatan yang kecil-kecil,” kata Syahrul

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh. Bakhtaruddin mengatakan bahwa seminar tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan seluruh stakeholder yang ada di Aceh tentang fiskal dan perkembangan ekonomi terkini baik di Indonesia maupun Aceh khususnya.

“Forum ini kita harapkan dapat mejadi media komunikasi untuk mensinergikan berbagai program dan kegiatan yang mendukung proses pembangunan,” kata Bakhtaruddin.

Selain itu, dengan dilaksananya seminar tersebut kata Bakhtaruddin akan memberikan pemahaman dan penyamaan persesi dalam menentukan berbagai kebijakan fiskal yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi.

Seminar tersebut dihadiri peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, asosiasi pengusaha, akademisi, perbankan, dan mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. (Rill)

Ke-11 tersangka dan pengedar narkoba jenis sabu  
Bireun- Hal yang sangat patut di acung jempol untuk kerja keras tim opsnal sat res narkoba polres bireun,setelah berhasil meringkus belasan pemakai dan pengedar narkoba yang tersebar dibeberapa desa pedalaman kabupaten bireun.

Dalam satu malam personil Sat res narkoba Polres Bireun dipimpin lansung oleh Kasat Narkoba kembali berhasil mengamankan 11 tersangka pengedar dan pengguna sabu-sabu dari 2 kabupaten/kota di Aceh,Senin (6/4/2016).

Menurut Kapolres Bireun,AKBP Ali Khadafi, SIK melalui Kasat
Narkoba Ipda Rahmat,SH menuturkan penangkapan ke-11 tersangka ini berawal dari keberhasilan tim opsnalnya menggerebek sebuah rumah didesa Cot Ijue,Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireun menangkap 3 pengedar sabu sekitar pukul 01:00 WIB .

Penangkapan ke-11 tersangka ini kita lakukan di kabupaten bireun,aceh utara dan kota lhokseumawe,hadil dari pengembangan 3 tersangka yang lebih dahulu kita tangkap“,ungkapnya.
Ke-11 tersangka saat digiring ke polres bireun  
Ketiganya adalah BA bin IS (46) warga Cot Ijue,SU bin HA (25) warga desa Nicah dan MRS bin TAR (23) warga cot ijue dengan barang bukti sabu seberat 3,47 gram.

Hasil pengembangan dari ketiga tersangka sekiranya pukul 05:00 WIB tim opsnal sat res narkoba polres bireun kembali meringkus pengedar sabu berinitial AF bin Ab alias Sinek (23) Desa Samuti Krueng Kec. Gandapura Kab. Bireuen di depan mesjid kota Geurugok Kec. Gandapura Kab. Bireuen. Dari AF disita sabu seberat 7.04 gram yang dikemas dalam 2 paket sedang dan besar.

Selanjutnya tim opnal sat res narkoba yang dipimpin lansung oleh kasat narkoba polres bireun kembali melakukan penggrebekan di sebuah pondok ditambak dan berhasil menyita 2 unit sepeda motor jenis Vario dan Kawasaki Ninja.

Berbekal keterangan dari para tersangka yang telah berhasil ditangkap ,tim opsnal kemudian meluncur ke arah kota lhokseumawe.

Setibanya pukul 06:30 WIB di Desa Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti,Lhokseumawe kembali tim berhasil meringkus 2 pengedar dan pengguna sabu berinitial SAF bin Sul (29) warga desa Kuta Blang Kec. Banda Sakti Kodya Lhokseumawe,darinya disita 1,63 gram dan HW bin Um (34) warga setempat dengan barang bukti  0.1 gram.

“ Diantara mereka memang HW yang memiliki BB sabu paling sedikit,namun setelah penangkapan keduanya kita berhasil meringkus 5 tersangka lainnya diantaranya Mah pengedar sabu,selebihnya adalah pemakau sabu yang juga warga kota lhokseumawe,” ujar Ipda Rahmat kepada Redaksi Statusaceh.net saat berkunjung ke polres bireun ,Kamis (7/4/2016).

Tersangka lainnya yang juga berhasil damankan oleh tim opsnal polres bireun dipimpin kasat narkoba ipda Rahmat yakni Mah bin Ab alias Mayed (34) warga Paya Teungoh Kec. Simpang Keuramat.

Dari Mah pihak personil polres bireun mengamankan barang bukti sabu seberat 0,48 gram yang dikemas paket plastik bening,4 bal plastik kecil,sedang dan besar untuk mengemas narkotika jenis shabu, 2 bal plastik sedang untuk mengemas narkotika jenis shabu dan 1 unit timbangan Digital merk ACL wrna putih orange.
Ke-4 pemakai sabu yang diamankan di polrea bireun  
" Dirumah tempat yang sama kami juga amankan 4 tersangka pemakai sabu" ujar Ipda Rahmat SH.

Empat pengguna sabu yang juga ditangkap dilokasi yang sama yakni RM (28),NAH (28),DA (20),Ketiganya adalah warga desa Tumpok teungoh kec. banda sakti dan AR (23) warga desa Mon Geudong Kota Lhokseumawe.


Untuk  proses hukum lebih lanjut semua tersangka dan barang bukti yang berhasil di sita oleh tim opsnal sat res narkoba diamankan ke Polres Bireun.


Reporter: T. Sayed Azhar

Kelompok Abu Sayyaf
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah mengutamakan negosiasi kemanusiaan terhadap 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh gerombolan yang mengaku kelompok radikal Abu Sayyaf pada akhir Maret lalu.

"Pemerintah tentu berpegang pada prinsip untuk tidak ditekan atau didiamkan seperti itu. Pemerintah juga mendahulukan negosiasi secara kemanusiaan," kata Wapres Kalla di Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Pemerintah masih mengedepankan upaya dialog untuk bernegosiasi kepada kelompok teroris Abu Sayyaf demi mengutamakan faktor kemanusiaan bagi para sandera tersebut.

"Ini mendahulukan dialog, karena dimana-mana penyelesaian sandera begitu melihat kemungkinan bagaimana baiknya, mendahulukan faktor kemanusiaan. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan," katanya.

Kelompok teroris Abu Sayyaf mengaku telah membajak Kapal Tunda Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12 saat dalam perjalanannya dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan. Kedua kapal tersebut milik swasta dan berbendera Indonesia saat melakukan perjalanannya menuju Filipina.

Pihak pemilik kapal menerima telepon dari seseorang yang mengaku anggota kelompok Abu Sayyaf pada 26 Maret dan mengetahui 10 awak kapal berwarga negara Indonesia telah menjadi korban sandera.

Dua pejabat militer Filipina mengatakan kelompok garis keras itu menuntut sejumlah uang tebusan, yang dirahasiakan dari pemilik perahu. Pejabat itu menolak disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara kepada media.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan tidak akan ada ada operasi militer untuk pembebasan kesepuluh WNI yang diculik kelompok Abu Sayyaf ini.

"Kalau operasi militer kan dikhawatirkan ada korban. Kalau teroris nggak masalah, kalau yang mati warga negara kita kan disayangkan," katanya.

Kekuatan militer RI juga sudah disiapkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melakukan pembebasan. Dengan waktu yang tinggal satu hari, Ryamizard berharap upaya negosiasi minimal bisa mengundurkan waktu yang ditetapkan oleh para penculik tersebut.

"Dengan negosiasi ini mungkin bisa memundurkan," katanya.

Ketika ditanya jika terkait uang tebusan, Ryamizard mengatakan sudah disiapkan namun bukan uang negara. "Yang jelas bukan uang negara," tuturnya.(Sumber: Okezone.com)

Ilustrasi
Banda Aceh - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh memblokir rekening 24 penunggak pajak, dengan total nominal Rp 33,6 miliar. Pemblokiran dilakukan serentak di tujuh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Aceh, Kamis (7/4).

Pemblokiran serentak dilakukan di KPP Pratama Banda Aceh (satu penunggak pajak), Lhokseumawe (enam penunggak pajak), Meulaboh (lima penunggak pajak), Bireuen (lima penunggak pajak), Langsa (tiga penunggak pajak), Tapaktuan (dua penunggak pajak), dan Subussalam (tiga penunggak pajak).

Kapala Kanwil DJP Aceh, Aim Nursalim Saleh mengatakan, semua keputusan terhadap kasus penunggak pajak itu sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan tidak ada lagi upaya hukum apapun. Mereka bahkan rata-rata sudah menunggak pajak selama lima tahun.

"Ini kita lakukan dimaksud agar penunggak wajib pajak mau membayarnya, karena ini uang negara," kata Aim Nursalim Saleh, dalam konferensi pers di Kanwil DJP Aceh.

Menurut Aim, pemblokiran diharapkan dapat menggugah wajib pajak, terutama diblokir rekening untuk segera membayar pajak. Sehingga bisa terhindar dari sanksi diberikan oleh kantor pajak.

"Kita berharap di luar yang diblokir untuk kooperatif segera membayar pajak," ujar Aim.

Menurut Aim, setelah rekening mereka diblokir selama 2x24 jam tapi tetap tidak mau membayar tunggakan pajaknya, maka Kanwil DJP Aceh akan melakukan langkah tegas. Seperti akan menangkap penanggungjawab pajak bagi wajib pajak badan, dan bila perorangan akan langsung pada yang bersangkutan.

Aim mencontohkan, bila penunggak pajak tetap membandel, pihaknya akan mengambil uang dalam rekening sesuai dengan tunggakan pajak. Namun, jika uang dalam rekening tidak cukup saldo, maka rekening tetap diblokir dan aset penunggak pajak akan disita.

"Kalau cukup saldo dan sudah kita potong tunggakan pajak. Bila masih ada sisa, maka rekening itu akan dibuka kembali dan diserahkan pada pemiliknya lagi. Intinya yang kita perlukan adalah ambil uang yang menunggak pajak itu," imbuh Aim.

Pada tahun ini, Aim menargetkan Rp 112 miliar tunggakan pajak diselesaikan. Saat ini rekening sudah diblokir sebanyak Rp 33,6 miliar.

Khusus Banda Aceh, kata Aim, ada 78,500 pihak menunggak pajak sekitar Rp 590 miliar. Mereka dari perorangan, badan, maupun perdagangan. Dari jumlah itu, ada sebagian lagi sedang melakukan upaya hukum.(Sumber: merdeka.com)

StatusAceh.Net - Sehubungan dengan kondisi politik Aceh akhir-akhir ini yang sangat memperihatinkan, maka sebagai solusinya kami akan membentuk Partai Lokal (Parlok) Baru di Aceh dengan nama Partai Aceh Meudelat (Partai AM), tujuannya untuk menyerap, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang selama ini terabaikan akibat kegaduhan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya.

Partai Politik ini kami dirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagaimana pasal 75 ayat 1 dengan bunyi “Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal”. Dan atas inisiatif, saran atau masukan dari masyarakat Aceh, teruma saran dari para ulama, akademisi, mahasiswa, pengusaha, cendekiawan, tokoh adat dan budaya, mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Komite Peralihan Aceh (KPA), tokoh masyarakat, para korban konflik, serta sejumlah organisasi pemuda, ormas, dan LSM.

Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami lakukan deklarasi bersama dan selanjutnya kami daftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat diverifikasi dan memperoleh legalitas hukum.

Banda Aceh, 07 April 2016

Ttd
Inisiotor Partai Aceh Meudelat

Tgk. H. Ishak Yusuf / Ayah Ishak

Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, MM mengingatkan kepada para pejabat yang terlibat dengan program perencanaan pembangunan agar berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Aceh sebagai salah satu daerah prioritas dalam pengawasan praktek korupsi.

Menurut Dermawan, berdasarkan pertemuan antaranya dirinya dengan KPK beberapa waktu lalu, komisi tersebut menyatakan akan meningkatkan pengawasannya di Aceh mulai dari proses mekanisme perencanaan awal sampai tahap pelaksanaan program.

“Mulai tahun ini, semua pejabat dan pegawai yang terlibat mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan sebuah program akan masuk dalam proses monitoring KPK,” kata Dermawan saat membuka Forum Gabungan SKPA dan Pra Musrenbang Tahun 2016 di Aula Bappeda, Banda Aceh, Kamis (7/4). Acara tersebut dihadiri oleh ratusan pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dari seluruh kabupaten dan kota di Aceh.

Sekda mengatakan bahwa, KPK dalam pemberantasan korupsi tidak hanya mengawasi saat proses pelaksanaan saja, tapi termasuk proses pelanggaran yang terjadi pada awal mekanisme musrembang.

“Melalui tahapan pra-musrembang ini, saya harap semua program prioritas yang telah kita usulkan dapat tertampung. Semoga kedepan tidak akan ada lagi yang namanya penumpang di tengah jalan, yang dapat menghambat program pembangunan daerah ini,” ujarnya.

Perencanaan pembangunan harus selaras dengan Nawa Cita
Dalam kesempatan tersebut, Sekda turut mengingatkan para pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan agar dapat menyelaraskan usulan program dengan kebijakan pembangunan nasional 2017 dan Nawa Cita.


“Secara garis besar, prioritas pembangunan nasional itu disusun dalam empat dimensi utama, yaitu: Dimensi pembangunan manusia, Dimensi pembangunan sektor unggulan, Dimensi pemerataan dan kewilayahan, dan Dimensi pembangunan untuk kondisi yang dianggap perlu,” kata Dermawan.

Guna mendukung pencapaian yang maksimal dari sasaran pembangunan tersebut, Sekda mengajak seluruh pemerintah daerah agar dapat menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial serta memprioritaskan pembangunan di sektor infrastruktur dan ekonomi guna meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.

“Menurut arahan dari Bapak Presiden, penggunaan anggaran tidak akan lagi didasarkan pada fungsi masing-masing satuan kerja (money follow function) seperti yang berlaku selama ini, tapi harus berorientasi pada sektor prioritas (Money follow program),” katanya.

Dengan kebijakan ini, Dermawan mengatakan akan ada pengurangan anggaran pada SKPA tertentu, dan akan ada penambahan anggaran pada SKPA lainnnya dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan nasional dan 10 prioritas pembangunan sebagaimana tercantum di dalam RPJM Aceh 2012-2017.

“Dengan ada pra musrembang ini, saya harap seluruh pegawai dapat menghasilkan rumusan rancangan pembangunan yang terbaik dan menjadi kesepakatan bersama untuk dituangkan ke dalam rancangan RKPA 2017 yang akan dibahas pada Musrenbang 14 April mendatang,” pungkasnya.(Rill)

Ekosistem Leuser - habitat bagi harimau Sumatra, gajah, dan orang utan - terus mengalami deforestasi karena pemerintah Aceh tidak memasukkannya ke dalam kawasan strategis nasional.
StatusAceh.Net - Warga Aceh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) akan menggugat Kementrian Dalam Negeri di persidangan demi menyelamatkan Kawasan Ekosistem Leuser.

Mereka menuntut pemerintah mencabut Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh no. 19 tahun 2013 yang tidak memasukkan Kawasan Ekosistem Leuser ke dalam kawasan strategis nasional.

Juru bicara GeRAM, Farwiza, mengatakan dasar gugatan mereka ialah surat berisi hasil evaluasi Kemendagri pada tahun 2014 atas RTRW tersebut. Dalam surat itu dinyatakan bahwa pemerintah Aceh harus memasukkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai kawasan strategis nasional dengan fungsi lindung.

Jika pemerintah Aceh tidak melakukan revisi, maka qanun akan dicabut.

"Namun Kemendagri belum mencabut Qanun dan pemerintah Aceh juga belum memasukkan KEL ke dalam kawasan strategis nasional dalam tata ruang wilayah Aceh," kata Farwiza kepada BBC Indonesia.
Gerakan lewat internet

GeRAM juga menggalang dukungan publik melalui petisi di laman Change.org, yang telah ditandatangani 54.000 orang denbgan sasaran 75.000 penanda tangan.

Akibat tidak dimasukkannya KEL ke dalam kawasan strategis nasional, kata Farwiza, maka kerusakan lingkungan di KEL bertambah parah.

"Pembangunan jalan yang terjadi secara masif membuka ruang untuk kegiatan ilegal menjadi semakin intensif, fragmentasi kawasan dan habitat menimbulkan konflik satwa dan manusia yang semakin sering," ujarnya kepada BBC Indonesia.

Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) mencatat, luas tutupan hutan di Leuser terus berkurang dari 2,20 juta hektar pada tahun 1970 menjadi 1,78 juta hektar pada 2015. Selama 2010-2015, luas hutan yang hilang sebesar 73,6 ribu hektar.

Kawasan Ekosistem Leuser menjadi pembicaraan setelah kunjungan aktor pemenang Oscar, Leonardo DiCaprio, ke kawasan itu. Sang aktor mempublikasikan foto-foto kegiatannya di sana, bersama pesan untuk menjaga hutan di ekosistem Leuser beserta satwa yang hidup di sana.

Pesan DiCaprio ditanggapi Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, yang 'menyayangkan' DiCaprio tidak mendapat informasi komprehensif soal deforestasi di Indonesia.

“Pemerintah bekerja keras untuk melindungi lingkungan, termasuk menuntut perusahaan yang melanggar hukum lingkungan serta mendata wilayah yang berisiko deforestasi,” kata Siti seperti dikutip kantor berita AP.
Kenyataan yang berbeda

Meski demikian, menurut Farwiza, yang dilakukan pemerintah berkebalikan dari yang ditemukan di lapangan.

“Pemerintah selalu mengatakan betapa pentingnya melindungi hutan untuk mencegah banjir, mencegah berbagai bencana yang sekarang semakin sering terjadi dengan intensitas yang semakin tinggi. Tapi kebijakan dari pemerintah tidak merefleksikan kata-kata perlindungan hutan,” kata Farwiza.

Dia menekankan ada masalah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat.

“Rencana tata ruang diberikan oleh pemerintah daerah, kemudian ketika kebakaran itu terjadi; yang harus mendorong supaya perusahaan dituntut itu pemerintah pusat.

“Sekarang, yang dapat dibatalkan pemerintah pusat adalah membatalkan regulasi (tata ruang) tersebut, seperti 3.000 peraturan daerah lain yang sudah dibatalkan oleh Kemendagri. Tapi sayangnya kemendagri belum menunjukkan akan mengambil langkah ini,” ujar Fawriza.

GeRAM mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Januari 2016. Hari Rabu 6 April adalah hari terakhir mediasi dengan pihak tergugat yakni Kemendagri, Gubernur Aceh, dan DPRD Aceh. Mediasi dinyatakan gagal karena tidak kedua pihak tidak mencapai titik temu.

Langkah selanjutnya adalah persidangan pada 26 April mendatang dengan kedua pihak membawa bukti dan saksi tidak dimasukkannya KEL ke dalam kawasan strategis nasional merugikan masyarakat Aceh.(Sumber: BBC)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.