2016-01-31

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Ketua Umum Iskada Aceh, Tgk Marwidin Mustafa menyerahkan santunan kepada Yayasan Rumah Anak Yatim Banda Aceh sebesar Rp 1 Juta kepada Kepala Yayasan Rumah Yatim, Ustadh Maman Surahman, pada peringatan Maulid dan Hari Jadi 43 Iskada, Sabtu (6/2).
Banda Aceh - Pengurus Ikatan Siswa Kader Dakwah (ISKADA) Aceh merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dan Hari Jadi ke 43 bersama Puluhan Anak Yatim, di Yayasan Rumah Yatim, Geuceu Komplek, Banda Aceh, Sabtu (6/2).  

Panitia Pelaksana Ahmad el Fahmi, SPsi mengatakan pelaksankaan Maulid dan Hari Jadi Iskada kali ini dilaksanakan bersama anak-anak yatim untuk lebih memaknai dan menumbuh kembangkan  rasa asuh dan kasih sayang kita kepada mereka yang hidup serba kekurangan. 

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Iskada Aceh Tgk. Marwidin Mustafa menambahkan secara philosofis, peringatan Maulid setiap tahun dilaksankan untuk mengenang perjalanan Sirah Nabi, perjuangan Rasulullah SAW dalam merobah tatanan dunia yang gelap kepada dunia dan masyarakat yang lebih berkeadilan serta menjungjung tinggi persaudaraaa serta mencintai perdamaian. 

“Apalagi Rasulullah SAW merupakan pembawa misi Dakwah sejak dilahirkan sudah menjadi yatim dan sangat menyanyangi anak-anak yatim dan orang yang lemah,” ujarnya. 

Sehingga, ISKADA sebagai lembaga Dakwah, paling tidak dapat meneladani sikap Rasulullah SAW dalam perduli kepada Anak Yatim, paling tidak dapat berbagi dengan mereka meskipun dengan sebungkus nasi. 

Semenatar itu, Dr Tgk H A. Mufakkir Muhammad, MA, juga Ketua ISKADA Aceh periode 1986-1990, yang bertindak sebagai penceramah, mengajak para hadirin untuk selalu mengenang jasa dan perjuangan Muhammad SAW. Sebab, hanya Muhammad SAW satu-satunya nabi dan rasul terakhir yang diutusakan oleh Allah SWT. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. 

Kegiatan Maulid dan Hari Jadi kali ini panitia mengangkat tema, Meneladani Akhlak Rasulullah dalam membangun Kader yang Unggul, menurut ketua STKIP Alwasliyah Banda Aceh ini, untuk meneladani rasul dan menjadi pribadi yang unggul, minimal ada dua sifat yang harus kita miliki. Pertama Jujur dan Cerdas. 

Dua sifat inilah yang membuat Muhammad SAW sejak kecil hingga dianggkat menjadi Nabi dan Rasul. Jika salah satu dari kedua sifat ini tidak dimiliki, sudah pasti akan terjadi ketimpangan dan kerusakan dimana-mana.  

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Kader, Tokoh dan para sesepuh Iskada seperti, Ayahanda Drs Tgk H A. Rahman Kaoy, Muhammad Ahsan Jass, MEng, DR H A Mufakkir Muhammad, MA, dan Tgk Safwani Zainun, S.Pd.I serta sejumlah undangan lainnya. [Rill]

Marsda TNI Agus R. Barnas.
Jakarta - Terkait pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dalam seminar ekonomi yang diadakan CIMB Niaga pada Kamis, 4 Februari 2016, yang mengatakan bahwa peredaran narkoba saat ini tidak pandang tempat dan siapa orang yang akan menjadi korbannya. Bahkan, Luhut menyebutkan saat ini banyak pesantren yang terjangkit narkoba diluruskan oleh Deputi VII Bidkoor Kominfotur Marsda TNI Agus R. Barnas.

Baca: Luhut Sebut Banyak Pesantren Terjangkit Narkoba

Agus mengatakan, Pemberitaan tentang Pernyataan Menko Polhukam Narkoba di Pesantren Sehubungan dengan maraknya pemberitaan yang memuat pernyataan Menko Polhukam, Luhut Panjaitan tentang Narkoba di pesantren bersama ini kami sampaikan pernyataan untuk meluruskan pemberitaan tersebut. 
Dalam Seminar Ekonomi CIMB Niaga, pada hari Kamis (4/2) Menko Polhukam menyampaikan kepada forum tersebut, berdasarkan berita yang didapat Menko Polhukam dari beberapa pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur, bahwa ada peristiwa dimana para santri di beri obat yang dikatakan sebagai vitamin disertai iming-iming bahwa jika dikonsumsi maka si santri akan kuat berdzikir semalam suntuk. Ternyata dikemudian hari diketahui bahwa obat yang disebut sebagai vitamin itu adalah Ecstasy.

"Pernyataan Menko Polhukam untuk memberi latar belakang bagaimana maraknya penyebaran Narkoba yang dimulai dengan pemberian secara gratis, lalu ketika sudah ketagihan, mereka akan sulit untuk berhenti mengkonsumsi nya,"tegas Agus R. Barnas kepada Redaksi StatusAceh.Net, Sabtu 6 Februari 2016.

Dalam forum tersebut Menko Polhukam juga mengimbau dan meminta para orang tua, pengajar dan pengasuh pondok pesantren untuk bersama-sama membantu mengawasi anak didik sehingga kita bisa menangkal peredaran narkoba ini. 

Terkait dengan pernyataan Menko Polhukam tentang penjara dan Narkoba, Menko Polhukam dalam forum tersebut mengatakan berdasarkan data yang ada, bahwa 75% peredaran Narkoba di Indonesia diatur dari dalam penjara, dan 60% penghuni penjara di Indonesia adalah Narapida kasus Narkoba. Demikianlah, agar dapat meluruskan berita-berita yang beredar dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangkap dan menerjemahkan maksud pernyataan Menko Polhukam. 

"Tentunya pernyataan yang disampaikan Menko Polhukam adalah disertai niat untuk mengajak masyarakat Indonesia membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik,"tambah Deputi VII Bidkoor Kominfotur Marsda TNI Agus R. Barnas.

Redaksi: Bustami

Tim Penggalangan Dukungan Faktual ALA ABAS [Ist]
“Karena itu cap merusak perdamaian atau mengibiri Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagaimana dihembuskan oleh kalangan tertentu adalah ekspresi ketakutan yang berlebihan dan tanpa dasar,” ujar Fadhli Ali 
StatusAceh.Net - Perjanjian damai dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) tidak akan rusak dan tercabik-cabik karena pemekaran provinsi. Selain itu dalam UUPA tidak mengamanatkan larangan tentang pemekaran provinsi maupun kabupaten kota.

Demikian disampaikan Ketua Tim Sosialisasi Panitia Penggalangan Dukungan Faktual (P2DF) Aceh Barat Daya, Fadhli Ali dalam keterangan kepada acehterkini, Sabtu (6/2/2016).

Dijelaskannya upaya pemekaran sama sekali tidak ditujukan untuk mengurangi hak- hak dan kewenangan Aceh sebagaimana tertuang di dalam UUPA.

Terbentuknya provinsi baru akan memiliki kepemimpinan yang handal dan berkeadilan, menerapkan nilai dan perilaku Aceh yang sesungguhnya serta mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan birokrasi pemerintah yang baik dan bersih.

“Karena itu cap merusak perdamaian atau mengibiri Undang-Undang Pemerintah Aceh
sebagaimana dihembuskan oleh kalangan tertentu adalah ekspresi ketakutan yang berlebihan dan tanpa dasar,” ujar Fadhli Ali bersama rekannya Thaifa Herizal.

Tudingan seperti itu, kata dia acap dilontarkan segelintir orang yang merasa sangat faham sekali terhadap UUPA. Padahal diantara mereka yang melontarkan tudingan itu belum sekalipun pernah membaca kandungan butir-butir UUPA.

“Mereka tampak sangat menguasai dilihat dari retorikanya namun belum pernah mempelajari dan mengerti kandungannya. Maka wajar bila mereka membuat kesimpulan yang kacau balau dan asal-asalan,” tulisnya.

Sebagaimana diketahui ratusan massa dari Banda Aceh sudah menuju ke Meulaboh, Aceh Barat pada Sabtu (6/2/2016). Sebelum berangkat, massa pantai barat selatan terlebih dahulu memasang bendera di tiang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Sementara itu ratusan massa dari Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya juga sudah bergerak ke Meulaboh menghadiri pertemuan akbar menuntut pemekaran ALA ABAS.

Massa dari pantai barat selatan ini akan berkumpul di Lapangan Teuku Umar pada 6-7 Februari 2016 untuk mendengar orasi, duek pakat dan penandatanganan manifesto politik mahasiswa, pemuda dan organisasi masyarakat sipil Aceh Barat Selatan. (Red/AT)

Wagub Aceh Muzakir Manaf
Subulussalam - Wakil Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf meminta masyarakat untuk meningkatkan kesiapan siagaan bencana. 

Hal tersebut dikatakan Wagub yang akrab disapa Mualem di hadapan unsur pemerintah dan tokoh masyarakat, dalam Silaturrahmi dan Temu Ramah di Aula Hermes One Hotel,Subulussalam,Jumat, (05/02). 

“Kami harap agar masyarakat senantiasa meningkatkan kesiagaan pada bencana, apalagi melihat cuaca yang akhir-akhir ini tidak menentu,” kata Muallem. 

Kepada pemerintah terkait, Mualem meminta untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi kemungkinan bencana.

Mualem juga mengajak masyarakat untuk melestarikan alam sebagai warisan anak cucu sekaligus untuk mengantisipasi bencana di masa depan.

Terkait banjir yang terjadi pekan lalu di Subulussalamdan Aceh Singkil, Mualem mengintruksikan dinas terkait untuk menanggulangi hal itu. “Kita akan bangun kanal dan normalisasi sungai yang menghubungkan Aceh Tenggara dan Subulussalam.,” ujar Mualem.

Dalam waktu bersamaan, wagub juga meminta semua unsur masyarakat untuk bersatu dalam memajukan Aceh. "Bersama InsyaAllah kita bisa membangun Aceh. Mari perkuat persaudaraan dan kekompakan untuk pembangunan Aceh yang lebihbaik."

Subulussalam dan Singkil disebuts ebagai salah satu pintu gerbang masuknya islam ke Aceh. Di mana daerah inilah yang melahirkan ulama yang mendunia. Namun, kini Aceh umumnya dirasuki oleh ajaran sesat, yaitu Gafatar. 

Suatuhal yang disayangkan Pemerintah Aceh. Organisasi berkedok sosial itu, kata Muallem, erat kaitannya dengan Millatan Abraham, yang beberap waktu lalu telah dinyatakan sesat oleh MPU Aceh. 

"Mari kita lawan upaya pendangkalan akidah ini dengan meningkatkan pembinaan akidah pada diri dan keluarga kita," kata Muallem.

 Ia meminta masyarakat untuk melapor jika melihat praktek keagamaan yang menyimpang. "Jangan main hakim sendiri. Kita negara hukum," kata Muallem mengingatkan.

Kepada jajaran pemerintah terkait, Malem meminta untuk mengambil langkah cepat untuk menangani upaya pendangkalan akidah tersebut. "Mudah-mudahan dengan upaya dan kesadaran kita bersama, kita dapat memberantas geraka nmusuh-musuh Islam ini," harapnya.

Secara khusus, wagub atas nama Pemerintah Aceh meminta pemerintah Kabupaten/Kota untuk fokus pembangunan selain infrastuktu runtuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh.

 Hal itu ditegaskan Wagub menanggapi keluhan masyarakat atas tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Subulussalam. “Tanah di sini tidak adalagi. Sudah diambil semua oleh orang luar. Ini menjadi bom waktu bagi masyarakat,” ujar masyarakat.

Menanggapi hal itu, Wagub menyebutkan akan mengevaluasi perizinan perusahaan yang beroperasi di Subulussalam. “Kita akan panggil semua pengusaha. Kalau perusahaan tidak ada HGU (HakGuna Usaha) akan kita tarik. Jika ada yang sudah ada HGU, sesuai dengan instruksi pemerintah 30% plasma untuk masyarakat,” kata Wagub 

Dalam diskusi yang dihadiri oleh unsur pemerintah, masyarakat, pemuda dan ulama tersebut, masyarakat juga menyuarakan tentang tentang keinginan mendirikan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) – Aceh Barat Selatan (ABAS). Menjawab ha litu, Wagub menyebutkan, saa ini, bukanlah ALA-ABAS yang lebih dahulu perlu di genjot. “Kita lebih mementingkan butir-butir MoU Helsinki terlebih dahulu. Karena hal itu terkait dengan kesejahteraan rakyat,” ujar Muzakir Manaf. 

Wakil Gubernur meminta masyarakat untuk mendukung program pemerintah Aceh. Ia menyebutkan, membangun Serambi Mekkah harus dilakukan secara kompak dan bersama-sama. “Dengan kebersamaan saja kita belum tentu sejahtera, apalagi bercerai-berai,” ujar Mualem. 

Harapan Tokoh Subulussalam
 
Dr. Syahyuril, tokoh Masyarakat Subulussalam menyebutkan, sebagai daerah tingkat II yang usianya paling muda, yaitu Sembilan tahun, Subulussalam masih banyak perlu dibenahi. Pertumbuhan penduduk juga terbilang tinggi; mencapai 80 ribu jiwa. “Perkembangan kota ini sangat besar, kalau tidak dibarengi dengan keseimbangan kesejahteraan akan kacau-balau,” ujar Syahyuril. 

Ditambah lagi dengan kemajemukan suku—Aceh, minang, batak, pak-pak, banyak pemikiran dan pendapat yang lahir.
Secara khusus, Syahyuril menyorot pemerataan pendidikan dan kesehatan yang belum merata. Subulussalam memangtelah melahirkan banyak sarjana, namun belum banyak tanaga ahli yang lahir dari daerah itu. “Banyak sarjana di kami mungkin punya minat untuk melanjutkan kuliah. Berikan kesempatan agar mereka bisa menunjang pendidikan, sehingga sumberdaya kita tidakkalah dengan kabupaten lain,” kata Syahyuril. 

Di bidang kesehatan, Syahril meminta Pemerintah Aceh untuk bisa memberikan kesempatan mendapatkan beasiswa lanjutan bagi dokter di Subulussalam untuk melanjutkan studi spesialis. “Rumah sakit kita memadai, tapi tidak dengan alat dan dokter spesialis,” ujarnya.

 “Kalau anak Subulussalam bisa kenapa harus kita datangkan dari luar. Ketika ada orang kita sakit bisa bisa tidak sempat dibawa ketempat lain,” tambahnya.

Tokoh muda Subuluussalam, Ardhiyanto Ujung, mengharapkam pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kecil. Ardhi melihat, terjadi kesenjangan sosial yang tinggi di Aceh, khususnya di Subulussalam. 

“Seperti yang kita lihat sekarang, yang kata makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Itu yang harus menjadi perhatian pemerintah," ujar Ardhiyanto.

Pemerintahan saat ini, yakni Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf, kata Ardhy, adalahb ekas kombatan. Keduanya bahkan secara terang-terangan diketahui bakal meramaikan bursa persaingan calon Gubernur periode 2017-2021. Sebagai ekskombatan, Ardhy menyebutkan, pemerintah punya utang untuk melihat dan mensejahterakan para mantan kombatan, anak yatim dan janda korban konflik. "Ini PR pemerintah," katanya.
 
Yang lebih penting, ujar Ardhy, siapa pun yang terpilih nantinya bisa menjaga perdamaian Aceh. Dana-dana pusat seperti otonomi khusus dan APBA bisa untuk dimaksimalkan secara baik. Sementara PP (peraturan pemerintah) yang oleh pusat belum direalisasikan seperti PP Pertanahandan PP Migas, untuk bisa dikejar. "Ini fokus utama pemerintah kedepan saya rasa," kata Ardhiyanto Ujung. (Rill)

URUSAN gantung menggantung, Muzakir Manaf, Ketua Partai Aceh mungkin jagonya. Saat semua partai politik dibuat sibuk dan didesak untuk menentukan sikap pada Pemilihan Kepala Daerah 2017, Muzakir Manaf--sapaan akrab Mualem--masih diam seribu bahasa. Belum ada keputusan apapun keluar dari mulutnya terkait sosok wakilnya.

Sebagai pemegang suara terbesar di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Partai Aceh jelas memiliki keleluasaan dalam bergerak di pilkada kali ini. Dalam sejumlah kesempatan, dia mengatakan berencana merangkul wakil yang berasal dari partai nasional.

Salah satu sosok paling dekat dengan Mualem adalah TA Khalid, Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Aceh. Sosok TA Khalid adalah politisi yang malang melintang di wilayah pase semasa Aceh didera konflik. Bisa jadi hal ini pula yang menjadikan hubungan Mualem dengan TA Khalid begitu dekat. Selain dukungan mutlak Partai Aceh kepada Gerindra saat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Namun memilih TA Khalid sebagai wakil jelas berisiko tinggi. Karena kali ini, Mualem tak bisa lagi memilih pasangan tanpa memperhitungkan kalkulasi geopolitik. Saat maju bersama Zaini Abdullah, yang berasal dari Pidie, Mualem tak terlalu merisaukan suara dari barat selatan maupun tengah Aceh, karena mesin partai dan elektabilitas Partai Aceh masih tinggi. Di parlemen, mereka menguasai lebih dari setengah kursi.

Namun setelah pisah ranjang dengan Zaini, unsur keterwakilan daerah harus benar-benar jadi pertimbangan. Apalagi Zaini menyatakan diri untuk kembali maju sebagai calon Gubernur Aceh. Sebagai gubernur incumbent yang mengontrol pemerintahan, birokrasi dan sumber daya anggaran, Zaini tentu tak mudah ditaklukkan meski tak memiliki mesin politik sekuat Mualem.

Hal yang tentu tidak bisa diabaikan dan dianggap remeh, bahwa potensi suara bekas kombatan GAM akan terpecah, di mana Irwandi Yusuf, Ketua Dewan Pembina Partai Nasional Aceh yang juga bekas gubernur menyatakan maju. Juga tokoh Partai Aceh lain; Zakaria Saman. Di Pidie dan Pidie Jaya suara Zakaria jelas tak boleh dipandang sebelah mata.

Suara eks kombatan ini akan semakin teredusir saat Tarmizi A Karim, bekas Bupati Aceh Utara menyatakan minatnya untuk maju. Dia bahkan mengklaim mendapat dukungan dari sejumlah partai nasional meski belakangan diketahui klaim itu bodong. Namun satu hal yang tak boleh di pandang sebelah mata, keberadaan Sofyan Daud, bekas juru bicara GAM, di belakangnya sudah pasti akan mendapat dukungan eks kombatan terutama di Aceh Utara, Lhokseumawe dan Aceh besar.

Memilih calon dari luar Partai Aceh sepertinya bukan sesuatu yang ada dalam pikiran Mualem. Banyak orang mungkin belum melupakan sikap Partai Aceh yang enggan berkongsi dengan partai nasional saat menentukan komposisi Wakil Ketua DPR Aceh. Jatah yang seharusnya diisi oleh Partai Amanat Nasional, malah digantung. Tiga tahun lamanya proses pemilihan wakil ketua ini terkatung-katung.

Sebagai partai mayoritas tunggal, saat itu, PA tak ikhlas jika jatah ini diambil oleh partai lain. Meski akhirnya Menteri Dalam Negeri menyerahkan jatah itu kepada PAN, namun hingga akhir masa jabatan, wakil ketua DPRA itu tetap kosong. Kasus sama sepertinya akan terulang. Namun kali ini dengan kalkulasi lebih matang. Mualem hanya akan mengungkapkan calonnya saat seluruh partai nasional tak memiliki waktu untuk menolak keputusan Mualem. Keputusan itu adalah menunjuk calon dari internal partainya sebagai calon.

Langkah Mualem yang serba misterius tak memberikan keuntungan kepada partai-partai nasional. Mekanisme yang dipakai Mualem untuk menentukan sosok pendamping selain tak jelas juga tak memiliki indikator dan parameter yang logis dan etis. Konvensi yang harusnya dilakukan untuk meningkatkan elektabilitas calon yang diusung PA dan koalisinya, tak juga dilakukan. Di sini jelas terlihat kecerdikan dan kelihaian strategi politik Mualem, tersirat keinginan Mualem menunjukkan dominasinya dalam menentukan arah perpolitikan Aceh.

Sejauh ini, hanya PAN yang secara cerdas bertindak. Mereka segera menyatakan tekad mengusung Ahmad Farhan Hamid sebagai calon gubernur. Jika koalisi jalan terus, sejelek-jeleknya nasib, PAN akan disodori kursi wakil gubernur. PAN jelas tak mau jadi keledai dan masuk ke dalam perangkap PA untuk kedua kali. Entah partai-partai lain. 

Sumber; AJNN.Net

Bangunan permukiman di Taiwan runtuh akibat gempa, Sabtu (6/2).
StatusAceh.Net - Kantor berita Antara melaporkan, sedikitnya tiga warga negara Indonesia tewas akibat gempa bumi berkekuatan 6,7 pada Skala Richter, Sabtu pukul 03.54 waktu setempat. Gempat di Taiwan itu merusakkan sejumlah gedung bertingkat dan infrastruktur lainnya.

Sebelumnya melalui akun Twitter, Kementerlian Luar Negeri  menyatakan belum ada korban jiwa. Kemenlu memantau kondisi WNI lewat informasi dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.

Gempa yang terjadi di kota sebelah selatan Taiwan, mengakibatkan banyak infrastruktru rusak. Seperti dilaporkan Channel News Asia,  tim penyelamat berburu waktu untuk mengevakuasi lebih dari 100 orang yang terjebak di bangunan runtuh akibat gempa.

Televisi Taiwan Formoso menggambarkan upaya polisi, pemadam kebaran dan sejumlah tentara di lokasi bangunan permukiman 17 lain yang runtuh. Wartawan yang berada di tempat kejadian bisa mendengarkan tangisan warga terjebak di dalam bangunan.

Petugas pemadam menyemprot bagian bawah untuk mencegah kebakaran. Sementara petugas yang lain memggunakan tangga dan crane untuk memasuki lantai atas.

Bangunan itu tampak runtuh dari lantai pertama. Petugas mengatakan, 69 orang berhasil dievakuasi. Namun tidak bisa mengonfirmasi berapa orang yang terjebak. Secara terpisah di bangunan lain yang ambruk, 30 orang berhasil diselamatkan.

"Empat bangunan telah ambruk di Kota Tainan. Pencarian dan penyelamatan masih berlangsung dan belum ada laporan korban," ujar juru bicara Badan Kebakaran Nasional Lin Kuan Cheng.

Sumber : Antara

Ali Verkhan Salah Satu Petugas Kesehatan Asal Aceh Utara saat ini Menjadi Tenaga Honorer di Dinas Kesehatan DKI Jakarta
Aceh Utara - Permasalahan ekonomi dan kesehatan seharusnya peran dinas-dinas terkait yang ada di Aceh lebih proaktif melakukan kegiatanya di lapangan dan juga meihat langsung kondisi masyarakat di pelosok-pelosok Desa.

Namun, fakta yang terjadi sekarang, para lulusan akademisi dari kesehatan tak kalah banyaknya di Aceh, begitu juga dengan pekerja di Puskesmas kecamatan, apalagi sekarang Bidan PTT hampir setiap desa di Aceh mulai ditempatkan, tapi sayangnya, kondisi masyarakat yang dihimpit ekonomi keluarga hingga menyebabkan anaknya busung lapar alias gizi beruk terjadi pada Fakrullah Atue (2)  anak dari Tihawa (29)  yaitu salah seorang warga Desa Seumirah Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara.

Hal tersebut mendapat kritikan dari M.Ali Salah Satu Petugas Kesehatan Asal Aceh Utara saat ini Menjadi Tenaga Honorer di Dinas Kesehatan DKI Jakarta Sangat menyesalkan pasca Terbuktinya Rakyat Nisam Antara menderita Busung Kelaparan akibat Gizi Buruk,

"Sejumlah dana Pembangunan dan Prasarana pelayanan yang telah di Rencanakan dalam APBD kenapa tidak tersalurkan ke Pelosok Desa,dan Kenapa hal seperti ini bisa terjadi di Aceh Utara,"tutur M.Ali kepada Reporter StatusAceh.Net, Sabtu, 6 Fabruari 2016.

Menurutnya, kejadian yang menyebabkan balita kenak gizi buruk diakibatkan Rasa ketidak pedulian dari Pemda Setempat Khususnya Kadis Kesehatan Aceh Utara yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat.

Pasca Salah satu Pengusaha Sukses dan Kodim Aceh Utara terjun langsung kelokasi dan Menangani Hal ini, Hanya Komentar tidak Realistis yang bisa di Ucapkan oleh dinas terkait.

"Terima Kasih saya ucapkan Kepada Pak Ulis,Kodim Aceh Utara,Kapolri Setempat, dan Kepala Desa Seumirah yang turut Membantu Langsung membawakan Anak Tersebut Ke RS Kesrem Lhokseumawe,"ucap M.Ali yang biasa di kenal dengan nama Ali Verkhan.

M.Ali juga menambahkan, kejadian tersebut yang sangat di sesalkan adalah kenapa Harus mereka yang Lebih Cepat bergerak ke Lokasi setempat dan Kepala Dinas Kesehatan Kemana ? sebelumnya Kepala Desa setempat mengajukan Permohonan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara namun belum ada Respon. 

“Jika Keluarga Anda Sakit bisa Langsung Berobat Langsung ke Penang, Malaysia tapi mereka cuma bisa mengharapakan Bantuan Pemerintah yaitu JKRA,"tambah Ali.

Ali Verkhan juga menyatakan, ini menjadi Pelajaran dan Tugas para dinas terkait yang harus lebih di utamakan. Saran saya “ Ajukan Petugas Medis di Pelosok Desa untuk membantu rakyat Miskin agar bisa mendapatkan Kesehatan yang Layak dengan membayar Gaji Honorer Mereka Selayaknya jangan suruh mereka Kerja Bakti tanpa di Gaji, petugas Kesehatan di Lapangan adalah Mereka yang mengeluarkan tenaga ekstra menghadapi masyarakat siang dan malam .

# BUKTI MUTU PELAYANAN KESEHATAN YANG BAIK MENUJU ACEH UTARA JAUH DARI PENYAKIT#

Publishing: Bustami

Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengeluarkan peryataan kontroversial. Dia meminta kepada rakyat miskin agar mau diet serta tidak makan banyak.

Pernyataan ini berawal dari curhatan Made Mangku Pastika, Gubernur Bali, kepada Puan Maharani terkait meningkatnya angka kemiskinan yang ada di wilayah Bali.

Pastika pun juga meminta langsung kepada Puan Maharani, agar jumlah alokasi beras untuk keluarga miskin (Raskin) yang ada di Bali dinaikkan.

Menanggapi hal itu, Puan malah menjawab, "Jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa."

Pernyataan itu menuai hujatan sejumlah kalangan. Ucapan Puan tersebut dinilai tidak pantas meskipun hanya bercanda. Netizen melontarkan kritik terhadap putri Megawati Soekarno Putri.

"Slogan ayo kerja. Kerja apaan? Orang miskin suruh diet ama si Puan. Indonesia HEBAT lol," tulis akun Linda Mulyanti lewat twitter.

Tak hanya itu, seorang blogger dan penulis lepas Agus Mulyadi, bahkan menulis surat terbuka lewat Facebook. Berikut tulisan Agus menyikapi pernyataan Puan:
Dear mbak Puan yang sudah langsing tanpa harus diet atau minum WRP,

Njenengan tahu ndak, rakyat Indonesia itu, kalau sudah urusan makanan, inovasi dan lifehacks-nya luar biasa total. Penghayatannya mantap. Pengiritannya ngaudubillah setan.

Lha bayangkan saja.

Ketika pepaya dan cabai busuk dirasa sayang untuk dibuang, mereka dengan segala kreativitasnya membuatnya menjadi saos yang punya citarasa tinggi.

Ketika balungan yang dagingnya cuma sak uplik itu dirasa sayang untuk dibuang, mereka meraciknya menjadi sajian soto dan mie dengan kuah kaldu yang kental dan menggugah selera.

Ketika biji nangka dirasa sayang untuk dibuang, mereka merebusnya dan memakannya sebagai kudapan yang luar biasa nikmat lagi bergizi.

Ketika nasi basi dirasa sayang untuk dibuang, mereka mengolahnya menjadi karak ataupun kerupuk gendar yang rasanya aduhai gurih menendang lidah.

Dan bahkan ketika beling atau lampu neon dirasa sayang untuk dibuang, mereka dengan serta merta ndadi dan kerasukan agar itu beling masih tetap bisa dimakan.

Itu sudah cukup jadi bukti, bahwa rakyat Indonesia itu punya jurus survive yang luar biasa untuk menghadapi krisis. Di tangan mereka lah, ketahanan pangan nasional yang sesungguhnya teruji.
Mangkanya, saya kaget saat njenengan ujug-ujug menyuruh mereka-mereka itu untuk diet demi pengiritan...

Hambok please, tanpa sampeyan suruh pun, mereka itu sudah diet dengan penghayatan dan motivasi yang paling dalam. Mereka diet bukan lagi untuk mendapatkan berat badan ideal, tapi mereka diet semata demi bertahan dalam budget keuangan yang semakin tidak ideal.

Jangan ajari apalagi menyuruh mereka untuk diet, karena bagi mereka, diet itu sudah bukan lagi anjuran, melainkan gaya hidup dan pilihan. Mereka sudah terbiasa untuk memilih, karena pilihan mereka hanya dua: DIET atau DIED.

Sumber: Rimanews

StatusAceh.Net - Pilkada serentak tahap II dijadwalkan pada Tahun 2017 mendatang. Total daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi itu tercatat sebanyak 101 daerah.

Pilkada serentak gelombang II akan dilaksanakan pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017.

Dikutip dari situs KPU, Jum'at (5/2/2016), ada 94 kabupaten/kota dan 7 provinsi yang masuk dalam Pilkada Serentak gelombang II. Berikut daftar daerah yang Pilkada Serentak 2017:

Provinsi Aceh (25/6/2017)
Kota Banda Aceh (04/07/2017)
Kota Lhokseumawe (05/07/2017)
Kota Langsa (27/08/2017)
Kota Sabang (17/09/2017)
Kab. Aceh Besar (03/07/2017)
Kab. Aceh Utara (05/07/2017)
Kab. Aceh Timur (06/07/2017)
Kab. Aceh Jaya (09/07/2017)
Kab. Bener Meriah (11/07/2017)
Kab. Pidie (12/07/2017)
Kab. Simeulue (16/07/2017)
Kab. Aceh Singkil (17/07/2017)
Kab. Bireuen (06/08/2017)
Kab. Aceh Brt Daya (13/08/2017)
Kab. Aceh Tenggara (24/09/2017)
Kab. Gayo Lues (25/09/2017)
Kab. Aceh Barat (08/10/2017)
Kab. Nagan Raya (08/10/2017)
Kab. Aceh Tengah (27/12/2017)
Kab. Aceh Tamiang (28/12/2017)

Provinsi Sumatera Utara
Kota Tebingtinggi (05/08/2016)
Kab. Tapanuli Tengah (09/08/2016)

Provinsi Sumatera Barat
Kota Payakumbuh (23/09/2017)
Kab. Kep. Mentawai (05/12/2016)

Provinsi Riau
Kota Pekanbaru (26/01/2017)
Kab. Kampar (11/12/2016)

Provinsi Jambi
Kab. Muaro Jambi (19/07/2016)
Kab. Sarolangun (31/07/2016)
Kab. Tebo (08/09/2016)

Provinsi Sumatera Selatan
Kab. Musi Banyuasin (16/01/2017)

Provinsi Bengkulu
Kab. Bengkulu Tengah (17/04/2017)

Provinsi Lampung
Kab. Tulang Bawang Barat (14/11/2016)
Kab. Pringsewu (23/11/2016)
Kab. Mesuji (13/04/2017)
Kab. Lampung Barat (10/12/2017)
Kab. Tulang Bawang (17/12/2017)

Provinsi DKI Jakarta: (15/10/2017)

Provinsi Jawa Barat
Kota Cimahi (19/10/2017)
Kota Tasikmalaya (14/11/2017)
Kab. Bekasi (14/05/2017)

Provinsi Jawa Tengah
Kota Salatiga (11/07/2016)
Kab. Banjarnegara (18/10/2016)
Kab. Batang (13/02/2017)
Kab. Jepara (10/04/2017)
Kab. Pati (07/08/2017)
Kab. Cilacap (19/11/2017)
Kab. Brebes (04/12/2017)

Provinsi DI Yogyakarta (10/10/2017)
Kota Yogyakarta (20/12/2016)
Kab. Kulon Progo (24/08/2016)

Provinsi Jawa Timur
Kota Batu (26/12/2017)

Provinsi Banten (11/01/2017)

Provinsi Bali
Kab. Buleleng (24/07/2017)

Provinsi NTT
Kota Kupang (01/08/2017)
Kab. Flores Timur (26/07/2016)
Kab. Lembata (25/08/2016)

Provinsi Kalimantan Barat
Kota Singkawang (17/12/2017)
Kab. Landak (06/09/2016)

Provinsi Kalimantan Tengah
Kab. Barito Selatan (19/09/2016)
Kab. Kotawaringin Barat (30/12/2016)

Provinsi Kalimantan Selatan
Kab. Hulu Sungai Utara (09/10/2017)
Kab. Barito Kuala (04/11/2017)

Provinsi Sulut
Kab. Bolaang Mongondow (16/07/2016)
Kab. Kep. Sangihe (01/11/2016)

Provinsi Sulteng
Kab. Banggai Kep. (29/09/2016)
Kab. Buol (10/10/2017)

Provinsi Sulsel
Kab. Takalar (21/12/2017)

Provinsi Sulbar: (14/12/2016)

Provinsi Sultra
Kota Kendari (08/10/2017)
Kab. Bombana (02/08/2016)
Kab. Kolaka Utara (18/06/2017)
Kab. Buton (18/08/2017)
Kab. Muna Darat (DOB)
Kab. Buton Selatan (DOB)
Kab. Buton Tengah (DOB)

Provinsi Gorontalo (16/01/2017)
Kab. Boalemo (01/02/2017)

Provinsi Maluku
Kota Ambon (04/08/2016)
Kab. Seram Bagian Barat (13/09/2016)
Kab. Buru (02/02/2017)
Kab. Maluku Tenggara Barat (16/04/2017)
Kab. Maluku Tengah (08/09/2017)

Provinsi Maluku Utara
Kab. Pulau Morotai (08/09/2016)
Kab. Halmahera Tengah (23/12/2017)

Provinsi Papua
Kota Jayapura (21/07/2016)
Kab. Nduga (30/09/2016)
Kab. Lanny Jaya (25/10/2016)
Kab. Sarmi (28/12/2016)
Kab. Mappi (09/02/2017)
Kab. Tolikara (10/07/2017)
Kab. Kep. Yapen (07/09/2017)
Kab. Jayapura (06/10/2017)
Kab. Intan Jaya (22/11/2017)
Kab. Puncak Jaya (08/12/2017)
Kab. Dogiyai (18/12/2017)

Provinsi Papua Barat (17/01/2017)
Kota Sorong (11/06/2017)
Kab. Tambrauw (29/10/2016)
Kab. Maybrat (21/11/2016)
Kab. Sorong (12/06/2017)

[Rakyatku]

Cirebon - Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap menanggapi soal julukan Cirebon sebagai kota tilang. Dia menduga banyak aparat yang melindungi proses penilangan yang konyol dan mencari-cari kesalahan.

"Susah ya. Misalnya karena mental aparatnya buruk, kan harus tahu. Atau memang atasannya bagian dari itu semua. Kalau komandan wilayah bagian dari itu susah juga," kata Mulfachri saat dihubungi merdeka.com, Jumat (5/2).

"Saya baru dengar kasus seperti ini. Ada semacam ada pemahaman bersama dari polisi lalu lintas untuk menerapkan hukum secara ketat di jalan," tambahnya.

Menurut politikus PAN itu, harusnya dengan sigap atasan dari para polisi lalu lintas melakukan evaluasi. "Harusnya pihak yang paling bertanggung jawab di wilayah itu membuat semacam assesment terhadap kinerja anggotanya," tuturnya.

Namun dia mendukung jika kepolisian menilang para pengendara sesuai mekanisme peraturan. Menurutnya, jangan sampai ada damai di jalan.

"Kalau dimaksudkan untuk tujuan tertentu saya kira harus dikoreksi. Kalau tilang itu itu kan resmi, ada suratnya, prosesnya dibawa ke pengadilan, kemudian pengadilan memutuskan sanksi. Itu masih on the track. Yang jadi problem diberhentikan lalu damai di jalan," pungkasnya.(MDK)

Foto: waspada
Aceh Tenggara - Dua ruang kerja staf bagian aset Setdakab Aceh Tenggara yang berada di lingkungan kantor bupati, Kamis (4/2). Kabid Aset Daerah, Irvan Iskandarsyah, menyebutkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi.

Menurutnya, ruang staf aset yang berada di lantai dua bersebelahan dengan ruang bagian hukum dan berhadapan dengan ruang bagian pemerintahan terbakar dalam kondisi terkunci.

Terbakarnya ruang aset diketahui staf di bagian akuntansi yang bekerja di ruang kerja kantor DPKKD berjarak sekira 30 meter sebelah selatan ruang aset.

Melihat api berkobar di lantai dua, langsung menghubungi petugas pemadam dibantu Satpol PP. Kebakaran itu menyebabkan berkas- berkas staf dan dua AC hangus, ruang pembatas ruang kerja staf terbakar serta plafon juga hangus. Sementara dokumen penting aset daerah aman, karena ditempatkan di kantor DPKKD.

Hingga saat ini, belum diperoleh informasi kerugian dialami akibat kebakaran tersebut, termasuk arsip penting apa saja yang hilang dan terbakar. Sekdakab Agara, Gani Suhud, mengatakan tidak berwenang memberi keterangan terkait kerugian dan arsip yang hilang maupun terbakar.

Musibah kebakaran itu mengingatkan kembali dengan kebakaran yang terjadi di kantor bupati Agara belasan tahun lalu, bahkan kebakaran di ruangan aset disebut-sebut waktunya berdekatan dengan rencana kedatangan BPK ke Aceh Tenggara serta kunjungan Menteri Perhubungan.

Kapolres Agara melalui Kapolsek Babussalam Iptu Andrew Agrafina belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Namun untuk sementara diduga dari puntung rokok. Dijelaskan, pihaknya telah memeriksa enam saksi terdiri atas petugas jaga malam Satpol PP dan WH serta pegawai bagian aset.

Sumber: waspada.co.id

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kiri) saat meninjau proyek pembangunan rek kereta Binjai-Besitang. Foto: Metrotvnews.com/Farida
Jakarta - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan proyek pembangunan rel kereta api yang menghubungkan sejumlah provinsi di Sumatera diharapkan bisa rampung sesuai target sekitar 2018-2019. Proyek yang akan menghabiskan anggaran sebesar Rp640 miliar itu dipastikan akan mendorong peningkatan perekonomian dan pengembangan wilayah Sumut.
  
"Pembangunan jalur kereta api untuk memenuhi kebutuhan salah satu moda transportasi di Indonesia harus dikerjakan sesuai jadwal dan itu perlu dukungan semua pihak," katanya, di sela peninjauan pembangunan jalur rel kereta api lintas Binjai-Besitang di KM 3+300 bersama Pelaksana tugas Gubernur Sumut H T Erry Nuradi, Kamis (4/2/2016).

Menurut Jonan, Kemenhub akan terus memantau pelaksanaan pembangunan rel kereta api yang akan menyambungkan Sumut-Aceh itu. Jonan berharap konektivitas jalur kereta api antarprovinsi di Sumatera akan benar-benar terwujud dan sesuai jadwal.

Kepala Balai Teknik Perkeretapian Wilayah Sumbagut, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Hendy, menjelaskan panjang rel kereta api Binjai-Besitang (perbatasan Sumut-Aceh itu) sepanjang 85 kilometer. Anggaran pembangunan rel itu sebesar Rp640 miliar yang bersumber dari dana APBN. Sekitar Rp360 miliar di antaranya sudah dipergunakan untuk melaksanakan proyek itu.

"Sepanjang 50 kilometer sudah dikerjakan sejak Juli 2015. Dari 50 kilometer yang sedang dikerjakan, sepanjang 10 kilometer yakni Binjai Kualabegumit, sudah selesai dipasang rel. Proyek Rel Kereta Api Binjai-Besitang ini diharapkan selesai pada 2017," kata dia.

Pelaksana tugas Gubernur Sumut H.T. Erry Nuradi mengatakan pembangunan jalur rel kereta api Binjai-Besitang yang akan terkoneksi ke Aceh dipastikan akan mendorong peningkatan perekonomian dan pengembangan wilayah Sumut.

"Pembangunan rel kereta api ini memakan biaya cukup besar. Kepedulian Pemerintah Pusat dan program peningkatan perekonomian di Sumatera perlu diapresiasi dengan memberi dukungan penuh," kata dia. (metrotv)

Lobo Caje Pedro ABK kapal kargo Hyundai Tacoma berbendera Liberia mengalami kecelakaan dan sedang dievakuasi tim Basarnas Aceh. | Foto: Fadel untuk Habadaily.com
Banda Aceh - Badan SAR Nasional (Basarnas) Aceh mengevakuasi seorang Anak Buah Kapal (ABK) asing, Lobo Caje Pedro (41 tahun) yang mengalami kecelakaan kerja di perairan internasional, Kamis (04/02/2016).

Lobo mendapatkan kecelakaan kerja karena terjepit mesin penggilingan daging saat memasak. Akibatnya, jari tangan kanannya harus mendapatkan perawatan intensif. Lobo merupakan warga India yang menjadi ABK di kapal kargo Hyundai Tacoma. Kapal berbendera Liberia ini melintasi zona ekonomi eksklusif dengan tujuan Singapura menuju India.

Petugas Basarnas Aceh, Muhammad Arief mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi sejak pukul 11.00 Wib siang tadi, namun evakuasi dilakukan pada pukul 14.30 wib saat kapal kargo Hyundai Tacoma berada di Selat Benggala, 12 mil dari Banda Aceh.

"Kita mendapat panggilan SOS evakuasi medis dari kapal Asing berbendera Liberia, sekitar pukul 11.00 wib siang tadi. Laporannya ada ABK mereka yang kecelakaan. Telunjuknya diamputasi dan ketiga jari lainnya sebelah kanan terkoyak terkena mesin penggiling makanan. karena posisinya lebih dekat, kita langsung bergerak ke lokasi," katanya kepada wartawan.

Selanjutnya Kata Arief, korban berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Zainal Abidin untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

"Kita evakuasi di tengah laut kemudian kita bawa pelabuhan Ulee Lheue, setelah itu langsung ditangani pihak medis," katanya.(habadaily)

Kondisi mobil dinas Camat Beutong setelah dibakar orang tak dikenal, Kamis (4/2/2016)
Nagan Raya - Sebuah kendaraan dinas roda empat milik Camat Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya dibakar orang tak dikenal sekitar pukul 03.48 WIB Kamis (4/2/2016) dini hari jelang subuh.
Mobil ditemukan dalam kondisi terbakar di halaman rumah dinas camat di kawasan Gampong Blang Puuk, kecamatan setempat

Akibatnya, seluruh bagian mesin mobil dinas  jenis Toyota Avanza dengan nomor polisi BL 209 V tersebut dilaporkan hangus sehingga kendaraan ini sama sekali tak bisa dioperasikan lagi.

"Hasil penyelidikan sementara, mobil dinas ini dibakar oleh pelaku dengan cara membakar bagian ban depan sebelah kanan dan bumper bagian depan, sehingga langsung menyulut api di bagian kap mesin," kata Kapolres Nagan Raya AKBP Agus Andrianto SIK melalui Kasat Reskrim AKP Muhayat Effendie SH MH kepada Serambinews.com, Kamis sore. (*)

Serambinews.com

Ilustrasi
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan pada periode Januari hingga Maret 2016 jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 10 ribu orang.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pada periode Januari-Maret 2016‎ sejumlah perusahaan secara bertahap akan melakukan pengurangan tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor elektronik dan pertambangan.

"Sekarang dari Januari sampai Maret nanti di Panasonic dan Toshiba sudah 2.145 orang (di-PHK), Shamoin 1.166 orang, Starlink 452 orang. Perusahaan perminyakan yang sudah melapor ke kami hampir 5.000 orang," ujarnya di Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Menurut Said, angka-angka itu baru sebagian yang dicatat oleh KSPI. Dia memperkirakan masih banyak perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga kerja saat ini. Jika ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin jumlah tenaga kerja yang terkena PHK tahun ini sama seperti tahun lalu.

"Dugaan kami yang sudah ter-PHK lebih dari 10 ribu orang‎ dalam kurun waktu Januari-Maret. Kalau ini dibiarkan sampai akhir tahun, jumlahnya akan sama dengan tahun lalu. ‎Pada 2015 yang ter-PHK sudah 50 ribu orang," kata dia.

Sebelumnya, Said mencatat ada 13 perusahaan yang akan melakukan PHK pada Januari sampai Maret 2016. Berikut daftar perusahaan yang akan segera melakukan PHK pada Januari sampai Maret 2016:(liputan6)

1.‎ Panasonic
2. Toshiba
3. Shamoin
4. Starlink
5. Jaba Garmindo
6. Yamaha
7. Astra Honda Motor
8. Hino
9. Astra Komponen
10. AWP
11. Aishin
12. Musashi
13. Sunstar

foto: Ist (Kampanye Partai Aceh)
StatusAceh.Net - Suara Partai Aceh dan mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diperkirakan bakal pecah saat Pilkada 2017, karena adanya empat eks petinggi GAM yang akan bersaing sebagai calon Gubernur Aceh.

Mereka adalah Irwandi Yusuf, mantan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah yang masih Gubernur Aceh sekarang, Muzakir Manaf Wakil Gubernur Aceh, dan Zakaria Saman. Tiga nama terakhir adalah petinggi Partai Aceh (PA).

Muzakir Manaf adalah Ketua Umum PA yang resmi diusung partainya sebagai kandidat gubernur 2017-2022. Sedangkan Zaini dan Zakaria merupakan Tuha Peut (Majelis Pertimbangan) PA. Namun keduanya maju lewat jalur independen (perseorangan), seperti halnya Irwandi.

Menurut pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Effendi Hasan, kemunculan empat tokoh itu dalam Pilkada jelas akan memecahkan suara mantan GAM, termasuk Partai Aceh.

“Jelas ini akan terjadi, sebab masing-masing kandidat ini punya pendukungnya,” kata Effendi yang juga Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Unsyiah, Kamis (4/2/2016).

Dari satu sisi, lanjut dia, kondisi ini berefek kurang baik secara politis bagi bagi mantan-mantan kombatan GAM, terutama PA yang merupakan partai lokal yang didirikan mantan GAM dan memenangi pemilu 2009 dan 2014.

Namun di sisi lain, kata Effendi, persaingan politik di Pilkada tahun depan akan semakin menarik dan lebih berwarna dibanding Pilkada sebelumnya, terlebih dengan munculnya tokoh sipil dari partai nasional seperti Tarmizi A Karim dan Farhan Hamid.

Bicara peluang, Effendi menilai, semua kandidat punya peluang sama untuk menarik dukungan masyarakat. Dicontohkan Zakaria Saman. Mantan Menteri Pertahanan GAM ini dinilai masih punya pengaruh dan kini mulai gencar turun ke daerah-daerah memobilisasi massa.

Begitu juga Zaini Abdullah, mantan Menteri Luar Negeri GAM yang sekarang juga sudah mulai membangun dukungan di beberapa daerah. Irwandi, bekas Juru Propaganda GAM juga demikian. “Masih punya peluang, terutama di daerah-daerah wilayah selatan,” sebut Effendi.

Menurutnya, Irwandi masih familiar karena dia pernah menjabat Gubernur Aceh (2006-2012) dan program-programnya saat menjabat dinilai lebih riil dibandingkan gubernur sekarang.

Kans Muzakir Manaf juga besar bahkan dinilai lebih kuat dibanding dua tokoh PA lain yang maju lewat perseorangan. Karena eks Panglima GAM sekaligus Ketua Umum Partai Aceh ini dapat dukungan langsung dari partai politiknya. “PA mesin politiknya sudah jelas sampai ke bawah-bawah mereka punya,” ujarnya.

Menurutnya calon diusung partai politik dibanyak daerah terlihat lebih kuat, karena punya struktur mesin partai hingga ke bawah. Sedangkan struktur calon independen biasanya kurang terjamin kekuatannya.

“Kita melihat record calon-calon idependen yang di Pilkada daerah lain, cuma 5 persen menang, lebih banyak menang dari parpol,” sebutnya.

Agar lebih kuat, kata Effendi, calon perseorang sebaiknya mencari dukungan dari partai politik dan memilih calon wakil pendampingnya yang punya pengaruh besar di mata masyarakat.

Sumber: okezone.com

Ilustrasi
StatusAceh.Net - Keluarga almarhum Mawahib Effendi, korban tewas akibat tersetrum kabel listrik di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menggugat PT PLN sebesar Rp12 miliar atas tuduhan ada kelalaian perusahaan dalam kejadian nahas itu.

"Ada perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain," kata kuasa hukum korban, Mustahdi, di sela sidang di Pengadilan Negeri Kota Semarang, Kamis (4/2/2016).

Menurut Mustahdi, gugatan tersebut dilayangkan oleh Afidatun Naimah, istri almarhum Mawahib Effendi. Dalam gugatannya, ahli waris korban menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp2 miliar dan imateriil sebesar Rp10 miliar.

Mustahdi menjelaskan korban Mawahib dan anaknya Luthfatisa Annaufa (4) tewas setelah tersetrum kabel jaringan PLN yang putus di sekitar pemakaman Habib Shodiq, Kriyan, Kabupaten Jepara. Dalam kejadian tersebut korban bersama anaknya tewas mengenaskan. Afidatun yang saat itu sedang dalam kondisi hamil selamat.

Kuasa Hukum menuturkan kejadian tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika PT PLN bisa segera mengatasi permasalahan kabel putus tersebut. "Pada pagi hari saat korban dan keluarganya akan berziarah, ternyata kabel yang terputus tersebut masih menjuntai di tanah," kata Mustahdi.

Padahal, PLN seharusnya bisa mendeteksi putusnya kabel tersebut melalui jaringannya. Keluarga mengakui ada upaya damai dari PT PLN namun ditolak karena nilai tali asih yang terlalu kecil dibanding penderitaan akibat peristiwa tersebut.

Sementar itu, PT PLN diwakili oleh kuasa hukumnya dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Mia Amiati beralasan kewajiban PT PLN dalam perkara tersebut sudah selesai.

Menurut Mia, ada aturan yang mengatur tentang besaran ganti rugi yang harus diberikan dalam kejadian semacam itu. "Sudah ada perdamaian dengan keluarga korban. Kewajiban ganti rugi juga sudah dilakukan," tandas Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah itu.(RIMA)

Jakarta - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan pengalamannya saat turun ke daerah pemilihannya di Indramayu-Cirebon. Ketika itu, Mahfudz menyempatkan diri menemui para warga yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
"Saya kebetulan dapil Indramayu-Cirebon. Salah satu penyumbang TKI terbesar," kata Mahfudz mulai bercerita kepada VIVA.co.id baru-baru ini.
Di balik citra yang muncul dari para TKI, yaitu sebagai pahlawan devisa bagi negara, Mahfudz menemui fakta yang menyedihkan. Tak sedikit bagi mereka yang memang mengalami kehidupan pahit.
"Mereka itu kasihan. Mereka kerja di sana, kirim uang ke suaminya di sini. Uangnya dipakai kawin lagi sama suaminya di sini. Kasihan sekali," kata Mahfudz lagi.
Selain itu, mereka juga harus menghadapi masalah mengenai pertumbuhan buah hati. Karena ditinggal bekerja ke luar negeri, anak-anak mereka menjadi tidak terurus.
"Cost lain yang harus dibayar, mereka jadi TKI ninggalin anak dan keluarga," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Mahfud menuturkan, seorang anak tanpa ada sang ibu tentu tumbuh secara tidak baik. Akhirnya mereka terperosok pada pergaulan bebas dan kegiatan negatif lainnya.
"Anak mendingan enggak ada bapaknya ketimbang enggak ada ibunya. Ini social cost,political cost yang menurut saya nggak pernah kita komparasi dengan economic benefit," tutur Mahfudz.(VIVA)

Jakarta - Gubernur Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe, Tengku Malik Mahmud Al-Haytar membahas persiapan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ke-41 bersama Direktur Umum TMII Bambang Parikesit di Jakarta, Rabu (3/2).  Aceh mendapat kepercayaan sebagai 'tuan rumah' perayaan HUT TMII Ke-41, setelah tahun sebelumnya dipercayakan kepada Provinsi Jawa Barat. Setiap provinsi akan mendapat giliran sebagai 'tuan rumah' penyelenggara perayaan hari kelahiran wahana miniatur Indonesia itu. 
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh didampingi oleh Staf Ahli, Dr. Rafiq, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Pahlevi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Arifin Hamid, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh dan Kepala Kantor Penghubung Aceh di Jakarta, Muhammad Badri Ismail. 

Gubernur Aceh berharap dengan dipilihnya Aceh sebagai tuan rumah HUT ke-41 TMII pada tahun ini dapat menarik lebih banyak minat investor ke Aceh dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri ke daerah ini. 

"Saya minta kepada SKPA terkait untuk dapat dengan segera menyusun program masing-masing mengingat Waktu penyelenggaraannya yang tidak lama lagi," ujar Gubernur.

Seperti yang telah dijadwalkan sebelumnya, peringatan HUT) ke-41 TMII akan berlansung  pada 17 - 24 April mendatang dengan menampilkan nuansa Aceh sebagai tema tuan rumah berdasarkan giliran yang telah ditentukan. 

Kepala Kantor Penghubung Aceh di Jakarta, Muhammad Badri Ismail mengatakan, acara tersebut akan dikemas dengan menampilkan seni dan budaya Aceh, seperti tari ratoh duek massal dengan peserta 4100 siswa-siswi dari se-Jabodetabek, pertunjukan drama kolosal Laksamana Kemala Hayati, Festival Kuliner Aceh, Pawai Budaya Aceh.

"Pihak panitia TMII telah mengalokasikan sebanyak tiga stan utama yang dikhususkan kepada Pemerintah Aceh dan 23 stan lainnya kepada setiap Kabupaten dan Kota di Aceh untuk tampil sebagai tuan rumah pada acara tersebut,” katanya.

Menurutnya, kesempatan untuk menjadi tuan rumah HUT TMII kali ini merupakan sesuatu yang sangat langka, karena setiap tahunnya dipilih satu propinsi untuk menjadi tuan rumah secara bergiliran. Aceh menurut giliran akan kembali mendapat mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah pada 34 tahun berikutnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Setda Aceh, Frans Dellian berharap, selain dapat memperkenalkan seni dan budaya Aceh,   acara tersebut dapat meningkatkan citra Aceh di tingkat nasional dan menarik perhatian para investor untuk masuk dan datang ke Aceh.

“Pastinya, acara ini diharapkan nanti akan memberikan keuntungan yang nyata kepada Aceh baik dari segi ekonomi dan promosi seni dan budaya Aceh di tingkat nasional,” ujar Frans.

Selama ini menurutnya masih banyak masyarakat luar Aceh merasa takut dan kurang nyaman untuk berkunjung ke Aceh karena banyaknya pemberitaan negatif yang mempengaruhi persepsi mereka. “Oleh karena itu, sebagai tuan rumah Aceh mempunyai peluang besar untuk meningkatkan citra dirinya sebagai daerah yang nyaman untuk dikunjungi dan aman untuk berinvestasi,” jelasnya.

Acara tahunan yang diikuti oleh seluruh propinsi di Indonesia ini direncanakan akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan pada acara puncak akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dengan penampilan seni dan budaya Aceh.(RILL)

Banda Aceh - Kementerian Luar Negeri Pemerintah Singapura melalui Konsulat Jenderal Republik Singapura di Medan dan Singapore Cooperation Program (SCP) mengundang Pemerintah Aceh khususnya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh serta sejumlah perwakilan dari kota/kabupaten di Aceh untuk ikut serta dalam rangkaian acara Pengembangan Kapasitas Aparatur Daerah “Capacity Building Program” Bidang Tata Kelola dan Pemasaran Pariwisata “Tourism Marketing and Management” yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) peserta.
 
Acara yang digelar selama lima hari mulai 1-5 Februari 2016 di Village Hotel Bugis, Singapura juga melibatkan Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi (Dishubkominfo) Aceh Bidang Tata Kelola Kepelabuhan khususnya pelatihan program“Port Management” yang juga terdiri 25 (dua puluh lima) peserta, baik dari provinsi maupun dari kabupaten/kota.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Fahlevi, M.Si juga berpesan kepada seluruh peserta yang mengikuti program pelatihan untuk belajar serius selama berada di Singapura.
 
“Kita harapkan kembalinya nanti peserta dari program pelatihan, mampu menciptakan program/kegiatan berbasis promosi dan pemasaran pariwisata dalam bentuk “Action Plan”, sekaligus mensukseskan kampanye promosi pariwisata Aceh melalui rebranding Aceh dengan tagline barunya yang akan dilaunching pada bulan Mei 2016,” sebutnya.
 
Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Aceh, Rahmadhani, M.Bus, menyatakan bahwa peserta program pengembangan kapasitas ini tidak hanya belajar tentang keberhasilan industri pariwisata dan berkunjung ke objek-objek wisata unggulan di Singapura. Melainkan juga peserta diharapkan memiliki pemikiran dan inovasi baru dalam memajukan industri pariwisata di daerah.
 
“Khusus Program Pengembangan Kapasitas Bidang Tata Kelola dan Pemasaran Pariwisata, para peserta diharapkan mampu belajar dari keberhasilan industri pariwisata Singapura yang sampai hari ini jumlah kunjungan wisatawannya sudah mencapai 12 juta wisatawan, sekaligus belajar dari negara kecil yang berpenduduk sekitar 5.3 juta jiwa (2015) ini bagaimana menciptakan strategi marketing yang baik dan terarah, khususnya keberhasilan branding wisatanya “Uniquely Singapore” (2004-2010) dan “YourSingapore” (2010-2016),” ujar Rahmadhani yang juga Ketua Delegasi Peserta Pengembangan Kapasitas Bidang Tata Kelola dan Pemasaran Pariwisata.
 
Rahmadhani juga menambahkan, selama ini pasar wisatawan Aceh adalah beberapa negara ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapura selalu berada dalam lima besar negara kunjungan wisatawan ke Aceh, maka kegiatan pengembangan kapasitas yang sedang dilaksanakan di Singapura juga menjadi momentum penting dalam upaya lebih memperkenalkan dan mempromosikan wisata Aceh kepada masyarakat Singapura dengan memperkenalkan kondisi industri pariwisata Aceh hari ini dan beberapa paket wisata unggulan, seperti Paket Wisata Ramadhan, Paket Wisata Idul Adha, Paket Wisata Tsunami, Paket Wisata Qurban, dan lainnya.
 
“Semoga industri pariwisata Aceh semakin berkembang dan maju dengan semakin baiknya SDM aparatur di daerah melalui berbagai kegiatan pelatihan, keterampilan dan pengembangan kapasitas melalui kerjasama dengan berbagai negara yang berhasil membangun sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di negara tersebut, seperti Singapura,” harapnya.(Rill)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.