2019-06-30

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Ilustrasi
Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sedang menggodok rancangan Qanun hukum keluarga yang mengatur tentang perkawinan, perceraian dan perwalian. Dalam rancangan itu, terdapat beberapa pasal yang melegalkan tentang Poligami.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif mengatakan, qanun tersebut mulai dibahas sejak akhir 2018 lalu. Dan, akan segera di bawa ke sidang rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada tanggal 1 Agustus 2019 mendatang.

Menurut Musannif, dilegalkannya Poligami bukan tanpa alasan. Pihaknya melihat saat ini marak terjadi kawin siri. Apalagi, dalam hukum Islam juga diperbolehkan tentang Poligami.

“Karena dibolehkan (poligami dalam islam), saat ini marak terjadi kawin siri. Karena maraknya, pertanggungjawaban kepada Tuhan dan anak yang dihasilkan dari kawin siri ini lemah,” kata Musannif saat dikonfirmasi VIVA, Sabtu, 6 Juli 2019.

Dalam pasal yang mengatur tentang Poligami itu, juga disebutkan syarat bagi pria yang ingin berpoligami di wajibkan untuk ada izin dari istri pertama.
 
Soal batasan jumlah, kata Musannif pihaknya mengikuti hukum Islam, yaitu maksimal bisa menikahi empat orang. Jika, lebih dari itu, dalam qanun dianjurkan untuk menceraikan salah satunya. “Kami batasi sampai 4 orang, kalau mau yang kelima harus diceraikan salah satunya,” ujarnya.

Musannif tak menampik, bakal ada pro dan kontra terkait Qanun tersebut. Namun, pihaknya telah mengundang para LSM dan lembaga lain yang bergerak di bidang kesetaraan gender, untuk mengikuti RDPU.

“Jadi kita lihat di situ bagaimana nanti respons berbagai lembaga yang kita undang,” sebutnya.

Dalam rancangan Qanun hukum keluarga itu juga membahas soal kursus pra nikah, syarat administratif bebas narkoba bagi mau yang menikah nikah hingga soal mahar kawin.  “Jumlah ada 200 pasal, jadi ini bukan Poligami saja,” ucap Musannif. | vivanews

Semprotan udara kaleng untuk membersihkan kaleng. Kredit: Komando
StatusAceh.Net - Terkadang, perangkat elektronik favorit kita, seperti laptop, ponsel, atau tablet benar-benar tidak menyenangkan. Layar tercoreng, keyboard kotor, dan kita tidak tahu bagaimana cara menanganinya  selain mengambil kain kering dan mengusap pada area yang bermasalah.

Sebenarnya ada cara lain membersihkan perangkat Anda, ketimbang semata menggosok dengan kain lembut pada setiap item. Kabar baiknya adalah membersihkan barang-barang, seperti laptop Anda, bisa sangat mudah, tetapi ini adalah proses beberapa tahapan yang harus Anda ikuti jika Anda menginginkan hasil terbaik.

Berikut tipsnya:

Bahan yang tepat

Baik Anda membersihkan laptop, iPad, ponsel cerdas, atau mouse favorit, berikut adalah beberapa item pembersih yang bagus untuk dimiliki. Bahan-bahan ini fleksibel untuk merapikan apa saja.
  • Semprotan udara (kaleng) - Ini sangat berguna saat menyemprot ke tempat yang sangat sempit dan celah-celah yang biasanya tidak dapat Anda jangkau. 
  • Isopropyl alkohol - Jangan gunakan produk pembersih rumah tangga, seperti pembersih kaca atau pembersih meja di perangkat elektronik Anda. 
  •  Air suling - Jangan mengandalkan air leding, yang berpotensi meninggalkan noda mineral dan menodai barang-barang Anda. 
  • Kain lembut - Usahakan bebas serat jika Anda bisa. Jika Anda memiliki kain katun 100 persen, ini juga sesuai, tetapi tisu dan barang-barang sejenisnya tidak direkomendasikan. 
  • Sikat gigi (opsional) - Sikat gigi lunak dapat digunakan pada beberapa item yang memiliki area yang sulit dijangkau untuk dibersihkan dan sangat kotor, dengan bintik-bintik yang perlu digosok. Ini opsional, tentu saja.

Sebelum membersihkan

Luangkan waktu untuk memastikan semua perangkat Anda dimatikan dan dicabut. Jika perangkat Anda memiliki baterai, lepaskan agar aman. Anda dapat melakukan pembersihan awal setelah semuanya mati.

Ambil air botolan dan alkohol dan campur dengan setengah alkohol dan setengah air. Semprot pada kain dan jangan menyemprotkan langsung pada barang-barang Anda. Anda tentu saja tidak ingin merusaknya. Setelah semua materi siap, Anda dapat mulai membersihkan barang-barang yang dimaksud.

Bersihkan casing luar

Ambil kain lembab Anda dan lap bagian luar laptop, ponsel, atau apa pun yang Anda pilih untuk dibersihkan. Jangan dulu membersihkan layar.

Setelah Anda selesai melakukan eksterior, buka laptop Anda dan bersihkan semua area di sekitar keyboard dan layar. Pastikan untuk mengeringkannya sebelum Anda melanjutkan ke fase berikutnya sehingga Anda tidak menjatuhkan komputer atau perangkat Anda.

Membersihkan layar

Anda dapat melakukan prosedur yang sama untuk monitor atau layar sebagian besar perangkat elektronik. Gunakan kain bersih, basahi kain (bukan layar).

Usap layar dari kiri ke kanan lalu atas ke bawah atau pilih gerakan melingkar yang lembut. Jangan terlalu memberikan tekanan. Ini adalah area rumit yang harus Anda bersihkan. Ulangi proses ini sampai Anda puas dengan tampilan layar.

Membersihkan keyboard, touchpad, dan mouse

Sekarang saatnya menggunakan semprotan udara. Semprotkan dengan semburan pendek pada keyboard, panel sentuh, dan bagian bawah mouse Anda untuk melonggarkan kotoran dan serpihan. Anda mungkin perlu melakukan ini di luar ruangan karena bisa berantakan.

Anda dapat membalik laptop atau keyboard dan menggoyangkannya dengan lembut untuk membantu proses ini berjalan. Biasanya tidak perlu mengangkat tombol untuk membersihkan di bawahnya, tetapi itu adalah opsi jika semprotan udara tidak bekerja. Anda dapat menggunakan kain lembab untuk membersihkan bantalan sentuh, tombol, dan mouse fisik yang tidak terhubung ke apa pun.

Bersihkan port, ventilasi, dan lainnya

Setelah membersihkan bentangan utama laptop, ponsel, atau perangkat lain, Anda dapat menggunakan semprotan udara untuk membersihkan port USB, port pengisian daya, ventilasi pendingin dan area terbuka lainnya pada perangkat Anda.

Jangan menyemprot terlalu keras, dan gunakan kekuatan yang sama seperti yang Anda lakukan saat membersihkan keyboard dan mouse. Jangan menyemprotkan cairan apa pun di port atau ventilasi Anda, dan berhati-hatilah agar Anda tidak membuatnya basah.

Tahap akhir

Sekarang Anda telah melalui semua fase pembersihan perangkat keras, dan Anda harus membiarkan semuanya siap dan kering. Tunggu setidaknya satu jam sebelum semuanya mengering sebelum menyalakannya kembali.

Kebersihan sangat penting terkait perangkat keras dan Anda harus menyisihkan waktu sebagai bagian dari jadwal rutin Anda untuk mengurus ini. Anda akan melihat kinerja yang lebih baik dari laptop, ponsel atau tablet Anda. | Tempo

Ilustrasi
Nagan Raya - Seorang anak di Nagan Raya, Aceh, berinisial DNS alias Botong (31) tega membunuh ayah kandungnya karena tidak diizinkan mengelola kebun sawit. Pelaku menghabisi nyawa MY dengan menusuk dari belakang menggunakan pisau.

"Motifnya, pelaku mengaku sakit hati karena sudah tidak diberi atau dipercaya mengelola kebun sawit oleh korban, yang merupakan orang tua kandungnya sendiri," kata Kasat Reskrim Polres Nagan Raya AKP Bobby Putra Ramadhan Sebayang kepada detikcom, Jumat (5/7/2019).

Pelaku diamankan setelah mengakui perbuatannya pada Kamis (4/7) sore. Pembunuhan itu terjadi pada 23 Juni lalu di perkebunan sawit milik korban di kawasan Nagan Raya.

Menurut Bobby, setelah kejadian, pelaku membuat laporan ke polisi bahwa orang tuanya menjadi korban pembunuhan. Laporan itu diterima polisi dengan nomor LP/11/VI/RES.1.7./Aceh/Res Nara/Sek Damar.

Sejumlah saksi diperiksa, termasuk Botong. Dari pengakuan saksi itulah identitas pelaku pembunuhan mulai diketahui.

Bobby menjelaskan, identitas pelaku terungkap setelah polisi memeriksa seorang saksi yang pertama kali tiba di lokasi korban dibunuh. Saksi yang berusia 22 tahun itu mengaku sempat melihat seorang pria melarikan diri dari tempat kejadian.

Saksi tersebut juga mencari pertolongan dengan mendatangi rumah Botong, namun orang yang dituju tidak berada di tempat. Dia kemudian kembali ke lokasi kejadian, tapi dalam perjalanan bertemu beberapa orang.

Merekalah yang akhirnya menolong korban. Namun, tak lama berselang, saksi kembali mencari Botong.

"Ketika saksi tiba di rumah Botong, dia terkejut karena melihat Botong menggunakan pakaian merah seperti pria yang melarikan diri dari lokasi kejadian," jelas Bobby.

Berdasarkan pengakuan saksi itulah, polisi kembali memeriksa Botong. Setelah diinterogasi, Botong akhirnya mengakui telah membunuh ayah kandungnya dengan cara membekap dan menusuknya dari belakang.

Tim gabungan Polda Aceh dan Polres Nagan Raya kemudian bergerak ke rumah pelaku untuk mengamankan sejumlah barang bukti. Pelaku kini diamankan di Mapolsek Darul Makmur untuk penyidikan lebih lanjut.

"Jadi pelaku ini diamankan tim gabungan di Polsek Darul Makmur saat dia dilakukan interogasi," ungkap Bobby. | Detik.com

Korban cabul guru mesum di Lamongan membuat pernyataan yang mengejutkan. (Foto: iNews/Abdul Wakhid).
Lamongan - Satu dari 30 orang korban dari oknum guru cabul di sekolah dasar (SD) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Jatim), membuat pernyataan mengejutkan. Hampir setiap hari dia haru melayani nafsu bejat pelaku.

"Iya, setiap hari," kata korban yang juga siswi kelas 6 SD tersebut, Jumat (5/7/2019).

Aksi cabul pelaku, Slamet Priyanto, sudah dilakukan kepada dirinya sejak tiga bulan terakhir, terhitung Oktober - Januari 2019. Dia terpaksa mengikuti kemauan pelaku, karena diancam akan diberikan nilai jelek di rapor nantinya.

Menurut dia, guru tersebut melakukan perbuatan bejatnya di sekolah dan di rumah pelaku. Modusnya dengan menyuruh siswi tersebut mengambil laptop dan buku pelaku yang tertinggal.

"Di rumah juga pernah (dicabuli)," kata korban.

Pascaperistiwa tersebut, korban sempat merasakan sakit di bagian organ vitalnya. Orang tua korban yang curiga langsung mengecek kondisi anaknya itu, dan meminta korban berterus terang tentang kondisi yang dialaminya.

Di sanalah korban bercerita, dia telah menjadi korban cabul gurunya. Pihak orang tua korban kemudian melaporkan kasus ini ke polisi.

"Ada satu siswa yang mengadu ke orang tuanya. Dari situ, orang tua korban langsung melaporkan kejadian yang dialami anaknya ke Polres Lamongan," kata Kasatreskrim Polres Lamongan, AKP Wahyu Norman Hidayat.

Saat diperiksa polisi, pelaku hanya mengaku, telah mencabuli sembilan muridnya. Namun saat ini sudah ada 30 surat pernyataan dari korban pencabulan. Bahkan, satu di antaranya dibuat oleh siswa berjenis kelamin laki-laki.

Saat ini polisi masih mengembangkan kasus tersebut, termasuk akan mendatangkan psikiater untuk memeriksa kejiwaan pelaku. | Inews.id

Bireuen - Kabag Perekonomian Sekdakab Bireuen, Jailani, menyebutkan penjualan gas bersubsidi sebaiknya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Dengan demikian, penerima gas 3 kilogram tersebut tepat sasaran dan dijual dengan harga normal.

"BUMG tidak cari untung. Kalau penjual sudah hampir pasti mencari untung," kata Jailani kepada tim pengawasan elpiji 3 kilogram pemerintah Aceh, di Kantor Bupati Bireuen, Jumat 5/07.

Pemerintah Aceh membentuk tim pengawasan elpiji 3 kilogram yang terdiri dari Biro Ekonomi Setda Aceh, Biro Humas, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dan PT. Pertamina (Persero). Tim ini bertugas melakukan sosialisasi kepada penjual dan penerima manfaat dari gas elpiji 3 kilogram, di seluruh Aceh.

Dari beberapa wilayah yang telah dikunjungi yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen, tim menemukan beberapa pangkalan nakal yang menjual gas seharga Rp.20 ribu, lebih mahal 2 ribu dari harga het. Beberapa pangkalan elpiji juga menjual gas kepada pengecer.

Unggul Adi Wibowo, Sales Executive LPG Aceh, menyebutkan pihak Pertamina tidak punya wewenang untuk menindak pangkalan yang nakal tersebut. Hanya saja, pihaknya memberi catatan atas temuan tersebut dan akan meminta agen sebagai pihak yang mendistribusikan gas ke pangkalan untuk memberikan sanksi, baik berupa pengurangan kuota gas hingga pemutusan hubungan kerja.

Unggul menyebutkan, pihaknya juga akan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, karena dari Pemda lah salah satu izin usaha pangkalan dikeluarkan. "Pemda kalau pun di lapangan  menemukan pangkalan yang nakal, cabut saja izinnya sehingga dari sistem kita bisa cabut juga," kata Unggul.

Dalam sidak dan sosialisasi Pemerintah Aceh sejak 2 Juli kemarin, tim juga menemukan rantai pemasaran terlalu panjang yang kemudian menjadikan elpiji tersebar hingga ke tingkat pengecer. Padahal, seharusnya rantai distribusi elpiji tidak boleh sampai di pengecer.

"Dari SPPBE disalur ke agen dan kemudian ke pangkalan. Pangkalan seharusnya mendistribusikan langsung ke penerima manfaat. Tidak ada rantai distribusi sampai ke pengecer," kata Unggul.

Kabag Pembinaan Indag, ESDM dan Pariwisata Biro Perekonomian Setda Aceh, Anizar, menyebutkan fakta tersebut akan dijadikan catatan pihaknya untuk disampaikan kepada Pelaksana Tugas Gubernur Aceh. Apalagi tim juga menemukan beberapa pangkalan masih menjual gas subsidi kepada pegawai negeri.

Padahal Plt Gubernur telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota se-Aceh, untuk tidak menggunakan Gas subsidi ukuran 3 kilogram. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran bernomor 540/8435, tertanggal 13 Juni 2019.

"Larangan ini ditujukan agar penggunaan LPG tabung ukuran 3 Kg bersubsidi tersebut, dapat disalurkan dengan tepat sasaran," kata Anizar.

Anizar mengapresiasi beberapa pangkalan yang mematuhi aturan dengan menjual gas subsidi tetap kepada mereka yang berhak yaitu keluarga miskin dan pelaku UKM. Pangkalan Doa Ibunda di Gampong Dayah Baroh Kecamatan Ulim Pidie Jaya, bahkan menempelkan surat edaran gubernur dan screenshot pemberitaan media tentang larangan Aparatur Sipil Negara untuk membeli gas bersubsidi.

"Kalau ada PNS yang membeli gas saya tunjuk itu (surat edaran gubernur)," kata Darmayanti, pengelola pangkalan tersebut. Ia mengakui surat tersebut sedikit memberikan efek, di mana masyarakat kelas menengah yang mengonsumsi elpiji subsidi mulai berkurang.

Sementara Pangkalan Seureuta Rahmat, miliknya BUMG Gampong Tu Kecamatan Panteraja menjual harga sesuai kesepakatan. "Kita kasih ke warga kita dulu. Kalau lebih baru kita berikan ke warga (gampong) sebelah," kata Mariati, pengelola pangkalan itu.

Anizar menyebutkan, pengelolaan pangkalan oleh pemerintah gampong melalui BUMG bisa menjadi sebuah solusi. Gampong kata Anizar, punya data tentang masyarakat miskin yang berhak memakai elpiji bersubsidi, sehingga pemanfaatannya tepat sasaran. []

StatusAceh.Net - Empat kapal Belanda membuang sauh di Pantai Bandar Aceh. Tak lama kemudian juru bahasa Belanda, Said Tahir menghadap Sultan Alaudin Mahmud Syah, untuk menyampaikan surat dari Komisaris FN Nieuewenhuysen. Isi surat sangat mengejutkan karena Sultan Aceh diminta mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Tentu saja, Sultan menolaknya. Surat-surat berikutnya juga dijawab dengan tegas bahwa Aceh menolak mengakui kedaulatan Hindia Belanda.

Empat hari kemudian, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Dengan demikian, Belanda telah melanggar perjanjian dengan Inggris dalam Traktat London yang menyebutkan bahwa Belanda dilarang mengganggu kemerdekaan Aceh.

Pada serangan pertama, Belanda mengerahkan 3.000 tentara yang dipimpin oleh Jenderal Kohler. Dalam serangan ini, Kohler berhasil ditembak mati.

Pada 1874, serangan kedua Belanda mengerahkan 8.000 tentara. Letjen J. van Swieten mengumumkan telah menguasai Banda Aceh. Namun, kenyataannya, rakyat Aceh terus melancarkan perlawanan hingga tahun 1904.

Perang Aceh (1873-1904) menjadi perang terlama, terkuat, dan terbesar yang dihadapi Belanda, karena rakyat Aceh didorong oleh motivasi keagamaan melawan kaphee (kafir) yang dikenal sebagai Perang Sabil.

Menurut Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia Vol I, Perang Aceh menelan banyak sekali biaya dan nyawa. Di pihak Aceh, empat persen penduduknya atau 70.000 orang tewas. Di pihak Belanda 35.000 serdadu KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) tewas. Mereka yang menderita luka-luka seluruhnya satu juta orang.(*)

Sumber: Historia.id

Atase Sekretaris Bidang Ekonomi Kedutaan Iran di Indonesia Mohammad Hassan Tavakoli (kiri) dan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Aceh Muhammad Mada (kanan) di Banda Aceh, Kamis (4/7/2019) (ANTARA/Khalis)
Banda Aceh - Sekretaris Atase Bidang Ekonomi Kedutaan Iran untuk Indonesia Mohammad Hassan Tavakoli mengatakan, Provinsi Aceh memiliki peluang besar untuk mengekspor minyak kelapa sawit langsung ke Iran tanpa ada perantara.
“Kami telah mendapatkan metode, serta peluang-peluang kerjasama di Aceh dan telah ada kesepakatan secara verbal, seperti misalnya para produser minyak sawit CPO (Crude Palm Oil) yang bisa langsung melakukan ekspor ke Iran tanpa perantara,” kata Mohammad Hassan Tavakoli saat melakukan kunjungan ke provinsi paling barat Indonisia dan bertemu dengan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh, di Banda Aceh, Kamis.

Hassan Tavakoli menyebutkan bahwa kunjungan saat ini merupakan yang pertama kali dilakukan dirinya ke Provinsi Aceh.

Ia mengaku sangat gembira dan ingin menyaksikan langsung kapasitas dan potensi di Aceh, baik dari adat istiadat serta mengenal dekat orang-orang Aceh.

“Dengan Kadin, para pelaku ekonomi di Aceh kami telah melakukan perbincangan tadi, dalam perbicangan ini kami telah mengenal lebih dekat kapasitas pelaku bisnis dari Aceh, demikian juga potensial yang ada di Iran kami perkenalkan di Aceh,” ungkapnya.

Selain bertemu dengan Kadin Aceh, Hassan juga melakukan pertemuan dengan pihak kampus di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Mereka sedang melihat peluang untuk kerjasama ilmiah antara Iran dengan kampus-kampus yang ada di Aceh.

“Di Universitas UIN Ar-Raniry kami sedang melihat peluang untuk melakukan kerjasama ilmiah, dan kami di sini mengatakan kami siap untuk bekerja sama di sektor keilmuan dengan universitas di Aceh,” ungkapnya. | Antara

Jakarta - Praktisi Pendidikan Setyono Djuandi Darmono mengatakan, pendidikan agama tidak perlu diajarkan di sekolah. Agama cukup diajarkan orangtua masing-masing atau lewat guru agama di luar sekolah.

"Mengapa agama sering menjadi alat politik? Karena agama dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Di sekolah, siswa dibedakan ketika menerima mata pelajaran (mapel) agama. Akhirnya mereka merasa kalau mereka itu berbeda," kata Darmono usai bedah bukunya yang ke-6 berjudul Bringing Civilizations Together di Jakarta, Kamis (4/7).

Tanpa disadari, lanjutnya, sekolah sudah menciptakan perpecahan di kalangan siswa. Mestinya, siswa-siswa itu tidak perlu dipisah dan itu bisa dilakukan kalau mapel agama ditiadakan.

Sebagai gantinya, mapel budi pekerti yang diperkuat. Dengan demikian sikap toleransi siswa lebih menonjol dan rasa kebinekaan makin kuat.

"Siswa harus diajarkan kalau mereka itu hidup di tengah keanekaragaman. Namun, keanekaragaman dan nilai-nilai budaya itu yang menyatukan bangsa ini, bukan agama," tegasnya.

Kalau agama yang dijadikan identitas, lanjut Darmono, justru akan memicu radikalisme. Ketika bangsa Indonesia hancur karena radikalisme, belum tentu negara tetangga yang seagama bisa menerima.

"Kita harus jaga bangsa ini dari politik identitas (agama). Kalau negara ini hancur, yang rugi kita sendiri. Memangnya kalau kita pindah ke negara lain yang seagama, kita bisa diterima, kan tidak. Makanya rawatlah negara ini dengan nilai-nilai budaya, bukan agama," bebernya.

Dia menyarankan Presiden Joko Widodo untuk meniadakan pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama harus jadi tanggung jawab orang tua serta guru agama masing-masing (bukan guru di sekolah). Pendidikannya cukup diberikan di luar sekolah, misalnya masjid, gereja, pura, vihara, dan lainnya.

"Kalau mau merawat persatuan dan kesatuan bangsa, itu harus dilakukan. Cuma saya melihat presiden tersandera oleh berbagai macam kepentingan politik. Jika ini tidak diubah, sampai kapan pun agama akan dijadikan alat politik indentitas," tandasnya. | jpnn

Ilustrasi
StatusAceh.Net - Syaeful Idris (32), perantau asal Dusun Padang Kunyet, Buket Kuta, Kecamatan Peudawa, Aceh Timur ditemukan tewas bersimbah darah.

Ia ditemukan tewas di kontrakannya yang dijadikan warung jualan kopi, rokok, dan makanan ringan di Kampung Babakan Anyar, RT 08/03 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Laporan yang diterima Serambinews.com dari berbagai sumber menyebutkan, Syaeful Bahri ditemukan tak bernyawa dalam kondisi bersimbah darah akibat luka di leher sekitar pukul 16.00 WIB, Rabu (3/7/2019).

Syaeful Bahri disebut-sebut belum lama mengontrak di lokasi kejadian.

Korban sehari-hari berdagang kopi, rokok dan makanan ringan di kontrakan yang sekaligus dijadikan tempat tinggalnya.

Sejumlah warga dan pedagang lain yang berjualan tak jauh dari lokasi tersebut mengaku sempat melihat seseorang yang diduga pelaku keluar dari lokasi dengan menenteng senjata tajam.

"Ada yang lihat orang kurus kayaknya lelaki, pake kupluk hitam bawa senjata tajam keluar dari warung kontrakan korban, kayaknya si pelaku," kata seorang pedagang yang tidak mau menyebutkan identitasnya.

Orang yang diduga pelaku tersebut kabur ke arah jalan raya Sukabumi arah Bogor.

"Banyak yang lihat juga, orang itu masih pegang golok penuh darah, bajunya juga berdarah, pake motor ke arah Bogor, nggak tau naek ojek atau naek motor temannya," kata dia.

Ketua RW setempat, Entang Barnas menuturkan, korban tinggal di kontrakan yang dibuat menjadi warung.

"Ditempati baru sekitar dua minggu. Kejadian pastinya saya tidak tahu, tetapi ada warga yang lapor bahwa ada korban dugaan pembunuhan. Langsung dibawa polisi ke RSUD Sekarwangi," kata Barnas.

Kasus itu sudah ditangani Polsek Cibadak. Hingga menjelang malam, Rabu (3/7/2019) jasad korban masih di RSUD Sekarwangi.

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Tragis, Penjual Kopi Asal Aceh Timur Tewas dengan Luka Bacok di Sukabumi Jawa Barat

Jakarta - Sampai saat ini Partai Gerindra belum menentukan sikap usai Pilpres 2019. Partai besutan Prabowo Subianto itu masih menimbang-nimbang akankah berada di luar pemerintahan atau menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Mulyadi mengklaim, Gerindra telah menjadi harapan dan tempat perjuangan bagi masarakat. Gerindra menjadi tempat masyarakat, khususnya pendukung Prabowo-Sandi, menyalurkan aspirasi. Pendukung pun tak segan-segan memberikan dukungan dalam bentuk materi.

“Karena para pendukung sudah memberikan pengorbanan yang tidak kecil, materi, tenaga bahkan nyawa. Dan elite Gerindra harus menjaga dan menghormati itu,” ujar Mulyadi kepada wartawan, Kamis (4/7).

Mulyadi menyarankan Partai Gerindra bisa menjadi oposisi dan tidak bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurut dia, proses bernegara harus berjalan dengan mekanisme yang sehat. Oposisi berperan dalam check and balance dalam penyelengaraan berbangsa dan bernegara yang sesuai konstitusi.

“Partai Gerindra harus mengambil peranan itu sebagai bagian pengabdian dengan cara mengawal proses bernegara,” katanya.

Mulyadi menilai, keinginan koalisi pendukung pemerintah untuk mengajak bergabung Partai Gerindra merupakan strategi untuk mengubur masa depan Partai Gerindra pada 2024. Akan banyak pendukung Gerindra yang kecewa jika menjadi bagian dari koalisi.

“Karena akan hilangnya kepercayaan pendukung militan Pak Prabowo dan Pak Sandi dan Partai Gerindra,” ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Muhammad Syafii mengatakan, langkah politik Gerindra ditentukan melalui pertemuan nasional tingkat elite partai. “Jadi, Prabowo tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri. Dia pasti meminta pendapat para pakar ahli dan akan memutukan dalam pertemuan nasional internal partai,” ujar Syafii di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/7).

Namun demikian, anggota Komisi III DPR ini mengklaim, mayoritas kader Partai Gerindra tidak ingin partai berlambang kepala garuda itu menjadi bagian dari pemerintah. “Bahwa kader Partai Gerindra menginginkan Gerindra tetap pada oposisi,” katanya.

Menurut Syafii, pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang dilengkapi dengan kubu oposisi. Dengan begitu ada pihak penyeimbang serta pengkritik yang akan memberikan masukan apabila pemerintah keluar jalur.

“Demokrasi yang sehat menurut saya harus ada check and balance, yaitu selain partai pendukung, harus tetap ada partai oposisi,” katanya. | Jawapos

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terpilih harus memiliki keberanian dan pengetahuan hukum yang mumpuni dan tak sembarangan menangkap seseorang.

"Tentu tokoh yang bersih dan punya keberanian, pengetahuan tentang hukum, tentang masalah tata negara. Jangan orang asal ambil tangkap, tentu juga harus dilihat efek-efeknya," ujar JK di kantor wapres, Jakarta, Kamis (4/7).

Selain penindakan korupsi, JK juga menekankan agar pimpinan KPK yang terpilih fokus di bidang pencegahan. Menurutnya, upaya itu penting untuk menekan angka korupsi di Indonesia.

"Oh ya pencegahan tentu harus bisa," katanya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi capim KPK Yenti Ganarsih mengatakan ada total 205 orang yang sudah mendaftarkan diri menjadi capim KPK per Kamis (4/7) pagi ini. Masa pendaftaran itu akan ditutup pada pukul 16.00 WIB hari ini.

Yenti mengatakan di antara 205 orang yang telah mendaftar, ada di antaranya komisioner KPK yang masih menjabat saat ini. | CNN

Banda Aceh- Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengajak rombongan Familiarization Trip (Famtrip) dari KJRI Johor Bahru Malaysia untuk mempromosikan potensi pariwisata Aceh kepada turis asal Malaysia. Dengan harapan, wisatawan asal Malaysia yang mengunjungi Aceh dapat terus meningkat.

“Kami dalam keadaan kurang sehat dan sakit saja berkunjung ke Malaysia, sakit saja kami berkunjung ke Malaysia apalagi sehat. Mudah-mudahan rasa sayang kami kepada Malaysia dapat dibalas dengan berkunjung ke Aceh,” ujar Plt Gubernur saat menerima rombongan Famtrip dari KJRI Johor Baru Malaysia di Rumah Dinas Wakil Gubenur Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/7).

Nova mengharapkan kunjungan wisatawan asal Malaysia dapat menjadi kunjungan wistawan asing terbanyak ke Aceh. Menurutnya, sejarah masa lalu antara Aceh dan Malaysia dapat menjadi alasan kenapa Aceh bisa menjadi destinasi wisatawan dari negeri jiran tersebut.

Sabang memang menjadi primadonanya wisata Aceh, Namun demikian, Nova juga meminta kepada peserta Famtrip untuk dapat melihat potensi wisata Aceh lainnya, seperti agrowisata yang berada di wilayah tengah Aceh. Kondisi wilayah tersebut, sambung dia, juga dapat dijadikan potensi wisata Aceh yang bisa dipromosikan untuk dijajali oleh wisatawan.

“Di Gayo kita bisa langsung ke kebun kopi, petik kopi, minum kopi di kebunnya,” ujar Nova.

Selain alam, kata Plt Gubernur, Aceh juga memiliki tema pariwisata lainnya, yakni wisata religi. Di Aceh terdapat banyak makam ulama besar di Asia Tenggara pada masa lampau, seperti Syekh Abdurrauf as Singkili. Bahkan, juga terdapat makam dari leluhur kerajaan Malaysia. Makam-makam tersebut dapat dijadikan potensi untuk diziarahi oleh pengunjung Malaysia.

Nova menuturkan, untuk terus meningkatkan kunjungan wisatawan, Pemerintah Aceh terus melakukan upaya pembenahan pada layanan pariwisata. Seperti meningkatkan pembangunan fasilitas wisata, menjaga kebersihan, dan menjaga kelezatan rasa kuliner khas Aceh.

Sementara itu, Counsellor Minister KJRI Johor Bahru Malaysia, Zainul Idris, mengatakan para peserta Famtrip mendapat kesan menakjubkan setelah mengunjungi destinasi wisata di Aceh, khususnya di Sabang dan Banda Aceh.
“Pemandangan di Sabang sangat indah, bawah lautnya juga sangat menakjubkan, kami kagum,” ujar Zainul.

Saat di Sabang, kata Zainul, para peserta juga menikmati keindahan bawah lautnya, baik dengan snorkeling maupun diving. Para peserta tersebut juga berkeinginan untuk kembali ke Aceh. Bahkan, sambung dia, ada salah seorang peserta yang telah mempromosikan keindahan Sabang selama perjalanan 2 hari lalu itu, nantinya ia akan kembali beserta 40 wisatawan lainnya yang berkeinginan melihat keindahan Sabang.

Zainul juga mengapresiasi akses jalan di Sabang. Menurutnya, jalan di sana sudah cukup bagus. Meskipun demikian, Zainul juga menyampaikan beberapa masukan dan saran kepada Plt Gubernur terhadap layanan pariwisata Sabang.
Zainul mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatakan potensi pariwisata Sabang. Di antaranya adalah kebersihan dan melengkapai fasilitas di sekitar tempat wisata.

“Mudah-mudahan kunjungan Famtrip ini bisa membawa manfaat dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh. Sebelum akhir tahun ini, kita berharap travel agent yang ikut bisa membawa turis Malaysia ke Aceh,” kata Zainul.

Jakarta - Harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) berpeluang naik pada tahun depan.

Hal itu menyusul kondisi harga minyak dunia dan rencana pemangkasan subsidi serta kompensasi energi.

Ekonom Indef Abra Talattov menyatakan, harga minyak mentah dunia tahun depan diperkirakan bisa melebihi Indonesian Crude Price (ICP) lantaran kondisi politik antara Amerika Serikat dan Iran belum kondusif.

’’Pemerintah mematok ICP tahun depan USD 60 per barel. Sementara itu, sekarang harga minyak di atas USD 60 per barel. Brent saja dari awal tahun sampai sekarang sudah naik lima persen,’’ terangnya, Rabu (3/7).

Pihaknya memperkirakan harga minyak mentah tahun depan dapat menyentuh USD 70 per barel.

Dalam kondisi tersebut, jika pemerintah mengurangi subsidi energi, dapat berdampak terhadap kenaikan harga BBM dan TDL.

’’Itu sudah pasti,’’ ujarnya.

Selain itu, kenaikan harga BBM dan TDL dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Dalam RAPBN 2020, pemerintah mematok nilai tukar rupiah di angka Rp 14.000 sampai Rp 14.200 per dolar AS.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran subsidi Rp 58,62 triliun pada 2020.

Nilai tersebut sedikit lebih rendah daripada anggaran subsidi listrik 2019 yang mencapai Rp 65,32 triliun.

Selain itu, subsidi solar menurun dari Rp 2.000 menjadi Rp 1.500 per liter. Meski demikian, pemerintah harus memastikan dampak kenaikan harga BBM dan TDL terhadap daya beli masyarakat dan inflasi.

’’Jangan sampai pemerintah tidak memiliki ukuran nanti dampak inflasi seberapa besar,’’ urainya.

Kementerian ESDM memastikan bahwa mekanisme penyesuaian tarif listrik diimplementasikan pada 2020.

Hal itu ditempuh sebagai upaya untuk mengurangi beban keuangan dalam APBN pada tahun depan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menuturkan, implementasi penyesuaian tarif secara penuh membuat tarif dasar listrik golongan nonsubsidi dapat berubah-ubah setiap tiga bulan. Atau, terdapat potensi kenaikan tarif dasar lisrik.

’’Sekarang ini posisi seharusnya naik (tarif listrik), tapi tidak naik karena ditahan,’’ imbuhnya.

Plt Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN Dwi Suryo Abdullah mengungkapkan, suplai listrik kepada masyarakat menjadi prioritas utama. Selain keandalan sistem, sisi ekonomi sangat diperhatikan.

’’Hal ini dilakukan untuk mendukung daya saing produk industri dan manufaktur sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,’’ ucapnya.

Tariff adjustment baik untuk golongan nonsubsidi maupun subsidi dihitung berdasar tiga hal. Yakni, kurs, inflasi, dan ICP.

’’Dalam menentukan tarif, pemerintah sangat memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga dimungkinkan hingga akhir 2019 tidak ada kenaikan tarif,’’ timpalnya.| JPNN

StatusAceh.Net - Dua nama mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mulai mencuat dan masuk bursa calon ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aceh. Selain dua nama mantan GAM, mencuat juga nama dari kalangan pengusaha di Aceh.

"Ada sejumlah nama mencuat di kalangan eksternal partai yang akan dicalonkan sebagai Ketua PDIP Aceh. Dua di antaranya dari kalangan mantan GAM," kata Ramond Dony Adam, staf Sekretaris PDIP Hasto Kristiyanto, di Banda Aceh, Rabu (3/7).

Dua nama mantan GAM yang disebut-sebut akan dicalonkan yakni Sofyan Dawod yang juga pembina Komunitas Aceh Jokowi Amin Kuat (Kajak) dan Muksalmina yang menjabat Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Aceh. Ramond mengaku dirinya ditugaskan Dewan Pimpinan Pusat PDIP menjaring nama-nama dari kalangan eksternal partai yang akan dicalonkan sebagai Ketua PDIP Aceh.

Selain dua nama mantan GAM, kalangan pengusaha di Aceh juga mencuat untuk diajukan sebagai calon Ketua PDIP dari kalangan eksternal. Pengusaha tersebut di antaranya Makmur Budiman, yang baru terpilih sebagai Kadin Aceh.

"Sejumlah nama dari eksternal sudah kami rangkum, termasuk dua nama mantan GAM tersebut termasuk dari kalangan pengusaha. Kalau ingin pastinya, coba dikonfirmasi yang bersangkutan," kata Ramond Dony Adam.

Ramond Dony menyebutkan, DPP PDIP akan merestrukturisasi kepengurusan PDIP di Aceh. Restrukturisasi tersebut merupakan upaya penyegaran kepengurusan partai, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten/kota.

"Restrukturisasi ini juga berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2019. Pada pemilu kali ini, PDIP di Aceh dianggap gagal. Secara nasional, PDIP partai pemenang pemilu. Tapi di Aceh, PDIP hanya partai gurem," ketus Ramond.

Sementara itu, Sekretaris PDIP Kota Banda Aceh T Mahfud menyebutkan ada sejumlah nama juga mencuat masuk bursa kandidat calon Ketua PDIP Aceh dari kalangan internal. Di antaranya Ketua PDIP Kota Banda Aceh Gading Hamonangan, Karimun Usman yang saat ini menjabat Ketua PDIP Aceh Lira Amalia (Wakil Sekretaris), serta politis PDIP lainnya seperti Sulaiman Badai, Rifky, Imran Mahfudi.

Nama-nama tersebut, baik dari kalangan internal maupun eksternal, jika lulus seleksi disetujui DPP, maka akan dibawa ke konferensi daerah pada pertengahan Juli mendatang untuk dipilih sebagai Ketua PDIP periode lima tahun ke depan," ujar T Mahfud.

Sumber: Antara

Banda Aceh - Mutasi, promosi, atau pergantian pejabat merupakan sebuah hal lumrah agar sistem kerja menjadi lebih baik. Oleh karena itu, siapapun yang mendapat kepercayaan menduduki posisi baru itu, harus mampu menjawabnya dengan kerja yang maksimal, sebagai bagian dari amanah yang harus dijalankan.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam sambutannya usai melantik dan mengambil sumpah jabatan untuk Pejabat Eselon II atau Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintahan Aceh, Rabu (3/7/2019) sore.

“Dengan pelantikan ini diharapkan sistem kerja menjadi lebih baik, dan aparatur yang mendapat kepercayaan dapat menjalankan tanggungjawabnya secara profesional, jujur dan adil, karena perjuangan untuk membangun Aceh bukanlah hal mudah. Banyak tantangan dan cobaan yang kita hadapi,” kata Plt Gubernur.

Pejabat yang dilantik hari ini adalah Syaiba Ibrahim sebagai Kepala Sekretariat MAA dan Usman sebagai Kepala Sekretariat Wali Nanggroe atau Katibul Wali. Plt Gubernur menegaskan, bahwa pergantian pejabat di lembaga Pemerintahan bukan hanya bermakna bagi mereka yang dilantik, tapi juga sangat penting dalam membangun tim kerja.

“Seberat apapun tantangan itu, kita tidak boleh mundur. Justru sebaliknya, kinerja kita harus senantiasa ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan tersebut. Saudara yang hari ini dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Sekretariat MAA dan Kepala Sekretariat Wali Nanggroe atau Katibul Wali juga harus siap menjawab tantangan ini.” ujar Plt Gubernur.

Sebagaimana diketahui Majelis Adat Aceh dan Wali Nanggroe merupakan bagian dari keistimewaan Aceh yang operasionalnya mendapat dukungan dari APBA. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditempatkan sebagai kepala sekretariat lembaga ini merupakan pejabat eselon II.

Meski secara operasional lembaga ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan lembaga, namun secara administratif, Kepala Sekretariat MAA dan Kepala Sekretariat Wali Nanggroe tetap bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh.

“Karena itu, saudara harus dapat menyusun program lembaga, memfasilitasi dan memberi pelayanan teknis kepada lembaga, menjalankan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lembaga,” sambung Nova.

Plt Gubernur juga mengingatkan, bahwa para pejabat yang baru dilantik harus mampu membangun tim yang baik di lingkungan kerja yang saudara pimpin.

“Usai pelantikan ini, segera jalankan program di lembaga masing-masing. Buatlah sejarah dalam pengabdian saudara, sehingga insan pembangunan Aceh bisa merasakan manfaat kepemimpinan saudara. Selamat kepada saudara yang telah dilantik hari ini. Semoga mampu membangun prestasi kerja yang lebih baik di lingkungan kerja yang baru,” pungkas Plt Gubernur Aceh.

Banda Aceh – Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Aceh harus dijadikan sebagai sarana bagi seluruh kader untuk mengevauasi dan menyusun program yang lebih efektif di masa mendatang. untuk kelancaran kegiatan yang dirumuskan, Pemerintah Aceh berkomitmen mendukung program-program TP PKK di Bumi Serambi Mekah.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Helvizar Ibrahim, saat membacakan sambutan Plt Gubernur Nova Iriansyah, pada acara Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Aceh Tahun 2019, di Anjong Mon Mata, Rabu (3/7/2019).

Rakon ini harus dijadikan sebagai momentum bagi PKK seluruh Aceh untuk berbenah diri, mengevaluasi serta menyusun program yang lebih terukur dan efektif. Saya akan menginstruksikan jajaran SKPA terkait untuk mendukung program PKK, sehingga organisasi ini mampu mampu memperkuat visi pembangunan Aceh 2017-2022,” ujar Plt Sekda.

Helvizar menegaskan, PKK merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan program pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah di berbagai tingkatan sangat mendukung kegiatan PKK. Sebagai bentuk dukungan kepada PKK, Pemerintah juga mendorong agar para pengurus senantiasa memperkuat program peningkatan kapasitas agar berkinerja lebih baik.

“berbeda dengan Pemerintah, PKK bekerja dalam ruang lingkup mikro, karena bersentuhan langsung dengan keluarga. Contoh kecil misalnya, bagaimana PKK mendorong agar setiap keluarga memanfaatkan tanah pekarangan untuk ditanami sayur-sayuran dan Tanaman Obat Keluarga, sehingga dapat membantu kebutuhan pangan dan kesehatan keluarga,” sambung Plt Sekda.

Selain itu, sambung Helvizar, TP PKK juga melakukan sejumlah kegiatan besar seperti pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kegiatan Posyandu, penyuluhan kesehatan, pemberdayaan ekonomi keluarga dan sejumlah kegiatan lainnya. Inilah bentuk kerja PKK yang sangat mendukung program Pemerintah.

Helvizar meyakini, dengan semangat kebersamaan seluruh pengurus dan kader PKK mampu menunjukkan kinerja yang baik. “Untuk itu mari buktikan kinerja kita melalui semangat kebersamaan dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat. Saya percaya, kerja keras dan niat baik Ibu-ibu semua pasti akan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat.”

Sebelumnya, Wakil Ketua TP PKK Aceh Dyah Erti Idawati, dalam sambutannya menjelaskan, bahwa Rakon ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Konsultasi Nasional yang telah berlangsung pada 26-28 Maret lalu di Jakarta.

“Pada pertemuan ini, kita akan menyelaraskan Program PKK Aceh dengan rekomendasi yang telah dihasilkan di tingkat pusat. Secara bersamaan, upaya penguatan program bersifat lokal juga perlu kita perkuat. Dengan demikian kita mampu berkontribusi dalam mendukung program Pemerintah di bidang pembangunan kesejahteraan keluarga,” ujar Dyah Erti.

Dyah mengungkapkan, Rakon TP PKK Nasional merekomendasikan dan menyepakati sejumlah program bersama bagi PKK di seluruh tanah air, yaitu perlunya meningkatkan kesadaran orang tua tentang Pola asuh anak melalui program cinta kasih guna menghasilkan generasi tangguh, melaksanakan langkah efektif guna memberdayakan para orangtua lanjut usia.

Rakon PKK nasional juga merekomendasikan untuk mempertajam modul pelatihan bagi kader PKK guna menciptakan kader-kader unggul, mendorong agar kader PKK terlibat aktif dalam sosialisasi koperasi, gotong royong dan penguatan ekonomi kreatif keluarga, mengatasi masalah stunting yang ada di seluruh daerah melalui penerapan gizi bagi anak.

Selain itu, perlunya menyadarkan keluarga terkait pengelolaan sampah keluarga, mengoptimalkan kembali Posyandu serta mengembangkan kemitraan PKK dengan berbagai pihak, termasuk dalam pengelolaan dana CSR, dan menggerakkan masyarakat melalui sanitasi total berbasis masyarakat, serta beberapa kebijakan lain yang bersifat administratif.

“Terkait dengan rekomendasi tersebut, Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Pembina PKK meminta agar pengurus PKK di seluruh daerah segera menyesuaikan program-programnya dengan kebijakan yang telah diambil di tingkat pusat. Langkah ini sangat dibutuhkan, sebab peran PKK begitu penting untuk memperkuat program kesejahteraan yang dijalankan Pemerintah,” sambung Dyah Erti.

Namun, sosen Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Unsyiah itu mengingatkan, bahwa setiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Untuk itu, pengurus PKK diimbau untuk menyusun program unggulannya sebagai prioritas kerja ke depan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

“misalnya, prioritas yang perlu diperkuat oleh PKK Pidie, tentu tidak selalu sama dengan prioritas kerja PKK wilayah Aceh Singkil atau daerah lainnya. Yang mesti kita pahami adalah bagaimana cara menentukan program unggulan itu secara objektif dengan berbasis kepada data.

Oleh karena itu, Dyah Erti berharap agar Plt Gubernur dan seluruh kepala daerah di Aceh berkenan memperkuat program PKK, sehingga organisasi ini mampu berbuat yang terbaik dalam rangka menjalankan program sesuai kebutuhan masyarakat di Aceh.

“Dukungan dari Bapak Plt Gubernur akan semakin memperkuat semangat kami dalam mensukseskan pertemuan ini. Insya Allah, kami bertekad untuk terus berkarya bagi masyarakat, sehingga PKK di Aceh semakin mampu berbuat nyata dan berkarya bagi masyarakat,” pungas Dyah Erti.

Jatim - Cinta terlarang antara kakak dan adik menggemparkan publik pekan ini. Di Sampang Madura, Jawa Timur, seorang kakak berinisial A (26) menjalin cinta terlarang dengan adiknya M (16) sejak 2018. Akibatnya, M kini hamil enam bulan.

Kakek korban, D mengatakan, A dan M adalah kakak adik yang beda ibu kandung. M tinggal di Kecamatan Sokobanah. Sedangkan A tinggal di Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.

“M adalah anak dari istri kedua, sementara A merupakan anak dari istri pertama,” kata D.

Sementara di Bulukumba Sulawesi Selatan (Sulsel), seorang pria bernama Ansar menikahi adik kandungnya sendiri berinisial FT.

Warga Dusun Lembang, Desa Salemba Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, Sulsel itu meninggalkan Bulukumba. Keduanya berangkat ke Kalimantan dan menikah di sana.

Kasus itu terungkat setelah istri pertama Ansar, Hervina melapor ke polisi. Hervina melaporkan suaminya atas dugaan kasus perzinahan dengan adik kandungnya sendiri ke Mapolres Bulukumba, Senin (1/7).

”Saya harap keadilan dan kepastian hukum. Meminta aparat penegak hukum untuk menangkap Ansar,” ujar Hervina usai melapor, Senin (1/7).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut pernikahan sedarah itu hukumnya haram dan harus dibatalkan.

“Ya, haram itu harus dibatalkan,” kata Wakil Ketua Umum MUI Yunahar Ilyas di kantornya, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Psikolog evolusi dari University of Hawaii, Debra Lieberman, mengatakan, perkawinan sedarah bisa meningkatkan kemungkinan seseorang mendapatkan dua gen “jahat” yang merugikan.

Menurut Lieberman, hubungan sedarah secara genetik menimbulkan risiko memiliki keturunan yang memiliki peluang lebih kecil untuk bertahan hidup.

“Jika Anda menikah dengan saudara kandung atau saudara sedarah yang sangat dekat, ini bisa meningkatkan secara drastis kemungkinan mendapatkan dua salinan gen buruk yang dihasilkan dari masing-masing individu, dan salinan gen buruk ini akan bersatu kepada anaknya kelak,” ucap Lieberman, sebagaimana dikutip Live Science.

Direktur pusat genetik manusia di Perth, Australia, Profesor Alan Bittles, telah mengumpulkan data mengenai kematian anak yang dilahirkan dari pernikahan antara sepupu dari seluruh dunia.

Diketahui bahwa adanya peningkatan risiko tambahan kematian sekitar 1,2 persen dibandingkan pernikahan bukan saudara dekat.

Sementara untuk cacat lahir terdapat peningkatan risiko sekitar 2 persen pada populasi umum dan 4 persen pada pernikahan yang orangtuanya memiliki kekerabatan dekat.

Berbagai macam masalah yang terjadi seperti kebutaan, ketulian, penyakit kulit dan kondisi neurodegeneratif.| pojoksatu

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, mengumumkan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2019 akan dimulai dalam waktu dekat. Diperkirakan waktu pelaksanaan masing-masing pada Agustus dan Oktober.

"CPNS nanti bulan sepuluh (Oktober). PPPK tahapan kedua ini akan dilakukan kira-kira setelah 17 Agustus paling lama," ujar Menteri Syafruddin di Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada Selasa (2/7).

Syafruddin menyebut, pemerintah kekurangan formasi guru serta tenaga kesehatan, terutama perawat, bidan, dokter untuk mengisi Puskesmas.

Dia melanjutkan, dalam rekrutmen kali ini, jabatan tenaga administratif akan dikurangi. "Terutama kebutuhan di bidang infrastruktur, juga kepentingan-kepentingan yang lebih menjurus kepada skill, jadi tenaga administratif akan kita kurangi," ujarnya.

Untuk saat ini Syafruddin menyebut CPNS masih belum menerima jumlah kebutuhan dari daerah. Ketika ditanya mengenai sistem perekrutan seperti ranking, sang menteri berkata ingin tes yang dinamis dan fokus ke generasi muda.

"Pokoknya akan dibuat sistem sedinamis mungkin, sebagus mungkin untuk kepentingan bagaimana kualitas SDM CPNS itu bisa kita rekrut, kemudian tidak menafikan kebutuhan individu, generasi muda, yang ingin mengabdi pada negara," tegasnya. | Merdeka.com

Banda Aceh – Ketua beserta anggota Komisi VIII (delapan) DPR RI berkunjung ke Dinas Sosial Aceh, Selasa (2/7/2019). Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi program andalan Kementrian Sosial RI. Turut ikut dalam rombongan Kasubdit Kepesertaan Direktorat Jendral Jaminan Sosial Keluarga, Rinto Indratmoko, dan Humas Kementrian Sosial RI.

Ketua Komisi VIII H.M Ali Taher mengatakan, PKH ini merupakan program Kementrian Sosial yang cukup efektif menekan angka kemiskinan, asalkan didukung dengan integritas pendamping yang bagus dan data yang akurat.

“Penerima PKH ini harus tepat sasaran, karena itu mereka (pendamping) harus mendata sesuai dengan apa yang dilihat, dan jangan sampai mereka menyalahguanakan kekurangan masyarakat yang tidak memahami aspek pendataan termasuk menggunakan ATM penerima manfaat untuk kerpentingan pribadi,” katantya.

Untuk itu, H.M Ali Taher menjelaskan, bahwa kunjungan komisi VIII tersebut dikategorikan sebagai kunjungan dengan spesifik dalam rangka melihat perjalanan PKH. Program ini merupakan salah satu bentuk program yang menjadi ikon Kementrian Sosial, oleh karena itu kita ingin melihat dari aspek pengawasan setelah DPR mengganggarkjan setiap tahun anggaraan PKH, dan dana untuk PKH dari tahun ke tahun  terus meningkat, baik itu jumlah, program maupun anggarannya.

“Tahun ini saja lebih dari Rp35 triliun anggaran dikucurkan untuk PKH, dan itu memerlukan kepastian bahwa program ini sampai di masyarakat sesuai by name by adreas. Nah dengan demikian, maka salah satu studi kasusnya yang kita kunjungi adalah di Aceh,” kepada wartawan.

Menurut Ali Taher, di Aceh meski gambarannya masyarakat sangat religius, dan kaya tetapi juga masih cukup banyak yang memerlukan PKH, oleh karena itu intervensi program ini perlu diawasi agar bisa memberikan dampak bagi pelayanan publik yang sesungguhnya.

“Karena tanggungjawab negara itu tidak hanya tugas pemerintah , tapi juga DPR dan masayarakat secara luas,” katanya.

Dia menuturkan, PKH ini juga memicu masyarakat untuk mandiri pada waktunya, sesuai dengan apa yang menjadi harapan publik, supaya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, sepanjang dia masih memerlukan maka negara tidak bole diam, negara harus hadir untuk memikirkan rakyatnya.

Untuk Aceh ada unsur yang menarik sekali, bahwa data nasional itu perlu kita terjemahkan dalam data lokasi, data daerah hingga termasuk ke kecamatan, sehingga data-data itu memiliki nilai guna dan umpan balik yang bagus bagi penerapan dan implementasi program PKH.

"Tahun ini Linjamsos Insya Allah dari  Rp58 trilun kemudian menuju ke Rp62 triliun, dan itu salah satu programnya adalah PKH ini,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM mengatakan, PKH ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu, dan tentu pada waktunya mereka akan mampu. Seperti KPM PKH di Aceh sudah banyak yang sudah digraduasi atau dikeluarkan (karena sudah mampu) dan akan kita masukkan lain yang membutuhkan.

“Maka dengan bertambhanya anggaran di kementrian kita berharap untuk Aceh bertambah juga anggaran PKH, karena masih banyak keluarga kita yang membutuhkan,” kata Alhudri.

Menurut Alhudri, yang paling penting adalah bagaiaman pendataan ini harus konkrit, dan kalau sudah mampu maka harus dikeluarkan dari data penerima PKH.

“Kita sangat berharap data PKH di Kementrian Sosial RI melalui Pusdatinnya harus disinkronkan dengan kabupaten/kota. Kalau ada yang sudah keluar tolong dikeluarkan segara dari data penerima jangan terus menerima padahal dia sudah mampu,” jelas Alhudri.

Alhudri menambahkan, di Aceh penerima manfaat PKH dari tahun ke tahun terus bertambah seiring dengan bertambahnya anggaran, pada tahun 2018 lalu penerima manfaat sebanyak 299.173 keluarga dengan dana Rp544.173.404.505,- di tahun 2019 penerima manfaat PKH turun menjadi 287.674 keluarga dengan anggaran sebesar Rp1.232.005.183.623,-

Penurunan angka penerima bantuan sosial PKH menurun di tahun 2019 karena diantara mereka sudah berhasil graduasi atau keluar dari PKH karena sudah mandiri dan tidak ada lagi komponen yang menjadi syarat penerima PKH.

“Dana di tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 karena semakin besar dana yang diterima oleh masing-masing penerima manfaat PKH dibanding tahun 2018,” tutupnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Sosial Fauzan Azima dan Maulana, para dan pejabat eselon Dinas Sosial Aceh.

Sementara dari Komisi VIII,  Ali Taher hadir H Iskan Qolba Lubis, Prof. H. Hamka Haq, Itet Tridjajati Sumarijanto, I Gusti Agung Putri Astrid, Adi Putra Darmawan Tahir, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Bambang Budi Susanto, Lilis Santika, Lukman Hakim Hasibuan, H.H. Dja`far Shodiq, dan Pdt. Tetty Pinangkaan. []

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, mulai berbicara soal kepergiannya di akhir masa jabatan. Diketahui, masa jabatan para menteri periode 2014-2019, termasuk Yasonna, akan berakhir pada Oktober 2019.

Yasonna mengingatkan kepada para jajarannya di Kemenkumham agar dapat bekerja dengan baik sepeninggal dia apabila tak ditunjuk kembali menjadi menteri oleh Presiden Terpilih Joko Widodo, yang akan kembali dilantik Oktober mendatang usai menang Pemilu 2019.

"Jangan sampai kita diingat karena keburukannya. Oleh karenanya, pada tahun kabinet kerja ini mungkin rakor terakhir saya, saya minta kepada saudara-saudara bekerja dengan baik," kata Yasonna, saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja sekaligus Evaluasi Capaian Kinerja di Hotel Sultan, Jakarta Pusat,Senin 1 Juli 2019.

Meski menyampaikan jika rapat koordinasi ini bisa menjadi yang terakhir untuknya, namun dia menyebutkan bahwa dalam politik semua hal terduga bisa saja terjadi.

"Politik bisa meninggalkan kejutan-kejutan. Saya mau mengingatkan semua melakukan yang terbaik. Masih banyak pekerjaan kita yang harus dikerjakan dengan baik," ucap politisi PDIP itu.

"Siapa pun pemimpinnya, ini Kemenkumham, Anda yang lama-lama ada di sini. Maka tinggalkan dengan prestasi yang membanggakan," kata Yasonna kepada para jajarannya. | Vivanews

Foto: Detik.com
PALEMBANG - Polda Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkap peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Sumsel dengan barang bukti yang besar. Sebanyak 9 kilogram (kg) sabu diamankan dari dua lokasi berbeda yakni Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli mengatakan, sabu sebanyak 9 kilogram diamankan dari dua lokasi berbeda. Delapan kilogram sabu diamankan di Kertapati, Kota Palembang pada 21 Juni lalu, dengan dua tersangka Amril (42) warga Aceh Utara dan Muhlis (50) warga Banyuasin, Sumsel.

Kemudian satu kilogram lainnya di wilayah Ogan Ilir dengan dua tersangka Dimas (22) dan Richo Gusdin (38) warga Ogan Ilir. "Kami tidak pernah memberikan peluang kepada para pengedar narkoba," ujar Kapolda di Mapolda Sumsel, Senin (1/7/2019) kemarin.

Kapolda menyebut untuk kesekian kalinya peredaran narkoba dari luar negeri yang masuk melalui Aceh. "Dari luar negeri lewat Aceh dan dibawa ke Palembang. Semua barang bukti ini dari Aceh. Sumsel ini bisa saja sebagai pasar atau transit, kami akan ungkap semua sampe tingkat bawah," katanya didampingi Ditresnarkoba Polda Sumsel Kombes Pol Farman.

Sementara Kombes Pol Farman menyebut para pelaku merupakan pemain lama yang sudah jadi target polisi. "Mereka ini pemain lama. Dan jaringan internasional dan transit di Aceh," ujar Farman.

Atas perbuatannya, keempat pengedar kini ditahan di Mapolda Sumsel. Keempatya dijerat Pasal 114 ayat (2) Junto 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancamam hukuman mati. | Sindonews

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut seorang polisi bernama Brigadir Sofiyan (35) dengan hukuman penjara selama 20 tahun penjara. Oknum polisi bertugas di Polres Samosir itu, dinilai mengendalikan dan menguasai jual-beli narkoba dengan barang bukti sabu seberat 14,87 kilogram.

Selain Sofiyan, JPU menuntut dengan hukuman yang sama terhadap terdakwa lainnya, yakni Alawi Muhammad alias Otong ( 21), yang dilakukan penuntutan satu berkas di Pengadilan Negeri (PN) Medan.
  
“Meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Menghukum kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka terdakwa dipidana 6 bulan kurungan,” sebut Jaksa Mutiara di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Deson Togatorop di PN Medan, Senin 1 Juli 2019.

Sofiyan dan Alawi didakwa telah melakukan pemufakan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram. Perbuatan itu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sofiyan dan Alawi ditangkap di Jalan Asahan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, pada Minggu dini hari, 20 Januari 2019, sekitar pukul 01.30 WIB. Mereka kedapatan membawa dua tas berisi total 14,87 kg sabu-sabu.

Satu tas memuat 12 bungkus berisi 11,97 gram sabu-sabu, sedangkan satu lagi berisi 3 bungkus sabu-sabu dengan berat bersih 2,99 gram.

Kedua terdakwa menggunakan mobil Toyota Rush warna abu metalik BK 1486 PJ milik Sofiyan untuk membawa sabu-sabu dari Game Zone di Jalan Ahmad Yani, Tanjung Balai. Mereka akan menyerahkan barang haram itu kepada seseorang yang belum dikenal di Pematang Siantar.

Belum sempat menyerahkan narkotika itu, mereka ditangkap tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. | Vivanews

Banda Aceh - Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV bagi aparatur untuk melahirkan pemimpin perubahan di jajaran Pemerintah Aceh, dan mendorong percepatan reformasi birokrasi. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim dalam penutupan Diklatpim III dan IV BPSDM Aceh, Senin (1/7).

Menurut Helvizar, materi-materi yang diberikan para widyaiswara sebagai bekal agar dapat memberikan output dan perubahan ke arah lebih baik di instansinya masing-masing. Ilmu yang diberikan harus didayagunakan maksimal untuk perbaikan organisasi masing-masing.

“Bekal pegetahuan benar-benar didayagunakan maksimal, untuk hasil yang terbaik bagi organisasi,” ujar Helvizar.

Kelancaran berjalannya roda pemerintahan Aceh saat ini, lanjutnya, tergantung pada peran Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena itu, lulusan diklat yang telah merancang Proyek Perubahan (Proper) pada akhir Diklat dapat mengaplikasikannya di instansi masing-masing, sehingga meningkatkan kinerja pemerintah Aceh.

“Proper ini mengharuskan dan menuntut kita untuk membenah organisasi ini jauh lebih baik dari sebelumnya,” ujar Helvizar.

Sementara itu, Ketua Panitia Diklat Kepemimpinan tingkat III dan IV, Drs Darwin, MM mengatakan, pelatihan kepemimpinan pejabat eselon III dan IV itu telah berlangsung sejak 4 Maret untuk lima tahapan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Aministrasi Negara (LAN).

"Alhamdulillah kelima tahapan tersebut berjalan sukses," kata Darwin

Berdasarkan evaluasi akhir, lanjut Darwin, melibatkan unsur penyelenggara, coach, Widyaiswara serta unsur lembaga pembina diklat, dari 30 peserta Diklatpim tingkat III angkatan I tahun 2019 tersebut ditetapkan tingkat kelulusan dengan predikat Sangat Memuaskan sebanyak 17 orang, predikat Memuaskan 13 orang dan predikat kurang memuaskan hanya 1 orang.

Sedangkan 30 peserta Diklat tingkat IV, ditetapkan 10 orang lulus dengan predikat sangat memuaskan, 17 orang lulus dengan predikat memuaskan serta 3 orang lulus dengan predikat kurang memuaskan.

Jubir Sangat Memuaskan.

Salah satu peserta Diklatpim III yaitu Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani, yang mendapat peringkat kelulusan Sangat Memuaskan. Ia menggambarkan suasana pelatihan yang menggairahkan. Materi-materi yang diberikan sangat inspiratif bagi perubahan birokrasi di instansi masing-masing peserta pelatihan.

"Materi yang diberikan dapat merangsang inspirasi perubahan di lingkungan birokrasi Pemetintah Aceh," katanya.

Menurut Jubir SAG, fasilitas BPSDM Aceh perlu ditingkatkan. Asrama tinggal peserta pelatihan dinilai sudah termakan usia dan selayaknya direnovasi. Begitu juga jumlah ruang belajar yang cuma 12 buah itu tidak cukup lagi karena semua kegiatan pelatihan berlangsung di BPSDM itu.

Yang lebih mendesak, lanjutnya, fasilitas laboratorium computer. Apalagi pelatihan-latihan yang akan datang sudah menggunakan sistem e-learning. Sebagai kawah candradimuka Pemerintah Aceh, sudah selayaknya BPSDM menjadi prioritas pembenahan.

"BPSDM itu kawah candradimuka bagi pengembangan aparatur Pemerintah Aceh, sudah selayaknya memiliki fasilitas digital yang representatif," pungkas salah satu lukusan Sangat Memuaskan itu.

Lhokseumawe - Pengungkapan kasus kriminal di Mapolres Lhokseumawe mendapat atensi positif dari semua lapisan masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, AKP Indra Herlambang,  anak ke 3 dari pasangan Irjen Pol. (purn) H. Drs. Sutigno Soebrata dan  Hj. Diana Miranti adalah berada di balik keberhasilan itu dengan memimpin langsung pengungkapan kasus mulai dari kasus pembunuhan hingga pengungkapan kasus pekan ini terkait pencurian uang di kantor kas Bank Syariah Mandiri.

Lahir di Jakarta, 22 Oktober 1989, Sepak terjang mantan panit 1 unit 1 subnit 1 Ditreskrimsus Polda Aceh
ini mendapat apresiasi.

Menjabat Februari 2019, Pasca bergeser posisi menjadi Kasat Reskim Lhokseumawe, prestasi pengungkapan kasus perwira menengah ini langsung menanjak. Apresasi pun diberikan Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan, S.Ik.

Dari jejak pemberitaan media yang ada, sejumlah keberhasilan pengungkapan kasus dapat diselesaikan seperti kasus pembunuhan oleh ASG (40) terhadap istri dan anak tirinya, kasus pembunuhan oleh ZL (54) terhadap anak angkatnya, kasus percobaan pemerkosaan dan perampasan sepeda motor , pelecehan seksual, begal dan kasus akhir pekan ini terkait pencurian di Kas Bank Syariah Mandiri. semua dapat ditangani dengan baik oleh Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe AKP Indra T. Herlambang.

"Keberhasilan ini tentunya sangat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Polri khususnya Polres Lhokseumawe beserta jajarannya,"ujar AKP Indra T.  Herlambang alumni 2010 yang pernah mewakili Taruna Akpol tahun 2009 ke Tokyo - Jepang dalam rangka mengikuti pelatihan community policing dalam memperkuat kerja sama antara Polri dan kepolisian jepang serta Pada tahun 2017 mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK  ke Korea Selatan dalam Festival Akademi Kepolisian tingkat Asia.

Terkait potensi kriminal di kota Lhokseumawe, ia selalu mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu waspada terhadap pelaku kriminal serta melaporkan secepatnya gangguan kamtibmas kepada kantor polisi terdekat.

"Kota Lhokseumawe adalah kota yang luar biasa kompleks dengan segala keunikannya, bertugas di Polres Lhokseumawe sangat bermanfaat bagi saya dalam menambah ilmu dan pengalaman." kesan pria yang juga hobi baca buku tersebut.

Lhokseumawe - Dalam rangka Hut Bhayangkara ke 73, Polsek Banda Sakti Polres Lhokseumawe memberikan pelayanan gratis kepada 10 orang pemohon surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat khususnya warga kurang mampu di Mapolsek Banda Sakti, Senin (01/07/2019) .

Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan, S.Ik melalui Kapolsek Banda Sakti Iptu Arief Sukmo Wibowo, S.Ik menyebutkan, pemberian SKCK gratis tersebut dilakukan dalam rangka memperingati 1 Juli sebagai hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara yang tahun ini memasuki usia yang ke 73 tahun.

"Dengan semangat Hari Bhayangkara ke-73, Polri berkomitmen memberikan inovasi dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya, senin (01/06/2019) pagi.

Polri khususnya Polsek Banda sakti akan terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga kedepannya akan menjadi polisi yang profesional, modern, dan terpercaya atas dukungan dan peran aktif semua lapisan masyarakat,” imbuhnya.

Kami Jajaran Polsek Banda Sakti mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, baik pemerintahan, wiasawata, mahasiswa dan lembaga pendidikan lainnya yang telah berkontribusi dan berkoordinasi kepada Kepolisian Khususnya Polsek Banda Sakti.

"Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke 73, dengam semangat promoter Polri siap mengamankan Bangsa dan Negara,"pungkasnya. (Rill)


Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia (Kadivhumas Polri), Inspektur Jenderal Polisi Drs. Ronny Frangky Sompie, SH, MH mengatakan bahwa kehadiran PPWI sebagai wadah Persatuan Pewarta Warga Indonesia sangat penting dalam mendukung kinerja kehumasan Polri. Pernyataan Kadivhumas Polri itu dapat disimak dari video yang direkam pada tahun 2014 lalu, bersempena pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divhumas Polri di Jakarta, Maret 2014.

Keberadaan masyarakat yang menjadi jurnalis warga, menurut Ronny Sompie, dapat menjadi sumber informasi bagi semua pengemban fungsi kehumasan di setiap jenjang dan wilayah kerja anggota Polri. Keterbatasan dan kendala yang mungkin dialami oleh petugas pengumpul informasi di lapangan dapat saja diatasi melalui berkolaborasi dengan para anggota masyarakat yang memiliki informasi yang diperlukan.

Oleh karena itu, lanjut Kadivhumas, amat diperlukan kerjasama yang saling menopang antara Polri dengan PPWI di setiap wilayah dan jenjang Kepolisian, dari Mabes Polri, Polda, Polres hingga ke Polsek-polsek. Dengan kerjasama dan sinergi yang baik akan tercipta sebuah pola saling suplai dan bertukar informasi, untuk kemudian dipublikasikan kepada masyarakat.

Sebagai referensi, PPWI telah bekerjasama dengan Polri, khususnya Divisi Humas Polri sejak 2013. Selain kerjasama pemberitaan dan dukungan kehumasan, kolaborasi itu telah diimplementasikan dalam bentuk dua kegiatan utama, yakni pelatihan jurnalistik warga dan penyelenggaraan lomba foto. Tercatat lebih dari 10 kali pelaksanaan pelatihan jurnalisme warga bagi anggota Polri di 7 polda, termasuk Polda Metro Jaya dan beberapa kali di Mabes Polri.

Sedangkan lomba foto, PPWI dan Divhumas Polri sempat melaksanakan dua kali lomba foto Polri, dengan tema Peran Polri di Pilpres 2014 dan Polisi Penolong. Dari kedua lomba ini, hampir 3000 foto dari masyarakat pewarta masuk ke meja Panitia.

Intensitas kerjasama di tataran teknis mulai menurun seiring dengan peningkatan kemampuan anggota Polri melakukan fungsi-fungsi kewartawanan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama mereka yang telah mengikuti pelatihan jurnalisme warga PPWI. Sementara itu, setelah tersedia cukup banyak anggota Polri pengemban fungsi humas yang handal, Polri mulai membangun perangkat dan fasilitas publikasi, antara lain pembangunan media online Tribrata News, Tribrata-TV, dan infrastruktur jaringan media Polri lainnya.

Video ini diharapkan akan menjadi pengingat bagi PPWI, masyarkat umum, juga institusi Polri, bahwa PPWI pernah berperan dalam membantu peningkatan kinerja Polri sehingga mampu mengelola informasi, pemberitaan dan publikasi dengan baik untuk kemudian menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan tugas Polri sehari-hari.

Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia, Selamat HUT Ke-73 Bhayangkara Negara, 1 Juli 2019. Sukses dan jaya selalu bagi Indonesia. (Red/Rls)

Serikat Pembebasan Papua Barat membentuk tentara baru untuk melawan militer Indonesia. Tentara baru ini diberi nama West Papua Army atau Tentara Papua Barat. Foto/RNZ/Supplied
Papua - Gerakan United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat yang selama ini dicap pemerintah Indonesia sebagai kelompok separatis telah membentuk tentara baru. Dengan pembentukan tentara baru ini, ULMWP menolak label separatis dan penjahat oleh pemerintah Indonesia.

Pemimpin ULMWP, Benny Wenda, mengatakan untuk pertama kalinya tiga faksi yang selama ini melawan militer Indonesia telah bersatu membentuk pasukan baru di bawah satu komando.

Tentara baru itu diberi nama "West Papua Army (Tentara Papua Barat)". Tentara baru itu dibentuk di bawah "Deklarasi Perbatasan Vanimo".

Benny Wenda mengatakan pihaknya siap mengambil alih Papua dan menyerukan dukungan internasional dan domestik.

"Kami menyambut bantuan apa pun dalam membantu kami mencapai pembebasan kami. Indonesia tidak bisa lagi menstigmatisasi kami sebagai separatis atau penjahat, kami adalah negara kesatuan militer dan politik yang sah dalam penantian," katanya dalam sebuah pernyataan, yang dikutip RNZ, Senin (1/7/2019).

Tiga faksi yang bersatu menjadi "Tentara Papua Barat" ini adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)—yang terlibat konflik berdarah dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Nduga—, Tentara Nasional Papua Barat dan Tentara Revolusi Papua Barat.

Sebelumnya, TPNPB blakblakan merekrut anak-anak remaja sebagai tentara untuk melawan militer Indonesia. Kelompok itu menyadari bahwa melibatkan anak-anak dalam konlik bersenjata adalah pelanggaran konvensi internasional, namun mereka mengklaim hal itu diperlukan dengan melihat perkembangan yang terjadi di Papua Barat.

Perekrutan anak-anak itu bahkan dipublikasikan sebagai bahan propaganda. TPNPB merilis foto yang menunjukkan anak-anak remaja mengenakan seragam ala militer dan menenteng senapan.

"Anak-anak ini secara otomatis menjadi pejuang dan penentang militer kolonial Indonesia," kata Sebby Sambom, juru bicara TNPB.

Dia mengatakan sekitar selusin tentara anak berusia antara 15 dan 18 tahun saat ini berjuang untuk kelompoknya di berbagai daerah di Papua.

Kodam XVII/Cenderawasih telah mengecam tindakan TNPB yang merekrut anak-anak remaja sebagai tentara anak untuk melawan militer Indonesia. Kapendam Cenderawasih Kol Inf Muhammad Aidi Nubic menjelaskan bahwa sejatinya bila ada dua atau lebih pihak yang bertikai, maka semua pihak wajib hukumnya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, wanita dan orang lanjut usia (lansia).

"Apabila ada pihak yang melibatkan anak-anak, wanita dan lansia dalam pertikaian atau pertempuran, maka pihak tersebut telah melanggar hukum HAM (hak asasi manusia) dan Humaniter. Apalagi mereka merekrut dan mengeksploitasi anak-anak di bawah umur untuk terlibat dalam pertempuran," katanya dalam pernyataan tertulis.

Sumber: SINDOnews.com.

Bogor - Polisi masih mendalami kasus mengamuknya seorang wanita bernama Suzethe Margaret (52) sambil membawa anjing di masjid Al-Munawaroh, Sentul, Bogor, Minggu (1/7). Dari pemeriksaan sementara, Suzethe terancam pasal penistaan agama.

Kapolres Bogor AKBP AM Dicky mengatakan, status Suzethe saat ini memang masih terperiksa. Perkembangan statusnya tergantung dari proses pemeriksaan lanjutan. Melihat peristiwa yang terjadi, Suzethe bisa dijerat dengan pasal penistaan agama.

"Untuk sementara, hasil koordinasi kami, kami menerapkan untuk pasalnya, pasal 156 KUHP tentang penistaan agama, ancamannya di atas 5 tahun," kata Dicky saat jumpa pers di Mapolres Bogor, Senin (1/7).

Dicky mengatakan, Suzethe memiliki indikasi kuat mengalami gangguan jiwa. Untuk memastikan hal itu, Suzethe dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Kita akan memastikan hal tersebut dengan membawa SM ke RS Kramat Jati tengah malam dini hari tadi untuk dilakukan observasi pemeriksaan, termasuk melakukan pemeriksaan juga terhadap dokter yang pernah menangani yang bersangkutan. Untuk meminta kepastian apakah yang bersangkutan memiliki gangguan kejiwaan atau tidak," tambah dia.

Saat ini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi terkait peristiwa ini. Termasuk memeriksa suami hingga DKM Masjid Al-Munawaroh. Setelah keterangan berhasil dihimpun, polisi baru menggelar gelar perkara untuk memastikan status hukum SM. Termasuk, apakah akan menahan Suzethe atau tidak.

"Ya nanti kita tunggu hasilnya. Kan ada aturan terkait hal tersebut," ucap dia.

Insiden tersebut berawal saat Suzethe datang ke masjid sambil membawa anjing dan memakai sepatu. Hal itu mendapat protes dari jemaah masjid, namun Suzethe tidak mengindahkannya dan beralasan sedang mencari suaminya.

Suzethe pun kemudian dilaporkan oleh DKM masjid kepada pihak kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan Suzethe dan membawanya ke Polres Kabupaten Bogor untuk diperiksa. | Kumparan
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.