2015

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Spanduk berisi pesan hukuman mati bagi koruptor di jembatan penyeberangan di Jakarta, Sabtu (25/2/2012). Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan politisi dan anggota DPR membuat sebagian besar masyarakat kesal dan menyerukan hukuman mati bagi koruptor.
Jakarta - Rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk merevisi aturan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dinilai mencederai keadilan dan kemanusiaan. Para koruptor dianggap tidak berhak mendapat remisi dan lebih layak dihukum mati.

"Korupsi ini termasuk extraordinary crime sehingga pertimbangan hukuman mati diperlukan. Korupsi sama halnya dengan kejahatan HAM, bandit perang, atau teroris, bukan diberi remisi," kata pegiat antikorupsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada Kompas.com, Senin (16/3/2015).

Aturan pengetatan remisi itu terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. PP itu mengatur narapidana tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, bisa mendapat dan pembebasan bersyarat jika mau menjadi justice collabolator, atau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan.

Dahnil mengatakan, penyusunan PP tersebut dilakukan dengan semangat untuk menanggulangi persoalan korupsi yang kini tengah merajalela dan untuk memberikan efek jera kepada para koruptor serta pejabat publik untuk tidak melakukan hal tersebut.

"Perspektifnya berpihak sekali kepada koruptor," ujar dia.

Dahnil mengibaratkan persoalan korupsi dengan peristiwa bom di Hirosima dan Nagasaki yang menjadi salah satu pemicu berhentinya Perang Dunia II. Saat itu, ribuan orang Jepang meninggal dunia akibat ledakan bom tersebut.

"Bedanya, kalau korupsi ini orang tewas secara pelan-pelan tapi pasti. Ini lebih kejam," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.(kompas.com)

Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priyambodo Nugroho (kanan) didampinggi Kasat Narkoba IPTU Miftahuda Dizha Fezuono (kiri) memperlihatkan barang bukti miras dan petasan yang disita selama operasi lilin rencong 2015 menyambut natal dan tahun baru 2016 Kamis,31/12. (ACEH.ANTARANEWS.COM)
Meulaboh - Aparat kepolisian menyita 11 botol minuman keras (miras) serta ratusan butir petasan yang siap edar dalam razia Operasi Lilin Rencong 2015 di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priyambodo Nugroho di Meulaboh, Kamis, mengatakan operasi lilin rencong dilakukan untuk pengamanan natal dan tahun baru 2016, yang merupakan hasil rapat koordinasi pimpinan daerah.

"Operasi Lilin Rencong 2015 ini dilakukan secara terpadu, melibatkan unsur pemda yang sekaligus memperingatkan masyarakat agar perayaan malam tahun baru tidak dilakukan hura-hura, apalagi melanggar syariat Islam," katanya dalam jumpa pers.

Dia menjelaskan, penyitaan minuman keras dan petasan dari tangan masyarakat tersebut merupakan bagian dari kegiatan operasi lilin rencong 2015 yang melibatkan tim dari Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP dan WH), Polisi Militer (POM) dan TNI-AD.

Kapolres AKBP Teguh Priyambodo menegaskan, selain menyita barang bukti tersebut pihaknya juga mengamankan pemilik miras dan petasan yang merupakan pengusaha pada toko dan kafe di seputar kota Meulaboh.

"Si pemilik miras ini menjual dengan cara pesan antar, bukan menerima pembeli yang datang ketempatnya. Sementara petasan disita langsung dari toko penjualan itu," tegasnya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Yusalina (pemilik miras) adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah, yakni memperdagangkan minuman yang dilarang oleh agama Islam dengan ancaman hukuman ukubah 60 kali cambuk, sementara untuk Efendi (pemilik petasan) akan dikaji hukuman yang sesuai Undang-Undang.

Kapolres AKBP Teguh memintakan masyarakat Aceh Barat untuk merayakan malam pergantian tahun baru dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar syariat Islam, seperti hura-hura, minuman keras maupun bakar mercon.

"Jika kami temukan pelanggaran atau hal-hal yang telah kami sampaikan tadi maka siapapun akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Intinya kita mengharapkan suasana pergantian tahun 2016 ini di Aceh Barat berjalan aman dan damai," katanya menambahkan..

ANTARA

Ali Hermansyah
StatusaAceh.Net - Jika kita hendak berjuang di tahun 2016 ini serta memiliki mimpi ingin berhasil dalam hidupmu jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, Maka pastikanlah semangat dan energi juang yang labih besar dari yang telah kita usahakan sebelumnya. Negeri ini meminta kita untuk tumbuh sebagai manusia yang memiliki ideologi ke Indonesian yaitu manusia yang sepenuhnya mengenal sang pencipta. Kita memerlukan kesungguhan yang luar biasa lagi agar ikatan diri kita dengan sang pencipta melalui ibadah yang kita laksanakan menjadi sumber semangat dan energi perjuangan hidup yang utama.

Semangat dan energi perjuangan untuk lebih baik ke depannya akan memberikan kita kekuatan, ketulusan dan keberanian dalam menghadapi berbagai macam resiko bahkan yang paling tidak masuk akal sekalipun.Sering kita melihat banyak pejuang yang bekerja keras dalam memperjuangkan cita-cita dalam hidupnya baik dari skala pribadi hingga skala bersama. Namun kebanyakan dari mereka memilih untuk berhenti di tengah jalan bahkan mengakhirinya, dikarenakanpenyebab utamanya oleh kehabisan semagat dan energi perjuangannya.

Di tahun 2016 kita akan menghadapi tantangan dan gelombang kesulitan hidup yang lebih besar khususnya di aceh karena kita akan mengahadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dimana kita akan bersaing dengan orang-arang luar yang masuk ke Aceh, Namun jika kita memiliki kemampuan dan skill dalam bidang tertentu maka kita bisa menyalurkan dan mempergunakannya dalam menghadapi kemajuan global baik di bidang teknologi, ekonomi dan lainnya. 

Karena tantangan dan gelombang hidup yang akan kita hadapi lebih besar, kita memerlukan semangat dalam belajar baik di dunia perkuliahan atau di luar perkulian, baik dengan mengikuti organisasi ataupun kajian kajian ilmiah lainnya supaya kita mendapatkan ilmu lebih selain ilmu di bangku kuliah.

Negeri ini menunggu konstribusi nyata darimu sebagai anak bangsa dalam menjalankan kepelaporanmu untuk menghadapi badai perubahan yang akan menyentuh seluruh bidang kehidupan, Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menularkan optimisme pada daerah kita khususnya bahwa perubahan bisa kita hadapi dan  bisa kita kelola dengan baik.

Semua orang melihat dan menilai bagaimana kita bertarung memenangkan kerasnya persaingan di banyak bidang kehidupan, Apakah kita bisa membanggakan negeri kita dengan sanggup meningkatkan kapasitas yang ada sehingga prestasi kita dapat kita gunakan dalam ketatnya persaingan.Negeri ini akan terus membuka jalan bagi kita anak bangsa untuk menuju puncak kepemimpinan, jika kita senantisa mempersiapkan diri kita untuk itu.Anak muda, tempuhlah jalan lurus Tuhanmu majukan negeri dan bangsamu.

Penulis : Ali Hermansyah (Mahasiswa Teknik Unsyiah)

Sekda Aceh, Drs. Dermawan. MM, didampingi Ketua KNPI Aceh, Jamaluddin ST, menyerahkan penghargaan kepada Pemenang Kategori Pemuda Berprestasi, Nanda Feriana pada Malam Apresiasi KNPI Aceh Award 2015 di Amel Convention Center, Banda Aceh, Rabu (23/12/2015) malam.
Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah mengajak KNPI menumbuhkembangkan semangat kreativitas dan penguatan pelatihan keterampilan di kalangan elemen pemuda Aceh. Apalagi persaingan dan tantangan di era MEA semakin kompetitif dan kian complicated.  

“Semangat kreatif ini harus terus didorong sehingga pemuda mampu tampil sebagai inspirasi bagi masyarakat,” kata Gubernur.

Harapan sekaligus ajakan ini disampaikan Gubernur Zaini Abdullah dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Aceh, Drs Dermawan MM, pada acara Malam Puncak Anugerah KNPI Aceh Award 2015 di Amel Convention Center, Banda Aceh, Rabu (23/12/2015) malam.

Rangkaian acara berlangsung meriah dan spektakuler. Tampak hadir Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Saaduddin Djamal, jajaran Forkopimda Aceh, anggota DPR Aceh, sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, keluarga besar KNPI se-Aceh dan  akademisi. 

Selain itu hadir pula pada momen apresiasi kepemudaan ini, para Mantan Ketua KNPI Aceh, Sulaiman Abda, Andaman Ibrahim, Syahrul Badruddin, Qamaruzzaman Haqni, Tokoh Aceh Karimun Usman, Aminullah Usman, perwakilan Partai Politik dan sejumlah tamu penting lainnya.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengapresiasi langkah pemberian penghargaan yang dimotori KNPI Aceh itu. Menurut Gubernur, pemberian anugerah ini menjadi stimulus agar pemuda terus berkarya di tengah-tengah masyarakat Aceh. “Ini juga sebagai bentuk dukungan bagi gerakan perubahan yang dimotori pemuda di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.

Bahkan, Pemerintah Aceh berharap ‘Anugerah KNPI Aceh Award” menjadi agenda tetap KNPI Aceh setiap tahunnya. Sebab kegiatan ini menjadi dorongan bagi pemuda Aceh untuk mengoptimalkan perannya sebagai motor penggerak perubahan. 

“Jika semakin banyak pemuda yang terlibat aktif sebagai motor penggerak di masyarakat, saya yakin pembangunan Aceh akan lebih terarah. Tanpa peran pemuda, pembangunan akan berjalan rapuh, gampang dirusak dan mudah diselewengkan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab,” terang Zaini Abdullah.

Gubenur mengakui KNPI telah melahirkan sejumlah tokoh yang berperan penting bagi pembangunan Aceh. Namun tugas itu belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Itu sebabnya pemuda dituntut memiliki kepekaan dan kepeloporan yang tinggi. Pemuda Aceh juga diharapkan mampu menggalang persatuan dan kesatuan dengan mengkonsolidasikan semua potensi yang ada. 

Ketua Panitia Pelaksana melaporkan, apresiasi KNPI Award 2015, merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan KNPI Aceh kepada elemen kepemudaan yang dinilai berhasil menorehkan prestasi membanggakan di tengah-tengah masyarakat.

Anugerah KNPI Award 2015 diberikan kepada 3 kategori, yaitu kategori Pemuda Berpestasi, Kategori Usaha Binaan dan Kategori DPD II KNPI yang sukses melahirkan program unggulan di kabupaten/kota.Penentuan para pemenang melibatkan tiga dewan juri, yang berasal dari unsur Media Massa, Akademisi dan Internal KNPI.

KNPI Konsisten Gelar Berbagai Pelatihan 

Ketua DPD I KNPI Aceh, Jamaluddin Jamil, ST mengungkapkan bahwa KNPI konsisten dalam mengembangkan kiprahnya, termasuk dalam pembinaan kalangan pemuda dan masyarakat. KNPI Aceh, tegas Jamal, juga komit untuk selalu hadir di garis depan sebagai motor penggerak dalam mendukung pembangunan Aceh. 

Dikatakan, sebagai agen perubahan dan pelopor dalam pembaharuan, KNPI Aceh juga telah melakukan terobosan dalam mencetak wirausahawan muda. “Misalnya, pelatihan keterampilan menjahit dan pelatihan pembuatan pakan ikan air tawar. Kita juga sudah membuat keterampilan untuk melatih pemuda-pemuda Aceh menjadi teknisi AC, kulkas dan televisi. Ada juga pelatihan teknisi hp. Bahkan, untuk bidang jasa kontruksi, KNPI Aceh sudah memberikan pelatihan dan pembinaan bagi tingkat pemula kepada 300 lebih pemuda di Aceh,” ungkap Jamal. 

“KNPI Aceh terus berbenah dan tentunya untuk memberikan dan mempersembahkan yang terbaik untuk Aceh,”pungkas Jamaluddin. (Red)

Banda Aceh - Baitul Mal Aceh menyerahkan Ikramiah atau penghargaan sebesar Rp2,5 miliar kepada 300 Hafidz dan Hafidzah atau Penghafal Al-Qur'an, kategori 10 Juz, 20 Juz dan 30 Juz. Proses penyerahan yang dipusatkan di Anjong Mon Mata itu dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, selaku Kepala Pemerintahan Aceh, (Kamis, 31/12/2015).

Dalam sambutan singkat yang disampaikan usai menyerahkan Ikramiah secara simbolis, Gubernur menyampaikan harapannya agar para Hafidz dan Hafidzah agar tidak semata-mata menjadi penghafal Al-Qur'an tetapi dapat pula memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

“Terimakasih kepada Baitul Mal Aceh yang telah menggagas acara ini. Mudah-mudahan penghargaan ini akan memperkuat motivasi anak-anak muda Aceh dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran, sehingga langkah kita untuk membumikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup dapat terwujud,” ujar Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur menjelaskan, bahwa para hafidz dan hafidzah penghafal Al-Qur’an adalah orang-orang yang terpuji yang layak mendapat penghormatan. Hal tersebut bukan saja dikarenakan ketekunannya tapi karena ketaatannya pada ajaran Islam.  

"Dengan bisa menghafal Al-Qur’an, maka Allah pasti akan memberikan limpahan rahmatnya kepada ananda para Hafidz dan Hafidzah. Jika kita memiliki sikap terpuji dan etos kerja yang tinggi serta jujur, maka kita akan menjadi teladan di masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Doto Zaini.

Gubernur juga menyatakan komitmennya untuk mendukung lembaga pendidikan Tahfidz Al-Qur’an, serta memberikan penghargaan sebagai ungkapan syukur serta dorongan agar para Hafidz dan Hafidzah lebih giat belajar Al-Quran.
Doto Zaini menjelaskan, tujuan dari penyerahan penghargaan hari ini adalah sebagai penghormatan atas kerja keras dan semangat anak-anak kami dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Qur’an.

“Pemberian penghargaan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan semangat menghafal serta melestarikan budaya hafal Al-Qur’an di dalam masyarakat, dan mensukseskan program Dinul Islam di Aceh sebagai landasan guna menegakkan Syariat Islam yang kaffah di Bumi Serambi Mekah.”

“Pemberian penghargaan hari ini juga bertujuan untuk memotivasi anak-anak Aceh agar mau menghafal dan memahami Al-Qur’an sebagai bagian dari penguatan penerapan Syariat Islam Aceh.”

Tim Seleksi Terima 600 Pendaftar

Untuk diketahui bersama, tim seleksi Hafidz Aceh yang terdiri atas Tgk H Zamhuri Ramli, H M Zaini, H M Amin Chusaini, T Mardhatillah, H Sualip Khausan, Hj Ati Rahmah dan Zulfikar tersebut menerima sebanyak 600 orang Hafidzah yang bukan hanya berasal dari Aceh tetapi ada pula Hafidz yang sengaja pulang dari Bogor dan Kuala Lumpur.

“Tentunya penghargaan ini diberikan kepada orang yang tepat, karena sebelum ini anak-anak kami sekalian telah diuji kemampuannya di depan Tim LPTQ Aceh. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada anak-anak kami yang mendapat penghargaan ini,” lanjut Doto Zaini.

“Saya bangga, karena ananda semua adalah generasi muda terpuji yang diharapkan menjadi motor bagi penguatan Syariat Islam di negeri kita ini. Insya Allah Pemerintah Aceh akan senantiasa memperhatikan ananda semua sehingga cita-cita membentuk generasi Qur’ani dapat tercapai.”

Untuk mempermudah roses seleksi, panitia seleksi Hafidz dan Hafidzah dibagi dalam lima wilayah, yaitu Banda Aceh, Aceh Barat, Subulussalam, Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe.

Dari 600 pendaftar, panitia akhirnya menetapkan 300 Hafidz dan Hafidzah berhak mendapatkan Ikramiah atau penghargaan, yang terbagi atas tiga kategori, yaitu 30 Juz sebanyak 50 Hafidz, 20 Juz sebanyak 100 Hafidz dan 10 Juz sebanyak 150 orang.

Para Hafidz dan Hafidzah di masing-masing kategori akan mendapatkan Ikramiah sebesar Rp15 juta (30 Juz), Rp10 juta (20 Juz) dan Rp5 juta (10 Juz). Klasifikasi umur juga dibedakan untuk tiga kategori tersebut, yaitu 30 juz maksimal berusia 25 tahun, 20 juz maksimal berusia 20 tahun, dan 10 juz maksimal berusia 15 tahun per tgl 31 Desember 2015.

Kepala Baitul Mal Aceh, Ermiadi Musa, dalam sambutannya menyatakan, bahwa pihaknya mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari seluruh lapisan masyarakat Aceh. Jika tidak ada batasan usia, maka para pendaftar dapat mencapai ribuan Hafidz.

“Kita berharap program ini akan berlanjut di masa mendatang. Bahkan ada saran agar umur tidak dibatasi, serta para guru pembimbing para Hafidz juga mendapatkan ikramiah di masa yang akan datang,” jelas Ermiadi.

Penyerahan secara simbolis Ikramiah diterima oleh Agus Rizal (30 Juz), Zubirani (20 Juz) dan M Mufid Al-Izza (5 Juz). Sebelumnya, Agus Rizal melakukan testimonial Syahaadah Hifdhil Qur’an, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Arraniry Aceh itu melanjutkan makraq yang dibacakan oleh Kepala Baitul Mal dan Kepala Dinas Syari’at Islam.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua MPU Aceh, Kepala Bappeda Aceh, Perwakilan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Wakil Wali Kota Banda Aceh serta sejumlah alim ulama. (Red)

Petugas BNN menujukkan narokita jenis sabu yang berhasil digagalkan ketika operasi tangkap tangan di Kalideres, Jakarta Barat, 5 Januari 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Batam - Habibi bin Muhammad Yasin, warga Aceh akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan narkoba. Pria 31 tahun yang diamankan di Bandara Hang Nadim Batam ini diduga menjadi kurir sabu dari Malaysia ke Indonesia dengan upah Rp 20 Juta.

Kasat Narkoba Polresta Barelang Suhardi Hery Haryanto mengaku telah menetapkan Habibi sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan di unit Satnarkoba Polresta Barelang. Tersangka diduga terbukti menyelundupkan sabu dengan cara menyimpannya di selengkangan.

"Tim kita bersama Polsek Bandara dan Avsec berhasil mencegah pelaku dan menahannya. Inisialnya HY. Sekarang pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka," Jelas Hery seperti dikutip dari batampos.co.id (Group JPNN), Kamis.

Menurut dia, dari tersangka pihaknya juga mengamankan puluhan ringgit Malaysia dan ratusan ribu rupiah. Keterangan sementara tersangka, mengaku dibayar Rp 20 juta menyelundupkan 230 gram sabu dari Malaysia ke Banjarmasin.

"Tersangka berhasil lolos dari Pelabuhan Internasional Batamcenter. Mengenai upah ngakunya Rp 20 juta, namun kita masih kembangkan kebenaran keterangan tersanga," kata Hery.

Ia mengaku saat ini pihaknya tengah mengincar pelaku yang diduga jaringan dari HY. Saat ini, timnya tengah mengintai kedatangan pelaku ke Batam.

"Kita sudah intai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat tersangka berhasil kita bekuk," janji Hery.(JPNN)

Pengurus Majelis Permusyarawatan Ulama Lhokseumawe, Aceh, menunjukkan contoh terompet berbahan baku kertas mushaf Alquran hasil temuan polisi pada Kamis dini hari, 31 Desember 2015. (VIVA.co.id/Zulfikar Husein)
Lhokseumawe - Sebaran terompet berbahan kertas mushaf Alquran ditemukan juga di Aceh. Dalam razia yang digelar Polisi di Lhokseumawe, Aceh, pada Rabu malam, 30 Desember 2015, ditemukan sebanyak empat terompet terbuat dari lembaran Alquran.

Temuan terompet untuk perayaan tahun baru di wilayah yang disebut Serambi Mekkah itu berbeda dengan temuan serupa di sejumlah daerah. Temuan di sejumlah daerah di Jawa, ialah terompet yang berbahan baku kertas sampul mushaf Alquran. Tetapi, terompet yang ditemukan di Lhokseumawe benar-benar kertas lembaran mushaf Alquran.

Berdasarkan pengamatan VIVA.co.id, dalam terompet yang ditemukan polisi itu tertulis sejumlah kalimat dalam bahasa Arab pada bagian dalam. Pada salah satu terompet, bahkan tertulis beberapa surat pendek dalam Alquran, yaitu surat Al Ikhlas, An Nas, dan Al Falaq.

Pada terompet lain, juga tertulis beberapa doa dalam bahasa Arab. Ayat-ayat Alquran itu tertulis pada kertas berwarna merah muda dan tergulung dalam pada bagian terompet. Terompet-terompet itu, kemudian disita aparat Kepolisian.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe, Komisaris Polisi Isharyadi Arun, yang memimpin razia mengatakan, menyita sebanyak empat terompet dari pedagang di Lhokseumawe. Polisi akan mengusut sebaran terompet itu.

“Barang bukti yang kita amankan ada terompet, di mana terompet ini juga ada tulisan Arab, bungkusan yang kita duga Alquran. Ada empat terompet yang kita amankan (disita). (Kasusnya) akan kita perdalam nanti,” kata Isharyadi kepada wartawan pada Kamis dini hari, 31 Desember 2015.

Selain melibatkan ratusan personel Polres Lhokseumawe, razia menjelang pergantian tahun itu juga mengikutsertakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), Tentara Nasional Indonesia, dan unsur Majelis Permusyarawatan Ulama. 
 
Sumber: viva.co.id

Ilustrasi
Meulaboh - Polres Aceh Barat memastikan kasus kehilangan dana desa milik Gampong Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, sebesar Rp 120 juta yang terjadi Senin (28/12/2015) lalu usai ditarik dari sebuah bank di Meulaboh diduga kuat merupakan tindakan rekayasa dari pelaku.

Pasalnya, polisi yang melakukan penyelidikan dalam kasus ini, hingga kemarin dilaporkan menemukan sejumlah kejanggalan sesuai hasil penyelidikan sementara.

Kehilangan uang tersebut kemungkinan besar merupakan permainan yang belum diketahui siapa pelakunya.

"Intinya dalam kasus kehilangan dana desa sebesar Rp 120 juta ini jelas diduga kuat ada unsur rekayasa, karena polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, banyak ditemukan kejanggalan yang sama sekali tak masuk akal," kata Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priambodo Nugroho SIK melalui Kasat Reskrim AKP Haris Kurniawan menjawab Serambinews.com, Rabu (30/12/2015) siang di Meulaboh.

Seperti diberitakan aparat desa di Gampong Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Senin (28/12/2015) malam membuat pengaduan ke Mapolres setempat.

Laporan didaftarkan terkait hilangnya dana desa sebesar Rp 120 juta yang baru saja dicairkan dari bank. Menurut informasi, uang itu lenyap ketika disimpan di dalam jok sepeda motor. (SRB)

Kakanwilkumham Aceh Suwandi SH. MH

Banda Aceh- Meski baru 2 hari lalu Plt Dirkamtib Priyadi salahsatu pejabat teras Ditjen PAS mengunjungi LP Kelas IIA Banda Aceh setelah sebelumnya menghadiri acara Sosialisasi Undang-Undang Peradilan Anak di Bapas Aceh.

Namun tidak menjadikan adanya perubahan ataupun berhentinya kegiatan pengeluaran napi secara ilegal di lapas tersebut,seperti yang terjadi mulai kemarin dan hari ini,sejumlah napi tidak berada didalam lapas kesemuanya adalah napi bos narkoba yang selama ini kerap keluar masuk LP Banda Aceh .


Kakanwilkumham Aceh Suwandi SH.MH, kepada Redaksi Status Aceh.net membenarkan jika ke-3 napi bos narkoba berinitial FS,G dan FN berada diluar lapas tanpa dirinya ketahui alasan dari pihak LP sehingga ke-3 napi yang notabenenya adalah big bos narkoba ini bisa bebas berada diluar LP.

Menurut suwandi, pihaknya mendapatkan laporan dari Tim Pengamat Lembaga Pemasyarakatan Aceh (TPLPA),jika ada sejumlah napi tidak berada didalam LP Banda Aceh semenjak 2 hari lalu.


LP Banda Aceh                                       Napi "FS"

" Begitu Saya terima Laporan dari TPLPA,saya lansung hubungi Plt Kalapas, saya perintahkan untuk segera dipanggil masuk,Plt Kalapas lapor kepada saya bahwa 3 orang tersebut telah berada didalam LP lagi", ujar kakanwil mengakui 3 napi bos narkoba tersebut memang berada diluar lapas.


Baca:Kakanwil Minta Napi Bos Sabu Di Pindah Keluar Aceh

Disamping itu Kakanwilkumham Aceh Suwandi SH,MH menghimbau kepada siapa saja yang mengetahui ataupun melihat adanya napi yang berkeliaran diluar lapas,apalagi napi tersebut kasus narkotika,segera laporkan kepada kami untuk dapat kami tindaklanjuti,

"Selama laporan tersebut atas kebenaran dan demi kebaikan serta perubahan Lapas Banda Aceh,saya akan tetap menerima serta akan tindaklanjuti" ujar suwandi


Redaksi: T. Sayed Azhar

Berita Terkait:
Aryos Nivada: Pengeluaran Napi Narkotika Di LP Banda Aceh Itu Pelanggaran Serius
4 Napi LP Banda Aceh Tidak Berada Didalam Lapas,Kakanwilkumham Aceh Akui Napi Bos Narkoba Dapat Izin CMK

Iustrasi
StatusAceh.Net - Semua pihak diingatkan agar terus waspada terhadap potensi ancaman dari luar. Pasalnya, secara geografis, letak Indonesia sangat strategis.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, saat ini ada 15 pangkalan militer asing yang mengelilingi Indonesia. Iran saja, lanjutnya, hanya dikepung oleh 11 pangkalan militer asing.

“Kalau Iran itu dikelilingi 11 pangkalan militer. Indonesia dikelilingi 15 pangkalan asing yang moncong pelurunya mengarah ke Indonesia,” ujar Tjahjo Kumolo saat memberikan kata sambutan pelantikan Nuryanto sebagai  Pj Gubernur Kepri menggantikan Agung Mulyana, di Gedung Daerah Kepri, di Tanjung Pinang, Rabu (30/12).

Tjahjo mengatakan hal tersebut, sebagai pesan kepada Nuryanto agar menjalin koordinasi dengan seluruh stakeholders, baik itu kepolisian, TNI, maupun Badan Intelijen Negara (BIN). Ini mengingat Kepri provinsi yang berbatasan langsung dengan sejumlah Negara.

“Kepulauan Riau itu dikelilingi banyak negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan juga Philipina,” terang mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu.

Kepri, lanjutnya lagi, juga merupakan kawasan yang memiliki banyak jalur tikur, sebagai jalan masuknya peredaran narkoba dan teroris.

“Jadi mutlak, kinerja Pj Gubernur harus bersinergi dengan kepolisian, matra-matra TNI, BIN, untuk menjaga dan mendeteksi dini masuknya penyusup ke Indonesia,” ujarnya.

Bahkan, kata Tjahjo, teroris warga negara asing yang masuk ke Poso, juga menyusup lewat jalur tikus di kawasan Kepri.(jpnn)

Jakarta - Kelompok bersenjata Din Minimi di Aceh Timur meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengusut dugaan korupsi di Aceh. KPK pun merespons positif permintaan kelompok bersenjata pimpinan Nurdin Ismail tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan siap turun tangan untuk mengusut kasus dugaan korupsi di Aceh."Kalau memang di sana butuh perhatian ekstra, ya kami akan turun," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2015).

Sebelumnya, Din Minimi turun gunung dan bersedia bertemu dengan Kepala BIN Sutiyoso. Ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan sebagai syarat menyerahkan diri. Salah satunya, meminta agar pimpinan KPK yang baru mengusut kasus tindak pidana korupsi di Aceh. 

Republika

LP Kelas IIA Banda Aceh                                               Faisal Sulaiman


Banda Aceh -  Lagi -lagi Napi 3 Narapidana Gembong Narkoba bernama Faisal Sulaiman kasus pencucian uang,Gunawan serta Fauzi Nurdin alias Dek Bit kembali tidak berada didalam LP Banda Aceh.

Dari informasi diterima oleh Reporter, Ketiga napi bos narkoba ini tidak lagi terlihat didalam lapas banda aceh semenjak kemarin selasa (29/12) malam.

Padahal seperti diketahui Senin (28/12) salahsatu pejabat teras Direktorat Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jakarta yakni Plt. Direktur Keamanan dan Ketertiban (Dirkamtib) Priyadi sempat melakukan kunjungan kedalam lapas Banda Aceh.

Walau belakangan diketahui tim Plt Dirkamtib Priyadi tidak melakukan pemeriksaan atas sejumlah pelanggaran yang terjadi di LP Kelas IIA Banda Aceh seperti pengeluaran napi bos narkoba Faisal Sulaiman dengan izin menjenguk orang tua sakit dan sejumlah napi bos narkoba lainnya.

Sementara itu Plt Kalapas Banda Aceh Joko Budi Santoso yang dihubungi oleh Reporter mengatakan jika dirinya sedang berada di bandara Sultan iskandar Muda, Joko berjanji akan segera melakukan croscek sepulangnya dari bandara terkait tidak adanya 3 napi bos narkoba didalam lapas.

"Kalau tadi pagi ke 3 napi tersebut ada didalam LP,kalau sekarang saya tidak tahu nanti saya cek sepulang dari bandara ", Ungkap joko singkat.


Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso
Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso menyatakan menurut pengakuan Din Minimi, bukan dialah pelaku penembakan dua anggota intelijen dari Kodim Aceh Utara,
Dua TNI itu yakni Sertu Indra Setiawan dan Serda Indrianto yang tewas ditembak di kawasan pedalaman Nisam Antara, Aceh Utara pada 24 Maret 2015.

“Din Minimi mengaku bukan dia penembakan dan membunuh dua anggota TNI itu. Ada tiga anggota Din Minimi yang sudah lama hilang kontak dengan mereka, mungkin ketiga orang itu pelakunya,” sebut Sutiyoso di Lido Graha Hotel, Lhokseumawe, Aceh, Selasa (29/12/2015).

Menurut cerita Din Minimi, sambung Sutiyoso, ketiga mantan anak buahnya itu kerap melakukan kejahatan.

Saat ditanya Kompas.com, apakah Sutiyoso bisa menyebutkan inisial ketiga nama mantan anggota Din Minimi itu, pria yang kerap disapa Bang Yos itu mengaku lupa.

“Saya lupa inisialnya. Din Minimi menyerahkan deretan nama-nama anggotanya. Termasuk ketiga mantan anggotanya itu. Namun, saya tidak hapal,” sebut Bang Yos.

Dia menyebutkan, ketiga mantan anggota Din Minimi itu tentu akan diburu aparat keamanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

“Sepanjang malam kami berbicara dengan Din Minimi, dia mengatakan bahwa bukan dia pelaku pembunuhan TNI itu. Dia juga mengaku tidak pernah berbuat aksi kriminal,” tegas Sutiyoso.
 
Kompas.com

StatusAceh.Net - Setelah sebelumnya kurang lebih dua minggu membangun komunikasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso, akhirnya Din Minimi dan kelompoknya menyerah.

Din Minimi dan anggotanya bersedia menyerahkan diri karena pemerintah pusat telah memberikan mereka amnesti.

“Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Bapak Sutiyoso telah memberikan amnesti kepada saya dan anggota saya dan merespon tuntutan kami serta bersedia menjamin keselamatan kami sehingga kami bersedia menyerahkan senjata api,” ujar kata Nurdin bin Ismail alias Din Minimi kepada Serambi Selasa (29/12) di rumahnya.

Din Minimi dan anggotanya dijemput langsung oleh Kepala BIN menggunakan empat mobil di Gampong Jambo Reuhat, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, Senin (28/12) petang.

“Kami dijemput langsung oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso, menggunakan empat mobil di Gampong Jambo Reuhat, usai magrib Senin malam kami tiba di rumah,” katanya.

Din Minimi mengatakan dia dan kelompoknya menyerah karena merasa puas dengan sikap pemerintah yang telah merespon tuntutan pihaknya dan telah mencapai kesepakatan.

"Jika diberikan sesuai yang kita sepakati, kita akan pimpin dan jalankan apa yang telah diamanatkan terhadap kita tersebut, tuntutan yang kita minta yaitu realisasikan hak anak yatim, janda, Eks GAM, dan hak fakir miskin, ” katanya.

Namun, imbuh Din Minimi, pemerintah memberikan enam kewenangan terhadap dirinya yaitu merealisasikan hak anak yatim, janda, eks GAM, fakir miskin dan mengamankan Pilkada tahun 2017 mendatang.

Atas diresponnya tuntutan tersebut, Din Minimi dan kelompoknya bakal membentuk lembaga untuk menjalankan program itu jika pemerintah telah merealisasikannya.

“Kita pimpin dan jalankan program ini sesuai dengan yang telah diamanatkan pemerintah, karena tuntutan ini ditanggapi langsung dari pemerintah pusat bukan pemerintah Aceh,” katanya.

Din Minimi pun mengaku selama ini tidak pernah berkomunikasi dengan pemimpin di Aceh.

“Selama ini pemimpin Aceh tidak ada yang berkomunikasi dengan saya, cuma Mualem tadi dari Jakarta menelepon saya dan mengajak saya ketemu. Tapi saya tidak mau karena tidak ada untungnya bagi saya,” paparnya.

Berkomunikasi dengan Presiden Jokowi

Din Minimi mengaku hubungannya selama ini dengan pemerintah pusat sangat baik.

Selain berkomunikasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Bapak Sutiyoso, dan Mr Juha, dia juga mengaku, pernah berkomunikasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, termasuk berbicara langsung dengan Presiden Joko Widodo.

“Presiden Jokowi merespon baik tuntutan saya. Tadi saya telah berbicara langsung dengan presiden kurang lebih 5 menit melalui handphone Bapak Sutiyoso,” ujarnya.

Langsung Gendong Miranda

Setelah kurang lebih dua tahun berpindah–pindah di hutan, Din Minimi mengaku sangat merindukan keluarga besarnya.

Betapa tidak, sesampainya di rumah pada Senin (28/12/2015) malam, Din Minimi langsung menggendong anaknya, si bungsu Miranda yang baru berusia 3 tahun.

“Saat sampai di rumah saya langsung gendong Miranda (3) anak terkecil saya. Saya sangat senang bisa berkumpul lagi bersama keluarga saya. Sungguh saya sangat merindukan suasana ramai seperti ini karena sudah bertahun–tahun saya berjuang di hutan dan tidak bertemu keluarga,” ungkapnya.

Menurut Din Minimi, hidup bertahun-tahun di belantara hutan menorehkan kesan menyedihkan di benaknya. Namun, kesan itu rela dikubur dalam-dalam demi perjuangannya.

"Selama di hutan, sangat sedih. Apalagi saat hujan kalau tidak ada plastik, kami kebasahan. Begitulah perjuangan kami demi menuntut keadilan untuk bangsa dan negara. Kami tidak melawan TNI/Polri, tapi kami berjuang menuntut keadilan Hak Asasi Manusia (HAM)," ungkapnya.

Tidak Selera Makan

Pascakepulangannya dari Senin hingga Selasa siang, Din Minimi mengaku belum selera makan.

Apa alasannya? “Dari kemarin sampai sekarang saya gak selera makan, banyak pikiran saya karena kewenangan saya sangat besar diberikan pemerintah pusat namun bagaimanapun saya harus mampu menjalankan enam kewenangan yang akan diberikan pemerintah kepada saya tersebut meskipun berat,” ujarnya.

Karena keinginan saya kesejahteraan terhadap anak yatim, janda, Eks GAM, dan fakir miskin harus segera terwujud.

“Coba kalau masyarakat datang ke bupati, yang ada proposal warga jadi bungkus gorengan itu sudah terjadi bertahun – tahun. Tapi coba kalau realisasikan permintaan masyarakat pasti semuanya sudah sejahtera,” katanya.

Din Minimi juga menyampaikan harapannya kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Bapak Sutiyoso, agar pada Pilkada tahun 2017 mendatang bebas dari intimidasi dan pemaksaan seperti Pilkada sebelumnya.

"Selama di hutan, sangat sedih. Apalagi saat hujan kalau tidak ada plastik, kami kebasahan. Begitulah perjuangan kami demi menuntut keadilan untuk bangsa dan negara. Kami tidak melawan TNI/Polri, tapi kami berjuang menuntut keadilan Hak Asasi Manusia (HAM)," ungkapnya.

Ist
Jakarta - Pemerintah Aceh melanjutkan Program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) tahun 2016. Keberlanjutan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Badan Penyelenggara Jaminan  (BPJS) Kesehatan oleh Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. dr Fahmi Idris, M.Kesdi Ball Room BPJS Kesehatan, Jakarta, Selasa (29/12).
\
Pada kesempatan tersebut Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, kerjasama Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan dilanjutkan demi kesinambungan pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat Aceh, tanpa diskriminasi.  Gubernur yang akrab disapa Doto Zaini itu meminta kepada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses kepada seluruh masyarakat, dan meningkatkan pengawasan di lapangan.  

Pengawasan, menurut Doto Zaini, sangat penting dan mendesak dilakukan agar efisiensi dan efektifitas. Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk JKRA mencapai Rp 0,5 triliun pada tahun 2016 bagi kepentingan masyarakat, bukan kesempatan memperkaya diri atau orang lain melalui tindakan fraud yang dipraktikkan di sarana-sarana pelayanan kesehatan. 

“Saya sangat kecewa mendengar adanya tindakan fraud yang dilakukan oleh oknum-oknum tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan. Saya minta BPJS Kesehatan lebih ketat mengawasi dan sama-sama mencegah tindakan tercela tersebut,” tukas Gubernur Aceh serius. 

Menurut Gubernur Zaini, rendahnya mutu pelayanan dan bahkan tindakan-tindakan penyelewengan dalam pelayanan mudah dicegah bila melibatkan secara aktif sector terkait, sehingga penyelenggaraan JKRA benar-benar efisien, efektif,dan akuntabel.

“BPJS Kesehatan saya minta menjalin komunikasi secara intens dengan kami dan pihak-pihak lain yang berkompeten untuk peningkatan mutu pelayanan dan pengawasan penyelenggaraan JKRA,” katanya lagi. 

Terkait dengan peningkatan akses pelayanan JKRA bagi seluruh rakyat Aceh, Gubernur Zaini meminta BPJS Kesehatan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan Kartu BPJS-JKRA maunpun BPJS-JKN di Aceh.Kepala desa dan camat yang terkait dengan kepesertaan didorong untuk bekerja lebih proaktif, cepat, dan efektif. 

“Saya tidak mau mendengar ada masyarakat Aceh gagal berobat ke Puskesmas atau rumah sakit gara-gara prosedur administrative kepersertaannya yang lamban dan berliku-liku,” tegas Gubenur Zaini lagi.
Meski prosedurnya harus dilewati, kata Gubernur, prosedur tersebut harus disosialisasikan dengan efektif kepada masyarakat. Program integrasi JKRA – JKN oleh BPJS Kesehatan juga harus disosialisasikan dengan baik. Rekonsialiasi data kepesertaan harus menjadi komitmen bersama dan dijalankan sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Aceh,” pinta Gubernur Zaini.

Aceh Pelopor UHC

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Fahmi Idris, M.Kes menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Aceh yang telah mempelopor ilahirnya system pelayanan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) di Indonesia. Menurut Fahmi, target UHC Nasional baru akan dicapai pada tahun 2017, tapi Aceh sudah UHC tahun 2015. 

“Penduduk Aceh sudah 97% menjadi peserta BPJS Kesehatan dan bandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang baru sekitar 95%,” beber Fahmi Idris yang disambut tepuk tangan seluruh jajaran-jajaran Direksi BPJS Kesehatan dan pejabat-pejabat Aceh yang hadir. 

Fahmi Idris berjanji akan mengajak seluruh jajaran BPJS Kesehatan dari Pusat hingga unit paling depan di daerah agar bekerja lebih keras memenuhi harapan-harapan Pemerintah Aceh. Pengawasan untuk mencegah terjadinya fraud akan lebih diperketat, melancarkan proses kepesertaan agar semua penduduk Aceh memperoleh Kartu BPJS Kesehatan, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan JKRA maupun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Aceh. 

Pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan tentang penyelenggaraan JKRA tahun 2016, Gubernur Aceh Zaini Abdullah di damping sejumlah pejabat eselon II di jajaran Setda Aceh seperti, Asisten I Muzakar A Gani, Asisten III T Syahrul, Kepala Dinas Keuangan Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala BAPPEDA Aceh, Direktur RSUZA, Kepala Biro Hukum dan Koordinator JKRA Dinkes Aceh. 

Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menghadirkan seluruh jajaran direksi di BPJS Pusat, Kepada Devisi Regional I Sumatera Utara dr Ferry Aulia, dan Kepala BPJS Kesehatan Aceh Rita Masyita Ridwan (humasaceh)

Valentino Rossi
TAHUN depan kontrak  Valentino Rossi  dengan Yamaha akan berakhir. MotoGP musim 2017 akan menarik melihat masa depan rider berjuluk The Doctor itu.

Dan majalah Motoclismo edisi online punya jawabannya. Media otomotif Spanyol tersebut melansir bahwa Rossi akan berlabuh di Suzuki bersama rider Repsol Honda Dani Pedrosa.

Dari keterangan sumber majalan tersebut pembicaraan mengenai hal ini sudah dimulai. Repsol Honda sudah memberi lampu hijau kepada rider-nya yang paling loyal tersebut untuk mendarat di Suzuki.

Bahkan Honda sudah berancang-ancang menggaet pembalap muda Suzuki Maverick Vinales untuk mengisi posisi lowong Pedrosa.

Soal Rossi, ketegangan hubungan dengan Jorge Lorenzo di Yamaha rupanya sulit untuk dipulihkan. Mereka bahkan tidak saling bicara meski berada di acara yang sama untuk memperkenalkan produk-produk baru pabrikan Jepang tersebut. Bagi Yamaha, melepas Lorenzo adalah perjudian konyol. Dialah pembalap masa kini dan masa depan Yamaha. Usianya masih 28 tahun.

Rossi juga semakin menua. Tapi rasanya pamor maestronya belum akan redup. Kecuali jika musim depan Rossi sukses meraih juara dunianya yang ke-10.

Melihat kebesaran Rossi MotoGP pun rasanya akan tetap mempertahankannya sebagai “komoditi” komersial. Penggemar loyalnya tidak habis-habis.

Sementara bagi Suzuki, rekrutmen tersebut merupakan sejarah besar bagi perjalanan tim. Juga langkap penting untuk membawa mereka menjadi pemain papan atas kelas premium. (JPNN)

Badrodin Haiti. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko
Jakarta - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyinggung keputusan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso yang bakal menyerahkan pimpinan kelompok bersenjata sempalan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Din Minimi ke pihak keluarga. Badrodin mempertanyakan keputusan Sutiyoso tersebut.

"Engga bisa (dikembalikan ke keluarga)," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/12).

Lebih lanjut, Badrodin meminta Din Minimi agar diserahkan ke Mabes Polri untuk dilakukan proses hukum. Dia menegaskan tidak ada toleransi berupa pengampunan hukum terhadap orang yang paling diburu di Aceh tersebut.

"Kalau diserahkan tentu kita proses. Proses hukum tetap harus berjalan, tidak ada toleransi," kata Badrodin.

Mengenai manesti yang diajukan Din Minimi, Badrodin menilai kewenangan itu merupakan mutlak hak presiden. "Apa haknya Kepala BIN memberikan amnesti, apa dasar hukumnya? Yang punya kewenangan amnesti itu presiden," pungkas Badrodin.

Sebelumnya, Kepala BIN Sutiyoso dan rombongan akhirnya bisa membuat kesepakatan damai dengan kelompok Din Minimi di Aceh. Bang Yos, panggilan akrab Sutiyoso bahkan menjemput langsung kelompok ini supaya mau turun gunung.

Menurut Bang Yos, kelompok Din Minimi bukan separatis sehingga pendekatan yang dilakukan tidak perlu menggunakan konfrontasi. Bang Yos dan kelompok Din Minimi membuat kesepakatan damai dan tidak ada yang ditahan baik Din Minimi maupun kelompoknya.

"Kelompok Din ini bukan perampok bukan separatis, mereka tidak ingin memisahkan diri dengan kita (NKRI)," ujar Bang Yos dalam sambungan telepon, Selasa (29/12).

Menurut Bang Yos, kelompok Din Minimi adalah sempalan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kelompok ini juga tidak puas dengan elite GAM yang berkuasa.

Menurut Sutiyoso, kesepakatan damai antara dirinya dengan Kelompok Din Minimi melalui proses panjang. Sutiyoso dan Din Minimi sudah dua bulan lebih menjalin komunikasi.

"Penyerahan diri ini tidak semata-mata terjadi, kami sudah komunikasi jarak jauh sebelumnya, sudah dua bulan sebelumnya. Itu pun lewat pelantara, dia tidak mau ketemu langsung, pokoknya rumit, tetapi pada akhirnya kita sepakat untuk bertemu secara fisik kemarin," ujar Sutiyoso.

Kesepakatan damai itu mengajak kelompok Din Minimi untuk turun gunung dan tidak lagi melakukan aksi teror. Kelompok Din Minimi juga tidak ditahan, mereka akan kembali dimasyarakatkan.(MDK)

StatusAceh.Net - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengkritik langkah pemerintah yang mewacanakan pemberian amnesti untuk kelompok bersenjata yang dipimpin Din Minimi.

Menurut dia, pemberian amnesti dikhawatirkan justru menyuburkan praktik separatisme di daerah.

Sebelumya, kelompok Din Minimi mengajukan amnesti sebagai satu dari enam syarat mereka menyerahkan diri kepada pemerintah.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, saat menjemput Din di Aceh, berjanji akan mengakomodir keenam syarat yang diajukan kelompok tersebut.

"Masa Presiden tunduk kepada aturan kombatan? Bayangkan, negara kita yang berdaulat, membuat MoU dengan separatis. Apakah Jokowi sadar?" kata Efendi kepada Kompas.com, Rabu (30/12/2015).

Ia mengatakan, Presiden memang memiliki wewenang untuk memberikan amnesti sebagaimana diatur di dalam UU. Namun, dalam hal pemberian amnesti kepada kelompok separatis, Presiden seharusnya meminta pertimbangan dari banyak pihak termasuk DPR.

Politisi PDI Perjuangan itu setuju dengan pernyataan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang mempertimbangkan untuk melanjutkan proses hukum atas perkara yang dilakukan kelompok Din Minimi.

"Kita harus menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Jangan kemudian kita mengumbar amnesty, grasi dengan mudah. Toh itu bukan solusinya kok," kata dia.

Lebih jauh, Effendi juga meminta agar Presiden Jokowi belajar dari pengalaman pemerintahan 2004-2009, yang saat itu dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Menurut dia, adanya perjanjian Helsinki antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka, secara tidak langsung telah menjatuhkan wibawa dan kedaulatan negara.

"Dari 100 item perjanjian, 98 item belong to GAM. Apa itu yang disebut karya emas SBY-JK? Tidak. Artinya, jangan kemudian Presiden Jokowi mengulangi itu dan menjadikan itu yurispridensi menjadi benar," kata dia. (Kompas)

Blangpidie -  Wakil Bupati Aceh Barat Daya Erwanto, SE, MA, meresmikan tanam serentak di Desa Meunasah Teugoh, Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Senin (28/12). 

Dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Pertanian dan Pertenakan (DISTANAK) Maswadi S.P, M.P menyatakan untuk menghadapi MT ( Musim Tanam) tahun 2015 Kabupaten Aceh Barat Daya mendapat kuota pupuk bersubsidi sebesar 57.812,05 Ton di hitung berdasarkan RDKK, Maswadi juga menambahkan ketersediaan lahan basah mencapai 8.904,03 (Ha), dan lahan kering mencapai 13.088,06 (Ha). Dan ketersediaan Alsintan, Hand Tractor  berjumlah 556 Unit, Power Treasher 329 Unit, Dan Traktor 4 WD mencapai 24 imbuhnya,”.
 
Sementara itu Wakil Bupati Abdya Erwanto SE, MA, mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Abdya baik sektor pertanian maupun sektor perikanan, untuk tahun 2015 berdasarkan luas lahan pertanian di Abdya produktivitas padi di Nanggroe Breuh Sigupai ini cukup mengembirakan, Produktivitas ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produktivitas padi rata-rata mencapai 8,29 ton/ha, Sedangkan untuk rata-rata Provinsi Aceh 5 ton/Ha, dan untuk rata-rata nasional 5,5 ton/Ha.

 Berarti produktivitas padi di Kabupaten Breuh Sigupai tahun ini meningkat dibandingkan dengan provinsi Aceh Bahkan Nasional. Sementar itu, DANDIM 0110 Letkol INF. Suhartono menjelaskan faktor yang menjadi masalah dalam menghadapi musim tanam ini antara lain bencana alam, pengairan, miss komunikasi dan manusia itu sendiri.  

Dalam acara ini juga dihadiri SKPK Abdya, Camat Se Abdya,BP4K, PERSIT, BPS, PPL. Dalam penutupan acara tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya juga memberi Santunan kepada anak Yatim di Desa setempat.(Red)

Kapolri Jendral Badrodin Haiti di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2015)
Jakarta - Kapolri Jendral Badrodin Haiti memastikan akan melakukan proses hukum terhadap anggota kelompok bersenjata Din Minimi di Aceh jika diserahkan kepada Polri.

Badrodin menambahkan, beberapa kasus yang dilakukan Din Minimi di antaranya adalah pembunuhan anggota TNI, pembunuhan masyarakat dan perampokan.

"Kalau diserahkan (ke polisi) tentu kita proses sesuai ketentuan," kata Badrodin di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan (29/12/2015).

Adapun mengenai wacana pemberian amnesti kepada anggota Din Minimi, Badrodin mengatakan dapat dikordinasikan kembali.

"Petunjuk saya, lebih baik kalau diserahkan ke polisi. Tetap kita lakukan proses hukum. Masalah keringanan hukuman bisa dikordinasikan," ucap Badrodin.

Sebelumnya, pemimpin kelompok bersenjata Aceh, Nurdin Ismail alias Din Minimi, menyerahkan diri ke Kepala Badan Intelijen Negara Letjen (Purn) Sutiyoso di Aceh Timur.

Sutiyoso menuturkan, terdapat total 120 anggota Din Minimi yang turun gunung.

Menurut dia, pemerintah juga akan memberikan amnesti untuk anggota kelompok bersenjata pimpinan Din Minimi di Aceh.

Sutiyoso mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menkumham Yasonna Laoly dan DPR RI sepakat memberikan amnesti untuk kelompok itu.

Tindakan tersebut dianggap sebagai penyelesaian konflik dengan cara santun dan lembut.

"Mekanisme (pemberian amnesti) nya seperti apa dulu, kan amnesti itu diberikan kalau sudah ada proses hukum," ujar Badrodin.

Sumber: serambinews.com

Kelompok Din Minimi sebelum menyerahkan diri kepada BIN
Aceh Timur - Pemimpin kelompok sipil bersenjata yang paling dicari aparat penegak hukum Polda Aceh, Nurdin Bin Ismail alias Din Mini, akhirnya "turun gunung" kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Ketua Umum Aceh Human Foundation, Abdul Hadi Abidin mengatakan dirinya telah dihubungi Din Minimi untuk datang ke rumah orangtuanya di Desa Ladang Baro Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur.

"Dihubungi diminta hadir ke rumah orangtua Din Minimi di Julok," kata Abdul Hadi, ketika dihubungi dari Langsa, Senin malam.

Informasi yang dihimpun, kediaman ibunda Din Minimi, Senin nalam, kedatangan tamu dari ibukota negara, dia adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Soetiyoso.

Kehadiran Soetiyoso untuk bertemu langsung dengan Nurdin Bin Ismail yang telah berkenan menyerahkan diri setelah rangkaian panjang pencarian dirinya oleh pihak berwajib di jajaran aparat penegak hukum dan keamanan di Aceh.

Beredar kabar bahwa Din Minimi akan segera diboyong ke Banda Aceh dengan pengawalan polisi dari Polda Aceh dan prajurit Korem 01/011 Lilawangsa Lhokseumawe.

Akan tetapi, sampai Selasa siang, berdasarkan keterangan Kepala Desa Ladang Baro Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, Yusri menyatakan, bahwa Nurdin Bin Ismail beserta anggota masih berada di rumah orangtuanya.

"Memang ada kabar akan di bawa ke Banda Aceh. Tapi sampai saat ini masih ada di rumah ibunya. Mereka (Din Minimi Cs) sedang makan," kata Yusri saat dikonfirmasi.

Menurut Yusri, Nurdin diajak pergi sesaat lagi ke hotel Lido Graha Lhokseumawe guna melakukan jumpa pers. Terkait keberangkatan ke Banda Aceh, masih belum ada informasi akurat.

Ia juga mengatakan, saat ini Din Minimi dan anggotanya tidak memiliki senjati api lagi, karena sudah diserahkan pada pihak BIN.

"Bang Din cs sudah tidak ada senjata. Sudah diserahkan ke BIN," tuturnya.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian ataupun BIN terkait penyerahan diri pimpinan kelompok sipil bersenjata itu.

Sumber: antaranews.com

Tarmizi alias Panyang Anggota DPRA Komisi VI F-PA menghadiri acara PHBI Tahunan di Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. @ist
Aceh Utara - Tarmizi alias Panyang Anggota DPRA Komisi VI dari Fraksi Partai Aceh menghadiri  acara Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) tahunan di Dayah Nailul Mathalib Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Selasa, 29 Desember 2015.

Acara tahunan tersebut dilaksanakan sekaligus memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW juga diadakan berbagai perlombaan antar balai pengajian Se-kecamatan Muara Batu diantaranya Hafdzil Qur'an satu Juz.

Katua Panitia Tgk Faisal M.Yakob mengatakan acara tersebut merupakan acara rutinitas tahunan Dayah Nailul Mathalib yang sekaligus memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW.

Tgk Faisal juga sangat berterima kasih atas kunjungan Tarmizi yang mewakili DPR Aceh dan juga telah memberikan sumbangan ala kadar untuk acara yang kami lakukan di  Dayah Nailul Mathalib, ujarnya.

"Ini acara rutinitas tahunan Dayah Nailul Mathalib, dan kami sangat berterima kasih atas kunjungan Tarmizi selaku perwakilan DPR Aceh yang terpilih dari Dapil 1 Kabupaten Aceh Utara"ucapnya.

Sementara Tarmizi alias Panyang kepada Reporter statusaceh.net menuturkan, kunjungannya ke Dayah Nailul Mathalib merupakan prioritasnya untuk melihat  kondisi Dayah menurut laporan yang diterimanya Dayah tersebut sangat kekurangan dibidang sarana dan prasarana untuk kebutuhan umum para santri dan santriwati yang menetap di dayah tersebut.

"Saya sudah melihat langsung kondisi Dayah, dan akan saya koordinasi dengan teman - teman di DPRA untuk memprioritas pembangunannya bahkan kita tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi,ungkap Tarmizi.

Reporter: Bustami

Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara Letjen (Purn) Sutiyoso menyatakan, pemerintah akan memberikan amnesti untuk 150 anggota kelompok bersenjata pimpinan Din Minimi di Aceh.

Dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menkumham Yasonna Laoly, dan DPR RI sepakat memberikan amnesti untuk kelompok itu.

Tindakan tersebut dianggap sebagai penyelesaian konflik dengan cara santun dan lembut.

"Walau begitu, amnesti kan butuh waktu," kata pria yang akrab disapa Bang Yos, dalam jumpa pers di Lhokseumawe, Selasa (29/12/2015).

"Mereka minta amnesti untuk 120 anggotanya yang turun gunung dan untuk 30 orang yang sudah ditangkap polisi," ujarnya.

Dia juga menyebutkan sudah berkomunikasi dengan Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda.

"Pimpinan keamanan di Aceh ini sangat kooperatif. Saya apresiasi untuk mereka yang telah mendukung penyelesaian kasus Din Minimi secara santun," ujarnya.

Dia menyebutkan, tuntutan Din Minimi lainnya adalah agar janda dan anak yatim dan mantan anggota GAM, sebagai korban konflik, disejahterakan.

"Namun, tuntutan itu saya pikir (sebaiknya diarahkan) ke pemerintah daerah. Hanya amnesti yang di pemerintah pusat," kata Bang Yos.

Kelompok Din Minimi bersama Kepala BIN Sutiyoso @ist
Jakarta - Kelompok bersenjata di Aceh pimpinan Din Minimi menyerah setelah bernegosiasi dengan Kepala BIN, Sutiyoso. Salah satu hal yang diminta Din Minimi adalah KPK harus turun tangan mengawasi pemerintah daerah Aceh.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menanggapi positif permintaan kelompok sempalan GAM itu yang disampaikan melalui Sutiyoso.

"Saya malah belum tahu ada permintaan seperti itu. Tapi kalau memang di sana butuh perhatian ekstra, ya kami akan turun," kata Agus di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa 29 Desember 2015.

Agus pun belum bisa memberikan banyak komentar. Dia masih menunggu komunikasi dengan Kepala BIN untuk membahas hal ini.

120 orang anggota kelompok Din Minimi menyerah ditambah dengan menyerahkan 15 senjata api dan 1 karung amunisi. Sejumlah tuntutan juga disampaikan dalam proses negosiasi dengan Kepala BIN Sutiyoso, termasuk permintaan agar KPK turun tangan di Aceh.

"Mereka meminta KPK di Aceh mengawasi pemerintah daerah," kata Sutiyoso kepada detikcom, Selasa 29 Desember 2015.

Selain itu juga, Din Minimi dan para anggotanya meminta amnesti. Sutiyoso sudah mengontak Presiden Jokowi, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin.

"Itu bisa dilakukan karena seperti yang dilakukan GAM," imbuhnya. 

penjemputan kelompok bersenjata. ©2015/ist
Banda Aceh - Lewat negosiasi alot selama berbulan-bulan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, berhasil membuat kelompok bersenjata pimpinan Nurdin bin Ismail Amat Alias Nurdin Abu Minimi atau Din Minimi menyerah. Kelopok yang disebut-sebut sebagai sempalan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut selama ini keberadaannya paling diburu di Aceh.

Sebanyak 120 anggota termasuk Din Minimi menyerahkan diri pagi tadi. Sebelumnya, malam tadi Sutiyoso sudah melakukan pertemuan bahkan bermalam di rumah Din Minimi.

Kepada merdeka.com, Sutiyoso membagi cerita bagaimana perjalanannya kemarin hingga sampai di satu tempat yang menjadi basis kelompok Din Minimi.

"Senin kemarin, saya menuju markas Din Minimi, magrib saya sampai di tempat mereka," kata pria yang akrab disapa Bang Yos itu saat dihubungi Selasa (29/12).

Untuk sampai ke markas Din Minimi, lanjut Bang Yos, medan yang harus dilalui tidak mudah. Dia saat itu hanya bersama satu pengawal dan satu ajudan.

"Jalan yang ditempuh banyak liku-liku, licin, saya kadang naik motor, kadang jalan. Ya ini tentu penuh risiko yang sudah saya pertimbangkan," tambahnya.

Setelah bertemu, Sutiyoso mengaku sambutan Din Minimi cukup baik. Meskipun diakuinya suasana saat itu sangat menegangkan.

"Serem banget, mereka pakai pakaian hitam-hitam bawa AK. Dan mobil saya sempat dicegat mobil berulang. Tapi setelah bertemu sambutan cukup baik," jelas mantan prajurit Kopassus ini.

"Ya buktinya aku sekarang aman-aman saja," pungkasnya.

Berikut kronologi detik-detik penyerahan diri Din Minimi dan kelompoknya.

1. Pada 28 Desember 2015 jam 19.30 WIB, tim penjemput yang menggunakan beberapa unit mobil di antaranya jenis Pajero Sport warna putih, Double Cabin Hilux warna hitam, Toyota Fortuner warna hitam bertemu kelompok Din Minimi di daerah Desa Keude Masjid Bagok, Nurussalam, Atim.

2. Pada 28 Desember 2015 jam 20.00 WIB, tim penjemput beserta kelompok Din Minimi yang berjumlah 20 orang yang dibawa menggunakan 2 unit kendaraan jenis Panther pikap dan Chevrolet pikap bergerak dari lokasi penjemputan melalui Jalan Medan-Banda Aceh menuju ke arah kecamatan Julok Kabupaten Atim.

3. Setelah tiba di Julok, 2 unit mobil yang ditumpangi oleh Deputi 2 Bin dan Direktur 23 beristirahat di Koramil Julok, sedangkan mobil yang membawa KaBin dan kelompok Nurdin Ismail alias Din Minimi beserta seluruh anggotanya langsung menuju ke rumah orangtua Nurdin di Desa Ladang Baroe, Julok, kabupaten Atim.

4. Pada jam 21.00 WIB, rombongan KaBIN beserta kelompok Din Minimi melaksanakan kegiatan doa bersama dan syukuran bertempat di rumah orangtua Nurdin Ismail alias Din Minimi yang dipimpin oleh Tengku dan tokoh masyarakat setempat. Dihadiri masyarakat dari yang berjumlah 120 orang.

5. Pada jam 23.00 WIB, diperoleh informasi bahwa rombongan KaBIN serta kelompok Din Minimi menginap atau bermalam di rumah orangtua Nurdin Ismail alias Din Minimi, selanjutnya direncanakan tanggal 29 Desember 2015 rombongan Ka Bin beserta seluruh anggota kelompok sipil bersenjata Din Minimi akan berangkat menuju ke Kota Lhokseumawe.

Sumber: merdeka.com
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.