Latest Post

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gunung Sinabung Haji Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Ilustrasi
Jakarta - Pria berinisial SAM (55) dan kekasihnya berinisial MJ (27) diringkus pihak kepolisian. Pasangan sejoli itu diringkus polisi bukan karena usai melakukan hubungan intim, namun keduanya adalah pengedar barang haram narkotika.

Kasatnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Erick Frendriz mengatakan, keduanya diamankan usai hubungan intim di sebuah kontrakan di Jalam KH Royani II blok Tiong, RT 02 RW 01, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (22/9) malam. Dari penangkapan itu, polisi menyita narkoba jenis sabu.

"Dari tangannya kita mengamankan sepaket sabu seberat 40 gram, 135 butir inex berlogo alien dan casper, serta sepaket ganja," ujar Erick, di Jakarta, Sabtu (22/9).

Penangkapan itu berdasarkan informasi masyarakat. Di mana kawasan Slipi terjadi transaksi jual beli barang haram.

"Setelah mengobservasi menyeluruh, kami menangkap Sam di setia budi. Ia dan pacaranya (MJ) tak berkutik saat kami menggrebek di kosannya," katanya.

Erick mengatakan penangkapan pengedar narkoba merupakan atensi Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Haryadi yang berkomitmen untuk memburu narkoba. Karena itu dalam rangka operasi Nila Jaya 2018, petugas ditebar memburu pengecer dan pengedar narkoba.

Dalam penangkapan itu, pihaknya kini tengah mengembangkan kasus. Sebab berbeda dengan inex lainnya, inex yang dijual Sam merupakan inex keras yang kuat mengandung amphetamine.

"Penggunanya bisa overdosis. Karena bahannya begitu keras," ujarnya.

Hasil penyidikan sementara, Sam mengakui bahwa sabu dan inex di dapat dari seorang bandar di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Bandar itupun kini tengah diburu polisi.

"Yang pasti Sam ini pemain lama, kami masih mengintograsi pelaku," pungkasnya. | Merdeka.com

Banda Aceh - Salinan atau kopian surat keputusan untuk tim kampanye daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Aceh beredar di kalangan masyarakat Aceh. Di SK itu tertulis dua nama ketua yang berbeda.

Satu SK antara dress yang tertulis dan isi barcode tidak sesuai. SK pertama yang bernomor: 017-A/KPTS/TKN-JKWMA/IX/2018 dengan kop bertuliskan "Tim kampanye daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Aceh Ir. H. Joko Widodo-Prof. DR. (H.C) K.H Ma'ruf Amin”.

Dalam SK itu, tertulis ketua adalah Irwansyah, kemudian sekretaris Irwan Djohan dan bendahara Teuku Syahreza Darwin. Di bawahnya terdapat stempel bergambar Jokowi-Ma'ruf. Juga tertera sebuah barcode. Saat dipindai, barcode sesuai dengan tiga nama itu. Isinya ialah "TKD Aceh-A Irwansyah, Irwan Djohan, Teuku Syahreza Darwin".

Pada SK satu lagi yang bernomor 017/KPTS/TKN-JKWMA/IX/2018, isi suratnya sama dengan SK di atas. Bedanya hanya nama pengurus dan ketuanya. Dalam SK ini tertulis ketua Kamaruddin Abd. Razak, sekretaris H.T.M Nurlif, dan bendahara M. Amin Said.

Namun saat barcode dipindai, muncul nama yang berbeda dengan isi dalam surat SK itu. Isi barcode "TKD Aceh H.T.M Nurlif, Taf Haikal, M. Amin Said".

Padahal kedua SK itu disebut sama-sama ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Nasional, Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto. Tanggal penerbitannya juga sama-sama pada 15 September 2018.

Dikonfirmasi dari salah satu nama yang disebutkan pada SK bernomor 017-A/KPTS/TKN-JKWMA/IX/2018, Teuku Irwan Djohan membantah bahwa dia dilibatkan dalam tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Aceh.

Politikus Partai Nasdem ini juga terkejut namanya masuk dalam SK itu. Ia mengaku belum pernah bertemu dengan tim kampanye pusat, termasuk dengan Irwansyah, yang menjadi ketua untuk membahas masalah ini.

"Saya tidak pernah sekalipun ikut rapat dengan partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Bahkan saya juga tidak pernah sekalipun rapat dengan internal Partai Nasdem sendiri tentang ini," kata Irwan saat dimintai konfirmasi wartawan terkait namanya masuk tim pemenangan pada Minggu, 23 September 2018.

Irwan mengaku belum menerima SK tentang dia ditunjuk sebagai tim pemenangan Jokowi. Selain itu, tim Jokowi-Ma'ruf juga belum ada yang menghubunginya. "Jadi saya rasa SK itu keliru," ujarnya.| Viva

Koordinator MaTA, Alfian
Lhokseumawe - Perusahaan yang terlibat dalam pengadaan ternak fiktif di Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Lhokseumawe yang bersumber dana dari APBK tahun 2014 sebesar Rp 14,5 miliar mencapai 138 perusahaan dari 170 lebih perusahaan yang mengikuti tender tersebut. Hal itu berdasarkan hasil penelusuran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemko Lhokseumawe melalui DKPP setempat memplot dana sebesar Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak, berupa lembu. Selanjutnya, lembu tersebut dibagikan kepada puluhan kelompok masyarakat di Kota Lhokseumawe. Namun, pada akhir tahun 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi, sehingga mulai melakukan penyelidikan. Sehingga ditemukan data adanya dugaan kalau pengadaan lembu itu banyak yang fiktif.

“Informasi yang kita terima dan berdasarkan hasil investigasi MaTA, ada 138 perusahaan yang terlibat dalam pengadaan ternak fiktif, dengan dana puluhan sampai dengan seratusan juta rupiah. Karena itu, kita berharap polisi segera mengungkap kasus tersebut,” ujar Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambi, Sabtu (22/9).

Dia menegaskan, MaTA akan terus mendesak supaya pihak kepolisian segera menyidik pimpinan dan pengurus perusahaan yang ikut terlibat dalam pengadaan ternak fiktif tersebut, sehingga perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi itu, tidak terlibat lagi dalam tender. “Kita berharap, penangan kasus korupsi pengadaan ternak ini segera dipercepat, apalagi polisi sudah memeriksa banyak saksi,” harap Alfian.

Selain itu, kata Koordinator MaTA, polisi juga sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, artinya polisi sudah menemukan alat bukti yang cukup. “Sebelumnya, MaTA juga sudah meminta agar Polda Aceh mengambilalih kasus ini, karena proses penyidikannya yang dinilai lamban dalam menangani kasus tersebut,” papar dia.

Menurut Alfian, kasus tersebut termasuk kasus korupsi besar di Aceh saat ini. Karena, selain banyak sekali kerugian negara, juga sangat banyak kalangan yang terlibat dalam kasus itu. “Kita desak supaya kasus ini dibongkar tuntas, sehingga menjadi pelajaran bagi pihak lain dan perusahaan lain,” tukas Alfian.

Sumber: serambinews.com

Ketua KPU Arief Budiman. Foto: SINDOnews/Dok
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan tidak ada kesepakatan yang dilanggar dalam acara Deklarasi Kampanye Damai di kawasan Monumen Nasional (Monas)  pagi tadi. Adapun pelanggaran yang terjadi berada di luar kendali KPU karena bukan di area acara.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, seluruh aturan main untuk mengikuti Deklarasi Kampanye Damai sudah disepakati. Pihaknya hanya mengatur mereka yang berada di dalam lokasi acara. Adapun pelanggaran yang terjadi di luar lokasi acara tidak bisa mereka kontrol sepenuhnya.

"Memang yang di luar itu kami enggak bisa atur, misalnya tiba-tiba banyak orang berdiri di pinggir jalan. Lalu mereka mengibar-ibarkan sesuatu (atribut), kan kita tidak bisa menata secepat itu," ujar Arief Budiman di lokasi acara, Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018).

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lokasi acara lantaran kecewa dengan pelaksanaan Deklarasi Kampanye Damai.

Mantan presiden dua periode itu meninggalkan lokasi acara karena melihat banyak pelanggaran di acara bertajuk Kampanye Anti Politisasi SARA, Hoax dan Politik Uang itu.

Arief Budiman mengklaim bahwa seluruh peserta Deklarasi Kampanye Damai di jalur karnaval sudah sesuai aturan. Partai politik (parpol) sudah diajak rapat oleh KPU sebelum acara itu dilaksanakan hari ini.

"Pasangan capres-cawapres juga kami ajak rapat. Jadi semua dipatuhi yang di dalam kontrol kami," pungkasnya. | Sindonews

Medan - Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagalkan peredaran sabu seberat 36,5 kilogram di Sumatera Utara. Delapan orang yang terlibat dalam peredaran itu ditangkap, termasuk seorang sipir dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lubuk Pakam, Deli Serdang.

Sipir yang ditangkap bernama Maredi, sementara narapidananya adalah Dekyan. Polisi juga menangkap enam pelaku lain, yaitu Edu, Elisabeth, Dian, Edward, Husaini, dan Bayu.

"Para pelaku ditangkap di beberapa lokasi, seperti Lubuk Pakam, Tanjung Morawa, Sunggal, Medan, dan Tanjung Balai," kata Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari, Sabtu (22/9/2018).

Dia menjelaskan, kasus ini bermula dari informasi yang didapat BNN tentang adanya pengiriman sabu dari Malaysia ke Indonesia. Usai mendapat informasi itu, BNN langsung melakukan penyelidikan di Lapas Lubuk Pakam.

"Petugas kemudian menangkap Bayu saat menyerahkan 500 gram sabu kepada sipir bernama Maredi," ujarnya.

Saat diinterogasi, Maredi mengaku diperintahkan oleh Dekyan untuk mengambil sabu tersebut. "Petugas kemudian menangkap Dekyan. Petugas melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya," kata Arman.

Dari penangkapan itu, BNN menyita barang bukti berupa 36,5 kilogram sabu, 3 ribu pil ekstasi, uang senilai Rp 681.635.500 yang diduga hasil penjualan narkoba, kartu Anjungan Tunai Mandiri, buku tabungan, alat komunikasi, timbangan digital, paspor, dan kendaraan roda dua dan empat.

"Para pelaku dan barang bukti dibawa ke BNN pusat untuk menyelidikan lebih lanjut," pungkasnya. | Kumparan

Dra. Nurhayati (Foto: Dok. Dinas Pendidikan Aceh)
Banda Aceh - Pelantikan pejabat eselon III dan IV, Senin (17/9/2018) lalu di  Anjong Mon Mata, Banda Aceh. Kini, menuai buah bibir. Maklum, selain masih sarat dengan dugaan “titipan barang lama”. Juga, ada mertua Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah serta istri Assisten II Sekdaprov Aceh, Takwallah

Namanya, Dra. Nurhayati. Dia adalah ibunda dari Yuyun Arafah, istri kedua Nova Iriansyah. Dia dilantik sebagai Kabid GTK, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Nurhayati merupakan ibu mertua dari istri kedua Nova. Selain itu, ada Safrida Yuliani SE, Ak, M. Si, istri Plh Sekda Aceh Taqwallah. Posisi baru Safrida Yuliani SE, Ak, M. Si sebagai Kabid Pengembangan dan  Sertifikasi Kompetensi Teknis Inti pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.

Memang, tak ada yang salah dari pelantikan tersebut. Hanya saja, informasi ini mencuat, setelah salah satu media online http://indojayanews.com mewartakannya, 19 September 2018 lalu. Media ini memasang judul; Plt Gubenur Aceh Turut Lantik Mertua Baru dan Istri Plh Sekda.

Untuk memastikan informasi ini, wartawan indojayanews.com, melakukan konfirmasi kepada Kepala Biro Humas Aceh Rahmad, S. Sos. Kepada wartawan IJN, Rahmad  menyampaikan bahwa. Sesuai dengan kekosongan pejabat eselon III dan IV, maka pelantikan dilaksanakan penuh pertimbangan dan Plt Gubernur Aceh telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wartawan media ini sempat bertanya kepada Kabiro Humas Aceh mengenai salah seorang Kabid, yang diduga keluarga dari Plt Gubernur Aceh. Lalu dijawab Rahmad; “jangan dibongkar aib orang,” kata Kabiro di Anjong Mon Mata, Senin 17 September 2018.


Tak jelas, alasan apa yang dimaksud Kabiro Humas Aceh dengan kata atau kalimat, jangan dibongkar air orang. Sebab, pernikahan kedua Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dengan mantan sekretarisnya ini, adalah sah secara hukum agama dan negara. Bahkan, saat ini Yuyun sedang menempuh pendidikan strata dua (S-2) di Pulau Jawa.

Salah seorang karyawan kontrak (honorer) di Dinas Pendidikan Aceh membenarkan jika Dra. Nurhayati adalah mertua dari istri kedua Nova. “Kayaknya prestasi ibu itu biasa-biasa saja. Dia itu berasal dari guru. Tapi kami tidak tahu, mungkin ada pertimbangan khusus sehingga dia diangkat jadi Kabid. Maklum, mertua Plt Gubernur Aceh,” kata karyawan tadi sambil tersenyum.

Kepala Bagian Humas dan Media, Sekdaprov Aceh, Saifullah A.Gani yang dikonfirmasi media ini, juga enggan berkomentar. Dia meminta media ini untuk langsung bertanya kepada Kabiro Humas dan Protokol Setdaprov Aceh, Rahmat. "Ada baiknya mengonfirmasi langsung dengan Bapak Karo Humas dan Protokol. Sebab, saya tidak bersama beliau saat menjawab wartawan yang merilis berita tersebut. Terima kasih," jawab Saifullah yang juga mantan juru bicara Pemerintah Aceh ini.

Lalu, dijawab kembali. "Oh.... saya pun harus melalui konfirmasi dengan Karo Humas. Insyaalah besok, pagi (Jumat pagi, 21/9/2018) maksudnya. Namun, hingga berita ini diwartakan, belum ada penjelasan lanjutan dari Saifullah A.Gani.(*)

Sumber: Modusaceh.co

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.