Latest Post

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Presiden Jokowi kembali memberikan kelonggaran dan waktu selama tiga bulan kedepan untuk dapat menindaklanjuti kasus Novel. Ia agar pelaku penyerangan Novel ditindak tegas. (Dery/JawaPos.com)
Jakarta - Tim Pakar bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah gagal mengungkap pelaku penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kemudian muncul desakan agar Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen.

Meski begitu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian masih mendapat kelonggaran dari Presiden Jokowi.  Mantan gubernur DKI Jakarta itu masih memberikan waktu selama tiga bulan ke depan untuk menindaklanjuti kasus Novel, supaya sang pelaku dapat ditindak tegas.

“Kalau Kapolri sampaikan meminta waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan, tim teknis harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin diselesaikan. Kita harapkan dengan temuan yang ada, sudah menyasar ke kasus-kasus yang sudah terjadi,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan bukan perkara yang mudah. Sehingga butuh waktu khusus untuk dapat menyelesaikannya. “Ini bukan kasus mudah, kalau kasus mudah sehari atau dua hari ketemu,” ucap Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi belum bisa memastikan apakah akan membentuk TGPF atau tidak, setelah Tim Pakar diberikan waktu tambahan. Menurut dia, semua itu sesuai perkembangan dari kinerja Tim Pakar Polri.

“Saya beri waktu tiga bulan, akan saya lihat nanti hasilnya. Jangan sedikit-sedikit larinya ke saya, tugas Kapolri apa nanti?,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Novel Baswedan menyesalkan pernyataan tim gabungan yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurut Novel, pernyataan tim yang beranggotakan para pegiat HAM, akademisi, dan pakar itu ‘ngawur’.

“Ngawur lah itu, omongannya ngawur yang enggak perlu saya tanggapi,” kata Novel Baswedan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (18/7).

Tim Pakar bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya menyebut, adanya dugaan motif balas dendam di balik kasus teror Novel. Menurut tim motif balas dendam itu sebagai dampak penggunaan kewenangan yang berlebihan yang diduga dilakukan Novel saat menangani perkara di KPK.

“Mana mungkin saya tanggapi suatu opini ngawur begitu. Saya tentu seorang penyidik yang punya ‎perspektif yang logis, tidak mungkin saya menanggapi suatu ucapan ngawur,” ucap Novel.

Tim gabungan bentukan Kapolri mengungkapkan, balas dendam sebagai motif penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Menurut tim, balas dendam itu dipicu penggunaan kewenangan secara berlebihan.

Anggota tim Nur Kholis mengatakan, penggunaan wewenang yang berlebihan membuat Novel menjadi musuh sejumlah pihak yang berperkara di KPK. Tim meyakini motif balas dendam ini terkait dengan kasus korupsi yang tengah ditangani oleh penyidik senior KPK itu.

“TPF menemukan fakta terdapat probabilitas terhadap kasus yang ditangani korban yang menimbulkan serangan balik atau balas dendam, akibat adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan,” kata Nur Kholis di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/7) kemarin. | Jawa Pos

BANDA ACEH- Dua Jenazah Warga asal Aceh diterbangkan ke tanoh indatu, yang pertama, Jenazah Alm Hazwani Syukri yang tiba di Aceh pada Kamis malam 18 Juli 2019 melalui Bandara SIM Blang Bintang Aceh Besar. Hazwani merupakan mantan ajudan Menteri PAN RB Dr. Azwar Abubakar yang meninggal di Jakarta dihari yang sama usai shalat subuh dan tiba di kediaman nya di Bireuen pada Jumat dini hari tadi 19 Juli 2019.

Kemudian, Jenazah Suwandi, lansia asal Kota Lhokseumawe yang sempat sakit keras di Bogor, Jawa Barat dan meninggal di Rumah Singgah Pemerintah Aceh di Jakarta, tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blangbintang, Jumat 19 Juli 2019 pukul  10.00 WIB dengan penerbangan Batik Air.

Kedua jenazah tersebut difasilitasi oleh Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) bersama Dinas Sosial Aceh, BPPA mengurus segala administrasi di Jakarta hingga mengantar ke Bandara Soeta, Tangerang, Banten yang kemudian di terbangkan ke Aceh. Sesampai di Aceh, kedua jenazah disambut oleh pihak dinas Sosial Aceh.

Kabid Rehsos Dinsos Aceh, Isnandar yang turut didampingi oleh Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Sosial (PSKBS) Rohaya Hanum turut hadir saat penyambutan jenazah di Bandara SIM.

“Kami menjalankan perintah Pak Plt Gubernur Aceh melalui Pak Kadis Sosial Aceh untuk mendampingi jenazah sampai ke kampung asalnya dan dilakukan serahterima dengan pihak keluarga,” kata Rohaya Hanum.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Drs. Alhudri MM mengatakan, proses  pemulangan dua jenazah yang dilakukan oleh Dinas Sosial merupakan suatu kewajiban bagi umat yang sedang dijalankan oleh dinas yang ia pimpin saat ini.

“Inilah tugas pemerintah sebenarnya, pemerintah harus hadir dan dirasakan oleh masyarakat Aceh,” ujar Alhudri.

Kepada masyarakat, Alhudri menghimbau agar tidak segan-segan melaporkan setiap ada kejadian yang memang membutuhkan bantuan, terlebih yang menjadi domainnya Dinas Sosial. “Insya Allah semampu kami, akan kami bantu. Sejauh ini Dinas Sosial Aceh belum pernah menutup mata terhadap nasib rakyat Aceh yang menjadi tanggung jawab dinas sosial,” sambungnya.

Kepada kedua keluarga almarhum, Alhudri menghimbau agar selalu tabah dan terus mengirim doa agar mendapatkan tempat yang layak dihadapan Allah SWT. “Atas nama pemerintah Aceh, kami turut berduka cita atas meninggal dua sodara kami ini,” pungkas Hudri.

Kepada Tim Dinas Sosial yang sudah ditugaskan, ia juga mengucapkan terimakasih banyak atas kerja keras dalam membantu masyarakat.[]

Ilustrasi
StatusAceh.Net - Sugiono, pegawai marketing sebuah perusahaan swasta nyaris kehilangan motor Honda CBR AE 2060 HO miliknya.

Saat itu dia sedang tidur di kamar kosnya di Desa Sambibulu, Kecamatan Taman. Dia terlelap. Namun, teriakan keras mendadak terdengar menjelang subuh.

"Maling... Maling... Maling..," suara Sholikin, teman satu kos, membuyarkan tidur Sugiono. Saat itu masih sekitar pukul 03.00. Begitu terjaga, lelaki asal Madiun tersebut menghampiri

"Alhamdulillah, masih selamat," kata Sugiono kepada Kanitreskrim Polsek Taman Iptu Sigit Tri Cahyono.

Sekitar 50 meter dari kos-kosan, dia melihat warga berkerumun. Di sana, seorang pemuda dikepung. "Bak... Buk... Bak... Buk.," suara pukulan menghujani pria bernama Syafei tersebut. Dia bersimpuh hingga kelojotan di tanah.

Rupanya, Syafei dan seorang temannya menggasak Honda CBR milik Sugiono. Pelaku telah berhasil mengeluarkan motor berharga puluhan juta rupiah tersebut dari gerbang hingga beberapa ratus meter.

Syafei yang mengendarai Honda Beat bernopol L 4337 DX membuntuti di belakang.

Kedua pelaku berbagi tugas. Syafei memantau situasi dan tetap duduk di motor. Temannya bagian mengeksekusi.

Cuma dalam hitungan detik, lubang kunci motor produksi 2017 itu jebol. Motor dituntun dulu untuk menjauh.

Namun, ulah bandit-bandit tersebut dipergoki Sholikin. "Waktu saya teriaki, mereka langsung semburat melarikan diri," ujarnya.

Pelaku meninggalkan motor Sugiono di tengah jalan. "Langsung kabur ke sawah-sawah," ungkapnya.

Syafei apes. Karena naik Honda Beat, dia tidak tahu jalan keluar. Dia bingung. "Motornya mogok. Langsung kami sergap," ujar Sholikin.

Bersama beberapa warga, Sholikin melumpuhkan Syafei. Bogem-bogem mentah melayang ke wajahnya. Senang sekaligus geregetan. Warga memukuli Syafei sampai tak sadarkan diri.

"Untung, polisi segera datang. Kalau tidak, nggak tahu nasib maling itu seperti apa," ungkap seorang warga.

Mereka kesal. Sudah setahun belakangan ini, komplotan pelaku curanmor mengobok-obok keamanan Kota Delta.

Warga belum puas. Sebab, teman Syafei berhasil lolos dari kejaran. Iptu Sigit Tri Cahyono menyatakan telah membawa Syafei sekaligus motor Beat-nya. | JPNN

Hampir dua bulan, sejak 27 Mei 2019, Siti Suharni (48), ibu rumah tangga warga Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, dilaporkan hilang meninggalkan rumah dan hingga kini belum diketahui keberadaannya
Aceh Besar - Hampir dua bulan, sejak 27 Mei 2019, Siti Suharni (48), ibu rumah tangga warga Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, dilaporkan hilang meninggalkan rumah dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Laporan kehilangan itu disampaikan Rahman (56) suaminya, kepada Serambinews.com, Kamis (18/7/2019).

Menurut Rahman, dirinya menaruh curiga, istrinya itu sengaja pergi yang sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya, di samping nomor Hp-nya juga sudah tidak aktif.

Kecurigaan itu ungkapnya, dimana istrinya itu sering keluar dari rumah tanpa seizinnya, terutama saat dia berada di luar kota.

Sehingga semakin menaruh kecurigaan baginya sebagai suaminya yang sah.

“Hukumnya setiap istri yang mau keluar rumah harus seizin suaminya, apalagi dia masih berstatus istri sah saya. Kecurigaan istri saya itu sengaja pergi setelah beberapa kali saya tanyakan ke keluarganya, jawaban mereka seperti tidak ada beban sama sekali. Karena itu, bila suatu saat kami ketemu kembali, apapun yang dia inginkan, saya sudah sangat siap, apapun itu kondisinya,” sebutnya didampingi keponakannya Suhaimi yang mendatangi Serambi Indonesia.

Rahman mengungkapkan, sebagai suami, dirinya merasa memiliki kewajiban mengetahui dimana istrinya kini dan bagaimana nasibnya.

Meski, hal terburuk sekalipun akan dihadapi di saat dirinya dan istrinya itu bertemu.

“Seperti saya katakan, saya sudah sangat-sangat siap. Apapun yang dia inginkan nanti setelah kami ketemu, saya sudah sangat siap. Jadi, kawajiban saya saat ini yang masih ingin mengetahui keberadaannya, karena masih berstatus suami sah dia,” sebut Rahman.

Karena itu ia pun meminta bagi siapa saja yang mengetahui keberadaan istrinya itu bisa menghubungi ke nomor Hp-nya di 081382455550.(*)

Sumber: Serambinews.com

Ilustrasi
Lhokseumawe - Lembaga Anti Korupsi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa) merilis laporan, kasus korupsi dana desa masih terus terjadi  dan untuk semester pertama tahun 2019, sudah ada 19 kasus yang dilidik oleh aparat penegak hukum.

Kordinator Bidang Hukum dan Politik Masyarakat Transparansi Aceh Baihaqi, Kamis 18 Juli 2019 mengatakan,  kasus korupsi dana desa sudah menjadi tren di Aceh, sehingga semua pihak harus ikut mengawal.

“Untuk semester pertama tahun 2019, sudah ada 16 kasus yang sudah dilidik oleh pihak aparat penegak hukum. Maka kalau kita melihat kasus korupsi dana desa, ini sudah menjadi tren di Aceh,” ujar Baihaqi.

Baihaqi menambahkan, proses upaya penindakan dari pihak penegak hukum harus lebih optimal, dengan mengikuti berbagai instrument hukum yang telah dibentuk. Sehingga tidak ada lagi ditemukan kasus korupsi dana desa dan menyebabkan kerugian negara.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh pihaknya, banyak pihak aparatur desa yang  merupakan aktor utama untuk melakukan penyelewengan dana itu. Sehingga perlu di dorong proses transparansi, mulai dari perencanaan hingga saat pertanggungjawaban.

“Proses transparansi ini sangat penting, karena dalam pembahasan dana desai itu hanya terlibat segelintir orang saja, sehingga sangat rawan terjadinya korupsi. Fenomena ini, hampir sama di seluruh Aceh,” tutur Baihaqi. [tagar.id]

Kejati Aceh sita duit dugaan korupsi keramba apung di Sabang senilai Rp 36,2 miliar (Agus Setyadi/detikcom)
Banda Aceh - PT Perikanan Nusantara (Persero) atau PT Perinus mengembalikan uang sebesar Rp 36,2 miliar ke penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Uang tunai tersebut akan dijadikan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai (offshore) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kota Sabang.

Pengembalian uang tunai dilakukan di Kantor Kejati Aceh di Banda Aceh, Aceh, Kamis (18/7/2019). Uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu itu dibawa menggunakan dua mobil dan dikawal ketat polisi.

Setelah dirilis di kantor Kejati Aceh, uang tersebut dibawa kembali kantor BRI cabang Banda Aceh untuk dititipkan dalam rekening penampung. Penyidik kemudian membuat berita acara penerimaan penyitaan.

"Uang Rp 36,2 miliar ini nantinya akan dijadikan barang bukti dalam perkara ini," kata Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi, kepada wartawan di Kejati.

Menurutnya, pengembalian uang itu merupakan iktikat baik dari PT Perinus selaku rekanan dalam proyek tersebut. Selain itu penyidik Kejati Aceh juga sudah mendapatkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Dalam kasus ini, penyidik belum menetapkan tersangka. Namun sudah memeriksa 19 saksi termasuk Dirut PT Perinus.

"Ini kasus 2018, pengadaannya itu di tahun 2017," jelas Munawal.

Meski sudah mengembalikan uang puluhan miliaran rupiah, sebut Munawal, kasus tersebut tetap dilanjutkan. Namun Kejati Aceh belum menghitung kerugian negara dalam kasus ini.

"Kerugian negara baru perkiraan kita perkiraan potensi kerugian negara. Belum dihitung (kerugian negara)," bebernya.

Seperti diketahui, proyek keramba jaring apung KKP di Kota Sabang, Aceh bersumber dari anggaran tahun 2017, dengan pagu anggaran sebesar Rp 50 miliar. PT Perinus menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek tersebut.

Dalam perjalanannya, ditemukan indikasi melanggar hukum terhadap paket yang dimenangkan PT Perinus dengan nilai kontrak Rp 45,5 miliar. Beberapa temuan dalam kasus ini di antaranya hasil pekerjaan yang dilakukan rekanan tidak sesuai kontrak serta pekerjaan tidak selesai 100 persen.

Hal ini dianggap sebagai kelalaian dari PT Perinus sebagai pelaksana. Selain itu, juga terdapat indikasi kelebihan bayar yang tidak sesuai dengan termin. Penyidik Kejati Aceh kemudian mengusut kasus tersebut. | Detik.com
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.