StatusAceh

Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, Asrul Fahmi MAP mengatakan, pihaknya melakukan pengabdian di tiga gampong yaitu Gampong Hagu Selatan, Hagu Selatan, dan Hagu Barat Laot Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe yang dimulai dari April hingga November 2022.

"Peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas utama program ini yang dilakukan melalui workshop. Selanjutnya melatih penjualan melalui media sosial sendiri ibu-ibu rumah tangga sebagai wadah untuk penjualan hasil wireworks yang dihasilkan," katanya.

Lanjutnya, perkembangan industri kreatif ini seharusnya menjadi prioritas desa pesisir dengan wisata baharinya yang baik. Artinya pengembangan usaha tidak hanya dari kuliner saja, namun juga mengarah kepada kegiatan produk aksesoris souvenir bagi wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata maupun desa-desa potensi wisata di Lhokseumawe.

"Ketiga gampong ini mempunyai batasan langsung dengan laut indah selat malaka. Pantai menjadi wilayah wisata bahari yang saat ini juga menjadi pusat jajanan kuliner bagi penambah ekonomi masyarakat. Pemanfaatan daerah wisata menjadikan beberapa masyarakat untuk menjalankan industri rumah tangga bidang wire work menjadi hal baru dalam menghasilkan aksesoris menarik untuk dijual kepada masyarakat," ungkap Fahmi.

Ia menambahkan, "Setelah dilakukan kegiatan pelatihan ini, diperoleh kesimpulan bahwa penyelenggaraan pelatihan ini menambah pengetahuan dan ketrampilan dari kalangan Ibu-ibu rumah tangga di tiga desa dalam wilayah pesisir kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kemampuan mengolah wire menjadi nilai seni dan nilai jual. Terutama diharapkan kemudian dapat membantu ekonomi tambahan keluarga," pungkasnya.

Kegiatan pengabdian ini juga menghadirkan praktisi Wire Jewelry dan Wire Art di Kota Lhokseumawe yaitu Husna Hanafiah dengan anggota tim pengabdian yakni Muhammad Fazil MSoc Sc, dan Afliya Rizki MAP.[Tami]

Allhamdulillah dengan adana Layanan Samsat jempol ini angka partisipasi kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sudah meningkat ini terlihat dari data Penerimaan setiapbulanya, dimana dalam tiga bulan terhakhir di saat Layanan samsat jempol fokus pada Layanan warung kopi ini ada peningkatan yang singnifikan yang sebelumnya dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor rata-rata perbulanya Rp 100Jt saat ini meningkat yaitu pada bulan september Rp. 231.761.100, Oktober 434.318.000, dan pada bulan November 462.006.300, kami optimis penerimaan PKB ini melalui layanan samsat jempol akan terus meningkat seiring dengan adanya informasi layanan cepat dan mudah ini kepada masyarakat.

Layanan SAMSAT Jemput Pajak Online (JEMPOL) melalukan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem jemput bola di tengah-tengah masyarakat guna mewujudkan layanan samsat yang cepat dan mudah. Layanan samsat Jempol pada saaat ini samapai dengan akhir desember tahun 2022 akan melakukan layanan pada hari Senin dan Jumat di Dr Kupi Espresso di wilayah Kecamatan Muara Dua, hari Selasa dan Kamis di D’Royal Coffeespace dan hari Rabu di kantor BPKD Kota Lhokseumawe yang bersebelahan dengan Taufik Kupi. Layanan SAMSAT Saweu Warung Kopi kita hadirkan dengan maksud mendekatkan layanan kepada masyarakat, dimana banyak masyarakat yang melakukan aktifitas di warung kopi jadi masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) sambil minum kopi, ujar Chaidir. 

Tujuan dari program layanan SAMSAT Jempol adalah untuk memberi kemudahan bagi masyarakt yang ingin membayar pajak kendaraanya namun karena waktu dan kesibukannya tidak sempat datang ke kantor SAMSAT, masyarakat dapat melakukan pembayaran di lokasi layanan SAMSAT Jempol dengan hanya membawa dokumen KTP, STNK dan Notice Pajak Asli tanpa harus membawa dokumen fotocopy dengan waktu layanan pembayaran PKB hanya 5 menit selesai di lokasi, untuk informasi tentang layanan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor masyarakat dapat menghubungi petugas pada nomor hp.082176247674 atau hp.08116709955.

Zainudin salah satu wajib pajak yang di melakukan pembayaran PKB di layanan SAMSAT Jempol saat di mintai tanggapanya oleh awak media menyatakan bahwa layanan di SAMSAT Jempol ini sangat bagus, karena layanannya cepat dan dekat dengan aktifitas keseharian saya, hanya dengan menunjukan KTP, STNK dan Notice pajak Asli pembayaran PKB kendaraan siap di tempat dalam waktu singkat, saya baru tau bahwasanya bayar pajak itu mudah dan cepat, saya selama ini dalam pembayaran pajak menitipkan ke orang atau minta bantu ke kawan. harapan saya semoga program ini dapat terus menerus dilaksanakan di berbagai tempat di Lhokseumawe karena program ini sangat membantu masyarakat dalam kemudahan membayar pajak kendaraannya," harap zainudin.

Banda Aceh - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh memasang papan spanduk di depan kantor Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Ini adalah bentuk protes menolak pengesahan RKUHP bermasalah oleh DPR RI hari ini, Selasa (6/12/2022).

"Aksi ini sebagai bentuk penolakan dari jurnalis Aceh terhadap pengesahan RKUHP oleh DPR RI," kata Juli Amin, Ketua AJI Banda Aceh didampingi Kadiv Advokasi Rahmat Fajri, Selasa (6/12).
Menurut Juli Amin, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh AJI se-Indonesia terhadap RKUHP tersebut, terdapat 17 pasal yang dinilai telah mencederai kebebasan pers.

Bahkan, beberapa pasal di antaranya juga sangat berpotensi mengekang kerja-kerja jurnalistik. Jika aturan tersebut berlaku maka pekerja pers bakal ikut merasa dampaknya. "Maka kami menuntut DPR dan pemerintah mencabut pasal bermasalah di RKUHP yang berpotensi mengekang kerja-kerja jurnalistik dan mengkriminalisasi jurnalis," ujarnya.

Tak hanya mencabut pasal yang dinilai bermasalah, lanjut Juli Amin, AJI Banda Aceh juga menuntut DPR RI segera menunda pengesahan RKUHP tersebut, karena selama ini pemerintah tidak memberikan ruang partisipasi yang bermakna bagi publik, termasuk komunitas pers.

"Tunda pengesahan RKUHP ini, karena selain mengancam kebebasan pers, juga mengekang ekspresi publik menyampaikan pendapatnya terhadap pemerintah," tutur Juli Amin.

Dalam kesempatan ini, Kadiv Advokasi AJI Banda Aceh Rahmat Fajri juga meminta kepada Pemerintah Aceh dan terutama DPR Aceh harus ikut serta mendorong penundaan pengesahan RKUHP tersebut. Serta mendesak DPR RI menghapus pasal-pasal yang dinilai publik bermasalah.

"Terutama kepada anggota DPR RI asal Aceh, kami mendesak agar mereka selaku wakil rakyat Aceh di Senayan harus menyuarakan penolakan pengesahan peraturan tersebut," ujar Rahmat.

Berikut 17 pasal dalam RKUHP yang dinilai AJI Indonesia bermasalah dan harus dicabut:

1. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
2. Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah.
4. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.
5. Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.
6. Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.
7. Pasal 300, Pasal 301 dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.
8. Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
9. Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.
10. Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.
11. Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Sumber: acehkini/kumparan