Latest Post

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA


ACEH UTARA- Sejumlah Desa di kecamatan Sawang Aceh Utara dihantam banjir yang mengakibatkan ratusan juta kerugian di alami warga.

Seperti tahun lalu,banjir terjadi diakibatkan meluapnya air sungai,banyak binatang ternak yang tidak terselamatkan dan kerusakan disejumlah rumah warga.

Banjir datang tidak lama usai hujan reda yang ditandai dengan meluapnya air sungai.

Menurut Saryadi salahseorang warga desa Kubu,air sungai yang berada didesa mereka meluap tidak lama setelah hujan reda pada pukul 21:00 WIB.

“ Kalau tidak salah sekitar jam 9 air sungai meluap,itu setelah hujan sudah mulai reda “,ungkap saryadi yang ditemui di kediamannya saat sedang bersih-bersih.

Banjir sempat menggenangi rumah warga dengan ketinggian 50 cm selama satu jam yang tidak lama kemudian air menyusut.

Menurut amatan reporter di lapangan,banjir melanda di tiga desa yakni kubu,blangcut dan lhokcut.

Warga sempat panik dan mengungsikan harta benda yang berharga ke tempat yang lebih tinggi.

Pasca banjir menyisakan banyak sampah dan batang-batang kayu besar yang hanyut dibawa air.

Banyak warga yang tinggal tidak jauh dari sungai menjadi amukan banjir,salahsatunya rumah yang berada di desa lhokcut,dimana sebagian dari rumah tersebut hampir saja dibawa oleh air.

Hingga saat ini kondisi rumah warga desa lhokcut tersebut tampak tergantung disebabkan tanah tempat rumah tersebut didirikan terjadi erosi akibat terjangan banjir.

Hingga berita ini dilansir belum ada pihak pemerintah kabupaten menyalurkan bantuan kepada warga korban banjir di kecamatan sawang.

Perlu diketahui pada banjir bulan ramadhan tahun lalu yang mengakibatkan ratusan rumah kebanjiran di tiga desa kecamatan sawang yakni Lhokcut,kubu dan blangcut namun pihak pemerintah daerah tidak menyalurkan bantuan atas warga korban banjir.(Red)


Jakarta - Eksistensi lembaga Dewan Pers yang terus menuai kontroversi di kalangan insan pers tanah air kini semakin terlihat jelas kejanggalanya ketika proses penjaringan calon anggota Dewan Pers baru-baru ini mengundang protes keras dari Ibnu Mazjah salah seorang calon anggota Dewan Pers bergelar doktor ilmu hukum karena dianggap cacat administrasi. Di samping itu keabsahan legalitas Dewan Pers, mulai dari tahapan penjaringan, pemilihan anggota, pengajuan ke presiden, sampai pada penetapan Anggota Dewan Pers melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia ternyata dinilai cacat hukum.

Praktisi hukum Dolfie Rompas, SH, MH secara tegas menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa Dewan Pers memiliki kewenangan untuk melakukan penjaringan dan pemilihan calon anggota Dewan Pers. Bahkan lebih tegas lagi, UU Pers tidak mengatur pihak mana yang berhak atau bertanggung-jawab dalam mengajukan nama-nama calon anggota Dewan Pers ke Presiden Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian keabsahan legalitas SK pengangkatan anggota Dewan Pers melalui suatu Surat Keputusan Presiden dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Secara lengkap, peraturan yang menjadi dasar pembentukan lembaga Dewan Pers sebagaimana tertuang dalam Undan-Undang Nomor 40 tahun 1999, pada Bab V tentang Dewan Pers, Pasal 15 adalah sebagai berikut:

BAB V
DEWAN PERS
Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat
atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di
bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
f. mendata perusahaan pers;

3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang
dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.

6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
a. organisasi pers;
b. perusahaan pers;
c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Berhubung UU Nomor 40 tahun 1999 ini tidak memiliki turunan peraturan teknis pelaksanaannya, maka persoalan pembentukan lembaga Dewan Pers dan mekanisme penjaringan dan/atau penetapan anggota lembaga tersebut sangat penting untuk diluruskan, diperbaiki, dan disempurnakan. Berdasarkan pasal 15 UU Pers tersebut sangat tidak jelas pihak-pihak yang diberikan kewenangan dalam melakukan tugas menjaring dan memilih anggota Dewan Pers. Setiap orang dapat saja melakukan klaim sebagai pihak yang berhak melakukan penjaringan dan pemilihan anggota Dewan Pers dan mengajukannya kepada Presiden RI untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pers (ayat 5). Atas dasar pertimbangan itu legitimasi hukum anggota Dewan Pers patut dipertanyakan.

Konsekwensi logisnya, kebijakan dan pelaksanaan tugas Dewan Pers serta penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Dewan Pers melalui pos Kementrian Komunikasi dan Informasi selama ini dapat dipandang sebagai suatu tindakan penyelewengan anggaran negara yang wajib dimintai pertanggungjawabannya dari pihak-pihak yang menggunakan anggaran tersebut.

Dari seluruh uraian singkat di atas, Sekretariat Bersama Pers Indonesia yang dideklarasikan oleh 9 (Sembilan) organisasi pers nasional, yakni:
- Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI);
- Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI);
- Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI);
- Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI);
- Presidium Forum Pers Independen Indonesia (FPII);
- Persatuan Wartawan Online Indonesia (PWOIN);
- Ikatan Media Online (IMO, sudah tidak aktif);
- Jaringan Media Nasional (JMN, sudah tidak aktif); dan
- Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI),
pada tanggal 11 Juli 2018, dengan Akte Notaris Sekber Pers Indonesia No. 234 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat oleh H. Harjono Moekiran, SH, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui SK Menkumham RI Nomor AHU-0009406.AH.01.07 tahun 2018, dengan ini menyampaikan sikap, sebagai berikut:

1. Menilai keberadaan kepengurusan Dewan Pers selama ini cacat hukum, dan dapat dikategorikan illegal, karena proses pemilihan anggota lembaga tersebut tidak jelas atau belum diatur oleh Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers maupun peraturan lainnya.

2. Menolak keberadaan kepengurusan Dewan Pers yang ada saat ini dan calon kepengurusan berikutnya yang sedang dipersiapkan oleh Dewan Pers karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti.

3. Menolak penggunaan anggaran negara (APBN) oleh kepengurusan lembaga Dewan Pers selama ini dan yang akan datang sebelum dilakukannya pembenahan peraturan perundangan sebagai payung hukum yang jelas dan pasti lembaga tersebut.

4. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung untuk melakukan audit, pemeriksaan keuangan, dan tindakan lanjutan yang diperlukan terhadap kepengurusan Dewan Pers selama ini, khususnya terkait penggunaan anggaran negara yang dikeluarkan melalui APBN.

5. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membubarkan kepengurusan lembaga Dewan Pers periode 2016-2019, dan tidak mengeluarkan Penetapan Kepengurusan Dewan Pers yang baru sebelum dilakukannya pembenahan peraturan perundangan sebagai payung hukum yang jelas dan pasti lembaga tersebut.

6. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk sesegera mungkin melakukan revisi, perbaikan, dan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, baik melalui Amandemen UU maupun pembuatan UU Pers yang baru.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Drs Azmi, Jumat (16/11/2018), menunjukkan salinan SK Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Aceh tahun 1965 tentang Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Besar, Mangkir Kecil, dan Pulau Birahan yang secara sah merupakan hak milik ahli waris Teuku Radja Udah, penduduk Bakongan, Aceh Selatan.
StatusAceh.Net - Empat pulau yang sempat diklaim Pemprov Sumatera Utara (Sumut) masuk dalam wilayahnya, ternyata telah ditetapkan pihak Agraria Aceh menjadi hak milik ahli waris Teuku Radja Udah, penduduk Bakongan, Aceh Selatan, sejak tahun 1965.

Hal itu berdasarkan Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Aceh Soekirman, Nomor 125/IA/1965, yang salinannya diterima Serambinews.com, Jumat (16/11/2018).

Empat pulau yang diperebutkan ini yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil dan Mangkir Besar.

Dalam dokumen yang menggunakan ejaan lama itu, Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Aceh juga menetapkan Pulau Birahan yang berdekatan dengan empat pulau di atas menjadi hak milik ahli waris Teuku Radja Udah.

Wilayah yang disebut dalam dokumen SK Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Aceh ini, terletak di antara Gosong Telaga dengan Kuala Tapus, yang saat itu masuk dalam wilayah daerah tingkat II (kabupaten) Aceh Selatan.

"Ini membuktikan bahwa pulau yang diklaim itu, masuk ke dalam wilayah Aceh," kata Sekda Aceh Singkil, Drs Azmi, Jumat (16/11/2018).

Seiring dengan mekarnya Aceh Singkil dari Aceh Selatan pada tahun 1999, pulau-pulau itu pun kini masuk dalam wilayah Kecamatan Singkil Utara.

Polemik perebutan wilayah ini muncul saat Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kembali mengklaim empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil, masuk ke dalam wilayahnya.

Secara geografis, pulau-pulau tersebut memang berada di perbatasan Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah (Provinsi Sumut). Yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil.

Klaim ini merupakan yang kedua kalinya terjadi. Pada 2017 lalu, Pemprov Sumut juga secara sepihak memasukkan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Pulau Panjang, dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K).

Setelah mendapat protes keras dari Aceh, rencana itu pun sempat dibatalkan dan kini kembali mencuat. Sehingga menimbulkan reaksi banyak pihak di Aceh.(*)

Sumber: aceh.tribunnews.com

Personel Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh menangkap 2 pegawai kontrak Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, penguna serta bandar sabu. (Dok: Istimewa/AR)
Banda Aceh - Personel Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh menangkap 2 pegawai kontrak Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, di Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh pada Rabu sore (14/11).

Selain menangkap 2 pegawai kontrak, Polisi juga menangkap 2 orang lainnya, yakni penguna dan bandar sabu.

Keempat tersangka ditangkap saat sedang aksi pesta sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh.

Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti berupa 20 paket kecil sabu seberat lebih kurang 5,28 gram, sebuah alat isap sabu yang terbuat dari botol air mineral, sebuah korek api, serta sebuah jarum dan sebuah potongan pipet.

Tersangka yang diamankan yakni TIP (25), Swasta, warga Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh dan MA (25), Mahasiswa, warga Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

Sementara dua lagi adalah pegawai kontrak di Dishub Aceh yakni MSR (27), warga Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar dan SM (35), warga Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

“Tersangka TIP selaku bandar, sementara tiga lainnya pengguna,” kata Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto melalui Kasat Resnarkoba, AKP Budi Nasuha Waruwu, Kamis (15/11).

Kapolresta menjelaskan, penangkapan ini dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya sejumlah orang yang tengah berpesta sabu di sebuah rumah.

Setelah mendapatkan laporan tersebut, petugas langsung menuju ke lokasi dan melakukan penggerebekan.

“Keempat tersangka selaku pengguna sabu ini kita tangkap saat tengah pesta sabu sore kemarin,” jelasnya.

“Dari pengakuan MA, MSR dan SM, satu paket sabu yang digunakan untuk berpesta itu dibeli dari TIP seharga Rp 200 ribu. Sebanyak 20 paket kecil sabu seberat 5,28 gram kita amankan dari TIP yang baru saja menjual satu paket ke tiga pengguna ini,” jelasnya.

Dari pengakuan mereka, jelas Kapolresta, barang ini diperoleh dari Tuan Takur (nama panggilan) yang dibeli seharga Rp 4 juta. Tersangka yang dimaksud ini pun masih dalam pencarian.

Keempat tersangka dan barang bukti saat ini masih diamankan di Mapolresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut.

“Bandar dijerat Pasal 114, dan pengguna dijerat Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” paparnya. | gatra.com

BKSDA Aceh dan VESSWIC mengobati gajah yang terkena jerat. Kredit: BKSDA/Kementerian LHK
Pidie Jaya - Seekor gajah ditemukan mati tanpa gading di kawasan hutan Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, Kamis 15 November 2018. Bangkai gajah tersebut diperkirakan sudah berumur satu minggu.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Sapto Aji Prabowo, mengatakan berdasarkan laporan dari petugas Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Krueng Tiro, banyak ditemukan bercak darah di sekitar bangkai gajah jantan itu. Mereka tidak berani berlama-lama di lokasi, karena masih banyak gajah liar dekat dengan lokasi tersebut.

Setelah menerima informasi tersebut, BKSDA langsung menurunkan tim bersama aparat Kepolisian Resor Pidie. Temuannya, gading gajah telah hilang, tetapi ada pangkal yang tersisa sepanjang 25 sentimeter. “Tim dokter telah mengambil sampel organ untuk diperiksa di laboratorium, guna mengetahui penyebab kematian,” kata Sapto.

Gajah tersebut diperkirakan berumur 10 tahun. Dari pemindaian menggunakan metal detektor, tidak ditemukan unsur logam yang tertinggal di tubuhnya. “Karena kondisi bangkai sudah rusak, cukup sulit mengetahui apakah ada luka tembak atau tidak,” katanya.

Sesuai data yang disampaikan BKSDA, sepanjang 2016 2018 tercatat sebanyak 24 gajah ditemukan mati di Aceh.

Sementara itu, di lokasi berbeda, seorang warga bernama Kamaruddin asal Gampong Pulo Ie, Kecamatan Tangse, Pidie, dilaporkan luka di bagian bahunya setelah diinjak anak gajah saat pulang dari kebunnya, Rabu, 14 November 2018. Saat ini korban mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pidie.

Dari informasi yang diterima Tempo, korban bersama kawannya sedang pulang dari kebun saat kawanan gajah sekitar 40 ekor melintas. Dia terjatuh saat menjauh dan terinjak gajah. | Tempo

Ilustrasi
SIGLI - Satuan Reskrim Polres Pidie membekuk AAG (50) di rumah istrinya di Gampong Batoh Lorong Lamkuta, Kecamatan Luengbata, Banda Aceh, Selasa (13/11) sekira pukul 23.00 WIB, karena diduga terlibat serangkaian penipuan terhadap warga.

Aksi penipuannya mulai dari berjanji bisa meluluskan CPNS, menjamin bisa diterima sebagai tenaga kontrak di RSU Tgk Chik Di Tiro Sigli, menjadi anggota Satpol PP Banda Aceh, memindahkan PNS dari Pidie Jaya ke Provinsi Aceh, hingga berjanji bisa mengurus pembangunan rumah duafa dan proyek lapangan bola voli.

Data sementara dari Polres Pidie, hingga kini warga yang telah melapor sebagai korban penipuan AAG berjumlah 16 orang.

Dalam mengelabui warga, AAG asal Gampong Leuk-leuk Teureubue, Kecamatan Mutiara, selalu mengaku dekat dengan pejabat di Kantor Gubernur Aceh. Dari aksi penipuan itu, AAG berhasil menguras uang warga Rp 253 juta.

Kapolres Pidie, AKBP Andy Nugraha Setiawan Siregar SIK, melalui Kasat Reskrim, AKP Mahliadi ST MM kepada Serambi, Rabu (16/11) mengatakan, terbongkarnya aksi penipuan yang dilakukan AAG setelah adanya dua orang melaporkan secara resmi kepada polisi. Keduanya adalah Ummiyati Syamsuddin Juned (53), guru PNS asal Gampong Amud Mesjid, Kecamatan Glumpang Tiga, dan Nurlaili Hamzah (36) PNS asal Gampong Lancok, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya.

Menurutnya, dari keterangan Ummiyati penyidik kepolisian akhirnya tahu bahwa 15 orang menjadi korban AAG dan telah melapor kepada polisi. Antara lain, warga meluluskan CPNS, mengurus tenaga kontrak di RSU Tgk Chik Di Tiro Sigli, anggota Satpol-PP Banda Aceh dan bisa mengurus membangun rumah duafa dan proyek lapangan bola voli. Untuk proyek lapangan bola voli dibangun di tiga titik di Kecamatan Glumpang Tiga. Yakni, Gampong Reudep Melayu, Krueng Jangko, dan Bilie Aron.

Dari 15 korban, sebut Mahliadi, AAG berhasil meraup dana sebesar Rp 223 juta. Kepada korban Nurlaili Hamzah, AAG menjanjikan bisa mengurus pemindahan kerja sebagai PNS di Kabupaten Pidie Jaya ke Provinsi Aceh. Untuk pengurusan itu, AAG meminta uang Rp 30 juta. Dana tersebut dikirim korban melalui rekening AAG secara bertahap, mulai dari Rp 10 juta hingga 20 juta.

Dikatakan, dalam mengelabui korbannya AAG mengaku dekat dengan pejabat yang bekerja di Kantor Gubernur Aceh. Dengan penampilan dan gaya bicara AAG yang sangat meyakinkan sehingga banyak korban yang akhirnya terperdaya.

“Untuk sementara, AAG merupakan tersangka tunggal dalam kasus penipuan terhadap belasan warga. Kami masih mendalami kasus ini. AAG bersama barang bukti berupa delapan lembar kuitansi dan ponsel milik AAG telah kita amankan. Kita juga akan memeriksa para saksi,” pungkasnya.

Sumber: tribunnews.com
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.