Latest Post

Polisi menunjukkan tersangka dan barang bukti penipuan bermodus seleksi calon pegawai negeri sipil di Markas Polresta Banda Aceh, Aceh, pada Kamis, 19 Oktober 2017.
Banda Aceh - Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil di Aceh berinisial S ditangkap polisi. Dia disangka menipu belasan orang dengan modus operandi menjanjikan lulus tes calon PNS Kementerian Hukum dan HAM.

Perempuan berusia 53 tahun itu masuk daftar pencarian orang alias buron atas kasus yang sama sejak Februari 2017. Ia dibekuk saat korban terakhir melaporkan hal penipuan itu ke Polresta Banda Aceh pada 4 September 2017. S ditangkap di rumahnya pada 14 Oktober 2017.

Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh, Ajun Komisaris Polisi M Taufik, aksi penipuan S sudah sejak lama dan menelan sebelas korban. S beraksi sejak Maret 2016 dengan membuka rekrutmen fiktif calon PNS.

Pelaku mematok tarif bervariasi, mulai Rp20 juta hingga Rp25 juta per orang. Uang itu digunakan untuk biaya pengurusan administrasi. Namun kenyataannya korban tidak juga kunjung mendapat kepastian mengenai kelulusan.

“Total uang yang sudah ditarik oleh pelaku sekitar dua ratus juta dan digunakan untuk keperluan pribadi,” kata Taufik saat konferensi pers di Markas Polresta Banda Aceh pada Kamis, 19 September 2017.

Untuk memuluskan aksinya, setiap korban yang sudah menyetorkan uang diberi bukti pembayaran. Kemudian korban disarankan menunggu keluarnya surat rekomendasi dari instansi terkait.

“Bujuk rayunya banyak, ada juga faktor kedekatan, yang pasti meyakinkan korban, pelaku juga memberi kuitansi pembayaran. Jadi seolah resmi,” ujarnya.

Sejauh ini, dalam melancarkan aksinya, pelaku bekerja sendiri memperdaya sebelas korbannya. Polisi masih menyelidiki keterlibatan oknum pegawai lain dan korban lain.| Viva

Rillis
Banda Aceh - Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi pertanahan se Aceh tahun 2017 di gedung Serbaguna, Kantor Gubernur Aceh, Kamis 19 Oktober 2017.

Rapat dihadiri Asisten I Pemerintahan dan Keistimewaan Iskandar A Gani, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Saiba Ibrahim dan Kepala Biro Tata Pemerintah Frans Delian. Rapat ini juga menghadirkan Arie Yuriwin, Dirjen Pengadaan Tanah Kementrian Argaria dan Tata Ruang.

Peserta rapat terdiri dari Kepala Dinas Pertanahan Aceh, jajaran SKPA terkait lainnya, serta Kepala Dinas yang membidangi masalah pertanahan di tingkat Kabupaten/kota se-Aceh.

Dalam sambutan Sekda Aceh yang dibacakan Iskandar A Gani menyampaikan, penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum merupakan sebuah keharusan yang mesti disediakan guna mendukung proses pembangunan dan pengembangan kota sesuai tuntutan zaman.

"Meski demikian, pengadaan tanah ini tentunya harus memenuhi rasa keadilan masyarakat serta menjamin kepastian hukum bagi pihak yang terkait," ujar Iskandar.

Iskandar melanjutkan, apabila pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dilakukan secara benar, maka pembangunan infrastruktur bagi pengembangan wilayah tentu tidak dapat dilakukan.

Oleh karena itu, semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum harus memahami proses dan mekanisme pengadaan tanah agar senantiasa mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

"Masalah pertanahan ini penting menjadi pembahasan kita, sebab baru-baru ini telah terbit Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang mana, beberapa di antaranya terdapat di Aceh," katanya.

Terkait pengadaan tanah, ada bebarapa hal yang disebut penting untuk didiskusikan bersama, antara lain terkait penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 3 ayat (1) Perpres 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Permasalahan yang masih saja terjadi adalah hampir semua dokumen perencanaan pengadaan tanah itu tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak tepat waktu. Bahkan sampai waktu yang ditentukan, proses pengadaan tanah itu kerap tidak terpenuhi. Akibatnya, tahapan-tahapan pembangunan yang direncanakan tidak dapat berjalan sesuai harapan."

Selain itu, terkait dengan penganggaran, sebagaimana amanat Peraturan Mendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, anggarannya berasal dari APBK, sedangkan biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan tanah itu, sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 bersumber dari APBN.

"Dua aturan ini harusnya menjadi rujukan dalam setiap pengadaan dan penyelenggaraan masalah tanah di daerah kita. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten/kota dituntut lebih aktif dalam penyediaan tanah bagi pembangunan ini.

"Ketiga, masih kerapnya muncul masalah penganggaran pengadaan tanah ini, dimana semangat pembangunan yang ingin dilaksanakan tidak diikuti dengan pengganggaran yang memadai. Instansi yang memerlukan tanah bahkan terkadang tidak menganggarkan program ini dalam programnya."

Akibatnya, tahapan pengadaan tanah menimbulkan ketidakjelasan sehingga rencana pembangunan hanya ada di atas kertas, tanpa dapat direalisasikan.

Sementara itu, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Argaria dan Tata Ruang, Arie Yuriwin, dalam rapat tersebut memberikan penjelasan panjang lebar terkait sejumlah pertanyaan dan masukan dari peserta rapat.

Saat diwawancarai seusai berlangsungnya rapat, Arie mengatakan semua persoalan pembebasan tanah pada proyek strategis nasional di Aceh harus diselesaikan bersama. Arie juga meminta dilakukannya koordinasi komunikasi yang baik antara semua pihak baik di daerah maupun pusat untuk menemukan penyelesaian terkait persoalan pertananahan pada proyek strategis nasional.

"Tanpa ada koordinasi komunikasi, tidak akan selesai. Tetapi kita harus duduk sama-sama, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk percepatan," ujar Arie. [Rill]

Lhoksukon - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pemerintah Aceh Utara segera menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana diwajibkan dalam UU No 14 Tahun 2008. Berdasarkan sidang pembacaan putusan sengketa infomasi publik di Komisi Informasi Aceh (KIA) pada 18 Oktober 2017 antara kelompok perempuan dampingan MaTA dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh Utara dan PPID Pembantu serta Atasan PPID terungkap bahwa Pemerintah Aceh Utara belum memiliki DIP.

Menurut MaTA, DIP ini penting bagi Pemerintah Aceh Utara sebagai basis awal tentang informasi apa saja yang dikuasai. Selain itu, berdasarkan penelusuran MaTA, KIA juga akan melakukan penilaian terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di daerah, dimana salah satu penilaiannya adalah ketersediaan DIP. Tanpa memiliki DIP dipastikan Aceh Utara akan mendapat peringkat paling bawah.

Selain DIP, Aceh Utara juga tidak memiliki data/informasi Surat Keputusan Izin Usaha dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Mandum Payah Tamita. Padahal, PT MPT ini sudah “mengeruk” hasil kekayaan Aceh Utara. Tanpa mengantongi informasi-informasi ini, bagaimana mungkin Pemerintah Aceh Utara melalui dinas teknisnya melakukan pengawasan terhadap keberadaan perusahaan yang bersangkutan.

Bagi MaTA dan kelompok perempuan, informasi Surat Keputusan Izin Usaha dan Amdal PT MPT akan digunakan sebagai basis data untuk melakukan review izin. Terlebih Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, pada pemerintahan periode sebelumnya telah mendesak Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan ini. Pasalnya, menurut Bupati Aceh Utara, perusahaan yang beroperasi di wilayah Cot Girek tersebut diduga kuat telah merusak hutan Aceh Utara yang mengakibatkan banjir bandang.

Namun, hingga saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi perusahaan tersebut meskipun telah ada desakan dari banyak pihak. Untuk itu, MaTA berharap Pemerintah Aceh Utara perlu mengumpulkan informasi mengenai perusahaan ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pengusulan apakah izin usaha perusahaan dapat diperpanjang atau dihentikan.

Di sisi lain, MaTA juga merasa aneh bahwa Pemerintah Aceh Utara tidak memiliki informasi mengenai hasil evaluasi atau review berkala perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di Aceh Utara. Dalam Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada pasal 44 ayat (1) mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh direktur jenderal, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.

Dan ayat (3)-nya menyebutkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan. Tanpa adanya hasil evaluasi atau review ini, patut diduga Pemerintah Aceh Utara melalui dinas teknisnya tidak melakukan apapun untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan tersebut.[Rill]

,
Lhokseumawe  - Komadan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono, S.I.P, M.Si yang diwakili Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 011/LW Mayor Inf Abdul Rajab menghadiri acara pelepasan Kirab Pemuda 2017 yang dilaksanakan di Lapangan Hiraq Kota Lhokseumawe Prov. Aceh, Kamis (19/10).

Kirab Pemuda 2017 ini diikuti oleh 72 pemuda pemudi tanah air dari 34 Provinsi, kegiatan Kirab ini berlangsung diawali dengan Tarian Ranup Lampuan oleh SMK N 1 Lhokseumawe dan berakhir dengan pelepasan Kirab Pemuda 2017 dengan pawai mengelilingi Kota Lhokseumawe.

Pada sambutan Kepala Bidang Kedaulatan Pangan  Energi dan Lingkungan Hidup Suprapto, S.I.P dari Kamenpora RI mengatakan pelepasan Kirab Pemuda 2017 ini terbagi menjadi dua zona yaitu zona Timur dan Zona Barat dan nantinya kedua zona ini akan berakhir di Blitar Jawa Timur.

"Kegiatan ini dalam rangka memupuk rasa kebhinekaan dimana kita semua khususnya pemuda-pemudi bersatu tanpa melihat ras, suku, golongan, dan lainnya,” terang Suprapto

Selanjutnya, Wali Kota Lhokseumawe Suhaidi Yahya juga mengatakan  hal ini dapat dilaksanakan dan akan menjadi suatu rutinitas yang dapat menggugah kesadaran kaum pemuda untuk lebih mencintai Negara Indonesia, Budaya Indonesia, Kebhinekaan untuk lebih berani bersatu.

“sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali usaha-usaha memutar balikan fakta, pengaduan anak bangsa untuk menghancurkan negara Kesatua Republik Indonesia” ungkapnya.

Pada akhir acara tersebut, Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono yang diwakili Kapenrem 011/LW Mayor Inf Abdul Rajab menambahkan, pemuda merupakan kekuatan utama dalam membangun bangsa. Sehingga peran serta pemuda dalam mengisi kemerdekaan sangat penting.

“ Pemuda sebagai agent of the change memiliki kekuatan untuk terus membangun bangsa Indonesia lebih baik dan peran aktif pemuda selalu diharapkan,” jelas Mayor Inf Abdul Rajab.(Laung)

Uang Rp 76.010.000 beserta absensi disita sebagai barang bukti dugaan pungli yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Langkat bersama tiga kepala sekolah.
Medan - Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Sumatera Utara, Salam Syahputra resmi dijadikan tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polda Sumut, Selasa (17/10/2017).

Salam diduga memerintahkan kepala sekolah memotong dana BOS seluruh siswa SMP di Langkat sebesar Rp 10 ribu.

Dalam kasus ini polisi menyita uang Rp 76.010.000.

Statusnya sudah tersangka karena melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,.

Begitu kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting, Kamis (19/10/2017).

Tiga kepala sekolah yang membantu kejahatan ini juga sudah dijadikan tersangka.

Ketiganya, Kepala SMPN 3 Tanjungpura Sukarjo, Kepala SMPN 3 Stabat Patini, dan Kepala SMPN 2 Gebang Restu Balian Hasibuan berperan sebagai koordinator wilayah yang mengumpulkan uang dari masing-masing kepala sekolah untuk disetorkan kepada Salam.

Dijelaskan Rina, para tersangka ditangkap saat menggelar rapat di SMPN 4 Seilepan, Langkat. Rapat itu merupakan yang ketiga dilakukan, setelah dua rapat sebelumnya berhasil mengumpulkan dana dari para siswa.(TRB)

,
Tualang Cut - Komandan Korem (Danrem) 011/LW Kolonel Inf Agus Firman Yusmono, S.I.P, M.Si yang diwakili Kepala Staf (Kasrem) 011/LW Letnan Kolonel Inf Shofanudin membuka pelaksanaan latihan posko I Batalyon Raider Khusus 111/Karma Bhakti di Halaman Mako Yon raider Khusus 111/Karma Bhakti, Kamis(19/10/2017).

Pada kesempatan itu, Danrem 011/LW Kolonel Inf Agus Firman Yusmono, S.I.P, M.Si yang diwakili Kasrem 011/LW Letkol Inf Shofanudin mengatakan Latihan posko ini merupakan latihan dengan menggunakan metode geladi taktis tanpa pasukan yang melatih komandan, staf dan unsur pelayan markas satuan dalam.

Sementara itu, teknik dan prosedur dalam tata kerja yang berlaku disuatu markas Komando  ada pada laihan posko I ini, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pengakhiran operasi yang meliputi kegiatan analisa tugas pokok, petunjuk perencanaan, perkiraan keadaan, keputusan dan konsep umum operasi, rencana operasi/perintah operasi serta perkiraan cepat.

Selain itu, kegiatan latihan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan dan kesiapan satuan, yang tercermin dalam hubungan kerja yang profesional, prosedural dan konvergen yang pada akhirnya satuan tempur yonif raider 111/KB diharapkan dapat menhadapi setiap berbagai ancaman, gangguan dan hambatan serta tantangan tugas yang terjadi diwilayah. Sebutnya.

"kepada seluruh pelaku dan penyelenggara dalam kegiatan latihan posko I ini agar dapat melaksanakan kegiatan latihan posko ini secara cepat, akurat dan tepat sasaran, guna mendukung hasil yang maksimal dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal tersebut dikatakan Kasrem pada saat pembukaan latihan posko I yon raider Khusus 111/KB.

Turut hadir pada acara tersebut, Dandim 0104/Atim, Danyonif 114/SM, Kasdim 0113/Galus, Kasdim 0111/Bireuen, dan Perwira Bintara dan Tamtama.(Rill)

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.