Latest Post

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Lhoksukon - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh gagal melakukan mediasi Forum Pemuda Dewantara ( Forpemda) dengan Direksi Pt. PIM terkait hibah aset Pt Aceh Asean Fertilizer (AAF) karena alasan kesalahan administrasi. Rencananya mediasi tersebut akan digelar di Gedung Utama DPRA Kota Banda Aceh. 
 
Kepala Humas PT. PIM Nasrun kepada media ini,  Rabu (16/10/2019) mengatakan pihak direksi PT. PIM telah menyambut baik upaya mediasi itu dan sempat datang ke Kota Banda Aceh.  Karena difasilitasi oleh DPRA,  maka direksi PT. PIM meminta undangan resmi.  

Akan tetapi,  pihak direksi sama sekali belum menerima undangan secara resmi dan sempat memberi waktu kepada anggota DPRA Muslem dari Partai SIRA untuk mengirimkan surat undangan.  

"Kami jelaskan bahwa Direktur utama dan Direktur SDM & Umum bersama Sekper dan staf sdh berada di Banda Aceh sejak pukul 16:30 Wib sampai jam 21:30 Wib.  Namun undangan resmi dari DPRA belum diterima direksi. Maka sampai pukul 21:00 Wib, terpaksa kembali ke Lhokseumawe,  " ujarnya.  

Nasrun mengaku direksi PT. PIM sudah memiliki itikad baik namun terpaksa membatalkan kegiatan itu secara sepihak karena merasa tak diundang. 

Nasrun juga mengirimkan bukti ketika sedang berkoordinasi dengan anggota DPRA Muslem Syamsuddin,  berikut ini,

 "Ass. Pak Muslim,

Saya Suryadi Staf Direktur Utama, izin menginformasikan , bahwa kami dari Manajemen PT PIM sudah menunggu surat undangan dari DPRA sejak Jam 17.00 di Banda Aceh, hingga jam 21.00 kami belum ada kepastian atas undangan tsb. Mengingat Direksi besok pagi ada agenda VC dgn PIHC, mhn maaf Direksi harus kembali ke Lhokseumawe dan InsyaAllah untuk Agenda ini kita resechedule kembali, dan kalau berkenan idealnya pertemuan kita laksanakan pd saat siang hari dan mhn undangannya bantu kirim lebih awal shg kami bisa lebih siap. Demikian Pak Muslim mhn maaf krn kami hrs meninggalkan Banda Aceh krn besok Direksi ada VC. T," ketiknya. 

Nasrun berharap upaya mediasi tidak hanya bisa digelar oleh DPRA,  namun setidaknya dapat dibahas di Gedung DPRK Aceh Utara saja.  

Terkait hal itu,  Anggota DPRA Musem Syamsuddin membenarkan upaya mediasi gagal karena ada kesalahan administrasi.  Namun pada dasarnya,  direksi PT. PIM sendiri yang meminta DPRA untuk bertindak menjadi mediator karena warga menuntut hak hibah aset AAF yang sudah dibeli PT. PIM. 

Anehnya,  begitu tiba jadwal pertemuan tiba-tiba pihak PT. PIM berubah sikap dengan meminta undangan resmi diberikan pada malam hari. 

Meski demikian pihak DPRA tetap menanggapi dengan positif dan akan kembali mengatur upaya mediasi tersebut dengan memanggil direksi PT. PIM secara resmi. 

"Karena yang mengajak pertemuan mareka untuk dimediasi. Tapi begitu sampai di Banda Aceh,  tiba-tiba sudah minta undangan resmi.  Insyaallah kita panggil secara resmi dalam waktu dekat ini," paparnya. 

Sementara itu,  Ketua Forum Pemuda Dewantara (Forpemda)  Saifuddin mengaku pihaknya sangat kecewa dengan sikap ulur tarik direksi Pt. PIM membatalkan secara sepihak dan tidak hadir dalam acara mediasi di Gedung utama DPRA.  

Saifuddin menilai gagalnya mediasi diduga kuat adanya oknum anggota DPRA dari Kecamatan Dewantara yang menjadi biangnya.  Bahkan oknum itu berkolaborasi dengan Pt. PIM untuk membentuk masyarakat tandingan yang akan berhadapan dengan massa Forpemda.  

"Bayangkan oknum DPRA dari Dewantara itu sama sekali tidak menggubris kedatangan warganya.  Dia tidak memihak pada masyarakat,  tapi menjadi pembela Pt. PIM.  Mereka buat rapat gelap dan tidak datang untuk dimediasi, " sebutnya. (ZN)

USTAD Abdul Somad dan sahabatnya, Hendrianto.
PEKANBARU - Ustaz Abdul Somad (UAS) mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau. Hal ini pun dibenarkan oleh salah satu sahabatnya, Hendriyanto.

"Iya, lagian itu kan sesuatu yang biasa saja," ujar Hendriyato, kepada SelasarRiau, Selasa, (15/10).

Kepada Selasar Riau, Hendri tak membantah jika UAS kerap menjadi sasaran tembak oleh oknum-oknum tertentu. Ia bahkan mendapat ancaman dan intimidasi dalam memberi pengajian.

Disinggung mengenai adakah kaitan kemunduran UAS dengan pilihan politiknya saat Pilpres 2019, Hendri membantah asumsi tersebut.

"Bukan. Bukan karena politik. UAS ini kan jadwal ceramahnya sudah banyak, jadi waktu untuk ke kampus itu sudah tidak sanggup lagi," imbuhnya.

Sahabat UAS sejak masih kuliah dulu ini menambahkan, UAS adalah sosok pribadi yang selalu berpikir dengan berbagai pertimbangan. Sehingga ia merasa keputusan UAS saat ini adalah keputusan yang terbaik.

"Beliau ini tidak lagi berpikir lewat pikiran biasa, dia sudah menggunakan rasa dalam berpikir, pastilah ada pertimbangannya, itu pilihan terbaiknya. Insyaallah," tuturnya.

Informasi yang diperoleh SelasarRiau, surat pengunduran diri UAS sudah diajukan ke rektorat UIN. Namun saat dikonfirmasi, Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian UIN Suska Pekanbaru Ahmad Supardi belum membalas pesan yang diajukan SelasarRiau. | Kumparan

Undang-undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi akan mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB, Kamis 17 Oktober besok. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Undang-undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi akan mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB, Kamis 17 Oktober besok. UU itu bakal berlaku walaupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menandatanganinya.

Sebab, berdasarkan Pasal 73 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, sebuah Rancangan Undang-undang sah menjadi Undang-undang walaupun tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu 30 hari sejak disahkan DPR.

"Ya besok mulai jam 00.00 WIB UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini akan langsung berlaku," ujar Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Sekadar diketahui, pada 17 September lalu rapat paripurna DPR mengesahkan UU KPK hasil revisi. Salah satu poin dalam revisi UU KPK adalah dibentuknya dewan pengawas lembaga antikorupsi itu.

"Sebelum ada dewan pengawas terbentuk di pasal 69d itu izin penyadapan melalui komisioner KPK, seperti yang sekarang berlangsung. Jadi tidak ada yang dikurangi atau dihilangkan kewenangan KPK, tetap seperti biasa," katanya.

Pihak Sekretariat Negara (Setneg) sempat menyebut Jokowi belum tanda tangan lantaran adanya salah ketik di UU tersebut. Namun, Masinton mengatakan, DPR RI sudah mengirim kembali perbaikan UU tersebut pada Selasa (15/10).

"Sudah dikirimkan surat perbaikan dalam revisi UU 30/2002 ke Setneg, dan tanggal 17 Oktober ini otomatis sudah berlaku menjadi UU, terlebih dahulu dicatatkan di lembaran negara," kata Masinton menegaskan.

Anggota Panja Revisi UU KPK itu menjelaskan yang menjadi perbaikan adalah terkait usia pimpinan KPK. UU KPK yang baru mensyaratkan agar pimpinan KPK minimum berusia 50 tahun. Masinton pun menambahkan, perkara yang ditangani KPK tetap dapat dilanjutkan.

"Jadi perkara-perkara yang lama tetap disidik oleh KPK sesuai UU baru, dan jika belum ada aturan yang jelas bisa menggunakan UU lama. Tergantung gelar perkara kembali di penyidik, komisioner, maupun dewan pengawas nanti," ujar dia. | Sindonews

Foto: Facebook/Haekal Afifa
Banda Aceh - Sekelompok warga menyurati Google Indonesia dan Google terkait terjemahan 'anak Aceh' dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Terjemahan itu dianggap melecehkan orang Aceh.

Surat protes terhadap Google itu dilayangkan seorang warga Aceh, Haekal Afifa, bersama 32 warga lain dari sejumlah daerah di Indonesia. Mereka membuat surat bersama dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Dalam surat tersebut, mereka menyebut dirinya sebagai Forum Masyarakat Melayu dan Aceh. Mereka menyatakan keberatan atas terjemahan dalam Google Translate dari bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia untuk 'anak Aceh', 'gadis Aceh', dan 'bocah Aceh'.

"Sejumlah pengertian dalam Google Translate telah merendahkan harkat dan martabat kami. Kami memandang ini adalah bentuk nyata dari diskriminasi rasial dan atau etnik," isi surat yang dilayangkan ke Google seperti dikutip detikcom, Rabu (16/10/2019).

Mereka memahami produk terjemahan itu bersifat terbuka dan bisa diisi oleh siapa pun. Namun mereka menganggap Google harusnya punya mekanisme verifikasi terhadap segala bentuk masukan yang ada.

"Kami tahu bahwa produk Google Translate bersifat terbuka, dapat diisi sesiapa pun melalui kontributor. Akan tetapi, kami menganggap Tuan tidak memiliki mekanisme verifikasi terhadap segala hal yang masuk. Alhasil, produk Tuan telah mencederai harga diri dan marwah kami sebagai Melayu dan Aceh. Telah terjadi praktik diskriminatif, penanaman kebencian, mengolok-olok, serta merendahkan identitas Aceh dan Melayu yang inheren pada zahir dan batin kami," tutur mereka. | Detik.com

SINABANG- Plt.Gubernur Aceh  Ir. H. Nova Iriansyah. MT memerintahkan Kepala Dinas Sosial Aceh Drs.Alhudri,MM untuk menyerahkan bantuan masa panik bagi korban kebakaran hebat yang terjadi di desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Musibah ini  terjadi diduga akibat dari arus pendek listrik.

Penyerahan bantuan tersebut diserahkan oleh kepala Dinas Sosial Aceh  yang dalam hal ini diwakili oleh Kasi PSKBA Dinsos Aceh Yanyan Rahmat, di kantor Dinas Sosial Kabupaten Simeulue,

"Ini merupakan perintah langsung Plt Gubernur Aceh kepada Kadis Sosial Aceh bpk Alhudri, agar segera diantarkan bantuan ke Simeulue," ujar Yanyan Rahmat dihadapan pejabat Pemkab Simeulue.Senin 14 Okt 2019.

Bantuan diterima langsung oleh Asisten III Setdakab Simeulue Drs.Gusni,MM mewakili Bupati Simeulue Erli Hasim. Di samping itu, turut hadir juga dalam prosesi serah terima barang bantuan yaitu, Sekretaris Dinas Sosial Simeulue Ahmadnuddin,S.Ag, Camat Simeulue Timur Ali Muhammadsyah, SH,
Kabag Humas dan Protokol Setdakab Dodibas serta Kabid Linjamsos, Devi Rasmal, ST.

Bupati Simeulue yang diwakili Asisten III Drs.Gusni,MM mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Plt Gubernur Aceh bpk Nova Iriansyah yang sudah mengirimkan bantuan masa panik untuk warga kami yang mengungsi akibat kebakaran yang terjadi di Sabtu malam tgl 12 Okt 2019  kemarin.

Sementara itu, Kadis Sosial Aceh yang diwakili Kasi PSKBA Yanyan Rahmat, menyampaikan bahwa Plt. Gubernur Aceh menitipkan salam hangat dan ikut berduka cita atas kejadian tersebut. Kepada Seluruh masyarakat Simeulue yang terkena musibah, ia berharap  semua masyarakat dapat bersabar, karena semua ini datangnya dari Allah, tentu kembalinya kepada Allah.

"Kita berharap semoga Allah SWT kembali menggantinya yang lebih baik kepada kita semua," katanya.

Yanyan juga menambahkan, selain bantuan berupa Sandang dan Pangan, Kementerian Sosial RI dibawah kendali Dinsos Aceh juga telah mendirikan dapur umum di lokasi pengungsian yang juga tidak jauh dari tempat kejadian kebakaran.

"Dapur umum untuk memasak nasi bagi korban kebakaran sudah kita siapkan usai kebakaran hingga 14 hari kedepan sesuai denga masa tanggap darurat yang telah ditetapkan," katanya.

Salah satu warga yang ditemui di lokasi pengungsian bernama Nurmawati, dengan raut wajah sedih dan berurai air mata, ia mengungkapkan saat musibah kebakaran yang menghanguskan semua harta benda tempat ia berjualan, dan tidak ada yang bisa diselamatkan.

"Suami saya baru dua bulan meninggal dunia, ditambah lagi musibah ini, saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk berjualan guna menopang ekonomi keluarga, terlebih satu anak saya masih kuliah dan membutuhkan biaya kuliah, sementara dari saya sudah tidak ada apa-apa lagi," ujarnya sambil menangis.

Kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah, ia berharap ada bantuan yang memadai terutama untuk biaya kuliah anaknya dan modal usaha guna menghidupkan kembali usahanya yang sudah tiada akibat terbakar dalam musibah tersebut.

"Saya mengucapkan terimakasih juga kepada pemerintah Aceh dan pemerintah daerah Simeulue yang sudah membantu kami yang mengungsi akibat dari musibah kebakaran ini. Sementara ini kami harus bertahan di tenda pengungsian mengingat tempat tinggal kami sudah tidak ada lagi," ucapnya.

Data sementara, Kebakaran tersebut menghanguskan 29 unit ruko rusak berat, 2 unit ruko rusak sedang serta satu unit rusak ringan. Total korban yang berdampak dari kejadian tersebut berjumlah 26 KK atau110 jiwa.


SAWANG- Kondisi Jembatan gantung antar kabupaten yang terletak didesa Lhokcut Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara mengancam keselamatan jiwa warga.

Dari pantauan Reporter di lokasi terlihat lantai jembatan yang terbuat dari kayu telah rapuh serta  tidak layak dan terdapat banyak jumlah lubang besar.

Ironisnya jembatan gantung ini menjadi jalur utama para warga di sejumlah desa sekitar bahkan masyarakat Kabupaten Bireuen untuk menuju ke kota kecamatan sawang namun hingga kini belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah Aceh Utara.

Sejumlah warga yang ditemui reporter didesa lhokcut mengakui jika jembatan tersebut telah lama tidak dapat dipergunakan disebabkan lantai yang terbuat dari kayu telah rapuh namun selama ini masyarakat setempat memperbaikinya secara Swakelola.

Para anak-anak warga yang sekolah diibukota kecamatan sawang setiap harinya terpaksa melewati jembatan gantung ini dengan mempertaruhkan keselamatan jiwanya.

Geuchik gampong Lhokcut Muzakkir melalui Sekretaris Desa Damnir mengatakan pihaknya dalam setiap musrembang yang digelar dikecamatan setiap tahunya selalu mengusulkan perbaikan dan renovasi terhadap jembatan tersebut namun hingga kini  belum ada Realisasi.




Damnir mengharapkan perhatian pemerintah daerah dalam waktu dekat untuk dapat memperbaiki lantai jembatan yang telah beberapa kali menelan korban jiwa.

“ Sudah kita usulkan namun belum ada realisasi, sepertimya ini sudah sifatnya urgent agar pemda aceh utara dapat kiranya segera memperbaiki lantai jembatan sebelum jatuh korban lagi,sudah dua anak-anak terjatuh kesungai, satu meningal dan satu luka-luka akibat kayu lantainya yang sudah rapuh “,ungkap damnir kepada redaksi yang ditemui disela-sela acara seunujoh dikediaman adiknya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Edi Anwar mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan kondisi jembatan lhokcut, hal serupa dan lebih parah juga terjadi pada jembatan gantung cot girek dan seuneubok pidie paya bakong namun sementara untuk perbaikan pihaknya belum memiliki anggaran.

Edi juga mengatakan jika usulan pembangunan jembatan gantung di desa lhokcut telah diusulkannya dan menghabiskan biaya 3 milyar,bahkan anggaran tanggap darurat yang dimiliki pihaknya juga sudah habis menghadapi banjir dikabupaten aceh utara belum lama ini  (Red)

Video berita terkait:



loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.