2019-08-25

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

,
BNNP Aceh Ungkap Jaringan Narkoba di Lapas Klas II A Banda Aceh. (Ist/tss)
Banda Aceh - Tim Berantas BNNP Aceh berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba jenis sabu di Lapas Klas II A Banda Aceh, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi setempat.

Dalam pengungkapan kasus yang dilakukan sejak Sabtu (24/8) lalu, BNNP Aceh mengamankan tiga napi kasus narkoba yang terlibat yakni Irfan, Reza dan Muhyin beserta lima paket sabu seberat 25 gram. Oleh pelaku, paket haram ini encananyadiedarkan di dalam lapas.

BNNP Aceh juga menangkap seorang tersangka lain yang berperan sebagai penyimpan barang haram tersebut di luar lingkup lapas. Selain itu, Petugas juga menyita sebanyak tiga unit handphone dan dua buah kaca pirek.

Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Faisal Abdul Naser melalui Kabid Pemberantasan, Amanto mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari tertangkapnya seorang napi setempat yang mengambil paket sabu dari halaman parkir dan memasukkannya ke dalam lapas.

"Awalnya ada satu napi yang diamankan sipir setelah mengambil paket sabu dari halaman parkir untuk dimasukkan ke Lapas yakni Muhyin, temuan ini dilaporkan ke kita sehingga kita tindak lanjut," kata Amanto di Banda Aceh, Jumat.

Setelah mengamankan Muhyin, tim juga mengamankan dua napi lainnya yang terlibat yakni Irfan dan Reza. Diketahui, Irfan merupakan pengendali sekaligus pemilik 25 gram sabu yang akan dimasukkan ke dalam lapas oleh Muhyin untuk nantinya diedarkan.

Sementara Reza, jelas dia, merupakan penghubung antara Irfan dengan penyedia sabu yang kini masih buron yakni ZA. Diketahui, saat ini ZA berada di luar Aceh, tepatnya di Medan, Sumatera Utara.

Menurut pengakuan ketiga napi tersebut, ini transaksi yang ketiga kalinya dilakukannya, namun masih terus kita dalami untuk mengungkap tuntas jaringan narkoba di lapas ini.

Tim kemudian melakukan pengembangan lebih lanjut dan menangkap seorang tersangka lain sebagai penyimpan sabu yakni TM Rizal (28). Ia ditangkap di rumahnya di kawasan Gampong Meusale, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar dua hari kemudian.

Dalam penangkapan ini, ditemukan lima paket besar sabu seberat 470 gram yang ditanam pelaku di bawah kandang ayam sedalam 15 sentimeter. Selain itu, ada sebuah timbangan digital, gunting dan kaleng cat yang digunakan untuk menyimpan sabu itu,jelasnya.

Saat ini, keempat pelaku masih diamankan bersama seluruh barang bukti sabu seberat 495 gram di Kantor BNNP Aceh untuk diproses lanjut. Tim Berantas BNNP Aceh hingga kini masih mencari keberadaan tiga pelaku lain yakni ZA, ZU dan AK.

Diketahui, ZA berperan sebagai penyedia (bandar) sabu, sementara ZU berperan sebagai orang yang menerima paket sabu dari ZA yang selanjutnya diserahkan kepada TM Rizal pada Kamis (22/8) lalu. ZU juga merupakan orang yang menyerahkan lima paket sabu yang akan diantar ke Lapas.

"AK (buron) merupakan orang yang mengantar dan meletakkan sabu di halaman parkir yang kemudian diambil oleh Muhyin, ketiga pelaku lainnya kini masih buron," tutup Amanto. | Gatra.com

Ilustrasi
BEKASI - Pembunuhan sadis terhadap ayah kandung terjadi di Kampung Kobak Sumur 01/04, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukarya, Kabupaten Bekasi. Suherman (35) secara keji membunuh ayahnya Juminta (65) hanya karena sang orang tua tidur mendengkur (ngorok).

Kematian Juminta ini baru diketahui pada Sabtu (31/8/2019) pukul 05.00 WIB oleh sang istri Sarni (60). Kapolsek Sukatani, AKP Taifur mengatakan, Sarni hanya bisa berteriak minta pertolongan begitu mengetahui sang suami tercinta dalam keadaan tak bernyawa di tempat tidur.

Warga yang mendengar teriakan korban langsung berdatangan, dan melaporkan kejadian ini kepada kepolisian."Hasil identifikasi ditemukan ada luka benturan benda tumpul pada bagian kepala, wajah, leher dan lengan kanan," kata Taifur kepada wartawan Sabtu (31/8/2019).

Taifur menuturkan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi petugas akhirnya menangkap Suherman anak korban sekaligus pelaku pembunuhan tersebut. Kepada penyidik Suherman mengakui segala perbuatannya dan menganiaya korban hingga tewas menggunakan linggis serta tangan.

Guna keperluan penyelidikan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur guna kepentingan diautopsi. Polisi menduga korban telah tewas selama tiga jam sejak pertama kali ditemukan."Motif pembunuhan masih didalami. Tersangka hingga kini masih menjalan pemeriksaan," ujarnya.

Sementara salah satu warga Nurdin mengungkapkan, perbuatan keji Suherman itu lantaran terganggu dengan suara ayahnya yang tidur mendengkur. "Kemungkinan pelaku terganggu dengan suara mendengkur ayahnya, sehingga tega menganiaya korban sampai tewas," kata Nurdin.

Suherman yang telah memiliki dua anak ini sejak satu tahun terakhir tinggal bersama orang tuanya, setelah selepas bercerai dengan istrinya. Akibat perbuatanya, tersangka Suherman bakal dijerat dengan Pasal 338 KHUP tentang Pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. | Sindonews

Papua - Temuan patok dari Inggris dan Belanda di hutan rimba perbatasan Papua dengan Papua Nugini oleh pasukan Batalyon Infanteri 713 Satya Tama menjadi perhatian publik. Selain patok Inggris dan Belanda, pasukan perbatasan tersebut juga menemukan patok peninggalan Belanda dan Australia yang dibuat 1930.

Penemuan patok dari negara lain memang berkaitan dengan sejarah panjang koloni Pulau Papua. Sebelum masuk dalam wilayah Indonesia, Papua menjadi sengketa dan rebutan berbagai negeri Eropa mulai dari Spanyol, Portugis, Perancis, Jerman, Inggris sampai Belanda. Negeri-negeri Benua Biru itu bergantian saling menduduki tanah Papua.

Di masa lalu, pintu masuknya bangsa Eropa ke Papua adalah Kepulauan Maluku. Bilveer Singh dalam Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood dikutip Sabtu 31 Agustus 2019 menuliskan, Portugis merupakan bangsa pertama yang masuk ke Maluku dan menjuluki pulau ini sebagai kepulauan rempah-rempah.

Sejak bangsa Eropa mencium 'harta' rempah dari Maluku ini kemudian mereka berdatangan dan berlanjut ke Papua Barat yang lokasinya adalah di kepala Pulau Papua, yang berdekatan dengan Maluku.

Selanjutnya>>>

Hanidar menunjukkan foto putrinya Lia Yulrifa (25), di rumahnya di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Jumat (30/8/2019). Lia ditemukan tewas tergantung di rumah kontrakan, dua hari menjelang pernikahannya. (Foto: iNews/Afsah)
StatusAceh.Net - Calon pengantin perempuan ditemukan tewas tergantung di kontrakan dua hari menjelang pernikahan di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (21/8/2019) siang. Meskipun polisi memastikan korban Lia Yulrifa (25), gantung diri, keluarga masih meragukannya.

Hingga kini, keluarga korban di Desa Kuta Trieng, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, masih terus meratapi kematian Lia Yulrifa, yang sudah satu pekan dikebumikan. Keluarga menilai kematian Lia Yulrifa tidak wajar. Banyak kejanggalan, mulai dari isi sepucuk surat yang ditinggalkan Lia sebelum tewas dan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya.

Dalam surat wasiat itu, korban menyampaikan permintaan maaf kepada keluarganya. Adapun isi suratnya, “Mama Maafin Lia. Lia sudah buntu jalannya. Lia rasa ini adalah jalan satu-satu untuk menebus kesalahan yang ada pada bang hendra. Lia sudah ingkar janji sama mama dan bang hendra. Maafin Lia ma, ayah, adek, kaka eza. Lia sayang kali sama mama, ayah, adek Lia. Tapi Lia belum bisa membahagiakan kalian. Maaf.”

Namun, ibu korban, Hanidar, bersikeras tulisan itu bukan tulisan putrinya. Isinya pun tidak sesuai dengan sapaan Lia semasa dia hidup kepada ayah, ibu, adiknya, dan calon suaminya Hendrawan Sofyan.

“Itu bukan tulisan dia itu. Kalau dia tulisan dia, kalau panggil untuk saya itu mamak, kalau panggil untuk adiknya itu Eza. Kalau untuk papanya itu enggak pernah dia panggil ayah, tapi papa. Dan untuk calon suaminya itu enggak dipanggil Bang Hendra, dia panggil Bang Bima. Enggak pernah dia panggil Bang Hendra,” katanya.

Tak hanya itu, kaki korban yang menyentuh lantai saat ditemukan pertama kali juga dinilai tidak wajar dalam sebuah kasus bunuh diri. Termasuk jilbab yang digunakan untuk melilit leher korban, bukan berasal dari rumah kontrakan tersebut.

Bahkkan, menurut ibu korban, di sejumlah bagian tubuh korban ditemukan luka memar. Namun, hingga kini pihak kepolisian menyatakan Lia meninggal murni bunuh diri sesuai dari hasil visum. “Di jasadnya ada bekas tamparan, biru, di payudaranya juga, dan lehernya hitam,” kata Hanidar.

Atas kejanggalan tersebut, keluarga gadis kelahiran 1993 ini tak terima anaknya dinyatakan bunuh diri. Keluarga korban meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan mengungkap misteri di balik kematian Lia, dua hari lagi menjelang akad pernikahanya.

“Dia kan mau menikah dua hari lagi sebelum ditemukan seperti itu. Kami menuntut ini diproses setuntasnya, seadil-adilnya. Itulah yang kami harapkan sama pak polisi,” kata Hanidar.

Diketahui, Lia ditemukan meninggal dengan kondisi tergantung di rumah kosnya di Desa Meunasah Papeun, Aceh Besar. Berita kematiannya sempat viral di media sosial dengan sepucuk surat wasiat.

Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh keluarga, mulai dari baju pengantin hingga surat pernikahannya. Pernikahan seyogyanya berlangsung pada 21 Agustus lalu. | Inews.id

,
Lhokseumawe - Dokter Sarah Ramahyani Siregar dari Unipersitas Malikussaleh (Unimal) menyebutkan bahwa bahayanya narkoba melalui sosialisasi tentang P4GN dihadapan ratusan prajurit TNI dan ASN Korem 011/Lilawangsa dan Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan), di Gedung KNPI Aceh Utara, di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (26/8).

Kegiatan tersebut diadakan Staf Intelijen Korem 011/Lilawangsa, dalam rangka program P4GN Triwulan III Tahun 2019, dengan tujuan dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahangunaan, dan Peredaraan Gelap Narkoba (P4GN) bagi prajurit TNI dan ASN di jajaran Korem 011/Lilawangsa.

Selain sosialisasi P4GN, Staf Intelijen Korem 011/Lilawangsa yang dibantu Provos dan 3 Orang dokter, melalukan Tes urien kepada seluruh prajurit TNI yang hadir.

Dari hasil tes urien tersebut, Dosen dari Unimal Lhokseumawe dokter sarah S. Siregar beserta rekannya menyatakan tidak ada yang terindikasi Narkoba hingga kegiatan selesai.

Lebih lanjut, pada sosialisasi tersebut, dokter Sarah Ramahyani Siregar menjelaskan berbagai jenis narkoba termasuk efek bahayanya jika mengkomsumsinya.

Menurutnya dokter Sarah Ramahyani Siregar menyatakan, Narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan, apabila mengkonsumsinya, terutama bagi kesehatan otak manusia. Maka orang tersebut akan mengalami perubahan pola pikirnya yang menjadi tidak lajim (tidak-normal), apalagi sudah parah maka jarang dapat disebuhkan, ujarnya dokter Sarah. R. Siregara.

Sementara itu, Dalam sambutannya Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto yang dibacakan oleh Kepala Seksi Teritorial Letkol Inf Suriya menyampaikan, bahwa Indonesia sudah menyatakan darurat Narkoba, berarti dengan secara otomatis aparat keamanan TNI/Polri beserta Rakyatnya berkewajiban untuk memeranginya.

Selain itu, kita ketahui bersama, bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah merambah kesemua kalangan dan diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh, ujarnya.

Dari itu, diharapkan kepada seluruh prajurit TNI, khususnya jajaran Korem 011/Lilawangsa beserta keluarga dan warga masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba melalui cegah dini, harapnya.

Pasi Intel Korem 011/Lilawangsa Kapten Arm Eddy Saputra Ginting S,E, menyebutkan, kegiatan sosialisasi seperti ini merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Darat, yang terus dilaksanakan setiap program triwulan disatuan, dengan tujuan agar prajurit TNI dan keluarganya terhindar dari korban bahaya narkoba, dan hidup akan lebih baik, pungkas pasi intel.

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menerima dokumen Calon Anggota DPR Aceh terpilih pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di rumah dinasnya, Jumat 29/08. Dokumen itu diserahkan langsung Wakil Ketua KIP Aceh, Tarmizi.

"Alhamulillah dokumennya sudah saya terima, nantinya saya bersama Pak Asisten (Asisten 1 Setda Aceh) dan Pak Kepala Biro akan segera meneruskannya ke Mendagri, kata Nova Iriansyah.

Atas nama pemerintah Aceh, Nova Iriansyah berterimakasih pada seluruh komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang telah bekerja keras menyukseskan Pemilu legislatif 2019. Meski semula ada gugatan dari beberapa calon yang seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh KIP, Pemilu di Aceh telah berjalan lancar dan aman.

"Semua pihak Alhamdulillah puas dan semua menerima hasil akhir dari Pemilu. Apresiasi kami pada kerja KIP Aceh," kata Nova.

Setelah dokumen penting tersebut diterima, pemerintah Aceh akan segera memeriksa kembali sebelum meneruskannya ke Kemendagri. Usai diteruskan ke Kemendagri, diharapkan untuk segera diproses sehingga  nantinya ke 81 calon anggota DPR Aceh terpilih dapat segera ditetapkan menjadi anggota DPR Aceh periode 2019-2024.

Sementara itu, Wakil Ketua KIP Aceh, Tarmizi, mengatakan laporan hasil beserta berkas yang disampaikan pihaknya pada Plt Gubernur Aceh, tahapan Pemilu 2019 yang dilaksanakan KIP Aceh, usai. 

"Penyerahan berkas ini merupakan tahapan akhir Pemilu. Harapan kami bisa untuk diteruskan ke Kemendagri untuk ditetapkan," kata Tarmizi. Pihaknya, kata Tarmizi, siap juga diminta untuk mendampingi saat mengantarkan berkas dokumen tersebut ke Jakarta. (Rill)

Ilustrasi
Banda Aceh - Kepala Dinas Pendidikan Aceh Syaridin ditampar seseorang dari Aceh Timur usai menghadiri kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat nasional jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol. Trisno Riyanto di Banda Aceh mengatakan, korban ditampar pada Kamis, 29 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 WIB. "Korban Syaridin ditampar ketika baru pulang dari kegiatan O2SN. Saat naik tangga kantor, tiba-tiba diserang dan ditampar seseorang," kata Trisno Riyanto.

Kapolresta Banda Aceh menyebutkan, pelaku berinisial HN, umur sekitar 30 tahunan. Pelaku asli orang Idi, Aceh Timur. Pelaku sudah diamankan di Mapolresta Banda Aceh.

Terkait motif penamparan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh tersebut, Trisno menyebutkan, pelaku diduga menampar terkait masalah pekerjaan atau proyek. "Penyebabnya mungkin minta pekerjaan. Biasa minta proyek. Kurang lebih seperti itu dan pelaku bukan pegawai Dinas Pendidikan Aceh," ungkap perwira menengah Polri tersebut.

Trisno menyebutkan, Syaridin selaku korban belum membuat laporan polisi. Kendati begitu, pelaku diamankan sertai dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

"Kami masih menunggu apakah korban mau menindaklanjuti kasus dialaminya atau tidak. Sedangkan kondisi korban biasa saya, tidak ada luka karena hanya kena tampang," pungkas Trisno. | Medcom.id


Makassar -- Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Sulawesi Selatan mengecam tindakan premanisme Anggota DPRD Luwu Timur, Irmanto Hafid atas pengancaman dan intimidasi terhadap jurnalis batarapos.com di tengah acara pernikahan, Desa  Lampenai, Luwu Timur, Kamis (29/08/2019).

Sekertaris JOIN Sulsel, Sabri menyayangkan mental premanisme dan intimidasi Irmanto Hafid yang tidak  terima diberitakan oleh jurnalis batarapos yang juga pengurus JOIN Luwu Timur, Hasmin Sarif.

"Kami sangat sayangkan tindakan premanisme dan intimidasi yang dilakukan anggota DPRD Lutim terhadap jurnalis batarapos ditengah resepsi pernikahan. Tak sepantasnya sebagai wakil rakyat melakukan hal tersebut" tuturnya.

Ia menegaskan akan berjuang dalam menjaga kebebasan pers dan intimidasi. Olehnya itu ia akan melaporkan kasus ke pihak berwajib untuk mengawal kasus pengancaman dan intimidasi terhadap profesi wartawan.

"Demi menjaga kebabasan pers yang ada di Sulawesi Selatan, JOIN akan mengawal kasus pengancaman dan akan melapor ke Polda Sulsel," tutupnya.

Sementara itu, Ketua JOIN Luwu Timur, Arif Tella mengatakan akan melaporkan oknum Anggota DPRD Luwu Timur di Polda Sulsel bersama pengurus JOIN Sulsel.


"Pada hari Jumat kami akan melaporkan langsung anggota DPRD Luwu Timur, Irmanto Hafid ke Polda Sulsel terkait intimidasi dan pengancaman terhadap jurnalis batarapos," ungkapnya.


Kronologi pengancaman Jurnalis

Bermula saat Irmanto Hafid melihat Hasmin Sarif jurnalis Batarapos di acara pernikahan salah satu Jurnalis Batarapos. Terlihat Manto sapaan Irmanto Hafid sudah mulai gelisah dan mendekati Hasmin namun teman Manto, Sainuddin Ransa menghalangi  sehingga manto berteriak dan mengatakan "Saya Tikam Nanti Itu Hasamin" mendengar itu Sainuddin Ransa mengalihkan cerita.

Nemun berselang beberapa lama, Anggota DPRD Luwu Timur ini berusaha mendekati namun terhalau orang disekitar dan tidak bisa mendekati hasmin lalu ia mengepalkan tangannya sambil berkata "Coba Tidak Ada Hukum, Saya Habisi Ko Disini," kata manta yang ditujukan kepada anggota JOIN Luwu Timur.(Red/Rls)

StatusAceh.Net - Kisah memilukan seolah tak henti menimpa komunitas Aceh di negeri jiran Malaysia. , tapi kisah pilu kali ini tentang seorang ibu yang meninggal dunia saat melahirkan, dan bayinya ditahan pihak hospital karena tak sanggup membayar biaya persalinan.

Kisah memilukan ini dialami oleh Yusriadi (35), TKI asal Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Dalam sebulan terakhir, dia mendapatkan cobaan hidup di Malaysia.

Baru-baru ini, istrinya meninggal saat melahirkan anak kedua mereka. Kesedihannya kian bertambah ketika bayinya tertahan selama 20 hari di Hospital Selayang Malaysia, karena dia tidak mampu membayar biaya persalinan.

Beruntung, berkat bantuan dari Ketua KANA, Abu Saba dan Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau kerap disapa H Uma, pada Rabu (28/8) siang, Yusriadi bisa membawa pulang anak kesayangannya ke rumah.

H Uma kepada Serambi menceritakan, 20 hari lalu, istri Yusriadi, Charunnisa hendak melahirkan anak kedua. Ketika itu, Chairunnisa ingin melahirkan normal. Ternyata, kondisi sang ibu semakin parah, sehingga harus diboyong ke rumah sakit untuk menjalani operasi.

Apalagi, posisi sang bayi sudah tertelan air ketuban. "Selepas proses operasi,  bayinya selamat, tapi Chairunnisa meninggal dunia," ungkap H Uma.

Di negeri jiran, Yusriadi bekerja serabutan sehingga penghasilannya rendah. Akibatnya, dia tidak mampu melunasi biaya dan bayinya tak bisa dibawa pulang ke tempat tinggal. Dari hari ke hari, biaya rumah sakit semakin membengkak. Yusriadi hanya bisa pasrah.

Kemarin, kesusahan hidupnya sampai ke telinga Ketua KANA, Abu Saba. Kepada Abu Saba, Yusriadi berkata biaya rumah sakit yang harus dibayarkannya mencapai RM 14.000 atau setara Rp 49 juta. "Selanjutnya Abu Saba berkoordinasi dengan saya," ungkap H Uma.

H Uma kemudian meminta bantuan kepada tim BPJS Luar Negeri yang langsung turun ke rumah sakit. Setelah tim tim BPJS memverifikasi, dari RM 14000 atau Rp 49 juta tunggakan ke pihak rumah sakit, sebanyak Rp 13,5 juta tidak bisa ditanggung oleh BPJS. “Namun demikian, atas jaminan pihak BPJS bayi itu sudah dikeluarkan dari rumah sakit,” ungkap Haji Uma.

“Saat ini tinggal kita mencari biaya sebesar Rp 13,5 juta untuk membayar tunggakan kepada pihak rumah sakit yang masih terutang atas jaminan pihak BPJS,” ujar senator peraih suara terbanyak pada Pemilu 2019 ini.

Selanjutnya

Pidie - Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati memberikan apresiasi pada pemerintahan Gampong Ara Kecamatan Kembang Tanjong Pidie. Upaya masyarakat gampong pesisir pantai yang didukung pemerintahan setempat telah sukses mengurangi angka stunting di desa tersebut.

Kepala desa Gampong Ara, melaporkan di tahun 2017 lalu tercatat 13 anak usia balita yang menderita stunting. Angka itu menurun drastis, sekarang tersisa empat anak yang masih menderita stunting. Ia berharap dengan dukungan semua pihak termasuk Tim Penggerak PKK Aceh, angka stunting di Gampong Ara bisa hilang di akhir tahun ini.

"Semoga dalam enam bulan mendatangkan insya Allah angkanya bisa nol," kata Dyah saat melaunching Rumoh Gizi di Gampong Ara, Rabu 28/08.

Dyah berharap sukses Gampong Ara dalam membendung stunting bisa menjadi contoh bagi desa lain di provinsi Aceh. "Kita harus jaga bersama dan harapan kita masyarakat semakin sadar untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi."

Dyah mengatakan, salah satu tantangan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh adalah penyadaran akan pentingnya asupan gizi bagi keluarga. Minimnya kepedulian itu merupakan salah satu penyebab angka stunting tinggi. Karena itu, kata Dyah, perlu upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya gizi bagi keluarga.

Karena itu, kampanye makanan sehat perlu untuk ditingkatkan sehingga masyarakat peduli akan kandungan gizi pada setiap makanan yang dikonsumsi. Baiknya, dalam setiap porsi makan, ada setengah kandungan sayur dan buah. Setengahnya lagi baru diisi dengan sumber protein seperti ikan, nasi atau karbohidrat.

Dyah mengatakan peluncuran Rumoh Gizi di Kabupaten Pidie bisa ikut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap asupan gizi keluarga. Di mana, lewat Rumoh Gizi, bisa terpenuhi layanan gizi untuk kelompok resiko dengan pemberian makanan tambahan serta pemberian suplemen khusus sarat protein. Peluncuran Rumoh Gizi di Gampong Ara bahkan dihadiri ratusan masyarakat hingga anak-anak sekolah.

"Rumoh Gizi juga bisa bisa menjadi tempat edukasi terkait peningkatan kapasitas keluarga mengenai lola asuh dan pola pemberian makan bagi bayi dan anak," kata Dyah.

Rumoh Gizi juga diharapkan menjadi sarana pendukung penguatan ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan masyarakat agar mereka berperilaku hidup bersih dan sehat.

"Harapan kita dengan hadirnya Rumoh Gizi ini bisa membuat masyarakat sadar akan pentingnya asupan makanan berprotein tinggi bagi keluarga. Fokus kita memang anak-anak tapi orang dewasa tetap tidak boleh kita abaikan," kata Dyah.

Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM. Daud, mengimbau agar seluruh masyarakat mengampanyekan pentingnya menjaga kesehatan ibu mengandung hingga anak usia 1.000 hari paska-kelahiran.

"Itu periode keemasan. Kalau kita perhatikan insya Allah anak akan jadi anak yang pintar dan cerdas. Ayo kita sama-sama memuliakan orang hamil," kata Fadhlullah.

Kepala Desa Gampong Ara, Zakaria mengatakan ada beberapa kegiatan positif di gampong yang ia pimpin, sehingga angka stunting menurun drastis. Di antaranya, kata Zakaria adalah kegiatan pemberian konsumsi gizi balita yang digelar seminggu sekali. Kegiatan itu dilaksanakan gampong dengan memanfaatkan dana desa.

"Dengan dana desa tiap tahun kita tambah anggaran untuk asupan gizi balita," kata Zakaria.

Zakaria menyebutkan kesuksesan pihaknya menanggulangi penderita stunting berkat kerjasama lintas sektor. "Puskesmas tiap bulan menemani kami. Bidan desanya bahkan jadi pelatih bagi kader-kader (posyandu) kami," kata Zakaria.

Pemerintah memang terus memberikan pembinaan pada masyarakat Gampong Ara. Keuchik Zakaria melaporkan pemerintah pusat memberikan dana hingga Rp.350 juta untuk pembangunan jamban sehat. Dinas Perkim juga memberikan anggaran Rp.300 juta untuk jamban sehat. []

Banda Aceh – Sapu Bersih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Aceh dan 23 kabupaten/kota se-Aceh tahun 2018, merupakan pertanda bahwa pengelolaan keuangan di Aceh telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Meski demikian, upaya pembenahan dan perbaikan tetap harus terus dilakukan.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuagan Aceh, di Aula BPK RI, Rabu (28/8/2019).

“Alhamdulillah, laporan keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh tahun 2018 lalu berhasil meraih predikat WTP dari BPK. Ini merupakan pertanda pengelolaan keuangan di Aceh telah berjalan baik. Meski demikian, kita tidak bisa menampik masih banyak hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar Plt Gubernur Aceh.

Nova mengingatkan, bahwa faktor kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dapat mendorong terciptanya proses akuntabilitas dan transparansi. Nova meyakini, jika prinsip tersebut diterapkan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi, sehingga partisipasi publik dalam pembangunan turut meningkat.

“Situasi ini tentunya akan semakin mengundang daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Jika investasi berkembang, niscaya ekonomi rakyat pasti semakin menggeliat. Di sinilah pentingnya peran BPK dalam memberi daya dorong bagi kinerja Pemerintah daerah,” kata Nova.

Nova meyakini, di bawah kepemimpinan yang baru, BPK Perwakilan Aceh dapat lebih mengoptimalkan peran, sehingga pertumbuhan ekonomi Aceh semakin baik dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat.

“Selama ini BPK tidak hanya hadir sebagai pilar penting bagi program reformasi birokrasi di Aceh, tapi juga memberi supervisi bagi sistem pelaporan keuangan di daerah ini. Pengawasan yang dilakukan BPK telah melahirkan semangat baru bagi kami dan juga Pemerintah daerah se-Aceh untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan.

Di bawah kepemimpinan yang baru, Plt Gubernur berharap agar BPK Perwakilan Aceh terus memberikan dukungan pengawasan terhadap pengelolaa anggaran di Aceh, sehingga pemanfaatan anggaran lebih berdayaguna dan tepat sasaran
Untuk diketahui bersama, sebelum bertugas di Aceh, Arif Agus merupakan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu. Sementara itu, Isman Rudi akan menjalani tugas baru sebagai Pemeriksa Utama di Kantor Pusat BPK RI

Jayapura - Ribuan orang kembali menggelar demonstrasi di Kota Jayapura dan sekitarnya, Papua, Kamis, 29 Agustus 2019, yang dilaporkan diwarnai pembakaran gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), kata seorang pejabat keamanan.

Unjuk rasa di Jayapura dan sekitarnya merupakan demonstrasi terbaru menentang insiden dugaan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, dua pekan lalu. Sebelumnya, unjuk rasa di Kabupaten Deiyai, Papua, Rabu, berakhir ricuh setelah terjadi bentrokan aparat keamanan dengan massa pengunjuk rasa, yang menewaskan dua orang pengunjuk rasa dan seorang anggota TNI.

Laporan-laporan yang diterima BBC News menyebutkan, unjuk rasa di Jayapura dan sekitarnya, Kamis, mengakibatkan aktivitas masyarakat di kota itu lumpuh sejak Kamis pagi. Disebutkan pula unjuk rasa itu diwarnai aksi pembakaran Gedung MRP, yang terletak di Jalan Kora Raja, Abepura.

Belum diketahui siapa pelaku pembakaran, namun seorang pejabat TNI di Papua membenarkan informasi yang menyebut bahwa Gedung MRP telah dibakar oleh sekelompok orang.

"Ya, sementara informasinya begitu," kata Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Eko Daryanto kepada wartawan Muhammad Irham untuk BBC News Indonesia, Kamis, 29 Agustus 2019.

Eko menambahkan, apa yang ia sebut `anarkis` adalah aksi massa melempar ke arah aparat, dan sejumlah kendaraan.

"Ada informasi juga membakar MRP. Tapi dari sisi mana yang terbakar, keseluruhan, kita belum tahu kondisinya di lapangan," katanya menegaskan kembali.

TNI, kata Eko, akan mengedepankan pengamanan secara persuasif. Pengamanan juga difokuskan pada pangkalan-pangkalan TNI, karena ribuan pengunjuk rasa bergerak di jalan utama.

"Kita stand by kan kita lebih juga fokus untuk mengamankan pangkalan-pangkalan (TNI) ini, karena banyak pangkalan kita... Itu kan rute jalan utama," tambahnya.

TNI saat ini masih berjaga untuk menjadi lapis kedua keamanan dari kepolisian. TNI kita tetap mem-backup kepolisian," jelas Eko.

‘Kota Jayapura lumpuh sejak Kamis pagi`

Ribuan orang di Kota Jayapura, Papua, kembali menggelar unjuk rasa menentang dugaan rasialisme terhadap masyarakat Papua di Jawa Timur, Kamis, 29 Agustus 2019.

Sebagian mengendarai sepeda motor dan lainnya berjalan kaki, massa pengunjuk rasa berbondong-bondong memadati jalur utama, seperti dilaporkan wartawan Enggel Woly di Jayapura untuk BBC News Indonesia.

"Massa dikawal ketat oleh pihak keamanan TNI/Polri. Mereka menggunakan fasilitas mereka, water canon satu unit, beberapa unit dalmas empat sampai lima. Dan pasukan lain yang berjalan dengan massa," kata Enggel.

Menurut Enggel, rombongan pengunjuk rasa merupakan massa yang berasal dari Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.

"Mereka kumpul di Waena, lalu bergerak ke arah Universitas Cendrawasih. Dan mengarah ke pusat kota di Kota Jayapura," katanya.

Enggel melanjutkan seluruh aktivitas masyarakat di Kota Jayapura lumpuh sejak pagi.

"Toko-toko sudah semua tutup, perbankan, semua tutup, termasuk pasar. Sekolah mereka pagi ada, tapi dipulangkan lebih awal," katanya.

Ribuan pengunjuk rasa masih menuntut pengungkapan kasus rasialisme terhadap mahasiswa di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

SUMBER

Lhoksukon - Seorang pria berusia 30 tahun asal Kecamatan Nibong, Aceh Utara, Aceh, babak belur dihajar massa di Desa Aleu Campli, Kecamatan Seunuddon. Pria berinisial HE dihajar dan sepeda motornya di bakar karena nekat mencuri ternak warga setempat.

"Dia telah mencuri seekor kambing milik warga Alue Campli. Warga yang mengetahui aksi dia langsung mengejar dan menghajarnya hingga babak belur," kata Kapolsek Seunudon Polres Aceh Utara, Iptu Muhammad Jamil dalam keterangannya, Kamis (29/8/2019).

Jamil menyebutkan peristiwa itu terjadi pada Rabu (28/8) sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu, seorang saksi melihat ada tiga orang pemuda menumpangi sepeda motor berada di pematang tambak milik warga desa setempat. Saat dicermati, ketiga pemuda itu seperti hendak menangkap ternak kambing.

Melihat hal tersebut, saksi pun meminta tolong kepada warga lainnya dan berhasil menangkap satu di antara ketiganya yang tak lain adalah HE. Sementara, dua rekannya yang lain berhasil kabur.

"Setelah kita mendapati laporan tersebut. Kita langsung ke TKP untuk melakukan pengamanan. Saat ini, pencuri tersebut sudah kita amankan di polsek guna penyelidikan lanjutan. Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian Rp 3 juta karena ternak kambingnya sudah disembelih oleh para pelaku," sebut Jamil. | Detik.com

Sidang putusan gugatan Walhi di PTUN Banda Aceh/Foto: Dok. Walhi
Banda Aceh - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh mengabulkan gugatan LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terhadap Gubernur Aceh terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan PLTA Tampur-I.

Sidang putusan digelar di PTUN Banda Aceh pada Rabu (28/8/2019). Putusan diambil majelis hakim Muhammad Yunus Tazryan, Fandy Kurniawan Pattiradja, dan Miftah Saad Caniago.

Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan menolak eksepsi yang diajukan tergugat I dan tergugat II intervensi untuk seluruhnya. Sementara dalam pokok perkara, hakim mengabulkan seluruh gugatan.

"Menyatakan batal dan/atau tidak sah keputusan Gubernur Aceh No. 522.51/DPMPTSP/1499/2017, tanggal 09 Juni 2017 tentang Pemberian IPPKH dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga air Tampur-I (443 MW) seluas -+ 4.407 Ha atas nama PT. Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh beserta perubahannya," putus majelis hakim dalam sidang.

Selain itu, hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa beserta perubahannya. Dalam sidang, hakim juga memutuskan tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Menanggapi putusan tersebut, Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur, mengapresiasi majelis hakim. Putusan ini disebut kemenangan rakyat.

"Saat ini sangat jarang ada pengadilan yang memberi putusan seperti ini. Ini seperti barang langka putusan hukum yang digugat dalam aspek lingkungan hidup," kata M Nur kepada wartawan. | detik.com

Unjuk Rasa Mahasiswa Papua di Depan Mabes TNI AD, Jakarta Pusat diwarnai Pengibaran Bendera Bintang Kejora, Rabu (28/8/2019).(KOMPAS.COM/DEAN PAHREVI)
Jakarta - Ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Besar TNI dan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu (28/7/2019). Mereka menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Pantauan Suara.com, mereka datang ke Mabes TNI sekitar pukul 12.00 WIB. Massa aksi membawa berbagai macam atribut mulai dari poster menuntut referendum hingga logo bendera bintang kejora.

Koordinator aksi Dano Tabone mengatakan aksi ini adalah salah satu dari rentetan aksi unjuk rasa di berbagai daerah akibat pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya beberapa waktu lalu yang berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Peristiwa ini menyulut kemarahan bangsa West Papua. Selama seminggu terakhir seluruh elemen rakyat West Papua menggelar demonstrasi besar besaran. Protes juga dilakukan di beberapa kota di Indonesia sebagai bentuk solidaritas terhadap bangsa West Papua," kata Dano di Jakarta, Rabu (28/7/2019).

Menurutnya, peristiwa di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya bukan satu-satunya akar permasalahan dari kerusuhan, sebab permasalahan rasisme seringkali mereka alami sejak lama.

"50 tahun lebih menjadi bagian dari Indonesia tidak pernah memberikan kebahagiaan bagi bangsa West Papua. Selain rasisme, bangsa West Papua kerap kali menjadi korban pelanggaran HAM berat oleh aparat Negara," jelasnya.

Lebih lanjut, sebagai rakyat Papua mereka merasa tidak pernah memiliki kedaulatan politik. Sejak awal proses integrasi, aspirasi rakyat West Papua tidak pernah didengar. Mulai dari New York Agreement yang tidak melibatkan satupun rakyat West Papua, hingga puncaknya PEPERA 1969 yang penuh manipulasi dan intimidasi. | Suara.com

Ilustrasi
Lhoksukon - Seorang gadis belia sebut saja Bunga (16), warga Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, menjadi korban dugaan pencabulan pemuda yang dikenalinya, di sebuah hotel di Kota Medan, Sumatera Utara.

Gadis belia yang masih duduk di bangku sekolah tingkat SMA itu awalnya diajak jalan-jalan ke Medan, Sumatera Utara dengan menumpangi sebuah mobil jenis CR-V oleh tersangka berinisial KL (29) yang berprofesi sebagai pedagang.

"Kasus ini dilaporkan oleh HS (25), abang kandung korban, pada Senin (26/8),” sebut Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kasat Reskrim Iptu Rezki Kholiddiansyah di Lhoksukon, Rabu.

Perwira yang hari ini telah melakukan sertijab untuk menempati posisi baru sebagai Kasat Reskrim Polres Bireuen itu mengatakan, kasus asusila ini berawal pada Rabu (21/8) sekira pukul 16.00 WIB.

Saat itu terlapor menghubungi korban untuk membujuk agar mau pergi jalan-jalan ke Medan, namun tawaran itu, kata polisi, ditolak oleh korban.

Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, tersangka kembali menghubungi korban agar bersedia ikut ke Sumatera Utara diduga dengan nada pemaksaan.

Karena dengan nada sedikit pemaksaan, sambung polisi, akhirnya korban bersedia dengan ajakan tersangka dengan syarat hanya sekadar jalan-jalan, tidak lebih dari itu.

Karena sudah sepakat, malam itu sekira pukul 23.00 WIB, KL menjemput Bunga di depan rumahnya.

Keduanya berangkat ke Medan dengan satu unit mobil CRV milik tersangka, akan tetapi terlapor tidak meminta izin kepada orang tua korban. Perjanjian semula mulai berubah saat dalam perjalanan itu, tersangka mulai nakal.

"Namun pada Kamis (22/8) sekitar pukul 07.00 WIB, terlapor dan korban tiba di Medan dan menginap (beristirahat) di sebuah hotel. Saat itulah terlapor memaksa korban untuk bersetubuh, namun ditolak, akan tetapi terlapor memaksa korban hingga akhirnya terjadi perbuatan tak senonoh,” kata Rezki.

Dikatakan, usai kejadian itu korban memilih pulang dengan menumpangi sebuah bus angkutan kota antar provinsi (AKAP) pada Jumat (23/8). Setiba di rumahnya, korban menceritakan kejadian yang menimpanya. Karena tak terima akhirnya keluarga sepakat mempolisikan pemuda itu ke Polres Aceh Utara.

Atas laporan itu dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tersangka KL diciduk oleh personil Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Utara pada Selasa (27/8) sekira pukul 10.00 WIB, di sebuah pasar di daerah itu, tempat kerja tersangka sebagai pedagang ayam.

Menurut polisi, pihaknya juga mengamankan barang bukti di antaranya berupa satu unit mobil CRV yang digunakan mereka saat pergi ke Medan, Sumatera Utara. Korban juga sudah dibawa untuk dilakukan visum et repertum. (ANTARA)

StatusAceh.Net - Persentase kasus penyalahgunaan lem atau mabuk lem di kalangan remaja Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh meningkat tahun ini. Pelakunya sekitar 10-16 persen dari total jumlah pelajar aktif di kota itu.

Berdasarkan data Yayasan Permata Atjeh Peduli (YPAP), rata-rata pelaku masih berada pada usia produktif, yang berkisar antara umur 15-25 tahun. Salah satu lem yang digunakan berjenis 'Cap Kambing', yang sering dipakai untuk bahan perekat kayu, kulit, karet, dan lain sebagainya.

"Dari mereka semua yang masuk ke panti sudah tidak mampu sekolah lagi karena terjadi perubahan perilaku, seperti sering mengamuk, meresahkan keluarga, dan kebanyakan dari mereka adalah klien intervensi atau tangkapan paksa," ungkap Direktur YPAP, Chaidir kepada Liputan6.com, Senin sore (26/8/2019).

Menurut direktur yayasan yang fokus mencegah serta menanggulangi HIV-AIDS dan narkoba, mabuk lem saat ini menjadi tren di kalangan remaja karena harganya terbilang murah. Bahkan menjadi simbol pergaulan pada kalangan remaja tertentu.

Yayasan itu merekam, setidaknya tiga remaja divonis mengidap gangguan jiwa akibat keseringan mabuk lem. Angka ini terbilang meningkat dibanding tahun sebelumnya, di mana hanya satu orang saja yang memperlihatkan gejala psikosis.

Chaidir yakin angka penderita kemungkinan besar jauh lebih banyak. Mengingat banyak permintaan orang tua penderita agar anaknya direhabilitasi harus ditolak oleh pihaknya karena faktor keterbatasan tempat.

Dirinya berharap masalah ini mendapat perhatian yang intens dari pihak-pihak terkait. Selama ini terdapat celah yang memberi kelonggaran bagi para remaja berusia produktif yang membuat mereka terjebak dalam pergaulan yang notabene dapat merusak masa depan generasi muda.

Lingkungan primer serta lingkungan pendidikan tentu saja menjadi faktor yang menentukan. Namun, daya tanggap para pedagang yang bisa membaca gelagat konsumen dari kalangan remaja juga jadi salah satu dari sekian banyak cara untuk meminimalisir mabuk lem.

"Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan BNNK sudah melakukan sosialisasi ke sekolah. Namun kurang maksimal. Peran serta sekolah, orang tua dan juga pedagang harus diedukasi. Misal adanya imbauan mewaspadai gejala pemakaian lem pada remaja," jelasnya.

Selanjutnya>>>

Banda Aceh- Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah dan 23 kepala daerah di Aceh menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama optimalisasi penerimaan pajak daerah bersama  Kanwil Direktorat Jendral Pajak Aceh di Anjong Mon Mata, Selasa, 27 Agustus 2019. Selain itu, ditandatangani pula kerjasama pengelolaan barang milik daerah bersama dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh.

Program kerja sama itu merupakan bagian dari bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Sesuai dengan fokus tematik Program Korsupgah KPK RI 2019, yaitu Optimalisasi Pendapatan Daerah, bahwa pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pengeluaran belanja daerah,  tapi juga hilangnya potensi pendapatan daerah.

Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah mengatakan pemerintah Aceh menyambut baik program kerjasama tersebut. Ia berharap, melalui kerjasama tersebut  pemerintah dapat meraih beberapa capaian. Di antaranya, mengoptimalkan penerimaan pajak, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, meningkatkan penanganan barang milik Aceh berupa tanah dan aset lainnya.

“Selain itu, kita juga ingin mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah dan menuntaskan permasalahan yang berkaitan dengan tanah milik pemerintah provinsi Aceh dan milik pemerintah kabupaten/kota,”ujar Taqwallah.

Pimpinan KPK RI, Agus Rahardjo mengatakan tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mencegah terjadinya potensi kehilangan pendapatan daerah baik itu dari penerimaaan pajak maupun aset milik pemerintah.

“Dari MoU yang kita lakukan pada hari ini, itu kemudian akan ada potensi yang bisa diselamatkan,” ujar Agus.

Agus mengatakan, saat ini banyak barang aset milik pemerintah daerah yang belum terdaftar ke BPN ataupun memiliki sertifikasi. KPK, kata Agus, siap membantu menelusuri  aset tersebut dan mensertifikasinya. Tujuannya selain untuk mengelola aset  negara lebih baik, juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Kita juga ingin mendorong, penerimaan  negara dari pajak meningkat. Karena kalau diukur dari text ratio kita terendah di Asia,” kata Agus.

Selain itu, lanjut Agus, KPK juga mendorong agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh  untuk  menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting dalam penyusuan program maupun anggaran. Tujuannya, adalah agar adanya transparansi dalam sistem pemerintahan dan masyarakat dapat ikut mengontrol.

Sementara itu, Kepala BPN Aceh Agus Tyarsyah, mengatakan saat ini masih banyak aset pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang belum terdaftar dan memiliki sertifikat. Oleh sebab itu, melalui momentum kerjasama tersebut, ia berharap pihaknya  dapat membantu penyelesaian masalah tersebut sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

“Sesuai arahan bapak presiden, bahwa pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia harus sudah memiliki sertifikat,” ujar Agus.

Banda Aceh - Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menghalau gajah liar di kawasan transmigrasi lokal Desa Blang Lango, Seunagan Timur, Nagan Raya, Aceh menggunakan petasan. Amukan satwa dilindungi ini menyebabkan 12 rumah rusak.

"Kemarin tim sudah melakukan pengusiran terhadap tujuh ekor gajah liar yang turun ke perkampungan," kata Kepala BKSDA Aceh Sapto Aji Prabowo kepada wartawan, Selasa (27/8/2019).

Pengusiran gajah liar ini sempat mengalami kendala karena masyarakat setempat tidak mau penghalauan menggunakan petasan. Awalnya, mereka menginginkan satwa berbelalai itu digiring ke hutan oleh pawang.

Petugas kemudian memberikan pemahaman kepada warga. Mereka akhirnya sepakat proses pengusiran gajah menggunakan petasan atau mercon.

"Sebelumnya tidak dikasih hidupin mercon karena takut terhadap anak-anak," jelas Sapto.

Akibat amukan gajah itu, 12 unit rumah tidak dihuni serta perkebunan sawit seluas dua hektare di lahan BUMG Desa Tuwi Meulesong rusak. Seekor gajah liar juga sempat turun kembali ke kawasan itu, namun berhasil dihalau.

"Kita juga memberi pemahaman menghalau gajah liar menggunakan mercon ketika ada gajah liarnya. Tapi kalau, kalau tidak ada nampak gajah liar tidak dianjurkan menghidupkan mercon," bebernya.

Seperti diketahui, Sebanyak 40 warga kawasan transmigrasi lokal Desa Blang Lango, Seunagan Timur, Nagan Raya, Aceh terpaksa mengungsi ke desa asal mereka setelah kawasan tersebut diamuk gajah. Mereka terpaksa mengungsi tengah malam tadi untuk menghindari amukan gajah.

"Sudah ada lahan kebun kelapa sawit dan tanaman pisang yang dirusak kawanan gajah, luas lahan yang rusak sementara mencapai 15 hektare," kata Kepala Desa Blang Lango, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Oediyantri di Suka Makmue dikutip dari Antara, Sabtu (24/8).


 Aceh Utara – Jalan santai dengan Tema “Banda Baro Sehat” dalam rangka HUT Republik Indonesia Ke- 74 yang digelar Senin (26/8/2019) berlangsung meriah. Suasana di lapangan Bola Kaki Gampong Paya Dua Jecamatan Banda Baro sudah terlihat ramai mulai pukul 07.30 Wib. Peserta ditaksir lebih dari seribu orang, berasal dari semua kalangan lapisan masyarakat, dan tidak dipungut bayaran.

Waktu tepat menunjukkan pukul 09.00 Wib, Sekda Aceh Utara Bapak Abdul Azis Sh, MH, MM, didampingi Ketua DPD Aceh Utara Agus Hidayat Tayeb, Camat Banda Baro Bapak Nawafil Mahyudha, S.STP, Danramil Banda Baro Kapten Arh Didik, Kapolsek Banda Baro Iptu Marjuli, dan Tokoh Muda Aceh Utara, yang juga di daulat sebagai Kabid Humas, Publikasi dan Dokumentasi Panitia HUT RI Ke-74 Tajuddin, S.Sos mengibarkan bendera start tanda jalan santai dimulai

Jalan santai berhadiah utama dua Unit Sepeda, ini menempuh rute sepanjang +- 4 KM. Usai start peserta menempuh jalan lintas Kabupaten Krueng Geukueh ke Takengon, dan finish di halaman Kantor Camat Banda Baro. Tampak para peserta menyesaki jalan yang menjadi rute dari acara tersebut. Peserta juga terlihat ramai membawa anggota keluarga menikmati kegiatan ini. 

Selain Jalan Santai “Banda Baro Sehat”, didepan panggung utama juga diadakan lomba tarik tambang antar masyarakat gampong, yang diwakili oleh para pemuda. Dan dalam tarik tambang tersebut Gampong Cot Jabet keuar sebagai juara pertama dan berhak mendapatkan hadiah.   

Kabid Humas, Publikasi dan Dokumentasi Hut RI Ke-74 Kecamatan, yang akrab dipanggil Taju Banba mengatakan Panitia menyediakan sejumlah hadiah, selain hadiah utama berupa dua init speda dan banyak lagi hadiah yang di total mencapai puluhan juta rupiah. Dan Sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi donator sehingga acara ini sukses terlaksana.

 “Kegiatan jalan santai “Banda Baro Sehat” ini menjadi momentum bagi kita semua menjalin silaturahmi, dan mempererat persaudaraan, sehingga cita – cita mulai Mebawa Kecamatan Banda Baro Bangkit dan Maju dapat diwujudkan,” ujar Taju Banba.

Deplu AS menghapus Pemerintah Ptoritas Palestina dalam daftar nama negara di situs web (Foto: AFP)
StatusAceh.Net - Amerika Serikat (AS) menghapus nama Palestina dari daftar negara dan pemerintahan di dunia. Palestina mengecam keras sikap ini.

Hal ini diketahui setelah pada Minggu (25/8/2019) pagi radio, Israel Radio, melaporkan bahwa Departemen Luar Negeri AS menghapus segala hal terkait dengan Pemerintah Otoritas Palestina dalam situs web-nya.

Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh mengatakan, keputusan tersebut merupakan kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kebijakan luar negeri AS.

"Langkah ini sekali lagi menunjukkan bahwa Pemerintah AS tidak hanya bias terhadap pendudukan Israel, namun juga sejalan dengan apa yang direncanakan kelompok ekstrimis sayap kanan Israel," kata Rudeineh, dalam pernyataannya, seperti dikutip dari Xinhua, Senin (26/8/2019).

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengecam AS karena menghapus Palestina atau kata yang terkait atau merujuk pada Palestina.

"Pemerintah AS saat ini menerapkan visi Israel untuk menghancurkan solusi dua negara dan diri dari hak-haknya," kata kemlu, dalam pernyataan pers.

Pemerintah Otoritas Palestina memutuskan hubungan politik dengan AS setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. Keputusan itu ditindaklanjuti dengan pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018.

Langkah AS tersebut dikecam komunitas internasional karena melanggar resolusi PBB.| Inews.id

Banda Aceh - Seorang suami di Aceh Besar berinisial Az ditangkap polisi karena menyiram istrinya dengan soda api. Akibat perbuatannya, wajah sang istri berinisial J mengalami luka bakar.

"Pelaku selama ini memang kerap menganiaya korban sehingga hubungan keluarga saat ini sudah tidak harmonis lagi," kata Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKP M. Taufiq kepada wartawan, Senin (26/8/2019).

Kasus ini bermula saat korban melaporkan penganiayaan yang kerap dialaminya ke Polsek Kuta Alam Polresta Banda Aceh. Polisi dan korban lantas mencari keberadaan pelaku. Sang istri juga berusaha menghubungi Az.

Dalam percakapan di telepon, keluarga istri dan pelaku sepakat bertemu tengah malam di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Rabu (21/8). Personel Resintel Polsek Kuta Alam meluncur ke lokasi untuk menangkap pelaku.

Namun karena tidak mengetahui ciri-ciri pelaku, polisi menghubungi korban. Saat itu, korban menawarkan diri ke lokasi untuk menunjukkan pelaku.

Tak lama berselang, korban tiba di lokasi dan duduk berjarak sekitar dua meter dari polisi yang menyamar. Tiba-tiba pelaku datang dengan mengendarai motor sambil memegang botol minuman yang diduga berisi soda api.

"Lalu pelaku menyiram ke wajah serta badan korban. Siraman tersebut juga mengenai tubuh anak korban. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri," jelas Taufiq.

Polisi membawa korban dan anaknya yang merintih kesakitan ke rumah sakit. Korban selanjutnya membuat laporan ke polisi dengan nomor laporan: LPB/382/VIII/Yan. 2.5/2019/SPKT, Rabu tanggal 21 Agustus 2019.

Personel unit Jatanras Polresta Banda Aceh yang dipimpin Ipda Krisna Nanda Aufal kemudian mencari keberadaan Az. Pelaku dapat ditangkap pada Sabtu (24/8) kemarin saat sedang mengendarai sepeda motor di Jalan M. Thaher, Desa Lamreung, Aceh Besar.

"Pelaku dikenakan pasal 351 ayat 2 yaitu perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama lima tahun," ungkap Taufiq. | Detik.com

Banda Aceh - Pemerintah Aceh menyambut kedatangan para pelajar SMA dan SMK yang akan bertanding dalam Olimpade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tahun 2019 di Kota Banda Aceh. Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum berharap ratusan pelajar dari seluruh Indonesia tersebut betah selama berada di Aceh.

"Sebagai tuan rumah kami gembira atas kehadiran kalian semua di sini. Kami akan berupaya memfasilitasi kegiatan ini sebaik mungkin," kata Jafar, Senin 26/08.

Para atlet yang bertanding di O2SN, kata Jafar merupakan calon atlet masa depan Indonesia. Karena itu, pemerintah Aceh wajib menyambut mereka dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik selama di Aceh. Ia berpesan seluruh pelajar tersebut untuk bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas serta menggalang persaudaraan.

Jafar mengatakan, di samping prestasi akademik, prestasi di bidang non akademik juga menjadi salah satu fokus pembinaan dari pemerintah Aceh khususnya pada generasi muda. Kegiatan O2SN, kata Jafar menjadi tolak ukur sejauh mana ruang non akademik bisa menciptakan prestasi. "Dengan ini kita bisa melihat sejauh mana hasil dari pembinaan pada anak didik."

O2SN tahun 2019 dibuka langsung oleh Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi, di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, Senin 26/08. Pembukaan itu dimeriahkan dengan  peragaan defile para peserta dari seluruh provinsi dari seluruh Indonesia. Selain itu juga ada tarian kolosal yang dimainkan oleh 1.300 penari. Para penari memainkan gerakan tari seudati, tari ratoh jari dan saman. Selanjutnya adalah tarian yang para penarinya memakai kostum khas dari seluruh Indonesia.

Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi, mengatakan seremonial pembukaan O2SN di Aceh sangat meriah dan melebihi pembukaan kegiatan serupa di tahun-tahun sebelumnya. Maklum, ribuan siswa sekolah dari Bandar Aceh dan Aceh Besar memadati stadion tersebut.

Didik mengatakan, kegiatan O2SN menjadi sarana mencair bakat olahragawan muda yang dipersiapkan sebagai generasi emas Indonesia. "Mereka akan menjadi anak yang hebat, berkarakter dan punya kemampuan tinggi untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045."

Lewat olahraga, Didik berharap timbul nasionalisme yang tinggi dan kesetiakawanan antar-sesama anak bangsa. "Kita berbeda, Indonesia adalah satu. Anak Papua boleh hidup di Aceh, anak Aceh boleh hidup di Jawa. Anak Indonesia boleh hidup di manapun," kata Didik.

Sementara Ketua Pelaksana Kegiatan, Syaridin, mengatakan bahwa sebanyak 884 atlet usia sekolah (SMA dan SMK) yang ikut O2SN tahun 2019 di Aceh. Ia mengatakan kegiatan tersebut sebagai wadah untuk memfasilitasi dan memotivasi siswa yang punya bakat minat di bidang olahraga.

"Kegiatan ini juga untuk meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan generasi muda serta menjaring peserta didik unggul untuk diikutsertakan dalam kegiatan olahraga di tingkat nasional," kata Syaridin.

Secara keseluruhan, Syaridin merinci total keseluruhan tamu yang hadir untuk menyukseskan kegiatan tersebut yang berjumlah 2.037 orang. Di antaranya adalah 136 atlet SMA dan 68 atlet SMK cabang atletik. Selanjutnya adalah 68 atlet SMA dan 68 atlet SMK cabang Bulu Tangkis, 136 siswa SMA dan 68 pelajar SMK cabang olahraga Pencak Silat.

Selanjutnya adalah 136 siswa SMA dan 68 siswa SMK cabang olahraga Karate dan 68 pelajar SMA dan 68 pelajar SMK cabang olahraga renang. " Juga ada 68 orang official serta 340 orang pelatih," kata Syaridin.

O2SN akan diselenggarakan dibeberapa tempat. Cabang atletik akan dilangsungkan di Stadion Harapan Bangsa, cabang bulutangkis akan diselenggarakan di GOR KONI Aceh dan GOR Gampong Lambung, cabang Pencak Silat akan dilangsungkan di Kampus Unsyiah dan Stadion Harapan Bangsa. Sementara Cabang Karate akan berlangsung di Ballroom Hotel Grand Nanggroe dan Hotel Grand Syariah. Untuk atlet cabang olahraga renang akan bertanding di kolam renang Raider Iskandar Muda di Mata Ie. []

Pihak Koramil 05/Mesjid Raya mengunjungi Desa Meunasah Kulam. (Liputan6.com/ Rino Abonita)
StatusAceh.Net - Rabu malam, 21 Agustus sekitar pukul 20.00 WIB, Kurniawan menerima pesan dari seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa). Bunyinya tentang rencana TNI mengerahkan alat berat untuk menggusur rumah warga jika tidak mau beranjak dari tanah sengketa.

Kepala Desa Meunasah Kulam, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, itu terkesiap. Sebanyak 22 Kepala Keluarga (KK) terancam hengkang dari tanah yang telah puluhan tahun mereka duduki.

Desa Meunasah Kulam memiliki luas 200 hektare lebih, yang didiami oleh 250 KK, termasuk di antaranya 35 orang Inong Balee atau mantan kombatan perempuan. Lahan yang menjadi sengketa, itu luasnya sekitar satu hektare lebih.

Di atas tanah sengketa tersebut berdiri sekitar 35 unit rumah sebelum gempa dan tsunami mendera pada 2004. Lembaga kemanusiaan batal membangun kembali rumah-rumah yang telah porak-poranda, itu lantaran tanah tersebut diklaim sebagai aset TNI AD.

"Tanah di situ tidak jadi, ditahan sama mereka (TNI AD). Jadi orang NGO Kanada tidak mau bangun kalau tidak ada sertifikat. Makanya tinggal rumah awal saja, di situ," jelas Kurniawan, kepada Liputan6.com, akhir pekan silam.

Hingga saat ini, hanya tersisa rumah sisa sebelum tragedi gempa dan tsunami terjadi. Warga tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut.

Kasus sengketa penguasaan lahan, itu telah masuk dalam daftar pendampingan YLBHI-LBH Banda Aceh. Lembaga nonpemerintah, itu berinisiatif melaporkan kasus ini ke Kantor Sekretariat Presiden (KSP) RI pada 22 Agustus lalu.

Riwayat sengketa penguasaan lahan antara warga versus angkatan darat, ini sejatinya telah berlangsung sejak puluhan tahun silam. Pertama muncul sejak Koramil 05/Mesjid Raya menerbitkan surat perjanjian bahwa masyarakat telah menumpang di atas tanah milik TNI pada 1972.

Menurut Kurniawan, terdapat kejanggalan pada surat tersebut. Ada tanda tangan orang yang sudah meninggal dunia, termasuk tanda tangan masyarakat yang diduga telah direkayasa.

Hingga MoU Helsinki menandai berakhirnya konflik bersenjata di Aceh, konflik lahan di desa tersebut masih terbilang laten. Pihak Koramil 05/Mesjid Raya mulai melakukan pendekatan secara intens untuk mendapat pengakuan secara tertulis sejak Juni lalu.

"Disuruh teken surat pernyataan bahwa masyarakat menumpang. Apabila sewaktu-waktu TNI perlu, bersedia pindah tanpa ganti rugi," tutur Kurniawan.

Pihak koramil beberapa kali memanggil warga yang difasilitasi aparatur desa. Kurniawan mengaku tidak terlibat dalam pertemuan-pertemuan tersebut.

Dirinya kukuh bahwa tanah yang diklaim oleh TNI, itu milik masyarakat secara turun temurun. Mereka memiliki bukti-bukti berupa surat jual beli pembelian tanah antarwarga yang dilakukan sepanjang tahun 1963-1967.

"Per bidang masyarakat dibeli. Ada yang jual tahun 1963, ada 1967. Ada semua surat jual beli," jelas kurniawan.

Bahwa kawasan tersebut pernah dikuasai oleh Belanda menjadi dasar justifikasi koramil untuk menguasainya. Bagi Kurniawan, dalih tersebut terbilang lucu, karena seharusnya, tanah bekas jajahan otomatis kembali kepada pribumi.

Dirinya bersikeras menolak meneken surat sporadik yang diajukan oleh koramil. Ia yakin sikapnya itu yang menjadi dasar diterimanya pesan berisi ultimatum rencana penggusuran yang diterimanya belum lama ini. Selanjutnya>>>>

Pasangan muda-mudi yang berdua di kafe remang-remang diamankan di kantor Satpol PP/WH Aceh Barat, Sabtu (24/8/2019) malam.
Meulaboh - Tim gabungan dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP/WH) Aceh Barat, Sabtu (24/8/2019) malam menangkap dua pasangan muda-mudi.

Pasangan tersebut ditangkap ketika berduaan di kafe remang-remang di kawasan Ujong Kareung Suak Indrapuri, Meulaboh sekira pukul 21.00 WIB.

Setelah ditangkap kedua pasangan berjumlah empat orang yakni dua laki-laki NM (26) dan SH (20) dan perempuan ER (23) dan LZ (16).

Mereka diboyong ke Kantor Satpol PP/WH untuk pembinaan. Penangkapan pasangan muda-mudi di kafe itu sempat membuat suasana heboh.

Tim gabungan terdiri dari unsur WH, Pol PP, Polres, Denpom, dan Kodim Aceh Barat kemudian juga membubarkan sejumlah warga yang sedang bermain batu domino di warung di Meulaboh.

Plt Kepala Dinas Satpol PP/WH Aceh Barat, Azim SAg MSi melalui Kabid Wilayatul Hisbah, Aharis Mabrur SHI MH kepada Serambinews.com mengatakan kedua pasangan itu terjaring dalam operasi terpadu pengawasan syariat Islam.

"Setelah diberikan pembinaan pasangan itu dikembalikan kepada keluarga," kata Aharis.(*)

Sumber: serambinews.com

Ilustrasi
Pidie - Wanita berisial AN (38) ditangkap warga saat memasok lelaki SR (36) ke rumahnya di Gampong Gle Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Pidie.

AN dan SR diringkus warga saat dipergoki sedang bermesraan di dalam rumah ketika digerebek.

"Lelaki SR warga Cot Mali, Kecamatan Sakti telah memiliki isteri. Sementara wanita AN telah bersuami, yang kini menjalani hukuman di penjara," kata Kasatpol-PP dan WH Pidie, Iskandar, didampingi penidik WH, Tgk Razali, kepada Serambinews.com, Sabtu (24/8/2019).

Ia menceritakan, pengakuan SR dan AN bahwa perkenalan keduanya melalui facebook empat bulan lalu.

Lelaki SR bekerja sebagai nelayan di Banda Aceh.

Keduanya saling mengirim nomor ponsel yang akhirnya bertemu.

Pada hari itu, SR menghubungi AN, bahwa SR akan pulang ke Sigli setelah pulang melaut. Keduanya janji bertemu di Pidie.

SR yang menumpang mopen L 300 dari Banda Aceh turun di Simpang Beutong, Kecamatan Muara Tiga (Laweung).

Wanita AN menjemput SR dengan sepmor. Keduanya pergi dengan sepmor ke Ujong Pie Laweung untuk makan mie suree.

Usai menyantap mie, keduanya memutuskan pulang ke rumah wanita AN di Gampong Gle Gogo.

Tapi, dalam perjalanan ban sepmor bocor sehingga keduanya baru sampai di rumah pukul 22.00 WIB.

"Pukul 23.00 WIB, warga menggerebek rumah AN, yang menemukan keduanya sedang bermesraan," jelas Tgk Razali.

Dikatakan, SR dan AN awalnya dibawa ke meunasah yang kemudian diserahkan ke WH Pidie.

"Keduanya melanggar pasal 23 dan 25 Qanut Jinayah tentang khalwat dan ikhtilat dengan ancaman cambuk 30 kali," pungkasnya.

Selanjutnya
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.