2016-02-14

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

KELOMPOK MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (SANTOSO)
Jakarta - Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail mengatakan bahwa perjalanan menuju lokasi persembunyian teroris Santoso harus ditempuh melewati medan yang berat. Kondisi tersebut yang membuat aparat kesulitan untuk menangkap pimpinan jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) itu.

"Gunung (di Poso) itu berlapis-lapis. Tidak seperti di Aceh," kata Murad melalui pesan singkat Sabtu (20/2).

Murad menceritakan beberapa kesulitan yang dialami para anggota polisi dalam memburu Santoso.

"Anggota saya, paling lama di puncak (gunung) itu 14 hari. Kalau orang biasa, sehari dua hari sudah turun (gunung). Makanan yang dibawa itu bekal berat, kami pilih makanan semacam biskuit yang tidak berat untuk 14 hari. Lalu bawa pakaian dan senjata. Coba seberat itu mengejar orang," katanya.

Kesulitan lainnya, Santoso yang merupakan penduduk asli Poso sering menyamar untuk masuk dan keluar dari perkampungan. "Saat masuk kampung, dia pakai baju sipil. Nggak kayak tentara yang bisa dibedakan," katanya.

Beberapa anggota MIT, kata dia, juga ada yang ditugaskan untuk menetap di perkampungan dan melakukan pengawasan.

"Mereka menetap di kampung untuk melaporkan ke Santoso, apa ada masyarakat yang membantu polisi. Jadi warga juga terancam, kalau ada yang dekat polisi, dibunuh juga," ujarnya.

Polri sudah melakukan operasi Camar Maleo I hingga IV guna melakukan pengejaran Santoso dan kelompoknya, tapi Santoso juga belum tertangkap.

Kemudian setelah masa Operasi Camar Maleo berakhir, Polri melanjutkan pengejaran dengan menggandeng TNI melalui Operasi Tinombala. Operasi yang dimulai pada 10 Januari 2016 itu menargetkan untuk melumpuhkan Santoso dan kelompoknya di Poso dalam waktu 60 hari.(beritasatu.com)

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kopi darat dengan netizen membahas revisi UU KPK, di Cibubur, Sabtu (20/2/2016).
Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sering digoda oleh pihak tertentu untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi selama 10 tahun menjadi presiden.

Hal tersebut disampaikan SBY saat menggelar acara kopi darat dengan netizen untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, di Rafless Hills Cibubur, Sabtu (20/2/2016).

"Dulu saudara-saudara, para netizen, ada yang datang ke saya. 'Pak SBY sudah lah, ini malah susah kalau KPK terlalu agresif begini'," kata SBY.

Bahkan, lanjut dia, ada juga sejumlah pihak yang menyarankan agar KPK dimoratorium atau dibekukan untuk sementara waktu. Namun SBY mengaku dengan tegas menolak permintaan-permintaan itu.

"Saya katakan lebih bagus saya tidak jadi presiden kalau saya tiba-tiba ada moratorium dalam pemberantasan korupsi," kata SBY, disambut tepuk tangan netizen dan kader Demokrat yang hadir.

Meski banyak kader Demokrat mulai dari anggota DPR hingga menteri yang dijerat KPK, SBY mengaku tidak pernah sedikit pun berniat melemahkan lembaga antirasuah itu.

Oleh karena itu, saat melihat draf revisi UU KPK saat ini yang dinilainya melemahkan KPK, SBY langsung menginstruksikan Fraksi Partai Demokrat untuk menolaknya.

Meski demikian, upaya untuk merevisi UU KPK sebenarnya pernah terjadi saat era SBY. Upaya revisi ini mulai diwacanakan Komisi III DPR Oktober 2010.

Wacana itu terus digulirkan hingga akhirnya terjadi voting mengambil keputusan soal kelanjutan revisi UU KPK pada 3 Juli 2012. Tujuh Fraksi di DPR menyetujui revisi UU KPK, termasuk Partai Demokrat.

Dalam upaya revisi UU KPK di era Jokowi ini, Fraksi Demokrat sebelumnya juga menjadi salah satu fraksi yang menyatakan setuju dalam rapat Badan Legislasi dengan agenda penyampaian pandangan mini fraksi, Rabu (10/2/2016).

Saat itu, hanya Fraksi Gerindra yang menolak revisi UU KPK karena dianggap dapat melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Namun, setelah itu, SBY menginstruksikan Demokrat untuk menolak revisi tersebut.

Sidang paripurna penetapan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR rencananya akan digelar pada Selasa (23/2/2016).

Setidaknya, ada empat poin yang ingin dibahas dalam revisi, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP 3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.(kompas.com)

Azhar Abdurrahman                         Abu Rimba                           Teuku Saladin   

Status Aceh- Dalam wawancara exclusive bersama Kadiv Humas Polda Aceh Kombes Teuku Saladin SH kepada Redaksi StatusAceh.Net menceritakan jika pihaknya sebelum terjadinya kontak senjata dan menewaskan 2 orang anggota kelompok bersenjata ini telah melakukan pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan.

Tujuannya tidak lain agar Abu rimba dan anggotanya dapat menyerahkan diri dan akan diperlakukan secara manusiawi serta akan di upayakan keringanan hukuman.

Menurut saladin, Maimun alias Abu Rimba (29) Warga Desa Rambong Payong Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya  dan Doyok atau Zulfarzan  (29) warga Des Panto Cut Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya .

Sebelum tewas pada Rabu (17/2/2016) sempat menghubungi Bupati Aceh Jaya Azhar Abdurrahman melalui handphone seluler, Dalam percakapannya bersama bupati aceh jaya,abu rimba meminta agar bupati aceh jaya membantu sejumlah bantuan logistik dan makanan untuk dirinya dan anggotanya.

Namun Azhar tidak menolak permintaan abu rimba namun bupati meminta agar abu rimba agar dapat turun menyerahkan diri kepada aparat berwajib,azhar berjanji akan memediasi jika abu rimba bersedia turun namun abu rimba hanya menjawab akan mempertimbangkan kembali saran tersebut.

Malamnya bupati azhar abdurrahman lansung berangkat ke Banda Aceh menemui Kapolda Aceh Husein Hamidi yang saat itu didampingi oleh Kabid Humas Polda Aceh Kombes Teuku Saladin SH dan Dan Dir Reskrim Polda.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Aceh Jaya menyampaikan perihal komunikasi yang telah terjadi antara dirinya dan kelompok bersenjata abu rimba serta sarannya untuk menjadi mediator.

Bupati Aceh jaya lansung mencoba menghubungi abu rimba melalui ponsel miliknya yang tak lama kemudian lansung diangkat oleh Abu rimba,setelah menjelaskan jika dirinya sedang bersama kapolda aceh,Azhar menyerahkan ponsel nya yabg terhubung dengan raja rimba untuk bisa lansung bicara bersama kapolda aceh.

Kapolda aceh,Irjen Pol Husein Hamidi dalam pembicaraannya bersama abu rimba meminta agar abu rimba bersama anggotanya segera turun gunung,kapolda berjanji jika abu rimba menyerahkan diri kapolda pastikan akan diperlakukan dengan baik serta akan di upayakan keringanan hukuman, kembali raja rimba memberi jawaban akan memikirkan kembali saran tersebut.

Sementara itu aparat polres aceh jaya bersama Sat brimob Pelopor terus bergerak melakukan penyisiran serta pengepungan disejumlah titik yang dicurigai lokasi persembunyian kelompok bersenjata tersebut.

Kamis Malam (18/2/2016) lepas mugrib dirinya lansung berangkat ke Aceh Jaya untuk berupaya melakukan pendekatan secara persuasif kepada Abu rimba Cs, setibanya disana dirinya lansung melakukan koordinasi dengan bupati aceh jaya azhar abdurrahman untuk lakukan pendekatan.

Semula abu rimba telah dapat diyakinkan untuk lakukan penyerahan diri namun entah mengapa belakangan abu rimba terus mengulur waktu dan mengurungkan niatnya” ujar kabid humas polda.

Sementara itu dilapangan,anggota terus bergerak hingga menemukan persembunyian Abu rimba Cs pada Sabtu (20/2016) Sekira pukul 05:30 WIB dipulau Tampu Desa Lhok Guci, Kec.Pasi Raya Kab. Aceh Jaya.selanjutnya kontak senjata tidak dapat di elakkan sehingga menyebabkan keduanya tewas dilokasi persembunyiannya, lanjut saladin.

Di lokasi tewasnya Abu rimba Cs aparat kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti yakni,
1 pucuk senjata api Ak rakitan
2 pucuk senapang angin modifikasi
1 replika revorver
26 butir peluru AK 47
5 butir selongsong peluru AK 47
4 unit HP
4 batre cadangan
1 powerbank
1 buah borgol
1 buah stempel gampong blang baro
Uang sejumlah Rp 705.000 Dan beberapa jenis sembako.

Redaksi: T. Sayed Azhar

Jenazah Abu Rimba bersama Doyok tiba di RSUD Aceh Jaya, (Foto: serambinews.com)
Banda Aceh - Tentara Rakyat Aceh Keadilan (TRAK) yang merupakan salah satu kelompok bersenjata di Aceh yang di pimpin oleh Maimun (29) (Abu Rimba), tewas dalam baku tembak dengan aparat Kepolisian Daerah Aceh dan Kepolisian Resor Aceh Jaya, di Desa Lhok Guci, Kecamatan Pasie, Aceh Jaya, Sabtu, 20 Februari 2016, sekitar pukul 04:45 WIB.

Pihak kepolisian menyebutkan dalam peristiwa tersebut jajarannya juga berhasil melumpuhkan Zulfarzan (29) anggotanya Abu Rimba yang biasa dikenal dengan nama Doyok, di TKP aparat kepolisian   menemukan beberapa barang bukti diantaranya dua senapan angin modifikasi, replika revolver, 26 butir peluru AK 47 beserta lima selongsongnya, dan juga peralatan komunikasi dengan baterai cadangan dan penyimpanan energi serta logistik dan uang tunai.

Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi melalui Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol T.Saladin SH ketika di hubungi reporter StatusAceh.Net Sabtu (20/02), membenarkan kejadian tersebut, penemuan markas Abu Rimba dikarenakan informasi dari masyarakat, sehingga tim Polda Aceh bersama Polres Aceh Jaya bergerak kelokasi yang berujung kontak tembak dan menewaskan Abu Rimba dan Anggotanya bernama Doyok.

“Benar, Tim Polda Aceh bersama Polres Aceh Jaya melakukan pengepungan di Pos Abu Rimba, karena ketahuan dikepung, maka kelompok Abu Rimba menyerang Aparat, dan sempat terjadi kontak tembak,” tutur T. Saladin.

Saladin juga mengatakan, kelompok Abu Rimba masuk dalam DPO Polda Aceh dikarenakan terlibat sejumlah kasus kriminal, perampokan dan juga pengancaman,  dengan memiliki sejumlah senjata api laras panjang.

Saladin juga menambahkan, dari informasi timnya dilapangan,  Jenazah Abu Rimba dan Doyok sekarang berada di Rumah Sakit Umum Daerah untuk di otopsi.

Seperti diketahui Maimun alias Abu Rimba adalah salah seorang warga Rambong Payong, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. Sementara anggotanya yang bernama Zulfarzan  alias Doyok merupakan warga  Desa Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya.(*)

Reporter: T. Saed Azhar
Barang bukti yang berhasil di amankan polisi

Petugas Kepolisian di Nagan Raya melakukan razia terhadap pengguna kendaraan bermotor di lintasan Meulaboh-Jeuram kawasan Kuala Baro, Kecamatan Kuala Pesisir, Kamis (18/2) siang. Razia ini guna memburu kelompok bersenjata dibawah pimpinan Maimun alias Abu Rimba.
Aceh Jaya - Maimun alias Abu Rimba bersama satu anggotanya Doyok Sabtu (20/2/2016) Sekitar pukul 05.30 WIB tadi padi dilaporkan tewas tertembak di Desa Lhok Guci, Kecamatan Pasie Raya, Aceh Jaya.

Yang bersnagkutan sebelumnya melarikan diri dalam sebuah kontak tembak di Pasie Timon, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. Mereka menjadi buruan kepolisian polda Aceh karena aksinya yang kerap memeras masyarakat.

“Jenazah keduanya saat ini sedang kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teuku Umar di Calang,” kata Kapolres Aceh Jaya, AKBP Riza Yulianto menjawab Serambinews.com, Sabtu (20/2/2016) pagi.(serambinews.com)

Ribuan polisi serta beberapa petugas instansi lainnya, seperti TNI dan Satpol PP, turut serta mengawasi Kawasan Kalijodo sejak Sabtu (20/2) pagi ini.
Jakarta - Kawasan yang marak akan praktik prostitusi dan premanisme yakni Kalijodo, tepat di Jalan Kepanduan II RW 05, Kelurahan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, dikepung ribuan personel kepolisian, Sabtu (20/2).

Para polisi ini, tengah menjalani sebuah giat yakni Operasi Penyakit Masyarakat.

Pantauan Warta Kota, ribuan polisi serta beberapa petugas instansi lainnya, seperti TNI dan Satpol PP, turut serta mengawasi Kawasan Kalijodo sejak pagi ini.



Warga di sekitar hanya dapat geleng - geleng kepala, bahkan tak percaya akan giat yang digelar pihak kepolisian.

Hampir seluruh tempat hiburan di sepanjang Jalan Kepanduan II, hingga perbatasan dengan Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat, turut dipenuhi polisi bahkan polwan yang berbaris.

Hingga kini Operasi Penyakit Masyarakat di Kawasan Kalijodo masih dilakukan.(wartakota)

Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bener Meriah Muhammad Jafar berbicara saat rapat penyelesaian sengketa tanah Batalyon 114 Satria Musara (SM) dan tanah negara di Aula Sekretariat daerah setempat, Jumat (19/2/2016).
Bener Meriah - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan segera menyurati Gubernur Aceh Zaini Abdullah terkait intimidasi yang diterima masyarakat Kabupaten Bener Meriah di perbatasan Bener Meriah dan Aceh Utara.

Penegasan itu disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah Muhammad Jafar dalam rapat penyelesaian sengketa tanah Batalyon 114 Satria Musara (SM) dan tanah negara di Aula Sekretariat daerah setempat, Jumat (19/2/2016).

Menurut Jafar, masyarakat Bener Meriah di perbatasan sudah sejak lama merasakan intimidasi dari oknum yang mengaku dari Pemkab Aceh Utara.

Intimidasi berupa pengusiran bagi masyarakat yang bercocok tanam di daerah perbatasan dengan Aceh Utara.

"Mereka berhak memilih di mana mereka tinggal dan beraktivitas, dengan catatan tanah yang mereka miliki telah terdaftar di BPN di mana mereka berdomisili," kata Jafar.

Menurut Jafar, warga Aceh Utara maupun daerah lain bisa berkebun ke Bener Meriah asalkan tanah itu telah mereka beli dan memiliki surat dan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Negara (BPN).

Jafar mengatakan bahwa intimidasi ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus. Oleh sebab itu Pemkab Bener Meriah dengan tegas akan menyurati Gubernur Aceh terkait insiden ini. Ia berharap agar masalah ini diselesaikan secepatnya oleh Pemprov Aceh sehingga warga Bener Meriah yang ada di perbatasan tersebut tidak merasa terancam.

Ia merujuk pada Surat Gubernur Aceh Nomor 136/1254 tanggal 19 Januari 2015. Nomor 3 poin b dalam surat itu menyebutkan tentang memelihara ketentraman dan ketertiban umum di wilayah perbatasan daerah, antara lain tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi meresahkan masyarakat di wilayah sengketa perbatasan daerah antara Kabupaten Aceh Utara-Kabupaten Bener Meriah.

Terkait perbatasan lahan Batalyon 114 dengan tanah negara, Pemkab Bener Meriah bersama berbagai pihak termasuk BPN akan melakukan pengukuran ulang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.(sumber: kompas.com)

Ilustrasi gajah ditemukan mati
Aceh Tengah - Seekor gajah ditemukan tewas di perkebunan warga Desa Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis (18/2). Gajah itu diperkirakan sudah tewas beberapa hari lalu.

Saat ditemukan, gading gajah masih utuh panjang 1 jengkal. Diperkirakan, usia gajah 17 tahun dilihat dari gading yang sudah tumbuh sepanjang 20 cm. Di tubuh hewan bertubuh besar ini pun tidak ditemukan bekas luka atau benturan lainnya.

Kapala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Genman S Hasibuan mengatakan, gajah yang tewas itu pertama dilaporkan oleh warga. Kemudian pihak langsung mengirim tim untuk melakukan pemeriksaan.

"Soal penyebab kita tak bisa menduga-duga, nanti setelah ada hasil autopsi baru kita tau," kata Genman S Hasibuan, Jumat (19/2) via telepon genggamnya di Banda Aceh.

Katanya, saat ini tim dari BKSDA dan Polisi Hutan (Polhut) dan pihak kepolisian sedang berada di lokasi kejadian untuk melakukan autopsi dan identifikasi. Termasuk melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematian gajah tersebut.

Kata Genman, kematian gajah ini merupakan kali pertama terjadi dalam tahun 2016 ini. Untuk tahun 2014 ada 10 ekor dan 2015 9 ekor gajah mati di Aceh.

"Saya sangat berharap cukup satu ekor ini saja gajah mati tahun ini," harapnya.

Perkiraan Genman, populasi Gajah Sumatera di Aceh saat ini antara 500 sampai dengan 535 ekor gajah liar. Bila gajah tersebut terus ditemukan mati, dikhawatirkan Gajah Sumatera yang dilindungi ini akan punah di Aceh.(sumber: merdeka.com)

Bireuen - Dikabarkan, acara show artis Aceh "Bergek" yang akan dilaksanakan pada Minggu, 21 Februari 2016 di Lapangan Blang Asan Kecamatan Peusangan, Bireuen, tidak memiliki izin dan juga dinilai oleh Front Pembela Islam (FPI) acara tersebut melanggar syariat Islam.

Seperti di ungkapkan Ketua FPI Aceh, Tgk Muslim At-Thahiry, kepada StatusAceh.Net, Jumat, (19/02/2016), setiap acara hiburan harus mendapatkan izin dari MPU Aceh dan Kabupaten dan jika sudah memiliki izin, maka pihak panitia harus bisa menjamin agar tidak bercampur laki-laki dan wanita.

“Jika acara tersebut diadakan, panitia pelaksana harus punya izin dan bisa meisahkan laki-laki dan perempuan,” kata Muslim At Thahiry.
Spanduk konser bergek (Foto:ist)

Menurut Tgk Muslim, Apabila MPU tidak memberi rekom atau izin, maka kegiatan tersebut tidak boleh diadakan, apalagi dipusat keramaian dan tidak ada yang bisa menjamin acara tersebut tidak akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Seperti yang sudah Kita lihat dan tayangan di  rekaman-rekaman video yang acara tersebut diadakan di tempat lain, laki-laki berbaur dengan perempuan, maka itu jelas melanggar syariat islam dan haram hukumnya, maka FPI tidak bisa mentolerensi acara seperti itu.

“Untuk mengadakan acara tersebut, Pihak panitia harus mengantongi izin dulu, jangan nanti kami larang malah di katakan kami tidak memberi hiburan untuk rakyat,” tambah Tgk Muslim at-Thahiry.

Sementara Kepala Dinas Syariat Islam Bireuen H. Jufliwan kepada wartawan menuturkan, sejauh ini pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi terkait acara show artis penyanyi dan lawak Aceh Bergek yang akan dilaksanakan pada Minggu, 21 Februari 2016 di Lapangan Blang Asan Kecamatan Peusangan, 

“Yang berhak mengeluarkan izin itu pihak kepolisian, sejauh ini Dinas Syariat Islam tidak mengeluarkan rekomendasi, DSI hanya mengeluarkan rekomendasi untuk kegiatan Syiar, jika diluar itu kami tidak bisa keluarkan,” ulas  H. Jufliwan. (*)


Laporan: Halim/AT

Bireuen - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, Aceh hingga kini belum menerima informasi terkait pagu indikatif penyelenggaraan Pilkada 2017 yang dianggarkan pemerintah Kabupaten Bireuen.

“KIP belum menerima informasi resmi terkait jumlah anggaran yang dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan pemilu dari pemkab Bireuen,” tutur Ketua Komisioner KIP Bireuen, Muktaruddin SH MH kepada wartawan, Jum’at (19/2).
Muktaruddin SH MH, Ketua Komisioner KIP Bireuen, Aceh(foto: Ist)
Kata Mukhtaruddin, KIP telah menyampaikan permohonan anggaran senilai Rp 50 miliar pada Agustus 2015 lalu yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Bireuen.  Anggaran itu dimohonkan untuk menyukseskan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2017.

“Hingga saat ini, KIP belum menerima informasi resmi terkait jumlah anggaran yang diplot untuk KIP, kami masih menunggu informasi secara tertulis dari pemerintah Kabupaten Bireuen,” ucap Muktaruddin.

Muktaruddin yakin, pemerintah menyediakan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk menyukseskan tahapan pesta demokrasi lima tahun sekali itu.

“Pada Maret mendatang atau sebelum tahapan Pilkada dimulai, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus sudah ditandatangani antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini KIP, pada saat itu harus sudah ada jumlah anggaran resmi, sehingga proses pemilu bisa dijalankan dengan maksimal,” ujar  Muktaruddin yang sempat ditarik dari Ketua Komisioner KIP Bireuen namun gagal. (*)

Laporan: Abdul Halim

Raden Aryo alias Jari Mengaku Nabi Isa

Status Aceh- Setelah Lia Eden yang mengaku penjelmaan Malaikat Jibril atau Ahmad Mosadeq yang mengaku nabi. Kini, di Jombang, Jawa Timur, ada seorang pria yang mengklaim mendapat wahyu Tuhan sebagai Nabi Isa.

Raden Aryo alias Jari, pria (40) mengaku dirinya sebagai Nabi Isa. Dia bergelar Isa Habibullah alias Isa Kekasih Allah. Dia bilang telah mendapat semacam wahyu bahwa dirinyalah yang akan meluruskan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Danmeluruskan perilaku umat muslim,menurutnya wahyu yang didapatkannya ini diklaimnya langsung dari Tuhan setelah salat malam pada tahun 2004.

Kehadiran saya sebagai tanda akhir zaman. Saya diberi tugas meluruskan ajaran," ujar Jari, Rabu (17/2/2016).

Hingga kini Jari mengklaim punya 100 pengikut di Pondok Pesantren Kahuripan Ash-Shiroth yang didirikannya 10 tahun lalu. Mereka datang tiap tanggal 1 dan 15 ke ponpes .

Namun memang ada yang ganjil dalam ajaran  Raden Aryo alias Jari Kepada pengikutnya, Jari mengajarkan kalimat syahadat yang berbeda dibanding syahadat yang lazim, dengan tambahan pada ujungnya ada tambahan Wa Isa Habibullayakni Asyhadu alla illaha illallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah Wa Isa Habibullah.(Dari Berbagai Sumber Media)

Pemerintah RI mengirim sinyal keras kepada Gerakan Pembebasan Papua. Jika ingin bergabung dengan Grup Melanesia, kata Luhut, pergi dari Indonesia. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, mengirimkan sinyal keras kepada Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

“Sudah, sana gabung MSG saja. Tidak usah tinggal di Indonesia lagi,” kata Luhut di Jakarta, Jumat (19/2), menanggapi klaim Juru Bicara Gerakan Pembebasan Papua, Benny Wenda, yang menyebut organisasinya mendapat dukungan negara-negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

MSG ialah organisasi lintas pemerintah yang terdiri dari empat negara Melanesia yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu; Front Pembebasan Nasional Sosialis dan Kanak Kaledonia Baru –aliansi partai-partai politik prokemerdekaan Kaledonia Baru.

Melanesia sendiri merupakan gugus kepulauan yang membentang dari Maluku melalui barat Pasifik hingga timur laut Australia.

Di MSG, Gerakan Pembebasan Papua berstatus sebagai pengamat, sedangkan Indonesia sebagai anggota asosiasi yang sesungguhnya memiliki “derajat” lebih tinggi.

Gerakan Pembebasan Papua yang terbentuk Desember 2014, kata Benny Wenda, ingin bersatu dengan keluarga Melanesia mereka. “Papua bagian tak terpisahkan dari Melanesia,” ujarnya.

“Apapun yang coba dilakukan pemerintah Indonesia untuk menekan kami, akan dilihat dan dikutuk di tingkat internasional oleh keluarga Melanesia kami,” kata Benny dalam wawancara dengan CNNIndonesia.com. (Simak Fokus: GELIAT BARU PAPUA MERDEKA?)

Menurut anggota Komisi Pertahanan DPR RI Tantowi Yahya, Papua dihuni oleh sekitar 40 persen suku Melanesia. Oleh sebab itu legislator Golkar itu meminta pemerintah Indonesia memperkuat peran di Pasifik Selatan.

Dalam rangka bergabung dengan “keluarga Melanesia mereka” itu, Gerakan Pembebasan Papua telah mendirikan kantor di Vanuatu dan Kepulauan Solomon sebelum akhirnya awal pekan ini meresmikan kantor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

“ULMWP adalah gerakan Melanesia dengan keanggotaan di Melanesian Spearhead Group. Oleh sebab itu sangat penting bagi kami memiliki kantor yang berbasis di negara-negara Melanesia untuk mempertahankan ikatan dan solidaritas kuat dengan keluarga Melanesia,” kata Benny.
Soal kekhawatiran bahwa Gerakan Pembebasan Papua menggunakan isu hak asasi manusia untuk menarik simpati internasional, Luhut menampiknya.

“Apa yang mau diinternasionalisasi? Periksa orang yang lakukan itu (meresmikan kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena), selesai,” ujar Luhut dengan nada tinggi.

Sebelumnya, Tantowi mengingatkan agar pemerintah Indonesia serius menyikapi Gerakan Pembebasan Papua karena menurutnya kelompok itu “Memiliki agenda utama menginternasionalisasi isu HAM Papua setelah puluhan tahun Organisasi Papua Merdeka tak laku karena tidak ada negara yang mendukung gerakan separatis.”

Luhut menegaskan pemerintah Indonesia tak bakal tunduk terhadap ancaman apapun terkait separatisme. Semua yang ada di Indonesia, ujarnya, harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.(CNN)

Banda Aceh – Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Luczisman Rudy Polandi menyatakan, TNI siap untuk membantu percepatan pembangunan tiga ruas jalan di Aceh.

“Kita siap. Kalau perlu secepatnya. Kalau instruksi dan dananya sudah ada, kita akan segera lakukan. Ruas yang di TMMD kan akan ditinjau dulu, medan mana yang  akan dijejakan lebih dulu,” kata Rudy, seusai meninjau lokasi pembangunan jalan lintas tembus Lamno – Jantho, bersama gubernur Aceh dan Menteri Pertahanan Indonesia, Jumat (19/02).

Ketiga ruas jalan tersebut adalah jalan tembus Lamno (Aceh Jaya) – Jantho (Aceh Besar), Geumpang – Pamue, dan Gelombang ( Subulussalam) – Lw Desky Muara Situlen (Aceh Tenggara). Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodam Iskandar Muda, kata Rudy, sudah ditunjuk oleh Menhan, Ryamizard Ryacudu, untuk segera meninjau ke lapangan.

“Malam ini kita akan segera rapat dengan gubernur, pihak PU (pekerjaan umum) dan Bina Marga untuk membicarakan waktu,” ujar panglima yang baru tiga hari dilantik tersebut. Rudy menyebutkan, pihaknya juga akan bekerjasama dengan Zipur Medan untuk mempercepat pengerjaan jalan tembus tersebut.

Untuk mempercepat pengerjaan, TNI, kata Rudy, akan membawa alat berat dari Kalimantan. Kita sudah bicara dengan pak Dirjen (Zainail Abidin). Untuk alat berat akan kita bawa dari Kalimantan,” kata Rudy.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, pada Jumat (19/02) pagi meninjau pembangunan jalan tembus  Lamno – Jantho. Menhan didampingi Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah, Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Luczisman Rudy, dan Adnan Ganto, Staf Ahli Khusus Menhan Bidang Ekonomi.

Seusai kunjungan, Menhan Ryamizard menyebutkan, pihaknya akan membantu Pemerintah Aceh untuk segera membangun jalan tembus tersebut. “Nanti kita akan TMMD kan (TNI Manunggal Membangun Desa),” kata Ryamizar. “Kita akan bantu dengan Zeni Kodam biar cepat,” lanjutnya.

Gubernur Aceh, dr.Zaini Abdullah menyebutkan, pihaknya akan secepatnya berbicara persoalan teknis dengan Pangdam Iskandar Muda serta Brigjen TNI Zainal Arifin, Kepala Pusat Konstruksi Baranahan Kemhan. “Pak Arifin ini yang nanti akan menangani kontruksi,” ujar Gubernur Zaini. (rilis)

StatusAceh.Net - Ulah artis kesohor Saipul Jamil semakin memperpanjang daftar ‘dosa’ kaum LGBT (Lesbi Gay Biseksual Transgender) saja. Salah satu juri ajang pencarian bakat D’Academy 3 itu kini ditahan di Polsek Kelapa Gading lantaran dituding mencabuli seorang pria remaja.

Saipul Jamil ditangkap polisi di kediamannya di Jl Kelapa Puan Timut, kawasal Kelapa Gading. Penangkapan itu dilakukan setelah DS (17) lapor telah dicabuli mantan suami Dewi Perssik itu. Kepada polisi, korban mengaku kemaluannya di oral seks oleh Saipul saat dirinya tertidur.

Setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, Saipul mengakui telah melakukan pencabulan. “Yang bersangkutan sudah mengakui,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Ari Cahya Nugraha, Kamis (18/2/2016).

Kompol Ari juga menyebutkan bukti lain yang menyeret Saipul ditetapkan sebagai tersangka adalah hasil pemeriksaan di RS Polri Kramatjati. Hasilnya air liur SJ, sama dengan cairan yang ada di kelamin korban.

Karena ulahnya tersebut, penyanyi dangdut yang sedang “banjir job” akhirnya harus job sebagai juri acara D’Academy. Dalam keterangan tertulisnya, Corporate Secretary Indosiar, Gilang Iskandar menyatakan sudah memutus kontrak Saipul Jamil.

“Indosiar tidak mengizinkan seseorang dengan status tersangka menjadi pengisi acara. Karena itu, mulai 18 Februari 2016 SJ tidak lagi menjadi juri DA 3 maupun program lainnya,” kata Gilang. (posfilm.com)

StatusAceh.Net - Wilayah Aceh Selatan adalah wilayah yang seringkali diterpa bencana alam seperti longsor dan banjir besar yang terjadi pada Desember tahun lalu. Hal itu dikarenakan keadaan geografis dan topografi Aceh Selatan yang bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal.

Warga yang dirugikan akan dampak tersebut pun jumlahnya tak sedikit dan tentunya memerlukan pertolongan secepat mungkin. Oleh karena itu keberadaan pusat bantuan seperti Kampung Siaga Bencana (KSB) dirasakan sangat penting oleh warga sekitar.

KSB merupakan program yang disosialisasikan oleh Kementerian Sosial yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang siap menanggulangi bencana melalui peran sertanya dalam satgas TAGANA (Taruna Siaga Bencana).

Kemensos mengajak masyarakat untuk proaktif ikut menanggulangi bencana di bidang bantuan sosial berbasis masyarakat. Anggotanya merupakan relawan dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang bantuan sosial.

"Ada bencana alam ada bencana sosial dimanapun kita akan mendata dan mendekati masyarakat seperti memberi bantuan makanan, evakuasi, termasuk pembuatan satgas Kampung Siaga Bencana untuk mengatasi segala macam persoalan." ujar Prof Dr M. Mas'ud, Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program Kemensos.

Hal tersebut ia utarakan dalam acara penyerahan bantuan alat-alat penunjang pertolongan bencana alam bertempat di Kampung Siaga Bencana, kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Nangroe Aceh Darussalam (15/02/2016).

Bantuan yang diberikan antara lain, 1 unit RTU (Rescue Tactical Unit ), 7 Unit Dapur Umum Lapangan, 1 unit truk kayu, 1 unit tangki air, dan 21 unit motor trail.

Lebih jauh Mas'ud menjelaskan, seringnya bencana alam yan g terjadi di wilayah Aceh Selatan menjadikan wilayah tersebut menjadi perhatian khusus bagi Kemensos.

"Dari total 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia, Aceh Selatan menjadi daerah yang mendapat perhatian khusus dari menteri sosial. Hal itu juga selaras dengan tugas pokok kementrian sosial, yaitu selalu ada dalam memberikan bantuan kepada warga miskin, terkena bencana alam, maupun bencana sosial." ungkapnya.

Rehabilitasi rumah tak layak huni juga dijalankan demi mewujudkan temat tinggal layak bagi warga miskin. Program RUTILAHU (Rumah tidak layak huni) telah merehabilitasi lima puluh rumah di pantai timur dan utara, kedepannya jumlah ditargetkan mencapai sepuluh kali lipat dari jumlah saat ini atau sekitar lima ratus rumah.(liputan6.com)

Banten - Pemprov Banten akan mengambil sikap tegas jika penyebab meledaknya pabrik kimia, PT Dover Chemical, dikarenakan kelalaian dan tak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Kita tunggu hasil penyidikannya dulu. Setelah itu baru ada langkah selanjutnya," kata kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Mashuri, Jumat (19/02/2016).

Guna membuka tabir penyebab ledakan tanki penyimpanan bahan kimia yang menyebabkan asap hitam membumbung tinggi menutupi langit Kota Cilegon itu. Pemprov Banten kini tengah melakukan investigasi.

"Sementara ini kita masih anggap sebagai sebuah kecelakaan. Kita masih tunggu hasil penyidikan tim penyidik dari Provinsi Banten dan Kota Cilegon," tegasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa pabrik kimia, PT Dover Chemical, yang berlokasi di Desa Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten, pada Kamis 18 Februari 2016 meledak. Akibatnya, 1 orang meninggal dunia, 3 orang luka bakar 30 persen, dan 2 orang luka ringan. Bahkan akibatnya, seluruh masyarakat Desa Gerem harus diungsikan ke Gedung DPRD Kota Cilegon yang berjarak sekitar 7 kilometer.

Hasil penyelidikan sementara, pabrik kimia tersebut meledak di area Loading I saat pengisian bahan kimia ke dalam mobil.(RIMA)

Aceh Timur - Tim pemenangan Irwandi Yusuf wilayah Aceh Timur mengelar rapat bersama para eks kombatan dan tokoh masyarakat lintas Aceh Timur di Kantor . Jumat, 19 Februari 2016.

Rapat tersebut di gelar di jalan Lintas Banda Aceh - Medan Desa Blang Bitra Kecamatan Peureulak kabupaten Aceh Timur.

Informasi yang diterima StatusAceh.net, Rapat Tim tersebut, untuk persiapan pemenangan Irwandi yusuf sebagai calon Gubenur Aceh priode 2017-2022, dan juga menunjukan Ismail Amin (Aki Rayeuk) sebagai Ketua Tim pemengan di wilayah Aceh Timur. 

Dalam rapat tersebut juga hadir Mantan Bupati Aceh Timur Muslim Hasbalah yang saat ini menjabat sebagai ketua Partai PNA Wilayah Aceh Timur dan juga di dipercayakan sebagai dewan  penasehat Tim Pemenangan Irwandi Yusuf.

Rapat yang di hadiri oleh ±200 san peserta juga membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan strategi pemengan dipilkada mendatang.

Disela-sela rapat, Ismail Amin (Aki Rayeuk) selaku ketua Tim pemenangan terpilih mengajak segenap lapisan masyarakat di Aceh Timur khususnya dan Aceh pada umum nya untuk memenangkan Irwandi Yusuf sebagai Gubenur Aceh priode 2017-2022 nanti, harapan itu tidak berlebihan mengingat masa kepengurusannya pada masalalu telah menjadi alasan mengapa kita harus memilihnya dipilkada nanti, 

"Setidaknya dengan kita memenangkan dia dipilkada nanti berarti kita telah mendukung pembangunan Aceh kedepan,"tutur Ismail Amin.

Laporan: Khairullah

Ahmad Dani
Banda Aceh - Komunitas Irwandi Yusuf For Aceh 1 2017-2022 kembali tayang di via jejaring sosial dengan kampanye nya yang beragam menjelang Pilkada Aceh mendatang.

Desainer gambar yang berbeda tersebut di buat oleh Ahmad Dani atau sering di sapa Teuku Dani pria kelahiran Kuta Alam 1978 yang juga salah seorang pendiri Partai Nasional Aceh (PNA) sekaligus sahabat karib Irwandi Yusuf.

Bukan hanya membuat komunitas Irwandi Yusuf For Aceh 1 2017-2022, Ahmad Dani juga mencetus beberapa bentuk gambar yang bertuliskan " Beusaboh hatee sajan Irwandi,Bersama Irwandi yusuf menuju pilkada 2017"

Irwandi Yusuf merupakan mantan Gubernur Aceh pertama yang mampu membawa pesawat terbang dan juga dia memiliki pesawat pribadi Eagle One, walaupun pesawatnya berukuran kecil namun kecanggihan Eagle One harus di akui.

Sebuah alasan menurut Teuku Dani membuat background "Irwandi Yusuf For Aceh 1" bernuansa putih dan hitam, putih melambangkan kesucian sedangkan hitam melambangkan Aceh harus bangkit dari berbagai keterpurukan dan mampu berkembang dari pahitnya sejarah silam.
Irwandi Yusuf For Aceh 1

Senantiasa menjadikan warna tinta dari goresan berdarah berubah warna menjadi tulisan - tulisan yang mencintai perdamaian secara hakiki.

Harapan Teuku Dani semoga kedepannya Provinsi Aceh menjadi lebih baik dan mandiri, jika pemimpinnya baik (amanah) sudah tentu rakyatnya akan bahagia. (*)

Reporter:  Faizal S.Kom

Abu Sumatra
Banda Aceh - Juru bicara ASNLF Abu Sumatra yang di tangkap 9 September 2014 lalu, dan sekarang menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Lambaro, Banda Aceh, dikabarkan berhasil melarikan diri. Petugas lapas memberikan izin kepada juru bicara ASNLF itu untuk mengunjungi keluarganya.

Sumber aceHTrend.Co, Jumat (19/2/2016) menyebutkan Abu sumatera berhasil kabur setelah sebelumnya dikeluarkan oleh pihak lapas tanpa surat izin yang jelas untuk mengunjungi salah seorang keluarganya yang meninggal dunia, namun tidak kembali lagi ke lapas.

“Abu Sumatra Kabur setelah diberi izin oleh pihak Lapas jenguk keluarganya, tanpa di kawal oleh petugas/kepolisian,” tutur seorang narasumber dari Lapas.

Menurutnya tidak kembalinya Abu Sumatra sudah hampir dua minggu pasca pemberian Izin oleh Kalapas Lambaro, dan dia juga mengungkapkan kegiatan pengeluaran napi di Lapas sudah jadi Rahasia Umum, semua bisa terjadi karena adanya pembiaran dari pimpinan dan pihak yang berwenang untuk keamana LP.

Sumber ACEHTREND.CO  tersebut merasa kesal dengan tidak ada ketegasan dari Kakanwilkumham Aceh agar melakukan sidak Lapas dan juga memberi hukuman kepada para petugas atau pihak Lapas yang lalai dalam melaksanakan tugas.

Sementara  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala LP Kelas IIA Banda Aceh Joko Budi Santoso BC.IP ketika di hubungi melalui Handphone selulernya, sedang berada di Jakarta dan tidak bisa memberi komentar dikarenakan lagi ada acara rapat.

“Saya lagi di Jakarta, lagi ada acara, hubungi KAPLP-nya saja,”tuturnya seraya menutupi handphone selulernya.

Ka-PLP pun tidak bisa berkomentar banyak dan dia hanya membenarkan kejadian tersebut karena kelalaian para petugas.

“Saya tidak bisa komentar banyak, itu wewenang Kalapas, dan benar Abu Sumatra telah kabur akibat kelalaian petugas di Lapas,” tutur Ridwan KPLP Lambaro Banda Aceh

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum HAM) Aceh, Suwandi SH,MH mengatakan dirinya masih berada di Jakarta juga dengan posisi Cuti.

“Coba minta info Kadivpas saya ya, saya posisi masih cuti di Jakarta dan kaburnya Abu Sumatra belum ada laporan kepada saya,” balasnya via SMS.

Kadivpas Muji Raharjo yang di hubungi wartawan melalui hand phone selulernya tidak menjawab, dan kiriman sms yang dilayangkan pun tidak dibalasnya.

Selanjutanya Direktur Keamanan dan Ketertiban (Dirkamtib) Ditjenpas Bambang Sumardiono, akan menindak tegas pemberian izin tanpa sepengetahuannya, bahkan akan menginstruksi Kanwilkumham Aceh untuk menindak lanjuti dan memanggil Kalapas dan petugas yang lalai dalam betugas.

“Saya belum terima laporan terkait Napi yang kabur di Lapas Banda Aceh, tapi akan saya intruksi bawahan saya untuk menyelidiki Lapas tersebut,” tegas Bambang melalui sambungan selulernya.

Rasyidin (35) alias Abu Sumatera atau Cut Din merupakan  warga Ulee jalan,Kecamatan Banda Sakti,Lhokseumawe menjadi tersangka dalam sejumlah kasus kriminalitas di Aceh, diantaranya pada Mei 2014 mengancam Rusli dengan mengirim pesan singkat ke handphonenya, Tersangka mengancam akan menembak satu keluarga Rusli, pernah meneror rumah Rusli dengan bom molotov dan  tersangka juga pernah coba membakar rumah Faisal, anggota DPRK Lhokseumawe.

Karena itu, Abu Sumatra dijerat Pasal 187 Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 KUHP atau ketiga Pasal 335 (ayat 1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dipotong masa tahanan di pengadilan Negeri Lhokseumawe pada Rabu (4/2/2015) yang lalu. (*)
 
Sumber: acehtrend.co

Wagub Muzakir Manaf
Aceh Utara – Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf mengatakan, pembangunan Aceh haruslah melibatkan semua pihak. Alim ulama dan para cendikiawan haruslah bersatu demi memajukan Serambi Mekkah. “Ulama dan umara harus bersatu untuk mewujudkan pembangunan Aceh yang sejahtera,” ujar wakil gubernur saat  menghadiri peringatan Maulid dan Haul Dayah Uswatun Hasanah yang ke 23 di Gampong Blang Nibong, Kecamatan Samudra Pase, Aceh Utara, Kamis, (18/2). 

Pemerintah Aceh, kata Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, sangat berharap keduanya bisa bersinergi dalam mendukung pemerintah. Di depan para santri dan pengajar di dayah tersebut, Mualem mengatakan, akan mengusahakan penambahan jumlah honor tengku atau pengajar di dayah yang selama ini menurutnya sangat minim dan tidak sesuai standar.

Sejauh ini, kata Mualem Pemerintah Aceh telah berupaya membenahi berbagai prasarana infrastruktur bagi dayah-dayah di Aceh melalui Badan Dayah. “Kita juga melakukan peningkatan sumber daya manusia, sehingga nantinya putra-putri Aceh memiliki standard pendidikan yang layak untuk membangun daerah masing-masing,” ujar Mualem. Selain fokus pada pendidikan umum, lanjut Mualem, pendidikan agama pun harus menjadi skala prioratas supaya keilmuan masyarakat antara ilmu agama dan ilmu umum berimbang
“Pendidikan dayah (agama) di Aceh sangat penting. Insya Allah  ke depan akan lahir generasi emas dari dayah untuk memimpin Aceh,” ujar Mualem.
Di depan semuanya, Mualem meminta doa restu. Mualem diketahui akan mencalonkan diri menjadi bakal calon gubernur Aceh periode 2017-2021. Muzakir Manaf menegaskan akan memberikan beasiswa kepada santri berprestasi. “Jika nanti dipercaya (terpilih) sebagai Gubernur Aceh, saya akan memberikan beasiswa bagi santri berprestasi,” ujar Mualem

Sama halnya dengan gubernur Aceh saat ini, dr. Zaini Abdullah, Muzakir Manaf memang telah memastikan untuk menjadi salah satu bakal calon Gubernur Aceh periode 2017-2021. Di hadapan ratusan santri dan masyarakat, Mualem, sapaan akrabnya, menegaskan mekanisme pemberian beasiswa. “Ini jangan timbul fitnah ya. Kita bukan memberikan kepada semua santri, tapi hanya kepada yang berprestasi dan akan diseleksi sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Mualem.
Sementara itu, Pimpinan Dayah Uswatun Hasanah, Tgk. Cut Malem sangat berharap agar Pemerintah Aceh memperhatikan dayah-dayah yang ada di Aceh. Menurutnya, infrastuktur yang sudah ada belum memadai dan masih membutuhkan bantuan untuk pembangunan.

Keberadaan dayah di Aceh, kata Tengku Cut, sangat membantu pemerintah dalam menangkal aliran yang bertentangan dengan agama Islam. Apalagi, saat ini banyak pihak yang berusaha melakukan pendangkalan akidah yang akhir-akhir ini marak terjadi di seluruh Aceh.    

Tengku Cut Malem juga tak lupa menyampaikan dukungannya dan mendoakan kepada Muzakir Manaf yang akan maju pada pilkada 2017. “Kami berharap dan berdoa agar Bapak Muzakir Manaf menjadi orang nomor satu Aceh,”  ujar Tengku Cut Malem. (rill)

Banda Aceh - KNPI menggelar kongres luar biasa dihotel kartika Jakarta senin 1 juni 2015 lalu,KLB itu sendiri digelar sebagai wadah untuk membahas pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus hasil dari kongres papua beberapa waktu lalu.

Selain itu dalam KLB itu juga membahas ad/art yang dihasilkan dalam kongres papua, dan agenda cabut mandat MRD, pemilihan ketua baru dpp knpi.

Dengan dukungan 111 pengurus OKP dan 19 pengrus dpd knpi (memenuhi quorum), KLB akhirnya memilih Fadh El Fouz Arafiq sebgai ketua dpp knpi,
Praktis, dengan terpilihnya Fadh El FOuz Arafiq, kepengurusan MRD dan pengrus dpd hasil kongres papua dibekukan.

Hasil KLB ini juga diperkuat oleh SK Kementrian Hukum dan Ham RI (Nomor : AHU-0012488. AH. 01.07 tahun 2016) yang mengesahkan Fadh el Fouz Arafiq sebagai Ktua DPP KNPI. Sehingga DPP KNPI yang diketuai Fadh El Fouz Arafiq mempunyai legal standing dan sah secara hukum.

Hal ini harusnya menjawab kegelisahan para stakeholder pemuda se-Indonesia tentang kepengurusan KNPI yang sebenarnya. Bahwa tidak ada dualisme kepengurusan di KNPI se-Indonesia.

Berhubung akan diadakannya Musda KNPI Kota Banda Aceh pada tanggal 19 sampai 21 Februari 2016, Pengurus Cabang Satuan Siswa Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) menghimbau agar seluruh stakeholder KNPI kota Banda Aceh agar tunduk berdasarkan legalitas dan hukum yang berlaku.

Dengan ini saya atas nama OKP Pengurus Cabang SAPMA PP Banda Aceh tunduk pada  AD/ART yang disahkan oleh forum KLB KNPI di Jakarta yang menunjuk Fadh El Fouz Rafiq sebagai ketua DPP KNPI. Dan mengajak seluruh stakeholder KNPI Banda ACeh yang ada di Banda Aceh untuk tunduk pada konstitusi KNPI.

Ketua Pengurus Cabang SAPMA PP Banda Aceh
Rizky Burnama

Banda Aceh - Kesadaran berbangsa dan bernegara serta komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus terus-menerus dirawat oleh seluruh masyarakat untuk menangkal ideologi asing yang dapat merusak moral bangsa dan mengikir rasa nasionalisme.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan, Setda Aceh, Dr. Muzakar A. Gani saat pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Bela Negara (DPW-GBN) Aceh periode 2015 – 2020, di Asrama Haji, Banda Aceh, Rabu (17/2).

“Revolusi teknologi informasi dan globalisasi sosial-budaya saat ini dapat ancaman kedaulatan suatu bangsa. Ideologi-ideologi asing dan menyesatkan sangat bertentangan dengan semangat NKRI yang sedang kita gelorakan,” ujar Gubernur.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah
Menurutnya, paham-paham yang bertentangan dengan semangat nasionalisme kian berkembang di Indonesia. Meski komunisme sudah lama runtuh di pelbagai belahan dunia, bahaya laten komunis di Indonesia belum sepenuhnya padam. Hanya saja berada di bawah
permukaan dan belum berani tampil ke permukaan.

Gubernur mengajak seluruh komponen bangsa tetap waspada. Komunisme belum mati dan ia bisa berkembang lagi pada momentum yang tepat. Momentum itu datang ketika masyarakat sudah abai pada soal kesadaran berbangsa dan bertanah air. Ketika spirit bela Negara menjadi lemah, maka itulah saatnya ideologi sesat akan berkembang marak di tengah-tengah masyarakat kita.

Dalam menghadapi ideology yang bertentangan dengan dasar NKRI tersebut, Gubernur mengingatkan agar penanaman nilai nasionalisme melalui Gerakan Bela Negara dapat ditingkatkan sehingga kepatuhan kepada hukum serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya kembali menjadi kuat.


Gubernur Zaini berharap kehadiran organanisasi Gerakan Bela Negara di Aceh dapat mensosialisasikan semangat nasionalisme kepada seluruh masyartakat, sehingga ancaman ideologi yang bertentangan dengan semangat NKRI dapat disingkirkan.

Selain acara pengukuhan pengurus Gerakan Bela Negara (GBN) Aceh, pihak penyelenggara acara turut mengadakan diskusi dengan tema “Kewaspadaan Terhadap Budaya Laten Komunisme”. “Mudah—mudahan diskusi yang kita gelar nanti kian memperjelas makna sesungguhnya spirit Bela Negara dalam kontek mempertahankan tegaknya ideologi Pancasila di bumi Ibu Pertiwi ini,” harap Gubernur,

Turut hadir dalam acara tersebut, Perwira Ahli Bidang Sosbud Kodam IM, Kolonel Inf Iwan Sumantri, Ketua GBN Aceh, Kolonel (Purn) H. M. Djafar Karim serta jajaran pengurus DPW GBN Aceh (rillis)

Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah menyampaikan sambutan saat mengikuti pertemuan dengan tim pemantau DPR RI terkait pelaksanaan Undang-undang otonomi khusus Aceh dalam rangka kunjungan kerja di Serbaguna Sekretariat Daerah, Banda Aceh, Rabu 17 Februari 2016.
Banda Aceh - Gubernur Zaini Abdullah meminta dukungan kepada para anggota Tim Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI) Pemantau Otonomi Khusus Aceh untuk segera menuntaskan beberapa produk hukum yang menjadi turunan dari Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Saat ini, masih banyak terdapat beberapa Peraturan Pelaksanaan UUPA, yang menurut hemat kami perlu dituntaskan dan direvisi, agar mampu menyerap semangat dari UUPA itu sendiri,” katanya saat melakukan pertemuan dengan tim tersebut di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu (17/2).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Pemantau Otsus yang juga Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, Koordinator Tim, H. Firmandez, serta anggota yang terdiri dari Nasir Djamil, Diah Pitaloka, Sirmadji, Fadhlullah, H. Muslim Ayub, H. Irawan dan Prof. Dr. Bachtiar Aly. Turut hadir Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh, Kapolda Aceh, Irjen Pol Husein Hamidi, Kajati Aceh, Raja Nafrizal, para Bupati dan Wali Kota serta SKPA dan sejumlah tamu lainnya.

Antara beberapa peraturan yang perlu segera dituntaskan menurut Gubernur Aceh adalah PP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh, Perpres Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota dan PP Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh. 

Menurut Gubernur, walaupun beberapa dari PP tersebut telah mendapat respon dari Presiden tetapi pembahasannya di tingkat kementerian terkait belum sepenuhnya selesai. 

“Oleh karena itu tim Pemerintah Aceh terus berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar semuanya dapat dituntaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan dukungan dari anggota tim pemantau dari DPR RI ini tentu sangat kami harapkan,” tegas Gubernur.

Selain dari beberapa PP tersebut yang belum tuntas, Gubernur menyatakan masih banyak terdapat beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) lainnya yang perlu dibahas bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

Antara RPP yang dimaksud menurut Gubernur adalah RPP tentang Standar, Norma dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan PNS Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota, RPP tentang Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Aceh, RPP tentang Penyerahan Prasarana, Pendanaan, Personil dan Dokumen Terkait dengan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dan RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan.

“Kita harap Pemerintah Pusat lebih tegas dan jujur dalam memberikan hak dan wewenang Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,” katanya.

Gubernur singgung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh turut menyinggung Perpres No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang tidak menempatkan Aceh sebagai salah satu kawasan prioritas nasional untuk pembangunan jalan tol, kereta api Trans-Sumatra. 

“Saya sangat kecewa melihat perpres itu, dimana Aceh hanya dicantumkan dalam proyek strategis nasional untuk pembangunan beberapa bendungan saja, dibandingkan dengan Sumatera Utara yang mendapat pembangunan jalan tol di beberapa ruas. Kenapa Aceh cuma dapat proyek prioritas nasional pada bendungannya saja?,” ujar Gubernur.

Gubernur berharap Pemerintah Pusat seharusnya memberikan perhatian lebih besar terhadap Aceh, terutama dalam pembangunan infrastruktur strategis seperti pembangunan jalan tol dan kereta api.

“Aceh sudah memberikan kontribusi yang besar dari awal terbentuknya RI, oleh karena itu kami minta Pemerintah Pusat jangan mendiskriminasikan Aceh dalam hal pembangunan,” tegas Gubernur. 

Dana Otsus dorong pembangunan Aceh lebih baik

Terkait dengan penggunaan dana otsus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh, Gubernur menyatakan Dana Otonomi Khusus yang telah diterima oleh Aceh sejak 2008 telah memberikan kontribusi penting dalam peningkatan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Aceh.

“Terbukti semenjak awal diberikan dana otonomi khusus pada tahun 2008 sampai sekarang, pertumbuhan ekonomi Aceh semakin membaik. “Pada tahun 2008, pertumbuhan Aceh berkisar 1,88 %, sementara sampai dengan 2015, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Aceh berkisar 4,34 %,” jelas Gubernur.

Demikian juga halnya dengan kemiskinan, dimana menurut data BPS menunjukkan tren terus menurun, dimana persentase penduduk miskin pada tahun 2008 mencapai 23,5 %, dan berhasil diturunkan menjadi 17, 11 % pada tahun 2015.

“Untuk itu, kami sekali lagi meminta dukungan kepada Bapak Ibu anggota tim pemantau dari DPR RI, agar perhatian terhadap Aceh dapat terus ditingkatkan. Kami beserta seluruh jajaran Pemerintah Aceh, akan terus menempuh berbagai langkah, agar pembangunan Aceh dapat menjadi semakin baik dari waktu ke waktu,” ujar Gubernur.(Rill)

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.