2019-08-18

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

ACEH UTARA- Memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-74 Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, melaksanakan berbagai acara.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi Tajuddin,S.Sos, kepada StatusAceh.Net Sabtu (24/8/2019).

Menurutnya, HUT Republik Indonesia ke 74 kita adakan pasca pelaksanaan Upacara hari 17, ini sengaja kita laksanakan dengan harapan bahwa masyarakat mendapat hiburan tambahan, dan menjadi alternatif mengisi waktu luang. Kan kalau kita melaksanakan sebelum tanggal 17, semua daerah melakukan diwaktu tersebut.

Tujuan pelaksanaan HUT untuk membangun rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air yang mendalam bagi masyarakat, dan menambah keharmonisan antara seluruh lapisan.

‘’Acara utama yang akan kita lakukan yaitu  Gerak Jalan Santai  dengan jarak tempuh +- 4 Km, yang di mulai start dari Lapangan Bola Kaki Gampong Paya Dua menuju ke Gampong Ulee Nyeue tepatnya ibukota Kecamatan Banda Baro.

Gerak jalan santai ini  boleh di ikuti oleh Masyarakat Umum dari Kecamatan Banda Baro, bahkan bisa juga dari luar Kecamatan. Dengan hadiah yang sipkan panitia Puluhan Juta Rupiah.

Jalan santai kali gratis biaya pendaftaran, berbeda dengan tahun sebelumnya. Walau format acaranya hampir sama dengan pelaksanaan HUT Ke-11 Kecamatan Banda Baro tahun 2018.

Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, kami persilahkan hadir pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, jam 08.00.WIB.

Dan melalui media ini, Kami mengajak semua masyarakat Banda Baro untuk berpartisipasi,dan ayo kita meriahkan.(*)

Krueng Geukuh - Tim gabungan dari Kepolisian dan Bea Cukai dikabarkan berhasil mengamankan 2 kapal motor bermuatan bawang ilegal serta narkoba jenis sabu yang berlayar dari Penang, Malaysia menuju Aceh, Rabu (21/8) lalu.

Bedasarkan informasi, kedua kapal yang bermuatan puluhan ton bawang merah ilegal serta sabu asal Malaysia ditangkap di kawasan perairan bagian timur Aceh saat pihak yang berwenang melakukan patroli.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua kapal yang ditangkap yakni KM Chantika dan KM Alif yang bermuatan bawang ilegal. Kedua kapal itu kemudian diamankan ke Pelabuhan Umum Krueng Geukuh, Aceh Utara.

Saat diperiksa, petugas menemukan 45 ribu kantung bawang merah ilegal atau sekitar 40 ton di dalam KM Chantika. Sementara di dalam KM Alif terdapat 25 ribu kantung bawang ilegal atau sekitar 25 ton serta 25 bungkus sabu atau 25 kilogram sabu.

Saat ini, seluruh ABK dan barang bukti masih diamankan untuk diproses lanjut. Sementara puluhan kilogram sabu tersebut diserahkan ke Polres Lhokseumawe.

Hingga kini pihak kepolisian dan bea cukai masih melakukan pengembangan lebih lanjut terkait penyelundupan bawang merah ilegal dan sabu.

"Sekarang masih proses pengembangan, nanti kami infokan jika sudah siap," kata Humas Bea Cukai Aceh, Triyanto saat dikonfirmasi melalui pesan Whats'App, Jumat malam (23/8). | gatra.com

StatusAceh.Net - Influencer muda Sherly Annavita, mengkritik rencana Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. Hal itu ia ungkapkan, saat hadir sebagai narasumber di acara Indonesia Lawyers Club, Selasa 20 Agustus 2019.

Dilansir dari YouTube tvOne, Sabtu 24 Agustus 2019, Sherly mengatakan ada beberapa alasan mengapa kaum milenial menganggap bahwa pemindahan Ibu Kota menjadi langkah yang kurang tepat.

Menurutnya, semua kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada kaum muda di masa yang akan datang. Itu sebabnya, ia berani menyuarakan pendapat soal isu yang kini tengah ramai diperbincangkan publik itu.

“Pertama, Pak Jokowi beralasan soal banjir, macet dan polusi. Alasan ini menohok kapasitas Pak Jokowi sendiri dalam pemerintah. Bukankah program Pak Jokowi saat mencalonkan diri sebagai gubernur dan presiden, adalah menangani semua keruwetan Jakarta?” ujarnya.

“Jadi, ketika sekarang beliau menjadikan alasan pindahnya Ibu Kota karena banjir, macet dan lain-lain, beliau seolah sedang mengonfirmasi kegagalannya dalam memenuhi janji kampanye atau sebagai seorang gubernur dan presiden,” kata dia menambahkan.

Alasan lain yang menurut Sherly kurang tepat, yakni soal pemerataan pembangunan. Menurutnya, tidak ada jaminan bahwa pemindahan Ibu Kota akan membuat pembangunan jadi lebih merata di Tanah Air.

“Apakah pemindahan tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial? Saya pikir, akan lebih bermanfaat bagi warga Aceh atau Papua yang merasakan pemindahan tersebut,” tuturnya. | Vivanews

MEULABOH - Bonano Yogi Napitupulu (21,mahasiswa asal Papua yang kuliah di Universitas Sumatera Utara (USU), hingga Jumat (23/8) malam belum ditemukan setelah tenggelam saat berswafoto di kawasan wisata Tuan Tapa, Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan.

Sedangkan seorang rekannya bernama Antoni Marbun (22), kelahiran Humbang Hasundutan, Sumatera Utara ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, berada tidak jauh dari lokasi jatuhnya korban ke laut.

"Informasi yang kami terima, kedua korban jatuh ke dalam laut karena dihempas ombak saat sedang berswafoto," kata Koordinator SAR Pos Meulaboh, Aceh Barat, Dwi Hetno kepada ANTARA Jumat (23/8) malam.

Kedua korban sebelumnya berwisata di tebing tapak Tuanku Tapa, dan saat sedang berada di lokasi dan berswafoto, tiba-tiba ombak besar datang ke arah mereka sehingga kemudian mereka terseret ke arah laut.

Sejumlah rekan korban yang melihat kejadian tersebut berusaha memberitahukan kejadian ini kepada warga sekitar, dan akhirnya dilaporkan ke tim reaksi cepat (TRC) BPBD Aceh Selatan dan SAR Pos Meulaboh untuk dilakukan pencarian.

Korban Antoni Marbun akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa tidak jauh dari lokasi kejadian. Jasadnya dibawa ke rumah sakit setempat untuk dilakukan visum et repertum.

Sedangkan seorang rekan korban asal Abepura, Jayapura, Papua, bernama Bonano Yogi Napitupulu hingga Jumat malam masih terus diupayakan pencarian.

"Saat ini keluarga korban Antoni Marbun sedang berada dalam perjalanan menuju ke Aceh Selatan dari Sumatera Utara," kata Dwi Hetno menambahkan. | JPNN/ANTARA

Jakarta - Roger Danuarta dan Cut Meyriska telah resmi menikah pada 17 Agustus 2019. Pernikahan mereka bersamaan dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa alasan mereka memilih tanggal itu?

“Sebenarnya sih, cuma supaya gampang diingat aja, enggak ada alasan yang gimana-gimana,” ujar Roger saat ditemui di kawasan Gandaria, Jakarta, Jumat malam, 23 Agustus 2019.

Roger mengaku lega telah melalui akad nikah bersama Cut Meyriska. Tak ada kendala berarti yang dialami. Ia juga berterima kasih atas dukungan semua doa.

“Alhamdulillah halal, Alhamdulillah sah. Pokoknya bersyukur banget dan terima kasih banget pada semua teman-teman yang membantu dan mendoakan,” tuturnya.

Roger dan Cut Meyriska akan mengadakan resepsi di Jakarta. Kabarnya, acara itu akan digelar di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Minggu 25 Agustus 2019.

“Seperti yang dilihat, sudah selesai semuanya kan. Sebentar lagi hanya menghitung hari ya, sudah siap semua,” katanya.

Roger mengungkapkan, ia tak sabar menanti acara tersebut. Semakin dekat acara itu tiba, semakin cepat pula jantungnya berdetak.

“Karena acara besar juga, harapannya ya supaya lancar, semoga semua yang diinginkan tercapai, berkah juga,” ungkapnya. | Viva

BANDA ACEH- Dinas Sosial Aceh Menggelar Bimbingan Teknis (BIMTEK) “ Advokasi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)kepada para pejabat Dinas Sosial Kabupaten/Kota di seluruh Aceh dan juga turut dihadiri oleh Kasi Program, Informasi dan Humas Dinsos Aceh, kegiatan berlangsung sejak Kamis 22 s/d Sabtu 24 Agustus 2019 di Grand Arabia Hotel, Banda Aceh. Bimtek tersebut digelar mengingat pemerintah RI melalui Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pembagian kewenangan dimasing-masing tingkat pemerintahan dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota.

“Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai kebijakan teknis pelaksanaan program rehabilitas sosial. Disebutkan, pelaksanaan rehabilitas sosial telah dibagi sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah, salah satunya adalah berkaitan dengan rehabilitas Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sudah menjadi pemerintah kabupaten/kota,” demikian disampaikan Rita Mayasari, S.Sos, MPSSp selaku panitia kegiatan tersebut.

Disamping itu, Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia itu juga menyebutkan pemerintah saat ini sedang fokus terhadap persoalan sosial anak dan Lansia yang ada di Aceh, katanya. “sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini sudah sesuai dengan arah kerja pemerintah serta memberikan pemahaman tentang pelaksanaan rehabilitas ABH. Merumuskan tahapan proses alih fungsi panti usahan anak yang berada di Kabupaten/Kota menjadi LPKS serta menyusun rencana tindak proses peralihan,”.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Aceh Isnandar, A.K.S, MS.i mengatakan, kegiatan Bimtek tersebut merupakan bentuk respon Dinas Sosial Aceh terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum. “Dinas Sosial Aceh mencatat pada tahun 2018 ada 79 anak ABH mendapat layanan di LPKS Aneuk Meutuah, dah sampai dengan bulan Juli tahun 2019 sudah 32 anak mendapat layanan di LPKS. Sementara jumlah anak berhadapan dengan hukum yang didampingi oleh sakti Peksos di 23 kabupaten/kota pada tahun 2018 berjumlah 456 anak dan pada tahun 2019 sampai 6 Juli tercatat 277 anak,”sebutnya.

Isnandar juga menyebutkan, untuk menjaga generasi penerus, maka penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus. “kami menyadari banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan layanan ini, namun saya yakin dengan adanya kerjasama yang kita bangun antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota hal ini akan dapat teruwujud,”.

Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah, A.K.S, M.Si yang bertindak sebagai salah satu narasumber dalam Bimtek menguraikan jumlah anak yang sudah dibina di LPKS Aneuk Meutuwah meliputi tahun 2017 berjumlah 77 anak,  55 pelaku, 6 korban serta 11 saksi. Kemudian tahun 2018 berjumlah 79 anak. 56 pelaku, 9 korban serta 14 saksi, disamping itu tahun 2019 hingga bulan Juli kemarin berjumlah 32 anak, 22 pelaku, 3 korban dan 7 saksi.

“kita berharap kedepan, kesadaran para orang tua dalam mendidik anaknya harus jauh lebih baik, mengingat, untuk mengurangi jumlah anak yang bermasalah dengan hukum. Maka perhatian dan keterlibatan para orang/wali sangat dubutuhkan. Disamping hadirnya pemerintah bagi mereka (anak-anak-red) yang punya kebutuhan khusus,” tutupnya.

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyambut baik rencana Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh untuk melaksanakan sensus penduduk pada tahun 2020. Pihaknya, siap memberi dukungan berupa imbauan kepada seluruh masyarakat untuk mensukseskan program 10 tahunan BPS itu.

"Sensus itu memang merupakan kebutuhan semua orang," ujar Nova Iriansyah saat menerima audiensi BPS Aceh di rumah dinasnya, Banda Aceh, Jumat, 23/08/2019.

Sementara itu, Kepala BPS Aceh Wahyudin, kepada Plt Gubernur menjelaskan, BPS ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan sensus penduduk tahun 2020. Nantinya, kata dia, data kependudukan pada tahun 2020 itu akan digunakan pemerintah sebagai landasan merumuskan kebijakan pembangunan.

Pelaksanaan Sensus Penduduk pada bulan Februari 2020, ujar Wahyudin, sedikit berbeda dengan sensus penduduk sebelumnya (Sensus Penduduk 2010). Sensus kali ini akan menggunakan metode digitalisasi, dimana masyarakat dapat mengupdate datanya sendiri di website yang telah disediakan.

"Pada bulan juli, kita akan melakukan pendataan metode lain (tradisional). Karena tidak semua orang bisa mengakses internet," ujar Wahyuddin.

Wahyuddin mengatakan untuk menyukseskan  sensus tersebut, pihaknya kini gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat bahwa ada sensus pada tahun 2020.


Pekanbaru - Kepala Satpol PP Pekanbaru, Agus Pramono, terlibat cekcok dengan Kabid Pemberantasan dan Penindakan BNN Riau, Kombes Iwan Eka Putra, di tempat hiburan malam,  Grand Dragon di kawasan Hotel New Hollywood, Jalan Kuantan Raya, Kota Pekanbaru, Jumat Malam (22/08/2019).

Menurut saksi mata, keributan Antar Agus dengan Iwan Eka Putra, terjadi sekitar pukul 01.30 wib pada Jumat malam. Saat itu, Satpol PP Pekanbaru sedang menggelar razia tempat hiburan malam yang melebihi batas waktu operasional di Grand Dragon.

Sesuai peraturan daerah Kota Pekanbaru, seluruh tempat hiburan malam di Pekanbaru harus tutup maksimal pada pukul 22.00 WIB. Namun Dragon justru buka sampai menjelang Subuh.

"Harusnya tutup jam 10 malam, tapi Dragon ini justru sampai jam 2 malam. Bahkan Dragon belum bayar pajak. Saya tunggu Dragon agar bayar pajak Jam 10 pagi tadi, hingga sampai sekarang belum ada saya lihat," ketus Agus.

Agus menuding Kombes Iwan menghalangi kegiatan razia hiburan malam. "Iwan menghalangi tugas kami. Saya curiga dia jadi beking di situ karena mengatakan tidak ada gunanya penertiban yang kami lakukan," imbuh Agus.

Menurutnya, semua tempat hiburan malam di Pekanbaru pasti ditertibkan sesuai Perda. "Bukan Dragon saja. Kami juga cek minuman di Dragon, karena kita dapat informasi, Dragon ada minuman keras dan melanggar Perda," ungkap Agus lagi.

Agus juga bersikeras mengatakan bahwa pihaknya tidak membawa pengunjung. "Tapi kalau ada yang menghalangi tugas kami, seperti dia (red - Kombes Iwan) lakukan, kami angkut," tegas Agus.

*Iwan Ancam Tembak Agus*

Agus menyebutkan bahwa dirinya kesal terhadap Kombes Iwan yang mengucapkan kalimat kotor. Bahkan Agus mengaku diancam akan ditembak Iwan.

"Dia memaki-maki saya, saya sedang bertugas loh. Dia juga mau menembak saya, tembak saja, saya tidak takut, saya bilang gitu saat itu," kata Agus.

Hingga berita ini dinaik-tayangkan, redaksi belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari pihak Kombes Irwan. (Red/Rls)


Lumajang- Bertemakan Polri garda terdepan mitra media dan pusat informasi masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia menganugrahi Kapolres Lumajang dengan AWPI AWARD, Kamis (22/08/2019).

Bertempat di balai pertemuan Metro Jaya hari ini (22/08) pemberian penghargaan Polisi Sahabat Media. Salah satu yang mendapatkan penghargaan adalah Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MH MM karena keluwesannya dalam bergaul dengan media. 

Kemampuannya menjembatani media untuk mendapatkan akses pemberitaan tidak diragukan lagi. 

Tidak ada kesulitan bagi media untuk meliput segala peristiwa kamtibmas diwilayah Lumajang, bahkan akses komunikasinya langsung dengan Kapolres. 

Kedekatan Kapolres dengan para awak mediapun sudah seperti seorang sahabat, yang tidak ada sekat komunikasi. Kapanpun media dapat menghubungi kapolres untuk mendapatkan Informasi. 

Koordinasi dengan Kapolrespun bisa diwarung kopi, diteras kantor ataupun di warteg. Hampir tiap hari Kapolres dan para wartawan bertemu secara informal untuk mengkomunikasikan peristiwa yang perlu di beritakan. sehingga sudut pandang antara Polres Lumajang dan Wartawan bisa searah. 

Kapolres Lumajang dalam rilisnya menyampaikan “ Saya ucapkan trimakasih atas penghargaan AWPI award sebagai Sahabat media. Bagi saya media sangat penting dalam mengkomunikasikan kinerja kami kepada publik. kami juga akan mendapatkan feedback dari masyarakat melalui media., jadi media merupakan pilar utama dalam hubungan kami dengan masyarakat. Untuk itu teman-teman media bagi saya adalah sahabat dan hubungan kami saling melengkapi" pungkas Arsal. 

Dalam penerimaan penghargaan tersebut , Kapolres Lumajang diwakili oleh Waka polres lumajang dikarenakan perkembangan situasi kamtibmas yang secara nasional sedang hangat.(Red/Rls)

StatusAceh.Net - Hal pertama yang diucapkan Presiden Joko Widodo setelah kerusuhan di Manokwari dan beberapa kota lain, Senin (19/8/2019) kemarin, adalah meminta warga Papua memaafkan pelaku rasis di Surabaya. 

Saat itu, Jokowi tak meminta aparat mengerahkan kekuatan lebih besar untuk meredam kerusuhan. Sehari berselang, pemerintah lewat Menko Polhukam Wiranto menerangkan pemerintah menambah jumlah personel Polri ke Papua untuk "mengamankan objek vital". 

Salah satu yang ditugaskan adalah Brimob dari Polda Sulawesi Selatan yang berjumlah dua kompi—setara 200 orang. Penambahan ini pun seolah menjadikan permintaan Jokowi agar masyarakat Papua memaafkan pelaku rasis seperti angin lalu. Penilaian ini disampaikan Ismail Hasani, Direktur Eksekutif Setara Institute, lembaga nirlaba yang fokus melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia, Rabu (21/8/2019). 

Menurut Ismail "anjuran bersabar dan saling memaafkan bisa saja mendinginkan suasana dan membangun kondusivitas sementara di Papua", akan tetapi kebijakan penambahan adalah "kekeliruan pemerintah dalam memahami Papua." Penambahan aparat juga "berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif," lanjutnya dalam keterangan tertulisnya.

Dua remaja wanita pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang diringkus polisi. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Jajaran Resmob Polda Sulsel, menangkap dua wanita yang masih remaja asal Kota Makassar lantaran menjadi pelaku tindak pidana pencurian motor (curanmor). Keduanya diamankan di Jalan Kelapa Tiga, Kecamatan Makassar, Jumat (23/8/2019) dini hari.

Mereka yakni Sidar alias Dar (18) warga Jalan Inspeksi Kanal Kumala Makassar dan Iin Parlina Isnaeni alias Iin (19) warga Jalan Kelapa tiga No. 4 Kota Makassar.

"Kedua wanita yang diamankan Resmob Polda Sulsel adalah pelaku curanmor, dia beraksi bersama di wilayah hukum dari Polrestabes Makassar, mereka kita amankan saat sedang nongkrong di salah satu rumah dari pelaku di Kelapa Tiga," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani, Jumat (23/8/2019).

Kedua pelaku diamankan tim Resmob Polda yang dipimpin langsung Kanit Resmob Polda AKP Edy Sabhara berdasarkan pada LP nomor LP/844/XII/ 2018 Curanmor, pada 17 Desember 2018.

Dilanjutkan Dicky, modus pelaku melakukan aksi pencurian motor dengan awalnya berpura-pura mendekati motor tersebut lalu mendorongnya hingga sang pemilik tak melihatnya lagi.

"Pertama dia naiki dulu berpura-pura duduki motor itu, kemudian dia dorong perlahan lahan saat keadaan sudah sepi dia pun bawa kabur motor tersebut," tuturnya.

Dirinya menambahkan dari tangan kedua pelaku berhasil diamankan 1 unit motor Honda Beat berwarna hitam yang diduga merupakan motor hasil kejahatan kedua remaja wanita asal Kota Makassar itu.

"Ada dua STNK motor yang kita amankan dan 1 unit handphone Samsung warna gold, kedua terduga pelaku dibawa ke posko Remsob Polda Sulael untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," tutupnya. | Sindonews

Raja YouTube Asia Tenggara, Atta Halilintar, tampak dalam sebuah acara di Jakarta (1/4/2019). | Noer Thoif /Shutterstock
"Ahsiaaaaappp!" Kalau belum pernah mendengar kata itu, mungkin anda kuper, atau tinggal di daerah yang sulit dijangkau jaringan internet.

Kata tersebut dipopulerkan oleh YouTuber Muhammad Attamimi Halilintar, lebih dikenal dengan sebutan Atta Halilintar. Akun pemuda berusia 24 tahun itu dilanggan (subscribe) oleh lebih dari 18 juta orang, membuatnya tak hanya menjadi yang paling populer di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara.

Popularitasnya di platform berbagi video itu juga membuatnya menjadi golongan yang muda yang kaya. Perusahaan pemasaran yang bermarkas di Inggris, Purple Moon, memasukkannya dalam daftar 10 YouTuber berpenghasilan terbesar di dunia saat ini.

Atta, lelaki yang lahir di Dumai, Riau, pada 20 November 1994, menempati peringkat ke-8.

Berapa penghasilan Atta?

Menurut penghitungan Purple Moon (h/t The Sun), dalam sebulan ia bisa meraup uang hingga 1,37 juta poundsterling, atau Rp23,7 miliar, per bulan. Artinya, setiap jam, uang di rekening bank-nya bertambah Rp33 juta.

Pendapatan Atta sejam itu setara dengan gaji rata-rata pegawai kelas manajer di perusahaan besar per bulan. Bahkan, 7,8 kali lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019 tertinggi di Indonesia, Rp4,2 juta per bulan di Kabupaten Karawang.

Tak heran jika Atta bisa bergaya hidup mewah seperti yang kerap dipertontonkan dalam videonya. Rumah laksana istana dan koleksi mobil berharga puluhan miliar.

Semua itu, menurut sulung dari 11 anak hasil perkawinan Halilintar Hanofial Asmid dan Lenggogeni Farouk, tidak serta-merta didapatnya. Dalam video-videonya ia kerap bercerita tentang perjuangan orang tua berjualan karpet dan parfum dari rumah ke rumah, hingga akhirnya bisa membawa anak-anak mereka berkeliling dunia.

Atta, dituturkan CNBC Indonesia, mulai berbisnis sejak masih duduk di sekolah dasar. Pada usia 13, ia mulai berjualan ponsel. Bisnisnya lantas bertambah dengan berjualan mobil.

Bisnisnya makin menggurita saat ini. Atta menjalankan usaha clothing line Atta Halilintar Habit (AHHA) dan AHHA Hijab; usaha AHHA Publishing; hingga makanan Cake Masa Depan dan toko oleh-oleh Medan Mulaka.

Enam tahun lalu ia mulai merambah YouTube. Menampilkan beragam video, mulai dari aksi jahil, hingga bedah rumah selebritas. Gayanya yang cuek, cerewet, dan agak tengil, saat membawakan acara tersebut, rupanya menarik perhatian pemirsa YouTube. Namanya pun semakin berkibar.

Sebenarnya, seluruh anggota keluarga yang dikenal dengan nama Gen Halilintar ini memiliki akun YouTube yang cukup populer. Mereka jadi tenar setelah sang ibu merilis buku berjudul Kesebelasan Gen Halilintar: My Family My Team pada 2015.

Bagaimana Purple Moon menghitung kekayaan YouTuber?

Purple Moon menjelaskan bahwa data untuk laporan tersebut dikumpulkan menggunakan "YouTube money calculator", perangkat lunak (software) yang diciptakan Sellfy.

Software tersebut memperkirakan pendapatan seorang YouTuber dengan membedah pemirsa (viewer) setiap bulan dan mengalikannya dengan rata-rata pembayaran iklan dari YouTube, yaitu antara Rp3.500 hingga Rp57.000 per 1.000 view.

Selain itu, mereka juga menghitung penjualan barang dagangan para YouTuber tersebut yang terdapat pada platform Sellfy.

Siapa peringkat teratas?

YouTuber terkaya saat ini berdasarkan perhitungan Purple Moon adalah Felix Kjellberg, alias PewDiePie. Lelaki asal Swedia ini menampilkan dirinya saat bermain video game dengan gaya yang lucu.

Akun YouTuber PewDiePie dilanggan 99,6 juta orang. Jutaan subscriber itu membuatnya bisa meraup 6,5 juta poundsterling, sekitar Rp112,35 miliar, per bulan. | beritagar.id

Lhokseumawe - Mengingat sebagian besar warga dilingkungan PHE di Kab. Aceh Utara masih hidup dalam kemiskinan dinilai menjadi bukti bahwa Pemerintah Pusat tetap menjajah kekayaan alam rakyat tanpa bagi hasil yang adil.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Pansus Migas Kab. Aceh Utara Tgk. Junaidi kepada Waspada,  Selasa (21/8), terkait sikap pemerintah pusat yang dianggap tidak konsisten karena belum menepati janji dan hak rakyat Aceh.

Tgk Junaidi mengatakan Panitia tim Khusus Minyak dan Gas (Pansus Migas) DPRK Aceh Utara telah menyampaikan laporan hasil kerja melalui rapat paripurna istimewa di gedung dewan setempat, Selasa, (20/8) lalu.

Dalam rapat itu,  pihaknya telah menarik kesimpulan bahwa Pemerintah pusat terkesan mengingkari janjinya pada rakyat Aceh yaitu pasca perdamaian yang tertuang dalam butir MoU di Hilnsinki dan UUPA.

Faktanya,  sekian lama kekayaan alam Aceh yang dikuras sejak Exxon Mobil Oil (EMOI)  hingga kini beralih pada PT. Pertamina Hulu Energi. T

Ternyata sama sekali tidak membantu kehidupan warga lingkungan dan mengabaikan soal kesejahteraan, kesempatan kerja,  bantuan CSR bagi warga lingkungannya.

Sehingga kehidupan warga dilingkungan PHE masih tetap hidup dibawah garis kemiskinan tanpa menikmati kesejahteraan sebagai pribumi ditanah penghasil migas.

Diantaranya,  Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Tanah Luas, dan Kecamatan Nibong, Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Langkahan dan Kecamatan Pirak Timu, Kecamatan Murah Mulia, Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan  Lhoksukon.

” Warga lingkungan PHE masih tetap miskin, adalah bukti bahwa pemerintah tidak tepati janjinya, baik dari segi kesejahteraan, bagi hasil kekayaan alam yang tidak jelas dan pencemaran lingkungan yang belum diatasi. Kami menilai ini sebagai pendzaliman, penjajahan secara modern terhadap kekayaan alam Aceh,” ujarnya.

Bahkan ironis lagi, PP No 23 tahun 2015 tersebut tidak menyebutkan di mana posisi dan peran kabupaten/kota penghasil Migas, padahal kabupaten penghasil seperti Aceh Utara menanggung secara langsung akibat dan dampak dari eksploitasi Migas di kawasan Aceh Utara.

Kemiskinan Rakyat, Bom Waktu Untuk Negara.

Junaidi menjelaskan bila kondisi ini masih terbiarkan,  maka kemiskinan rakyat  akan menjadi bom waktu yang bisa meledakkan negara RI dengan konflik berkepanjangan.

Hal ini dapat dilihat dari gejolak konflik senjata api di Aceh masa lalu  juga dipicu oleh ketidak adilan pemerintah pusat.

Junaidi menerangkan,  pihaknya telah menyampaikan hasil rekomendasi Tim Pansus Migas yang harus ditindak lanjuti oleh Pemkab Aceh Utara.

Antara lain,  mendorong perubahan PP No 23 Tahun 2015 agar kewenangan Pemerintahan Aceh lebih jelas dan kuat dalam pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Aceh.

Selanjutnya,  PT. PHE dan Perusahaan Eksploitasi lainnya wajib melakukan antisipasi dan pemulihan kawasan persawahan dan perkebunan masyarakat yang terimbas pencemaran.

Participating Interrest merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor : 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran Participating Interest 10 Persen pada wilayah kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi kepada Perusahaan PD. Pase Energi.

Menerima tenaga kerja lokal, terhadap  penempatan  saham 1 persen yang ditawarkan oleh PDPA kepada PDPE harus ditolak, dan dipertimbangkan kembali oleh Plt. Gubernur Aceh, DPRA dan PDPA, tentang pengelolaan CSR (Corporate Sosal Responsibility) oleh perusahaan ekspliotasi perlu dilakukan secara transparan.

PT. Pertamina Hulu Energi diminta untuk merehabilitasi seluruh Lingkungan mulai dari masa Mobil Oil, Exxon Mobil dan PT. Pertamina Hulu Energi yang selama ini diabaikan, termasuk pencemaran limbah mercuri.

Terakhir,  Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk segera meyusun Rancangan Qanun tentang  Pengelolaan Minyak dan Gas bumi di Aceh Utara.

Seluruh hasil laporan dan rekomendasi Pansus Migas Aceh Utara juga disampaikan kepada Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Kementerian ESDM Republik Indonesia, Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Aceh, Direksi PT. PHE di Jakarta, dan Managemen PT. PHE NSB NSO di Point A.(ZA)

Medan - Tentara gadungan sudah tipu banyak wanita diamankan pihak berwajib, simak kejanggalan di seragamnya. Harap hati-hati.

Seorang pria mengaku sebagai anggota TNI (gadungan) telah diamankan pihak TNI.

Sebelum tertangkap, tersangka telah menipu banyak orang dengan memacarinya dan meminta sejumlah uang.

Hal ini dibagikan oleh akun media sosial Facebook, Info militer Indonesia pada Kamis (22/8/2019).

Pada postingan tersebut, disebutkan bahwa tersangka diketahui bernama Angga Deri Klana (Deka).

Pada unggahan yang sama, potret Deka masih bersama dengan seorang gadis yang diduga pacarnya.

Saat bersama kekasihnya, Deka menggunakan seragam loreng layaknya tentara sungguhan.

Namun Deka berubah ekspresi setelah diringkus oleh anggota TNI. Selanjutnya>>>

Ilustrasi
Banda Aceh - Bagi warga yang sedang berada di Kota Banda Aceh agar berhati-hati, karena membuang sampah sembarangan bisa dihukum kurungan penjara dan didenda seperti amanat Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh mulai meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap warga yang tidak membuat sampah pada tempatnya. Aturan ini diberlakukan untuk menjaga kebersihan di pusat ibu kota Provinsi Aceh.

Ancamannya pun tak main-main. Pasal 40 huruf (a) barang siapa yang membuang sampah tidak pada tempat tempat yang telah tersedia diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimum sebesar Rp 10 juta.

Huruf (b) hukumannya justru lebih berat, yaitu membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya dan mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimum sebesar Rp 50 juta.

Termasuk siapapun yang membakar sampah sembarangan juga diancam hukum berat seperti tercantum dalam huruf (c) barang siapa membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan penjara dan denda maksimum sebesar Rp 50 juta.

"Begitu juga yang membuat sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) bisa dipidanakan kurangan 3 bulan penjara dan denda Rp 50 juta," kata Kepala DLHK3 Banda Aceh, Jalaluddin, Jumat (23/8) di Banda Aceh.

Kata Jalaluddin, sudah beberapa kali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) warga yang membuang sampah sembarangan di Banda Aceh. Pasca lebaran haji, pihaknya baru pertama kali melakukannya dan berhasil menangkap 6 warga tak tertib buang sampah.

Keenam warga tersebut mayoritas penduduk Kota Banda Aceh dan selebihnya warga pendatang. Warga yang di OTT itu kemudian dibawa ke Taman Sari Banda Aceh untuk didata dan diberikan pembinaan. OTT ini digelar oleh Pemerintah Kota Banda Aceh kemarin, Kamis (22/8) dan setelah diberikan pembinaan langsung dipulangkan.

Jalaluddin mengaku sekarang yang terjaring membuang sampah sembarangan belum diberikan sanksi tindak pidana ringan (Tipiring). Tetapi sekarang hingga media 2019 ini masih diberikan pembinaan dalam rangka sosialisasi aturan tersebut.

"Kita rencanakan bulan berikutnya akan kita berikan sanksi sesuai dengan Pasal 40," jelasnya.

Ia berhadap warga yang berada di Banda Aceh untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga Kota Raja bisa lebih bersih dan indah. | Merdeka.com

Banda Aceh - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh mengungkap hasil visum mahasiswi yang ditemukan tewas tergantung di kusen pintu kamar murni bunuh diri.

"Hasil visum, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Jadi dipastikan bahwa korban meninggal dunia karena bunuh diri," kata Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Trisno Riyanto di Banda Aceh, Kamis.

Sebelumnya, mahasiswi berinisial LY (25) ditemukan tewas dengan kondisi tergantung dengan kain yang diikatkan di kusen pintu di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Rabu (22/8) sekitar pukul 13.00 WIB.

LY diketahui berstatus mahasiswi asal Kabupaten Nagan Raya. LY rencananya menikah pada 23 Agustus 2019. Penemuan LY yang tewas tergantung sempat mengejutkan warga sekitar.

Kapolresta menyebutkan, polisi sudah memintai keterangan tiga orang. Yakni orang tua korban, pacar atau calon suami serta kerabatnya yang melihat pertama kali korban dalam keadaan tergantung.

"Hasil olah tempat kejadian perkara, tidak ada barang milik korban yang hilang. Korban diperkirakan meninggal dunia beberapa saat setelah saksi yang pertama melihatnya tergantung tiba di rumah tempat kejadian," kata Kapolresta.

Menyangkut adanya surat di selembar kertas berisi permohonan maaf mengatasnamakan korban, Trisno Riyanto menyebutkan Kepolisian masih menyelidikinya.

"Kami masih menyelidiki apakah surat tersebut tulisan korban atau tidak. Kami sedang mencari tulisan tangan pembanding. Termasuk keterangan para saksi yang sedang didalami," kata Trisno Riyanto.| Antara

Jakarta - Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme Papua  meminta digelar referendum untuk Papua. "Kami mau referendum. Kami tidak mau pembangunan. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora," kata pemimpin aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019 pukul 13.00 WIB.

Aksi ini diikuti sekitar 60 orang mahasiswa Papua. Menurutnya aksi sebagai bentuk protes anti-rasisme akibat tindakan persekusi di asrama mahasiswa Papua Surabaya yang diduga menjadi pemantik kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat.

"Orang Papua minta penyelesaian pelanggaran HAM. Orang Papua tidak butuh pembangunan dan bangun jalan. Jangan membuat orang Papua marah," katanya.

Pengunjuk rasa menuntut pemerintah memberikan hak penentuan nasib sendiri untuk mengakhiri rasisme dan penjajahan di Papua Barat. Mereka menegaskan perlunya penghapusan rasisme dan represi terhadap orang Papua.

"Saya sampaikan, orang Papua sudah muak karena orang Papua membutuhkan dihargai sebagai manusia yang layak. Pemerintah jangan lakukan kesewenang-wenangan. Papua mau merdeka harga mati. Papua referendum. Papua merdeka," katanya.

Para mahasiwa sebelumnya telah berkumpul di depan Kementerian Dalam Negeri sejak pukul 11.45 WIB dan melakukan long march menuju Istana Negara. Demonstrasi ini turut dijaga oleh sejumlah aparat kepolisian dan sempat terjadi kerusuhan dan aksi saling dorong. | CNN

Mahasiswa Papua di Aceh berbaur dengan masyarakat dan mahasiswa lain tanpa diskriminasi. (Foto: Hendri/INI Network)
Banda Aceh - Mahasiswa asal Papua yang sedang menuntut ilmu di Aceh mengirim pesan damai dari Bumi Serambi Makkah itu. Selama di Aceh, merasa aman dan nyaman.

Aceh merupakan daerah yang diikat dengan peraturan syariat Islam. Namun, bagi warga Papua, tidak ada masalah dengan aturan-aturan agama yang berlaku di sana. Sebab, syariat Islam memang hanya mengatur penganutnya.

Sebanyak 74 mahasiswa yang berasal dari Papua mengakui selama menimba ilmu di sejumlah universitas di Aceh belum pernah mengalami diskriminasi oleh masyarakat setempat. Bahkan kehadiran mereka di sambut baik oleh masyarakat di Bumi Rencong ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Yuspani Asemki Ketua HIMAPA (Himpunan Mahasiswa Papua Aceh) di sela-sela kegiatannya di kampus Unsyiah, Banda Aceh, Rabu (21/8). Katanya, Aceh merupakan Provinsi yang patut untuk di contoh dalam hal toleransi.

“Walaupun kami memiliki latar belakang yang berbeda baik itu agama, budaya dan sosial tapi orang Aceh menerima kami dengan terbuka. Disini kami tak pernah rasakan rasisme dan lain-lain, sampai saat ini, kuliah kami berjalan lancar aman dan nyaman,” katanya.

Warga Papua di sana mengaku tidak pernah mengalami kekerasan verbal terkait etnis maupun agam. “Tidak ada yang mengusik kami bahkan juga yang melarang-larang kegiatan kami lakukan,” ujarnya.

Dari Aceh dia berpesan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar terus menjaga keharmonisan, tetap menjaga persatuan dan kesatuan satu sama lain. Isu rasisme antarsesama tidak boleh terjadi lagi.

“Yang dilakukan berbagai tempat di Papua, masyarakat tidak terima karena telah menyakitkan hati kami sebagai warga Papua. Saya pikir itu wajar untuk membela indetitas. Oleh sebab itu kami harapkan untuk ke depan jangan ada lagi, karena kita Indonesia,” ujarnya.

Meski di Aceh mereka merasa aman, mahasiswa Papua tetap berusaha lebih memperat lagi silaturahmi. “Silaturahmi harus jalan terus, aman, damai, tidak ada rasisme dan tidak diharapkan tejadi yang tidak kita inginkan,” katanya. | indonesiainside.id

Kepala Polres Nagan Raya, Aceh, AKBP Giyarto SIK. ANTARA/Teuku Dedi Iskandar
Nagan Raya - Seorang kepala desa di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berinisial BP, Rabu (21/8) resmi dilaporkan kepada kepolisian setempat karena diduga mengancam warganya menggunakan senjata jenis air softgun.

"Kami sudah menerima laporan ini dan saat ini kasus tersebut sedang dilakukan penyelidikan," kata Kapolres Nagan Raya, Aceh, AKBP Giyarto SIK diwakili Kepala Satuan Reserse dan Kriminal AKP Bobbi Putra Ramadan Sebayang SIK kepada ANTARA di Suka Makmue.

Menurutnya, seorang kepala desa yang yang dilaporkan oleh warga tersebut karena oknum kepala desa berinisial BP, diduga mengancam seorang warganya bernama Muhammad Jafar (70), warga Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, menggunakan senjata olahraga menembak jenis air softgun.

Kasus pengancaman tersebut diduga terjadi pada hari Minggu (18/8) lalu saat pelaku mendatangi ke rumah korban, sambil membawa senjata dan mengancam akan menembak korban.

Informasi yang diterima, pelaku diduga tidak senang dengan korban karena menduga korban melakukan praktik ilmu hitam sehingga menyebabkan isteri pelaku sakit.

"Kami juga sudah meminta keterangan dari saksi pelapor," kata AKP Bobbi menambahkan.

Menurutnya, apabila laporan tersebut nantinya terlapor terindikasi melakukan tindakan yang melanggar hukum, pihak kepolisian di Nagan Raya tidak akan segan-segan mengambil tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Kita juga akan minta keterangan dari terlapor terkait laporan dari warganya ini," katanya. | Antara

StatusAceh.Net - Yaqub bersama para Pelajar dan Mahasiswa dari Papua mendatangi Markas FPI Kota Malang guna meminta pengamanan.

Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa, khawatir atas keselamatan mereka, usai insiden bendera Merah Putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan 43 Mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).

Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang dengan senang hati menerima Kedatangan mereka dan memberikan pengamanan.

Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di kota Malang, dan FPI kota Malang siap melindungi mereka.

"Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI (Ustadz Maman Suryadi), diketahui oleh Imam Besar (Habib Rizieq Shihab), kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang, kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di kota Malang. Jadi kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak (aparat), lapor kami. Kan rumah saya ada di bekakang, jadi kalau ada apa-apa sampai masuk, (silahkan) ke rumah belakang. Jadi jangan takut, jangan termakan isu", ujar Andre Aston Wali Laskar LPI Kota Malang.

Hal ini sekaligus meruntuhkan hoax dan fitnah keji yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam bahwa FPI memusuhi warga Papua dan bahkan dituding sebagai penyebab kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Berbeda suku, agama dan sebagainya bukan berarti kita tidak bisa bekerjasama dalam bidang kemanusiaan. Warga Papua adalah saudara sebangsa kita, musuh kita adalah OPM, bukan warga Papua.

Panglima LPI Ustadz Maman Suryadi pun membenarkan bahwa Markas FPI Kota Malang didatangi oleh Yakub beserta para Mahasiswa Papua, untuk meminta bantuan penjagaan dan perlindungan kepada keluarga dan para Mahasiswa Papua di Kota Malang, Jawa Timur.

Ustadz Maman menyatakan di belakang Markas LPI kota Malang memang ada rumah kos yang dihuni oleh para mahasiswa Papua dan keluarganya.

Dan pak Yakub beserta keluarganya secara resmi mendatangi Markas LPI Kota Malang untuk meminta bantuan perlindungan untuk keluarganya, dan dengan senang hati LPI Kota Malang sigap langsung melindungi mereka, ujar Ustadz Maman.

"Teman-teman dari FPI siap untuk membantu dan mengamankan saudara-saudara saya yang dari Papua. Kita tetap bersaudara, tetap kita akan selalu menjaga teman-teman kita dari Papua", ujar Ustadz Maman kepada pak Yakub. (mr/faktanet)

Greg Poulgrain, sejarawan University of Sunshine Coast, Brisbane, Australia, dalam acara bedah bukunya, "The Incubus of Intervention", di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 5 September 2017. Foto: Nur Janti/Historia.
PADA akhir Agustus 2017, pemerintah mengumumkan bahwa Freeport bersedia melepas 51% sahamnya. Keputusan ini disambut gembira. Namun, itu tidak akan menguntungkan Indonesia sampai Freeport sepakat untuk mengubah hal mendasar dalam pengawasan operasional.

Hal itu disampaikan Greg Poulgrain, sejarawan University of Sunshine Coast, Brisbane, Australia, dalam acara bedah buku terbarunya, The Incubus of Intervention, di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 5 September 2017.

Poulgrain mengatakan dengan perubahan mendasar dalam pengawasan operasional, Indonesia memiliki hak untuk mengaudit Freeport. “Hal ini harus diupayakan agar Indonesia bisa mengonfirmasi kekayaaan Freeport yang sebenarnya. Freeport tidak memberikan secara rinci kekayaannya ke Jakarta,” kata Poulgrain.

Tambang emas di Papua yang dikuasai Freeport ditemukan oleh geolog Belanda, Jean Jacques Dozy bersama dua temannya pada 1936. Pihak Freeport mengaku memperoleh laporan penelitian Dozy dari perpustakaan di Leiden, Belanda. Dozy membantahnya.

“Cerita bahwa Freeport menemukan laporan penelitian Dozy sebelum Perang Dunia II di perpustakaan merupakan kebohongan besar. Karena orang yang membuat Forbes Wilson (geolog pada Freeport Sulphur) tertarik dengan temuan Dozy adalah keluarga dekat Dozy,” kata Poulgrain.

Poulgrain mewawancarai Dozy setelah 20 tahun menemukan Ertsberg di Papua. Dozy mengungkapkan bahwa dia menemukan gunung emas bukan gunung tembaga. “Ertsberg merupakan tambang emas terbesar di dunia dan Grassberg yang berada di bawahnya ternyata lima kali lebih besar,” kata Poulgrain.

Penemuan itu membuat Amerika Serikat memihak Indonesia dalam sengketa Irian Barat (kini Papua) dengan Belanda. Amerika mendorong Belanda untuk melepaskan Papua. Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns mengatakan Amerika memaksa Belanda keluar dari Papua setelah menolak kerja sama penambangan sumber emas dan tembaga. Akan tetapi setelah berhasil mendepak Belanda dari Papua, Amerika juga tidak berhasil masuk lantaran kebijakan ekonomi Sukarno. Oleh karena itu, Direktur CIA Allan Dulles, berusaha menggulingkan Sukarno.

Menurut Poulgrain, sejak lama Dulles mengetahui kekayaan alam di Indonesia. Ketertarikannya terhadap Indonesia dimulai pada 1928 ketika dia bekerja sebagai pengacara muda yang memenangkan kasus hukum melawan Henri Deterding dari Royal Dutch Petroleum Company yang berniat membangun industri minyak di Indonesia. “Dari sini dia memiliki akses untuk mengetahui tentang tambang di Hindia Belanda,” kata Poulgrain.

Selain itu, Dulles menganggap pemerintahan Sukarno berbahaya dan cenderung mendukung komunisme. Sebaliknya, Presiden John F. Kennedy melihat Sukarno sebagai seorang nasionalis. Kennedy memberhentikan Dulles sebagai direktur CIA pada 1961 karena CIA beroperasi di Indonesia selama enam tahun di antaranya mendukung PRRI/Permesta.

Pada 22 November 1963, Kennedy dibunuh dalam kunjungan ke Dallas, Texas. Presiden Lyndon Johnson memasukan Dulles sebagai anggota Komisi Warren yang menyelidiki kematian Kennedy. Dulles menyimpulkan pelaku pembunuhan Kennedy adalah Lee Harvey Oswald.

Poulgrain justru menduga Dulles kemungkinan dalang pembunuhan Kennedy. Sebab, Kennedy percaya Sukarno bukan seorang komunis dan berusaha menjadi mediator konfrontasi Indonesia-Malaysia.

“Kennedy dibunuh tahun 1963 agar tidak jadi datang ke Jakarta pada awal 1964. Bagi saya ini menarik. Karena Kennedy ingin menengahi masalah agar kedua belah pihak tidak kehilangan muka,” ujar sejarawan LIPI Asvi Warman Adam.

Menurut Poulgrain, bila Kennedy jadi ke Jakarta dan menjalin kerjasama dengan Sukarno, rencana Dulles menjatuhkan Sukarno bisa gagal dan posisinya akan lebih kuat. “Ketika politik Indonesia memanas dan perubahan haluan menjadi pro-Barat di masa Soeharto, Freeport berhasil masuk,” kata Poulgrain.

Asvi mengeritik metode penelitian yang dilakukan Poulgrain yang mewawancarai Dozy setelah 20 tahun penemuannya atas gunung emas di Papua. “Sejarah lisan atau wawancara merupakan pelengkap kalau sumber-sumber tertulis tidak ditemukan. Sejarah lisan akan melengkapi itu supaya lebih sempurna. Sejarah lisan ini memiliki jebakan apalagi kalau dilakukan 20 atau 30 tahun sesudah peristiwa itu terjadi. Orang yang diwawancara atau pelaku sejarah itu punya kesempatan kedua untuk memperhebat dirinya atau mereduksi kesalahannya. Itu jebakan dari sejarah lisan,” kata Asvi.

Asvi memberikan contoh Poulgrain menulis bahwa kematian Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjold merupakan siasat Allan. Dag dinilai ikut campur masalah Papua karena berkeinginan untuk membantu rakyat Papua dengan merencanakan program ekonomi. Hal ini dianggap akan mengganggu rencana Allan. “Tidak mudah untuk menyimpulkan bahwa Dag terbunuh karena urusan Papua,” tegas Asvi.(*)

Sumber: Historia

­Banda Aceh- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bhayangkara yang ke- 64, Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh bekerjasama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Aceh merenovasi dua unit rumah warga tidak layak huni di Gampong Lampoh Krueng, Kecamatan Kota Singli, Kabupaten Pidie.  Dinsos Aceh membantu bahan bangunan rumah (BBR) untuk merenovasi dua unit rumah tersebut.

Bantuan BRR beserta sejumlah uang tunai itu diantar langsung dari Banda Aceh oleh Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Yusri, S.Sos dan Mewakili Dirlantas Polda Aceh oleh Kasubbag Renmin Ditlantas Polda Aceh Kompol Zuliadin SH yang diterima oleh Kepala Dinas Sosial Pidie, Drs Muslim di halaman rumah Nek Syarifah (60) dan rumah anaknya sebagai penerima manfaat dari program renovasi runah ini, Rabu (21/8/2019).

Yusri pada penyerahan bantuan tersebut mengatakan, bantuan yang BBR yang diberikan pihaknya atas dasar kerjasama dengan Ditlantas Polda Aceh untuk merenovasi dua unit rumah tidak layak huni di Desa Lampoh Krueng.

“Tadi bersama pihak Ditlantas Polda Aceh sudah kita serahkan BBR kepada warga miskin yang diterima oleh Kepala Dinas Sosial Pidie,” katanya.

Kompol Zuliadin mengatakan, bantuan renovasi rumah ini dalam rangka memperingati HUT Lalu Lintas ke- 64 yang oleh pihaknya bersama Dinas Sosial Aceh berkeinginan memperbaiki dua unit rumah tidak layak huni di desa tersebut.

“Kita akan renovasi rumah ini karena rumah ini berlantai tanah. Kita akan perbaiki sebisa mungkin untuk dijadikan rumah layak huni. Bantuan ini berasal Ditlantas Polda Aceh bersama Dinas Sosial Provinsi Aceh dan juga ada dari Bhayangkara Off Road,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Pidie, Muslim mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan Ditlantas Polda Aceh bekerjasama dengan Dinas Sosial Aceh untuk merenovasi dua unit rumah warganya.

“Kami sudah menerima bantuan untuk rehab rumah ini, dan akan kami laksanakan sesuai petunjuk dan arahan,” katanya.

Nek Syarifah yang mengaku sudah lama tidak menerima bantuan dari pemerintah itu mengaku terharu dengan akan direnovasi rumah miliknya dan rumah anaknya yang bersebelahan dengannya. Janda berusia 60 tahun itu mengaku sehari-hari hanya bisa berdoa kepada Allah agar diberikan bantuan untuk memperbaiki rumahnya yang berlantaikan tanah itu.

“Selama ini saya tidak pernah dapat bantuan. Dengan adanya bantuan ini saya senang dan saya sampaikan Alhamdulillah ,” ujarnya simgkat.

Banda Aceh - Seorang mahasiswi asal Nagan Raya, Aceh, ditemukan tewas tergantung di rumah kos di Aceh Besar. Korban berinisial LY (25) dikabarkan akan melangsungkan pernikahan pada 23 Agustus mendatang.

LY diketahui tergantung di pintu kamar kosnya di Desa Meunasah Papen, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, siang tadi sekitar pukul 13.00 WIB, Rabu (21/8/2019). Saat itu, seorang temannya hendak masuk ke rumah dan melihat korban sudah meninggal dunia.

Saksi kemudian memberi tahu warga lain dan melapor ke Polsek Krueng Barona Jaya. Tim identifikasi Polresta Banda Aceh serta Polsek meluncur ke lokasi dan menurunkan jasad korban.

"Setelah kita cek semuanya, korban kita turunkan dan sudah kita bawa ke rumah sakit," kata Kapolsek Krueng Barona Jaya Iptu M Hasan saat dimintai konfirmasi detikcom.

Menurut Hasan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, tidak ada barang milik korban yang hilang. Motor yang biasa dipakai korban juga masih ada.

Polisi masih menyelidiki penyebab LY bunuh diri. Menurut Hasan, dua hari lagi rencananya korban hendak melangsungkan pernikahan.

"Iya tanggal 23 ini dia mau menikah, tapi kita nggak tahu dengan siapa dia nikah. Yang kita dengar seperti itu," ungkapnya. | Detik.com

3 Penjual Sisik Tenggiling di Aceh Ditangkap (Foto: Agus/detikcom)
Banda Aceh - Personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh menangkap tiga orang penjual kulit Trenggiling. Ke tiga pelaku tersebut berinusial KH, AZ dan FA.

Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, AKP M Taufik SIK mengatakan, pelaku ditangkap di dua lokasi terpisah.

KH dan AZ ditangkap pada Senin 19 Agustus 2019 malam di salah satu hotel di kawasan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Sementara, FA ditangkap pada Selasa 20 Agustus 2019 dini hari di Kabupaten Aceh Besar.

"Pelaku kita tangkap karena dengan sengaja memperniagakan kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya," kata Taufik dalam konferensi pers di Mapolresta setempat, Rabu 21 Agustus 2019.

Taufik menjelaskan, penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat adanya transaksi Trenggiling di salah satu kecamatan di Banda Aceh. Dari informasi itu, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap KH dan AZ.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap KH dan AZ, diketahui bahwa sisik Trenggiling tersebut diperoleh dari FA. Lalu, polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkapnya di Kabupaten Aceh Besar.

Ke tiga pelaku terancam dipenjara paling lama lima tahun dan denda 100 juta rupiah

"Dari tangan ke tiga pelaku kita mengamankan enam kilogram sisik Tringgiling, apa yang dilakukan mereka melanggar undang-undang karena Trenggiling hewan dilindungi," tutur Taufik.

Dia menjelaskan, kegunaan dari sisik Trenggiling ini diindikasikan sebagai salah satu bahan dasar baku pembuatan sabu, bahan dasar kosmetik, obat-obatan dan bahan dasar celana jin. Namun, sejauh ini pihaknya belum mengetahui ke mana sisik Tringgiling itu akan diedarkan.

"Sejauh ini kita belum tahu apakah ada keterlibatan pabrik kosmetik atau tidak, masih kita dalami, demikian juga pemburu masih dalam penyelidikan polisi," kata Taufik.

Atas perbuatannya, ke tiganya dijerat Pasal 21 Ayat (2) huruf (b) dan (d) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

"Ke tiga pelaku terancam dipenjara paling lama lima tahun dan denda 100 juta rupiah," ujar Taufik. | tagar.id

Unjukrasa yang berujung ke tindakan anarkistis terjadi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada Rabu (21/8/2019). Selain membakar di Pasar Sentral Fakfak Tumburuni juga membakar Kantor Dewan Adat. Pasar Fakfak yang dibakar/Ist
FAKFAK - Unjukrasa yang berujung ke tindakan anarkistis terjadi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada Rabu (21/8/2019). Selain membakar Pasar Sentral Fakfak Tumburuni juga membakar Kantor Dewan Adat.

Tias salah satu warga setempat mengatakan, pembakaran di Pasar Sentral Fakfak Tumburuni terjadi sejak Rabu (21/8/2019) pagi sekitar 06.00 WIT. Dimana situasinya tidak diantisipasi aparat keamanan sehingga pembakaran terjadi

Dia mengatakan saat ini Pasar Tamburuni hangus dibakar massa dari Bintang Kejora sehingga pusat perekonomian terhenti. Sementara massa tandingan dari Barisan Merah Putih juga membakar kantor Dewan Adat.

Saat ini kedua massa coba dipisahkan oleh aparat keamanan baik dari Kodam XVIII/Kasuari maupun Polda Papua Barat.

Kepala Bidang Humas Polda Papua AKBP Mathias Krey mengatakan, aparat kepolisian dan TNI sudah berada di lokasi demonstrasi untuk melakukan pengamanan.

"Anggota Brimob dijadwalkan dikirim ke Fakfak untuk membantu mengamankan wilayah tersebut," katanya saat dihubungi dari Jayapura, Papua.

Sebelumnya, terjadi aksi pembakaran pada Selasa malam 20 Agustus 2019 sebagai buntut dari insiden yang dialami oleh mahasiswa Papua saat berunjukrasa di Surabaya dan Malang. | Sindonews

Banda Aceh- Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengajak kepada seluruh stakeholder di provinsi Aceh untuk mendukung pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).  KPBU, kata Nova, merupakan skema terbaru yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pembangunan di Aceh.

Hal tersebut disampaikan Nova Iriansyah saat mendengarkan pemaparan progress pelaksanaan program KPDBU untuk pengembangan RSUDZA di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Selasa, (20/8) malam.

Nova mengatakan, program prioritas pemerintah Aceh adalah kesehatan. Menurutnya, kesehatan sangat menentukan dalam mewujudkan keberhasilan program lainnya. Untuk itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan, salah satu caranya adalah melakukan pengembangan fasilitas RSUDZA melalui skema KPBU.

“Oleh karenanya saya sangat berharap dukungan semua pihak, semua stakeholder termasuk dukungan media dan LSM pemerhati kesehatan, agar ini tersosialisasikan dengan baik,” ujar Nova.

Plt Gubernur menegaskan, program KPBU tersebut bukanlah program kepentingan pribadi suatu pihak. Namun, program tersebut merupakan milik bersama dan semua pihak harus ikut mensukseskannya.

Apabila program tersebut gagal, ujar Nova, ia mengkhawatirkan layanan kesehatan di RSUDZA tidak mampu menampung sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga menyebabkan masyarakat mencari pelayanan kesehatan yang lebih mumpuni di luar negeri.

“Orang sakit mau ke Penang atau Kuala Lumpur gak ada uang, maka dijual tanah, dijual kebunnya dan ia meninggalkan pekerjaannya dan ini akan menyebabkan inflasi. Lagi-lagi akarnya adalah kesehatan. Rakyat akan melakukan apa saja untuk sehat,” ujar Nova.

Untuk mewujudkan program tersebut, Plt Gubernur akan membangun komunikasi khusus dengan Mendagri dan pimpinan DPRA. “Boleh kita nyatakan, bila ini terwujud ini adalah berkat kerjasama semuanya,” ujar dia.

Program KPBU yang digagas oleh pemerintah Aceh itu, disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh Perwakilan DPRA yang hadir, yakni Dahlan Jamaluddin.

“Apresiasi yang luar biasa, karena ini sudah cukup panjang perjalanannya dan saya kira sangat luar biasa. Bagi pemerintah ini merupakan kewajiban, karena kesehatan merupakan layanan dasar masyarakat,” ujar Dahlan.

Sementara itu, Project Manajer KPBU RSUDZA, Armand Hermawan, mengatakan ada dua babak dalam penyelesaian skema KPBU, yaitu penyiapan dan transaksi. Saat ini, kata dia, pihaknya sudah berada pada tahapan akhir dalam babak penyiapan. Selanjutnya, pihaknya akan memasuki tahapan transaksi.

Melalui skema KPBU tersebut, kata Hermawan, nantinya akan dilakukan sejumlah pengembangan layanan kesehatan di RSUDZA. Di antaranya, pengembangan 30 poliklinik layanan unggulan, penambahan 616 jumlah tempat tidur, 20 ruang operasi, unit HD, IGD, radiologi pusat, laboratorium pusat, layanan eksekutif serta gedung parkir.

Selain itu, kata Hermawan, program KPBU tersebut juga memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat, seperti meningkatnya akses layanan kesehatan. “Yang kedua adalah penurunan capital Flight, artinya selama ini banyak masyarakat Aceh yang berobat ke luar negeri,” ujar dia.

Selanjutnya, sambung Hermawan, KPBU memberi manfaat terhadap penyerapan tenaga kerja, kepuasan terhadap layanan rumah sakit serta mewujudkan kemandirian RSUDZA.

Hermawan menuturkan, pihaknya juga telah melakukan market sounding untuk melakukan penjajakan minat investor atau pengembang untuk mengikuti pelelangan menjadi investor dalam proyek KPBU RSUDZA. Menurutnya, program tersebut sangat menarik bagi para investor.

Pembangunan RSUDZA melalui mekanisme KPBU dilaksanakan oleh investor. Biaya pembangunan fisik, alat kesehatan medis dan fasilitas lain ditaksir mencapai angka Rp 2 triliun.

Pemerintah Aceh diwajibkan membayar avaibility payment (AP) layanan jasa rumah sakit selama 17 tahun.

Papua - Kerusuhan terjadi di Jalan Thumburuni, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Rabu pagi, 21 Agustus 2019. Massa bahkan menyerbu pasar dengan membawa parang dan kayu.

Aksi massa ini diduga buntut dari kerusahan yang terjadi di Manokwari, Senin lalu akibat dari kekecewaan mereka terhadap peristiwa yang terjadi di Malang dan Surabaya.

Berikut ini kronologi kerusuhan di Fakfak yang dirangkum VIVA.co.id, dari laman VIVAnews, Rabu, 21 Agustus 2019.

Selasa sore

Kerusuhan terjadi di Fakfak, Papua Barat, pada Selasa sore sekira pukul 18.00 WIT, 20 Agustus 2019. Ratusan warga melakukan aksi disertai pembakaran ban dan ruko di pasar Thumburuni. Penjarahan pun terjadi.

Ratusan kios ludes terbakar

Ratusan kios di Pasar Thumburuni, Fakfak, Papua Barat ludes terbakar. Kebakaran tersebut dampak dari aksi massa di daerah tersebut yang berlanjut pagi ini sejak kemarin sore.

Laporan tvOne, yang dikutip dari laman VIVAnews, Rabu 21 Agustus 2019, masa memasuki kota Fakfak sejak pukul 07.00 WIT. Selain membakar meja-meja pedagang, masa pun menduduki terminal penumpang pelabuhan Fakfak.

Berawal dari aksi damai


Pada mulanya lebih dari 1.000 orang berkumpul di kantor dewan adat Mbaham Matta di Fakfak, tak lama kemudian aksi yang rencananya damai berubah menjadi anarkis. Massa pun sulit dikendalikan.

Apalagi masa diketahui terkonsentrasi menjadi dua kelompok yang berseberangan. Bahkan ada pula massa yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora. Sementara itu masa lainnya mengaungkan pro NKRI.

Polisi dan TNI turun

Aparat keamanan dari Kepolisian dan TNI AD langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Konsentrasi masa dipecah sehingga tidak melakukan aksi anarkis lainnya.

Hingga saat ini belum ada pihak yang diamankan. Petugas keamanan dari Polres Fakfak dan Kodim 1803 hanya menghalau massa agar tidak melakukan pembakaran lagi.

Belum ada laporan korban dari insiden ini. Namun, kerugian pedagang diperkirakan hingga miliaran rupiah. | Vivanews

Polres Empat Lawang berhasil mengagalkan pengiriman narkoba jenis sabu sebanyak 16 kilogram, yang berasal dari Aceh melalui jalur darat. iNews TV/Era
EMPAT LAWANG - Polres Empat Lawang berhasil mengagalkan pengiriman narkoba jenis sabu sebanyak 16 kilogram, yang berasal dari Aceh melalui jalur darat.

Penangkapan itu terjadi saat mobil yang berisikan narkoba terjaring razia saat melintas di Kabupaten Empat Lawang dengan tujuan Palembang, Selasa (20/8/2019 sekitar pukul 7.00 WIB.

Informasi yang berhasil dihimpun, terbongkarnya aksi pengiriman paket narkoba itu, saat aparat kepolisian mencurigai gerak-gerik sopir Toyota Avanza bernomor polisi BL 1394 NG, yang tampak gemetaran saat dihentikan aparat kepolisian dalam kegiatan razia itu.

Melihat gelagat yang mencurigakan tersebut, aparat langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil itu dan ditemukan koper di dalam mobil yang diakui sopir bernama Adnan, warga Lhokseumawe Aceh itu, berisi pakaian miliknya.

Namun pihak kepolisian tidak langsung percaya dan memaksa tersangka untuk membuka koper tersebut. Dan saat dibuka dalam koper ditemukan sabu yang dibungkus dengan kemasan teh berwarna hijau sebanyak 16 bungkus.

Selanjutnya, polisi langsung menggeladang barang bukti sekaligus sopir mobil Avanza ke Mapolres Empat Lawang, untuk diproses lebih lanjut.

Kapolres Empat Lawang, AKBP Eko Yudi Karyanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan tersebut. "Pelaku diduga membawa narkoba jenis sabu tersebut merupakan warga Aceh. Dan saat ini masih diperiksa," pungkasnya. | Sindonews

Banda Aceh- Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh menggelar pelatihan kehumasan seluruh Aceh di Kyriad Muraya Hotel, Banda Aceh, Senin (19/8) malam. Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur bidang keistimewaan Aceh, SDM, dan hubungan kerjasama, Iskandar AP.

Iskandar dalam sambutannya menyatakan aparatur humas memiliki peran penting untuk membentuk citra yang baik terhadap pimpinannya di mata masyarakat. Di era kebebasan dan transparansi saat ini, kata dia, humas dituntut untuk bekerja lebih keras melawan kesalahan penyebaran informasi tentang pemerintah.

“Pesan kehumasan itu akan sampai kepada orang yang disasar bila pemerintah sudah di hati rakyat. Oleh sebab itu, bapak ibu sekalian memiliki tugas untuk membuat pimpinan bertahta di hati rakyat,” ujar Iskandar.

Iskandar berharap, setelah pelatihan kehumasan tersebut, seluruh aparatur humas dapat bekerja lebih baik dan maksimal dalam membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Media Massa Biro Humas dan Protokol, Saifullah Abdulgani mengatakan saat ini secara keseluruhan citra dari kebijakan pemerintah belum terbentuk dengan baik di mata masyarakat. Hal tersebut, kata dia, terjadi karena peran aparatur di bidang humas belum berjalan sesuai target.

“Ini adalah tantangan bukan hanya bagi Biro Humas Aceh, tapi juga bagi kawan-kawan di kabupaten/kota,” ujar pria yang akrab disapa SAG itu.

Menurut Saifullah, keahlian kehumasan yang dilakukan oleh aparatur humas selama ini adalah pekerjaan lama dan sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman. Oleh sebab itu, melalui pelatihan yang diselenggarakan tersebut ia berharap aparatur humas dapat bekerja dengan inovasi baru dan sesuai kondisi zaman.

Para peserta pelatihan kehumasan itu diikuti oleh aparatur kehumasan dari setiap kabupaten dan kota di Aceh dengan jumlah 60 orang. Pelatihan tersebut akan diisi oleh dua pemateri utama, yakni materi fotografi oleh Abrar Riski yang saat ini adalah fotografer presiden RI ke 6 dan materi penulisan oleh Iman D Nugroho.

“Pelatihan kehumasan tahun 2019 ini dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 20 sampai tanggal 22 Agustus,” ujar Saifullah.

Banda Aceh – Pemerintah Aceh menerima kunjungan 14 peserta dari perwira menengah Polri dan TNI yang tengah menjalani pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri. Kedatangan mereka diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh  Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum. di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Selasa  (20/8) pagi.

Rombongan perwira Sespimti Polri Angkatan ke-28 itu dipimpin oleh Kombes Pol Taslim Chairuddin. Terselenggaranya kunjungan itu merupakan rangkaian dari Kuliah Kerja Profesi (KKP) dalam program pendidikan mereka.

“Kami melakukan kunjungan ini ke seluruh Indonesia, salah satunya ke Pemerintah Aceh, kami mencari data dan informasi untuk bisa dijadikan kajian atau tulisan untuk bisa memberikan kontribusi setidak-tidaknya untuk Polda Aceh, guna membangun sinergitas yang lebih kepada pemerintah daerah,” ujar Taslim.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M Jafar menyatakan Aceh merupakan daerah khusus di Indonesia dan berbeda dengan provinsi lainnya. Salah satu kekhususan Aceh, kata dia, adalah memiliki Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Jafar menuturkan, melalui dana otsus tersebut Aceh telah berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Bahkan semenjak digulirnya otsus, Aceh merupakan provinsi yang tercepat dalam hal penurunan angka kemiskinan.
“Pemerintah Aceh memiliki visi Aceh Hebat. Tujuan visi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan targetnya adalah penurunan angka kemiskinan,” ujar Jafar.

Meskipun demikian, ujar Jafar, Aceh masih dilanda berbagai persoalan, salah satunya adalah minimnya industri yang beroperasi di Aceh. Menurutnya, para investor masih enggan berinvestasi di Aceh disebabkan informasi yang selama ini tersebar membuat citra buruk bagi Aceh.

“Kami menyampaikan terimakasih atas kedatangan bapak ibu sekalian, saya pikir ini kesempatan yang penting bagi kami untuk menyampaikan informasi dan mendapatkan masukan dan semoga ini berguna untuk membuat Aceh lebih baik,” kata Jafar.

Banda Aceh- Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Aceh Drs Alhudri MM meminta kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat dibantu Tagana setempat agar menyalurkan bantuan masa panik yang ada dalam gudang logistik milik Dinas Sosial Aceh di Aceh Barat.

“Kita meminta Dinsos Aceh Barat bersama Tagana setempat untuk menangani massa panik korban bencana alam putting beliung dengan membuka gudang provinsi yang ada di Aceh Barat,” kata Alhudri,  Selasa (20/8/2019).

Alhudri menuturkan, dari informasi yang diproleh dari Posko Dinsos dan Tagana Aceh Barat, angin puting beliung tersebut terjadi pada 18 dan 19 Agustus 2019 yang melanda lima desa di Kecamatan Sungai Mas dengan korban terdampak bencana 148 jiwa atau 44 KK dengan jumlah rumah rusak 44 unit yang terdiri rusak berat 16 unit, dan rusak ringan 28 unit. Adapun desa-desa yang terdampak bencana tersebut adalah,  Desa Lancong, Desa Sarah Perlak, Desa Tungkop, Desa Geudong, dan Desa Tutut.

Untuk sementara Dinas Sosial Aceh Barat dan Tagana setempat sudah menyalurkan bantuan masa panik yang logistiknya berasal dari gudang logistik milik Dinas Sosial Provinsi Aceh yang ada di Aceh Barat antara lain: selimut 50 lembar, baju koko 20 lembar, kain sarung 50 lembar,  daster 20 lembar, baju koko anak-anak 15 lembar, baju kaos oblong 20 lembar, baju anak-anak 50 lembar, mukena 20 lembar, famili kids 42 paket, kecap 5 dus, minyak goreng bimoli 7 dus, sarden 7 dus,  seng 400 lembar, triplek 350 lembar, cat 25 kilogram, paku seng 1 dus, matras 42 lembar, paku triplek 8 dus, tenda regu 2 unit, dan tenda famili 1 unit.

“Namun sesuai laporan petugas kita di lapangan, masih ada sejumlah bantuan yang bersifat mendesak yang harus segera disalurkan, yaitu Beras 500 kilogram, Indomie 20 dus, Air mineral 50 dus, Saus 50 dus, dan Roti 30 dus. Ini akan segera kita tindaklanjuti,” pungkas Alhudri.[] 

Gayo Lues - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, membuka Festival Saman di Lapangan Seribu Bukit Gayo Lues, Senin 19 Agustus 2019 malam. Nova mengatakan tari saman sebagai salah satu warisan budaya tak benda miliknya dunia haruslah terus dilestarikan.

"Sebagai khasanah budaya, saman wajib kita lestarikan. Kerja keras melestarikan saman adalah bagian dari upaya kita memajukan kesenian di Aceh," kata Nova.

"Saman adalah salah satu keunggulan Aceh, nasional bahkan global. Karena itu kita harus menampilkan saman sebagai bagian jati diri kita. Ini aset bangsa khususnya Aceh," kata Nova lagi. Ia menyebutkan, kebudayaan bisa menjadi salah cara meraih kejayaan.

Sejak UNESCO mengakui saman sebagai warisan tak benda pada 2011 lalu, pemerintah terus gencar melakukan kampanye atau promosi saman hingga mancanegara. Festival Saman yang semula dilaksanakan dalam kegiatan Gayo Mountain Festival (Gamifest) bahkan dijadikan Kementerian Pariwisata Indonesia sebagai salah satu dari 100 top event nasional. Nova berharap festival tahunan itu bisa berdampak domino pada kunjungan wisatawan.

Bupati Gayo Lues, Amru, mengatakan Festival Saman di daerah itu merupakan tindak lanjut dari Gayo Alas Mountain Festival (Gamifest) tahun 2018 lalu. "Kegiatan ini merupakan Aceh top event yang masuk dalam 100 kegiatan pariwisata nasional," kata Amru.

Amru menyebutkan selain didukung penuh pemerintah Aceh, kegiatan Saman Festival juga didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Amru mengatakan tujuan kegiatan itu adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas seni Gayo.

"Kita berharap Dataran Tinggi Gayo ini juga bisa ditetapkan menjadi startegis pariwisata nasional," kata Bupati Amru.

Sementara itu, Kepala Museum Nasional, Iswanto Bagi masyarakat Gayo Lues, Saman barangkali adalah marwah kehidupan di mana silaturahmi tumbuh dalam diri para penari saman. Namun demikian, sebagai aktifitas kebudayaan yang keseniannya telah diakui dunia sebagai salah satu warisan budaya tak benda dunia, sudah saatnya penyebaran pengetahuan empiris tentang saman harus disampaikan agar bunyi Saman bisa terdengar hingga ke seluruh dunia.

"Tugas kita memastikan ekosistem saman tetap hidup di tengah masyarakat. Jika Saman mau dimiliki dunia, ayo sebarkan pengetahuan empiris tentang saman," kata Iswanto. []
loading...
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.