2018-02-25

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Pangdam IM  Mayjen TNI Moch Fachrudin.menyerahkan penghargaan pada Kombes Pol T. Saladin, SH Rabu (28/2/18)
BANDA ACEH- Mantan Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol T. Saladin, SH yang kerap dikenal dengan julukan Polisi rakyat, kembali berhasil menorehkan prestasi terbaik nya sebagai putra daerah Aceh dan juga telah berhasil mengharumkan nama Institusi Polri khususnya Polda Aceh dengan kembali menerima penghargaan dari Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Moch Fachrudin.

Mantan Kapolresta Banda Aceh yang kini menduduki jabatan barunya di Polda Aceh sebagai Kabid T.I.K itu menerima penghargaan dari Pangdam, yakni penghargaan sebagai Polisi Sahabat TNI. Penghargaan tersebut juga langsung diserahkan oleh Pangdam Iskandar muda kepada Kombes Pol T Saladin dan disaksikan oleh seluruh unsur pimpinan TNI sejajaran, pada malam silaturahmi rapat koordinasi (rakor) Pimpinan TNI dan Polri se-Aceh tahun 2018, di Aula Balai Teuku Umar Markas Kodam IM, Banda Aceh, Rabu (28/2/18).

Kombes Saladin dinobatkan anugerah penghargaan sebagai Polisi Sahabat TNI, berdasarkan penilaian dari segala aspek baik dari instansi TNI, Polri, dan seluruh lapisan masyarakat atas dedikasi dan keberhasilannya dalam membangun hubungan kemitraan antar TNI-Polri sehingga terjalin hubungan yang semakin harmonis dan saling bersinergi dalam menjaga perdamaian provinsi Aceh. 

Saladin memang dinilai sangat dekat dengan TNI. selama iya bertugas di Aceh nama Saladin pun sangat dikenal dikalangan TNI baik dari segi para pejabat tinggi hingga prajurit menengah kebawah, Ia pun berhasil memberikan warna yang baru antara TNI dan Polri sehingga perselisihan antara TNI dan Polri jarang sekali terjadi di Aceh.

Saat diwawancarai awak media Saladin mengatakan saya sangat bangga atas diberikannya penghargaan berupa piagam Polisi Sahabat TNI dan saya juga sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Pangdam Iskandar Muda atas penghargaan yang diberikan ini.

“Kami memang sangat dekat dengan TNI dan juga Instansi lainnya, kami tidak menyangka Pangdam memberikan penghargaan ini, dimanapun saya bertugas, saya selalu melibatkan TNI setiap ada kegiatan bersama masyarakat, karena menurut saya jika Polri dan TNI bersatu, siapapun akan berpikir untuk berbuat kejahatan, ” kata Saladin.

Ia juga menambahkan, apa yang dilakukannya selama ini adalah sebuah tindakan yang murni berawal dari keikhlasan hati, tanpa mengharap apa pun, serta di iming-imingi oleh kepentingan pribadi, perorangan maupun kelompok. 

“Selama ini kami dekat dengan TNI tidak hanya dengan Pimpinan tetapi juga dengan anggota, bukan sesuatu hal yang saya buat-buat, saya tulus dan iklas melakukannya,” ungkapnya.

Tak hanya Penghargaan Polisi Sahabat TNI Saladin juga telah menerima puluhan penghargaan lainnya sejak ia menjabat sebagai Kabid Humas Polda Aceh diantaranya Kombes Pol Saladin, SH selaku Redaktur Website tribratanewsaceh.com, yaitu apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya keaktifan Tribrata News versi alexa.com, sebagai Website Tribrata pengunjung terbanyak diseluruh Indonesia dan penghargaan atas inovasinya secara masiv memanfaatkan Media Sosial sebagai Buzzer Berita Polri yang aktif dari Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti.

Sejak menjabat Kapolresta Banda Aceh Saladin juga menerima penghargaan lainnya diantaranya penghargaan sebagai pelayanan publik terbaik bidang pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Yang diserahkan langsung oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB, Diah Natalisa dan Irwasum Polri, Komjen Pol Dwi Priyatno di Mabes Polri.

Penghargaan dari Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Universitas SyiahKuala atas layanan cepat Kepolisian, Baik dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas dan Pencegahan kecelakan, Pemberian sertifikat atas prestasi satuan lalu lintas tersebut berlangsung di Aula Universitas Syiahkuala.

Anungerah Madani Award 2017 dari Wali Kota Banda Aceh juga diberikan pada malam puncak peringatan HUT Kota Banda Aceh ke 812 di Blang Padang Banda Aceh.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan anugerah yang diberikan kepada Kapolresta Banda Aceh serta lembaga penyelenggara negara lainnya atas dukungannya dalam pemerintahan dan pembangunan kota Banda Aceh dalam mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang menghasilkan pemilu yang damai di ibukota Provinsi Aceh.

Selanjutnya penghargaan Marketing Champion 2017 diajang Indonesia Marketeer Festival 2017, Saladin merupakan satu dari delapan penerima penghargaan. Kompleksnya tugas-tugas di institusi Kepolisian menuntut personelnya Korps Bhayangkara tersebut untuk tetap profesional. Hal itu sesuai komitmen Kepolisian untuk melakukan reformasi sesuai tuntutan masyarakat yang menuntut pelayanan terbaik.

Selain meraih penghargaan di ajang Indonesia Marketeer Champion 2017, Saladin juga menerima penghargaan dari Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. Penghargaan diberikan karena Kepolisian Banda Aceh dinilai mampu menjaga keamanan dan stabilitas selama pelaksanaan Pilkada.
Polresta Banda Aceh yang waktu itu dipimpin oleh Saladin juga meraih peringkat ke-3 pelayanan publik terbaik bidang pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pelaporan penanganan laka Lantas. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kakorlantas Drs. Royke Lumowa, M.M di Hotel Mercure Ancol Jakarta.

Hasil penilaian Indeks Tata Kelola (ITK) bidang pelayanan publik di lingkungan jajaran Polri. Prestasi ini diperoleh Polresta Banda Aceh setelah menyisihkan tingkat pelayanan publik bidang serupa di Polres/Polresta lainnya di Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi kepada mantan Kepala Polisi Resor Kota (Kapolresta) Banda Aceh Kombes Pol T. Saladin, S.H, Komando Distrik Militer (Kodim) 0101/BS memberikan Tiga buah cindramata yang diantaranya kumpulan foto Mozaik Kombes Pol T. Saladin dengan Dandim 0101/BS, Miniatur Sinergitas TNI Polri dan Piagam penghargaan.

Selanjutnya berbagai penghargaan lain juga diterimanya antara lain penghargaan atas pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2017 dari AKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh, Role model pelayanan publik 2017 dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). (Red/Rls)

Banda Aceh - Tim Anggaran Pemerintah Aceh sudah mematangkan persiapan Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang APBA tahun anggaran 2018 untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

"Insyaallah, hari ini tim TAPA menghadap Mendagri, untuk membahas hal ini, sekaligus meminta pengesahan," kata  Ketua TAPA Drs Dermawan MM, sebagaimana disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata, S.H., M.H., Kamis 1 Maret 2018 malam di Banda Aceh.

Langkah penetapan APBA 2018 tersebut terpaksa ditempuh Pemerintah Aceh sebagai konsekuensi dari tidak tercapainya kesepakatan tentang KUA-PPAS dan R-APBA 2018 antara Gubernur Aceh dan DPRA, sesuai batas waktu yang diatur UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wiratmadinata menjelaskan, sebagaimana diketahui, batas waktu 60 hari kerja yang diatur undang-undangan sudah berakhir, dan belum ada payung hukum untuk melanjutkan pembahasan bersama DPRA. Jadi, mau tak mau Pemerintah harus mengikuti regulasi yang ada untuk segera membuat Pergub untuk APBA 2018. Karena, bila tetap dilanjutkan justru hasilnya bisa berisiko inkonstitusional.

“APBA tahun anggaran 2018 bisa dinilai inkonstitusional bila pembahasannya tidak sesuai mekanisme regulasi,” kata Wiratmadinata yang mendapatkan penegasan dari Ketua TAPA, bahwa Pergub sudah dapat dipastikan.

Adapun Pagu anggaran dalam rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Pergub APBA 2018 yang akan diusulkan ke Mendagri mencapai Rp 15,3 triliun lebih. Jumlah ini di atas Pagu KUA-PPAS yang dibahas dengan DPRA selama ini, yakni sekitar Rp 14,7 triliun.

Wiratmadinata menjelaskan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ketua TAPA, pagu anggaran yang diusulkan melebihi Pagu yang gagal disepakati dengan Tim Banggar DPRA . Ini menunjukkan mekanisme anggaran melalui Pergub tidak merugikan rakyat.

"Substansinya sama saja, hanya payung hukumnya yang berbeda," kata Wiratmadinata lagi.

Lebih lanjut, kata Wira, Ketua TAPA menguraikan, tambahan nilai pagu anggaran sekitar Rp 300 miliar lebih tersebut berasal dari  peningkatan pendapatan dan Silpa tahun lalu.

Wiratmadinata juga menyampaikan, Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Pergub APBA 2018 yang sampaikan ke Mendagri sebesar Rp 15,3 triliun itu akan dibahas bersama Dirjend Bina Keuangan Daerah Kemedagri RI di Jakarta.

Setelah mendapat persetujuan dari Mendagri RI di Jakarta, Rancangan KUA-PPAS dan rancangan Pergub APBA 2018 segera ditetapkan menjadi APBA Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Gubernur (Pergub)Aceh, sesuai ketentuan perundang-undang. (Rill)

“Semoga usulan Rancangan Pergub ini segera mendapat persetujuan Mendagri, untuk mengakhiri penantian rakyat Aceh atas kepastian pengesahan APBA 2018 ini," ujar Wiratmadinata.

,
Aceh Besar – Kedekatan dan Keakraban antara Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan warga binaan dapat terwujud karena telah terjalinnya hubungan ukhuah silaturahmi yang rutin dilakukan oleh Babinsa dengan berkunjung ke desa binaannya.

Seperti dilakukan oleh Babinsa Desa Lam Alu Raya Koramil 08/Kuta Baro Serda Hartedi yang secara rutin dan berkesinambungan melaksanakan kunjungan ke desa menjumpai warga binaan, bertempat di Desa Lam Alu Raya, Kuta Baro, Aceh Besar, Jum’at (02/03/18).

Babinsa Desa Lam Alu Raya Serda Hartedi mengatakan, bahwa sudah semestinya seorang Babinsa harus selalu ada di tengah-tengah warga binaannya, supaya komunikasi dengan warga dapat terjalin dengan baik, sehingga berbagai informasi yang terjadi dapat terdekteksi oleh Babinsa.

“Dengan selalu berada di desa, kita bisa tahu setiap perkembangan situasi yang terjadi, sehingga kita bisa cepat tentukan langkah untuk menyelesaikannya,” kata Serda Hartedi.

Lebih lanjut dikatakan, selain untuk mengetahui perkembangan situasi di desa, menjaga hubungan silaturahmi dengan warga binaan itu sangat penting, sehingga Pembinaan Teritorial (Binter) yang dilakukan oleh Babinsa di desa dapat terlaksana baik dan lancar.

“Jadi, pentingnya menjaga hubungan silaturahmi, agar sasaran Binter dapat terlaksana dengan optimal,” ucap Serda Hartedi.(Rill)

Banda Aceh - Sejak tanggal 28 Februari 2018 dan masih berlangsung hingga hari ini, HAkA (Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh) bersama WRI (World Resource Institute) Indonesia mengadakan pelatihan Global Forest Watch (GFW) dan Forest Watcher untuk Pemerintah di Bidang Kehutanan di Hotel Oasis, Banda Aceh. Peserta pelatihan berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh beserta KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) I dan KPH Tahura, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Balai Penegakan Hukum (GakKum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan UPTB Pusat Data Geospasial Aceh (PDGA) BAPPEDA. “Pelatihan ini rangkaian dari pelatihan serupa yang telah diselenggarakan di Langsa bulan lalu” tutur Hidayah Hamzah dari WRI Indonesia. Asti Asokawati juga mengatakan “GFW dan fitur-fiturnya dapat dimanfaatkan untuk membantu upaya penegakan hukum di sektor kehutanan”

Agung Dwinurcahya dari HAkA menyatakan pentingnya pelatihan ini karena hutan Aceh yang luas ini dapat dipantau dengan GFW dan Forest Watcher lebih cepat. GFW dan Forest Watcher sendiri  merupakan suatu aplikasi berbasis web dan seluler yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui hilangnya tutupan pohon secepatnya (update setiap 8 hari) dengan sistem NRT (Near-Real Time). Terdapat dua data penting yaitu data peringatan GLAD (Global Land Analysis and Discovery) untuk mengetahui peringatan terjadinya kehilangan tutupan pohon dan data VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) yang memungkinkan pengguna mendeteksi titik-titik panas (hotspot) untuk menduga kebakaran lahan. Akurasi GLAD adalah 30 x 30 meter dan sensitivitas VIIRS mendeteksi titik panas yaitu 375 x 375 meter. “Beberapa institusi telah memanfaatkan aplikasi ini untuk membantu kegiatan patroli kawasan hutan” Umi Purnamasari menjelaskan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Fahrul dari BKSDA Aceh “Kami telah menggunakan GFW dalam memantau kejadian titik panas dan kehilangan pohon di area kerja kami mulai tahun ini” tambahnya.


Pelatihan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari tim WRI Global - Elizabeth Moses dan Liz Bourgault. Selain materi dan demo di dalam ruangan, para peserta pelatihan juga diajak mempraktekkan langsung aplikasi smartphone Forest Watcher tersebut di sekitar Saree. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk navigasi menuju ke titik-titik area yang diduga terjadi kerusakan hutan. Para peserta telah membuktikan di lapangan bahwa memang dijumpai dan ditemukan pembukaan lahan di lokasi peringatan GLAD tersebut.

Dedek Hadi dari DLHK Aceh menyambut dengan antusias kehadiran teknologi GFW dan Forest Watcher tersebut. “Jika memungkinkan maka kita perlu mengembangankan hal ini menjadi sebuah sistem pelaporan kejadian deforestasi dan kebakaran di Aceh yang terintegrasi di semua lini” tuturnya. Senada dengan hal tersebut Rahmad dari KPH Tahura menegaskan “Dengan teknologi ini harapannya kita dapat membuat database monitoring kerusakan hutan yang dapat terkoneksi langsung dengan pengambil kebijkan”. Jefri dari Balai Gak Kum juga menambahkan bahwa “Teknologi ini akan membantu kami untuk menyaring informasi-informasi yang benar tentang kerusakan hutan dan titik api. Teknologi ini dapat membantu meminimalisir informasi tidak benar (hoax) dan membantu dalam membuat prioritas”(Rill)

Ilustrasi
Banda Aceh - Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), sudah mematangkan persiapan Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang APBA tahun anggaran 2018 untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Rencananya, tim TAPA akan menghadap Mendagri pada Jumat (2/3).

Dalam Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Pergub APBA 2018 yang akan diusulkan ke Mendagri itu, Pemerintah Aceh mengusulkan pagu anggaran mencapai Rp 15,3 triliun lebih. Jumlah ini di atas Pagu KUA-PPAS yang dibahas dengan DPRA selama ini, yakni sekitar Rp 14,7 triliun.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata menjelaskan, pagu anggaran yang diusulkan melebihi Pagu yang gagal disepakati dengan Tim Banggar DPRA . Ini menunjukkan mekanisme anggaran melalui Pergub tidak merugikan rakyat. “Substansinya sama saja, hanya payung hukumnya yang berbeda,” kata Wira Kamis malam di Banda Aceh.

Lebih lanjut, kata Wira, Ketua TAPA menguraikan, tambahan nilai pagu anggaran sekitar Rp 600 miliar lebih tersebut berasal dari peningkatan pendapatan dan Silpa tahun lalu.

Wiratmadinata juga menyampaikan, Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Pergub APBA 2018 yang sampaikan ke Mendagri sebesar Rp 15,3 triliun itu akan dibahas bersama Dirjend Bina Keuangan Daerah Kemedagri RI di Jakarta.

“Insyaallah, Jumat besok tim TAPA akan menghadap Mendagri, untuk membahas hal ini, sekaligus meminta pengesahan,” kata Wira.

Setelah mendapat persetujuan dari Mendagri RI di Jakarta, Rancangan KUA-PPAS dan rancangan Pergub APBA 2018 segera ditetapkan menjadi APBA Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Gubernur (Pergub)Aceh, sesuai ketentuan perundang-undang.

“Semoga usulan Rancangan Pergub ini segera mendapat persetujuan Mendagri, untuk mengakhiri penantian rakyat Aceh atas kepastian pengesahan APBA 2018 ini,” ujar Wiratmadinata.-

Sebagaimana diketahui, langkah penetapan APBA 2018 tersebut terpaksa ditempuh Pemerintah Aceh sebagai konsekuensi dari tidak tercapainya kesepakatan tentang KUA-PPAS dan R-APBA 2018 antara Gubernur Aceh dan DPRA, sesuai batas waktu yang diatur UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Batas waktu 60 hari kerja yang diatur undang-undangan sudah berakhir, dan belum ada payung hukum untuk melanjutkan pembahasan bersama DPRA. Jadi, mau tak mau Pemerintah harus mengikuti regulasi yang ada untuk segera membuat Pergub untuk APBA 2018. Karena, bila tetap dilanjutkan justru hasilnya bisa berisiko inkonstitusional.| Pikiran Merdeka

Ketua Umum Lembaga Pemuda Rakyat Aceh Republik Indonesia ( Lemperari )  Aceh T.  Muslem. T.A saat menggelar rapat bersama ulama  untuk persiapan acara untuk mendata anak yatim lingkungan yang terabaikan pihak PHE
Nibong- Dalam rangka merayakan dirgahayu HUT Lsm Lemperari ke 6 yang dipusatkan di Desa Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara akan menyantuni sebanyak 250 anak yatim di Kabupaten Aceh Utara.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Lembaga Pemuda Rakyat Aceh Republik Indonesia ( Lemperari )  T.  Muslem. T.A yang akrab disapa si Buya Hitam  kepada Waspada, Rabu (28/2)  kemarin terkait perayaan HUT Lemperari. 

Muslem mengatakan kegiatan sosial seperti membagi bantuan kepada orang miskin, janda miskin dan anak yatim yang ada di Kabupaten Aceh Utara. 

" Saya sudah minta dari empat kecamatan Nibong, Matangkuli, Tanah Luas dan Syamtalira Arun agar masing-masingnya membawa sebanyak 60 anak yatim dengan jumlah total 250 anak yatim. Kami sudah persiapkan bantuan kebutuhan pendidikan dan santunan uang," katanya.  

Keempat kecamatan tersebut memang sengaja diprioritaskan  Lemperari karena merupakan daerah binaan PHE yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan tanpa menikmati kesejahteraan dari dana csr. 

Muslem menyebutkan HUT Lsm Lemperari yang jatuh pada Jumat 11 April 2014 itu setiap tahunnya digelar secara akbar dengan pembagian bantuan  sosial kepada warga miskin dan anak yatim. 

Selain itu, untuk memeriahkan acara tersebut Lemperari juga mengundang para ulama tokoh, pejabat dan masyarakat  se Aceh. 

Muslem mengaku dirinya belum bisa memberi komentar lebih karena mengingat pihaknya masih dalam persiapan rapat untuk menentukan jadwal pelaksanaannya yang dipusatkan di Desa Nibong.

Disisi lain, Muslem menerangkan lsm Lemperari ini terlahir karena tidak ada orang yang berani bertanggung jawab atas kematian orang Aceh baik dari aliran beridiologi GAM atau Banpol yang biasa disebut Cuak. Terlebih lagi begitu banyak nyawa rakyat Aceh yang menjadi korban konflik. 

" Bagi mereka yang sudah syahid siapa yang bertanggung jawab dan apa pula yang mereka dapatkan. Karena itulah Lemperari lahir untuk mempersatukan orang yang berbeda idiologi dan akan memperjuangkan nasib  mereka," paparnya. 

Muslem memprediksikan jumlah anggota Lemperari kian hari kian bertambah banyak yang ingin ikut bergabung khususnya para mantan kombatan masa lalu yang ada ditiap kabupaten/ kota di Aceh. 

Muslem berharap partisipasi dan dukungan masyarakat Indonesia pada umumnya dan untuk rakyat Aceh secara khususnya. (Red/ZA)

Teks dan foto ( Waspada / Zainuddin. Abdullah) 



,
Lhokseumawe - Dalam rangka memperingati Dirgahayu Ke-72 Persit Kartika Chandra Kirana dan Hari Ulang Tahun  (HUT) Ke-54 Dharma Pertiwi. Korem 011/Lilawangsa bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Utara, mengelar kegiatan Bakti Sosial Donor Darah.

Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-72 Persit dan Ke-54 Dharma Pertiwi Tahun 2018, kegiatan Bakti sosial donor darah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk pelaksanaan donor darah pada pagi hari ini, di Lapangan Jenderal Sudirman Korem 011/Lilawangsa, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kamis (1/3/2018).

Begitu juga terlihat antusias para pendonor, selain diwarnai ibu-ibu anggota persit Kartika Chandra Kirana para istri prajurit TNI dari 3 (Tiga Matra) AD, AL dan AU, jajaran Koorcab Rem 011 dan Persit Dharma Pertiwi Lhokseumawe Daerah R. PD Iskandar Muda, turut dihadiri dan melaksanakan donor darah para Prajurit TNI/Polri serta masyarakat seputaran Kota Lhokseumawe Wilayah Korem 011/Lilawangsa.

Dalam siaran pers, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 011 Ny Marini Agus Firman Yusmono mengatakan, bakti sosial yang dilaksanakan pada pagi hari ini, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-72 Persit dan Ke-54 Dharma Pertiwi tahun 2018, kegiatan donor darah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di jajaran Persit Koorcab Rem 011, Lhokseumawe.

Disamping itu, bahwa bakti sosial melalui donor darah merupakan perhatian besar dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono, mengajak seluruh prajurit TNI beserta keluarganya para anggota persit di seluruh Indonesia, dengan maksud agar pada momen Hari Dirgahayu persit harus dapat memberi arti bagi masyarakatnya, tutur Ketua Persit Ny Marini Agus Firman Yusmono.

Dengan demikian, tambah Ny Marini Agus Firman Yusmono, persit sebagai pendamping prajurit, akan terus berupaya memberikan warna terbaik selain membantu mengurus rumah tangga juga memberikan semangat dan mendorong suami yaitu para prajurit TNI setiap melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam mengawal NKRI, sebutnya.

Begitu juga yang dilaksanakan saat ini, kegiatan sosial kemanusiaan donor darah sangat bermanfaat, selain sangat berarti darahnya untuk orang lain, juga akan bermanfaat bagi kesehatan sipendonor itu sendiri. “Karena satu tetes darah sangat berarti dan dapat membantu menyelamatkan keselamatan orang lain”, pungkas Ketua Persit.

Terlihat begitu antusias peserta kegiatan kemanusiaan pada hari ini, diantaranya dari anggota persit KCK Koorcab Rem 011 dan Dharma Pertiwi Daerah R, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XIII Brigif 25, Persit Kartika Chandra Kirana Ranting BS III Den  Arhanud 011, para prajurit TNI/Polri dan ASN, dan sebanyak 186 Kantong Darah segar berhasil di kumpulkan.(Rill)

Banda Aceh - Satu hari pasca menerima audiensi guru honorer di ruang kerjanya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf langsung menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (01/03/2018).

Pada kesempatan itu Gubernur menyerahkan langsung surat yang ditandatanganinya  yang meminta Menpan-RB supaya melakukan  penetapan NIP K-2 Provinsi Aceh. Surat  tersebut diterima langsung oleh Menpan-RB, Asman Asbur.

Surat itu juga ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Mendagri, Mendikbud, Kepala BKN, Ketua DPRA, Bupati/walikota se Aceh, Kepala BKN Aceh dan Sekjen Asgunad.

Kepada Menteri, gubernur menyebutkan bahwasanya saat ini masih terdapat 823 orang tenaga honorer kategori K-2 di Aceh yang belum mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan alasan karena tenaga honorer tersebut tidak bekerja pada instansi pemerintah tetapi bekerja/mengajar pada sekolah swasta.

“Kami mohon bantuan bapak agar dipertimbangkan untuk direkomendasikan penetapan NIP dari Badan Kepegawaian Negara sehingga dapat diproses  penetapan keputusan pengangkatan sebaga CPNS oleh pejabat Pembina kepegawaian kabupaten/kota,” ujar Irwandi Yusuf sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, Kamis (01/03/2018).

Mulyadi Nurdin mengatakan beberapa pertimbangan gubernur Aceh menyampaikan hal itu antara lain dikarenakan tenaga honorer kategori K-2 tersebut telah bertugas sebagai guru di sekolah-sekolah di berbagai pelosok kabupaten/kota di Aceh selama 10 tahun sampai dengan 20 tahun.

Selain itu kata Mulyadi, Tenaga honorer K-2 tersebut juga telah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi yang diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala BKN dan juga telah dinyatakan lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang oleh Panselnas.

“Dengan demikian secara ketentuan kepegawaian mereka dinilai sudah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh BKN dan diangkat menjadi CPNS oleh pejabat Pembina kepegawaian kabupaten/kota,” tambah Mulyadi Nurdin.

Pada kesempatan itu kata Mulyadi, gubernur Aceh juga menyampaikan kondisi pendidikan Aceh, sarana prasarana, infrastruktur pendidikan di Aceh, termasuk persoalan guru dan kompetensinya.

Menyahuti permintaan Gubernur Aceh itu, Menpan-RB Asman Abnur mengakui akan melakukan verifikasi melalui Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Aceh dan Kabupaten/kota.

“Kita juga manusiawi, kalau yang betul-betul dia mengabdi sekian puluh tahun nanti kita carikan solusi, mereka yang sudah mengabdi 10 tahun sampai 20 tahun dan betul-betul mengajar disitu maka ini betul-betul harus kita pertimbangkan,” ujar Menteri.(Rill)

Aceh Timur - Pimpinan BP. Hidayatul Al Mukarram desa Kuala Leuge Baroe Kecamatan Peureulak memberikan penghargaan kepada GERANAT Aceh Timur dalam acara penutupan MTQ Ke-IV Tingkat Balai Pengajian senin malam (26/02/2018).

Pemberian Penghargaan ini di serahkan oleh Ketua Panitia pelaksana kegiatan MTQ Tgk. Safraul Fahmi yang diterima oleh Amar Yushanda selaku Kepala Biro  GERANAT Aceh Timur.

Ketua Panitia pelaksana kegiatan MTQ Tgk. Safraul Fahmi mengatakan, keterlibatan GERANAT Aceh Timur berawal dari kegiatan silaturahmi yang berujung pada kerjasama dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan tersebut.

"Pemberian Penghargaan ini merupakan sebuah bentuk apresiasi dan terimakasih Kepada Organisasi GERANAT Aceh Timur yang telah ikut menyukseskan kegiatan yang kita laksanakan ini." Jelas Tgk. Safraul Fahmi.

Seperti yang diberitakan Kegiatan MTQ ke-IV Tingkat Balai Pengajian ini dilaksanakan oleh BP. Hidayatul Al Mukarram dan bekerja sama dengan Organisasi Generasi Remaja Anti Narkotika atau yang dikenal dengan GERANAT Kabupaten Aceh Timur, pada tgl 18 s/d 26 februari 2018.

Sedangkan GERANAT Aceh Timur melalui Kepala Biro , Amar Yushanda, juga sangat mengapresiasi masyarakat kuala leuge baroe yang menerima kehadiran GERANAT Aceh Timur di tengah-tengah mereka.

"Suatu moment yang luar biasa bagi kami, Awalnya ini silaturrahmi, setelah kita melakukan pertemuan beberapa kali lalu kita memiliki kesamaan program, dan melalui kesepakatan bersama, akhirnya kita melaksanakan kegiatan ini." ungkap Amar Yushanda.

Dalam kesempatan itu juga, GERANAT Aceh Timur juga turut memberikan penghargaan atas kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ini yang diserahkan oleh Amar Yushanda sebagai Utusan Pimpinan GERANAT Aceh Timur kepada Tgk. Safraul Fahmi selaku Ketua Pelaksana kegiatan dan juga tokoh muda desa Kuala Leuge Baroe, dan disaksikan oleh Ketua Umum GERANAT Aceh Timur, Tokoh Muda Peureulak, Perangkat desa, para peserta kafilah MTQ dan puluhan masyarakat yang memadati area pelaksanaa MTQ Tersebut. (Rill)

Dar saat dipersidangan PN Aceh Timur
ACEH TIMUR- Kembali narapidana kasus pembunuhan berinitial Dar yang juga mantan Kasat Narkoba Polres Aceh Timur tidak berada didalam Rutan Idi, Aceh Timur.

Dari informasi diterima redaksi napi Dar ini tercatat sebagai napi yang menghuni rutan idi namun anehnya tak seorang pun dari penghuni rutan yang melihat napi Dar selama ini.

Sebelumnya napi yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi tersebut dituntut oleh jaksa penuntut umum 9 tahun dan majelis hakim pengadilan negeri aceh timur menjatuhkan vonis 8 tahun atas kasus penganiayaan yang berujung meninggalnya korban Murtala.

Napi Dar dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan perbuatan menganiaya hingga tewas serta memerintahkan anggotanya untuk membuang mayat korban murtala ke sungai arakundo dikecamatan Simpang Ulim Aceh Timur. 

Kacab Rutan Idi Irdiansyah Rana saat dikonfirmasi redaksi tidak berada ditempa dan nomor seluler yang di coba hubungi juga tidak menjawab panggilan redaksi.


Sementara itu Kakanwilkumham Aceh A.Yusfahruddin Bc.IP. SH. MH melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Edy Hardoyo Bc.IP menyebutkan dirinya belum mengetahui terkait ketidakberadaan napi Dar didalam rutan idi.

“ Saya belum tahu,nanti saya akan coba tanya sama kepala rutannya,tapi setahu saya kepala rutannya sedang menghadiri pelantikannya di riau “,ungkap edy hardoyo melalui sambungan telepon selulernya,Rabu (28/2/2018).(Red/BPN)

Lhoksukon - Satuan reserse Narkoba Polres Aceh Utara, menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial SS yang sedang asyik mengonsumsi sabu di rumahnya Senin malam (26/2). SS mengaku terpengaruh suaminya yang menjadi pengedar barang haram itu.

Kapolres Aceh Utara AKBP Ir. Untung Sangaji melalui Kasat Res Narkoba AKP Ildani, SH menuturkan, penangkapan pelaku bermula dari informasi yang menyebutkan bahwa Idria, suami SS kembali berbinis narkoba.

”Idria baru keluar dua bulan lalu dari Lapas Lhoksukon setelah dua tahun dipenjara karena kasus narkoba,” ucap Ildani. Rabu (28/2).

Ildani bersama anggotanya langsung menyasar rumah di Gampong Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara. Begitu diintai, ternyata pasangan suami istri itu sedang asyik memakai sabu sambil membuat paket-paket sabu untuk dierdarkan.

“Saat digerebek, Idria berhasil lolos dengan cara melarikan diri dari pintu belakang membawa serta sabu dan meninggalkan istrinya dengan sejumlah sisa barang bukti 2 paket sabu seberat 0,14, kaca pirek berisi sabu dan seperangkat alat hisapnya (bong).” ungkap AKP Ildani.

SS mengaku mengetahui bahwa suaminya bekerja sebagai pengedar sabu ”Kadang kalau dapat barang (sabu Red), saya sama suami makek sedikit-sedikit,” kata perempuan berusia 25 tahun itu. Ia mengaku awalnya dipaksa suami untuk mencicipi sabu.

Segala persiapan untuk transaksi dan nge-fly berasal dari suaminya Idria. ’’Pelaku hanya nyicipin, terus ketagihan, dan akhirnya nurut. Idria kini sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) alias sebagai buron.’’ tutur Ildani.

Saat ini, ibu satu anak itu harus meringkuk di balik jeruji besi. Dia dijerat Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara.(tribratanewsacehutara.com)

,
Lhokseumawe | Staf Oprasi Korem 011/Lilawangsa melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan latihan Uji Keterampilan Perorangan Jabatan  (UTPJ) Babinsa yang digelar satuan Kodim 0103/Aceh Utara, di Lapangan Jenderal Sudirman Makorem 011/Lilawangsa, Kota Lhokseumawe, Rabu (28/2/2018).

Latihan uji keterampilan perorangan jabatan yang digelar selama 3 (Tiga) hari, diikuti oleh seluruh personel Babinsa Koramil di jajaran Kodim 0103/Aceh Utara dari mulai tingkat jabatan Bintara Pelatih Tata Urusan Dalam (Batih Tuud) hingga sampai dengan tingkat jabatan Bintara Pembinaan Desa (Babinsa).

Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono melalui Kepala Seksi Oprasi  (Kasiops) Korem 011/Lilawangsa Mayor Inf Valiyan mengatakan, sebagai satuan atas Korem 011/Lilawangsa yang membawahi satuan-satuan Kodim di jajaran, tentunya Korem bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan para prajurit TNI di satuan bawah.

Diantaranya, dilaksanakan program latihan oleh seluruh Babinsa prajurit TNI Kodim 0103/Aceh Utara mengikuti kegiatan Latihan Uji Keterampilan Perorangan Jabatan (UTPJ). Berkaitan dengan bidang latihan,  Maka Staf Oprasi Korem 011/Lilawangsa memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan latihan tersebut.

Saat ini, satuan Kodim 0103/Aceh Utara melatih para prajuritnya melaui Uji Keterampilan Perorangan Jabatan dengan materi diantaranya: pengetahuan tentang teritorial pengumpulan data geografi, demokrasi dan kondisi sosial, serta menguasai dan mahir dalam melaksanakan pembinaan Komsos, pembinaan Karya Bakti TNI hingga sampai pembinaan Perlawanan Wilayah (Binwawil) di Desa binaannya.

Selain dari pada itu, digelar latihan UTPJ dengan tujuan, selain sebagai modal pelaksanaan tugas nantinya di satuan Koramil wilayah masing-masing Kodim jajaran Korem 011/Lilawangsa, agar para Babinsa dapat melaksanakan tugas pokok tanggung jawabnya sebagai Pembina di Desa binaannya masing-masing dengan baik dan sesuai siklus latihan yang sedang dilaksanakan saat ini, pungkas Kasi Ops dalam melaksanakan perintah dari Komandan Korem.(Laung)

,
Aceh Besar – Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Monmata Koramil 04/Lhoong Kopda Nazar melaksanakan kunjungan ke kilang padi di desa binaannya salah satunya kilang padi milik Imron Desa Monmata, Lhoong, Aceh Besar, Rabu (28/02/18).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi tempat penggilingan padi, dan mengecek stok gabah serta stok beras yang terdapat di kilang padi di desa binaannya itu.

Babinsa Desa Monmata Kopda Nazar saat berkunjung ke kilang padi tersebut mengatakan, kegiatan ini juga untuk mengajak kepada pemilik kilang padi agar dapat bekerjasama dengan pihak Bulog, sehingga daya serap gabah di Bulog menjadi lebih meningkat.

“Dalam kunjungan ini, saya juga ajak pemilik kilang untuk ikut bekerjasama dengan Bulog, supaya secara optimal target Sergap di Bulog dapat terealisasi” tutur Kopda Nazar.

Selanjutnya, dikatakan Kopda Nazar, melihat begitu kuatnya pengaruh dari tengkulak dalam mengendalikan harga pembelian gabah, sehingga membuat sebagian petani lebih memilih menjualkan gabahnya kepada tengkulak tersebut.

“Untuk itulah, Kami juga terus mengajak seluruh petani di wilayah agar dapat menyisihkan 10 persen Gabahnya guna suksesnya Kedaulatan Pangan Nasional,” ucap Kopda Nazar.(Rill)

,
Aceh Besar – Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Bayu Koramil 01/Seulimeum Serka Agus Lasmiardi melaksanakan kunjungan ke desa binaan, bertempat di Desa Bayu, Seulimeum, Aceh Besar, Rabu (28/02/18).

Dalam kunjungannya itu, Babinsa menjumpai warga binaan yang sedang berkumpul di warung Kopi milik Ketua Pemuda Desa Bayu Bang Udin.

Babinsa Desa Bayu Serka Agus Lasmiardi saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mempererat hubungan silaturahmi, agar selalu terjaga dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang kuat dengan warga binaannya.

“Menjaga silaturahmi itu penting, supaya kita bisa lebih dekat dengan warga binaan, sehingga segala perkembangan situasi yang terjadi di desa dapat kita ketahui sejak dini,” kata Serka Agus.

Selain itu, lanjut Serka Agus, dengan rutin melaksanakan kunjungan ke desa binaan, diharapkan dapat menciptakan situasi yang aman dan kondusif, agar dapat mewujudkan stabilitas keamanan di tengah-tengah lingkungan warga binaan.

“Oleh karena itu, guna cegah dini dan deteksi dini terhadap kejadian yang tidak diinginkan, maka secara rutin dan berkesinambungan kami berkunjung ke desa binaan,” ucap Serka Agus. (Rill)

Banda Aceh -- Pemerintah Republik Ceko melalui Zoo Liberac Zoo, memberikan penghargaan kepada Pemerintah Aceh, Yayasan HAKA dan Prajurit TNI Angkatan Laut Lanal Simeuleu Lantamal I atas upaya menjaga wilayah konservasi di Bangkaru Aceh Singkil.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Ivan Hotek dan Direktur Zoo Liberac sekaligus Presiden Union Czech and Sloakia Zoo, Dr David Najedlo, di Kantor Gubernur Aceh, Rabu 28/02/2018.

Tomas Ouhel koordinator program Liberac Zoo untuk Pulau Bangkaru, menyebutkan program mereka di Pulau Bengkaru bukan hanya fokus pada penyu semata. Secara keseluruhan mereka memproteksi pulau di Singkil itu, atas segala tindak kejahatan konservasi. Selama ini, ujar Tomas, banyak pencuri dari Pulau Nias dan Simeulue yang beraksi di sana.

Menurut Lettu Probowo, Dan-Unit Intel Lantamal I yang ikut menerima penghargaan, kayanya hasil alam di Bengkaru menjadikan pulau itu sebagai sasaran jarahan. "Tahun lalu (2016) kita menangkap pencuri telur penyu 1.200 butir. Berbagai macam satwa seperti murai ekor putih ada di sana," kata Prabowo.

TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan LSM HAKA, hingga kini terus mengawasi dan menjaga pulau tersebut.

Tomas Ouhel menyebutkan konservasi penyu adalah start awal dari program Pemerintah Ceko melalui Liberac Zoo. Mereka mensponsori LSM seperti HAKA untuk melatih ranger yang kemudian bekerja sebagai pengawas di Bengkaru. Ke depan, Liberac Zoo bekerjasama dengan BKSDA dilaporkan akan memberikan pendidikan ekosistem laut kepada masyarakat di Pulau Banyak Singkil.

Saat ini Liberac Zoo sudah tiga tahun menggarap program konservasi tersebut dan pulau Bengkaru sudah tercatat sebagai taman wisata. "Planning kita 5 tahun lagi Pulau Bangkaru menjadi taman nasional," kata Tomas Ouhel. Ceko, ujar dia, akan terus berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program konservasi di pulau tersebut

Pemerintah Aceh ikut berterimakasih kepada Liberac Zoo, Yayasan HAKA dan TNI Angkatan Laut. Atas upaya mereka, Gubernur Irwandi langsung berinisiatif memberikan 3 unit speedboat sebagai alat bantu operasional TNI AL dalam mengawal dan menjaga Pulau Bangkaru.

Promosikan Kopi dan Investasi Aceh

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Irwandi ikut mempromosikan Aceh kepada Duta Besar Republik Ceko, Ivan Hotek. Ia menyebutkan, banyak peluang investasi yang bisa dilakukan di Aceh. Di antaranya di bidang penerbangan dan energi. Selain itu, varian kopi Aceh juga menjadi salah satu komoditi yang bisa diperdagangkan di Ceko.

Ivan Hotek bersama rombongan bahkan disajikan kopi arabika Gayo sebanyak dua kali. Ia memuji rasa kopi tersebut, dan menyebutkan kopi Gayo sebagai kopi terbaik di dunia. Di akhir pertemuan Ivan Hotek bahkan diberikan buah tangan berupa bubuk kopi Aceh. [Rill]

Banda Aceh - Sebagai perintis Perdamaian Aceh, maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Yusuf Kalla atau yang akrab disapa JK sangat layak dan wajib mendapatkan penghargaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, saat menerima kunjungan tim dari Perpustakaan Nasional RI, Dedi Junaedi selaku Sestama Perpustakaan Nasional dan Teuku Syamsul Bahri, Pustakawan Ahli Perpusnas, Selasa (27/2/2018).

"Sebenarnya Pak JK yang paling berjasa dalam perdamaian Aceh, tentu saja dengan izin presiden saat itu, Pak SBY karena tanpa izin presiden saat itu, maka beliau tidak bisa bergerak. Pak JK yang merintis, menyusun dan menugaskan perunding. Sebagai perintis perdamaian Aceh, JK tentu wajib dapat penghargaan," ujar pria yang akrab disapa Bang Wandi itu.

Sebagaimana diketahui, proses perdamaian Aceh terjadi pada tahun 2005, yaitu saat JK menjabat sebagai Wakil Presiden dan Soesilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjabat sebagai Presiden RI.

"Jadi ada satu kutipan beliau yang sangat bagus, menyelesaikan konflik Aceh di meja perundingan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan proses penyelesaian dengan ujung senjata, yang belum tentu akan berujung damai. Jadi, menurut saya Pak Jusuf Kalla yang paling berjasa," tambah Irwandi.

Setelah menjalani proses panjang, tim juru runding dari Gerakan Aceh Merdeka yang saat itu dipimpin oleh Malik Mahmud Al-Haytar dan Hamid Awaluddin, Ketua tim Juru Runding Pemerintah RI difasilitasi oleh Martti Ahtisaari mantan Presiden ke-10 Finlandia, akhirnya menandatangani Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding, pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan MoU Helsinki.

"Pak JK bukan harus tapi wajib dapat penghargaan. Saya tidak tahu bentuk penghargaannya apa. Orang Aceh tidak mampu memberikan penghargaan dalam bentuk benda, kami hanya mampu memberikan penghargaan dalam bentuk rasa," sebut Irwandi.

Meski demikian, masih ada beberapa butir perjanjian MoU Helsinki yang belum dipenuhi oleh Pemerintah RI, yaitu masalah kebutuhan hidup, masalah pekerjaan. Dalam MoU Helsinki jelas disebutkan bahwa setiap mantan kombatan, korban konflik dan Tahanan Politik serta Narapidana Politik berhak mendapatkan lahan pertanian yang wajar atau pekerjaan yang wajar. Ini yang belum terpenuhi."

Bang Wandi juga mengungkapkan, bahwa perdamaian Aceh berpengaruh dalam banyak hal. Situasi damai berimbas pada pembangunan Aceh, dengan dana Otonomi Khusus, Aceh dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.

"Kita dapat membangun infrastruktur, kita dapat membangun sistem kesehatan. Bahkan, sistem kesehatan yang dibangun di Aceh diadopsi secara nasional menjadi Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu, sistem pendidikan juga sudah lumayan bagus. Memang akhir-akhir ini merosot, maka ini kembali menjadi tugas saya untuk kembali memperbaiki," ungkap Irwandi.

Selain itu, sambung Irwandi, pasca damai dan tsunami angka kemiskinan Aceh berada pada angka 32,4 persen, dan saya yang saat itu menjadi Gubernur Aceh pertama pasca damai berhasil menurunkan angka kemiskinan pada angka 18,7 persen. Saat ini, kemiskinan Aceh berada pada angka 16 persen. Tugas saya lagi untuk menekan angka kemiskinan Aceh menjadi mendekati atau lebih kecil dari rata-rata nasional.

"Ini adalah kerja besar, kerja berat. Butuh dukungan dari seluruh rakyat Aceh bukan hanya aksi pemerintah," imbuh Bang Wandi.

Perdamaian Aceh Bagian dari Sejarah RI, harus Ditulis!
Dalam pertemuan tersebut, alumni Oregon State University itu juga menekankan, bahwa sebagai bagian dari sejarah Republik Indonesia dan sebagai pembelajaran untuk generasi mendatang, maka Perdamaian Aceh harus ditulis.

"Oleh karena itu, Perdamaian Aceh harus direkam dengan baik, harus dibukukan dengan baik agar generasi mendatang bisa belajar. Negara wajib membukukan perdamaian Aceh," imbau Gubernur.

"Perdamaian Aceh adalah salah satu perdamaian tersukses di dunia. Saya sering mendapatkan undangan untuk menjadi pembicara untuk menyampaikan kisah keberhasilan perdamaian di Aceh, bahkan beberapa negara yang sedang dilanda konflik juga berkunjung dan belajar bagaimana Aceh berdamai dengan Pemerintah RI," sambung Irwandi.

Irwandi mengungkapkan, beberapa pelaku sejarah Perdamaian Aceh telah membuat buku. "Pak JK, Jaakko Oksanen, Martti Ahtisaari, Hamid Awaluddin, Farid Husain ada membuat buku, jika dibaca semuanya, maka akan didapat cerita sejarah Aceh dari berbagai sisi."

Meski demikian, Irwandi sangat menyayangkan tidak ada seorang pun dari tim perunding GAM, di antaranya yang membukukan proses perundingan GAM dengan Pemerintah RI. "Saya bercita-cita ada satu galeri di Perpustakaan Aceh yang khusus memuat buku-buku terkait perdamaian Aceh," (Rill)

Banda Aceh - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menerima delegasi para guru honorer, di ruang kerjanya, Rabu 28/02/2018.

Dalam pertemuan itu, mereka meminta Gubernur Aceh memperjuangkan aspirasi mereka, yaitu memperoleh SK pengangkatan dari status pegawai honorer menjadi pegawai negeri sipil.

Dalam kesempatan itu Gubernur Irwandi menyebutkan, dirinya akan mengupayakan untuk menyampaikan langsung aspirasi para guru honorer kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sebelumnya, seratusan guru honorer K2 berencana berdemonstrasi damai di Kantor Gubernur Aceh. Namun sebelum sempat menyampaikan orasi, gubernur langsung mengundang para delegasi guru untuk beraudiensi dengan dirinya.

Di antara yang dipertanyakan oleh para guru tersebut adalah status 460 pendidik dari Aceh yang telah lulus seleksi Panselnas pada tahun 2013 silam namun hingga kini, data-data mereka diketahui belum lagi diverifikasi oleh Kemenpan RB.

Dulunya, disebutkan bahwa mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, juga sudah mengirmkan surat ke Manpan RB. Namun tercatat sudah empat kali berganti menteri, data para guru hasil seleksi dari Panselnas itu belum juga diverifikasi.

"Mungkin karena terlalu sering berganti menteri. Tapi saya juga akan buat surat dan kemungkinan akan saya antar sendiri sore nanti," ujar Gubernur Irwandi yang turut didampingi penasihat khusus Pemerintah Aceh di bidang ekonomi dan perbankan, Adnan Ganto, Asisten 3 Saidan Nafi, Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Kamaruddin Andalah, serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Mulyadi Nurdin.

Irwandi menyebutkan, dirinya turut prihatin dengan apa yang menimpa para guru honorer tersebut. Ia menyebutkan akan memperjuangkan aspirasi para guru honorer yaitu pengakuan negara atas darmabakti mereka, dengan menghadap langsung dan menyampaikan keluhan para guru itu di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam pertemuan itu, gubernur turut menyoroti mutu pendidikan Aceh, yang di tahun lalu berada di peringkat ke tiga terendah di Indonesia. Padahal, dari sisi anggaran pendidikan, Aceh menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk pembiayaan dan peningkatan mutu pendidikan. Sebanyak 20 persen dari anggaran APBA dialokasikan langsung oleh Pemerintah Aceh.

Dalam visi-misi Pemerintah Aceh, Irwandi juga mencanangkan tiga program utama menyangkut pendidikan, yaitu Aceh Carong, Aceh Meuadab dan Aceh Teuga.

Program Aceh Carong menekankan kepada prestasi pendidikan Aceh di tingkat nasional melalui perbaikan fasilitas, kualitas guru, dan peningkatan sistem. Sementara Aceh Meuadab lebih fokus pada upaya mengembalikan khittah Aceh melalui implementasi nilai-nilai keislaman dan program Aceh Teuga fokus pada perbaikan sumber daya generasi mudanya.

“Ajarkan sesuatu yang bermutu bagi siswa sehingga kualitas murid ikut meningkat,” pinta Irwandi pada para guru honorer tersebut.

Gubernur mengkiaskan di masanya dulu, para pendidik dari Aceh dipakai negara tetangga Malaysia sebagai pendidik, padahal fasilitas di masa itu amat terbatas. Namun kini, kata Irwandi, situasi sudah terbalik, masyarakat Acehlah yang kini belajar ke negara serumpun Melayu itu, padahal fasilitas di dalam negeri sudah semakin baik.

Kepada para guru, ia meminta agar memanfaatkan juga kemajuan teknologi, sebagai alat bantu ajar bagi siswa sehingga mutu pendidikan di Aceh meningkat dan tidak tertinggal terlalu jauh dari daerah lain di Indonesia.

“Teknologi sudah sangat tinggi. Manfaatkan sebagai pembelajaran untuk siswa,” kata Gubernur Irwandi. [Rill]

JAKARTA – Putra Aceh kembali mengukir karir ditingkat nasional, kali ini giliran Reza Fahlevi yang juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh secara resmi dilantik sebagai Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Destinasi Regional II Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI yang berlangsung Rabu (28/2/2018) di Balairung Soesilo Soedarman Gedung Sapta Pesona, Jakarta.

Prosesi yang dipimpin langsung Menteri Pariwisata Arief Yahya ini berlangsung mulai pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 09.40 WIB ini, selain melantik pejabat eselon II juga sekaligus Pengangkatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I) di lingkungan Kemenpar.

Perjalanan karir Reza Fahlevi hingga menjadi Asdep di Kementerian Pariwisata sendiri terbilang panjang, lelaki kelahiran 22 Juli ini sempat mengabdi sebagai Lurah di Kelurahan Merduati Kota Banda Aceh pada tahun 1997. Jenjang karir Reza pun terus berlanjut hingga berada di bawah Pemerintahan Kota Banda Aceh baik di instansi Kantor Camat Baiturrahman hingga Sekretaris Daerah.

“Sempat menjadi lurah, kepala seksi, sekcam (sekretaris camat), hingga kabag umum saat dulu berada di Pemerintahan Kota Banda Aceh. Termasuk pascarehab rekon di Aceh, saya juga ikut ambil bagian di BRR NAD-Nias sebagai Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha selama 3 tahun,” kenangnya mengingat beberapa jabatan yang pernah dijalaninya sejak 1997 hingga 2010.

Jejak karir dan jabatan Reza selama di Pemerintahan Kota Banda Aceh terus mengalami kemajuan, dimana Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh sempat diembannya pada tahun 2010 hingga 2014 sebelum dirinya ditarik oleh Pemerintahan Aceh sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh pada tahun 2014.

Rebranding Imej Positif Pariwisata Aceh

Lelaki yang gemar dengan olahraga pertualangan ini telah banyak memberikan kontribusi positif bagi pariwisata di Aceh sejak empat tahun belakangan, mulai dari proses rebranding Aceh, pengembangan wisata adventure, hingga dengan pengembangan kluster destinasi yang ada di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

“Alhamdulillah, selama empat tahun belakangan ini imej Aceh di dunia pariwisata dengan kerja sama dan dukungan semua lapisan masyarakat, Aceh berhasil memiliki branding baru “Cahaya Aceh (The Light of Aceh)” yang kita gagas sejak 2015 lalu dengan konsep pengembangan wisata halal “Rahmatan Lil Alamin” dapat berdampak ke ajang World Halal Tourism Award (WHTA) 2016,” ungkap lulusan Universitas Indonesia ini.

Kehadiran berbagai even wisata adventure dengan taraf nasional dan internasional di Aceh juga tidak lepas dari tangan dingin Reza, tidak tanggung-tanggung sentuhan promosi dan pemasaran juga giat dikomandoinya lewat media digital dengan kolaborasi pentahelix yang hasilnya juga langsung dirasakan, salah satunya keberhasilan Disbudpar Aceh terpilih sebagai Indonesia's PR of The Year 2017 oleh MIX MarComm-SWA Media Grup untuk penghargaan kategori Owned Media sub Category Tourism Website dengan predikat “The Best Tourism Website”.

Pada tahun 2014, Reza sendiri juga sempat dinobatkan sebagai Marketeer of The Year yang diberikan langsung oleh CEO Markplus Hermawan Kertajaya atas prestasi dan dedidasikan dalam melakukan promosi pariwisata, sederetan penghargaan lainnya juga diperoleh Pemerintah Aceh melalui Disbudpar Aceh termasuk terpilihnya Aceh sebagai Destinasi Budaya Ramah Wisatawan Muslim Terbaik 2016 tingkat nasional yang kemudian disusul dengan World Best Halal Cultural Destination 2016 di tinggat internasional.

“Prestasi bagi Aceh ini tidak lepas dari kerja keras dari seluruh unsur dan lapisan masyarakat Aceh serta kolaborasi pentahelix ABCGM (Academician, Business, Community, Government, Media, -red) yang semua begitu semangat untuk memberikan imej positif bagi perkembangan pariwisata Aceh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ikhtiarnya untuk kemajuan Aceh,” sebut pria yang punya bidang keahlian di pemerintahan tersebut.

Kini, kepergian Reza ke Kementerian Pariwisata juga menjadi semangat baru bahwa keberhasilannya membawa pariwisata Aceh selangkah telah memiliki peluang besar untuk bisa lebih maju, semoga saja pariwisata Aceh terus memiliki andil yang besar sebagai salah satu sektor yang dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat yang ada di Serambi Mekkah ini, selamat bertugas Reza Fahlevi.[Rill]

Lhoksukon - warga Gampong Paya Rabo Timu, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, menemukan tulang manusia ketika sedang menggali sumur tua di kebun miliknya yang terletak di Dusun Lhok Yeu, Gampong Babah Krueng, Kecamatan setempat, Rabu (28/2/2018).

"Tulang yang ditemukan itu berupa tujuh bentuk, yaitu tulang lurus dan dua lagi tulang engsel," kata
Mukhtaruddin (35)  selaku pemilik kebun.

Menurutnya, tulang belulang itu ditemukannya kemarin sore sekira pukul 16.30 WIB, saat itu dirinya sedang menggali sumur tua di kebunnya, tiba-tiba terlihat celana di balik tanah.

Karena merasa curiga, dirinya terus menggali dan menemukan dompet, baju, celana pendek, celana dalam, dan sisa tulang yang diduga tulang manusia.

“Ketika saya temukan saat itu hari menjelang Magrib, kemudian benda itu saya bungkus dan pulang memberitahukan kepada perangkat gampong,” katanya.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha Waruwu mengatakan, setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya mendatangi lokasi bersama saksi mata dan perangkat gampong.

“Iya benar, tadi kita datangi langsung ke lokasi, diduga tulang itu peninggalan masa konflik,” imbuhnya.

Tambah Budi Nasuha, sejumlah barang bukti sudah diamankan yakni berupa, tujuh buah tulang lurus dan dua tulang engsel, dompet, baju, celana pendek, celana dalam.

"Saat ini barang-bukti tersebut sudah kita amankan ke Mapolres untuk pemeriksaan lanjutan," tegasnya.(Red)

Banda Aceh - Ratusan guru honorer K2 yang tergabung dalam Aliansi Guru Aceh (AGA) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Aceh, Rabu (28/2). Kedatangan mereka meminta kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf memperjuangkan nasib karena sudah lama mengajar belum ada pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain berorasi di depan lobi kantor Gubernur Aceh secara bergantian, massa aksi juga membawa sejumlah poster dan spanduk. Setelah berorasi, 10 perwakilan peserta aksi mewakili untuk bertemu Irwandi Yusuf di ruang kerjanya.

Koordinator aksi, Cut Aklima Hamid mengatakan, ada 460 guru honorer K2 yang bernaung dalam organisasi AGA belum menerima Nomor Induk Pegawai (NIP). Padahal mereka sudah mengikuti Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan sudah dinyatakan lulus.

"Sampai hari ini belum menerima NIP, padahal Panselnas sudah dinyatakan lulus," kata Cut Aklima Hamid, Rabu (28/2) usai bertemu Irwandi Yusuf.

Dia bertemu Irwandi Yusuf meminta agar gubernur memperhatikan seluruh nasib tenaga honorer K2. Baik yang sudah lulus Panselnas maupun yang belum. Cut Aklima mengaku, guru honorer K2 ada yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun namun tak kunjung diangkat menjadi PNS.

Mengenai ada guru honorer yang dari sekolah swasta, sebutnya, itu tidak menjadi persoalan khusus di Aceh. Berbeda dengan di luar Aceh seperti di Sumatera dan Jakarta, wali murid diperbolehkan mensubsidi sekolah.

"Sedangkan di Aceh tidak boleh, kita minta uang Rp 10.000 saja, anaknya dicabut dari sekolah," tegasnya.

Sementara itu Kepala Biro Humas dan Protokoler Aceh, Mulyadi Nurdin mengaku, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf akan memperjuangkan seluruh tuntutan dari guru honorer K2 tersebut.

"Pak Gubernur sangat prihatin dengan kondisi ini. Pak Gubernur sudah menerima mereka dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi guru honorer K2," kata Mulyadi Nurdin.

Dia menyebut, sebelum guru honorer mendatangi kantor Gubernur Aceh untuk melakukan demontrasi, Irwandi sudah terlebih dahulu merespon dan memanggil mereka untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi.

"Malah waktu mereka memberitakan akan melakukan demontrasi, Pak Gub segera memanggil untuk mendengar apa tuntutannya, jadi gubernur sudah memanggil mereka sebelum mereka datang ke sini," jelasnya.

Mulyadi menuturkan, Gubernur akan berangkat ke Jakarta, Kami (1/3) untuk bertemu dengan Kemenpan RB untuk melaporkan persoalan guru honorer K2 di Aceh. Semua berkas dan nama-nama dan berkas yang disodorkan peserta aksi akan diserahkan langsung kepada Kemenpan RB.

"Pak Gubernur akan mengantar sendiri seluruh berkas guru honorer K2 tersebut pada Kemenpan RB untuk diproses," tutupnya.

Baca di Sumber

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menginginkan Aceh bisa menjadi tuan rumah bersama Sumut PON XXI tahun 2024 di Banda Aceh, Selasa (27/2) (IMRAN JONI/RAKYAT ACEH)
StatusAceh.net - Gubernur Irwandi Yusuf menginginkan Aceh bisa menjadi tuan rumah bersama Sumut di PON XXI/2024. Keinginan itu disampaikan Gubernur Aceh tersebut kepada panitia pemenangan menjelang kedatangan tim penilai KONI Pusat ke Aceh mulai 1-5 Maret 2018.

"Bagaimana caranya panitia bisa meyakinkan tim penilai pusat melihat tempat-tempat pertandingan yang layak," beber Irwandi saat menerima tim pemenangan seperti dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group).

Aceh sudah mempersiapkan 28 cabang olahraga dan lokasi pertandingan di bagi ke beberapa kabupaten/kota. Di antaranya Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Gubernur minta kepada panitia agar lokasi pertandingan yang akan dinilai harus dipersiapkan dengan baik, paling tidak saat tim pusat menilai tidak menjadi catatan kurang baik bagi mereka.

Setelah mereka pulang, yang paling menentukan, adalah pada saat bidding tanggal 4 April 2018 di Jakarta. Saat ini Aceh sudah mendapat dukungan 25 KONI provinsi se-Indonesia.

Lobi-lobi lisan Gubernur Aceh dan Wagub kepada ketua KONI Provinsi juga sudah dilakukan untuk memberikan dukungannya kepada Aceh. "Jangan sampai gagal atau kalah karena kami sudah bekerja selama ini. Dan kalau juga tidak berhasil maka tolak aja kalau ada event nasional di Aceh," tegasnya.

"Ini selalu yang dipesankan Presiden Jokowi kepada Aceh, dalam setiap pertemuan selalu mengatakan beliau menginginkan Aceh maju, dalam setiap event nasional dilaksanakan di Aceh," imbuh Irwandi.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Aceh, Muzakir Manaf mengatakan, dia berharap dengan adanya surat dukungan dari 27 provinsi kepada Aceh, diharapkan sekali komitmen tidak setengah-setengah.| Jawapos

Edanur Yıldız (Foto: Instagram @eseseda98)
StatusAceh.Net - Bukan cuma kekayaan alam dan keberagaman budaya saja yang menarik wisatawan asing untuk berkunjung bahkan mengenal lebih dalam tentang Indonesia, namun juga sejarah Islam di dalamnya. Ialah Edanur Yıldız, gadis asal Turki yang tertarik mempelajari sejarah kota Serambi Makkah atau Aceh.

Remaja 18 tahun ini gemar membaca sejarah Aceh serta hubungannya dengan kota asalnya, Ottoman.
"Saya mencintai negeri saya, dan saya mencari tentang sejarah Ottoman dan menemukan sejarah Aceh dengan Ottoman, lalu jatuh cinta dengan Aceh. Belajar sejarah Aceh sangat penting bagi saya,"ujar Edanur saat dihubungi kumparan (kumparan.com) pada Selasa (27/2).

Tak hanya itu, Edanur juga gemar membaca karya Jalaludin Rumi, seorang penyair sufi yang lahir di Balkh pada 30 September 1027 Masehi.

"Mengutip dari Jalaludin Rumi, 'kenali masa lalu untuk menyongsong masa depan, jangan lupakan dari mana asalmu dan jangan terkejut di mana kamu akan berpergian'," kata Edanur.
Lalu bagaimana hubungan Indonesia khususnya Aceh dengan Turki?

Kesultanan Turki Utsmani pernah menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan rempah-rempah dengan Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri pada abad ke-16 dan dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat syah.
Saat kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Syah Al Kahar, Kesultanan Aceh berambisi untuk memperluas kekuasaan dan meningkatkan perekonomiannya sekaligus menguasai Selat Malaka yang saat itu menjadi jalur perdagangan rempah-rempah internasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kesultanan Aceh harus menaklukan Kesultanan Johor dan Portugis sebelum menguasai Selat Malaka. Kesultanan Aceh lantas mengirimkan seorang utusan ke Turki untuk meminta bantuan militer berupa armada laut dan meriam untuk menghadapi Portugis.

Akhirnya, permohonan tersebut dikabulkan oleh Sultan Suleiman I, pemimpin Kesultanan Utsman.

Sejak saat itu, hubungan antara Aceh dan Turki berlanjut intensif. Berbagai bantuan dikerahkan oleh Kesultanan Utsmani untuk Aceh dalam menghadapi Portugis. Hingga kini, setiap tanggal 10 Agustus diperingati sebagai hari bersejarah hubungan Kesultanan Aceh dengan Turki Usmani.

Melansir dari Antara, Wakil ketua Majelis Adat Aceh (MAA), A Rahman Kaoy mengatakan hubungan Aceh dengan Turki di masa lalu sangat dekat. Turki tidak hanya membantu Aceh, namun juga mengirim pangeran Turki, yaitu Amir Ghazi untuk menikah dengan adik Sultan Iskandar Muda.
"Turki membantu Aceh di segala bidang, seni pahat, keilmuan, benteng-benteng militer dan persenjataan," kata A Rahman.
Hal itulah yang membuat Edanur tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang sejarah Aceh dengan Turki. Edanur juga bercerita, selama ini ia mendapat banyak pengetahuan tentang Indonesia dari 140 siswa yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Turki, Bursa, Ankara, Istanbul dan beberapa kota lainnya yang ia temui.

Tak hanya sejarah, Edanur juga mengikuti perkembangan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Satu di antaranya, aksi 212 yang digelar pada 2 Desember 2017 lalu. 

"Meski saya tidak bergabung dalam aksi 212, namun saya mendukung teman-teman muslim di Indonesia," kata Edanur.

Beberapa waktu lalu Edanur juga menyempatkan diri melihat tarian khas Aceh bernama Likok Pul oleh sejumlah mahasiswa dari Indonesia dengan membawa bendera Indonesia dan Turki di Pusat Kebudayaan Kongres Atatürk.

Tari Likok Pulo merupakan tarian tradisional dari Aceh yang berarti 'Tari Pulau'. Tarian tersebut diciptakan oleh seorang ulama dari Arab pada tahun 1849. Tarian ini dilakukan setelah memanen padi dan dilangsungkan pada malam hari.
Dalam beberapa unggahan fotonya di Instagram, Edanur terlihat akrab dengan anak-anak muda asal Indonesia beberapa di antaranya ialah Muzambil Hasballah, hafidz quran alumni ITB.

Kini, Edanur berharap suatu hari nanti ia bisa berkunjung dan menuntut ilmu di Indonesia terutama di Aceh. 

"Aku berharap bisa melanjutkan kuliah di Aceh setelah ini, belajar sejarah dan menjadi seorang guru," lanjut Edanur. (Rill)

Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA
JAKARTA - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional mendesak agar oknum TNI AL yang dimaksudkan dalam kasus yang diberitakan di media ini: 

http://nusantara.rmol.co/read/2018/02/27/328358/Pengusaha-FG-Diduga-Sengaja-Manfaatkan-Oknum-TNI--Perang--Dengan-FigurNes.com segera diproses oleh institusi-nya. 

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada redaksi melalui pesan WhatsApp-nya, Selasa, 27 Februari 2018.

Hal ini penting, lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa TNI benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan semata mementingkan diri pribadi maupun kelompok tertentu.

"Ingat, setiap aparat TNI, dan juga Polri, telah dibayar mahal oleh negara, dengan uang rakyat, anggaran untuk TNI dan Polri mendapatkan porsi tertinggi dari K/L lainnya dalam APBN 2018; yang oleh karena itu segenap anggota TNI harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dengan baik sesuai aturan yang ada," tegas Wilson Lalengke, yang merupakan trainer jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, mahasiswa, dan masyarakat umum di berbagai daerah di Indonesia.

Sekali lagi kata Wilson, PPWI Nasional meminta perhatian serius dari pihak TNI, khususnya Angkatan Laut, untuk menelusuri kebenaran dugaan keterlibatan oknum TNI AL (disinyalir berinisial Letkol TNI-AL RI, nomor kontak 081270417201), dalam kasus ini dan rentetan dari awal munculnya persoalan tersebut.

"Institusi TNI, khususnya TNI-AL harus menindaklanjuti informasi yang diterima PPWI Nasional ini, tunjukkan kepada rakyat bahwa TNI benar-benar bekerja untuk bangsa Indonesia, bukan untuk diri pribadi dan kelompok tertentu. Jika ada oknum yang melanggar aturan dengan menjadi backing pihak tertentu, harus ditindak tegas," pungkas alumni dari tiga universitas terbaik di Eropa itu. [Red/Rls]

Banda Aceh - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejadi) Banda Aceh mengeksekusi 5 terpidana pelanggar syariat Islam di Masjid Babussalam, Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Selasa (27/2). Dari lima terpidana itu terdapat satu pasangan suami istri yang dicambuk di depan umum.

Pasutri itu adalah Dahlan Sili Tongga (61) dan Tjia Nyuk alias Sulus (45). Mereka dijerat dengan pasal pasal 18 (1) melanggar qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah tentang maisir (judi). Mereka ditangkap polisi saat bermain judi di Funland di Peunayong, Banda Aceh.

Dahlan Sili Tongga dikurangi 2 kali masa tahanan maka dicambuk 6 kali. Sedangkan Tjia Nyuk alias Sulus dikurangi satu kali masa tahan maka dicambuk 7 kali.

Sedangkan terpidana lainnya, Ridwan MR (67) sebagai pengelola judi Funland dijerat dengan pasal 20 ayat (1) divonis 22 kali cambuk, dikurangi masa tahanan 3 kali dicambuk 19 kali cambuk.

Terpidana lainnya yang dicambuk Muzakir Fahri dan Cut Hasmidar M Daud dijerat pasal 25 ayat (1) tentang ikhtilath (meusum). Keduanya masing-masing dicambuk depan umum 23 kali cambuk setelah dikurangi masa tahanan dua kali.

"Ukubat ini sebagai komitmen kami melaksanakan cambuk. Ini bentuk hukuman dalam rangka, terutama sekali memberikan efek jera agar tidak melanggar syariat Islam," kata Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman usai pelaksanaan hukuman cambuk.

Amin menuturkan, cambuk diselenggarakan di depan umum agar pelaku tidak mengulangi kesalahannya lagi. Bagi yang melihat hukuman cambuk diharapkan tidak meniru perbuatan yang melanggar syariat Islam.

"Ini untuk efek jera, kalau di pejara enggak ada yang lihat, sendiri saja, kalau cambuk ini depan umum," jelasnya.

Walikota mengajak kepada seluruh masyarakat agar melaporkan setiap ada pelaku pelanggaran syariat Islam di Banda Aceh.

"Tidak kita berikan ruang sedikitpun pelanggaran syariat Islam di Banda Aceh," tegasnya.| Merdeka.com

Ilustrasi
StatusAceh.Net -  Tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional, Polda Sumatera Utara, dan Kepolisian Resor Kota Besar Medan, serta Polres Langkat menangkap empat orang pelaku pengiriman narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Keempat pelaku ini adalah Amirudin, Amri, Marpaung, dan Zulkifli.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, Irjen Arman Depari melalui keterangan tertulis. Keempat pelaku ditangkap di lokasi yang sama, yakni perumahan Taman Impian Indah Sakti Luhur, Medan.

“Berdasarkan informasi, telah terjadi pengiriman narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Malaysia. Pada hari Minggu (25/2/2018) sekitar pukul 12.15 WIB telah terjadi penangkapan terhadap 4 orang pelaku tindak pidana narkotika,” tegas Arman hari Selasa (27/2/2018).

Polisi kemudian menyita narkotika jenis sabu dengan berat 15,53 kg dan 14 bungkus ekstasi sebanyak kira-kira 79.905 butir.

Dalam perkembangan penyelidikan ke daerah Tamiang, Aceh, pelaku bernama Amri yang diduga sebagai koordinator penyelundupan barang haram tersebut berusaha melarikan diri.

Arman mengaku, Amri berhasil ditangkap kembali dengan dilumpuhkan di tempat dengan tembakan senjata. Tembakan itu mengenai bagian dada Amri.

“Sudah diberikan pertolongan serta dibawa ke rumah sakit. Namun di perjalanan, tersangka meninggal dunia,” jelas Arman lagi.| Tirto
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.