2020-08-09

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Seratusan mantan Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menaikan Bendera Bulan Bintang di halaman Mesjid Islamic Center, Lhokseumawe, Sabtu (15/8) dalam memperingati hari Perdamaian Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM.
LHOKSEUMAWE-Bendera Merah Putih dan Bulan Bintang berkibar mengawali peringatan 15 tahun perdamaian Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di halaman Mesjid Islamic Center, Lhokseumawe, Sabtu pagi (15/8).

Do’a dan Zikir berkumandang dalam memperingati MoU Helsinki tersebut. Hanya saja. sempat terjadi dialog serius antara pihak aparat kepolisian dengan salah seorang anggota Tuha Puet, GAM wilayah Pase, Muhammad Yasir yang juga mantan Ketua DPRK Lhokseumawe.

Kapolres AKBP Eko Hartanto, yang turun langsung ke lokasi berupaya keras melakukan mediasi dengan Muhammad Yasir agar bendera tersebut tidak dikibarkan.

Ditengah mediasi berlangsung, seratusan mantan anggota GAM yang saat itu sedang duduk, segera berdiri dan meminta kapolres untuk segera keluar dari kerumunan.

Guna mencegah lebih panjang lagi ceritanya, petugas dari Mapolres Lhokseumawe, menghindar.

Sekedar mengingatkan, sebelum Bendera Bulan Bintang yang dikibar oleh tiga mantan GAM, terlebih dahulu Bendera Merah Putih dinaikkan-yang juga dilakukan oleh mantan GAM.

Saat upacara peringatan perdamaian Aceh tersebut, hadir Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf, Satuan Polisi Pamong Praja- Wilayatul Hisbah, dan masyarakat yang ikut menyaksikan. Sebab, kegiatan persis di selatan jalan Merdeka Lhokseumawe.

“Peringatan Perdamaian Aceh Ke 15 tahun ini, kita mengibarkan Bendera Bintang Bulan. Sekaligus meminta  poin-poin MoU dijalankan. Sebab tak kunjung selesai sudah 15 tahun perdamaian Aceh,” kata Muhammad  Yasir.

Dijelaskan, perjanjian damai Aceh semuanya nihil. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia harus ada komitmen untuk menyelesaikannya agar bisa dirasakan oleh semua masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan, sangat signifikan dan penting direalisasi adalah masalah bendera. Pembagian hasil bumi Aceh, 70-30 persen. Kemudian soal tapal batas Aceh.

“Kita berharap pada perlemen Pemerintah Aceh, mari duduk bersama menyelesaikan masalah damai Aceh yang sudah mencederai selama 15 tahun,” pintanya mengingatkan.

Pihaknya juga mempertanyakan, kapan selesai. Atau perlu menunggu 15 tahun mendatang lagi. Untuk mengambil sikap, pihaknya tetap berpegang teguh pada perdamaian Aceh.

Seusai upacara peringatan perdamaian tersebut, Bendera Bulan Bintang yang berkibar di halaman Islamic Centre Lhokseumawe, diturunkan sendiri oleh mantan anggota GAM. Hanya bendera Merah Putih yang masih berkibar.

Hingga selesai upacara memperingati perdamaian Aceh, sekira pukul 10.30 WIB,  situasi keamanan kota berpenduduk mendekati 200 ribu jiwa itu, dalam kondisi aman dan terkendali.

Foto : Bendera Bulan Bintang berkibar bersamaan Bendera Merah Putih di halaman Mesjid Islamic Centre, Lhokseumawe, dalam memperingati 15 tahun perdamaian Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Sabtu (15/8). | aceh24.com

Tampak sekelompok massa mencoba menemui Wali Nanggroe Aceh, Malek Mahmud di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Kabupaten Aceh Besar, pada Sabtu, 15 Agustus 2020 pagi. (Foto: Tagar/Muhammad Fadhil)
Banda Aceh - Upacara peringatan 15 tahun damai Aceh yang dipusatkan di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Kabupaten Aceh Besar, pada Sabtu, 15 Agustus 2020 pagi, berakhir ricuh. Sekelompok massa tampak mengejar Wali Nanggroe Aceh, Malek Mahmud.

Amatan Tagar, saat dikejar, Wali Nanggroe sudah berada di dalam helikopter milik TNI. Di sana, terdapat sejumlah pejabat, termasuk eks Panglima GAM, Muzakir Manaf alias Mualem, dan unsur Forkopimda lainnya.

Mereka rencananya akan terbang ke Kabupaten Aceh Utara, Aceh untuk menghadiri sebuah kegiatan dalam rangka memperingati 15 tahun damai Aceh.

Lepaskan kami, kami ingin menjumpai Wali Nanggroe, merdeka.

Belum diketahui pasti dari kalangan mana sekelompok massa itu. Mereka tampak mengenakan pakaian merah, preman dan selebihnya kemeja. Mereka berteriak ingin menjumpai Wali Nanggroe.

Namun sayangnya, upaya massa tak membuahkan hasil. Sebab, puluhan aparat TNI menghalanginya. Bahkan, Wali Nanggroe bersama rombongan tidak jadi terbang dan dievakuasi dari helikopter. Belum diketahui, kemana akan dibawa Wali Nanggroe.

"Lepaskan kami, kami ingin menjumpai Wali Nanggroe, merdeka," teriak salah satu di antara kerumunan massa.

Hingga berita ini diturunkan, Tagar belum memperoleh konfirmasi apa tuntunan massa tersebut. Saat ini, mereka masih bertahan di lokasi dan terlibat tegang dengan aparat keamanan. | Tagar.id

StatusAceh.Net - Lagi Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban di kapal Cina. Kali ini menimpa tiga warga Aceh.

Jenazahnya diselundupkan ke Batam dan saat ini sudah berada di rumah sakit BP Batam, di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo.

Terungkapnya penyelundupan tiga jenazah ABK WNI ini setelah polisi berhasil menangkap tiga warga yang berusaha menyelundupkan jenazah ke Batam, Kamis (13/8/2020).

"Kita amankan tiga orang terkait pemasukan mayat ke Batam tanpa prosedural," ujar Direktur Reserse kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Pol Arie Dharmanto sebagaimana diberitakan Tribun Batam, Kamis (13/8/2020).

Arie menjelaskan, para pelaku menjemput jenazah di Out Port Limited (OPL). Selanjutnya ketiga jenazah dibawa ke Batam menggunakan boat pancung ke sebuah pelabuhan di Sekupang.

Para pelaku kemudian menelepon ambulan RSBP Batam untuk menjemput jenazah.

Dari hasil pengembangan yang dilakukan terhadap pelaku, diketahui ketiga jenazah itu merupakan warga Aceh. Mereka bekerja sejak di kapal Cina, Fu Yuan Yu 829 sejak Oktober 2019.

“Meninggalnya 2 Agustus (di kapal), diselundupkannya tanggal 12, malamnya ada informasi masyarakat ke kita, ada ambulans ambil mayat, kita cek,” ujarnya.

,
Aceh Besar- Terjalinya ikatan dan rasa mengabdi pada Bangsa memelihara persatuan dan kesatuan serta rela berkorban melindungi tanah tumpah darah adalah kewajiban bagi semua rakyat Indonesia, Jum’at (14/08/2020).

Sinergitas Babinsa Bersama Babinkamtibmas dalam rangka memantau perkembangan di wilayah desa binaan sepertihalnya Serda Jumawan Babinsa Koramil 22/Simpang Tiga Kodim 0101/BS sangat dibutuhkan Desa Lanjame Dayah Kec. Simpang Tiga.

Untuk itu saling peduli dan bekerja sama serta bersinerginya antara Babinsa dengan Babinkamtibmas dalam membangun menciptakan rasa aman di masyarakat desa binaan adalah salah satu usaha untuk kelancaran terwujudnya pembangunan sesuai dengan program-program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah  daerah terwujud dengan baik.

Dengan selalu bersama sama-sama dalam menciptakan rasa aman, sinergitas antara Babinsa dan Babinkamtibmas di desa binaan akan terjalin keharmonisan, keamana, ketertiban bagi masyarakat.

Sinergitas Babinsa dan Babinkamtibmas yang terjalin dengan baik akan memberikan efek positif bagi kehidupan masyarakat di wilayahnya serta sebagai jembatan informasi yang akurat untuk masarakat, apalagi dimasa covid 19 saat ini Babinsa dan Babinkamtibmas juga mensosialisasikan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ditekankan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

,
Lhokseumawe – TNI di satuan Kodim jajaran Korem 011/Lilawangsa mempasilitasi menyediakan Wifi gratis bagi Siswa/siswi dalam mengikuti pembelajaran melalui jaringan internet (Daring).

Kini ana-anak di daerah dapat mengikuti pembelajaran tanpa harus membeli paket internet, wafi tersebut disediakan oleh TNI di Koramil-koramil terdekat masing-masing tempat tinggal warga, Jumat (14/8/2020).

Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Sumirating Baskoro mengatakan, TNI siap membantu kesulitan masyarakat di daerah, diantara penyediaan wifi gratis bagi siswa-siswi agar dapat mengikuti pembelajaran melalui jaringan internet (Daring), tuturnya.

Intruksi tersebut disampaikan Danrem 011/Lilawangsa kepada para Dandim yang ada di jajaran Korem 011/Lilawangsa penyedian wifi gratis di Koramil-koramil dalam mendukung pemerintah penerapan sistem pembelajaran daring yang menjadi pilihan otoritas pendidikan di Indonesia saat ini di tengah Pandemi Covid-19.

Danrem menggungkapan, bahwa disediakan wifi gratis bertujuan agar siswa-siswi dapat mengikuti belajar dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga dalam situasi saat ini pun mereka tetap dapat mengikuti pembelajaran, selain itu diharapkan dapat membatu kesulitan tersendiri khususnya bagi warga yang kurang mampu dalam kebutuhan putra-putrinya mengikuti belajar daring menggunakan jaringan internet, ungkapnya.

“Selain menyediakan wifi gratis bagi siswa-siswi dalam belajar melalui aplikasi whatshap, Online yang diberikan oleh guru, para Babinsa turut berperan aktif mengawasi dan membantu siswa/siswi selama belajar daring”.

"Selama kegiatan belajar, TNI yang ada di Koramil tetap melakukan pengawasan dan pendampingan langsung kepada mereka agar penerapan sistem pembelajaran daring betul-betul dimanfaatkan dengan baik”.

Danrem berpesan, diharapkan dengan adanya fasilitas akses internet gratis di kantor-kantor Koramil ini dapat meringankan dan membantu warga selama putra-putrinya mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi, semoga ini bisa menjadi bagian dari solusi ditengah pandemi covid 19 ditengah masyarakat yang membutuhkan, pungkas Danrem.



Jakarta – Empat wartawan media online BidikFakta.Com berinisial AW, BW, RH, dan AR mengalami nasib apes, dikriminalisasi gerombolan oknum polisi Polsek Kalideres terkait kasus yang dilaporkan rentenir penggadaian Kartu Jakarta Pintar (KJP), Tanti Andriani, ke Polsek tersebut. 

Dikatakan bernasib apes karena mereka adalah korban dugaan persengkongkolan 3 sekawan bernama Arif, Rosid, dan Briptu Bunbun. Ketiga oknum ini diduga kuat sebagai aktor intelektual dan pelaku sesungguhnya atas tindak pidana pemerasan yang terjadi atas Tanti Andriani.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, setelah mengikuti persidangan kedua terhadap keempat wartawan yang dikriminalisasi polisi Kaliders, yang digelar secara virtual di PN Jakarta Barat dan Polsek Kalideres, Selasa, 11 Agustus 2020. Wilson meyakini dan berkesimpulan bahwa ketiga orang itu (Arif, Bunbun, dan Rosid – red) adalah orang-orang yang telah merencanakan dan sekaligus mengeksekusi rencana jahat mereka, melakukan pemerasan terhadap rentenir Tanti Andriani.

“Saya berkesimpulan dan sangat meyakini bahwa Arif, Rosid, dan Bunbun adalah perencana tindak kriminal pemerasan terhadap Tanti Andriani, rentenir penerima penggadaian KJP di Kalideres itu. Ini adalah kesimpulan saya setelah mengikuti rangkaian persidangan yang menghadirkan tiga orang saksi, yakni saksi pelapor Tanti Andriani, suami Tanti Andriani bernama Usman, dan Briptu Bunbun, oknum provost Polda Metro Jaya. Dari keterangan para saksi ini, jelas sekali terlihat rangkaian cerita faktual kejadian pemerasan itu,” ungkap Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini kepada redaksi melalui saluran WhatsApp-nya, Rabu, 12 Agustus 2020.

Untuk melancarkan aksinya, ketiga orang ini mengajak kawan-kawan jurnalis BidikFakta.Com. Mereka dijadikan umpan, yang masuk sebagai jurnalis ke toko Tanti Andriani, dengan perannya masing-masing. AR masuk berpura-pura ingin mengambil KJP anaknya yang digadaikan di tempat itu. Tanti Andriani melayani AR, mengambil buku besar berisi daftar para penggadai KJP dan memperlihatkan kepada AR untuk mengecek nama dan kode KJP-nya. Beberapa saat kemudian, BW dan SW sebagai wartawan menyusul masuk untuk melihat dan meneliti buku catatan berisi daftar para penggadai KJP. Bersamaan dengan BW dan SW, Briptu Bunbun juga masuk ke toko (dalam kesaksian di pengadilan, Bunbun mengaku masuk dan kemudian berdiri di luar toko).

Pada saat kejadian di toko si rentenir Tanti Andriani itu, RH dan Arif tetap di dalam mobil masing-masing (sebagai sopir – red). Menurut kesaksian para saksi di pengadilan, kejadian tersebut berlangsung pada kira-kira pukul 20.00 WIB, hari Senin, 4 Mei 2020, di Jl. Manyar RT.002 RW.015, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Kesaksian Tanti Andriani di pengadilan terkait tamu yang tidak diundang malam itu berubah-ubah. Dia awalnya mengatakan bahwa keempat orang itu mengaku dari buser, tapi kemudian diralat lagi bahwa ada wartawan sesuai keterangan dalam BAP. Merujuk kepada surat pengakuan AW kepada Wilson Lalengke melalui surat yang dikirimkan dari tahanan, faktanya adalah BW menjawab pertanyaan Tanti Andriani soal siapa mereka, ia mengatakan dari Polda sambil menunjuk Briptu Bunbun yang menyertai masuk bersamanya. AW memperkenalkan dirinya sendiri sebagai wartawan.

Fakta-fakta kunci terungkap di persidangan yang sangat penting untuk diketahui publik dan para pihak terkait, terutama Kapolsek Kalideres Kompol Slamet, Kapolres Jakarta Barat KBP Audi Latuheru, media kompas, tribunnews, detik, dan lainnya, termasuk JPU dan Majelis Hakim, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Briptu Bunbun diajak Arif mencari uang. Hal ini sebagaimana kesaksian Bunbun di persidangan, yang kemudian dikonfirmasi lagi, saat yang bersangkutan keluar ruang sidang, oleh Wilson Lalengke. Kebutuhan akan dana segar itu, kata Bunbun, mendorong yang bersangkutan mengikuti ajakan Arif untuk ikut bersamanya dan bertemu Rosid. Kebetulan sekali, masih menurut pengakuan Bunbun, Rosid pernah menjanjikan kepada Bunbun untuk menjumpai bos-nya (diduga bos yang dimaksud Rosid adalah Tanti Andriani, karena Rosid pernah bekerja sebagai karyawan Tanti Andriani – red).

Kedua, yang mengantarkan Tanti Andriani ke rumahnya seusai pertemuan empat mata Rosid dengan Tanti Andriani di mobil merek Sienta yang dibawa Arif, adalah Briptu Bunbun, Rosid, dan Arif sebagai sopir. Keempat wartawan yang ditangkap Polsek Kalideres tidak ikut serta. Dalam perjalanan menuju rumah Tanti Andriani itu, dapat sangat diduga telah terjadi pembicaraan lanjutan tentang negosiasi ‘pemerasan’ oleh 3 sekawan ini: Bunbun, Rosid, dan Arif.

Ketiga, setelah mendapatkan uang 4,5 juta rupiah, Rosid menemui keempat wartawan BidikFakta.Com yang menunggu di kompleks mall Daan Mogot, Jakarta Barat, sesuai perjanjian. Untuk diketahui, Bunbun dan Arif sudah bergabung terlebih dahulu dengan keempat wartawan ini seusai menurunkan Rosid dan Tanti Andriani di kediamannya.

Setelah bertemu ‘tim’ ini, Rosid memberikan uang kepada Briptu Bunbun sebesar Rp. 1.500.00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Bunbun menerima uang tersebut ‘dengan senang hati’ tanpa bertanya uang itu dari mana dan untuk apa. Keterangan ini merupakan pernyataan dan jawaban Bunbun saat pengacara keempat wartawan, Dolfie Rompas, menanyakan hal itu kepada Bunbun di persidangan dimaksud.

Keempat, Bunbun, Arif, dan Rosid adalah tiga sekawan yang saling kenal dekat satu sama lainnya. Dari keempat wartawan BidikFakta.Com, hanya BW yang diketahui mengenal Rosid. Sumber informasi tentang adanya penimbunan KJP oleh rentenir Tanti Andriani adalah Rosid, yang sangat dapat diduga merencanakan pemerasan ini bersama kedua kawannya: Bunbun dan Arif. 

Para wartawan yang polos dan berjalan lurus ini justru terjebak dalam permainan tiga sekawan tersebut. Sesuai panggilan jiwa jurnalisme, keempatnya bersemangat mengikuti ajakan Rosid untuk melakukan investigasi penggadaian KJP oleh Tanti Andriani. Sayangnya, keempatnya tidak waspada terhadap niat buruk Rosid dan kelompoknya dalam peristiwa itu.

Kelima, Bunbun dan Tanti Andriani sempat berbeda informasi di persidangan tentang janji pengembalian KJP dan handpone yang ‘disita’ para tiga sekawan bersama kelompok wartawan BidikFakta.Com. Tanti Andriani bersaksi di persidangan bahwa Bunbun mengatakan jika uangnya sudah diberikan, pihaknya akan mengembalikan KJP dan handphone si rentenir ini. Sementara, Bunbun menyatakan tidak pernah mengatakan demikian. Hakim selanjutnya mengkonfrontir langsung dengan Tanti Andriani saat itu juga. Tanti tetap bersikeras bahwa Bunbun menjanjikan pengembalian KJP dan handphone jika ia sudah memberikan uangnya. Akibat KJP dan handphone tidak kunjung dikembalikan itulah, menjadi salah satu pendorong Tanti Andriani membuat laporan polisi dengan pasal pemerasan.

Sebagai tambahan informasi, hingga saat berita ini ditayangkan, keberadaan Arif dan Rosid belum diketahui. Menurut Kanit Reskrim Polsek Kalideres, AKP Syafri Wasdar, pihaknya telah menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap kedua buron tersebut. 

Namun, hingga saat ini pihak Polsek tidak dapat menunjukkan surat DPO tersebut. Publik juga tidak pernah melihat ada informasi terkait DPO-nya Arif dan Rosid. Keduanya hilang bak ditelan bumi. Atas keanehan itu, beberapa pihak menduga bahwa kedua oknum anggota 3 sekawan itu sengaja disembunyikan para oknum berkepentingan, seperti Briptu Bunbun dan/atau Polsek Kalideres. (TIM/Red)

Hal paling utama dipelajari umat Islam setelah Kitab Suci Al-Qur'an adalah mempelajari sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah SAW atau dikenal dengan "Sirah Nabawiyah". Menurut syariat, Sirah Nabawiyah adalah ilmu yang mengumpulkan apa yang diterima dari fakta-fakta sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW secara komprehensif berikut sifat-sifatnya, akhlaknya dan kisah hidupnya.

Dai lulusan Al-Azhar Mesir Ustaz Muchlis Al-Mughni mengatakan, sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah SAW merupakan kumpulan peristiwa dan fakta bagaimana Al-Qur'an dipahami dan dipraktikkan oleh beliau dan orang-orang yang mengimaninya kala itu. Nabi SAW sebagaimana disebut Al-Qur'an adalah suritauladan dan rahmat bagi semesta. Bahkan Allah Ta'ala memuji beliau: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azhim, yang artinya: "Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas budi pekerti yang agung". (Surah Al-Qalam ayat 4).

Adapun Sirah Nabawiyah berisi tentang kisah hidup Rasulullah SAW mulai dari kisah asal-muasal, suku dan nasab, keadaan masyarakatnya, sebelum beliau dilahirkan. Kemudian berlanjut kepada kelahiran beliau, masa kecil, remaja, dewasa, pernikahan, diutus menjadi Nabi, serta perjuangan-perjuangan beliau dalam menegakkan Islam hingga akhir hayatnya.

Keutamaan Mempelajari Sirah Nabawiyah
  1. Sirah mengenalkan kita sosok Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau dan menumbuhkan mahabbah (kecintaan) kepada beliau. 
  2. Sirah mengajarkan kita bagaimana Rasulullah SAW membina keluarga besarnya. 
  3. Sirah mengajarkan kita bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. 
  4. Sirah merekam dinamika dakwah harmonis Rasulullah SAW antara ideologi dan realita. 
  5. Sirah adalah sekolah pertama dimana Rasulullah SAW berhasil mencetak generasi berprestasi dan gemilang sesuai yang diharapkan Allah. 
  6. Sirah mencatat semangat perjuangan dan pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabat demi dakwah Islam dan menegakkan keadilan di muka bumi. 
  7. Sirah Nabi SAW menjelaskan prinsip sempurna tentang dakwah Rasulullah SAW yang menerangi negeri timur dan barat dengan cahaya hidayah. 
  8. Sirah merupakan unsur yang paling efektif dalam mendidik jiwa dan akal setelah Al-Qur'an.

Imam Zainal Abidin Ali bin Husein berkata: "Kami mempelajari sejarah peperangan Rasulullah SAW seperti kami mempelajari surat-surat dalam Al-Qur'an." Setiap hari dari kehidupan Rasulullah SAW senantiasa dilingkupi akhlak mulia dan kebijakan yang menentramkan.

Kata Ustaz Muchlis, biografi paling populer di dunia dan telah diterjemahkan ke banyak bahasa manusia adalah biografi Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau serta orang yang mengikuti beliau. (Sindonews)
اللهم صل على محمد و على اله و صحبه

Aceh Besar - Kodim 0101/BS- Dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia sehingga tetap terjalin keutuhan Bangsa, tidak lepas dari bersinerginya antara masyarakat Aceh baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga tercipta perdamaian keamana dan ketertiban yang kita rasakan seperti saat ini guna kelangsungan pembanggunan kemajuan bangsa di tanah Aceh, Kamis (13/08/2020).

Dengan merawat perdamaian demi persatuan dan keutuhan Bangsa di tanah Rencong Aceh, sebagai sumber kekuatan Bangsa serta teladan bagi wilayah Indonesia laianya.

Menjelang Deklarasi Damai Aceh yang bertepatan pada tanggal 15 Agustus 2020, maka Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) Darul Imarah melaksaanakan kegiatan lanjutan pemasanga Bendera Merah Putih di sepanjang jalan depan kantor Wali Nangroe sampai simpang Lampenerut Ujung Blang.

Adapun yang ikut dalam pelaksanaan pemasangan bendera tersebut antara lain, Kapolsek Darul Imarah Iptu Suriya S.Pdi, Bati Tuud Koramil 11/ Darul Imarah Serma SM. Ambarita, Camat Darul Imarah Drs. Syarifuddin,  Personil Koramil 11/Darul Imarah 10 orang, Personil Polsek Darul Imarah 7 orang, Anggota Kecamatan Darul Imarah 5 orang.

,
Aceh Besar-  Kodim 0101/BS- Dalam menghadapi permasalahan di lingkungan wilayah binaanya yaitu Gampong Turam Kec. Darul Kamal, Babinsa Koramil 20/Darul Kamal Sertu Sulaiman melaksanakan ngopi pagi pengantar aktifitas bersama masyarakat, Kamis 13/08/2020.

Dalam obrolan bersama masyarakat tersebut, selain untuk bertukar informasi juga sebagai tempat untuk mempererat jalinan kedekatan antara Babinsa dan warga binaanya.

Dengan adanya jalinan kedekatan yang sudah terbina, masyarakat tidak segan-segan untuk melaporkan serta mengutarakan permasalahan yang timbul di masyarakat sehingga segala ancaman baik berupa bencana, permasalahan yang ditimbulkan antar anggota masyarakat bersifat menyeluruh dalam kehidupan (Konflik Sosial) dan terjadinya pergeseran nilai  keadaan tidak bersatu padu menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan (Disintegrasi Norma) serta kecenderungan membangkitkan disharmoni (Tidak Kesesuaian) sehingga mengarah ke kegiatan (alih fungsi) kepercayaan kepada identitas (Konflik Komunal) dapat dicegah.

StatusAceh.Net - Organisasi HAM KontraS menyatakan, pemerintah Indonesia belum serius memenuhi Kesepakatan Helsinki. Menurut Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, prosesnya jalan di tempat meski sudah belasan tahun.

"Kalau bicara progres, sampai sekarang bisa dibilang stagnan,” ungkap Fatia kepada VOA.

MoU Helsinki ini ditandatangani pada 15 Agustus 2005 sebagai kesepakatan damai pemerintah Indonesia dan GAM. Kesepakatan berisi 71 butir itu mencangkup sejumlah topik, antara lain pembangunan ekonomi, bendera dan lambang Aceh, serta pengungkapan pelanggaran HAM.

Terkait isu HAM, MoU Helsinki poin 1.4.5 menyatakan bahwa “Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh”. Namun menurut Fatia, Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) Aceh yang bertugas mengumpulkan fakta hanya diberi kewenangan terbatas. "KKR Aceh legitimasinya kayak setengah-setengah. Karena dia tidak bisa dapat anggaran dana dari pemerintah, karena tidak ada legitimasi berdasarkan UU. Jadi dia cuma berdiri dan bisa berdiri di Aceh secara resmi karena memang ada qanun yang menjelaskan soal KKR Aceh, tapi secara nasional kelembagaan nya itu tidak ada” tambahnya.

Di sisi lain, penyelidikan-penyelidikan terpisah yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum dapat ditindaklanjuti.

Peristiwa-peristiwa yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM di antaranya adalah Tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh, Tragedi Jambo Keupok, dan Rumoh Geudong. Namun laporan-laporan itu kini terhenti di Kejaksaan Agung. "Tidak akan bisa berjalan dengan mulus kalau misalnya di tahapan selanjutnya—seperti Kejaksaan Agung—itu tidak melakukan penyidikan. Sekarang masalahnya Kejaksaan Agung nya bolak balik berkas terus sama Komnas HAM,” tambahnya.


Jakarta - Persidangan 4 jurnalis BidikFakta.Com atas nama AW, BW, RH, dan AR telah memasuki kali kedua, Selasa, 11 Agustus 2020. Pada persidangan yang berlangusung secara virtual di PN Jakarta Barat dan Polsek Kalideres hari ini berhasil mengungkapkan banyak fakta menarik. Selain berbagai keterangan saksi di persidangan yang berbeda dengan naskah BAP, juga terkuak berbagai fakta lainnya.

Salah satu fakta menarik di persidangan yang menghadirkan 3 orang saksi hari ini adalah kehadiran oknum polisi dari unit Provost Polda Metro Jaya, bernama Bunbun. Polisi berpangkat Brigadir Polisi Satu alias Briptu itu hadir berpakaian lengkap dan atribut polisi dari unit provost. Selain Briptu Bunbun, saksi lain yang dihadirkan di persidangan adalah Tanti Andriani, si rentenir penadah KJP dengan modus pegadaian ilegal Tanti Andriani dalam perkara kriminalisasi wartawan ini berstatus sebagai korban pemerasan. Hadir juga suami Tanti Andriani, bernama Usman, sebagai saksi.

"Kehadiran saksi atas nama Briptu Bunbun dari unit Provost Polda Metro Jaya, lengkap dengan atribut kesatuannya, di pengadilan tadi menjadi penegasan bahwa Kapolsek Kalideres, Kompol Slamet R., S.Sos, MM adalah pembohong besar saat memberikan keterangan pers di depan wartawan beberapa waktu lalu (1)," ungkap Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke kepada redaksi media ini, Selasa, 11 Agustus 2020.

Parahnya, imbuh Wilson, kebohongan si Kapolsek Slamet itu diaminkan dan dipublikasikan oleh media sekelas kompas dan tribunnews. "Media Kompas dan Tribunnews, dan banyak lagi media-media yang mengaku terpercaya mempublikasikan informasi penuh dusta si Kapolsek Slamet di media-media mereka. Dasar penjilat pantat Kompol Slamet. Memalukan! (2)" imbuh alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu geram.

Sebagaimana diketahui dan dipublikasikan secara luas beberapa waktu lalu, Kapolsek Kalideres, Kompol Slamet mengadakan press conference di Mapolsek Kalideres dengan mengundang puluhan media cetak dan elektronik terkait kasus penahanan 4 jurnalis yang diduga memeras si rentenis penadah KJP yang digadaikan orang tua siswa, Tanti Andriani. Dalam konferensi pers itu, Kompol Slamet menyampaikan bahwa Polsek Kalideres telah berhasil menangkap dan menahan wartawan dan polisi gadungan dengan tuduhan melakukan pemerasan (3).

"Nyatanya, yang terlibat dalam kasus itu adalah benar merupakan wartawan dan polisi bukan gadungan atau palsu. Mereka memang wartawan (4) yang belum lama berselang sudah melakukan kunjungan audiensi ke unit Humas Polsek Kalideres dan polsek lainnya di Jakarta Barat. Juga, oknum yang ikut dalam tim itu adalah benar seorang polisi Bunbun berpangkat Briptu," jelas Wilson yang sejak awal pasang badan terhadap keempat wartawan media online itu.

Anehnya, tambah lulusan pasca sarjana Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris, ini, Kapolres Jakarta Barat, Kombespol Audi Latuheru, diduga mendukung dan memback-up kebohongan anak buahnya di Polsek Kalideres itu. "Saya sudah bertemu audiensi dengan Kapolres Audi tanggal 1 Juli 2020, melaporkan perilaku dan proses penanganan kasus keempat wartawan oleh Polsek Kalideres (5). Tapi, dia malah membela Kapolsek itu, dengan mengatakan bahwa proses yang dilakukan Kapolsek Slamet sudah benar. Audi juga merestui press release dari Kapolsek yang berisi informasi bohong, dusta, hoax dan putar-balik fakta," beber Wilson.

Sesuai dengan tata aturan dalam tubuh organisasi, sudah semestinya seorang pimpinan pada level lebih tinggi menjadi tumpuan permintaan koreksi dan perbaikan dari masyarakat atas perilaku dan kinerja bawahannya, termasuk para pimpinan di level lebih rendah. "Ini malah sebaliknya, bukan dibenahi dan diperbaiki, malah dibela dan dibenarkan kesalahan-kesalahan bawahnya. Ini kapolres model apa yang kita miliki di Jakarta Barat. Sangat tidak pantas yang bersangkutan melanjutkan amanah sebagai pimpinan di jajaran Polri yang dibiayai dari uang rakyat itu," tutup Wilson yang juga merupakan Ketua Persaudaraan Indonesia-Sahara-Maroko (Persisma) ini.(red/rls)

Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) melakukan touring motor gede (Moge) untuk menyambut Hari Damai Aceh yang diperingati setiap 15 Agustus. Kegiatan itu langsung menuai kritik dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga DPR Aceh.

Kegiatan yang berakhir pada 14 Agustus mendatang menghabiskan dana sebesar Rp305 juta. Anggaran itu untuk membiayai mulai dari bahan bakar peserta tur hingga uang makan selama perjalanan.

Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Alfarlaky menilai tur moge yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melukai nilai-nilai perdamaian Aceh.

"Ini sangat menyayat hati para mantan kombatan. Kegiatan ini juga melukai hati masyarakat Aceh yang menjadi korban konflik serta belum memperoleh keadilan hingga sekarang," ujar Iskandar Usman Alfarlaky, Rabu (12/08).

Menurutnya hari damai Aceh harusnya diperingati dengan lebih arif dan bijaksana. Salah satunya seperti evaluasi kinerja BRA dan Pemerintah Aceh selama damai berlangsung.

"Evaluasi segala persoalan yang muncul pasca damai. Tuntutan dan kewenangan Aceh yang belum dipenuhi. Tur moge ini tentu melukai hati korban konflik Aceh," ujar Alfarlaky.

Iskandar bilang saat ini banyak korban konflik yang belum dipenuhi haknya. Kemudian banyak mantan kombatan yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"BRA itu terbentuk berdasarkan history yang berbeda dengan lembaga lainnya. Atas dasar itu, program pun harusnya mencerminkan nilai-nilai tadi. Kita berharap tur moge dibatalkan," kata Iskandar.

Divisi Advokasi dan Kampanye KontraS Aceh, Azharul Husna menyayangkan kegiatan touring yang dibiayai dengan anggaran dari dana refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) itu.

Anggaran refocusing, kata dia seharusnya digunakan untuk menangani pandemi Covid-19 di Aceh, bukan malah dihambur-hamburkan. Apalagi kasus Covid-19 di Aceh terus meningkat.

"Angka pandemi di Aceh kian meningkat, di tengah kondisi fasilitas kesehatan yang semakin buruk karena pandemi, bisa dibayangkan anggarannya itu malah digunakan untuk pergi turing," katanya.

Sementara itu Ketua BRA Fakrurrazi Yusuf mengatakan, touring moge ke sejumlah daerah di Aceh tersebut sebagai langkah mengkampanyekan kepada dunia kalau Aceh sudah damai pasca konflik masa lalu.

"Tentu perlu roadshow dari Aceh Tamiang sampai Banda Aceh. Kenapa, supaya damai Aceh bisa mereka sampaikan ke seluruh Indonesia atau bila perlu ke dunia bahwa Aceh sudah damai," kata Fakrurrazi Yusuf dalam diskusi virtual yang digelar KontraS Aceh, Rabu (12/08).

Hari damai Aceh diperingati setiap tanggal 15 Agustus, merujuk pada kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam Memorandum of Understanding (MoU) 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. | CNN

Banda Aceh - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh terus menggodok rancangan peraturan gubernur (pergub) peningkatan penanganan dampak pandemi virus korona. Ada 12 aturan yang rencananya disahkan dalam pergub.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan, dari 12 poin rancangan pergub itu, salah satunya mengatur jam malam.

"Selain koordinasi pemberlakuan jam malam poin pergub lainnya yakni, penyediaan alat pelindung diri, gerakan Aceh mandiri pangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pendanaan, evaluasi dan pelaporan, dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan covid-19," kata Nova, Rabu, 12 Agustus 2020.

Menurut dia, pergub juga mencakup pelaksanaan protokol kesehatan, penanganan saat penemuan kasus positif di tempat dan fasilitas umum, sumber daya penanganan, dan kebijakan pendidikan pada masa penanganan covid-19.

"Mengenai hukuman bagi warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan dijatuhi sanksi administratif dan sosial," ujarnya.

Sanksi administratif yang akan diberikan yakni, teguran secara lisan dan tertulis. Sedangkan bagi pelaku usaha, sanksi diatur lebih spesifik yakni pencabutan izin usaha.

Kemudian sanksi sosial, di antaranya membersihkan fasilitas umum, menyapu jalan dan memungut sampah, menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah.

"Juga membaca surat pendek alquran bagi yang beragama Islam atau mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan," jelasnya. | Medcom

,
Aceh Besar- Situasi yang aman nyaman dan kondusif, di gampong Warabo Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar sangat diharapkan bagi gampong binaan Babinsa Serda T. Basri Koramil 12/Montasik Kodim 0101/BS, Rabu (12/8/2020).

Bertandangnya Babinsa ke gampong binaan adalah salah satu cara Membangun komunikasi yang baik dan penting dalam menjalin silaturahmi antara Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan masyarakat binaanya.

Pada saat silaturahmi Babinsa mengajak kepada warga masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta senantiasa setiap saat memberikan informasi-informasi tentang seluruh kejadian yang ada diwilayah.

Dalam kunjunganya ke desa binaan, Babinsa warabo mengajak warganya untuk bersama-bersama meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya pencegahan dan menangkal berbagai bentuk ancaman serta gangguan kamtibmas yaitu mengaktifkan kembali (Siskamling).

StatusAceh.Net - Warganet di Pekanbaru, Selasa (11/8/2020) siang diributkan dengan gangguan sinyal Telkomsel.

Sinyal atau jaringan Telkomsel di Kota Pekanbaru menjadi penyebab keributan di lini massa sekitar Pukul 15.30 WIB.

Jaringan Telkomsel tiba-tiba down dan masyarakat pengguna kartu Telkomsel tidak dapat menggunakan jaringan internet.

"Iya dari tadi gangguan sepertinya, ini sinyal hilang," ujar Rizki, seorang pengguna layanan kartu Prabayar Telkomsel kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa siang.

Di Media sosial Twitter, persoalan ini juga banyak dibahas.

akun @nolita Saputri misalnya, langsung menanyakan gangguan tersebut melalui twitter dengan menanyakannya ke akun Telkomsel yang sudah terferivikasi dengan tanda centang biru.

"@Telkomsel kenapa jaringan indihome dan tselnya hilang min? Lokasi di Pekanbaru," tanya nya.

Pertanyaan itu direspon oleh admin Telkomsel dan menjelaskan kejadian yang terjadi.

"Hai, Kak Nolita. Maaf ya jadi gak nyaman. Terkait keluhan jaringan hilang di wilayah Pekanbaru, saat ini sedang ada peningkatan sistem layanan kami. Diupayakan dapat selesai secepatnya. Makasih untuk tetap setia menggunakan produk Telkomsel :) -Laras," balas admin Telkomsel.

Balasan itu lantas direspon oleh pemilik akun 나야 @buatgibah yang mempertanyakan jawaban itu.

Di lini massa Twitter juga banyak beredar foto dan video yang memperlihatkan salah satu gedung Telkomsel di kota Pekanbaru terbakar.

Terlihat dalam video tersebut asap mengepul di gedung Telkomsel.

Gangguan Hingga Sumatera Utara
Keluhan atas bermasalahnya jaringan Telkomsel juga dikeluhkan oleh warga di Kota Medan, seperti yang disampaikan oleh Marrta seorang karyawan.

Ia mengutarakan bahwa jaringan Telkomsel di handphonenya tidak berfungsi. "Iya neh sinyal saya hilang dari tadi, udah berjam-jam," ujarnya Selasa (11/9/2019).

Tak hanya Marta, beberapa warga di Sumatera Utara juga mengeluhkan terkait terganggunya jaringan ini. Mereka mempertanyakan apa penyebabnya.

Seperti yang disampaikan akun Twitter Elly Augustina

"Hai @Telkomsel di Medan lg ada gangguan kah? Kita sekantor yg pake kamu kompakan lost dignal, internet ga bsa, telpon biasa jg ga bsa, ada apakah?" ujarnya.

Dari sejumlah orang yang mengeluhkan soal ganguan ini, ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa BTS Telkomsel Induk Sumbagut terbakar dan menyembabkan ganguan sinyal.

Seperti yang disampaikan akun Twitter Rena dalam unggan capture pemberitahuan. "Mitra MPS, info Terkini, BTS Induk SUMBAGUT terbakar sehingga berdampak ke seluruh sumbagut tidak ada sinyal,trims," unggahnya.

Tribun Medan pun masih berusaha menguhubungi pihak Telkom di Sumatera Utara untuk memastikan penyebab gangguan ini.( Tribunpekanbaru.com )

Pidie - Personil TNI POLRI dari Koramil Batee  yang di pimpin langsung Danramil 23/Bate Kodim 0102/Pidie Kapten Inf Samsul Rizal, S.Sos dan Polsek bersama warga sukses memadamkan kebakaran yang terjadi di lahan kosong, Pemadaman yang dilakukan cukup merepotkan karena alat yang digunakan untuk memadamkan api sangat sederhana bertempat di Desa Pulo Pande Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, Senin (10/08/2020).

Sementara itu, Danramil 23/Batee Kapten Inf Samsul Rizal, S.Sos  menyampaikan, pemadaman dengan menggunakan alat seadanya seperti ranting – ranting pohon, dengan sigap aparat TNI dan POLRI bersama warga bahu membahu dan bekerja keras berhasil memadamkan api di lahan kosong yang dilakukan orang tidak bertanggung jawab.

Terkait kebakaran ini, Danrmill mengajak seluruh masyarakat untuk bersama sama bahu membahu menjaga lingkungannya.
"Jangan membakar lahan kalau kita mengolah lahan," ucap Danramil.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk menindak lanjuti keluhan petugas di lapangan, jika memungkinkan Pompa Pemadam kebakaran di tempatkan di desa-desa yang berpotensi terjadinya Kebakaran hutan dan lahan.

Danramil berharap, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, kami berharap kepada seluruh masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk tidak membakar hutan atau lahan dengan alasan apapun.

"Masalah kebakaran hutan dan lahan bukan semata mata menjadi tanggung jawab Polisi. TNI dan Pemda, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,"Kebakaran bisa disebabkan iklim dan ada juga yang karena dibakar sengaja oleh orang tidak bertanggung jawab," tutup Danramil.


Krueng Geukuh : Karena manajemen  PT. PIM dinilai telah melanggar kesepakatan juga  tidak beritikad baik menyelesaikan masalah hak hibah aset ASEAN, maka barisan  Forpemda Kab. Aceh Utara ancam  menggerakkan massa melakukan aksi demo ke PT. PIM serta menduduki paksa pabrik AAF di Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara. 

Hal itu terungkap dalam konfrensi pers yang digelar pihak Forum Pemuda Dewantara (Forpemda) didepan gerbang pabrik ASEAN di Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, Senin (10/8). 

Seratusan perwakilan masyarakat itu, semula berniat naik untuk selesaikan masalaah melalui upaya mediasi. Namun karena Pt. PIM dinilai kian berani melanggar point kesepakatan dan abaikan tuntutan hak hibah aset ASEAN, kini telah memicu kemarahan masyarakat Kec. Dewantara. 

Sekretaris Ketua Forpemda  T. Rahmat Akbar mengatakan demi keuntungan pribadi jajaran direksi PT. PIM telah menjadi dalang yang menciptakan konflik antara sesama masyarakat Kec. Dewantara. 

Hal ini ditandai dengan salah satu sikap curang PT. PIM yang kini akan melakukan eksekusi limbah scrap bekas secara sepihak. 

“Mereka sebelumnya berjanji, bahwa sepakat akan menunda proses lelang hingga ada keputusan untuk hibbah, namun saat ini mereka sudah melelang dan sudah ada pemenangnya, berarti mereka melanggar janji kesepakatan,” ujarnya seraya menunjukkan surat kesepakatan hasil mediasi antara PT. PIM dan Forpemda. 

Rahmat menegaskan apabila dalam dua hari ini, PT. PIM masih 
ingin mencoba membuka ruang melaksanakan eksekusi kepada pemenang scrap bekas PT. AAF. 

Maka pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan memberi reaksi besar-besaran dengan menurunkan massa melancarkan aksi demo dengan menduduki pabrik Pt. AAF dan kepung kantor PT. PIM. 

Rahmat menjelaskan PT. PIM tak perlu mengelak dari tanggung jawab, karena hak hibah aset ASEAN harus diberikan kepada masyarakat. Karen itu sudah ada ketentuan dan aturan hukumnya. 

“Coba tunjukkan pada kami perusahaan mana di Indonesia ini yang mengabaikan hak hibah warga lingkungan. Karena kecurangan yang mengabaikan hak masyarakat ini hanya dilakukan PT. PIM dan belum terjadi di daerah lain,” tegasnya.  

Sementara itu, Kepala Bagian Humas, PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) Nasrun membenarkan pihaknya  sudah melelang  limbah scrap bekas PT Asean Aceh Fertilizer (AFF)  sesuai aturan.

“ Benar, Kami sudah melelang dan dimenangkan oleh PT Kirana, dan disini pemenang lelang tersebut sudah menyetor dananya sebesar Rp20 miliar ke PT PIM,”ujarnya. 

Nasrun menjelaskan perusahaan pemenang lelang juga sudah berkoordinasi dengan forum keuchik di Kecamatan Dewantara. Dan mereka sudah memenuhi segala usulan yang diminta oleh masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat lingkungan. 

“Soal tuntutan Forpemda ke PIM, kami sudah empat kali melakukan pertemuan dengan seluruh keuchik di Dewantara didampingi tokoh dan muspika. Dan hasil pertemuan itu sudah disepakati bahwa 2,5 persen dari seluruh hasil penjualan akan diberikan untuk masyarakat lingkungan melalui Forum Geusyik Dewantara,” ujarnya.

Nasrun mengaku pihaknya tidak gentar dengan ancaman demo yang akan dilancarkan Forpemda dan bila merasa ada kesalahan silahkan menempuh jalur hukum. 

“Kalau memang kami dianggap menyalahi aturan, silahkan saja bawa ke ranah hukum, khususnya ke pengadilan. Karena PT PIM merupakan anak dari BUMN, maka jika sedikit bermasalah penyelesaiannya tetap melalui pengadilan,” terangnya. 

Teks dan foto : 

Karena PT. PIM mencurangi dan melanggar kesepakatan soal hak hibah aset ASEAN untuk lingkungan, Senin (10/8),  warga barisan Forum Pemuda Dewantara (Forpemda) ancam segera kerahkan massa untuk menduduki pabrik Pt. AAF dan mengepung PT. PIM di Krueng Geukuh Kab. Aceh Utara.(Red/ZA)

,
Lhokseumawe – Dalam rangka memutuskan penyebaran Covid-19, Korem 011/Lilawangsa dan jajarannya mengelar Gerakan Nasional gencarkan kebiasaan baru (New Normal) selalu menggunakan masker bagi siapa saja yang melaksanakan aktivitas di luar rumah.

Kegiatan itu dilakukan oleh tim gabungan TNI-Polri, Satpol PP/WH dan Intansi lainnya di Wilayah Korem 011/Lilawangsa, sesuai Inpres no. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19, tutur Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Sumirating Baskoro, Senin (10/8/2010).

Intruksi Gerakan Nasional kebiasaan baru (New Normal) penerapan menggunakan masker disampaikan Danrem kepada para Dandim dan jajarannya yang tergabung dalam tim gugus TNI-Polri, Satpol PP/WH dan Intansi lainnya pembagian masker kepada pada para jamaah sebelum pelaksanaan kegiatan sholat Jum’at di setiap tempat Ibadah kemarin, dan berlaku pada tempat umum lainnya yang melibatkan banyak orang agar tetap menggunakan masker.

Danrem menyebutkan, bahwa Gerakan Nasional Adaptasi kebiasaan baru adalah dengan cara kita merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan, saat ini keadaan dimana ketika PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mulai dilonggarkan, tetapi protokol kesehatan tetap dilakukan sehingga kita tetap bisa produktif dengan tetap mencegah terjangkit virus covid-19 corona.

Berbagai aktivitas dengan mengadaptasi kebiasaan baru (New Normal) salah satunya selalu menggunakan masker di ruang publik seperti saat melakukan aktivitas di rumah ibadah, perkantoran, pasar atau pertokoan, caffe dan pariwisata, transportasi umum, hotel, dan restoran, kata Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Sumirating Baskoro.

Selain itu, Sambung Kolonel Inf Sumirating Baskoro, jaga jarak ideal, rajin mencuci tangan dengan sabun, pola olahraga teratur, dan jaga pola asupan gizi, juga merupakan bagian dari adaptasi kebiasaan baru ini, pesannya

“Dengan cara ini kita akan memutuskan penyebaran covid 19 di sekitar kita, ayo kita kampanyekan Gerakan Nasional Adaptasi Kebiasaan Baru Gunakan Masker saat beraktivitas di luar rumah. Sehingga apa yang kita harapkan menuju kehidupan normal akan segera kembali”, Pungkas Danrem 011/Lilawangsa.

Kegiatan pembagian masker mendisiplinkan penggunaan masker dilakukan antara lain, di Al-Fitra Korem 011/LW, Masjid Alfalah Kota Sigli, Masjid Abu Beureueh dan masjid Blang paseh, Masjid Agung Darussalihin Idi Kabupaten Aceh Timur, Masjid Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli dan tempat Ibadah Masjid di jajaran Korem 011/Lilawangsa.

Meulaboh - Warga Meulaboh, Aceh Barat, dibuat merinding oleh penampakan awan badai menyerupai gelombang tsunami raksasa di langit kota mereka pada Senin pagi (10/8/2020).

Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, awan badai tersebut terlihat begitu mengerikan, layaknya gelombang air laut yang siap menggulung apa saja yang ada di bawahnya.

Orang-orang Meulaboh pun berdoa agar dijauhkan dari marabahaya dan bencana ketika menyaksikan fenomena langka tersebut.       

Seorang saksi di Meulaboh menuturkan kepada Indozone.id tentang betapa mengerikannya penampakan awan badai tersebut. Yang membuatnya semakin mengerkan adalah kemunculan awan besar tersebut disertai pula dengan hujan.

"Muncul awan dulu baru hujan. Langit gelap sekali dan tiba-tiba angin kencang," katanya.

Sementara itu, prakirawan BMKG Nagan Raya, Rezky P Hartiwi mengatakan, fenomena alam tersebut merupakan awan arcus.

"Ini termasuk dalam kategori awan Arcus. Awan ini memang tergolong awan rendah dengan single level," kata Rezky.

Dikatakannya, awan ini mengakibatkan dampak yang cukup berbahaya seperti hujan lebat disertai angin kencang, petir/kilat, hujan es dan lain-lain.

Awan arcus tidak terpantau oleh alat di BMKG sebab muncul tiba-tiba dan kembali hilang sekitar 2 jam kemudian.

"Laporan yang kami terima ada 2 daerah yang terlihat di Aceh Barat dan Nagan Raya," kata Rezky.(*)

,
Lhokseumawe – Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Sumirating Baskoro memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Lima pejabat Komandan Kodim (Dandim) yang ada di jajaran Korem 011/Lilawangsa dan penerimaan warga baru Kepala Staf Korem 011/Lilawangsa, Sertijab dan Korp raport dilakukan secara Virtual di Masing-masing Satuan, Sabtu (8/8/2020).

Namun kali ini berbeda, Satu dari Lima pejabat Dandim yang baru di jajaran Korem 011/Lilawangsa merupakan seorang pilot Penerbang Angkatan Darat (Penerbad). Selain itu upacara Serah terima jabatan para Dandim dan tradisi Korp Raport penerimaan warga yaitu Pejabat Kasrem 011/Lilawangsa yang baru dilakukan secara Virtual menyesuaikan dengan kebiasaan baru (New Normal).

Lima jabatan Dandim yang diserahterimakan yaitu, dari pejabat lama Letkol Arm Wagino yang akan menjabat Pabandya-1/Dalkuat PNS Spaban VI/Bin PNS Spersad menyerahterimakan pejabat Dandim 0102/Pidie kepada Letkol Arh Teungku Sony Sonata,S.E, yang sebelumnya menjabat Kapok Analis Balaklid Pusintelad.

Letkol Inf Deki Rayusyah Putra yang akan menjabat Pabandya-4/Pam Faskon Spaban VI/Pam Sintelad menyerahkan jabatan Dandim 0117/Aceh Tamiang kepada Letkol Cpn Yusuf Adi Puruhita yang sebelumnya menjabat sebagai Dansatlatsitor Pusdikpenerbad Puspenerbad.

Kemudian Letkol Arm Sugiharto, SE yang akan menjabat Pabandya-3/Binjementer Spaban II/Puanter Sterad menyerahkan jabatan Dandim 0113/Gayo Lues kepada Letkol Inf Yudhi Hendro Prasetyo yang sebelumnya menjabat sebagai Dansecata Rindam IM.

Letkol Inf Valyan Tatyunis yang akan menjabat Dandim 0119/Bener Meriah menyerahkan jabatan Dandim 0106/Aceh Tengah kepada Letkol Inf Teddy Sofyan yang sebelumnya menjabat sebagai Danyonif 115/ML Rem 012/TU Kodam IM.

Selain itu, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Sumirating Baskoro menerima laporan Korp Raport warga baru yaitu Letkol Czi M. Ridha Has, S.T.,M.T, yang akan menjabat sebagai Kepala Staf Korem (Kasrem) 011/Lilawangsa, yang sebelumnya menjabat sebagai Dandim 0110/Abdya Rem 012/TU Kodam IM.

Saat memimpin pelaksanaan upacara sertijab secara Virtual, Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Sumirating Baskoro mengatakan pergantian maupun alih tugas dan alih jabatan serah terima jabatan (sertijab) merupakan bagian pembinaan personel dan organisasi TNI AD yang bwrgerak semakin cepat. "Kita pahami bersama bahwa pergantian pejabat dan mutasi personel di lingkungan TNI AD khususnya di Korem 011/Lilawangsa ini, merupakan realisasi dari kebijakan pimpinan TNI AD, yaitu dalam rangka regenerasi dan tuntutan kebutuhan organisasi, guna mengoptimalkan kemampuan satuan untuk mendukung tugas pokok Korem 011/Lilawangsa," tuturnya.

Orang nomor satu di Korem 011/Lilawangsa yang lama mengenyam karier di Kopassus itu pun berharap, bahwa sertijab hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana, diikuti tekad yang kuat untuk memberikan pengabdian terbaik sesuai fungsi, peran dan tugas pokok masing-masing, harapnya.

Kolonel Inf Sumirating Baskoro berpesan kepada para pejabat baru agar secepatnya beradaptasi dengan lingkungan yang baru, mengingat pembinaan teritorial masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan berbagai keragaman serta kemajemukan, baik dari aspek geografi, demografi maupun kondisi sosial masyarakat

Oleh karenanya, para Komandan Kodim yang baru agar melakukan tugas-tugas pembinaan kewilayahan dengan sebaik-baiknya, dilandasi oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan serta semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Kemanunggalan TNI-Rakyat dan juga sinergitas TNI/Polri, melalui tampilan sosok prajurit yang disegani, dicintai serta mampu menjadi pengayom dan pelindung rakyat.

Selain itu, sambung Danrem, saat ini Korem 011/Lilawangsa memiliki program Lilawangsa produktif, melalui peran prajurit TNI yang bertugas sebagai Babinsa diharapkan dapat mampu mengajak masyarakat untuk produktif dengan memanfaatkan Suber Daya Alam yang ada dengan tujuan dapat meningkatkan penghasilan ekonomi dalam kesejahteraan masyarakat di Desa binaan masing-masing.

Diakhir kegiatan, Danrem mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pejabat Dandim lama beserta Istri, atas Loyalitas, Dedikasi dan Pengabdiannya selama memangku jabatan Dandim di jajaran Korem 011/Lilawangsa dengan berbagai prestasi keberhasilan.

Selanjutnya, kepada para pejabat Dandim baru, selamat atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan  oleh pimpinan TNI Angkatan Darat, untuk memimpin Kodim di jajaran Korem 011/Lilawangsa. ”Saya mengerti bahwa penugasan di satuan kewilayahan ini bukanlah hal yang mudah. begitu banyak tantangan, begitu banyak dinamika di lapangan, namun keikhlasan niat yang tulus dan kemauan keras  kita dapat melaksanakan dengan baik. termasuk tentunya para babinsa yang menjadi ujung tombak satuan kewilayahan, pungkas Danrem.

Upacara serah terima jabatan Dandim dan Penerimaan laporan Korp Raport Kasrem 011/LW, turut dihadiri antara lain, para Kasi dan Pasi Korem 011/LW, Ketua Persit KCK Koorcab Rem 011 Ny Yova Baskoro, serta perwakilan yang hadir.

Teuku Nyak Arief semasa hidupnya (Foto: teropongaceh.com)
STATUSACEH - Perjuangan Indonesia untuk memerdekakan bangsanya terjadi hampir di seluruh daerah, termasuk Aceh. Di sana, ada beberapa tokoh yang identik dengan perjuangan melawan koloni Belanda, salah satunya ialah Teuku Nyak Arief.

Bahkan, untuk menghargai jasa-jasanya, Pemerintah Republik Indonesia pun telah mengangkatnya sebagai Pahlawan Nasional.

Anugerah gelar Pahlawan Nasional Indonesia disematkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 071/TK/1974 pada 1974.

Lalu, bagaimana perjuangan Teuku Nyak Arief bagi Indonesia, khususnya untuk Aceh? Berikut ulasannya.

Juru bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani. (Foto: Istimewa)
Banda Aceh - Pemerintah provinsi (Pemprov) Aceh menyatakan mulai menggodok peraturan gubernur (pergub) terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan virus korona (covid-19).

“Rancangan pergub telah dipersiapkan dan akan disosialisasikan pada rapat koordinasi forkopimda dan bupati/wali kota se-Aceh, 11 Agustus 2020,” kata juru bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani, Minggu, 9 Agustus 2020.

Selain itu, kata Saiful, perlu uji publik sebelum pergub yang mengatur sanksi pelanggaran protokol kesehatan diterapkan. "Bila ada masukan dari masyarakat dan stakeholders lainnya akan dipertimbangkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Rancangan Pergub Aceh l mengatur sanksi administrasi dan sosial. Sanksi administrasi berbentuk teguran lisan, tertulis, hingga pencabutan izin usaha. Sementara bentuk sanksi sosial salah satunya wajib membaca alquran.

“Berat atau ringan sanksi tergantung tingkat pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan,” ucap dia.

Menurut Saiful, tidak tertutup kemungkinan pemberlakuan pembatasan sosial tertentu. Seperti pemberlakuan jam malam seperti yang pernah diterapkan sebelumnya.

"Sebelum keputusan pembatasan sosial diambil akan dikonsultasikan dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan komite penanganan covid-19 pusat," jelasnya. | Medcom


Lhokseumawe - Momentum MoU Helsinki, 15 Agustus 2020 diharapkan bukan sekedar seremonial belaka. Karena momentum tersebut merupakan hari bersejarah untuk Aceh dan bangsanya.

"Rakyat Aceh harus bersatu dalam rangka terwujudnya pemerintahan rakyat Aceh sesuai dengan amanat MoU Helsinki," ujar mantan kombatan GAM Wilayah Samudera Pase, Misbahuddin Ilyas alias Marcos, melalui rilis persnya, Sabtu, 8 Agustus 2020.

Menurut Marcos, semua rakyat Aceh tahu bahwa kewenangan Indonesia di Aceh hanya enam bagian saja, selebihnya milik Aceh secara penuh. "Maka dari itu semua pihak harus bertanggung jawab terhadap apa yang selama ini tidak berjalan di Aceh sesuai MoU Helsinki tapi Pemerintah Indonesia tidak serius dalam perjanjian internasional di Helsinki," ujarnya.

Sebut Marcos lagi, para kombatan berharap juru runding harus bersatu dulu agar semua cita-cita bangsa Aceh tercapai. Selain itu, katanya, diplomat Aceh jangan bercerai-berai, jika ingin persoalan Aceh terlaksana sesuai isi perjanjian internasional.

"Juga, sekali lagi kami himbau pada Pemerintah Indonesia untuk betul-betul serius dalam merealisasikan butir perjanjian internasional ini. Kalau pemerintah Indonesia juga masih mempersulit masalah isi perjanjian internasional maka kami generasi bangsa Aceh akan melaporkan persoalan ini pada dunia internasional," ungkapnya.

Maka dari itu, kata Marcos, Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas pembunuhan umat muslim Aceh dalam beberapa dekade sebelumnya.

"Kami akan menuntut Indonesia ke mahkamah internasional berdasarkan bukti bahwa tidak komit dengan perjanjian internasional," tuntutnya.

Kedua, pihaknya juga akan menuntut Indonesia atas pembunuhan muslim Aceh beberapa dekade sebelumnya ke mahkamah internasional.

"Jika Indonesia tidak komit dengan perjanjian internasional dan berlarut-larut maka kami tidak bertanggung jawab jika kondisi Aceh memburuk dan itu murni kesalahan Indonesia atas ketidakpastian terhadap perjanjian internasional untuk Aceh," pungkasnya. (Red/Rls)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.