2017-10-15

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Gayo Lues - Memasuki hari ketiga kunjungan kerjanya, Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT beserta rombongan yang sebelumnya menginap di Gayo Lues langsung menuju ke Kabupaten Aceh Timur. Dengan melewati jalur Gayo Lues-Pining-Lokop-Serba, Jum'at (20/10/2017).

Kunjungan kerja ini merupakan kegiatan rutin Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Aceh untuk memantau perkembangan pengerjaan sejumlah proyek strategis yang saat ini sedang berjalan.

Dalam setiap kunjungannya ke sejumlah proyek, Wagub selalu menekankan kepada rekanan tentang pentingnya menyelesaikan pengerjaan tepat waktu.
"Jika proses pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai target, maka manfaatnya akan segera dirasakan oleh masyarakat. Meski demikian, kita tidak dapat memungkiri sejumlah kendala yang terjadi di lapangan. Namun, hal itu juga tidak dapat dijadikan alasan untuk sejumlah keterlambatan yang terjadi," tegas Wagub.

Oleh karena itu, Wagub mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk bekerja seoptimal mungkin sesuai dengan koridor yang telah ditentukan. "Kita bukan pihak yang mau menekan atau menyalahkan kontraktor. Kegiatan ini adalah bagian dari tugas pengawasan. Untuk itu, Mari kita perbaiki pola kerja kita, begitu ada masalah segera dilaporkan, sehingga bisa segera kita cari solusinya," ujar Wagub 

Pernyataan tersebut disampaikan Wagub saat meninjau proyek pengerjaan jalan Pining-Lesten. Wagub tampak kecewa karena progres proyek yang sangat jauh dari target. Proyek yang awalnya ditargetkan selesai 56,84 persen, namun realisasinya baru mencapai 24,48 persen atau terjadi deviasi sebesar 32,36 persen.

"Pengusaha lokal adalah aset Pemerintah Daerah. Jadi, mari kita bekerja bersama-sama dengan sebaik-baiknya dalam upaya membangun infrastruktur agar bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Wagub.

"Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak semua pihak untuk menghapus ego sektoral. Tidak ada istilah proyek APBA atau proyek APBK karena dalam hal pembangunan kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak harus bersatu padu dan saling mendukung dalam setiap kegiatan pembangunan yang berjalan."

Kepada rekanan yang mengerjakan jalan Pining-Lesten, Wagub berpesan untuk memacu pengerjaan sehingga deviasi sebesar 32 persen bisa segera dikejar. "Buat laporan perhari agar kami tahu kondisi dan kendala, agar bisa kita cari solusinya."

Selanjutnya Wagub menuju ke wilayah Aceh Timur untuk meninjau proyek Jembatan Pasir Putih. Proyek yang ditargetkan selesai 9 persen itu baru selesai dikerjakan 4 persen atau mengalami deviasi sebesar 5 persen. "Secara angka kontrak tidak masalah karen angka deviasinya kecil. Namun, rekanan harus membuat percepatan pengerjaan untuk mengejar deviasi 4 persen itu."

Di lokasi tersebu juga sedang dibangun proyek jalan Segmen Batas Aceh Timur-Pining. Wagub kembali kecewa karena target pengerjaan yang seharusnya 18 persen, namun  capaiannya baru 1 persen atau deviasi 17 persen.

"Kita perlu pengusaha-pengusaha muda untuk meregenerasi pengusaha senior yang ada saat ini. Tapi harus menunjukkan kinerja. Harus serius dan komitmen. Ke depan Pemerintah Aceh mengusulkan pembangunan 12 ruas jalan, termasuk ruas ini dengan skema multi years. Kami tentu saja berharap pengusaha muda dan pengusaha Aceh dapat berpartisipasi, tapi jika kondisinya seperti ini, tentu sangat mengecewakan," imbuh Wagub.

"Segera percepat proses pengerjaan. Dan, terus kirimkan laporan harian kepada kami, agar jika ada masalah bisa segera kita ketahui dan bersama-sama menemukan solusinya," tegas Nova.

Rocky: Cabut HGU Bermasalah
Selanjutnya, Wagub dan rombongan meluncur ke Kecamatan Serba Jadi untuk melaksanakan Shalat Jum'at di Masjid Raya Serba Jadi. Tiba di pekarangan Masjid, Wagub disambut oleh Camat dan Ketua Adat setempat dengan Peusijuek. Usai Shalat, Wagub dan rombongan dijamu makan siang oleh Bupati Aceh Timur, Hasballah M Thaib, di Kantor Camat Serba Jadi.

Usai makan siang bersama warga Kecamatan Serba Jadi, Wagub beramah-tamah dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai keluhan, masukan dan saran terkait sejumlah program pembangunan yang sedang berjalan di kawasan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Hasballah M Thaib, atau yang akrab disapa Rocky meminta Pemerintah Aceh memproses hukum HGU bermasalah yang selama ini beroperasi di Aceh Timur.

"Mereka beroperasi tanpa izin dan sudah 20 tahun tidak bayar pajak. Mereka sudah 20 tahun mengeksploitasi potensi alam kita, merusak keseimbangan alam kita, namun tidak memberikan manfaat apapun untuk Aceh Timur, bahkan tidak membayar pajak."

Sementara itu, Wagub dalam sambutanya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghapus sekat-sekat dan dikotomi yang terjadi selama ini. "Kita ingin membangun paradigma baru, yaitu semangat membangun bersama. Tak ada lagi sekat proyek kabupaten atau provinsi, DPRA atau DPRK. Saya yakin, atas nama pembangunan kita memiliki semangat yang sama yaitu menghadirkan kesejahteraan kepada rakyat Aceh," tegas Wagub.

"Pemerintah Aceh periode 2017-2022 fokus menekan angka kemiskinan d membuka lapangan pekerjaan. Beberap program yang sudah dirancang diantaranya cetak sawah baru maupun revitalisasi sawah yang rusak dan pembangunan Rumah Sehat Sederhana, kami harap SKPK terkait untuk segera berkoordinasi dengan SKPA untuk menindaklanjuti hal ini," kata Nova.

Selanjutnya, Wagub dan rombongan langsung menuju ke lokasi pembangunan Jembatan Alue Bunien, ke proyek pengerjaan jalan Peunaron-Lokop, dan terakhir ke proyek pembangunan Gedung RKB 2 lantai, SDN2 Peureulak. Di tiga lokasi tersebut, Wagub kembal mengingatka rekana untuk mempercepat prose pengerjaan karena seluruhnya melenc melenc target awal. 

"Semua yang sedang kit kerjakan ini adalah milik rakyat. Harus seriu dikerjakan, lebih cepat selesai maka lebih bagus karena masyarakat akan cepat merasakan manfaatnya," ujar Wagub tegas.

Fokus Tekan Angka Kemiskinan
Sementara itu, dalam pertemuan dengan Bupati dan seluruh Kepala SKPK Aceh Timur, Wagub kembali mengingatkan, bahwa pemerintahan Irwandi-Nova sangat fokus untuk menyusun program yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Untuk mensukseskan target itu, Wagub berharap dukungan semua pihak.

"Pola kerja dalam menyelenggarakan pembangunan harus diubah, harus dilakukan secara bersama-sama. Bahwa skema pendanaan mungkin berbeda-beda. Ada yang didanai APBN, APBA, APBK, Bantuan Luar Negeri, dan sebagainya. Namun tujuan dari semua prose pembangunan itu tentu sama, yaitu memberikan yang terbaik untuk rakyat Aceh," kata Wagub.

Nov juga menegaskan, bahwa tidak ada konsep Pemerintah Aceh dalam kunjungan kerja ini untuk menuding, mencari kesalahan apalagi menangkap. "Tujuan kegiatan ini adalah monitoring dan evaluasi. Banyak ditemukan deviasi pada kunjungan kerja hari ini. Nah, dalam rangka  maka kita harus t t penyebabnya untuk kemudian dicarikan solusi bersama, sehingga rekanan dapat mengejar keterlambatan," tambah Wagub.

Wagub juga mengungkapkan, dalam beberapa proyek ditemukan adanya waktu senggang antara penandatangan kontrak demgan pengerjaan proyek, bahkan sampai satu bulan.

"Nah ini ternyata ada fenomena rekanan menunggu uang muka untuk memulai pengerjaan. Ke depan kami berharap ada alat yang bisa mengukur kekuatan finansial rekanan, sehingga keterlambatan seperti yang kita temukan hari ini tidak terjadi lagi. Kalau terus terlambat maka target percepatan tidak aka pernah tercapai, tentu kita semua tidak menginginka ini terjadi," pungkas Wakil Gubernur.

Untuk diketahui, total anggaran proyek strategis di Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 ini mencapai Rp257 miliar, yang terbagi atas 191 paket pengerjaan. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp168,5 miliar yang tersebar dalam 127 paket pengerjaan merupakan proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 88,5 miliar yang terbagi dalam 64 paket pengerjaan menggunakan dana APBA. (Rill)

,
Tualang Cut - Tugas TNI kedepan akan semangkin berat, jika sewaktu-waktu diperlukan, prajurit Raider Khusus 111/Karma Bhakti selalu siap dan mampu menghadapi tugas apapun dalam situasi di medan sebenarnya.

Hal itu dikatakan Kepala Staf Korem (Kasrem) Letkol Inf Shofanudin membacakan sambutan Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono saat menutup latihan posko I, di Batalyon Raider Khusus 111/Karma Bhakti, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Sabtu (21/10/2017).

Lebih lanjut, Kasrem Shofanudin mengatakan, latihan posko I merupakan program latihan dengan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan prosedur hubungan Komandan dan Staf dalam merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan Komando pengendalian suatu operasi, dalam rangka menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang terjadi.

Dalam mencapai keberhasilan disetiap melaksanakan tugas bukan diukur dari selesainya suatu latihan, akan tetapi jika prajurit itu benar-benar sudah terlatih, maka keberhasilan akan tercapai hingga berakhir kemenangan, karena tidak ada prajurit yang hebat, akan tetapi yang ada prajurit-prajurit terlatihlah yang mampu mengatasi tugas-tugas tersebut.

Oleh karena itu, setelah berakhirnya latihan posko I, diharapkan para prajurit Raider khusus 111/Karma Bakti dapat mengaplikasikan dan meimplementasikan semua materi yang telah diterima selama mengikuti latihan walaupun hanya Tiga Hari, namun dengan waktu yang singkat itu bukanlah suatu persoalan, akan tetapi dengan keyakinan dan keiklasan niat mau berlatih, yakinlah nantinya dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Upacara penutupan latihan posko I dihadiri diantaranya, Dandim 0104/Atim Letkol Inf Amril Haris Isya Siregar,Danyon Raider Khusus 111/KB Letkol Inf Muhammad Iqbal Lubis, Danyonif 114/SM Letkol Inf Mulyadi, Kasdim 0113/Galus, Kasdim 0111/Bireuen, dan Perwira serta seluruh prajurit TNI Batalyon Raider Khusus 111/KB.(Laung)

StatusAceh.Net - Sebuah kawat dari Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta kepada Washington menyebutkan adanya kerusuhan di Sulawesi Selatan. Kawat bertanggal 12 November 1965 itu menyinggung laporan seorang pemuka Kristen-Protestan bahwa toko-toko milik peranakan Cina di Makassar menjadi sasaran pengrusakan. Amuk massa terjadi di tengak kampanye pengganyangan segala hal terkait Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut Brad Simpson, dokumen tersebut adalah telegram Duta Besar Amerika untuk Indonesia Marshall Green tentang gambaran umum situasi politik dan keamanan di Sulawesi, Jawa Tengah dan Jawa Timur terkait pembasmian PKI oleh tentara dan sekutunya. Pembasmian itu, di beberapa daerah, berkembang menjadi mirip kerusuhan etnis dan rasialis.

Bukan tanpa prakondisi warga peranakan menjadi sasaran. Salah satu narasi yang berkembang terkait G30S adalah keterlibatan dan partisipasi Republik Rakyat Cina pimpinan Mao Zedong dalam aksi penculikan para jenderal Angkatan Darat. Warga peranakan Cina, berikut propertinya, yang sebenarnya tidak berhubungan dengan itu pun menjadi sasaran kemarahan (baca: Sejarah Diskriminasi Orang Cina di Indonesia).

“Pemuka Kristen Protestan Sulawesi yang tiba di Jakarta hari ini melaporkan 90 persen toko-toko Tionghoa di Makassar diserang dan isinya dihancurkan pada 10 November 1965, yang mana melibatkan hampir seluruh penghuni kota,” aku Marshall Green dalam kawat telegram diplomatik rahasia itu (Source: RG 84, Entry P 339, Jakarta Embassy Files, Box 14, Folder 5 pol 23-9 Sept 30th Mvt Nov 10-19 1965).

Baca Selanjutnya di SUMBER

Jejak peninggalan Turki di Aceh Photo : VIVA.co.id/Dani Randi
StatusAceh.Net - Hubungan Turki dan Aceh sudah terjalin sejak cukup lama. Bahkan menurut catatan sejarah, hubungan itu sudah terbangun sejak era Kerajaan Aceh Darusalam.

Berlokasi di Gampong Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Aceh, Bitai adalah desa yang menyimpan bukti hubungan antara Aceh dan kekhalifahan Turki Usmani. Desa ini menjadi saksi sejarah Aceh membina hubungan yang sangat dekat dengan Turki pada saat itu.

Di Desa Bitai ini terdapat makam para ulama, guru hingga prajurit Turki. Sementara penyebaran dan perkembangan agama Islam khususnya di Aceh juga tidak terlepas dari peran ulama asal Turki, Muthalib Ghazi bin Mustafa Ghazi, yang kemudian dikenal sebagai Tengku Syech Di Bitai.

Pada kompleks makam Tengku Di Bitai, terdapat 25 makam yang mengelilingi makam Sultan Salahuddin. Tujuh di antara makam itu terbuat dari batu cadas, dan 18 lainnya terbuat dari batu sungai. Sebagian batu nisannya berbentuk segi delapan dan hiasannya bertuliskan kaligrafi dengan bahasa Arab. Di puncak Nisan yang berbentuk cembung di atasnya terdapat lingkaran sisi delapan.

Tujuh makam yang terbuat dari batu cadas itu berada di dalam benteng yang yang usai tsunami melanda Aceh, makam-makam tersebut direnovasi. Tiga di antaranya disemen secara terpisah dan sisanya hanya diberi sekat-sekat kecil.

“Di tempat itu makam para ulama semua dan satu orang ratu, makamnya yang paling ujung,” kata Azimah, penjaga makam Tengku Di Bitai saat dijumpai di lokasi, Jumat, 20 Oktober 2017.

Sementara di sisi kiri kompleks makam tersebut terdapat sebuah gundukan yang di atasnya ada beberapa makam dengan nisan tua. Di kompleks itu juga terdapat masjid Turki yang sudah direnovasi dengan empat buah kubah yang dijadikan sebagai pusat aktivitas keagamaan warga sekitar.

Selain itu, ada juga bangunan berukuran 6×6 Meter. Di dalam bangunan ini terdapat satu miniatur kapal yang dibingkai dengan kaca. Di dinding dalam ruangan tersebut digantung lukisan Sultan Selim dan lukisan sultan lainnya. Diterakan pula silsilah garis keturunan Tengku Syech Di Bitai.

Perkembangan Islam di Bitai pada waktu itu sangat maju karena banyak orang luar Aceh yang belajar untuk memperdalam agama Islam, termasuk dari Malaya dan negara dari Asia Tenggara lainnya.

“Dulu di Gampong (desa) Bitai ini ada pesantren. Banyak orang luar yang menimba ilmu agama Islam di sini, termasuk sultan dan raja-raja dari luar Aceh. Di sini juga jadi pusat keagamaan,” ujarnya.

Setelah menuntut ilmu agama di Aceh, kata dia, mereka mengembangkan lagi ajaran itu di negaranya masing-masing. Sementara ada juga raja-raja yang menganut agama Buddha akhirnya masuk Islam.

Makam para ulama dan prajurit Turki ini menjadi daya tarik bagi pelancong yang ingin mempelajari sejarah Islam di Asia. Azimah mengatakan, pengunjung makam ini bukan hanya didominasi wisatawan dari negara Turki, namun juga banyak peneliti dari negara Timur Tengah yang datang berkunjung.

"Termasuk peneliti dari Jepang juga pernah ke sini hanya melihat dan mencari tahu peninggalan Turki di Aceh," sebutnya.

Area kompleks pemakaman ini juga disebut sebagai kampung Turki. Setelah terjadinya tsunami, pemerintah Turki membangun ratusan rumah bantuan di sekitar makam yang diperuntukkan bagi masyarakat. | Viva

Ilustrasi
StatusAceh.Net - Anggota tim Opsnal Subddit lll Ditresnarkoba Polda Jambi menyita 43 kilogram ganja kering yang dikirim dari Aceh dengan tujuan Jambi dari salah satu loket bus dengan menangkap empat orang pelakunya.

Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Kuswahyudi Tresnadi, di Jambi Sabtu, mengatakan penangkap para pelaku yang membawa empat puluh tiga paket besar narkotika jenis ganja atau seberat 43 Kg setelah mendapatkan informasi akan ada ganja akan masuk ke Jambi yang dikirim dari Aceh.

Barang haram tersebut berasal dari Aceh, yang bakal dikirim menuju Jambi dan Lampung namun saat berada di loket sebuah perusahaan bus di Jalan Patimura, Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, bus tersebut diperiksa dan polisi berhasil menangkap pelakunya yang sedang menunggu paket tersebut.

Keempat pelaku itu adalah Agung Ari Susanto (38), Firdaus (44), Eka Firdaus (27), dan Rio Saputra (23).

Kejadian ini berawal pada awal pekan lalu, Tim Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi tentang pengiriman narkotika jenis ganja dari Aceh menuju Jambi, dan Lampung.

Informasi itu ditindaklanjuti, kemudian polisi mengamankan Agung Ari Susanto (38), warga Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang mana sebagian barang tersebut sudah dikirimnya ke Lampung.

Sedangkan beberapa barang lainnya diserahkan ke Firdaus (44) warga jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

Dari pengakuan Firdaus, ia menjual beberapa paket ganja tersebut kepada Eka Firdaus(27), merupakan warga Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

"Paket ganja kering itu kemudian juga di berantai kepada kepada Rio Saputra (23), warga Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi," kata Kuswahyudi.

Dari keempat pelaku petugas juga menyita barang bukti (BB), berupa narkotika jenis ganja seberat 43.400 gram atau 43 kg ganja kering.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ke empat pelaku dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana maksimal seumur hidup, dan paling singkat 5 tahun penjara.

"Kini polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut guna membongkar sindikat pengedar sabu lainnya yang diduga masih satu jaringan dengan pelaku," kata Kuswahyudi Tresnadi. | Antara

Lhoksukon - Warga Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara kembali digegerkan penemuan jasad perempuan usia lanjut (lansia) di pinggiran jalan Dusun Lubok Muku, gampong setempat, Jumat (20/10/2017) sekira pukul 17.45 WIB kemarin.

Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji melalui Kapolsek Langkahan Iptu Sudiarno mengatakan penemuan mayat tersebut pertama kali dilihat oleh para pekerja PT.Medco yang sedang melintas di jalan tersebut.

"Mayat itu pertama kali ditemukan oleh pekerja PT Medco dalam kondisi telungkup di pinggir jalanan gampong setempat dalam kondisi tak bernyawa" katanya.

Para pekerja tersebut kemudian melaporkan temuan jasad kepada kepala dusun setempat. Lalu warga melaporkan temuan jasad tersebut ke Mapolsek.

"Belakangan diketahui, identitas jasad tersebut bernama Rubiah (69), korban merupakan warga Dusun Pateng gampong setempat," ungkap kapolsek.

Tak lama berselang, polisi yang tiba langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad korban dievakuasi ke Puskesmas setempat.

"Dari hasil visum ditubuh korban ditemukan bekas lebam di bagian wajah, telapak tangan dan kaki terkelupas dan memar di bagian perut. Identitas korban mudah dikenali karena warga setempat," ungkap kapolsek.

Polisi belum memastikan penyebab korban meninggal. Meski demikian, dugaan awal diperkirakan korban meninggal akibat penyakit diabetes.

"Lebam dan luka ditubuh korban, diduga bukan karena bekas kekerasan, tapi karena penyakit darah manis. Di lokasi kami amankan barang bukti sendal jepit dan obat nyamuk," sebut Sudiarno.

Untuk memastikan penyebab korban meninggal perlu dilakukan outopsi menyeluruh. Tapi oleh pihak keluarga, jasad Rubiah kemudian dipulangkan ke rumah duka untuk dilaksanakan fardhu kifayah.

"Pihak keluarga meminta jasad korban untuk dipulangkan ke rumah duka untuk dimakamkan," tandasnya.(SA/TSA)

,
Lhokseumawe - Tim dari Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) dan Tim Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) diantaranya Kolonel Kav  A Rahman Made, Kolonel Kav Rachmad beserta rombongan mengunjungi posko Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 100, di Gedung Media Center (MC) Korem 011/Lilawangsa, Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kamis (19/10/2017) kemarin.

Kehadiran Tim dari Pusterad dan Mabes TNI di Posko tersebut, untuk melihat langsung secara fisik data-data hasil pelaksanaan pekerjaan TMMD ke-100 Kodim 0103/Aceh Utara di Wilayah jajaran Korem 011/Lilawangsa yang telah dilaporkan ke Pusat Angkatan Darat beberapa hari lalu.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Ketua tim Kolonel Kav  A Rahman Made menjelaskan, bahwa data-data yang dipaparkan oleh Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Korem 011/Lilawangsa Letkol Inf Yogi Bahtiar di ruang posko, tidak ada ditemukan berbagai kendala maupun Administrasi.

“Semua data-data sudah sesuai dengan hasil yang dilaporkan. Baik itu yang dilakukan oleh Tim dari Pusterad khusus untuk pengecekan sasaran fisik, sedangkan dari Tim Mabes TNI khusus mengecek sasaran non fisik yang dilakukan tadi pagi di lapangan”, katanya.

Pengecekan tersebut turut disaksikan antara lain, Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Kav Fadjar Wahyudi Broto, Kasiter Korem 011/LW Letkol Inf Yogi Bahtiar, Pabanda Bakti Ter Kodam IM Mayor Inf Suparman, beserta rombongan dari Pusterad dan Mabes TNI.(Laung)

Lhoksukon - Aparat Kepolisian Polresta Lhokseumawe akhirnya menetapkan seorang supir bus Simpati Star BL 7751 AA atau sopir bus yang melaju dari arah Banda Aceh sebagai tersangka dalam kecelakaan maut yang terjadi, Jum,at (20/10/2017) dini hari di Desa Meunasah Drang Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.

M.Ali (45) Tahun, supir Bus pengemudi Simpati BL 7751 AA warga Desa Sagoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen menjadi tersangka dalam peristiwa tabrakan dua Bus Simpati STAR tersebut.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, melalui Kasat Lantas Iptu Mulyana mengatakan, pengusutan lanjutan insiden dari hasil penyelidikan kalau adanya kelalaian dari dia saat mengemudi, yakni masuk ke jalur kanan jalan, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan.

"Namun untuk M Ali saat ini masih dirawat di salah satu rumah sakit di Bireuen karena mengalami luka," pungkas Iptu Mulyana.

Untuk diketahui, dua bus Sempati Star bertabrakan di Jalan Medan-Banda Aceh, tepatnya di Desa Meunasah Drang, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Jumat (20/10/2017) sekitar pukul 02.30 WIB.

Sesuai data yang terakhir dihimpun dari pihak kepolisian, dua orang tewas, satu luka berat sehingga harus dirujuk ke Banda Aceh dan 14 lainnya mengalami luka ringan. (SA/Trb)

Banda Aceh -- Sekretaris Daerah Aceh mendukung sepenuhnya pembentukan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang rancangannya sedang digodok DPR RI.

"Pemerintah Aceh komit bahwa kekerasan seksual harus kita hilangkan di republik ini," ujar Sekda saat menyambut tim kunjungan Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI  terkait Penyempurnaan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, di Gedung potensi Daerah Setda Aceh, Jumat 20 Oktober 2017.

Sekda menyebutkan kekerasan seksual menjadi momok menakutkan khususnya bagi perempuan dan anak. Baru-baru ini bahkan terjadi di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, di mana petugas cleaning servis menggerayangi pasien yang baru usai dioperasi.

"Berbagai persoalan terjadi. Karena itu Pemerintah Aceh menyambut baik adanya RUU ini," kata Sekda.

Meski demikian, Sekda meminta agar pihak DPR RI mempertimbangkan kekhususan Aceh dalam tiap undang-undang yang digodok di Senayan. Hal itu penting sehingga nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir sengketa.

"Catatan penting bahwa setiap hal khusus terkait RUU yang ada kaitannya dengan Aceh perlu konsultasi dengan DPR Aceh, sehingga tidak memunculkan sengketa," kata Dermawan.

M. Ali Thaher, Ketua Komisi VIII DPR RI, menyebutkan pihaknya hendak mencari masukan, saran dan usul terkait undang-undang yang tengah digodok hingga di tingkat pertama.

Saat ini, kata Thaher, Indonesia dihadapkan pada situasi yang mengkhawatirkan. Di mana, ketika dipetakan dalam semua kasus kekerasan, kasus yang terjadi atas perempuan dan anak menempati urutan pertama.

"Dalan 4 tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 50 persen dari kekerasan yang ada," kata Thaher.

"Faktanya bahwa kekerasan terjadi karena ada kekosongan hukum dan belum tersedianya mekanisme pemulihan korban," kata Thaher. Untuk itu, Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dipandang penting untuk segera disahkan.

Anggota DPR sebagai perwakilan rakyat dipandang harus mengambil peran untuk menjawab segala peristiwa sosial yang terjadi itu. Komisi VIII DPR menyambangi berbagai daerah untuk melengkapi saran sehingga materi dalam undang-undang nantinya bisa mempertimbangkan faktor kearifan lokal.

Para peserta berharap RUU ini segera bisa disahkan menjadi undang-undang sehingga para anak khususnya bisa terbebas dan terjamin masa depannya.

Di antara yang hadir dalam diskusi itu adalah Alfiah dari Fraksi DPD RI, Supriyanto dari Fraksi Gerindra, Iqbal Romzi Fraksi PKS dan Samsudin Siregar dari Hanura. Hadir juga pihak Kementerian Sosial dan instansi terkait lainnya. (Humas-Aceh)

Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan. MM  menyerahkan plakat kepada ketua Tim kerja Komisi VIII DPR RI, M. Ali Thaher, dalam kunjungan kerjanya Ke Aceh untuk mencari masukan terkait Undang-Undang Kekerasan Seksual yang rancangannya sedang di Godok DPR RI, di Ruang Potensi Daerah, Serda Aceh, Banda Aceh, 20/10/2017. Humas Aceh/Mardha Kurnia

Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan. MM, menerima kunjungan Tim kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka mencari masukan terkait penyempurnaan RUU tentang Penghapusan kekerasan seksual, di Gedung potensi Daerah Setda Aceh, 20/10/2017.  (Rill)

Banda Aceh – Ketua Yayasan Sambinoe Aceh, Darwati A Gani membuka Seminar 1000 Hari Emas Masa Tumbuh Kembang Anak di Anjong Mon Mata, Jumat (20/10). Seminar tersebut merupakan langkah awal Yayasan Sambinoe sebelum turun ke daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan sosial.

“Mungkin semua juga tahu, lima tahun yang lalu sambinoe aktif turun kelapangan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi, bakti sosial, kesehatan dan sebagainya,” kata Darwati.

Darwati menyampaikan, Yayasan Sambinoe sudah berencana untuk turun ke daerah – daerah, tapi terpaksa ditunda karena kesibukan pelantikan Ketua Dekranasda dan TP-PKK Kabupaten /Kota yang dilaksanakan bersamaan dengan Pelantikan Bupati/Walikota.

“Para Dokter yang ingin ikut bersama kami turun kelapangan juga sudah gak sabar, begitu juga masyarakat yang terus mendorong agar sambinoe aktif seperti dulu lagi,” kata Darwati.

Seminar 1000 Hari Emas Masa Tumbuh Kembang Anak kata Darwati juga merupakan salah satu upaya  untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya masa 1000 hari emas masa tumbuh kembang anak.

Melalui seminar tersebut, Darwati berharap  para ibu hamil dan calon ibu hamil dapat menambah pengetahuan dalam merawat kehamilan serta mengetahui berbagai seluk-beluk tumbuh kembang anak.

“Dengan pengetahuan akan perawatan kehamilan yang baik, ibu hamil dapat meminimalkan risiko komplikasi saat persalinan, begitu juga terkait nutrisi dan suplemen yang baik, akan membantu tumbuh kembang janin dan anak menjadi lebih baik,” ujar Darwati.

Pada kesempatan tersebut, Darwati juga menerima donasi berupa 1000 kotak suplemen ibu dari PT. Darya-Varia Laboratoria yang nantinya akan disalurkan oleh Yayasan Sambino kepada ibu hamil.

Seminar tersebut juga menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr.dr.Mohd Andalas, SpOG, Staf pengajar FK Unsyiah yang juga sebagai ketua PERINASIA Aceh, dan dr.TM.Thaib M.kes, SpA(K), staf pengajar dan konsultan tumbuh kembang anak FK Unsyiah.(Rill)

Gayo Lues - Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, kembali menegaskan, Pemerintahan Aceh periode 2017-2022 akan fokus membuat menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 persen pertahun. Sebagaimana diketahui, saat ini angka kemiskinan Aceh berada di angka 18,6 persen atau termiskin kedua di pulau Sumatera dan nomor 6 di Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Nova Iriansyah, saat memberikan arahan pada acara silaturahmi dengan Bupati Gayo Lues, Muhammad Amru, beserta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, di Aula Pendopo Bupati setempat, Kamis (19/10/2017) malam.

Untuk mencapai target tersebut, saat ini Pemerintah Aceh telah mengagas sejumlah program yang akan berpengaruh langsung bagi penurunan angka kemiskinan. Diantaranya adalah pembangunan 6 ribu unit Rumah Sehat Sederhana untuk rakyat kurang mampu, memberikan tambahan beasiswa yatim, piatu dan yatim piatu serta sejumlah program lainnya.

"Untuk mencapai target ini, Pemerintah Aceh tidak bisa bekerja sendiri, harus berkolaborasi dengan semua pemangku kebijakan, termasuk di Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada Pemkab untuk memfokuskan anggaran pembangunannya kepada program-program yang mampu mengintervensi penurunan angka kemiskinan," ujar Wagub.

Apalagi, sambung Wagub, angka kemiskinan di Gayo Lues adalah yang tertinggi di Aceh, yaitu lebih dari 21 persen. Untuk itu, program pembangunan ke depan harus fokus untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah berjuluk Negeri Seribu Bukit ini.

Selain itu, Wagub juga menyarankan kepada Pemkab Gayo Lues untuk menggenjot sektor pariwisata di kabupaten ini. Sejumlah objek wisata unggulan yang dimiliki Gayo Lues diyakini mampu menggenjot kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

"Meningkatnya kunjungan wisatawan akan menciptakan sumber ekonomi dan lapangan kerja baru, yang secara bersamaan dapat menurunkan angka kemiskinan. Ingat, pariwisata adalah sektor yang paling murah dan cepat dikembangkan, serta sangat cepat memberikan keuntungan," ungkap Wagub.

Pertemuan dengan jajaran Pemkab Gayo Lues merupakan penutup kegiatan Wagub dan rombongan hari ini. Sebelumnya, usai bertolak dari Kabupaten Aceh Barat Daya, Wagub meninjau sejumlah proyek pembangunan di kawasan Gayo Lues.

Perjalanan ke Gayo Lues

Setelah meninggalkan wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, beserta rombongan langsung menuju ke Kabupaten Gayo Lues, untuk meninjau sejumlah paket pengerjaan proyek di kabupaten berjuluk Kota Seribu Bukit itu.

Tiba di wilayah Gayo Lues, Wagub dan rombongan meninjau lokasi pembangunan jalan okasi pembangunan ruas jalan tembus Abdya gayo Lues, segmen Tongra-Trangon. Di lokasi ini Wagub terlihat kecewa dengan progres pengerjaan yang baru mencapai  3 persen dari 17 persen yang ditargetkan.

Rekanan menyatakan, bahwa faktor keterlambatan pengerjaan adalah karena mobilisasi alat. Namun rekanan yakin dan optimis dapat mengerjakan proyek ini hingga selesai sesuai dengan isi kontrak ppada waktu yang telah ditentukan.

“Untuk lokasi dan kondisi cuaca yang sangat mendukung seperti ini, seharusnya tidak ada kendala untuk mencapai target. Tidak cukup dengan optimisme tapi harus didukung dengan kerja-kerja cepat untuk mengejar deviasi 14 persen. Ini deviasi yang besar,” tegas Wagub.

Selanjutnya, Wagub dan rombongan meninjau lokasi proyek pengerjaan jalan tembus Abdya Gayo Lues, segmen Trangon-Blang Keujren. Proyek ini juga mengalami keterlambatan pengerjaan, bahkan deviasinya mencapai 22 persen. Dari target selesai sebesar 24 persen, rekanan baru selesai mengerjakan fisik 2 persen.

Di lokasi ini Wagub kembali mengingatkan rekanan untuk bekerja cepat dan dengan inovasi yang tidak biasa. Namun kualitas pengerjaan tetap harus dijaga.

“Jikapun nanti proyek ini selesai, namun tetap proses pengerjaan diujung tidak boleh dilakukan. Memang pekerjaan selesai tapi asal jadi, kita tentu tidak mau kebiasaan lama ini terus terjadi. Proyek ini harus diselesaikan dengan cepat dan sebaik-baiknya, serta tetap memperhatikan kualitas yang bagus.

Selanjutnya Wagub dan rombongan juga meninjau lokasi pembangunan RKB bertingkat SMA Negeri 1 Blang Keujren. Di sini, Wagub kembali mengingatkan rekanan untuk bekerja serius menyelesaikan proyek tersebut agar bisa segera digunakan oleh peserta didik. “Harus benar-benar diperhatikan kualitasnya. Karena bangunan ini akan digunakan untuk para siswa menimba ilmu,” pesan Wagub.

Wagub juga sempat beramahtamah dengan Kepala Sekolah, para guru dan para siswa. Sore hari, Wagub dan rombongan langsung menuju ke menuju ke RSUD Gayo Lues untuk melihat secara langsung proyek pembangunan dan juga bersilaturrahmi dengan para staf di RS tersebut.

Usai Shalat Maghrib, Wagub dan rombongan yang terdiri atas Kepala P2K, Dr Taqwallah serta sejumlah Kepala SKPA terkait dan anggota DPRA menggelar pertemuan dengan Bupati dan SKPK Gayo Lues. Dalam kesempatan tersebut, Wagub kembali mengingatkan, bahwa Pemerintah Aceh sangat komit untuk merancang program-program pembangunan yang berimbas langsung pada pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan melalui perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis data dan penajaman alokasi anggaran.

“Salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan kolaborasi dan kerjasama semua pihak. Tidak ada pihak yang paling capek atau paling berhasil dalam pembangunan. Tidak ada superman dalam pembangunan, semua harus bekerjasama agar manfaatnya segera bisa dirasakan oleh masyarakat,”

“Kunjungan kerja ini adalah bentuk silaturrahmi. Kita ingin mengubah semangat pembangunan Aceh menjadi pembangunan yang kolaboratif. Kami berharap silaturrahmi ini berdayaguna dan berhasilguna.”

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga mengungkapkan, Pemerintah Aceh akan membuat lebih banyak FGD, workshop dan semiloka untuk aparatur pemerintahan guna. “Pak Azhari, tolong buat acara seperti ini sesering mungkin tapi yang memiliki manfaat atau outcome agar kegiatan kita tidak sia-sia dan cita-cita kita meningkatkan Sumber Daya Manusia seluruh aparatur kita bisa tercapai,” ujar Wagub kepada Kepala Bappeda Aceh.

“Mari kita bekerja sebaik mungkin untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Mari kita wariskan Aceh yang Hebat kepada anak-anak ke depan,” ajak Wagub.

Untuk diketahui, total proyek strategis di Kabupaten Gayo Lues tahun ini mencapai Rp243,139 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 113 paket proyek senilai Rp154,6 miliar merupakan proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar Rp88,5 miliar yang tersebar di 22 paket proyekmerupakan paket pengerjaan yang didanai oleh APBA.

Sementara itu, kepada awak media Wagub menegaskan, bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, serta mengingatkan rekanan bahwa seluruh paket pengerjaan harus sudah selesai di tanggal 15 Desember.

“Dari beberapa uji petik yang kita lakukan hari ini ada yang sesuai target dan ada pula yang tidak sesuai target. Karena itu saya tadi sudah ebghimbau kepada rekanan untuk bekerja tidak biasa dengan menambah alat, menambah orang dan memperbaiki metode kerja,” ungkap Nova.

Wagub juga mengajak insan pers untuk turut melakukan pengawasan pada setiap proyek pemerintah yang sedang dibangun di sejumlah lokasi.

“Kawan-kawan pers harus juga mengontrol proses pembangunan yang sedang berjalan, jangan sampai rekanan bekerja tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak tepat waktu. Tapi yang juga harus diketahui, bahwa keterlambatan pengerjaan tidak melulu kesalahan rekanan tapi ada faktor lain, diantaranya keterlambatan proses tender juga menjadi salah satu faktor pengerjaan rekanan tidak sesuai target,” pungkas Wagub. (Rill)

Aceh Barat Daya - Hasil pembangunan tidak cukup di output saja. Sebelum ada kemanfaatan atau outcome yang dihasilkan, maka pembangunan tersebut belum bisa dianggap berhasil. Oleh karena itu, proyek-proyek besar atau mercusuar yang tidak bersentuhan dengan kemanfaatan untuk rakyat, sebaiknya dikurangi.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, dalam sambutan dan arahannya, saat menggelar pertemuan dengan Bupati dan seluruh Kepala SKPK Aceh Barat Daya, di Aula Mushala Komplek Perkantoran Pemkan Abdya, Kamis (19/10/2017).

"Stop proyek mercusuar. Ke depan, program kegiatan dan subkegiatan yang dibangun di Aceh harus berbasis kemanfaatan untuk rakyat, harus terukur dan fokus pada pengurangan angka kemiskinan. Pemerintahan Aceh sekarang adalah rezim yang mengintervensi angka kemiskinan. Jadi segala program yang ada harus diarahkan kepada program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan," ujar Wagub tegas.

Musyawarah untuk Selesaikan Masalah

Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyatakan, bahwa pembangunan yang melibatkan begitu banyak variabel tidak mungkin tanpa masalah. Namun, dengan kekompakan dan kebersamaan, maka segala masalah yang timbul akan dengan mudah ditemukan solusinya.

"Masalah tentu akan ada, namun seperti budaya yang telah diwariskan oleh indatu kita, duduk bersama dan bermusyawarah adalah cara paling efektif untuk menemukan solusi atas segala masalah yang timbul," ujar Wagub.

Wagub juga berpesan kepada para pemangku kebijakan untuk benar-benar memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun. "Kemanfaatan sebuah hasil pembangunan juga ditentukan dari kualitasnya. Oleh karena itu, setiap tahap proses pembangunan harus dilakukan dengan serius agar kualitasnya juga bagus."

Siap menerima Otokritik dari Legislatif

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga mengapresiasi sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang bersedia ikut bersam rombongan kunjungan kerja Pemerintah Aceh.

"Terima kasih terhadap kerjasama anggota DPRA, otokritik dari teman-teman sangat kita harapkan tapi kerjasama konstruktif yang baik tentu lebih kami harapkan," kata Wagub.

Sementara itu, Bupati Abdya, dalam sambutan pembukanya berharap agar Pemerintah Aceh terus melakukan pemantauan dan pembinaan dalam berbagai program pembangunan di Aceh Barat Daya.

Sedangkan M Tanwir Mahdi, anggota DPRA dari daerah pemilihan 9, yang turut dalam kunjungan kerja Wagub menyatakan apresiasi terhadap kebijakan menyertakan anggota legislatif dalam kegiatan kunjungan kerja tahun ini.

"Semoga formulasi baru yang ditawarkan oleh Pemerintah Aceh dapat terus berlanjut. Dengan turun bersama ini, kita akan mendapatkan cara pandang yang sama terkait pembangunan. Sehingga, saat kembali dari kunker ini kita dapat mengevaluasi sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang kerja kita," ujar Tanwir Mahdi.

Usai menggelar pertemuan, Wagub dan rombongan langsung menuju ke lokasi pembangunan proyek revitalisasi Gedung SMP Negeri 1 Jeumpa, Abdya. Raut kecewa terlihat di wajah orang nomor dua di Aceh itu. Kekecewa Wagub dikarenakan prose pengerjaan yang melenceng jauh dari target.

"Minus 38 persen adalah deviasi yang tidak biasa. Harus segera disikapi dengan kerja-kerja cepat agar bangunan ini bisa difungsikan. Ingat kualitasnya harus diperhatikan dengan baik karena bangunan ini akan dipergunaka oleh anak-anak kita untuk menimba ilmu," pesan Wagub tegas

Selanjutnya, Wagub dan rombongan didampingi Bupati Abdy meninjau lokasi pembangunan jalan batas Abdya-Trangon-Blangkeujren segmen Batas Abdya-Tongra. Di lokas ini, Wagub terlihat puas melihat progres pengerjaan yang melebihi target. Pengerjaan yang ditargetkan selesai 16,72 persen,  saat kunk ini sudah mencapai 29,70 persen.

"Bagus, harus terus dipertahankan kinerja yang seperti ini. Saat ini cuaca sangat bagus, maka pengerjaan tentu bisa terus dipacu," imbuh Wagub.

Nova juga mengungkapkan, saat ini Pemerintah Aceh sedang mengusahakan agar proses pembangunan jalan ini dilakukan dengan skema multiyears. Oleh karena itu, Wagub mengharapkan dukungan semua pihak agar Mendagri menyetujui pengajuan skema pembangunan multiyears ini.

Untuk diketahui bersama, total ptoyek strategis di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp149,4 miliar yang terbagi dalam 47 paket otonomi khusus sebesar Rp99,5 miliar. Sedangkan proyek yang menggunakan sumber dana dari APBA adalah sebesar 49,9 miliar yang terbagi dalam 26 paket pengerjaan. (Rill)

Lhokseumawe - Ember berisi air itu dibawa oleh dua orang polisi dengan memakai seragam lengkap berwarna cokelat. Ia adalah personel polres Lhokseumawe yang tergabung dalam satuan Tim Quick Respon Sat Sabhara Polres Lhokseumawe.

Dengan tergesa-gesa, merek segera bergegas ke lokasi bukit terjal yang ditumbuhi ilalang. Bukan maling yang ditangkap, melainkan berusaha memadahkan kebakaran lahan di desa Paloh Pineng Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe." Jum'at siang (20/10/2017)

“ Usaha memadamkan kebakaran lahan tersebut dilakukan bersama dengan tim pemadan kebakaran Kota Lhokseumawe agar api tidak merembet ke lahan lain dan bisa padam secepatnya. selain memakai armada pemadam, kita juga gunakan sarana apa adanya seperti ember.” Ujar Ipda Ahmad yang turun ke lokasi

Sebelumnya masyarakat sekitar yang pulang dari sholat jum’at melihat api semakin membesar di lahan tersebut. kemudian warga mengabarkan pemadam kebakaran, setelah tiba di lokasi pemadan langsung naik ke atas lahan bersama anggota Sat Sabhara beserta warga sekitar.” ujar Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman melalui Kasat Sabhara AKP Fazli

Pemilik lahan adalah Syamsuddin, Saridin, Ariffuddin, Kejadian tersebut di duga akibatkan oleh cuaca yang sangat tering dan dengan lahan gersang sehingga membuat api mudah menyala apabila tersulut api seperti puntung rokok.” Terangnya.(Rillis)

Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan, penanganan permasalahan dana desa (Audrey/detikcom)
Jakarta - Anggota Polri yang menjabat sebagai kapolsek mulai hari ini diberi tanggung jawab mengawasi penggunaan dana desa. Pemberian tugas itu merupakan hasil kesepakatan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo.

"Pengawasan dana desa ini kita sepakati tunggal yang mengawasi, yaitu kapolsek dengan bhabinkamtibmasnya," kata Tjahjo di gedung Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Tjahjo mengatakan pekan depan Kemendagri akan mengumpulkan para wali kota/bupati se-Indonesia untuk menekankan perihal tidak boleh ada upaya intervensi kepada kapolsek, dalam hal pengawasan dana desa.

"Bupati dan wali kota minggu depan akan kami kumpulkan sampai ke camat, dalam upaya tidak boleh intervensi peran kapolsek dan kapolres dalam hal pengawasan dana desa," tegas Tjahjo.

Pagi ini Tito, Eko, dan Tjahjo menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan, penanganan permasalahan dana desa. Acara teken MoU itu diadakan bersamaan di Pusat Data dan Analisis (Puldasis) Polri, Gedung Utama Mabes Polri lantai 5 pukul 07.30 WIB.

Dalam layar video ditayangkan tujuan penandatanganan MoU yaitu untuk terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama antar ketiga pihak ini.

MoU ini berlaku selama 2 tahun ke depan, sejak ditandatangani ketiga pihak. Jika masa berlaku habis, maka dapat diperpanjang dengan catatan koordinasi antar pihak yang terikat paling lambat 3 bulan sebelumnya.

Usai penandatanganan MoU, dilakukan video conference dengan 33 kapolda serta jajarannya. | Detik.com

Lhoksukon - Kedua sopir bus Sempati Star yang terlibat tabrakan di Jalan Medan-Banda Aceh, tepatnya di Desa Meunasah Drang, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Jumat (20/10/2017) sekitar pukul 02.30 WIB, mengalami luka-luka sedangkan kernetnya meninggal dunia.

Informasi yang diterima StatusAceh.Net, Para sopir bus tersebut yaitu M Ali (47) asal Sagoe, Kecamatan Peusangan, Bireuen, sesuai data kepolisian sebagai sopir Sempati Star BL 7752 AA yakni yang bergerak dari arah barat ke Timur.

Sedangkan satu lagi, Samsul Bahri (37) Desa Pulo Baroh, Kecamatan Samalanga, Bireuen, selaku sopir bus BL 7704 AA mengalami luka parah, kedua kakinya patah dan sejumlah bagian tubuhnya luka-luka. Sesuai keterangan petugas medis Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, dia harus dirujuk ke Banda Aceh.

korban yang meninggal dunia diantaranya Zaini (51) warga Desa Bullong Kecamatan Batu Aji Kota Batam , Saiful Bahri (24) warga Desa Mesjid Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara, Keduanya merupakan kondektur/kernet Bus Simpati Star tersebut.

Sedangkan yang mengalami luka ringan diantaranya, Rustian (50) warga Desa Paya Bujok Seulemak kecamatan Kota Langsa, Langsa, Arifda (19) warga Sumbok Rayeuk kecamatan Nibong, Aceh Utara, Nanda Ridwana (17) warga Desa Neusu, Kota Banda Aceh, Mukhtaruddin (46) warga Desa Sermo kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Fenna Humaira (17) warga Ketapang, Banda Aceh, Hasan Retangga Deski (26) warga Desa Prapat Titi Panja Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara, M.zaini (33) warga Desa Paya Bujuk Seulemak kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Khairil Mahdu (19) warga desa Biak Muli kecamatan Bambel, Aceh Tenggara, Fahmi Ramadhansyah (20) warga Desa Simpang 4 kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Arif Habibal Umar (29) warga Desa Cirih kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Jafar (26) warga Desa keulanga kecamatan Sigli, Pidie, Khairil Fazal (25) Warga Desa Meunasah Teungoh kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, Abdul Azmu (35) warga jalan Belibis,no.5  Desa Labui Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.


Pantauan StatusAceh.Net, Dua Bus tersebut dalam proses evakuasi oleh Satuan Lantas Polres Lhokseumawe.(SA/TSA)

Tarian Saman membuka acara Sun Life Edufair 2017 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat (20/10/2017). Foto/SINDOnews/Rico Afrido S
Jakarta - Tarian Saman membuka acara Sun Life Edufair 2017 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat (20/10/2017). Tarian tradisional asal Aceh itu ditampilkan oleh 15 siswi SMP Bakti Mulya 400.

Dari pantauan SINDOnews di lokasi, telah hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Susana Yembise. Dia duduk diapit oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wowon Hidayat serta Presiden Direktur PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) Elin Waty.

Selain Pemimpin Redaksi Koran SINDO Pung Purwanto, hadir pula perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun acara itu hasil kerjasama Sun Life dengan Koran SINDO maupun SINDOnews.

"Melalui Sun Life Edufair 2017, kami berharap pemahaman mengenai perkembangan dunia pendidikan akan terus meningkat dan semakin banyak keluarga Indonesia yang sadar untuk mulai menyusun perencanaan keuangan yang tepat untuk pendidikan anak," kata Elin Waty, Jumat (20/10/2017). | Sindonews.com

Ilustrasi
Medan - Polres Deli Serdang didesak segera melakukan penangkapan sekaligus penahanan terhadap T Bakhtiar, yang kini tercatat sebagai anggota DPRK Aceh Utara karena dilaporkan telah berjinah dengan istri temannya, Widia Lestari (31), warga Dusun I, Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Sebab, kasus itu telah dilaporkan korban, Zakaria Yunuz (62), warga Jalan Budi Luhur Gang Banteng, Lingkungan IX No 49 A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan sejak 21 Juni 2016 lalu dengan Nomor : STPL/455/VI/2016/SU/RES DS.

“Namun, sampai saat ini kasus perjinazah istri saya dengan terlapor yang saya laporkan itu belum jelas penanganannya. Saya meminta polisi mengusut tuntas kasus itu, menetapkan T Bakhtiar menjadi tersangka dan ditahan,” desak Zakaria Yunuz disampaikan kepada wartawan di Medan, Selasa (17/10) lalu.

Dibeberkannya, perselingkuhan itu diawali keinginan Zakaria Yunuz bersama Widia Lestari (saat berstatus istri Zakaria Yunuz) dan temannya, T Bakhtiar menjadi anggota legislatif DPRK Aceh Utara pada 2014 lalu. Sejak pencalonan legislatif tersebut, terlapor dan Widia Lestari intens berkomunikasi melalui telepon seluler tanpa sepengetahuan Zakaria Yunuz.

Puncaknya, pada 2015 lalu, ketika Zakaria Yunuz mendapat pekerjaan ke Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) selama tiga bulan. Dia meninggalkan Widia Lestari di rumah orang tuanya, Dusun I, Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Dugaan perselingkuhan itu terus berlanjut hingga 2016 dan dilaporkan ke pihak berwajib.

“Saat saya berada di Palembang karena bekerja itulah mereka istri saya dan T Bakhtiar berselingkuh dan mereka sempat digerebek warga. Saya segera pulang dari Palembang dan melaporkan kasus itu ke Polres Deli Serdang. Tapi saya heran, kenapa kasus ini tak kunjung tuntas,” kesalnya.

Menurut Zakaria Yunuz, kini Widia Lestari telah hidup serumah dengan T Bakhtiar di Aceh Utara dan telah dikaruniai seorang anak. Dia menduga, pernikahan pasangan yang diawali dari perselingkuhan itu dilakukan secara ilegal (tidak sah). Karena itu, Zakaria Yunuz telah melaporkan dugaan perjinahan T Bakhtiar kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai NasDem Aceh dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) NasDem Aceh Utara.

Namun, laporan itu belum menunjukkan perkembangan prosesnya. Padahal, DPD NasDem Aceh Utara telah mengirimkan surat panggilan kepada T Bakhtiar untuk datang memberikan keterangan terkait laporan Zakaria Yunuz pada 6 Agustus 2015 lalu.

Surat panggilan itu ditandatangi Ketua DPD NasDem Aceh Utara, Ir HT Muttagin. “Saya berharap, selain pihak kepolisian menangkap T Bakhtiar, DPW dan DPD Nasdem di Aceh juga memprosesnya karena sudah melakukan dugaan tindak pidana perjinahan,” harapnya. (Sumber: Harianandalas.com)

Lhoksukon - Dua bus Sempati Star tabrakan di Jalan Medan-Banda Aceh, tepatnya di Desa Meunasah Drang, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Jumat (20/10/2017) sekitar pukul 02.30 WIB.

Sesuai data yang sudah dihimpun dari pihak kepolisian, dua orang tewas, 14 luka-luka. Sebagian dari korban yang luka masih dirawat di Rumah Sakit Arun Lhokseumawe

Untuk diketahui, kronologis tabrakan, berawal dari bus BL 7751 AA bergerak dari arah barat (Banda Aceh) menuju timur (Medan).

Sampai di lokasi kejadian, mencoba mendahului sebuah mobil tangki dengan mengambil jalur kanan jalan.

Namun dari arah berlawanan datang Bus Sempati Star BL 7u04 AA, sehingga tabrakan tidak bisa terelakkan lagi. sehingga membuat bagian depan kedua bus rusak parah. (Serambinews)

Polisi menunjukkan tersangka dan barang bukti penipuan bermodus seleksi calon pegawai negeri sipil di Markas Polresta Banda Aceh, Aceh, pada Kamis, 19 Oktober 2017.
Banda Aceh - Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil di Aceh berinisial S ditangkap polisi. Dia disangka menipu belasan orang dengan modus operandi menjanjikan lulus tes calon PNS Kementerian Hukum dan HAM.

Perempuan berusia 53 tahun itu masuk daftar pencarian orang alias buron atas kasus yang sama sejak Februari 2017. Ia dibekuk saat korban terakhir melaporkan hal penipuan itu ke Polresta Banda Aceh pada 4 September 2017. S ditangkap di rumahnya pada 14 Oktober 2017.

Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh, Ajun Komisaris Polisi M Taufik, aksi penipuan S sudah sejak lama dan menelan sebelas korban. S beraksi sejak Maret 2016 dengan membuka rekrutmen fiktif calon PNS.

Pelaku mematok tarif bervariasi, mulai Rp20 juta hingga Rp25 juta per orang. Uang itu digunakan untuk biaya pengurusan administrasi. Namun kenyataannya korban tidak juga kunjung mendapat kepastian mengenai kelulusan.

“Total uang yang sudah ditarik oleh pelaku sekitar dua ratus juta dan digunakan untuk keperluan pribadi,” kata Taufik saat konferensi pers di Markas Polresta Banda Aceh pada Kamis, 19 September 2017.

Untuk memuluskan aksinya, setiap korban yang sudah menyetorkan uang diberi bukti pembayaran. Kemudian korban disarankan menunggu keluarnya surat rekomendasi dari instansi terkait.

“Bujuk rayunya banyak, ada juga faktor kedekatan, yang pasti meyakinkan korban, pelaku juga memberi kuitansi pembayaran. Jadi seolah resmi,” ujarnya.

Sejauh ini, dalam melancarkan aksinya, pelaku bekerja sendiri memperdaya sebelas korbannya. Polisi masih menyelidiki keterlibatan oknum pegawai lain dan korban lain.| Viva

Rillis
Banda Aceh - Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi pertanahan se Aceh tahun 2017 di gedung Serbaguna, Kantor Gubernur Aceh, Kamis 19 Oktober 2017.

Rapat dihadiri Asisten I Pemerintahan dan Keistimewaan Iskandar A Gani, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Saiba Ibrahim dan Kepala Biro Tata Pemerintah Frans Delian. Rapat ini juga menghadirkan Arie Yuriwin, Dirjen Pengadaan Tanah Kementrian Argaria dan Tata Ruang.

Peserta rapat terdiri dari Kepala Dinas Pertanahan Aceh, jajaran SKPA terkait lainnya, serta Kepala Dinas yang membidangi masalah pertanahan di tingkat Kabupaten/kota se-Aceh.

Dalam sambutan Sekda Aceh yang dibacakan Iskandar A Gani menyampaikan, penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum merupakan sebuah keharusan yang mesti disediakan guna mendukung proses pembangunan dan pengembangan kota sesuai tuntutan zaman.

"Meski demikian, pengadaan tanah ini tentunya harus memenuhi rasa keadilan masyarakat serta menjamin kepastian hukum bagi pihak yang terkait," ujar Iskandar.

Iskandar melanjutkan, apabila pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dilakukan secara benar, maka pembangunan infrastruktur bagi pengembangan wilayah tentu tidak dapat dilakukan.

Oleh karena itu, semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum harus memahami proses dan mekanisme pengadaan tanah agar senantiasa mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

"Masalah pertanahan ini penting menjadi pembahasan kita, sebab baru-baru ini telah terbit Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang mana, beberapa di antaranya terdapat di Aceh," katanya.

Terkait pengadaan tanah, ada bebarapa hal yang disebut penting untuk didiskusikan bersama, antara lain terkait penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 3 ayat (1) Perpres 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Permasalahan yang masih saja terjadi adalah hampir semua dokumen perencanaan pengadaan tanah itu tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak tepat waktu. Bahkan sampai waktu yang ditentukan, proses pengadaan tanah itu kerap tidak terpenuhi. Akibatnya, tahapan-tahapan pembangunan yang direncanakan tidak dapat berjalan sesuai harapan."

Selain itu, terkait dengan penganggaran, sebagaimana amanat Peraturan Mendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, anggarannya berasal dari APBK, sedangkan biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan tanah itu, sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 bersumber dari APBN.

"Dua aturan ini harusnya menjadi rujukan dalam setiap pengadaan dan penyelenggaraan masalah tanah di daerah kita. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten/kota dituntut lebih aktif dalam penyediaan tanah bagi pembangunan ini.

"Ketiga, masih kerapnya muncul masalah penganggaran pengadaan tanah ini, dimana semangat pembangunan yang ingin dilaksanakan tidak diikuti dengan pengganggaran yang memadai. Instansi yang memerlukan tanah bahkan terkadang tidak menganggarkan program ini dalam programnya."

Akibatnya, tahapan pengadaan tanah menimbulkan ketidakjelasan sehingga rencana pembangunan hanya ada di atas kertas, tanpa dapat direalisasikan.

Sementara itu, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Argaria dan Tata Ruang, Arie Yuriwin, dalam rapat tersebut memberikan penjelasan panjang lebar terkait sejumlah pertanyaan dan masukan dari peserta rapat.

Saat diwawancarai seusai berlangsungnya rapat, Arie mengatakan semua persoalan pembebasan tanah pada proyek strategis nasional di Aceh harus diselesaikan bersama. Arie juga meminta dilakukannya koordinasi komunikasi yang baik antara semua pihak baik di daerah maupun pusat untuk menemukan penyelesaian terkait persoalan pertananahan pada proyek strategis nasional.

"Tanpa ada koordinasi komunikasi, tidak akan selesai. Tetapi kita harus duduk sama-sama, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk percepatan," ujar Arie. [Rill]

Lhoksukon - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pemerintah Aceh Utara segera menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana diwajibkan dalam UU No 14 Tahun 2008. Berdasarkan sidang pembacaan putusan sengketa infomasi publik di Komisi Informasi Aceh (KIA) pada 18 Oktober 2017 antara kelompok perempuan dampingan MaTA dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh Utara dan PPID Pembantu serta Atasan PPID terungkap bahwa Pemerintah Aceh Utara belum memiliki DIP.

Menurut MaTA, DIP ini penting bagi Pemerintah Aceh Utara sebagai basis awal tentang informasi apa saja yang dikuasai. Selain itu, berdasarkan penelusuran MaTA, KIA juga akan melakukan penilaian terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di daerah, dimana salah satu penilaiannya adalah ketersediaan DIP. Tanpa memiliki DIP dipastikan Aceh Utara akan mendapat peringkat paling bawah.

Selain DIP, Aceh Utara juga tidak memiliki data/informasi Surat Keputusan Izin Usaha dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Mandum Payah Tamita. Padahal, PT MPT ini sudah “mengeruk” hasil kekayaan Aceh Utara. Tanpa mengantongi informasi-informasi ini, bagaimana mungkin Pemerintah Aceh Utara melalui dinas teknisnya melakukan pengawasan terhadap keberadaan perusahaan yang bersangkutan.

Bagi MaTA dan kelompok perempuan, informasi Surat Keputusan Izin Usaha dan Amdal PT MPT akan digunakan sebagai basis data untuk melakukan review izin. Terlebih Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, pada pemerintahan periode sebelumnya telah mendesak Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan ini. Pasalnya, menurut Bupati Aceh Utara, perusahaan yang beroperasi di wilayah Cot Girek tersebut diduga kuat telah merusak hutan Aceh Utara yang mengakibatkan banjir bandang.

Namun, hingga saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi perusahaan tersebut meskipun telah ada desakan dari banyak pihak. Untuk itu, MaTA berharap Pemerintah Aceh Utara perlu mengumpulkan informasi mengenai perusahaan ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pengusulan apakah izin usaha perusahaan dapat diperpanjang atau dihentikan.

Di sisi lain, MaTA juga merasa aneh bahwa Pemerintah Aceh Utara tidak memiliki informasi mengenai hasil evaluasi atau review berkala perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di Aceh Utara. Dalam Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada pasal 44 ayat (1) mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh direktur jenderal, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.

Dan ayat (3)-nya menyebutkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan. Tanpa adanya hasil evaluasi atau review ini, patut diduga Pemerintah Aceh Utara melalui dinas teknisnya tidak melakukan apapun untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan tersebut.[Rill]

,
Lhokseumawe  - Komadan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono, S.I.P, M.Si yang diwakili Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 011/LW Mayor Inf Abdul Rajab menghadiri acara pelepasan Kirab Pemuda 2017 yang dilaksanakan di Lapangan Hiraq Kota Lhokseumawe Prov. Aceh, Kamis (19/10).

Kirab Pemuda 2017 ini diikuti oleh 72 pemuda pemudi tanah air dari 34 Provinsi, kegiatan Kirab ini berlangsung diawali dengan Tarian Ranup Lampuan oleh SMK N 1 Lhokseumawe dan berakhir dengan pelepasan Kirab Pemuda 2017 dengan pawai mengelilingi Kota Lhokseumawe.

Pada sambutan Kepala Bidang Kedaulatan Pangan  Energi dan Lingkungan Hidup Suprapto, S.I.P dari Kamenpora RI mengatakan pelepasan Kirab Pemuda 2017 ini terbagi menjadi dua zona yaitu zona Timur dan Zona Barat dan nantinya kedua zona ini akan berakhir di Blitar Jawa Timur.

"Kegiatan ini dalam rangka memupuk rasa kebhinekaan dimana kita semua khususnya pemuda-pemudi bersatu tanpa melihat ras, suku, golongan, dan lainnya,” terang Suprapto

Selanjutnya, Wali Kota Lhokseumawe Suhaidi Yahya juga mengatakan  hal ini dapat dilaksanakan dan akan menjadi suatu rutinitas yang dapat menggugah kesadaran kaum pemuda untuk lebih mencintai Negara Indonesia, Budaya Indonesia, Kebhinekaan untuk lebih berani bersatu.

“sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali usaha-usaha memutar balikan fakta, pengaduan anak bangsa untuk menghancurkan negara Kesatua Republik Indonesia” ungkapnya.

Pada akhir acara tersebut, Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono yang diwakili Kapenrem 011/LW Mayor Inf Abdul Rajab menambahkan, pemuda merupakan kekuatan utama dalam membangun bangsa. Sehingga peran serta pemuda dalam mengisi kemerdekaan sangat penting.

“ Pemuda sebagai agent of the change memiliki kekuatan untuk terus membangun bangsa Indonesia lebih baik dan peran aktif pemuda selalu diharapkan,” jelas Mayor Inf Abdul Rajab.(Laung)

Uang Rp 76.010.000 beserta absensi disita sebagai barang bukti dugaan pungli yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Langkat bersama tiga kepala sekolah.
Medan - Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Sumatera Utara, Salam Syahputra resmi dijadikan tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polda Sumut, Selasa (17/10/2017).

Salam diduga memerintahkan kepala sekolah memotong dana BOS seluruh siswa SMP di Langkat sebesar Rp 10 ribu.

Dalam kasus ini polisi menyita uang Rp 76.010.000.

Statusnya sudah tersangka karena melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,.

Begitu kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting, Kamis (19/10/2017).

Tiga kepala sekolah yang membantu kejahatan ini juga sudah dijadikan tersangka.

Ketiganya, Kepala SMPN 3 Tanjungpura Sukarjo, Kepala SMPN 3 Stabat Patini, dan Kepala SMPN 2 Gebang Restu Balian Hasibuan berperan sebagai koordinator wilayah yang mengumpulkan uang dari masing-masing kepala sekolah untuk disetorkan kepada Salam.

Dijelaskan Rina, para tersangka ditangkap saat menggelar rapat di SMPN 4 Seilepan, Langkat. Rapat itu merupakan yang ketiga dilakukan, setelah dua rapat sebelumnya berhasil mengumpulkan dana dari para siswa.(TRB)

,
Tualang Cut - Komandan Korem (Danrem) 011/LW Kolonel Inf Agus Firman Yusmono, S.I.P, M.Si yang diwakili Kepala Staf (Kasrem) 011/LW Letnan Kolonel Inf Shofanudin membuka pelaksanaan latihan posko I Batalyon Raider Khusus 111/Karma Bhakti di Halaman Mako Yon raider Khusus 111/Karma Bhakti, Kamis(19/10/2017).

Pada kesempatan itu, Danrem 011/LW Kolonel Inf Agus Firman Yusmono, S.I.P, M.Si yang diwakili Kasrem 011/LW Letkol Inf Shofanudin mengatakan Latihan posko ini merupakan latihan dengan menggunakan metode geladi taktis tanpa pasukan yang melatih komandan, staf dan unsur pelayan markas satuan dalam.

Sementara itu, teknik dan prosedur dalam tata kerja yang berlaku disuatu markas Komando  ada pada laihan posko I ini, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pengakhiran operasi yang meliputi kegiatan analisa tugas pokok, petunjuk perencanaan, perkiraan keadaan, keputusan dan konsep umum operasi, rencana operasi/perintah operasi serta perkiraan cepat.

Selain itu, kegiatan latihan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan dan kesiapan satuan, yang tercermin dalam hubungan kerja yang profesional, prosedural dan konvergen yang pada akhirnya satuan tempur yonif raider 111/KB diharapkan dapat menhadapi setiap berbagai ancaman, gangguan dan hambatan serta tantangan tugas yang terjadi diwilayah. Sebutnya.

"kepada seluruh pelaku dan penyelenggara dalam kegiatan latihan posko I ini agar dapat melaksanakan kegiatan latihan posko ini secara cepat, akurat dan tepat sasaran, guna mendukung hasil yang maksimal dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal tersebut dikatakan Kasrem pada saat pembukaan latihan posko I yon raider Khusus 111/KB.

Turut hadir pada acara tersebut, Dandim 0104/Atim, Danyonif 114/SM, Kasdim 0113/Galus, Kasdim 0111/Bireuen, dan Perwira Bintara dan Tamtama.(Rill)

Lhoksukon - KH (53) Seorang ibu Rumah Tangga (IRT) yang berasal dari Gampong Matang Lada Kecamatan Seunuddon diringkus team opsnal Satuan Resnarkoba Polres Aceh Utara, Selasa, 17 Oktober 2017, sekira Pukul 07.00 WIB hari yang lalu.

Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji melalui Kasat Narkoba AKP Ildani Ilyas kepada wartawan mengatakan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan informasi dari masyarakat yang bahwa KH sering menjual narkotika jenis ganja di kawasan tersebut.

"Stelah kami terima laporan dari masyarakat, kami langsung bergerak dan memantau kebenaran tindakan tersangka KH," Kata Kasat Narkoba AKP Ildani Ilyas, Kamis, 19 Oktober 2017.

Lanjutnya, Penggerebekan itu dipimpin lansung oleh Kasat Resnarkoba, sampai di tkp kemudian petugas mekakukan pemeriksaan dan penggeledahan serta ditemukan Barang bukti 53 (lima puluh tiga) paket narkotika jenis ganja seberat 400 g/bruto.

"Selanjutnya Tersangka dan Barang Bukti tersebut dibawa oleh Petugas ke Mapolres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya.(SA/TM)

,
Lhokseumawe - Raihan (11) siswa kelas V MIN 4 Lhokseumawe anak dari seorang janda yakni Nursiah (55), dalam kesehariannya bekerja sebagai penjual nasi goreng di jalan Baro, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Ia mengaku tak menduga kalau dirinya dapat memberikan hadiah kado terindah buat Bunda tercintanya hanya dengan modal mengikuti kegiatan olahraga Fun Bike sepeda santai yang di gelar oleh TNI Korem 011/Lilawangsa di kota tersebut.

Awalnya, Raihan diaajak oleh teman-temannya ketika berada di sekolah, dan memberitahu kepadanya kalau besok di hari libur  (Minggu, 5 Oktober 2017)  pagi akan ada kegiatan olahraga Fun Bike sepeda santai yang di gelar oleh TNI Korem 011/Lilawangsa, di Lapangan Jenderal Sudirman dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia Ke-72 (HUT-TNI).

Selanjutnya Raihan membawa buah pikiran dari ajakan temannya itu, “Besokan hari libur dan bisa bermain sepeda bersama teman-teman disana, pasti seru”, kemudian dia menyetujui ajakan temen-temennya itu.
Raihan bersama Ibundanya

Dari ceritanya, Setelah pulang sekolah, setiba di Rumah aku menemui Bunda dan sambil berkata, Bunda bolehkah besok aku ikut bersepeda santai bersama teman-teman di Lapangan Jenderal Sudirman Korem 011/Lilawangsa, lalu bunda menggijinkan, "iya boleh," jawab Bunda, "terimakasih" bunda jawab ku lagi.

Keesokan harinya pun tiba, Raihan terbangun pukul 05:00 WIB pagi, lalu Ia segera mandi dan melaksanakan sholat subuh, setelah itu dirinya bersiap-siap hatinyapun tak sabar ingin mengambil sepeda agar cepat-cepat berangkat.

Pukul 06 30 Wib, Raihan ditemani Sangbunda meranjak dari Rumahnya menuju Lapangan Sudirman Korem 011/Lilawangsa begitu juga terlihat keramian orang-orang dengan mengayuh sepeda bersama keluarganya menuju kelapangan tersebut.

Sesampai di Lapangan, terlihat begitu ramainya orang yang hadir dan ada juga yang baru sampai bersama rombongan keluarga dan teman-temannya dengan raut wajah yang gembira begitu antusias untuk mengikuti Fun Bike tersebut.

Tak terasa waktupun menunjukan pukul 07.30 Wib, terdengar suara microspon oleh panitia Fun Bike bahwa akan dilakukan pelepasan star peserta Fun Bike oleh Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono dan juga terlihat disampingnya itu adai Wakil Walikota Lhokseumawe Yusuf Muhammad.

Bendera Startpun berkibar bertanda dimulai sepeda santai, akupun ditemani sang Bunda bersama para peserta lainnya mengayuh sepeda menuju rute yang telah disediakan sejauh 5 km untuk kalangan anak-anak dan remaja dari lapangan jenderal sudirman menuju seputaran waduk dan mengelilingi Kota Lhokseumawe, setelah itu kembali lagi ke lapangan Jenderal Sudirman Korem 011/Lilawangsa.

Setiba di Lapangan, aku dan bunda menuju tempat pakiran sepeda yang disediakan, dan melanjutkan perenggangan yang diikuti oleh seluruh para peserta, kemudian terlihat para peserta Fun bike menuju tenda yang tersedia berkumpul sambil menikmati hidangan makanan ringan diantara Jagung rebus, Ubi, kacang dan juga minuman susu dan lainnya yang telah disediakan begitu juga para peserta sambil antusias mendengarkan pembacaan undian kupon hadiah yang begitu banyak disediakan oleh Korem 011/Lilawangsa.

Dari pembacaaan undian hadian oleh panitia, mulai satu persatu para peserta yang beruntung kuponnya itu, berlari ke pangung untuk menerima hadiah,.

Saat itu aku berpikir, sudah tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan hadiah yang begitu banyak disediakan. Hanya tinggal satu undian lagi hadiah utama, yaitu  Tiket Umroh. Mungkin belum rezeki kataku kepada Bunda.

Tersirat dibenakku, andai hadiah itu aku yang mendapatkannya, betapa senangnya aku dan begitu bahagianya Bunda ku, karena apabila aku yang menerima hadiah utama itu akan ku berikan kepada bunda ku, agar bunda dapat mengjalankan ibadah umroh.

Tak lama kemudian, Pak Danrem Agus Firman Yusmono mengambil salah satu kupon undian dari kotak tumpukan kupon, lalu dibacakan dengan satu persatu angka kupon itu disebutkan pak Danrem, setelah kelima angka itu disebutkan masih sama dengan nomor kopun yang ada di tanganku.

Akupun tak menduga, setalah disebutkan seluruhnya nomor tersebut, aku tak yakin karena begitu ramai manusia yang hadir dan terdengar suara yang begitu mengelotar dari keraian para peserta, aku berusaha mendengarkannya sekali lagi pembacaan kupon oleh pak Danrem.

Setelah ku ikutkan satu persatu penyebutan nomer undian itu, tak sadar aku melompat dan lari ke pangung bersama bundaku, karena kupon ku terpilih mendapatkan hadian Fun Bike HUT TNI 72 dengan hadiah utama yaitu Tiket Umroh.

Tawa bercampur tangisan air mata ku dan bunda pun menetes, kami terharu dan tidak menduga bahwa akan menerima hadiah umroh yang diserahkan oleh pak Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman dan ibu Marini Agus Firman Ketua Persit KCK Koorcab Rem 011 di hadapan ribuan peserta.

“Bunda di Hari Ulang Tahun TNI ke-72, aku persembahkan hadiah kodo terindah ini buat Bunda. Bunda pergilah dan obati kerinduanmu terhadap Ka’bah Baitullah, dan  Berdoalah disana untuk Ayah dan aku-anakmu agar kami kelak jadi anak yang shaleh, anak yang berguna bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Terimakasih Bpk TNI, Selamat Ulang Tahun dan TNI selalu tetap dihati dan selalu Jaya dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Rakyatnya”,    

Mendengar ungkapan itu, tangis bahagia terlukis diwajah Ibu Nursiah (janda) yang kesehariannya berjualan diwarung untuk menghidupi keempat anakknya itu. "Saya  tidak pernah kebayang untuk berangkat Umroh, karena biaya hidup sehari saja susah, tapi Allah Maha Kaya, memberikan rezeki dengan jalan yang tak disangka-sangka". Ujar bu Nursiah dengan berurai air mata.

Dengan kegiatan Fun Bike dalam rangka HUT ke-72 TNI semoga dapat memberikan manfaat buat seluruh masyarakat, sebut Nursiah Ibundanya Raihan.(Laung)

StatusAceh.net - Empat tahun mengendap, usulan Detasemen Khusus Antikorupsi Polri akhirnya mendapat “panggung”. Gagasan yang pernah ditolak Kapolri Jenderal Sutarman pada tahun 2013 itu bahkan kini, kalau jadi, bakal diguyur anggaran hingga Rp2,6 triliun. Jumlahnya tiga kali lipat dari jatah anggaran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki tugas serupa.

Anggaran itu, seperti dirincikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke DPR, berupa belanja pegawai Rp786 miliar untuk 3.560 personel, belanja barang Rp359 miliar dan belanja modal senilai Rp1,55 triliun.

"Biar mereka sama dengan KPK, sistem anggaran dan sistem indeks. Kelebihan di teman-teman KPK mungkin bisa diterapkan ke Densus Tipikor," kata Tito di hadapan Komisi III DPR, Kamis, 12 Oktober 2017.

Hebatnya lagi, densus yang baru setahun ini mengemuka ulang di lingkungan Polri itu, digagas akan dipimpin oleh Jenderal Bintang Dua. Dengan sistem kepemimpinan kolektif kolegial yang melibatkan Kejaksaan hingga Badan Pemeriksa Keuangan. "Nantinya kepala Densus Tipikor di bawah kapolri langsung," kata Tito.

Sejak 'tiba-tiba' mencuat ulang pada 2016, diakui perlahan desas-desus gagasan densus itu akhirnya makin mengkristal. Komunikasi Polri ke DPR sampai ke istana pun mengalir lancar.

KPK yang menjadi sorotan publik lantaran menjadi posisi yang akan 'tersaingi' oleh Densus Antikorupsi, justru membuka diri.

Tidak ada kekhawatiran KPK soal ini. Bahkan lambaga antirasuah ini menilai dengan adanya Densus Antikorupsi, maka “kasus-kasus recehan” bisa menjadi makanan kepolisian.

"Selama ini KPK menghadapi kasus di atas Rp1 miliar. Terus yang di bawah Rp1 miliar seperti apa? Siapa yang menangani? Bagaimana orang yang (korupsi) Rp50-100 ribu? KPK kan gak bisa ambil yang segitu," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.

Angin Segar

Sejalan dengan KPK, Kejaksaan Agung juga mengapresiasi ide Polri itu. "Wacana dan gagasan itu dinilai positif untuk meningkatkan kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi," kata Jaksa Agung Prasetyo.

Angin segar pun juga datang dari pintu istana. Presiden Joko Widodo lewat juru bicaranya, Johan Budi, mengaku membuka lebar rencana polisi mendirikan lembaga baru khusus korupsi.

Selain itu sudah merupakan kewenangan Polri, Jokowi berharap lewat lembaga itu maka kasus korupsi di Indonesia dapat ditangani lebih baik.

"Upaya pemberantasan korupsi harus lebih massif, lebih cepat, (dan) yang kedua sinergi dengan penegak hukum lain (KPK dan Kejaksaan)" kata Johan di istana negara, Selasa, 17 Oktober 2017.

"Agenda pemberantasan korupsi tidak bisa kita andalkan hanya kepada KPK," tambah politikus Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman.

Ya, apa yang menjadi 'mimpi' Polri tahun ini mengalir mulus. Bahkan meski tahun 2018 Polri mendapat anggaran 'tergemuk' ketiga senilai Rp77,751 triliun setelah pertama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp106,911 triliun dan kedua Kementerian Pertahanan Rp105,727 triliun.

Tak tahu mengapa ini seperti begitu lancar, namun yang jelas jika rencana Polri menambah kocek kembali senilai Rp35,64 triliun di luar yang sudah disahkan Rp77,75 triliun, bukan tidak mungkin bakalan moncer juga.

Maklum, jurus cepat ala Polri dan DPR ini bak gendang dan penabuhnya. Gendang densus ditabuh Polri, langsung ditabuh oleh DPR yang sedang merengut lantaran bersitegang dengan KPK atas skandal korupsi e-KTP.

Baik atau Buruk
Ya, apa pun itu, kini Densus Antikorupsi sudah bukan desas-desus lagi. Besar kemungkinan jika tak ada aral melintang pada tahun 2018, lembaga ini beroperasi.

Namun demikian, yang mesti diselesaikan saat ini adalah mengenai mekanisme sistemnya. Sebabnya, Tito begitu bersemangat agar Densusnya setara dengan KPK.

Karena itu, selain mematok anggaran gemuk, ia juga hendak mencaplok jaksa dari Kejaksaan Agung. Alasannya adalah, dengan keterlibatan jaksa dalam tim densus, maka lembaga ini tak perlu lagi melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Agung. Selayaknya apa yang kini diterapkan oleh KPK.

Konsep ini jelas menemui benturan. Jaksa Agung Prasetyo langsung menolak mentah-mentah tawaran Polri tersebut. Ia berpendapat penggabungan jaksa dan polisi justru akan mengeruhkan sistem.

"(Pelibatan jaksa) Akan mengurangi independen masing-masing penegak hukum," kata Prasetyo.

Ya, jaksa yang memiliki kewenangan sebagai penuntut, jelas akan 'tercemar' dengan bergabungnya mereka dalam lembaga yang sama yakni Densus Antikorupsi.

Ini secara tidak langsung telah membuat Kejaksaan yang setara Polri justru berada di bawah Polri. Mengingat gagasan Tito, Densus ini akan dikepalai oleh Jenderal Bintang Dua.

Dengan itu juga, kendali suatu perkara dapat dikatakan layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan, akhirnya menjadi semakin kabur.

"Densus Tipikor akan semakin memperkuat serta memperbesar kewenangan kepolisian tanpa pengawasan yang kuat dan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan," ujar Praktisi hukum Universitas Indonesia Adery Ardhan Saputro.

Atas itu, dibutuhkan konsepsi jelas soal ini. Apalagi, Polri sepertinya sudah tak sabar agar lembaga baru ini segera menunjukkan giginya di 2018.

Sebab, tanpa ada sistem yang jelas, maka ini akan menjadi mubazir. Penolakan jaksa untuk bergabung dalam lembaga ini telah menjadi peringatan 'keras' polisi bahwa kewenangan itu ada batasnya.

Lalu bagaimana jika ini masih tak tak menemukan jalan? Maka secara prinsip, Densus Antikorupsi yang dicita-citakan Polri dan DPR akhirnya tak ubahnya dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang ada di bawah Bareskrim Polri saat ini.

Jika ini terjadi, maka akan ada potensi pemborosan anggaran sebesar Rp2,6 triliun yang diajukan ke negara. Karena ada baiknya, tak perlu membentuk lembaga baru namun cukup 'menguatkan' Dittipikor yang sudah terlembaga di tubuh kepolisian.

Selain itu, seperti kekhawatiran Wakil Presiden Jusuf Kalla,  bahwa dengan semakin banyaknya lembaga yang mengurusi korupsi akhirnya cuma membuat tak tenang pejabat.

"Kita juga harus hati-hati (dengan rencana pembentukan Densus Tipikor). Jangan isu pemberantasan korupsi itu menakutkan bagi semua orang, sehingga menakutkan juga pejabat pembuat kebijakan," ujar JK, Selasa, 17 Oktober 2017.

Atas dasar itu, JK menekankan agar kasus korupsi biarlah kini menjadi tanggung jawab KPK. Polri atau pun kejaksaan tetap berjalan dalam koridor, yang sejatinya juga ikut menjerat siapa pun koruptor.

"Cukup biar KPK dulu (menjadi lembaga utama pemberantasan korupsi). Toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu," ujar JK. (*)

Sumber: Viva.co.id
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.