2019-01-20

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

StatusAceh.Net - Pada Jumat, 25 Januari 2019, rombongan Universitas Malikussaleh yang dipimpin retor, Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM melakukan kunjungan ke Pendopo Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT. Pertemuan ini adalah yang pertama sekali dilaksanakan sejak Herman Fithra rektor dilantik 20 Desember 2018. Pada acara itu juga ikut didampingi tim yaitu Pembantu Rektor IV Dr. July Mursidah, Dekan Fakultas Hukum Prof. Jamaluddin, kepala KHLN Dr. Sofyan, Pembantu Dekan I Fakultas Teknik Dr. Azhari, dan kepala UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Teuku Kemal Fasya, M. Hum.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari semangat nota kesepahaman antara Unimal dan Pemerintah Aceh yang telah diinisasi pada Desember tahun lalu, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kualitas lembaga pendidikan tinggi negeri yang berada di pesisir timur Aceh tersebut.

Pada pertemuan itu Dr. Herman Fihtra menyatakan perlunya tindakan prioritas dari Pemerintah Aceh untuk membela masyarakat miskin agar terakses pada pendidikan tinggi. Plafon bantuan pemerintah pusat untuk mahasiswa miskin melalui skema Bidikmisi kurang cukup mengcover, meskipun Unimal selalu mendapatkan bantuan Bidikmisi tiga besar di antara PTN se-Indonesia. Bantuan dari Pemerintah Aceh dapat memanfaatkan anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan dirancang secara profesional sehingga penerima manfaat betul-betul yang berhak menerimanya.

Hal lain yang juga disampaikan rektor Unimal adalah memperbaiki pemeringkatan Unimal yang masih berada di zona merah dalam rapor Kemristekdikti. Salah satu yang diharapkan perbaikan sarana dan prasarana kampus, terutama infrastruktur perpustakaan yang saat ini belum memadai. Padahal perbaikan layanan perpustakaan menjadi jantung pembelajaran dan penelitian bagi civitas akademika.

Pada pertemuan itu Herman juga menyatakan Unimal secara kapasitas telah menjadi kampus menengah dengan pertambahan kuota mahasiswa baru yang terus menanjak. Pada tahun ini saja mahasiswa yang akan diterima di Unimal mencapai 5.475 orang dengan total mahasiswa saat ini mecapai 16 ribu lebih. Namun di sisi lain laju percepatan pembangunan infrastruktur tidak cukup maksimal. Salah satu tindakan cepat adalah adanya hibah infrastruktur. Tindakan kerjasama yang dapat dilakukan dengan alih fungsi aset dan yang telah dijajaki adalah aset eks PT. Arun yang juga masuk dalam wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini Unimal telah membentuk Tim Satuan Kerja pengambil-alihan sebagian aset dengan ketua Dr. Ismadi. Kerja ini diharapkan akan ada finalisasi dalam waktu dekat.

Respons Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah atas pertemuan itu sangat positif. Nova menyambut baik permohonan kerjasama antara Unimal dan Pemerintah Aceh. Upaya ini menjadi cermin aksi kolaboratif dengan memberikan insentif kepada dunia pendidikan tinggi, agar dapat memaksimalisasi potensinya sebagai penyalur tenaga kerja terampil dan pemikir profesional sehingga akan menunjang pembangunan secara berkelanjutan.

Namun Nova juga mengingatkan keterbatasan Pemerintah Aceh untuk membantu secara maksimal. Hal itu karena plafon anggaran bantuan dari pemerintah tidaklah besar, dan gubernur sendiri juga memiliki keterbatasan dengan kuasa anggaran yang kaku untuk menentukan kebijakan di luar yang telah ditetapkan atau masuk dalam skema Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Meskipun Nova mengakui bahwa pendidikan tinggi termasuk dalam skema RPJM Pemerintahan Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah.

Namun Nova Iriansyah mengingatkan, bantuan dari pemerintahan Aceh tidak hanya bertumpu dari gubernur tapi juga dari DPRA. Salah satunya adanya ruang kompetensi pembangunan dari parlemen Aceh sebesar Rp. 1.5 triliun. Unimal juga bisa memanfaatkan kanal bantuan dari DPRA. Apalagi wilayah elektoral Pasai (Aceh Utara dan Lhokseumawe) memiliki wakil cukup besar, 14 wakil di DPRA. “Pasti mereka  juga ingin membantu kampus dari wilayah pemilihan mereka, ungkap Nova.

Pada pertemuan itu pihak Unimal melalui Fakultas Hukum juga memberikan proposal untuk melaksanakan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk menginisiasi hadirnya qanun desa/gampong sadar hukum. Dengan kampung/desa di Aceh yang hampir mencapai 5.000 buah, baru ada 48 gampong/desa yang terakreditasi berkesadaran hukum. Padahal semakin banyak gampong yang terakreditasi sadar hukum semakin baik citra sebuah daerah dan bisa menjadi garansi investor asing untuk menanamkan usahanya di Aceh, tambah Jamaluddin.(Rillis)


Lhokseumawe - Komisioner Independen Pemilihan  (KIP) Aceh Utara hari ini, Sabtu, (27/01/2019) mengukuhkan 55 orang peserta yang lulus sebagai relawan demokrasi pemilu 2019.

Relawan yang lulus diantaranya  33 orang laki laki dan 22 orang perempuan yang terbagi dalam 11 basis, yakni basis keluarga sebanyak 5 orang, basis pemilih pemula sebanyak 12 orang, basis pemilih perempuan sebanyak 4 orang, basis pemilih muda sebanyak 8 orang, basis kaum penyandang disabilitas sebani 2 orang, basis pemilih berkebutuhan khusus sebanyak 1 orang, basis kaum marginal sebanyak 3 orang, basis komunitas sebanyak 2 orang, basis keagamaan sebanyak 7 orang, basis warga internet sebanyak 5 orang, basis relawan demokrasi sebanyak 5 orang.

Ketua KIP Aceh Utara, Zulfikar, SH kepada media mengatakan mulai hari ini relawan demokrasi yang telah dikukuhkan dengan pembekalan training of trainer itu sudah mulai bekerja.


"Relawan demokrasi pemilu 2019 mulai hari ini sudah mulai bekerja, dan kita harapkan bisa membantu masyarakat dalam proses pemilu pada bulan April mendatang," katanya.

Menurutnya, relawan demokrasi adalah perpanjangan tangan dari KPU untuk membantu penyelenggara pemilu yang ada di kabupaten Aceh Utara.

Disisi lain, relawan demokrasi yang mempunyai tugas untuk menyadarkan masyarakat di setiap desa tentang pemilu dan wajib melakukan koordinasi dengan penyelenggara tingkat kecamatan dan desa setempat.

"Sebanyak 55 orang yang terbagi dalam beberapa basis itu harus melakukan tugasnya masing-masing, dan melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan dan desa," tutur Zulfikar. (TM)

Jakarta - Anggota DPD RI dari Aceh, H. Fachrul Razi, MIP mengancam akan mengepung Kemendagri beserta puluhan ribu pejuang DOB se Indonesia melalui Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas DOB) se-Indonesia, atas sikap Mendagri Tjahyo Kumolo yang menyatakan penolakan pemekaran wilayah terhadap 314 daerah otonomi baru. 

Alasannya karena besaran biaya pemekaran dirasa tidak sebanding dengan upaya pembangunan infrastruktur dan ekonomi sosial daerah.

Terkait hal tersebut Fachrul Razi, Senator asal Aceh yang juga Pimpinan Komite I DPD RI bersama Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas DOB) se-Indonesia menggelar konferensi pers di ruang Konferensi pers DPR RI, Jakarta Jumat 25 Januari 2019.

Senator muda yang dinilai kritis dan vokal di Senayan ini mengecam pernyataan Mendagri bertentangan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah serta bertentangan dengan Undang-undang.

 “Pak Mendagri menghianati Nawa Cita Presiden Jokowi dan bertentangan dengan Undang-undang, atas pernyatan beliau harus minta maaf kepada seluruh daerah di Indonesia,” tegas Fachrul Razi.

Anggota DPD RI asal Aceh dan Forkonas DOB Se Indonesia berharap pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan Presiden RI memperhatikan usulam pemekaran calon daerah otonomi baru (CDOB), dan pihaknya menyayangkan jika penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) untuk DOB itu ditunda.

“Padahal, Presiden Jokowi sudah siap menandatangani CDOB itu, tapi akibat orang-orang di sekelilingnya, sehingga penandatanganan PP itu ditunda. Jadi, Mendagri telah mengkhianati masyarakat,” tegas Ketua Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (25/1/2019) kemarin.

Fachrul Razi, mengkalim CDOB tersebut mewakili 143 juta rakyat seluruh Indonesia. Karena itu, kalau hingga 21 Februari 2019 nanti tidak juga ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, maka mereka akan demo ke Jakarta. 

“Jangan kecewakan daerah ditahun politik, apakah Presiden tidak butuh suara daerah tahun ini, dan kami masih bersabar untuk ditandatangani RPP tersebut, kesabaran politik kami ada batasnya,” tegas Fachrul Razi.

Hal itu juga disuarakan oleh perwakilan DOB dari Aceh, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumbawa dan lain-lain yang tergabung Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkonas DOB Se Indonesia). [Rillis]




SAWANG- Meski banyak orang yang mengatakan pohon jernang hanya dapat tumbuh dihutan belantara namun tidak bagi Zaini warga dusun Lhok Pungki Desa Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Ditemui dikediamannya,Jum'at (25/1/2018), Zaini menyampaikan dirinya saat ini telah berhasil membudidayakan pohon jernang dan saat ini telah berusia mulai 1,5 hingga 2 tahun.

Awalnya saya berpikir tidak akan tumbuh kalau bukan dihutan namun setelah saya coba tanam dikebun,ternyata berhasil tumbuh kemudian saya coba budidayakan dalam jumlah banyak untuk saya jual “,ungkap zaini seraya memperlihatkan pohon jernang yang telah tumbuh dalam polibek.

Kepada redaksi zaini mengatakan jika semua bibit pohon jernang yang dibudidayakannya dijual bervariasi mulai Rp 20.000 hingga 35.000 perpohonnya dan siap dijual dalam jumlah banyak.

“ Bagi yang berminat untuk membudidaya atau ingin menanam pohon jernang boleh datang ketempat saya atau boleh juga hubungi nomor kontak dan WhatAps saya di 082361513961.

Seperti diketahui Tanaman Jernang adalah salah satu dari sekian banyak jenis tanaman rotan, Namun lebih kepada pemanfaatan buah sejenis resin yang dihasilkan dari beberapa spesies rotan dari marga Daemonorops. 

Resin berwarna merah ini telah sejak lama diperdagangkan dan dimanfaatkan sebagai bahan pewarna, dupa, dan bahan obat tradisional. 

Bibit jernang milik zaini
Terutama dihasilkan dari Sumatera dan Kalimantan, sebutannya dalam berbagai daerah di antaranya adalah jernang, jerenang, jeranang, jeronang, dan lain-lain.

Dalam bahasa-bahasa asing, resin ini dikenal sebagai dragon blood atau dragon's blood (Ingg.); drakenbloed(Bld.); sangre de drago (Prc.); sanguis draconis, dan lain-lain[1]. 

Dalam pada itu, di luar Indonesia, dragon's bloodjuga diperoleh dari tetumbuhan lain selain rotan jernang; dari Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan (Red)

Bekasi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk melaporkan oknum pejabat yang masih meminta sejumlah uang dalam pengurusan sertifikat tanah untuk rakyat ke Polri, dan Saber Pungli.

Jokowi menerima laporan masyarakat yang dipungut biaya mulai dari Rp2 juta hingga Rp3 juta dalam mengurus sertifikat tanah di Tangerang Selatan (Tangsel).

"Laporkan saja ke Saber Pungli atau polisi. Engga benar kalau seperti itu. Biasa pasti ada oknum yang ambil manfaat dalam setiap program," tegas Jokowi di Bekasi, Jumat (25/1/2019).

Jokowi membenarkan adanya pembayaran bagi warga yang melakukan patok tanah saat pengurusan sertifikat di Kelurahan. Setiap provinsi, kata dia, mematok harga yang berbeda-beda namun tidak mahal.

"Memang kesepakatan di setiap provinsi beda-beda karena patok itu memang harus bayar. Tapi enggak mahal," ujarnya.

Kepala Negara menegaskan bahwa tak ada pungutan biaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun di kelurahan. Menurut dia, jika melakukan patok tanah biayanya hanya sebesar Rp150 ribu.

"Patok (tanah) itu Rp150 ribu," tandasnya. | Okezone

Tersangka membawa sabu saat membesuk pacarnya di penjara
StatusAceh.Net - Tindakan nekat Lasmiwati (35) yang membawa sabu saat membesuk pacarnya di penjara berakibat fatal. Karena kedapatan membawa barang haram itu, Lasmiwati harus rela menyusul sang pacar mendekam dibalik jeruji besi.

Warga Jalan AKBP Haji Umar, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning Palembang itu tertangkap tangan membawa satu paket kecil berisi sabu, ketika membesuk pacarnya di Mapolsek Sukarame pada Rabu lalu, 23 Januari 2019.

Peristiwa bermula, saat Lasmi hendak membesuk tersangka Rudiyanto, yang ditahan di Polsek Sukarame karena kasus penyalahgunaan narkotika. Saat Lasmi hendak membesuk, dirinya didatangi teman pacarnya, Debe, seorang buronan dengan kasus yang sama.

Debe yang mengetahui Lasmi ingin membesuk Rudi lalu menitipkan satu paket sabu agar diserahkan kepada rekannya itu. Sempat menolak, Lasmi akhirnya mau menuruni keinginan Debe karena mendapat ancaman.

"Awalnya saya enggak mau. Saya tidak kenal dia (Debe). Tapi saya dipaksa dan diancam, akhirnya saya nurut. Sekalian saya mau besuk, bawa makanan untuk pacar saya itu," kata Lasmi, saat gelar perkara, Jumat 25 Januari 2019.

Usai menerima bungkusan kecil yang dililit lakban hitam dari Debe, Lasmi langsung beranjak menuju Polsek Sukarame. Namun sesampai di Polsek, sebelum bisa menyerahkan sabu ke Rudi, Lasmi digeledah terlebih dahulu oleh anggota polisi wanita yang berjaga.

Takut ketahuan, Lasmi membuang paket berisi narkoba tersebut. Namun tindakan Lasmi ini terlihat oleh anggota yang lain, sehingga akhirnya barang tersebut diperiksa. Saat diketahui barang tersebut sabu-sabu, polisi pun langsung menangkap Lasmi.

"Saya setiap minggu memang besuk Rudi. Tapi baru sekali ini disuruh bawa sabu. Itu pun karena dipaksa," terang Lasmi.

Kanit Reskrim Polsek Sukarame, Iptu Marwan mengatakan, penangkapan tersangka berawal dari informasi salah satu tahanan tentang akan ada seseorang yang memberikan sabu kepada salah satu tahanan di sel penjara Sukarame.

"Saat Lasmi digeledah, ternyata benar dia yang hendak memberikan sabu kepada pacarnya Rudiyanto," kata Marwan.

Untuk barang bukti, polisi turut mengamankan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,34 gram.Tersangka akan dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman minimal lima tahun penjara. | Vivanews

Jakarta - Ada ada saja cara Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon merespons tindak tanduk Presiden Joko Widodo. Kali ini tak sekadar nge-twit, Fadli Zon memilih cara agak frontal dengan mengujungi tempat yang baru saja dikunjungi Jokowi.

Lokasi dimaksud adalah Area Wisata Situ Bagendit, Garut, Jawa Barat. Tak sekadar datang, Fadli Zon yang hadir bersama Ahmad Dhani, Mulan Jameela mencukur rambut di titik yang sama Jokowi pernah mencukur rambut.

"Potong rambut sambil pencitraan di titik yang persis sama ketika Pak Jokowi beberapa hari lalu di Situ Bagendit, Garut," ucap Fadli Zon mention Jokowi dan Prabowo di akun Twitternya, Jumat (25/1).

Tak hanya spot yang sama, Fadli Zon dkk juga dicukur oleh pencukur dari komunitas yang sama, asal pencukur rambut Jokowi, yaitu Persatuan Pemangkas Rambut Garut (PPRG). Si tukang cukur bahkan tak sungkan mengacungkan dua jari simbol dukungan untuk Prabowo-Sandi.
"Ternyata kebanyakan (hampir semua) para pemangkas rambut Garut pendukung Pak Prabowo," kata Wakil Ketua DPR itu

Sebelum datang ke lokasi, Fadli Zon memang termasuk yang menyindir Presiden Jokowi saat ikut dalam cukur rambut massal di Situ Bagendit, Garut, pada Sabtu (19/1). Bagi Fadli, aksi capres nomor 01 itu pencitraan.

Berikut foto saat Jokowi cukur rambut di lokasi yang sama: Lihat disini

Rumah yang jadi pabrik pil ekstasi di Medan digerebek tim petugas BNN dan Polda Sumut. Foto: Vivanews
Medan - Pemberantasan jaringan pengedar narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara, terus berlangsung. Kali ini, tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polda Sumut gerebek suatu rumah, yang jadi lokasi pembuatan ratusan pil ekstasi dengan kualitas terbaik. Penggerebekan berlangsung di suatu rumah di Kelurahan Bantam Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis malam 24 Januari 2019.

"Penggreebekan ini berdasarkan informasi dari masyarakat," kata Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol. Arman Depari, kepada wartawan di Medan, Jumat 25 Januari 2019.

Arman menjelaskan, petugas berhasil tangkap tiga orang tersangka, masing-masing berinisial Gun yang bertugas sebagai peracik dan pencetak ekstasi, IRS selaku kurir, dan ROB selaku perantara.

"Dari dalam rumah itu, petugas berhasil mengamankan satu unit alat pencetakan ekstasi beserta peralatan, kemudian beberapa jenis prekusor, bahan kimia baik cair maupun padat, serta serbuk warna-warni siap cetak," tutur mantan Kapolda Kepulauan Riau itu.

Ironisnya, industri rumahan pil ekstasi itu, disebutkan Arman, dikendalikan seorang narapidana Lapas Kelas IA Tanjung Gusta Medan, bernama Acun. Pil mematikan itu diedarkan ke sejumlah tempat hiburan malam di Medan, kota terbesar nomor tiga di Indonesia.

"Acun merupakan penyedia bahan dan pengendali ekstasi tersebut. Sedangkan Rob ini merupakan DPO BNN yang berhasil kabur dalam penangkapan tahun 2017 lalu. Atas laporan itu, kita kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan," kata jenderal polisi berbintang dua itu.

Arman mengungkapkan bahan baku dan campuran untuk pembuat pil ekstasi tersebut diimpor dari luar negeri. Hal ini membuat pil ekstasi memiliki kualitas baik. Petugas BNN kini tengah melakukan pengembangan dan penyidikan atas pabrik pil ekstasi tersebut.

"Gun dan Rob mengaku mendapat bahan dari Acun. Sedangkan sebagian prekursor mereka dapatkan  dari China melalui jasa pengiriman logistik internasional. Kemudian, anggota BNN melakukan penangkapan dan menemukan sekitar 300 butir ekstasi berwarna coklat muda di dalam plastik klip dibungkus kertas koran," tutur Arman.

Menurut dia, komplotan ini berpindah-pindah dan hanya mencetak barang haram itu sesuai pesanan.

"Sudah satu tahun mereka melakukan kegiatan ini. Dan barang-barang untuk meracik ekstasi ini mereka sembunyikan bersama dengan bumbu-bumbu dapur untuk mengelabui petugas," kata Arman. | Vivanews

Lhoksukon - Sejumlah sumur milik warga mengeluarkan gelembung udara setelah terjadinya semburan lumpur yang disertai pelepasan gas di Gampong (desa) Tanjong Meunjeu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Provinsi Aceh,

"Ada sejumlah sumur milik warga di sekitar lokasi terjadinya semburan lumpur dan gas sekarang mengeluarkan gelembung udara di dalam sumurnya," kata Kapolsek Tanah Jambo Aye, AKP Adi Sucipto, Jumat (25/01/2019).

Menurut dia, terdapat beberapa sumur warga yang mengeluarkan gelembung udara di sekitar lokasi antara lain, sumur milik Nurlian Salim (70), Nadir (38) dan di halaman rumah milik M. Yusuf (51) terdengar suara gemuruh di dalam tanah. "Lokasi sejumlah rumah tersebut berjarak sekitar 40 meter dari lokasi semburan lumpur dan gas tersebut. Masyarakat belum diperbolehkan mendekati areal tersebut," kata Kapolsek seperti dikutip dari Antara.

Tiga lokasi yang membuat resah warga ini telah dipasang garis polisi. Warga diimbau menjauh dan tidak menyalakan api dekat lokasi bekas semburan lumpur dan lokasi sumur yang menimbulkan gelembung tersebut. Bahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pihaknya intensif melakukan patroli ke tempat itu guna memantau terus perkembangan yang terjadi.

Sebelumnya, satu unit sumur bor di dekat rumah warga di Gampong Tanjong Meunye, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, menyemburkan lumpur dan material lain berupa pasir disertai bau gas dengan ketinggian mencapai puluhan meter pada Rabu (23/1) pagi. Sumur yang masih dalam tahap pengemboran ini berada di sebuah kebun cabai di dekat rumah penduduk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sejumlah warga yang tinggal di dekat lokasi telah mengungsi.(elshinta.com)

Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan
Jakarta - Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan, memaparkan kesiapan dan dukungan pemerintah Aceh kepada pemerintah pusat yang akan membuka kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, regional Aceh. Kesiapan dan dukungan tersebut diwujudkan dengan menyediakan lahan serta sarana pendukung lainnya.

"Berbagai sarana pendukung lainnya hingga sarana olahraga dan komplek perumahan dosen pun tersedia demi kelancaran pembangunan IPDN Aceh," kata Sekda Dermawan dalam paparannya dalam rapat dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kamis 24/01 kemarin.

Rapat tersebut dihadiri juga oleh Bupati Aceh Besar, Asisten III Setda Aceh, Staf Ahli Gubernur Aceh, Kepala Biro Organisasi Setda Aceh serta Kepala BPSDM Aceh. Sementara dari Kemendagri diwakili oleh Staf Menteri yaitu Profesor Suhajar Diantoro serta beberapa pejabat lainnya.

Dermawan menyebutkan, banyak fasilitas yang dibangun di Jantho Aceh Besar saat pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh tahun 2018 lalu, dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaran pendidikan pamong tersebut. Untuk penyelenggaraan pendidikan sementara, kata Dermawan, bisa dilangsungkan di Bapelkes Aceh dan Balai Latihan kerja sembari menunggu pembangunan kampus permanen selesai.

Suhajar Diantoro mengatakan, secara kajian teknis, tidak ada kendala apa pun terkait penyelenggaraan IPDN Aceh di kampus sementara yang telah disiapkan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

"Sudah memenuhi syarat kelengkapan proses pendidikan, perubahan renstra IPDN pun telah kami siapkan. Kami akan tindak lanjuti serta meminta persetujuan Kemenpan RB untuk pembentukan struktural baru di IPDN Aceh," kata Profesor Suhajar.

Suhajar menyebutkan, kajian dari Tim IPDN dari hasil tinjauan ke lokasi beberapa waktu lalu, juga disimpulkan bahwa pendirian IPDN Aceh telah memenuhi persyaratan. Sementara dukungan dari berbagai universitas di Aceh dilaporkan juga sangat mendukung.

"Dalam waktu sesegera mungkin akan diusulkan permendagri mengenai pembentukan IPDN Aceh. Kita berharap pak Mentri dapat sesegera mungkin menelaah hasil kajian yang telah disampaikan oleh pihak IPDN dan hasil pemaparan hari ini," ujar Suhajar.

Sementara itu, Mawardi Ali, Bupati Aceh Besar menjelaskan keseriusan masyarakat Aceh dalam memdukung pembangunan IPDN Aceh di Kota Jantho. Pihaknya telah menyediakan tanah seluas lebih 50 hektar serta beberapa fasilitas pendukung lainnya.(Rill)

BNPB mencatat 59 orang meninggal, 25 hilang, 47 luka-luka, 6.596 orang terdampak akibat banjir, longsor dan puting beliung di Sulsel, Jumat siang (25/1/2019). Foto/Dok BNPB
StatusAceh.Net - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 59 orang meninggal, 25 orang hilang, 47 orang luka-luka, 6.596 orang terdampak akibat banjir, longsor dan puting beliung di Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat siang (25/1/2019).

Sedikitnya 106 desa terdampak bencana yang tersebar di 61 kecamatan di 13 kabupaten/kota yaitu Jeneponto, Maros, Gowa, Kota Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap , Bantaeng, Takalar, Selayar, dan Sinjai. (Baca Juga: Banjir di Sulsel, 30 Orang Meninggal dan 25 Hilang)

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam siaran persnya mengungkapkan, hingga siang ini (25/1/2019) tercatat 3.481 orang mengungsi, 79 unit rumah rusak ( 32 unit hanyut, 26 rusak berat, 2 rusak sedang, 14 rusak ringan, 5 tertimbun), 4.857 unit rumah terendam, dan 11.876 hektare sawah terendam banjir. Kerusakan sarana fisik antara lain 10 jembatan, 16,2 km jalan, 2 pasar, 12 unit fasilitas peribadatan, 6 fasilitas pemerintah, dan 22 unit sekolah.

“Banjir dan longsor menyebabkan banyak korban dan kerusakan di banyak wilayah. Dari total korban dan dampak bencana banjir menyebabkan 45 orang meninggal dunia, 24 orang hilang, 46 orang luka, 6.596 orang terdampak, 3.481 orang mengungsi, 73 rumah rusak (24 rusak berat, 12 rusak ringan, 32 hanyut, 5 tertimbun), 12 fasilitas peribadatan, 2 pasar, 10 jembatan, 16,2 km jalan, 11.876 hektar sawah terendam,” jelas Sutopo.

Sedangkan longsor menyebabkan 14 orang meninggal dunia, 1 orang hilang dan 1 orang luka. Longsor yang menimbulkan banyak korban terjadi di Dusun Pattiro Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kab Gowa. Longsor terjadi saat hujan lebat. Material longsor menutup separuh Dusub Pattiro dan menimbun belasan rumah.

Material longsor berasal dari bukit Pattiroang yang berada di belakang perkampungan. Saat kejadian sisi bukit tiba-tiba runtuh disertai gemuruh tanpa ada tanda-tanda sebelumnya.

Di beberapa wilayah banjir sudah surut. Tim SAR gabungan masih terus melakukan evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban. Bantuan terus berdatangan dari berbagai pihak. BPBD bersama BNPB, TNI, Polri, Basarnas, Kemensos, Kemenkes, Kementerian PU Pera, SKPD, NGO, relawan dan berbagai unsur lainnya terus membantu penanganan darurat.

Kepala BNPB, Doni Monardo telah menyerahkan bantuan dana siap pakai sebesar Rp1,15 miliar dan logistik senilai Rp828,9 juta untuk penanganan darurat di Sulsel. Bantuan langsung diterima Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah di Kantor Gubernur Sulsel, (24/1/2019).

Dana siap pakai digunakan untuk operasional tanggap darurat bagi BPBD Sulsel, BPBD Gowa, BPBD Jeneponto, BPBD Maros dan BPBD Kota Makassar. Bantuan logistik berupa tenda gulung 250 lembar, sandang 425 paket, selimut 560 lembar, paket perlengkapan keluarga 100 paket, perlengkapan bayi 202 paket, matras 240 lembar, kantong mayat 30 lembar, karung pasir 300 lembar, makanan siap saji 540 paket, lauk pauk 714 paket, dan makanan tambahan gizi 690 paket.

Dampak Bencana per Kabupaten/Kota: 1. Jeneponto (banjir) : 10 orang meninggal, 3 orang hilang, 51 rumah rusak (32 hanyut, 19 rusak berat).2. Maros (banjir) : 4 orang meninggal, 1.200 orang terdampak, 251 orang mengungsi, 552 unit rumah terendam, 8.349 ha sawah, 1 fasilitas peribadatan.
3. Gowa (banjir dan longsor): 44 orang meninggal, 21 orang hilang, 46 luka, 2.121 mengungsi, 10 rumah rusak (5 rusak berat, 5 tertimbun), dan 1 jembatan rusak.

- Banjir : 30 orang meninggal, 20 orang hilang, 45 orang luka, 2.121 mengungsi, 10 rumah rusak (5 rusak berat, 5 tertimbun), 604 terendam, 1 jembatan.
- Longsor : 14 orang meninggal, 1 orang hilang dan 1 luka.

4. Kota Makasar (banjir) : 2.942 orang terdampak, 1.000 orang mengungsi, 477 rumah terendam.
5. Soppeng (banjir) : 1.672 ha sawah terendam.
6. Wajo (banjir) : 2.454 orang terdampak, 2.010 rumah terendam, 16,2 Km Jalan, 1.855 Ha sawah, 9 jembatan, 10 fasilitas peribadatan, 20 fasilitas pendidikan, 5 fasilitas pemerintah.
7. Barru (banjir) : 2 unit pasar, 1 fasilitas pendidikan, 1 fasilitas pemerintahan
8. Pangkep (1 orang meninggal, 1 orang hilang, 28 rumah (1 rusak berat, 12 rusak ringan, 15 terendam, 1 fasilitas peribadatan, 1 fasilitas sekolah).
9. Sindrap (puting beliung) : 1 unit rumah rusak sedang.
10. Bantaeng (puting beliung) : 1 unit rumah rusak sedang
11. Takalar (banjir) : 1195 Rumah terendam.
12. Sinjai (puting beliung) : 2 rumah rusak.
13. Selayar (banjir) : 1 orang meninggal, 109 mengungsi. 

Sumber: Sindonews.com

StatusAceh.Net - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Ahmad Dadek mengatakan, kegiatan semburan lumpur gas yang terjadi di Gampong Tanjong Meunye, Kecamatan Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Aceh pada Rabu (23/01), murni karena adanya shallow gas atau gas dangkal.

Hal itu berdasarkan hasil laporan tim yang turun ke lokasi kejadian, bahwa kejadian itu murni diakibatkan oleh adanya shallow gas atau gas dangkal atau gas rawa yang ada di lokasi.

“Hasil tes material mengindikasikan tidak mengandung gas alam atau minyak bumi sebagaimana yang diduga oleh publik,” kata Dadek di Banda Aceh, Jum’at (25/01).

Ia juga mengimbau kepada masyarakat setempat untuk tetap tenang, dan sementara waktu tidak mendekat pada titik semburan atau tidak melewati garis polisi yang telah dipasang.

“Ini berlaku sampai dengan lokasi tersebut dinyatakan benar-benar aman yang diperkirakan lebih kurang dalam waktu 1 minggu ke depan,” ungkap Dadek.

Sebelumnya, tekanan semburan gas ini berasal dari resevoar gas dangkal atau biasa disebut gas rawa yang biasanya memiliki luas reservoar yang terbatas dan bukan berasal dari reservoar Arun atau South Lhoksukon yang merupakan resevoar Pertamina Hulu Energi.

Semburan seperti ini biasanya akan berakhir seiring dengan waktu.

Hal seperti ini pun sering terjadi di wilayah Aceh karena banyaknya gas-gas dangkal yang terjebak di bawah tanah atau rawa dan ketika penggalian dilakukan akan terjadi semburan.

“Kita imbau warga untuk mengurus izin jika melakukan pengeboran dan lainnya,”pungkas Dadek. | gatra.com

Fitur voice dan video call di WhatsApp group pada smartphone Android (Foto: Kumparan)
Jakarta - Fitur yang terus dikembangkan oleh WhatsApp bukan melulu layanan berbasis teks, tetapi juga berbasis suara dan video. Yang terkini, WhatsApp akhirnya menghadirkan fitur voice call dan video call yang bisa dilakukan langsung di sebuah grup chatting.

Di Indonesia, fitur ini pertama kali hadir pada perangkat iPhone di pertengahan Desember. Lalu diuji coba untuk perangkat Android pada akhir Desember 2018. Dalam uji coba ini tidak semua pengguna WhatsApp yang bisa menjajal fitur tersebut.

Update resmi aplikasi WhatsApp yang menghadirkan fitur group call akhirnya dirilis pada hari ini, Jumat (25/1). Seluruh pengguna WhatsApp di Android dan iOS bisa menikmatinya tanpa terkecuali.

Walau voice call dan video call langsung ini sudah hadir di grup WhatsApp, tetapi tetap saja panggilannya terbatas hanya untuk empat orang.

Sulsel - Sebanyak 30 orang meninggal dunia, 25 orang hilang dan 47 orang luka-luka, akibat banjir yang menerjang wilayah Sulawesi Selatan beberapa hari terakhir ini. Berdasarkan pendataan dampak bencana yang dilakukan oleh Pusdalops BPBD Sulawesi Selatan hingga Kamis (24/1/2019) tercatat 78 desa terdampak bencana di 52 kecamatan yang tersebar di 10 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Jeneponto, Maros, Gowa, Kota Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap dan Bantaeng.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, penanganan banjir, longsor dan puting beliung yang menerjang wilayah Sulawesi Selatan terus dilakukan.

"Evakuasi, pencarian, penyelamatan korban dan penanganan pengungsi serta masyarakat yang terdampak banjir terus diintensifkan. Di beberapa tempat banjir mulai surut. Debit aliran dari Waduk Bili-Bili juga makin berkurang," kata Sutopo dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (24/1/2019).

Sutopo menjelaskan, ada 5.825 orang terdampak, 3.321 orang mengungsi, 76 unit rumah rusak rinciannya 32 unit hanyut, 25 rusak berat, 2 rusak sedang, 12 rusak ringan, 5 tertimbun. Sementara ada 2.694 unit rumah terendam, 11.433 hektare sawah terendam banjir, 9 jembatan rusak, 2 pasar rusak, 6 unit fasilitas peribadatan rusak dan 13 unit sekolah rusak. "Data ini sementara dan kemungkinan berubah karena pendataan masih dilakukan oleh BPBD dan unsur lainnya," timpal Sutopo.

Menurut Sutopo sebaran dari dampak bencana banjir, longsor dan puting beliung di wilayah Sulawesi Selatan tersebut adalah:

1. Kabupaten Gowa meliputi 16 orang meninggal dunia, 21 orang hilang, 46 luka, 2.121 orang mengungsi, 10 unit rumah rusak (5 rusak berat dan 5 tertimbun), 604 unit rumah terendam, dan 1 jembatan rusak.
2. Kota Makassar, sebanyak 2.942 orang terdampak, 1.000 orang mengungsi, dan 477 rumah terendam banjir.
3. Kabupaten Soppeng terdapat 1.672 ha sawah terendam. Pendataan masih dilakukan.
4. Kabupaten Jeneponto meliputi 10 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, 51 rumah rusak (32 hanyut, 19 rusak berat.
5. Kabupaten Barru meliputi 2 unit pasar, 1 fasilitas pendidikan, 1 fasilitas pemerintahan.
6.Kabupaten Wajo sebanyak 1.683 orang terdampak, 1.198 rumah terendam, 1.412 ha sawah terendam, 8 jembatan rusak, 4 fasilitas peribadatan rusak, 11 fasilitas pendidikan rusak.
7. Kabupaten Maros terdapat 4 orang meninggal dunia, 1200 orang terdampak, 200 orang mengungsi, 400 unit rumah terendam, 8.349 ha sawah, 1 fasilitas peribadatan
8. Kabupaten Bantaeng 1 unit rumah rusak sedang.
9. Kabupaten Sindrap terdapat 1 KK terdampak, 1 unit rumah rusak sedang.
10. Kabupaten Pangkep terdapat 1 orang hilang, 1 luka-luka, 28 rumah (1 rusak berat, 12 rusak ringan, 15 terendam), 1 fasilitas peribadatan, 1 fasilitas sekolah rusak.

"Curah hujan ekstrem yang melanda wilayah Sulawesi Selatan pada Selasa 22 Januari 2019 telah menyebabkan peningkatan debit sungai dan Waduk Bili-Bili sehingga banjir. Longsor terjadi di daerah-daerah perbukitan. Dalam dua hari terakhir hujan berkurang. Hal ini juga menyebabkan debit keluaran Waduk Bili-Bili menurun. Pada Kamis (24/1/2019) pukul 14.20 WIB, status tinggi muka air Waduk Bili-Bili 99.43 meter. Volume waduk sekitar 258.28 juta meter kubik dan inflow sekitar 144.99 meter kubik per detik serta outflow sekitar 145.00 meter kubik per detik. Status di bawah normal. Artinya aman dengan tinggi bukaan pintu air menjadi 1 meter," papar Sutopo.

Penanganan darurat, lanjut Sutopo, masih terus dilakukan. Tim gabungan dari BPBD BNPB, TNI, Polri, Basarnas, Kementerian/Lembaga, SKPD, PMI, relawan, NGO dan masyarakat melakukan penanganan darurat. BNPB terus mendampingi BPBD dalam penanganan darurat.

Kepala BNPB Doni Monardo, ungkap Sutopo, telah berada di lokasi bencana untuk mengkoordinir potensi nasional membantu Pemprov Sulawesi Selatan. Sutopo menerangkan, BNPB menyerahkan bantuan dana siap pakai Rp1 miliar untuk operasional keposkoan dan darurat bagi BPBD yaitu Jeneponto Rp250 juta, Gowa Rp250 juta, Marros Rp250 juta dan Kota Makassar Rp250 juta. Selain itu bantuan logistik juga dikirimkan.

"Masyarakat diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi banjir, longsor dan puting beliung. Januari hingga Februari adalah puncak hujan sebagian besar wilayah di Indonesia. Lakukan langkah-langkah antisipasi dalam skala individu, keluarga dan komunitas," tandasnya. | Sindonews.com

Fer alias Si Gendut dan barang bukti sabu miliknya yang diamankan
LHOKSUKON – Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara terpaksa mengambil tindakan tegas dengan melepas sebutir timah panas ke arah kaki seorang DPO berinisial Fer alias si Gendut (31) warga Gampong Mee Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Rabu siang (23/1/2019).

Tindakan tegas ini diambil lantaran Fer melakukan perlawanan saat akan ditangkap dekat tempat tinggalnya. Dalam penangkapan itu petugas juga berhasil mengamankan 10 paket sabu seberat 5,11 gram yang dibawa tersangka Fer.

Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kasatres Narkoba AKP Ildani mengatakan tersangka Fer merupakan DPO pihaknya.

“Fer ditetapkan sebagai DPO berdasarkan hasil pemeriksaan dari 5 tersangka yang ditangkap sebelumnya karena mengaku mendapat sabu dari tersangka Fer ini.” ujar AKP Ildani.

Ia menambahkan, keterangan yang didapat tersebut ditindalanjuti dengan memburu Fer ke kawasan Kota Lhokseumawe.

“Saat ini tersangka Fer masih dalam perawatan untuk mengobati luka tembak dikakinya, begitu kondisinya pulih ia akan diboyong ke Polres Aceh Utara guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” Pungkasnya. (Trb)

Lhoksukon - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Bank BRI Kanwil Provinsi Aceh meneguhkan komitmen kerjasama untuk membantu unit usaha Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bersama Kecamatan Nisam, khususnya dalam pengembangan usaha pertanian padi IF-8.

Komitmen tersebut diungkapkan masing-masing pihak dalam pertemuan di ruang kerja Bupati Aceh Utara, Kamis, 24 Januari 2019. Hadir pada kesempatan itu Bupati H Muhammad Thaib,  Kepala Cabang Bisnis dan Kemitraan Bank BRI Kanwil Provinsi Aceh Irwan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Provinsi Aceh Drs Bukhari MM, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Aceh Utara Drs Mawardi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Pimpinan BUMG Bersama Kecamatan Nisam Tgk Munirwan SHI mengatakan BUMG tersebut terbentuk atas kerjasama enam gampong di kecamatan itu. Saat ini telah terkumpul modal kerja swadaya senilai Rp 1,2 miliar, namun untuk bisa beroperasional penuh pihaknya membutuhkan modal kerja sekitar Rp 5,6 miliar.

Menurut Munirwan, BUMG tersebut dibentuk untuk mengelola objek usaha potensial di bidang pertanian padi varietas IF-8 yang selama ini telah menunjukkan hasil yang sangat prospek bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Tersebab itu, pihaknya ingin mengembangkan padi varietas tersebut ke seluruh wilayah Aceh Utara, bahkan juga ke daerah-daerah lain, sesuai dengan arahan dari Bupati H Muhammad Thaib.

BUMG ini, kata Munirwan, akan mengusahakan pengadaan benih padi IF-8, pengadaan pupuk dan obat-obatan, serta jual-beli gabah petani setempat yang mencapai 80 ton per panen. Pihaknya juga telah menjalankan bisnis toko swalayan atau minimarket. Untuk itu dibutuhkan modal kerja sekitar Rp 5,6 miliar.

Bupati  Aceh Utara H Muhammad Thaib pada kesempatan itu mengungkapkan pihaknya sangat mendukung rencana bisnis yang akan dijalankan oleh BUMG Bersama Kecamatan Nisam. Padi IF-8 bahkan akan dikembangkan ke seluruh areal pertanian sawah di Aceh Utara karena hasil panennya sangat menjanjikan bagi kesejahteraan petani.

Bupati Muhammad Thaib sangat mengharapkan agar BUMG Nisam ini dapat menjadi contoh bagi BUMG-BUMG lainnya di wilayah Aceh Utara. Pihaknya juga sangat mengapresiasi Bank BRI yang cukup respek terhadap program pengembangan ekonomi gampong yang digerakkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kepala Cabang Bisnis dan Kemitraan Bank BRI Kanwil Provinsi Aceh Irwan menjelaskan pihaknya komit untuk menjadi mitra Pembina bagi BUMG-BUMG yang ada di Aceh Utara. Sejauh ini pihaknya telah meninjau langsung BUMG Bersama di Kecamatan Nisam, dan yakin unit usaha tersebut akan tumbuh dan berkembang, serta memberikan profit yang menguntungkan secara ekonomi. Untuk tahap awal pihaknya telah menghadirkan unit BriLink untuk BUMG tersebut di Kecamatan Nisam.

Kepala BPMG Provinsi Aceh Drs Bukhari MM mengatakan BUMG Bersama Kecamatan Nisam akan dijadikan pilot project pengembangan BUMG yang sebagian modalnya bersumber dana desa. Selain di Aceh Utara, hal serupa juga dilakukan di empat kabupaten/kota lainnya, yang terwujud atas kerjasama dengan pihak Bank BRI.
SUMBER

Lampung - Sebanyak 11 orang telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung, Kamis (24/1/2019) dini hari.

"Sampai pagi ini diamankan 11 orang," ujar Juru Bicara KPK, Febri ketika dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Febri menjelaskan, dari 11 orang yang terjaring OTT KPK, tujuh di antaranya telah tiba di Jakarta. Empat orang lainnya termasuk seorang bupati akan tiba pada siang ini untuk menjalani proses pemeriksaan.

"Tujuh orang telah datang pagi ini, bupati dan tiga orang lainnya akan dibawa siang ini untuk pemeriksaan lebih lanjut," tuturnya.

Febri menjelaskan, OTT di Lampung diduga terkait realisai komitmen fee proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji. KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang pecahan 100 ribu.

"Diduga terkait realisai komitmen fee proyek-proyek infrastruktur di kabupaten Mesuji tahun 2018 yang direalisasikan saat ini komitmen fee-nya," jelasnya.

Dia menjelaskan, petgas menemukan sejumlah uang dalam pecahan seratus ribu dalam pengusuatan kasus ini.

"Tapi jumlahnya masih belum diketahui. Tim masih fokus melakukan kegiatan di lapangan, uang Rp100 ribu diikat di dalam satu kardus nanti tentu akan diitung dan dibuatkan berita acaranya lebih lanjut," tuturnya. | Sindonews

Barang Bukti 25 Kg Sabu yang Diamankan BNN Dalam Operasi di Aceh (Foto/Istimewa)
Medan - Sebanyak 25 kilogram narkoba jenis sabu diamankan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) saat menggelar operasi di Aceh.

Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mengatakan kasus ini bermula dari penangkapan satu pelaku di Pasar Gregok, Bireun, Aceh beberapa hari lalu. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 8 kilogram sabu.

"Barang bukti 8 kilogram sabu disembunyikan dalam mobil pick up warna hitam yang akan didisribusikan ke Medan dan wilayah Sumut lainnya," kata Arman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Arman menambahkan, pihaknya kemudian menggeledah rumah pelaku di wilayah di Muara Batu, Aceh Utara. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 17 kilogram sabu yang sudah dikemas lakban warna hitam.

Berdasarkan penyidikan sementara, sabu puluhan kilogram itu diduga berasal dari Malaysia. Seorang narapidana di Lapas Tanjung Gusta bernama Ramli diduga kuat terlibat mengendalikan peredaran barang haram ini.

"Barang bukti yang disita berasal dari malaysia di bawa dengan kapal yang berbeda dengan waktu yang hampir bersamaa merupakan bagian dari sindikat Ramli cs," ungkap Arman.

Saat ini, semua barang bukti telah diamankan petugas di kantor BNN Provinsi Sumatera Utara. | Liputan6.com

Bripda Puput Nastiti Devi dan Basuki Tjahaja Purnama Ahok (Foto: Dok. Istimewa, Aditia Noviansyah/kumparan)
Jakarta - Keluarga Bripda Puput Nastiti Devi sudah mengurus berkas pengantar pernikahan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok ke kantor Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Depok. Dalam berkas itu, kolom agama Bripda Puput tertulis Kristen. Ini artinya Bripda Puput berpindah agama dari Islam ke Kristen.

"Ya gitu kayaknya, ikut (agama) Ahok, Kristen, jadi Kristen. Kayaknya pindah agama dari muslim ke ikut Ahok itu. Saya mah sesuai dengan di berkas saja," kata Lurah Pasir Gunung Selatan, Aslih Sinten, saat dihubungi kumparan, Kamis (24/1).
Menurut Aslih, berkas pernikahan Ahok dan Bripda Puput diurus oleh pihak keluarga dari Bripda Puput, pada 17 Januari lalu.

"Kan saya menyampaikan itu agamanya sudah beda. Orang tuanya yang perempuan (Bripda Puput) yang ngurus. Bapaknya saja yang ngurus," kata Aslih.

Musliyadi (kiri) dan Jamaliah (tengah)
LHOKSUKON – Terungkap sudah dalang dari aksi pembunuhan terhadap Zaduli, penjual es campur di Gampong Ujong Kulam Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara pada Sabtu (15/9/2018) lalu.

Kerja keras Kepolisian Resor Aceh Utara selama 4 bulan terakhir ini berbuah hasil dengan ditangkapnya Musliyadi alias Adi Pukik (25) di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 pukul 14.00 WIB. Selama ini Musliyadi selalu mangkir untuk menuruti panggilan Polisi.

Dalam Kasus ini, Jamaliah (30) istri dari korban pembunuhan juga ikut jadi tersangka, dirinya ditangkap di kawasan Peunayong, Kota Banda Aceh. Pasalnya, dirinya juga ikut merencanakan pembunuhan pada suaminya.

Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin, SIK melalui Kasat Reskrim Iptu Rezki Kholiddiansyah mengatakan pelaku pembunuhan merupakan selingkuhan istri korban.

“Pembuktian kasus ini kita lakukan konfrontasi antara Jamaliah dan Musliyadi di TKP pembunuhan, sekaligus pra rokontruksi bagi kita, dari sini semua terungkap. Pelaku mengakui perbuatannya dan memperagakan semua adegan saat dirinya menghabisi nyawa korban.” ujar Kasat Rekrim. Rabu (23/1/2019).

Sebelumnya, Sambung Iptu Rezki, Jamaliah mengaku bahwa suaminya dibunuh oleh 2 orang pencuri masuk dan melarikan diri dari jendela rumahnya.

“Ternyata semua keterangan yang dibuat istri korban palsu, Jamaliah dan Musliyadi mengatur siasat seolah-olah pembunuhan terjadi karena aksi pencurian. Saat ini keduanya telah diamanakan untuk pemeriksaan lebih lanjut.” pungkasnya.(TM)

StatusAceh.Net - Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Haka) mencatat hutan di Provinsi Aceh berkurang 15.071 hektare sepanjang 2018, menurun dibandingkan 2017 yang mencapai 17.820 hektare.

Manajer Geografi Informasi Sistem Yayasan Haka Agung Dwinurcahya di Banda Aceh, Rabu (23/1) menyatakan, penyusutan hutan tersebut disebabkan pembukaan lahan, penebangan liar, dan pembangunan jalan. Luas hutan Aceh saat ini 3.004.352 hektare. Kawasan hutan yang terluas menyusut atau mengalami deforestasi pada 2018 terjadi di Kabupaten Aceh Tengah mencapai 1.924 hektare. Kemudian menyusul Kabupaten Aceh Utara dengan luas deforestasi mencapai 1.851 hektare, Kabupaten Gayo Lues 1.494 hektare, Kabupaten Nagan Raya 1.261 hektare. ”Sedangkan deforestasi paling rendah terjadi di Kota Langsa dengan luas empat hektare dan Kota Sabang dengan penyusutan enam hektare,” kata Agung.

Dikatakannya, data penyusutan hutan tersebut didata dari berbagai sumber, diantaranya dengan citra satelit. Data satelit tersebut kemudian dicocokkan dengan pengecekan di lapangan. ”Tren penyusutan hutan di Aceh ini menurun setiap tahunnya. Kendati menurun, namun luas kerusakan hutan masih tetap tinggi,” pungkas Agung Dwinurcahya.

Pada akhir tahun lalu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mengklaim seluas 6.000 hektare kawasan hutan lindung menjadi area pertambangan ilegal di Provinsi Aceh. ”Pada 2018, pertambangan ilegal di Aceh itu mencapai 6.000 hektare yang tersebar di enam kabupaten/kota yaitu, Pidie, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah dan Aceh Besar,” kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh M Nur di Banda Aceh dalam keterangannya.

Sepanjang 2018, Walhi Aceh, kata M Nur, menemukan 32 titik penebangan liar dan tersebar di 17 kabupaten/kota dengan jumlah kayu sekitar 70.186 ton kayu dan perkiraan luas kawasan hutan lindung yang rusak mencapai 175 hektare.

Disebutkan, berdasarkan hasil investigasi Walhi Aceh dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) investasi di provinsi paling barat Indonesia itu pada tahun yang sama mencapai 943 hektare dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan. | Antara


STATUSACEH- Pembangunan Bedungan serta Irigasi Alue Geurutut yang berada diperbatasan Aceh Utara dan Bireuen meninggalkan sejumlah permasalahan,salahsatunya penyerobotan lahan warga oleh oknum Geuchik Batee Dabai yang juga selaku pihak Humas dalam pembangunan proyek miliaran tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Hasballah warga desa blangcut,Aceh Utara kepada redaksi,Rabu (23/1/2019).

Menurut hasballah,tanah kebun miliknya saat ini telah dijadikan aliran sungai oleh oknum geuchik batee dabai demi kepentingan proyek tersebut tanpa terlebih dahulu tanpa terlebih dahulu meminta izin darinya.

“ Sebelumnya geuhik noh pernah datang jumpai saya dikebun bicarakan masalah kebun pinang saya yang mau dijadikan aliran sungai,diganti rugi tapi saya jawab saya musyawarahkan dengan geuchik dulu,eh tahu-tahu waktu saya kesana sudah dikeruk pakai beko dijadikan aliran sungai “,ujar  hasballah yang ditemui dikediaman geuchik blangcut.

Sementara itu geuchik batee dabai atau geuchik noh yany dihubungi redaksi melalui sambungan telepon selulernya membenarkan dirinya adalah orang yang bertanggungjawab dalam Sementara itu geuchik batee dabai atau geuchik noh yany dihubungi redaksi melalui sambungan telepon selulernya membenarkan dirinya adalah orang yang bertanggungjawab dalam pengerukan kebun warga blangcut dan warga lainnya untuk dijadikan aliran sungai.

“ Saya memang yang dipercayakan dilapangan dan kami telah berjanji akan membayarnya namun hingga saat ini belum ada kabar dari dinas pengairan aceh,saya tegaskan itu tetap dibayar,katanya bulan 3 ini dibayar itu sudah diketahui oleh geuchik wan blangcut “,tegas geuchik noh.(Red)

RSUD Cut Nyak Dien (Liputan6.com/Rino Abonita)
StatusAceh.Net - Dugaan malapraktik berujung kematian pasien di RSU Cut Nyak Dien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Oktober, tahun lalu masih menyimpan misteri. Terlebih soal siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut.

Kasus ini mencuat ketika keluarga pasien atas nama Alfa Reza (11) protes lantaran pasien meninggal dunia setelah disuntik petugas medis. Sebelumnya, korban sempat menjalani perawatan usai dioperasi di Ruang Anak.

Menurut paman korban, Syahril, keponakannya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan setelah mengalami luka akibat tertancap dahan kayu di punggung. Korban dilarikan ke IGD pada Jumat, 19 Oktober 2018.

Korban dibawa pukul 14.00 WIB, dan ditangani dokter bedah pada pukul 17.00 WIB. Setelah dioperasi kondisi pasien membaik, namun, tak lama setelah disuntik saat berada di ruang anak pasien langsung meninggal.

"Saat itu anak kami disuntik sebanyak tiga kali. Nggak ada dicoba obat dulu, tapi langsung disuntik sebanyak 4 kali dalam rentang waktu sangat singkat," ujar Syahril kepada media, saat itu.

Usai kejadian, Kasi Pelayanan Medis, Muhammad Asmirudin, berjanji, pihak rumah akan investigasi mengenai kasus ini. Di saat yang sama, kasus dugaan malapraktik tersebut mulai ditangani pihak kepolisian.

Pada Kamis, 17 Januari 2019, polisi resmi menahan dua tenaga honorer rumah sakit. Keduanya, EW (29) dan DA (24), perawat piket yang bertugas di malam kejadian.

Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobby Aria Prakasa, melalui Kasat Reskrim, Iptu M. Isral mengatakan, keduanya ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Mereka ditahan selama 20 hari di sel Mapolres Aceh Barat.

Kedua perawat memiliki peran yang berbeda. Yang berperan menyuruh adalah EW. Sedangkan yang menyuntik adalah DA.

Namun, menurut Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Fela Anggraeni, fakta bahwa EW dan DA berperan sebagai yang menyuruh dan menyuntik, agak ganjil. mengingat posisi keduanya berstatus honorer.

"Siapa sebenarnya yang menyuruh menyuntik dan yang bertanggungjawab terhadap pasien pada malam kejadian. Petugas medis honorer tidak mungkin punya tanggungjawab penuh penanganan pasien," kata Fela kepada Liputan6.com, Selasa 22 Januari 2019, sore.

Menurut Fela, yang bertanggungjawab penuh menangani pasien pada malam kejadian harusnya setingkat dokter, kepala ruang anak atau pihak manajemen rumah sakit. Bukan pegawai honorer yang sifatnya perbantuan, dan kini telah ditahan setelah menjadi tersangka kasus dugaan malapraktik.

Usut Tuntas
Manajemen rumah sakit diminta bertanggung jawab secara hukum atas semua kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Ini ditegaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

"Kejadian ini terjadi merupakan bentuk kelalaian dari pihak rumah sakit yang bertanggungjawab dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelayanan medis yang diberikan kepada pasien," ketus Fela.

Selain itu, pihaknya mendesak polisi melakukan pengembangan penyidikan untuk mengusut tuntas kemungkinan adanya pihak lain yang bertanggungjawab. Karena kasus Alfa Reza merupakan pidana murni atau delik biasa, bukan delik aduan.

"Sehingga, walaupun adanya perdamaian diantara kedua belah pihak, tidak dapat menghentikan proses hukum, penegakan hukum tetap harus dilanjutkan. Selain itu, kami juga meminta Pemerintah Aceh Barat mengevaluasi dan mengawasi rumah sakit agar ke depan tidak terjadi lagi peristiwa ini," dia memungkasi.

Kedua perawat yang ditahan dalam kasus ini mendapat dukungan moril dari sejawat mereka. Puluhan tenaga medis menggelar unjuk rasa di halaman rumah sakit dan meminta EW dan DA dibebaskan, Senin, 21 Januari 2019, siang.

Mereka mengancam akan melakukan aksi mogok kerja, apabila dua rekan mereka masih ditahan polisi. Di hadapan peserta aksi, Kuasa hukum rumah sakit, Agus Herliza berjanji akan mendampingi kedua perawat dalam kasus ini.

"Teman-teman harus bersabar," kata Agus. | Liputan6.com

Anak orangutan (Pongo Abelii) berhasil dievakuasi di kawasan Gampong Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh. Orangutan yang diberi nama Sapto tersebut, dipelihara di kandang ayam oleh oknum pejabat salah satu instansi di Aceh. (Dok. Istimewa)
ABDIYA - Seekor anak Orang Utan di Gampong Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh, ditemukan dalam kondisi kekurangan nutrisi karena diduga mendapat perlakuan buruk dari majikannya.

Anak orang utan bernama Sapto mengalami malnutrisi setelah enam bulan dipelihara di kandang ayam, dengan diberi makanan manusia, termasuk sisa makan majikannya. Sapto akhirnya berhasil dievakuasi Yayasan Orangutan Sumatera Lestari-Orangutan Information Centre (YOSL-OIC).

Ketua YOSL-OIC, Panut Hadisiswoyo, mengatakan evakuasi orang utan berusia dua tahun itu dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA).

"Pemiliknya menganggap orang utan makhluk yang lucu. Jadi pemiliknya membeli Sapto dari seorang warga di sana sekitar 6 bulan lalu. Jadi memang dari ladang dibelinya. Kemudian dibawa ke rumahnya," ujar Panut, Rabu (23/1).

Selama 6 bulan itu, Sapto mendapat perlakuan memprihatinkan oleh majikannya yang diketahui merupakan pejabat di dewan permusyawaratan ulama Aceh tersebut. Satwa yang sangat terancam punah itu ditempatkan di sebuah kandang ayam karena sang pemilik juga punya usaha ayam potong.

"Orang utan ini dirawat layaknya manusia. Makan nasi, lauk pauk, hingga sisa makanan dari pemiliknya. Sehingga dia kekurangan nutrisi. Apalagi orang utan ini ditempatkan di kandang ayam," kata Panut.

Mendapat informasi adanya warga yang memelihara hewan dilindungi, YOSL-OIC langsung bergerak bersama petugas BBKSDA dan Polres setempat. Pemilik sempat menolak saat Sapto disita. Belakangan pemiliknya bersedia menyerahkan Sapto asalkan diberi ganti rugi uang perawatan.

"Setelah perbincangan panjang, akhirnya pemiliknya bersedia menyerahkan orang utan ini. Mereka mengira senang sekali memelihara orang utan. Dianggap lucu saat kecil," kata dia.

Sapto akhirnya dibawa ke Medan meninggalkan kandang ayam yang dihuninya selama 6 bulan terakhir. Selama perjalanan tidak ada kendala apapun. Sapto diletakkan dalam boks khusus. Meski malnutrisi, Sapto bisa bertahan dalam perjalanan.

"Dari analisis sementara lokasi ditemukan orang utan, memang dekat dengan habitatnya karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Nagan Raya. Dulunya kawasan tersebut adalah hutan gambut rawa tripa. Populasi orang utan di sana mencapai 3.000 ekor. Kini jumlahnya diprediksi tinggal 200 ekor lagi. Ada ekspansi sawit secara masif. Habitat orang utan tergusur," ucap Panut.

Pada 2019, ancaman kepunahan terhadap orangutan kian meningkat. Bukaan hutan diprediksi akan semakin banyak sehingga mengancam habitat orangutan. Selama 2018, ada sembilan orangutan yang dievakuasi YOSL-OIC di Sumatera Utara. Baik yang korban konflik, ataupun sitaan.

"Memelihara orang utan berdampak buruk pada spesies mamalia itu. Dari banyak kasus, orang utan seakan asing dengan habitat aslinya karena terlalu lama dipelihara. Orang utan yang lama dipelihara, ketakutan saat dibawa ke konservasi. Kakinya gemetaran, malah lebih berani ketika berhadapan dengan manusia," bebernya.

Terpisah, Zulhilmi, dokter hewan dari YOSL-OIC yang ikut dalam proses evakuasi mengatakan, Sapto akan ditempatkan di karantina The Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP) di Batumbelin, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.

"Kita akan periksa kesehatannya secara panjang. Karena kondisinya malnutrisi. Asupan makanannya sangat sedikit. Tapi hasil pengamatan awal, anak orangutan jantan ini tampak normal pada bagian fisik luarnya. Tidak ada bekas luka di tubuhnya," urainya. | cnnindonesia.com

Kepala UPT Kehumasan, Informasi, dan Kerjasama Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya.
Lhokseumawe - Banyaknya bangunan mangkrak di perguruan tinggi Indonesia menjadi salah satu kendala mewujudkan pendidikan tinggi berkualitas era revolusi industri 4.0.

Kepala UPT Kehumasan, Informasi, dan Kerjasama Universitas
Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya dalam siaran pers, Rabu, 23 Januari 2019, menyebutkan, Alihh-alih memenuhi sarana dan prasarana termutakhir, pemerintah masih dibebani pekerjaan rumah, baik untuk meneruskan pembangunan gedung berstatus KDP (konstruksi dalam pengerjaan), maupun memenuhi kekurangan kebutuhan infrastruktur di berbagai perguruan tinggi.

Hal ini juga dialami oleh Universitas Malikussaleh yang tahun ini mulai dipimpin oleh rektor baru, Dr. Herman Fithra, ST., MT., IPM.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp2,7 triliun untuk revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi dan Unimal. termasuk yang menerimanya. Pada acara Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan PTN dan LLDikti, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ali Ghufron Mukti melaporkan, total anggaran tersebut terbagi menjadi lima skema pembiayaan program. Salah satu yang menjadi prioritas adalah skema bantuan luar negeri.

Unimal sebagai PTN berbentuk Satker menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Disamping sebagai bagian dari rekonsiliasi dan perdamaian Aceh, bantuan ini juga untuk memacu perbaikan kinerja dan pemeringkatan Unimal yang masih terseok-seok di garis merah, atau kampus yang belum baik kinerjanya. Jadi tahun-tahun ini adalah tahun kerja dengan berpeluh banyak dan berdarah-darah demi kegemilangan di empat tahun mendatang.

Seperti diungkap Dirjen Sumberdaya Iptek Dikti, Prof. Ali Ghufron Mukti, alokasi dana sarpras pendididikan tinggi tahun ini cukup besar setelah tiga tahun terakhir anggaran yang tersedia relatif sedikit. Semoga anggaran dapat terserap dengan maksimal.

Prioritas pertama, yakni zona merah di mana kriteria penerimanya adalah PTN Satker di daerah 3T, PTN yang belum memiliki gedung pembelajaran, dan LLDikti yang belum memiliki gedung perkantoran. Kedua, zona kuning, yaitu PTN satker baru wilayah non-3T, PTN Satker lama wilayah 3T dan non-3T, dan LLDikti belum memenuhi kebutuhan minimal sarpras. Zona merah dan kuning ini akan diselesaikan menggunakan dana APBN, SBSN, dan PHLN. Sedangkan zona hijau adalah untuk PTN BLU, dan terakhir adalah zona biru yang merupakan PTN-BH yang akan menggunakan strategi pendanaan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan PHLN.

"Unimal jangan lagi berpikir surut. Nothing is impossible. Bersama kita bisa mewujudkannya, dengan bekerja dan memegang solidaritas demi kebanggaan Aceh,"

Penanda-tanganan pakta Integritas oleh Rektor Unimal adalah stempel jiwa, bahwa pembangunan ini akan dlakukan secara transparan dan akuntabel. So, jangan ragu untuk melangkah. (Rill)

Badur, lelaki berusia 31 tahun warga Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, tega menganiaya istrinya sendiri MA (23) hanya gara-gara hal sepele. [dok.Polres Pekalongan]
StatusAceh.Net - Badur, lelaki berusia 31 tahun warga Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan , Jawa Tengah, tega menganiaya istrinya sendiri MA (23) hanya gara-gara hal sepele.

Ia menganiaya MA karena sang istri dianggapnya tak berdandan maksimal tatkala diajak kondangan.

“Pelaku sudah kami tangkap Selasa (22/1) siang, dan dijadikan tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga ,” kata Kasubbag Humas Polres Pekalongan Iptu Akrom dalam keterangan tertulis yang didapat Suara.com, Rabu (23/1/2019).

Ia menuturkan, Badur ditangkap setelah MA melapor karena sudah tidak tahan atas perlakuan sang suami.

Kepada polisi MA mengatakan, penganiayaan itu terjadi berawal ketika ia dan Badur pergi menghadiri hajatan di Desa Pajomblongan, Kecaamatan Kedungwuni, Sabtu (19/1) malam akhir pekan lalu.

Setelah dari hajatan itu, Badur dan MA pulang ke rumah kontrakan mereka. Dalam perjalanan pulang, Badur memarahi MA atas alasan membuat dirinya malu saat hajatan karena tak bisa berdandan cantik.

Selain memarahi, Badur menusuk-nusuk lutut MA memakai kunci kontak sepeda motor berulang-ulang. Setibanya di indekos, Badur meneruskan penganiayaan terhadap MA.

”Saat di rumah, baru sampai, pelaku melepas helm dan memukulkan ke wajah korban hingga berdarah di bagian hidung.”

Tak puas, Badur juga menendang dahi MA. Karena dianiaya, MA lantas pergi ke salah satu kerabat untuk menginap. Di sana, MA juga menceritakan perilaku beringas sang suami.

Selang sehari, Minggu (20/1), Badur menyambangi MA di rumah kerabatnya dengan maksud menjemput pulang.

Tapi korban menolak, sehingga Badur mengancam membunuhnya. Karena takut, MA akhirnya mengiyakan ajakan Badur.

“Korban lantas melapor ke Polsek Kedungwuni, dan personel langsung datang menangkap pelaku.”

Atas perbuatannya, Badur disangkakan melanggar Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dengan ancaman 5 tahun penjara. | Suara.com

Ilustrasi
StatusAceh.Net - Penerbitan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Presiden RI, mengaburkan tanggung jawab negara dalam pelayanan sosial bidang kesehatan, dalam Pasal 52 ayat (1) huruf r mengecualikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan  kesehatan seperti  pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiyaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika kita lihat dan mebandingkan Pelayanan kesehatan sebelum lahirnya perpres ini, itu sudah sedikit baik walaupun masih terdapat kekurangan dalam peyanan kesehatan. Namun dengan lahirnya perpres ini dengan mengecualikan pelayanan kesehatan terhadap beberapa kategori yang seolah-olah negara tidak mengakui bahwa warga negaranya yang sakit karena kondisi tertentu tersebut bukanlah warga negaranya.

Secara kerangka pemenuhan hak atas kesehatan, satu sisi negara kita jelas mengakui dan sangat mewajibkan pemenuhan hak warga negaranya salah satunya terkait dengan hak atas pelayanan kesehatan. Diantaranya terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan “Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan”. Dan dipertegas dalam Pasal 12 ayat (1)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan “Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental” jo. Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan “Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang”.

Disisi lain dengan Pemberlakuan pasal 52 Ayat (1) huruf r Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan merupakan pengabaian jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kita nilai bisa merusak tatanan kewajiban negara yang telah disebutkan dan dijamin oleh undang-undang yang lebih tinggi, bagaimana mungkin misalnya korban akibat tindak pidana penganiyaan yang sama sekali tidak menginginkan terjadinya tindakan tersebut terhadap dirinyatetapi negara tidak mau menanggung dan menjamin pelayanan kesehatan terhadap korban tersebut.

Pertanggung jawaban negara yang harus dipenuhi terhadap hak atas kesehatansetidaknya terdapat 3 bentuk yaitu menghormati hak atas kesehatan, melindungi hak atas kesehatan serta memenuhi hak atas kesehatan.

Pemerintah seharusnya menjunjung tinggi hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup yang sehat agar terwujudnya  derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dan hal ini juga yang menjadi tanggung jawab negara demi terwujudnyahak fundamental dalam bidang kesehatan.

Melihat kondisi seperti ini, maka pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Aceh harus mengambil alih tanggung jawab itu. Terutama untuk pemerintah Aceh, kita memiliki peluang besar untuk mengelola sendiri tanggug jawab atas kesehatan. Berdasarkan Pasal 16 Ayat(1) huruf e jo.Pasal 224 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, menjadi dasar kewajiban bagi pemerintah aceh untuk memberikan atau mengurus penanganan pada bidang kesehatan, berdasarkan hal tersebut Aceh seharusnya dapat mengelola secara mandiri dan kesehatan yang tertuang dalam  Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana pasal 183 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh tanpa mengikuti skema Pemerintah Pusat yang belum menjamin hak atas kesehatan bagi masyarakat Aceh apalagi dengan berlakunya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Dana otusus kita memberi peluang untuk aceh mengurus sendiri, dan pemerintah aceh sudah pernah melakukannya serta sempat berjalan dengan baik sebelum bergabung dengan jaminan kesehatan nasional, jadi kalau kondisinya seperti ini, maka pemerintah aceh segeralah melakukan tindakan untuk menformulasi ulang jaminan kesehatan masyarakat aceh, sebelum pengabaian ini berlangsung lama.

Penulis: Wahyu Pratama, S.H. (Kepala Operasional YLBHI-LBH Banda Aceh)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.