2019-03-10

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

StatusAceh.Net - Sejak semalam, Hampir semua masjid di negeri2 Barat jamaahnya bertambah hingga 3 kali lipat. Sebagian ummat Islam disana yang sebelumnya tidak pernah atau jarang terlihat di masjid, Sejak maghrib kemarin hingga subuh ini berebut datang menghadap kepadaNya.
Mereka memenuhi rumah rumah Allah bukan sekedar untuk menunjukkan solidaritas. Lebih jauh lagi mereka sedang mengadu kepada Allah tentang kedzaliman demi kedzaliman yang terjadi sejak hari-hari sebelum ini, Dengan puncaknya kemarin itu di New Zealand.
Sekaligus mereka berdoa, Berharap perlindungan, Serta memasrahkan segalanya, Yang akan terjadi hari ini dan di masa depan, KepadaNya.

StatusAceh.Net - Senator Queensland Fraser Anning dilempar telur saat memberikan keterangan pers di Melbourne, Australia, Sabtu (16/3/2019). Aksi ini sebagai respons atas pernyataannya, yang menyebut imigran muslim di balik teror penembakan di Christchurch, Selandia Baru.

Aksi tersebut tampaknya sudah direncanakan dan bukan spontanitas. Melansir Jantakareporter, video pelemparan telur tersebut viral di media sosial. Henry Belot, reporter ABC News, mengunggah video kejadian itu ke Twitter. Hingga pukul 14.50 WIB, video ini sudah ditonton lebih dari 318 ribu kali.


Tampak di video tersebut, pelaku sudah mempersiapkan telur di tangan kanannya, sembari tangan kirinya memegang ponsel, sebelum telur itu dilempar ke kepala Anning dari arah belakang.

Sang senator yang tampak geram, menampar remaja itu dua kali sebelum dilerai oleh orang-orang di sekitarnya. Remaja yang tak disebutkan identitasnya itu kemudian dibawa polisi.

Anning pada Jumat (15/3) merilis pernyataan yang menyalahkan imigran muslim sebagai penyebab serangan terhadap dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, yang dilakukan warga Australia Brenton Tarrant.

"Penyebab sesungguhnya dari pertumpahan darah di jalan Selandia Baru hari ini adalah program imigrasi yang memungkinkan kaum fanatik muslim untuk bermigrasi ke Selandia Baru," tulisnya dalam sebuah pernyataan, sebagaimana diunggah oleh jurnalis Piers Morgan ke Twitter, melalui akun @piersmorgan, Jumat (15/3).

Pernyataan kontroversial Anning ini mendulang kecaman, salah satunya dari mantan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull.

"Komentar Fraser Anning hari ini hina. Dia memalukan bagi Senat dan yang lebih buruk dengan menyebarkan kebencian dan membuat orang Australia saling bermusuhan, dia melakukan apa yang diinginkan para teroris," tulis Turnbull melalui akun @TurnbullMalcolm di Twitter, Jumat (15/3).

Perdana Menteri Australia saat ini, Scott Morrison, juga ikut mengecam. Menurutnya, pernyataan Anning tak punya tempat di Australia, apalagi di parlemen.

"Pernyataan Senator Fraser Anning menyalahkan serangan mematikan oleh teroris ekstremis sayap kanan di Selandia Baru pada imigran menjijikkan. Pandangan itu tidak punya tempat di Australia, apalagi Parlemen Australia," tulis Morrison melalui akun @ScottMorrisonMP di Twitter, Jumat (15/3).

Seperti diketahui bahwa aksi teror di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru pada Jumat (15/3) telah menewaskan 49 orang. Brenton Tarrant, pria 28 tahun, pelaku utama telah dibawa ke pengadilan, Sabtu (16/3).

Sementara itu, remaja pelaku pelemparan telur diketahui telah dibebaskan oleh polisi tanpa dakwaan. | Tirto

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah ikut mengutuk aksi penembakan brutal yang di terjadi di dua masjid di Selandia Baru. Ia mengajak serta seluruh umat Islam untuk bersatu melawan para teroris anti-Islam demi kemanusiaan

"Innalillahi wainnailaihi raji'un. Sy mengutuk penembakan yg terjadi di Christchurch Selandia Baru. Siapapun pelakunya hrs mempertanggungjwbkan kebiadabannya di dunia & akhirat. Mari kita bersatu melawan para teroris anti Islam demi kemanusian dan tegaknya peradaban," tulis Nova Iriansyah dalam postingan di akun twitternya, Jumat 15/03/2019 malam tadi.

Aksi terorisme anti-Islam berupa penembakan terjadi di dua masjid di Dean's Road dan satu masjid di Linwood Avenue yang berada di pusat Kota Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat (15/3) siang. Aksi brutal itu menewaskan sedikitnya 48 jamaah salat Jumat dan melukai banyak jamaah lain.

Nova menyebutkan aksi tersebut merupakan kebiadaban yang dilakukan oleh teroris anti-Islam. Ia mengajak semuanya untuk berdoa agar korban yang terluka bisa diberikan keselamatan. "Mari berdo'a bagi keselamatan korban kebiadaban penembakan di Christchurch," ujar dia.

Penembakan di Christchurch memang menarik perhatian seluruh masyarakat dunia. Simpati dan belasungkawa bahkan turut diucapkan oleh pimpinan berbagai daerah dan negara. Mereka beramai-ramai mengutuk aksi terorisme sembari mendoakan para korban meninggal sebagai syuhada yang mati syahid. [Rill]

Barcelona - Anggota DPD RI Rafli Kande mengutuk serangan brutal yang terjadi di dua mesjid di Christchurch Selandia Baru yang menewaskan total 40 orang muslim.

"Sebagai muslim, kita tentunya sangat prihatin dan mengecam keras serangan brutal yang dilancarkan terhadap umat muslim di Selandia Baru. Ini jelas-jelas bentuk terorisme yang tak bisa ditolerir sama sekali," ungkap Rafli melalui siaran pers yang dikirim dari Barcelona, Spanyol kepada media ini, Sabtu (16/03/2019).

41 orang tewas dalam penembakan di Masjid Al Noor, Deans Ave kemudian tujuh orang lainnya tewas di sebuah masjid di pinggiran Linwood dan satu orang tewas saat dirawat di rumah sakit."Ini luka yang begitu dalam bagi ummat Islam yang selama ini senantiasa menjaga perdamaian dunia,"ucap Rafli.

Rafli juga menilai pembunuhan semacam itu dapat dikategorikan genosida, dan genosida merupakan kejahatan berat.
"Kami minta kepada pemerintah Selandia Baru segera untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku. Jika tidak maka ummat muslim di seluruh dunia akan bertindak," tegas Rafli.

Menurut Rafli, Pemerintah Selandia Baru wajib melindungi ummat muslim yang ada di negara tersebut, karena ini merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia(HAM) yang diatur dalam piagam PBB.

"Jika pelakunya telah ditangkap maka harus segera dijatuhi hukuman seberat mungkin tanpa perlu mengasihani sama sekali. Jika tidak maka jangan salahkan negara-negara muslim bertindak dan memblokade hubungan kerjasama dengan Selandia Baru. Kita minta kepada pemerintah Indonesia agar memutuskan kerjasama dengan Selandia Baru jika pelaku teror terhadap muslim tersebut tak dihukum dengan hukuman yang berat. Ini dapat dikatakan genosida, dan harus dihukum seberat-beratnya,"tegasnya lagi.

Ironisnya lagi, kata Rafli, pihak pemerintah Selandia Baru terutama kepolisian terlihat lalai dalam mengantisipasi kejadian ini. "Ini kelalaian, apalagi kepolisian Selandia Baru mengatakan pembunuhan ini telah direncanakan secara matang oleh pelaku. Seharusnya bisa dideteksi, lalu diantisipasi,"imbuhnya.

Rafli juga mengkritisi pernyataan Menkominfo RI yang mengancam masyarakat terkait penyebaran video tersebut dengan UU ITE. "Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyebut penyebar konten penembakan masjid di Selandia Baru dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ini aneh maksud menteri Kemkominfo itu apa? Dikit-dikit UU ITE, lantas apa dibiarkan saja ummat muslim tak tau tentang pembunuhan itu, aneh," kesal Rafli.

Rafli mengaku heran, kenapa ketika isu yang menyudutkan ummat muslim dengan isu teroris tak pernah dilarang Kominfo. "Jangan ketika isu teror yang membawa nama Islam dibiarkan berkembang, ketika korbannya ummat islam, lantas dilarang dengan dalih undang-undang ITE," tambah politisi PKS itu.

Rafli juga mengajak ummat muslim di Indonesia tetap menjaga nilai-nilai toleransi terhadap agama lainnya sejauh tak menyakiti. "Dalam Islam itu, ada yang namanya kafir zimmi ada kafir harbi, ada yang perlu dilawan ada pula yang patut dilindungi," tandasnya.(Rill)

Banda Aceh- Forum CSR (Corporate Social Responsibility) Kesejahteraan Sosial (Kessos) Aceh menggelar rapat tentang upaya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Rapat yang dihadiri oleh 12 perusahaan yang tergabung dalam Forum Kessos Aceh tersebut berlangsung di Hotel Grand Arabia, Blang Padang, Banda Aceh, Jumat (15/3/2019) sore tadi.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Aceh, Iskandar, dalam sambutannya optimis dengan kehadiran Forum CSR Kessos dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Aceh. Menurut Iskandar, kontribusi perusahaan-perusahaan baik yang berskala BUMN dan BUMD sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ada di Aceh .

“Kita berharap dengan adanya rapat ini bisa mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial untuk masyarakat Aceh,” kata Iskandar saat membuka rapat.

Pembina Forum CSR Aceh yang juga Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh, Isnandar, mengatakan bahwa rapat CSR Kessos hari itu dalam rangka menyatukan persepsi dengan unsur-unsur dari perusahaan yang hadir tentang bagaimana caranya agar bisa memberikan kontribusi untuk PMKS melalui dana CSR kepada masyarakat, sehingga dapat memberdayakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial.

“Pihak perusahaan sebenarnya sudah banyak membantu, cuma  selama ini kita kurang mempublikasikan  ke publik terkait bantuan apa saja yang telah diberikan,” katanya. Isnandar memberi contoh seperti bantuan pengadaan kaki dan tangan palsu yang pernah dibantu PT Ankasa Pura (Persero) dari dana CSR nya.

Isnandar menuturkan, CSR Kessos ini khusus bergerak untuk membantu dalam penanganan 26 PMKS yang diantaranya ada KAT, anak terlantar, penyandang disabilitas, janda rawan ekonomi, dan berbagai jenis PMKS lainnya.

“Untuk KAT,  ke depan ada beberapa program pemberdayaan KAT. Kita mengaharapkan kepada pihak-pihak dari perusahaan dapat memberikan kontribusinya, tidak hanya memberikan bantuan rumah layak huni, mereka juga bisa memberikan bantuan bibit tanaman, dan kontribusi lainnya, sehingga ada kontribusi melalui dana CSR mereka,” kata Isnandar yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Aceh itu.

Selain itu, rapat tersebut juga membahas tentang pemberian pengharagaan Padmamitra Award kepada perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi memberikan bantuan untuk PMKS. Sementara untuk penghargaan itu sendiri nantinya akan diserahkan oleh Gubernur Aceh.

 “Anggarannya ada di Dinas Sosial Aceh. Hari ini kita rapatkan bagaimana konsep pengharagaan Padmamitra Award ini nanti dalam konteks lokal. Selama ini yang pernah dilakukan di tingkat nasional,” katanya.

Terkait 12 perusahaan yang hadir Isnandar menjelaskan, pihak Dinas Sosial Aceh memang tidak mengundang seluruh perusahaan yang ada di Aceh, melainkan hanya untuk beberapa perusahaan terkait saja untuk mewakilinya.[Rill]

StatusAceh.Net - Perdamaian antara Pemerintah NKRI dengan GAM, kita sering menyebutnya MOU Helsinki, yang ditandatangani di Finlandia 15 Agustus 2005, telah memberikan ruang bagi rakyat Aceh untuk menyalurkan hak sipil dan politik, melalui partai lokal.

Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia (The Gonvernment of Indonesia ) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), secara tegas terdapat Klausul yang menyatakan akan ditumbuhkannya partai politik lokal Aceh dalam MoU ini, adalah : klausula 1.2 tentang partisipasi politik (Political partaicipation), yang menyatakan dalam angka 1.2.1 Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut. 

Dengan sangat gamblang dalam MoU, tertulis bahwa partai politik lokal harus ada di Aceh, dan selanjutnya dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ( UUPA ), pada Bab XI Partai Politik Lokal Pasal 75 ayat (1) menentukan bahwa penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal”. (Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005). Dikutip dari http://www.conflictrecovery.org/bin/peace-process_cmi_agreement_bhs.pdf.

Menyahuti peluang dari UUPA, para kombatan GAM, bereaksi cepat dilakukan dengan mendirikan Partai Aceh, yaitu pada tanggal 04 Juni 2007, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_Aceh disebutkan bahwa Partai Aceh dulunya bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri.

Hiruk pikuk demokrasi yang menjadi siklus pelaksanaan hak rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) mengantarkan Partai Aceh berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2009.

Dalam partisipasi politik perdana ini, Partai Aceh sanggup menguasai 47% kursi yang tersedia di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. Hal ini menjadi prestasi bila dipandang dari sudut pandang sebagai pendatang baru (newcomer). Namun disayangkan bila kita melihat dari sisi kepentingan politik lokal, tidak berhasil menguasai 50 plus 1 kursi. Sebagai catatan jumlah kursi DPR Aceh 81 kursi.

Periode kedua tahun 2014 keikutsertaan Partai Aceh dalam pemilu legislatif, perolehan suara Partai Aceh menurun, dimana hanya mendapatkan 29 kursi, kehilangan 4 kursi bila berkaca pada pemilu 2009.

Pileg 2019
Pemilu legislatif 2019 tinggal menghitung hari, 17 April 2019 sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU) sebagai hari pencoblosan.

Partai Aceh tetap menjadi salah satu peserta pemilu, dengan label Partai lokal terbesar di Aceh, Partai Aceh bertekad menguasai parlemen, dan pemilu 2019 dijadikan pertarungan dan pertaruhan nasib Partai Aceh yang sesungguhnya.

Partai Aceh tidak menginginkan perolehan jumlah kursi di DPR Aceh semakin menyusut, karena begitu banyak hal yang belum terselesaikan sesuai amanah MOU Helsinki untuk Aceh.

Namun semua tidak bisa diwujudkan sendiri oleh Partai Aceh, perlu dukungan dari seluruh masyarakat Aceh. Dan dengan memilih Calon Anggota Legislatif dari Partai Aceh, akan menghantarkan Partai Aceh menguasai parlemen, dengan begitu cita-cita Partai Aceh akan terwujud.

Semua ada di tangan kita masyarakat Aceh, mendukung Partai Aceh yang jelas komitmen berpihak dan berjuang untuk kekhususan Aceh,  serta menjadikan Partai Aceh besar dan menjadi tuan rumah di Negeri sendiri.

Wallahualam bishawab.

Tajuddin, S.Sos
(Kader Partai Aceh / Caleg DPRK Aceh Utara Dapil-3 Nomor Urut 4)

Senjata yang digunakan teroris Selandia Baru dipenuhi coretan nama pelaku pembantaian massal. Foto/Istimewa
StatusAceh.Net - Senjata yang digunakan dalam aksi penembakan di dua masjid di Christchurh, Selandia Baru, dipenuhi coretan nama-nama pelaku pembunuhan massal di atasnya. Ada juga sejumlah peristiwa bersejarah.

Pelaku pembantaian, Brenton Tarrant, sengaja menulis nama-nama pelaku pembunuhan massal di masa lalu beserta nama kota tempat pembunuhan itu terjadi pada senjata yang digunakannya.

Tarrant (28) muncul di pengadilan dengan tuduhan membunuh 49 orang dalam pembantaian di dua masjid yang penuh dengan jamaah yang menghadiri shalat Jumat.

Dia ditangkap bersama dengan dua orang lainnya dan bahan peledak dalam apa yang tampaknya merupakan serangan teror yang direncanakan dengan cermat.

Gambar yang dia posting di media sosial dan rekaman video secara langsung saat dia melakukan pembunuhan mengungkapkan tulisan putih di senjatanya.

Selain nama dan lokasi, Tarrant menyertakan pesan rasis seperti 'di sini migrasi Anda'.

Seperti dikutip dari Metro, Sabtu (16/3/2019), beberapa tokoh bersejarah, tanggal dan lokasi yang disebutkannya adalah Feliks Kazimierz Potocki merujuk seorang pemimpin militer Polandia yang berperang melawan Tatar dan Turki.

Selain itu tertulis pula nama Josue Estebanez merujuk pada seorang korban pembunuhan Spanyol.

Ada pula nama Iosif Gurko dan Sigismund dari Luksemburg. Gurko adalah marhsal lapangan Rusia selama Perang Rusia-Turki. Sedangkan Sigismund adalah Kaisar Romawi, Raja Hongaria, Kroasia, Jerman, Bohemia, dan Italia pada pergantian abad ke-15

Terdapat pula nama Sebastiano Venier, pemimpin dalam Pertempuran Lepanto melawan Turki pada 1571 serta Marcantonio Colonna merujuk pada Laksamana armada Kepausan di Pertempuran Lepanto.

Selain itu, seperti disitir dari Geo.tv, ada juga sejumlah nama-nama seperti Anton Lundin Pettersson, pelajar ekstremis di Swedia. Petterson telah membunuh dua anak migran pada tahun 2015.

Nama lain adalah Alexandre Bissonnette, yang menyerang masjid Kanada pada 2017 dan membunuh enam Muslim. Nama Komandan militer Albania Skanderbeg juga tertulis di pistol. Dia adalah pemimpin pemberontakan melawan Kekaisaran Ottoman di abad ke-15.

Nama-nama lain termasuk nama Antonio Bragadin dan Charles Martel. Bragadin adalah seorang perwira Venesia yang melanggar perjanjian, membunuh tawanan Turki. Sedangkan Martel adalah pemimpin militer Frank yang telah mengalahkan Muslim Spanyol dalam Pertempuran Tur.

Selain sejumlah nama tokoh bersejarah, terdapat pula sejumlah peristiwa bersejara seperi Wina 1683 merujuk pada Pertempuran Wina antara orang Kristen dan Turki.

Peristiwa Acre 1189 yang merujuk pada Pengepungan Acre ketika Raja Guy dari Yerusalem bentrok dengan Sultan Saladin, pemimpin Muslim di Suriah dan Mesir juga tertulis dalam senjatanya.

Ada pula Peristiwa Khotyn 1621 merujuk pada pertempuran di mana Polandia menahan - Turki Vac 1684 merujuk pada peperangan antara Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Suci Romawi

Sebanyak 49 orang tewas dalam aksi brutal yang dilakukan oleh Brenton Tarrant. Selain itu, aksi tersebut juga menyebabkan 48 orang lainnya terluka. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyebut aksi itu sebagai serangan teroris pada salah satu hari paling gelap di Selandia Baru. | Sindonews

Brenton Tarrant (28), pria asal Australia yang disebut sebagai pelaku penembakan brutal di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3/2019).
SEJUMLAH orang dilaporkan tewas, setelah seorang pria bersenjata warga Australia melepaskan tembakan secara brutal ke dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3/2019).

Polisi telah menahan tiga pria dan seorang wanita, setelah pelaku menembak para jamaah shalat Jumat dengan menggunakan senjata semi-otomatis. Saat itu, umat Islam sedang berkumpul untuk salat Jumat.

Dikutip Wartakotalive.com dari couriermail.com.au, pria bersenjata itu dikonfirmasi bernama Brenton Tarrant (28), yang sebelumnya diketahui menulis manifesto setebal 73 halaman yang menyatakan niat jahatnya.

Polisi Kontra-terorisme NSW kini menyelidiki latar belakang pelaku, setelah pria asal Grafton, New South Wales, Australia itu, diidentifikasi sebagai penembak.

Brenton Tarrant melakukan live streaming saat melepaskan tembakan ke Masjid Al Noor, dan dilaporkan sedikitnya menewaskan 27 orang dan melukai hingga 50 lainnya. Bahkan, ada yang menyebut korban tewas mencapai 40 orang.

"Kami sedang menghadapi serangkaian peristiwa yang sangat serius dan tragis di wilayah Christchurch-Canterbury," kata kepala polisi Mike Bush.

“Mereka melibatkan penembak aktif. Mereka melibatkan banyak kematian.

“Banyak kematian, sejauh yang kita tahu, di dua lokasi. Sebuah masjid di Deans Ave dan masjid lain di Linwood Ave, Christchurch," sambungnya.

Bush mengatakan ada "sejumlah IED [alat peledak improvisasi] terpasang pada mobil yang dihentikan polisi."

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, aksi penembakan dilaporkan terjadi di salah satu masjid di Christchurch, Selandia Baru, saat shalat Jumat (15/3/2019) siang waktu setempat.

Dikabarkan, ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban aksi brutal penembakan di Masjid Selandia Baru, Jumat siang.

"Polisi saat ini tengah merespons laporan penembakan yang terjadi di pusat Christchurch," bunyi pernyataan kepolisian Selandia Baru seperti dikutip AFP.

Media lokal melaporkan terdapat sejumlah korban di masjid tersebut, sementara beberapa orang lainnya telah dievakuasi.

Diberitakan New Zealand Herald, seorang pria bersenjata melepaskan serangkaian tembakan di dekat Masjid Al Noor di pusat Christchurch.

Pria bersenjata lainnya juga terlihat berada di dekat sebuah masjid di Linwood.

Sebanyak enam orang dikabarkan telah dibawa ke Rumah Sakit Christchurch akibat insiden itu, dua di antaranya mengalami luka serius.

Saat kejadian berlangsung, tim kriket asal Bangladesh juga tengah berada di masjid tersebut untuk melaksanakan ibadah salat Jumat.

"Para pemain merasa terkejut tetapi semua dalam keadaan baik. Saya berbicara kepada mereka tak lama setelah insiden terjadi. Mereka mengatakan tak melihat apa-apa hanya mendengar suara tembakan," ucap Mario Villacarayen, pelatih tim kriket tersebut.

Villacarayen mengatakan para staf pelatih berada di hotel saat kejadian yang berlangsung sekitar pukul 13.40 waktu lokal itu.

Aparat bersenjata langsung dikerahkan ke lokasi kejadian di Deans Ave dekat Hagley Park. Kepolisian mendesak seluruh warga yang berada di pusat Christchurch untuk tetap berada di dalam ruangan dan segera melapor jika melihat tindakan-tindakan mencurigakan.

Seorang saksi mata mengatakan banyak orang tewas dalam penembakan massal di sebuah masjid di Kota Christchurch tersebut.

Saat dikonfirmasi oleh Tribunnews, Tantowi Yahya selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga membenarkan adanya aksi penembakan tersebut.

Namun, politikus Partai Golkar tersebut belum bisa memastikan apakah ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut

"Benar. Kami terus berkomunikasi dengan warga kita yang ada di Christchurch, dan memantau kondisi yang ada di sana," ujar Tantowi Yahya kepada Tribunnews melalui pesan WhatsApp, Jumat siang.

"Sampai saat ini belum ada info resmi dari polisi terkait pelaku, motif, dan jumlah korban yang jatuh.

Belum ada info juga mengenai WNI yang jadi korban," sambungnya.

Dalam video yang diterima Wartakotalive.com, aksi penembakan itu terbilang sangat sadis.

Pelaku menembak menggunakan senapan mesin, dan merekamnya menggunakan kamera yang dipasang di kepalanya.

Senapan yang ia gunakan sampai mengeluarkan  api, dan korban banyak berjatuhan di masjid tersebut.

WNI Jadi Korban

Enam warga negara Indonesia diketahui berada di dalam Masjid Al-Noor, Christchurch, Selandia Baru saat insiden penembakan terjadi pada Jumat (15/3/2019) siang waktu setempat.

Hal tersebut dinyatakan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi kepada wartawan di Indonesia, seperti yang dikutip dari sejumlah media.

"Tiga warga negara Indonesia berhasil melarikan diri dan sudah bisa melakukan kontak," ujarnya.

Kepada ABC, Kedutaan Besar RI KBRI Wellington di Selandia Baru mengonfirmasi pernyataan Retno dan mengatakan pihaknya akan terbang ke Christchurch untuk berkoordinasi.

KBRI Wellington juga mengimbau agar masyarakat Indonesia di kawasan Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga agar waspada dan aktif memantau perkembangan pemberitaan media.

Mereka juga telah membuka saluran komunikasi soal keberadaan masyarakat Indonesia yang terdampak dari insiden tersebut. Diketahui saat ini ada sekitar 331 orang WNI yang tinggal di Christchurch dan 134 di antaranya adalah pelajar.

Sementara itu, kepolisian Selandia Baru belum dapat memastikan berapa jumlah pasti korban tewas dalam insiden penembakan tersebut karena kawasan Christchurch saat ini sedang ditutup dan warga diminta tidak keluar.

Kepala Kepolisian Selandia Baru, Mike Bush dalam pernyataannya secara langsung di televisi mengonfirmasi empat orang sudah ditahan yang terdiri atas tiga laki-laki dan satu perempuan.

"Rinciannya akan terungkap dalam beberapa hari ke depan," kata Mike saat ditanya apakah keempat orang ini sudah dikenal oleh polisi sebelumnya.

Menanggapi video yang beredar di dunia maya, pihak kepolisian belum bisa memverifikasi dan mengatakan mereka akan terus berupaya menurunkan video dari situs. "Ini sangat mengganggu tidak seharusnya tidak boleh berada dalam domain publik," ujarnya.

Mike meminta warga agar tidak menganggap bahaya ancaman sudah hilang. Hingga Jumat sore waktu setempat, kepolisian Selandia Baru juga meminta agar seluruh masjid di Selandia Baru ditutup dan mengimbau agar tidak warga tidak mengunjunginya. | Wartakotalive

Tanjungpinang - Seorang warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi dalang rencana pembunuhan. Napi berinisial I ini, diketahui menyuruh pembunuh bayaran untuk menghabisi seorang jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bintan.

Adalah RS, 25, warga Villa Muka Kuning, Batam yang merupakan pembunuh bayaran suruhan I. RS dibekali senjata api dan mobil oleh orang suruhan I. Ia juga dibekali uang sebesar Rp 5 juta untuk melakukan aksinya.

Wakapolres Tanjungpinang, Kompol Sujoko menjelaskan, RS langsung diamankan sebelum aksinya terealisasi. Personel Unit Jatanras Polres Tanjungpinang melakukan penyergapan dan langsung mengamankan RS di simpang Traffic Light lapangan Pamedan Jalan A. Yani Tanjungpinang, pada Selasa (12/3) lalu.

Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan satu pucuk senjata api jenis pistol bersama empat butir amunisi. Selanjutnya RS dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk proses penyidikan.

"Kita lakukan interogasi, dari keterangan RS bahwa senjata api tersebut akan digunakan oleh RS untuk melakukan penembakan terhadap salah seorang JPU (Jaksa Penuntut Umum) di Kejari Bintan," kata Sujoko dalam ekspos yang dilakukan di Mapolres Tanjungpinang, Jumat (15/3).

Penangkapan, bermula sekitar pukul 08.00 WIB Unit Jatanras Polres Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seseorang laki-laki yang memiliki senjata api ilegal. Lalu tim melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.

Akhirnya, diketahuilah RS tengah berada di seputaran Jalan Ahmad Yani Km. 5 Tanjungpinang. Yang mana laki-laki tersebut mengendarai mobil merk Toyota Avanza warna hitam.

Kemudian, tepatnya di simpang Traffic Light lapangan Pamedan Jalan A. Yani Tanjungpinang, Personel Unit Jatanras Polres Tanjungpinang melakukan penyergapan terhadap RS.

Atas perbuatannya, RS dijerat dengan Pasal 53 KUH Pidana Jo Pasal 340 KUH Pidana percobaan pembunuhan yang direncanakan. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, dan atau pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, diancam pidana dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. | Jawapos

Aceh Jaya - Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan dana otonomi khusus yang cukup besar dari pemerintah pusat, namun dana besar itu belum mampu membuat masyarakatnya hidup sejahtera.

Seperti yang dialami oleh keluarga Sri Susianto (54) yang harus tinggal di bekas gudang semen di Desa Bahagia, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh.

Susianto menempati bekas gudang semen bersama istrinya yang bernama Wulandari (26), dan anaknya yang masih bayi bernama M. Hendra Saputra (1).

“Kami telah mengirimkan surat ke Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk mengalokasikan satu unit rumah dhuafa bagi keluarga Susianto,” kata Erwin, Keuchik Gampong Bahagia di Aceh Jaya, Kamis ( 14/03).

Ia menyatakan, mereka terpaksa tinggal di bekas gudang semen tersebut karena tidak memiliki rumah, Susianto adalah buruh bangunan yang bisa memberi nafkah keluargannya sehari-hari saja, tidak mampu membagun rumah.

“Untuk itu, kita sudah mengirimkan permohonan kepada Pemda agar diberikan bantuan rumah dhuafa. Suratnya sudah sampai di kantor camat, setelah ini saya akan bertemu dengan Pak Camat,” kata Keuchik Gampong tersebut.

Melihat kondisi tersebut, Komandan Kodim 0114/Aceh Jaya Letkol Kav Andhie Suryatama menyerahkan bantuan kepada keluarga Susianto yang berada di Desa Bahagia, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya.

Bantuan itu berupa Sembako, susu bayi, bibit sayuran serta alat pertanian.

Ia menyebutkan, bantuan itu diberikannya kepada keluarga Sri Susanto karena dia sudah sebulan tinggal di bekas gudang semen yang berada di desa setempat. “Kondisi mereka serba kekurangan, dan perlu bantuan,” katanya.

Sementara Sri Susanto yang sudah berumur paruh baya ini hanya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tidak menentu. Anak semata wayang mereka M. Hendra Saputra terlihat perlu perhatian khusus.

Selain itu, Dandim juga mengatakan, pihaknya akan membantu membuat kebun sayuran untuk menambah penghasilan keluarga Sri Susanto. “Dan jangan pernah menyerah dengan keadaan ini,” jelasnya.

“Kita akan membantu membuat kebun sayuran di halaman gudang ini untuk membantu menutupi kebutuhan sehari-hari,” pungkas Dandim.| Gatra.com

Banda Aceh - Relawan Gerakan Milenial Indonesia (GMI) bersama Sahabat Prabowo Sandi dan Pride Aceh pendukung pasangan calon 02, mengadakan nonton debat bareng, yang dirangkai dengan Kegiatan diskusi bersama kaum muda Banda Aceh.

Kegiatan diskusi yang mengangkat tema “Suara Milenial, Suara Perubahan” akan dilaksanakan bertepatan dengan debat kandidat calon wakil Presiden, yang akan dilangsungkan di Nacha Cafe, 17 Maret 2019, sebelum siaran debat ditanyangkan di televisi.

Ketua GMI Aceh Cut Dira Miralda menyebutkan, kegiatan diskusi publik ini adalah bagian dari cara pihaknya mengedukasi anak muda akan pentingnya  terlibat dalam pesta politik, dan menyadari suaranya adalah suara yang singnifikan, merubah bangsa ini untuk lebih baik kedepan


“Fokus kami adalah kaum Milenial, harus menjadi yang terdepan dalam memenangkan Prabowo  Sandi di pemilu ini, kita akan bersepakat bersama- sama nantinya, bahwa anak muda adalah kaum yang  akan menjadi pelapor perubahan bangsa ini dengan kepemimpinan Prabowo Sandi” Kata Dira

Disebutkannya, dalam  acara diskusi ini, ikut menjadi narasumber yaitu Ikhwan, caleg DPRA Gerindra, Dedy T Zaymi Sekretaris Sahabat Prabowo Sandi, Devi Nora ketua GMI Banda Aceh serta Cut Dira sendiri.

Kegiatan nonton dan diskusi ini, turut juga dirangkai dengan kegiatan hiburan musik oleh kelompok justplay qustic, door prize dan selingan acara lainnya. (Rill)

BANDA ACEH- Dinas Sosial Aceh menggelar kegiatan Pelayanan Psikososial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana yang diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Aceh serta perwakilan anggota Taruna  Siaga Bencana (TAGANA) dari seluruh Aceh, kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Banda Aceh, Rabu malam 13 Maret 2019.

Kabid Lindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Aceh Yusri, S.Sos dalam sambutannya menyebutkan, dengan adanya acara tersebut, ia berharap kepada seluruh perserta yang mengikuti acara agar dapat meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta dapat meningkatkan pemahaman, terutama bagi perserta yang hadir yang kemudian diaplikasikan kepada masyarakat.

Semetara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Drs, Alhudri,MM yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah AKs, MS.i sebelum membuka secara resmi kegiatan tersebut mengharapkan, agar para peserta, pelayanan Psikososial untuk korban bencana perlu ada peningkatan yang memadai, mengingat, pasca bencana bukan hanya sekedar respon seperti bantuan lologistik dan juga fisik yang dibutuhkan, melainkan pelayanan Psikososial untuk korban bencana adalah salah satu hal terpenting yang perlu diberikan kepada mereka.

Kemudian, Devi juga berharap kepada anggota TAGANA agar menjadi personil yang tangguh pasca mengikuti acara itu yang akan berlangsung dari Rabu 13 Maret hingga Satu 16 maret 2019. “gunakan momentum kegiatan ini untuk menambahkan pengetahuan serta menjalin silaturrahmi dengan baik serta adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, khsusunya korban bencana,” tutup Devi.(Rill)

,
Banda Aceh - Berbagai kegiatan kreatif dan inovatif yang dilakukan para istri prajurit TNI khususnya Ibu-ibu anggota persit Kartika Chandra Kirana Ranting 4 Secaba Cabang IX Rindam IM, salah satunya memanfaatkan lahan kosong di Area Lembaga Pendidikan Secaba Rindam Iskandar Muda, Mata Ie, Provinsi Aceh, Jumat (15/3), menjadikan sebagai memenuhi kebuhan keluarga sehari-hari.

Ketua Persit Ranting 4 Secaba Ny Yogi. Bahtiar Mengatakan, berbagai aktivitas anggota persit Kartika Chandra Kirana Ranting 4 Secaba Cabang IX Rindam Iskandar Muda manfaatkan lahan seluas 100 meter X 60 meter dengan penggunaan lahan dibagi menjadi 3 bagian yaitu kolam ikan mas, tanaman buah, kebun sayur dan  tanaman obat serta pohon keras, katanya.

Selain itu, persit Kartika Chandra Kirana Ranting 4 Secaba Cabang IV Rindam IM memiliki arena lapangan volley ball sebagai sarana olahraga para istri prajurit,  serta memiliki rumah obat/Saung dan peternakan ikan lele dengan menggunakan tong besar divariasikan tanaman kakngkung menggunakan gelas plastik bekas dari bahan daur ulang. Sedangkan Saung atau rumah obat dibuat dari  botol plastik minuman bekas, ujarnya.

“Sedangkan di seputaran Satuan Pendidikan (Satdik) sendiri, telah ditanam keliling bibit dari pertanian berupa tanaman buah Durian, mangga, jambu dan pohon Ketapang”, tutur Ny Yogi bahtiar.

Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekitar khususnya Satdik Secaba Persit Ranting 4 Secaba Cabang IX Rindam PD Iskandar Muda merupakan cara cerdas sebagai contoh aktivitas bermanfaat yang dapat dilakukan siapa saja yaitu kreatif dalam kehidupan tanpa disadari dapat membantu memenuhi kebuhan keluarga sehari-hari, pungkas Ketua Persit Ranting 4 Secaba Ny Yogi.(Laung)

Ilustrasi
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera mendesak seorang calegnya di Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi tersangka pencabul anak, berinisial AH, menyerahkan diri kepada polisi dan menaati proses hukum.

Pimpinan PKS Pasaman Barat sebetulnya sudah berusaha berkomunikasi dengan AH setelah pria itu dilaporkan kepada polisi atas dugaan pencabulan anak kandungnya. Namun AH kabur dan tak dapat dihubungi sampai sekarang.

"Beliau ini sudah lari ke Jawa. Saya sudah berulang kali mencoba komunikasi untuk klarifikasi. Tapi nomor handphone-nya tidak bisa dihubungi," kata Ketua PKS Pasaman Barat, Fajri Yustian, saat dihubungi melalui ponselnya, Kamis 14 Maret 2019.

Fajri juga berkomunikasi dengan beberapa orang yang selama ini dikenal dekat dengan AH. Dia menitipkan pesan agar AH baik-baik kembali pulang dan menyerahkan diri kepada polisi sekalian menjelaskan semuanya kepada masyarakat. Namun, jika tuduhan pencabulan itu benar, AH harus bertanggung jawab sepenuhnya.

Dia menilai, ada pernyataan tak bersalah tapi tidak tahu sejauh mana pernyataan ini. Dikesankan bahwa AH seolah sudah terbukti bersalah, padahal semua masih dalam tahap penyelidikan. Media massa pun tak dapat meminta klarifikasi AH karena dia memang tak dapat dihubungi. Padahal, jika kabar itu keliru, AH bisa menggunakan hak jawab kepada media massa.

PKS pun, menurut Fajri, cukup terdampak atas pemberitaan tentang AH, terutama karena pria itu menjadi caleg untuk DPRD Pasaman Barat. Sedikit atau banyak, katanya, citra PKS ikut tercoreng meski tuduhan tindak asusila itu pada dasarnya tak berhubungan dengan organisasi PKS.

PKS mengklaim bahwa AH sebetulnya bukan kader melainkan tokoh masyarakat setempat yang kemudian diajukan sebagai caleg. Pimpinan PKS pada dasarnya sudah merekrut AH sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. AH pun diajukan oleh sebagian kalangan karena dianggap berpeluang besar dipilih masyarakat.

Tetapi, Fajri berkilah pimpinan PKS tak sampai terlalu dalam menelisik kehidupan tiap caleg, termasuk AH. "Terkait privasi dan kehidupan pribadi seseorang, kami tidak tahu itu."

Hormati Proses Hukum

Fajri menghormati proses hukum dan tak akan menghalang-halangi polisi. Namun, dia mengingatkan, AH bersalah atau tidak, pengadilan lah yang akan membuktikannya kelak.

PKS akan memberikan pendampingan bantuan hukum apabila AH meminta. Sebab pendampingan hukum adalah hak pribadi. Tapi pada prinsipnya PKS tidak menoleransi tindak asusila itu siapa pun pelakunya.

"Tapi silakan yang bersangkutan [diberi] kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Sayangnya tidak bisa dihubungi. Kami PKS selalu proaktif untuk menghubungi yang bersangkutan," ujarnya. | Vivanews

Ilustrasi anak-anak yang terlibat kasus prostitusi. [Suara.com/Rambiga]
StatusAceh.Net - NH, calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo mematok tarif sebesar Rp 400 ribu kepada pelanggannya untuk sekali kencan dengan gadis belia yang direkrutnya menjadi pekerja seks komersial (PSK). Dalam kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur ini, perempuan yang diduga berperan mucikari dengan cara memanfatkan salon miliknya sebagai rumah bordil.

Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Dadi Perdana Putra menyampaikan, NH membagi hasil keuntungan dari pelacuran itu dengan para terapisnya.

"Untuk satu transaksi pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp 400 ribu rupiah. Hasil dari transaksi prostitusi itu dibagi kepada pihak salon sebesar Rp 150 ribu dan Rp 250 ribu untuk terapis,” kata Dadi seperti dikutip Bantenhits.com--jaringan Suara.com, Kamis (14/3/2019).

Kasus ini terungkap saat polisi menggerebek salon NH di kawasan Cilegon, Banten, Rabu (13/3/2019) kemarin. Dalam penggerebekan itu, seorang lelaki hidung belang, RW (45) kepergok tengah berhubungan badan dengan AS (15), pekerja seks yang masih di bawah umur.

"Pas digerebek pelanggan dan terapisnya ada di dalam sebuah bilik salon di lantai dua sedang berhubungan badan selanjutnya langsung kita amankan," kata dia.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, lanjutnya, kedua tersangka yakni NH dan RW akan dikenakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pasal 30 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

“Untuk mucikarinya akan ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun penjara sementara pelanggannya dikenakan ancaman hukuman 15 penjara karena bersetubuh dengan anak di bawah umur. Untuk terapisnya tidak ditahan karena dia korban dan masih di bawah umur,” tandasnya.

Informasi yang berhasil dihimpun tersangka NH merupakan Caleg Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Serang dengan nomor urut 3 dapil 5 meliputi Kecamatan Kramatwatu, Waringin Kurung, Pulo Ampel, Gunung Sari dan Bojonegara.(Suara.com)

Surabaya - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim terus mencoba menggagalkan pengiriman narkoba ke wilayah Jatim, khususnya Surabaya. Terbaru, petugas menangkap dua tersangka yang terlibat peredaran sabu-sabu (SS) asal Aceh.

Kedua tersangka tersebut membawa SS seberat 4,24 kilogram. SS tersebut dikirim dari Depok, Jawa Barat dan digagalkan di Stasiun Pasar Turi.

Dua tersangka yang ditangkap tersebut ialah Ridwan, 46, warga Dusun III Tambon Tunong Loksumawe, Aceh dan Mujibur, 32, warga Pulo U Kecamatan Jangka, Bireun, Aceh, selaku pemesan barang yang tinggal di Perumahan Rungkut Wiguna, Surabaya. Keduanya ditangkap di dua lokasi berebeda.

"Pertama kami menangkap Ridwan di pasar stasiun Pasar Turi. Lalu kami kembangkan ke pemesannya, Mujibur di kawasan Rungkut," ungkap Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Bambang Priambodo.

Bambang menjelaskan, pihaknya sudah sekitar dua bulan terakhir melakukan pemantauan terhadap sepak terjang kedua tersangka. Lalu, saat pihaknya mendapat informasi akan adanya pengiriman barang ke Surabaya melalui jalur kereta api, tim pun lantas disiagakan di jalur yang diduga menjadi rute pengirimannya. "Tujuannya ke stasiun Pasar Turi," terangnya.

Saat tersangka baru turun dari kereta, tim yang sudah siaga langsung meringkus Ridwan. Saat ditangkap, dia membawa SS 4,24 kg. "Barang bukti SS itu dibagai menjadi empat kemasan besar. Lalu dimasukkan dalam ransel," jelas Bambang.

Kemudian dari penangkapan Ridwan, petugas mendapati informasi jika SS itu akan diserahkan kepada Mujibur. Petugas pun membawa Ridwan ke Rungkut untuk menemui tersangka Mujibur. "Hanya saja dari tangan tersangka Mujibur, kami tak mendapatkan barang bukti narkoba. Namun ia mengaku jika barang yang dibawa Ridwan itu merupakan pesanannya," terangnya.

Bambang menegaskan, kedua tersangka ini merupakan jaringan internasional, dimana bos besarnya diduga berada di Malaysia. Sementara, kepada petugas, tersangka Ridwan mengaku mengambil barang di kawasan Depok Jawa Barat atas perintah Mujibur. "Saya ambil barang di Depok, tidak kenal orang yang disana. Saya disuruh Mujibur," ungkapnya.

Sementara tersangka Mujibur yang diduga kuat sebagai tangan kanan Bandar besar di Jatim, mengaku sudah tiga tahun berada di Surabaya. Dia menempati rumah yang ia sewa di kawasan Rungkut Wiguna, Surabaya. "Saya sudah tiga tahun disini," ucapnya singkat. (Jawapos)

,
Aceh Besar – Sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar tanaman padi sudah memasuki masa panen khususnya di Kecamatan Ingin Jaya. Hal itulah yang membuat Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 18/Ingin Jaya Kopda Zainuddin terjun langsung ke sawah mendampingi petani.

Kali ini, Kopda Zainuddin Babinsa Desa Meunasah Manyet ikut membantu merontokkan padi yang sudah di jemur milik Bapak Ibrahim warga Desa Meunasah Manyet Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Kamis (14/03/19).

Menurut Kopda Zainuddin kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Babinsa untuk mendukung program pemerintah daerah dalam mensukseskan swasembada pangan, sehingga target yang dicanangkan dapat tercapai dengan optimal.

“Ini sudah menjadi komitmen kami sebagai Babinsa, mendampingi para petani dengan terjun langsung ke sawah, mulai dari tahap penyiapan lahan sampai dengan panen seperti sekarang ini,” ujar Kopda Zainuddin.

Selain untuk mensukseskan swasembada pangan, lanjutnya, pendampingan ini bertujuan untuk memotivasi dan semangat bagi para petani, sehingga hasil panen tahun ini bisa meningkat dari tahun sebelumnya.

“Saya harap dengan adanya pendampingan ini, hasil panen padinya bisa lebih meningkat lagi dari tahun sebelumnya,” pungkas Kopda Zainuddin.(Rill)

Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah AKs, MS.i didampingi oleh Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Aceh Cut Aja Muzita, S.STP MPA, dan sejumlah pejabat eselon diruang lingkup dinas tersebut, Rabu sore 13 Maret 2019 memimpin rapat koordinasi dengan TP2K Aceh membahas strategi penanganan kemiskinan tahun 2020.(IST)
BANDA ACEH- Dinas Sosial Aceh (Dinsos) Aceh menggelar rapat dengan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh (TKP2K) berkaitan dengan  Basis Data Terpadu (BDT) terbaru dan rencana penanganan kemiskinan tahun 2020 mendatang.

Rapat itu berlangsung di aula Dinas Sosial Aceh yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinsos Aceh Devi Riansyah AKs, MS.i dan turut didampingi oleh Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Aceh Cut Aja Muzita, S.STP MPA,dan sejumlah pejabat eselon diruang lingkup dinas tersebut, Rabu sore 13 MAret 2019.

Dalam rapat, turut dihadiri oleh Asrati selaku ketua TKP2K Aceh beserta jajaran, ketua Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad dan sejumlah peserta undangan lainnya.

Cut Aja Muzita menyembutkan, rapat koordinsi tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung program Dinas Sosial dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Aceh, apalagi baru-baru ini, BPS merilis bahwa provinsi Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatera.

“Dengan adanya BDT ini, akan lebih terarah dan terukur dalam penyaluran bantuan dari pemerintah Aceh melalui Dinsos Aceh, dan bahkan bukan hanya Dinsos Aceh, SKPA yang lain yang mempunyai tugas menangani kemiskinan akan mengacu kepada DBT saat ingin merumus program,” ujar Cut Aja Muzita disela rapat koordinasi.

“Tahun ini tingkat kemiskinan di Aceh nomor satu di Sumatera. Kami akan mengkaji apa penyebabnya, tentu ini menjadi perhatian serius kami khsususnya di Dinas Sosial Aceh. Pemerintah Aceh sudah bekerja penuh hati, anggaran juga cukup banyak digelontorkan untuk penanganan fakir miskin di Aceh,” sambungnya.

Ketua TKP2K Aceh Asrati menyebutkan, dengan adanya rapat koordinasi ini, akan lebih mudah dalam mensinkronisasi program kerja Dinsos dengan TKP2K dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan di Aceh, selama ini menurutnya Pemerintah Aceh sudah bekerja maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan, meski hasil belum maksimal, namun pemerintah tidak tinggal diam.

“Kedepan, dengan adanya data terpadu ini, akan lebih terlihat jelas data dan jumlah angka kemiskinan serta karakteristik kemiskinan di Aceh, dengan demikian pemerintah akan lebih tepat sasaran dalam menyusun program dan menyentuh langsung masyarakat bawah,” ujar Asrati sat dimintai keterangannya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah AKs, MS.i mewakili Kepala Dinas Sosial Aceh Drs.Alhudri, MM menyebutkan, dengan adanya data BDT terbaru yang telah di update dan memuat sejumlah indicator kemiskinan di Aceh, maka akan memudahkan Dinas dalam bekerja.

“Kegunaan data BDT yang terbaru yang sudah memuat indicator kemiskinan. Ini memudahkan kerja Dinsos Aceh dalam bekerja menyasar orang-orang yang memang berhak menerima bantuan,” katanya.

Kemudian, kegunaan data tersebut akan diketahui siapa saja yang sudah pernah dibantu oleh pemerintah dan juga dapat mengetahui perkembangan dari pihak penerima bantuan. “jadi, program kami akan mengacu berdasarkan data BDT, agar tepat sasaran,” tutupnya.

Mengenal BDT

Apa yang dimaksud dengan Basis Data Terpadu?

Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistemyang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.

Apa Kegunaan Basis Data Terpadu ?

Basis Data Terpadu dapat digunakan untuk:

Melakukan analisis atau perencanaan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan. Data ini dapat digunakan antara lain bagi instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan analisis tentang indikator sosial ekonomi bagi 40% masyarakat dengan kondisi sosial-ekonomi terendah.

Bagi perencana program Pemerintah (Pusat maupun Daerah), indikator tersebut dapat digunakan untuk merancang program penanggulangan kemiskinan yang relevan, sekaligus memperkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut.

Menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial. Ketika instansi pelaksana program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial telah menetapkan kriteria kepesertaan program, maka Basis Data Terpadu dapat menyediakan data nama dan alamat individu/keluarga/rumah-tangga bagi instansi pemerintahan yang mengelola program perlindungan sosial.

 Apa isi Basis Data Terpadu ?

Basis Data Terpadu berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya.(Rill)


Blangkejeren- Satu Narapidana (napi) yang menghuni Cabang Rutan blangkejeren kabur dengan cara menggergaji  jendela besi kamar mandi, Selasa (12/3/2019).

Napi tersebut tidak lain adalah Ade supriadi alias Bergek warga Mereudu ,Pidie jaya  terpidana 13 tahun dalam kasus narkotika jenis sabu penghuni kamar karantina,diduga napi tersebut kabur sekira pukul 3:14 WIB dini hari.

Hingga saat ini belum diketahui hingga dapat terjadi pelarian napi di cabang rutan blangkejeren, baik faktor error man ataupun kelalaian petugas rutan.

Sementara itu Kacab Rutan Blangkejeren Zulkifli SH yang dihubungi redaksi Via pomsel pribadinya membenarkan adanya napi narkoba hukuman 13 tahun yang kabur.

Menurut zul porang panggilan akrabnya napi kabur tersebut saat ini dalam pencarian petugas rutan dan polisi.

" Benar, napi itu kabur seterlah memotong jerjak besi kar hunian terus memanjat tembok menggunakan kain sarung yang disambung,kami sudah laporkan ke kantor wilayah dan Kepolisian,sat ini sedang dilakukan pencarian ",Jelas zul yang juga mantan KPLP Lapas Klas IIB Langsa.


Peristiwa kaburnya napi maupun bukanlah pertama sekali terjadi dirutan ini namun sebelumnya pada Jumat (18/5/2018) lalu seusai sahur, sebanyak tiga tahanan titipan Pengadilan Negeri (PN) juga berhasil kabur dari Cabrut Blangkejeren dengan cara mengergaji jerjak besi kamar hunian kemudian memanjat tembok mengunakan kain seprai.

Ketiga tahanan titipan yang tersandung dalam perkara pencurian yang melarikan diri tersebut dalam beberapa hari kemudian berhasil ditangkap kembali, ketiganya yakni Purnama Diawan (25) warga Bustanusalam, Randodi alias Jreng (30) warga dusun Pengkala Blangkejeren.(Red)

Petugas dari BKSDA Aceh dan Forum Konservasi Leuser (FKL) memasang GPS collar pada gajah sumatera liar di hutan Ekosistem Leuser, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Pemasangan GPS tersebut dilakukan pada salah satu gajah yang berkelompok untuk mengetahui jalur lintasan sehingga bisa membantu informasi untuk mitigasi konflik dengan masyarakat dan mencegah perburuan. Seri foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia
StatusAceh.Net - Berkurangnya habitat gajah di Aceh terus terjadi. Sumber utamanya adalah pembukaan lahan untuk perkebunan, dan pertambangan hingga beragam kegiatan ilegal seperti perambahan, pertambangan sampai illegal logging. Yang terjadi saat ini, konflik diantara manusia dan gajah di provinsi ini masih terus terjadi.

Data Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, mencatat di tahun 2016 jumlah konflik antara gajah dengan masyarakat di Aceh mencapai 46 kasus. Konflik umumnya terjadi karena gajah masuk ke perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, perusahaan pemegang HGU dan lahan pertanian masyarakat lainnya.

Konflik gajah dan masyarakat di Aceh tercatat terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Pidie, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan beberapa kabupaten lainnya.

Pada tahun 2017, konflik gajah dan manusia meningkat tajam, BKSDA Aceh mencatat terjadi 103 kasus, dan berlanjut di tahun 2018 dimana terdapat 71 kali konflik gajah.

Dalam dua bulan di tahun 2019, konflik gajah dengan manusia masih belum selesai. Di tahun ini Beberapa kali konflik gajah dengan manusia tercatat terjadi di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie, Aceh Timur dan beberapa daerah lain.

Kepala BKSDA Aceh, Sapto Aji Prabowo menyebutkan, populasi gajah sumatera di Aceh saat ini sekitar 539 individu yang tersebar disejumlah kabupaten/kota. Namun karena habitatnya terus berkurang dan jalur lintasannya terganggu telah meningkatkan konflik dengan manusia.

Jelasnya, gajah sumatera di Aceh terdiri dari banyak kelompok atau kantong-kantong yang jumlahnya beragam. Gajah umumnya berkelompok di hutan dataran rendah yang tidak terjal, seperti di Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Bireuen, Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya, Bener Meriah dan beberapa daerah lain di Aceh.

“Yang harus diingat, sebagian besar konflik antara gajah dengan masyarakat itu terjadi diluar kawasan konservasi atau di hutan lindung, hutan produksi dan hutan areal penggunaan lain. Sebagian besar habitat gajah juga berada di daerah ini,” ungkap Sapto.

Sapto menambahkan, BKSDA Aceh bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup; serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh saat ini terus berupaya menyusun master plan untuk mengatasi konflik satwa liar dengan masyarakat khususnya dengan gajah sumatera.

“Kalau kebun dibuka di daerah lintasan gajah, maka konflik tidak terhindari. Terlebih di kebun itu ditanami tanaman yang disukai gajah, seperti sawit, tebu, pinang, jagung dan lainnya.”

,
Lhokseumawe – Dalam meningkatkan tertib administrasi berkendara prajurit TNI dan PNS kendara dinas maupun pribadi, satuan Detasemen Polisi Militer I/IM Lhokseumawe lakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan, di Lapangan Jenderal Sudirman Korem 011/Lilawangsa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Senin (11/3).

Pemeriksaan dilakukan personel Denpom IM/1 Lhokseumawe meliputi antara lain pengecekan kelayakan kelengkapan surat berkendara termasuk SIM dan STNK serta surat kelengkapan lainnya yang dipimpin langsung oleh Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) IM/1 Lhokseumawe Letkol Cpm Suharto baik kendaraan dinas roda empat maupun roda dua pribadi prajurit TNI.

Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) IM/I Lhokseumawe Letkol Cpm Suharto mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut oprasi Gaktib Waspada Wira Rencong dan Yustisi Citra Wira Rencong Denpom IM/I Lhokseumawe yang dibuka oleh Panglima yang serentak di seluruh Indonesia pada awal bulan Februari yang lalu.

Dandenpom menyebutkan, bahwa Ia sudah meminta izin kepada Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto, bahwa Polisi Militer Lhokseumawe akan melaksanakan penegakan Ankum disiplin dan tertib berkendara bagi prajurit baik dinas maupun kendaraan pribadi yang dimiliki TNI Korem 011/Lilawangsa dan Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan) yang berada di Lhokseumawe.

Selain itu, Letkol Cpm Suharto mengungkapkan, pemeriksaan saat ini sifatnya masih preventif pencegahan, sedangkan awal bulan nantinya akan dilakukan referensi penindakan, katanya.

“Saat ini jika masih ada ditemukan yang belum lengkap, tindakannya kami catat dan diserahkan kepada hankum masing-masing, dalam hal ini yaitu kepada Komandan Korem, kita juga melibatkan dari personel Staf Intel dan Tim Intel tentunya didampingi Pasi Intel dan Dantim Intel Korem 011/Lilawangsa dalam membantu kegiatan ini dalam mengerakan personel khususnya Makorem dan jajaran termasuk di Makodim dan Batalyon”, ujarnya.

Selanjutnya, Dandenpom menjelaskan, kegiatan pemeriksaan kelengkapan dilakukan bukan hanya kendaraan dinas saja, termasuk kendaran pribadi prajurit dan PNS. “kita cek kelayakan, layak jalan atau tidak, begitu juga kelengkapan Surat-suratnya lengkap atau tidak, termasuk SIM dan STNK dan sebagainya”, jelasnya.

Selaku penegak hukum disiplin dan tatatertib membantu Komandan Korem maupun satuan, dengan harapan untuk mengurangi pelangaran, menekan pelangaran seminimal mungkin kalau bisa Zero (Tidak ada), pungkas Dandenpom.

Usai dilakukan pemeriksaan, dilanjutkan kegiatan sosialisasi  Gaktib Waspada Wira Rencong dan Yustisi Citra Wira Rencong oleh Denpom IM/I Lhokseumawe, di Gedung KNPI Korem 011/Lilawangsa diikuti para Kasi dan Pasi Korem 011/LW, para Komandan Dinas Jawatan, para Perwira serta ratusan prajurit TNI dan PNS Makorem dan personel Satuan Dinas Jawatan.(Laung)

Banda Aceh- Kepala Dinas Sosial AcehDrs Alhudri MM, membuka secara resmi pelatihan keterampilan menjahit dan membordir untuk 30 orang siswi binaan angkatan ke 75 Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)Rumoh Seujahtra Jroh Naguna (RSJN), Lampineng, Banda Aceh, Senin (11/3/2019).

Kegiatan bertemakan “Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jurusan Menjahit dan Bordir Aplikasi Bagi Siswi Binaan Angkatan 75 Tahun Anggaran 2019" tersebut berlangsung di aula UPTD tersebut siang tadi.

UPTD RSJN adalah salah satu panti milik Dinas Sosial Aceh yang membidangi pembinaan remaja putus sekolah. Setiap tahun, panti ini merekrut siswa-siswi putus sekolah di seluruh kebupaten/kota di Aceh untuk dididik berbagai keterampilan, seperti keterampilan menjahit, membordir, pengelasan, dan perbengkelan sepeda motor.

“Harapannya, agar anak-anak kita ini selepas dari pembinaan bisa mandiri di masyarakat sehingga mereka tidak menjadi pengangguran. Sementara itu kita juga membekali mereka peralatan kerja sesuai dengan bidang dan jurusan yang dipelajari di sini,” kata Alhudri.

Alhudri dalam sambutannya menuturkan, pelatihan ini dilakukan guna membina generasi muda yang mampu menjawab tantangan dan peluang kerja guna menciptakan generasi muda yang mandiri sehingga bisa menekan angka pengangguran dan prilaku kriminal.

Menurut Al-Hudri, anak-anak di usia 16-18 tahun (remaja) adalah fase mencari jati diri, sehingga apabila mereka mendapat bimbingan yang salah maka akan  berdampak buruk bagi diri dan keluarga mereka, bahkan serta lingkungan. 

Oleh sebab itu, katanya, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh mengambil langkah konkrit dengan membina generasi muda Aceh agar lebih mandiri dengan cara memberikan pelatihan, diantaranya adalah keterampillan untuk menjahit dan border.

“Mereka ini adalah anak-anak yang kurang mampu, kita rekrut dan kita bina agar nanti bisa hidup layak dalam memenuhi kebutuhan taraf hidup sehari-hari," kata Alhudri.

Kepada ke 30 siswi yang mengikuti pelatihan Alhudri berpesan, supaya memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sebab untuk setiap siswa dan siswi binaan RSJN tidak saja mendapatkan ketrampilan tapi juga diberikan bimbingan mental, motivasi sosial, dan agama sebagai pondasi kehidupan.

"Tujuannya agar mereka tidak hanya memiliki skil tapi juga kesiapan mental dan pribadi yang baik sesuai dengan harapan bangsa kita," tukasnya.

Sementara itu Kepala UPTD RSJN Drs Saifullah menambahkan, untuk tahun anggaran 2019 pihaknya menampung sebanyak 90 orang siswa dan siswi yang dibagi empat kelas, kelas menjahit, bordir, pengelasan, dan perbengkelan sepeda motor. 

Para siswa dan siswi direkrut secara merata di setiap kabupaten/kota dengan kouta dan ketentuan yang telah ditentukan. 

“Selama masa pendidikan, para siswa-siswi kita asramakan di sini. Setalah masa pendidikan habis baru kita kembalikan ke keluarga masing-masing. Tentunya mereka juga kita berikan peralatan kerja,” pungkasnya. [Rill]

Banda Aceh - Sejumlah elemen mahasiswa dan pemuda Aceh Singkil mengancam akan mengepung kantor gubernur dan Badan Kesbangpol Aceh yang terkesan mempermainkan persoalan pergantian antar waktu (PAW) DPRK Aceh Singkil.

Penegasan ini ketua  Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS), Zazang Nurdiansyah, Kordinator Aliansi Mahasiswa Pemuda Aceh Singkil (AMPAS) Zulkarnaen Pohan dan Ketua Asrama Mahasiswa Aceh Singkil Safrizal Bako kepada media ini, Senin (11/03/2019).

Mereka menilai adanya kesengajaan dari pihak pemerintah Aceh memperlambat proses PAW anggota DPRK Aceh Singkil dari Partai Aceh(PA). "Kita prihatin jika proses ini tidak ditindaklanjuti maka akan terjadi kekosongan di DPRK dan tentunya hal ini merugikan masyarakat. Apalagi jika fasilitas dan gaji sebagai wakil rakyat masih dinikmati oleh pihak yang dinyatakan tak berhak mendapatkannya," ujar ketua Himapas, Zazang Nurdiansyah.

Pihaknya menilai ada upaya dari pihak-pihak tertentu sengaja memperlambat proses pengambilan sumpah jabatan PAW anggota dewan dari PA periode 2014-2019 dari Tamiruddin  kepada M  Jirin tersebut. " Ini ada pihak yang masuk angin kayaknya, sehingga syarat-syarat yang tak termaktub dalam aturan perundang-undangan pun ditambah-tambah. Ditambah harus ada surat dari mendagri, harus ada surat tidak ada gugatan dari pengadilan tidak ada gugatan, padahal itu bukan merupakan syarat baku dalam proses PAW yang tertulis dalam aturan. Sekalian aja minta surat nikah," kata Zazang mengaku kesal.

Sementara itu koordinator Ampas menilai, ada yang aneh dari sikap tim Pemerintah Aceh terhadap proses PAW yang dibahas oleh tim yang terdiri dari Asisten I Setda Aceh, Biro Hukum Setda Aceh, Biro Pemerintahan Setda Aceh, Kesbangpol dan KIP Aceh.

"Dalam surat  KIP Aceh Singkil  dapat menyimpulkan bahwa M. Jirin dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai pengganti antar waktu anggota DPRK Aceh Singkil. “Sejauh ini DPW PA Aceh Singkil telah memenuhi seluruh proses administrasi PAW sesuai peraturan KPU Nomor 6 tahun 2017,” papar Zulkarnain Pohan.

Menindaklanjuti hal itu, sambung Zulkarnaen, Bupati Aceh Singkil, Dul Mursid juga telah mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang peresmian pemberhentian Tamiruddin sebagai anggota DPRK dan pengangkatan PAW M. Jirin sebagai anggota DPRK Aceh Singkil sisa masa jabatan periode 2014-2019.

Sayangnya, kata Zulkarnain pohan, meskipun SK Bupati Aceh Singkil telah keluar namun pihak Kantor Gubernur Aceh belum juga mengeluarkan SK untuk menetapkan jadwal rapat paripurna istimewa pelantikan PAW tersebut. Sehingga terkesan proses PAW tersebut sengaja di perlambat.

“Jangan karena kepentingan politik sepihak masyarakat menjadi imbasnya, sebab untuk sekarang kursi DPRK Aceh Singkil yang diproses masih ada kejelasan jabatan dan tidak jelas apa fungsinya.

Karena itu, pihaknya meminta ketua Plt Gubernur Aceh segera mengeluarkan SK proses PAW DPRK Aceh Singkil. "Jika hingga 18 Maret ini SK tersebut tidak diproses, maka kami akan kepung kantor gubernur dan Kesbangpol Aceh. Kami akan berikan jamu tolak angin agar Pemerintah Aceh tak masuk angin," tegas Zazang Nurdiansyah didampingi Koordinator Ampas dan Ketua Asrama Aceh Singkil.

Kami minta Plt Gubernur Aceh segera mengevaluasi tim yang membahas proses PAW yang telah terjangkit penyakit masuk angin agar Pemerintah Aceh tak terkesan mempermain-mainkan persoalan Aceh Singkil. "Plt Gubernur harus cepat singkirkan pejabat-pejabat yang hobi masuk angin agar pemerintahan Aceh tak perlu pengadaan tolak angin tiap tahunnya," cetus Zulkarnain Pohan.

Senada dengan hal itu, ketua Asrama Aceh Singkil di Peurada Safrizal Bako siap untuk menurunkan massa jika hingga tanggal 18 Maret 2019 tak ada kejelasan dari pemerintah Aceh terkait SK PAW DPRK Aceh Singkil.

"Jika wakil rakyat yang memperjuangkan rakyat dihambat masuk ke dalam parlemen, sebagai mahasiswa yang merupakan penyambung aspirasi rakyat harus mengetuk langsung pintu kantor gubernur Aceh untuk menyuarakannya. Kawan-kawan juga siap menginap sejenak di kantor Gubernur agar Marwah Aceh Singkil tak terus-terusan diinjak-injak oleh pemerintah Aceh," tandas Safrizal Bako. (Rill)

Banda Aceh- Pemerintah Aceh membahas persoalan kehutanan hingga perekonomian dalam pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa yang dipimpin oleh Vincent Guerend di Ruang Kerja Sekda Aceh, Banda Aceh, Senin, (11/3). Kunjungan kerja sama Dubes Uni Eropa itu disambut oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim, bersama dengan sejumlah SKPA terkait.  Ada sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan itu, di antaranya pengelolaan kehutanan, ekonomi, Pemilu dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

Helvizar menuturkan saat ini pihak Pemerintah Aceh sedang memfokuskan pengelolaan dan penjagaan terhadap kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuseur (TNGL). Menurut dia, kawasan TNGL merupakan sebuah tempat yang menjadi paru-paru dunia. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya dalam menjaga kelestarian hutan tersebut serta membangun kerja sama dengan Uni Eropa dalam melakukan pengelolaan yang terbaik.

“Di samping itu, disana juga ada masyarakat, bagaimana kita juga berpikir agar hutan tetap lestari dan masyarakat dapat sejahtera dengan segala pencahariannya,” kata Helvizar.
Kemudian, lanjut Helvizar, saat ini Pemerintah Aceh sedang melakukan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta menekan angka kemiskinan. Pembangunan apapun yang dilakukan pemerintah saat ini harus memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meluncurkan dua lokomotif ekonomi yakni Kawasan Ekonomi Khusus di Lhokseumawe dan Kawasan Industri Aceh di Ladong, Aceh Besar. “Barang kali Uni Eropa mau berinvestasi disana, kami persilahkan,” ujarnya.

Selain dua lokomotif ekonomi itu, kata Sekda, Kelapa sawit  juga menjadi sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat  Aceh. Sebagian besar kawasan perkebunan sawit di Aceh dijadikan sebagai perkebunan masyarakat dan selebihnya dikelola oleh perusahaan dengan mekanisme HGU.

Ia menyampaikan saat ini Pemerintah sedang berupaya bagaimana hasil dari kelapa sawit itu tidak di ekspor secara mentah. Namun, Aceh harus mampu untuk memproduksi turunan dari minyak tanaman kelapa sawit, seperti sabun, mentega dan lain-lain. Dengan demikian, daya ungkit ekonomi masyarakat lebih meningkat. “Sistem industrialisasi (pengolahan minyak kelapa sawit) yang belum ada, saya yakin kalau ada industri tersebut ekonomi rakyat juga makain tumbuh. Kami berharap Uni Eropa bisa ikut berkontribusi di Aceh,” ujarnya.

“Fokus kita Pemerintah Aceh tidak hanya pada CPO (minyak kelapa sawit) tapi pada turunannya, yaitu hasil dari buah kelapa sawit. Nilai tambah dari palm oil itu harapan kita. Kalau Uni Eropa mau masuk ke wilayah itu (industri  pengolahan minyak sawit) kami persilahkan,” kata Sekda.

Sementara isu Pemilihan Umum di Aceh, Helvizar menuturkan saat ini kondisi berjalan sangat kondisif. Ia berharap siapapun nantinya yang terpilih menjadi pemimpin, harus mampu mewujudkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan baik skala nasional dan Aceh khususnya. “Mudah-mudahan susasana politik ini dapat berjalan sampai berakhir pemilihan,” tutur dia.

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend, mengatakan tujuan kunjungan kerjanya kali ini ingin membahas tentang beberapa isu. Di antaranya, mempelajari riwayat dan mekanisme kerja KKR Aceh, kemudian berkaitan dengan isu ekonomi. Pengelolaan kawasan hutan Leuseur serta kondisi keamanan dalam masa kampanye pemilihan umum.

Perihal keinginan Pemerintah Aceh agar hadirnya industri pengolahan minyak kelapa sawit Uni Eropa di Aceh, Vincent menuturkan, ia akan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang ada di Indonesia agar melakukan investasi di Aceh.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa isu yang berkembang tentang upaya dari Uni Eropa memboikot komoditi sawit dari Indonesia tidaklah benar. “Pasar eropa terbuka untuk palm oil Indonesia,”pungkasnya.(Rill)

Banda Aceh- Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan isu kesehatan merupakan  isu yang sangat penting dan mendapat perhatian dari Pemerintah Aceh. Oleh sebab itu,  program kesehatan menjadi program utama dan berada di atas program pendidikan dan lingkungan hidup.

"Karena apapun tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan," kata Pelaksana Tugas Gubernur Aceh saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Senin (4/3). Rakerkesda tersebut mengusung tema "Kolaborasi Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Menuju Aceh Sejahtera."

Menurut Nova kualitas kesehatan di Aceh belum memuaskan, ada lima isu tentang kesehatan yang saat ini ditangani Pemerintah Aceh. Di antaranya, kata Nova, pencegahan stunting, penanganan Penyakit Tidak Menular ( PTM),Tuberculosis (TBC),peningkatan cakupan dan mutu imunisasi serta Angka Kematian Ibu dan  Angka Kematian Neonatal ( AKI- AKN).

"Untuk memperbaiki lima isu tersebut, langkah  yang kami lakukakan tidak hanya melalui pengobatan, tapi juga melakukan pencegahan," tutur Plt Gubernur.

Selain itu, kata Nova, pihak Pemerintah Aceh saat ini telah memberikan sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Pelayanan tersebut, sambung Nova, tidak hanya di hadirkan di Provinsi saja tapi juga sampai ke pelosok desa.

Plt Gubernur mengatakan program JKA Plus merupakan tekad pihaknya untuk memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas dan masif. Meski demikian, dalam peningkatan kualitas kesehatan, Aceh masih kerap menghadapi berbagai tantangan seperti kekurangan tenaga dokter, utamanya di Rumah Sakit Daerah serta belum adanya tenaga medis yang memadai di puskesmas.

"Di tambah lagi, masih banyak kekurangan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Selain stunting, Aceh juga rentang terkena penyakit jantung dan stroke," ujarnya.

Selanjutnya, Nova menuturkan, pihak Pemerintah Aceh juga sedang menyiapkan dan menyusun aksi penanganan dan pencegahan untuk mendapat hasil yang lebih baik dalam pembangunan kesehatan kedepan. Selain aksi pencegahan dan penanganan, ia mengingatkan kepada seluruh stakeholder dalam bidang kesehatan untuk memverivikasi data kesehatan. Sebab, data tersebut sangat menentukan rencana, aksi dan tindakan agar bisa tepat sasaran.

Nova menilai bekerja di bidang kesehatan membutuhkan banyak hal, seperti nalar, kerja keras, kesabaran dan keikhlasan. Oleh karenanya, atas nama Pemerintah Aceh ia mengapresiasi semua langkah yang telah dilakukan oleh semua komunitas kesehatan mulai dari pemerintah, TNI- Polri, lembaga nasional sampai lembaga swasta.

"Saya berharap nanti ibu mentri menyampaikan langkah yang harus kami lakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan sehingga visi misi Irwandi Nova dalam mewujudkan program kesehatan bisa tercapai," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Moeloek, mengatakan pihaknya tidak hanya ingin meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, ia ingin usia kehidupan masyarakat Indonesia berkualitas.

Umur harapan hidup indonesia dari tahun 1990 sampai 2017 mengalami peningkatan yakni 71,5 persen. Namun untuk Aceh, tutur Nila, usia harapan hidup masih memperihatinkan karena di bawah presentase nasional, yakni 67,8 persen.

"Insya Allah Pak Plt Gubernur sangat mementingkan isu kesehatan,sehingga outcome yang kita dapat adalah kesehatan yang berkualitas," tutur nya.

Indonesia, kata Nila, angka kematian ibu masih tinggi dibandingkan Filipina, Vietnam dan Singapura. Selain angka kematian ibu, tren status kekurangan gizi balita di Aceh masih cukup tinggi. Menurutnya, semua pemangku kepentingan kesehatan harus banyak melakukan konsultasi agar anak Aceh tidak  menderita stunting.

"Selain itu, Kita juga perlu memotivasi pencegahan terhadap penyakit diabetes," tutur Nila.

Nila mengajak seluruh stakeholder dalam pembangunan kesehatan untuk menggaungkan gerakan masyarakat sehat (germas) serta penguatan layanan kesehatan. Selain itu, untuk menguatkan mutu kesehatan di Aceh, pihaknya telah mengirim tenaga medis serta berusaha untuk mengembalikan dokter spesialis ke setiap kabupaten/kota.(Rill)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.