2019-03-31

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

YANGON - Militer Myanmar pada hari Jumat (5/4/2019) mengatakan enam warga Muslim Rohingya tewas dan sembilan lainnya cedera dalam serangan udara di negara bagian Rakhine barat pekan ini. Menurut militer, para warga menjadi korban karena berafiliasi dengan kelompok teroris bersenjata.

Koran Myawady yang dikelola militer mengatakan penduduk desa bersama dengan teroris ketika tentara menindak kegiatan teroris Arakan Army pada hari Rabu di kota Buthidaung.

Negara bagian Rakhine menjadi perhatian global pada tahun 2017, ketika tentara Myanmar mengusir sekitar 730.000 etnis Rohingya melintasi perbatasan ke Bangladesh, menyusul serangan oleh pemberontak Rohingya terhadap pos-pos polisi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan tentara Myanmar memiliki "niat genosida" dalam menindak minoritas Muslim.

Baru-baru ini, militer telah berperang melawan kelompok bersenjata lain, Arakan Army, yang merekrut sebagian besar anggota baru dari populasi etnis Rakhine.

Tiga penduduk desa dan seorang anggota parlemen daerah setempat kepada Reuters mengatakan para warga Rohignya sedang mengumpulkan bambu di dekat air terjun Sai Din ketika sebuah helikopter militer melancarkan serangan udara.

"Mereka semua adalah pekerja bambu," kata Soe Tun Oo, seorang rekan pekerja.

Juru bicara Arakan Army, Khin Thu Kha, membantah orang yang tewas dan terluka adalah anggota kelompok bersenjata tersebut. Menurutnya, militer Myanmar telah menyerang tanpa pandang bulu.

"Mereka mengebom di mana-mana, percaya ada anggota Arakan Army di hutan," ujarnya.

Sepuluh orang dirawat di rumah sakit umum Buthidaung. Data itu disampaikan Kyaw Min Tun, seorang pejabat rumah sakit setempat.

Dalam sebuah pernyataan, militer Myanmar mengatakan sembilan orang yang terluka dibawa ke rumah sakit yang dikelola militer untuk perawatan.

Tetapi seorang juru bicara militer, Tun Tun Nyi, menolak berkomentar tentang perbedaan data jumlah korban serangan tersebut.

Di Jenewa, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengaku "sangat terganggu" oleh meningkatnya kekerasan di Rakhine."Dan mengutuk apa yang tampaknya merupakan serangan tanpa pandang bulu yang diarahkan pada warga sipil," kata juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Ravina Shamdasani.

"Ada laporan yang dapat dipercaya tentang pembunuhan warga sipil, pembakaran rumah, penangkapan sewenang-wenang, penculikan, pembakaran tanpa pandang bulu di wilayah sipil, dan kerusakan pada properti budaya," ujarnya.

Dia mengutip sumber di lapangan yang mengatakan setidaknya tujuh orang tewas pada hari Rabu dan serangan itu dilakukan di daerah di mana ribuan orang Rohingya berlindung setelah melarikan diri dari pertempuran sebelumnya.

"Ketika komunitas internasional mengambil langkah-langkah menuju pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan terhadap warga sipil pada tahun-tahun sebelumnya, militer Myanmar kembali melakukan serangan terhadap warga sipilnya sendiri, serangan yang mungkin merupakan kejahatan perang," katanya.

Menurutnya, lebih dari 20.000 orang telah terlantar akibat kekerasan di lima kota di negara bagian Rakhine. Dia mendesak pemerintah Myanmar untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terkena dampak.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Myanmar telah menyampaikan kecaman pekan ini."Sangat prihatin tentang kerugian terhadap warga sipil dari konflik yang sedang berlangsung di Negara Bagian Rakhine dan Chin antara Arakan Army dan militer Myanmar," bunyi pernyataan kedutaan.

"Kami menyerukan semua pihak untuk memperbarui upaya mereka untuk mengakhiri pertempuran dan bekerja ke arah penyelesaian konflik secara damai." | Sindonews


Banda Aceh – Selain YARA Pusat dua perwakilan YARA menerima Sertifikat Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2021 di Hotel Mekah, Kamis (04/04/2019).

Sekretaris YARA, Fakrurrazi kepada media menjelaskan sesuai dengan Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.H-01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang lembaga yang lulus verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum periode 2019 sampai dengan 2022 untuk provinsi Aceh ada 21 (dua puluh satu) OBH yang lulus dimana 3 diataranya YARA Pusat, YARA Perwakilan Subulussalam dan YARA Perwakilan Langsa.

Pemberian sertifikat Akreditasi untuk 21 OBH Provinsi Aceh di serahkan bertepatan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis dalam rangka peningkatan kapasitas OBH dan Paralegal yang diselenggarakan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Aceh.

Untuk YARA Pusat sendiri sudah terakreditasi sejak Tahun 2013 dengan terakreditasi nya YARA Subulussalam dan YARA Langsa sebagai pemberi bantuan hukum masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum semakin mudah mengakses bantuan hukum dari kami.

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakditasi ditugaskan untuk memberi bantuan hukum baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi kepada masyarakat terutama mereka yang terkategori miskin dan tidak mampu membela haknya di hadapan hukum. (Red/H A Muthallib)

Tajuddin S.Sos Caleg DPRK Aceh Utara nomor urut 4 dapil 3 dari Partai Aceh
Aceh Utara - Tajuddin, S.Sos sosok pemuda asal Gampong Ulee Nyeue, Kecamatan Banda Baro merupakan salah satu kandidat Calon Anggota Legislatif DPRK Aceh Utara Dapil-3 yang meliputi 7 Kecamatan yaitu kecamatan Banda Baro, Nisam, Nisam Antara, Kuta Makmur, Geuredong Pase, Syamtalira Bayu, dan Simpang Keuramat.

Tajuddin yang biasa di sapa Taju Banba ini dipercaya oleh Partai Aceh dengan nomor urut 4 untuk bertarung pada 17 April 2019 mendatang.

Kecamatan Banda Baro yang terbagi dalam 9 gampong itu adalah salah satu kecamatan yang baru berumur 12 tahun, pemekaran dari induknya Kecamatan Nisam.

Jumlah pemilih di Kecamatan itu termasuk kategori minim bila dibandingkan dengan Kecamatan lain yang ada di Dapil-3. Menurut hasil pleno terakhir Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banda Baro Daftar Pemilih Tetap (DPT) jumlah pemilih lebih kurang 6.500 jiwa.

Inilah arena pertempuran yang sesungguhnya bagi Tajuddin, bayangkan saja di Kecamatan Banda Baro saja untuk Caleg DPRK ada 11 orang, belum lagi caleg dari kecamatan dalam Dapil-3.

Namun, Tajuddin, S.Sos yang sering memakai Jargon kampanye Muda, Tegas, Berani dan Merakyat perlu diperhitungkan oleh kontestan lain yang bertarung di Dapil-3 Kabupaten Aceh Utara.

 Hal itu disampaikan oleh seorang tokoh Agama kecamatan setempat Teungku Zainal Abidin Asem,"Tajuddin itu orangnya sederhana, suka bergaul dan setiap masalah yang ada di Banda Baro dia siap datang dan memberi solusi penyelesaian,"katanya.

 Selain itu, Tgk. Yaronsuli AJ juga menyampaikan hal yang sama, bahkan dia bukan dari timses Tajuddin, karena dia mewakili Kecamatan Banda Baro maka Yaronsuli tetap berkomitment untuk mendukung Tajuddin di pemilihan nanti.

 "Saya bukan timsennya, tapi karena Tajuddin perwakilan dari banda Baro dan mencalonkan diri dari Partai Aceh maka saya dari awal tetap akan mendukun dan memilihnya sebagai Caleg di hari pemilihan," sebutnya.

 Sejumlah tokoh di kecamatan tersebut menyebutkan dari sekian banyak Caleg untuk DPRK hanya Tajuddin lah yang memiliki karismatik kepimpinan, orangnya tidak sombong, dan selalu hadir di setiap acara yang bersifat kepentingan orang banyak di kecamatan tersebut.(Red)

Banda Aceh - Ketua Sekber Satgas Lintas Ormas, LSM, OKP, dan Profesi Provinsi Aceh, Nasrul Sufi mengatakan, masyarakat sangat berharap calon presiden Prabowo Subianto bisa kembali mengagendakan kampanye di Aceh.

“Sebenarnya, Pak Prabowo berkampanye pada 4 April 2019 kemarin, tapi ada beberapa kendala sehingga beliau batal datang ke Aceh untuk berkampanye. Itu harus kita maklumi saja,” jelas Nasrul Sufi kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (6/04).

Ia juga menyatakan, sebenarnya agenda kampanye dibatalkan bukan hanya di Provinsi Aceh saja, tapi juga, Prabowo membatalkan kampanye di Sumatera Utara. “Mungkin ada faktor sehingga kampanye beliau dibatalkan,” ungkapnya.

Namun demikian, kata dia, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Prabowo untuk menjadwalkan kembali agenda kampanye di Aceh. “Kita akan berangkat ke Jakarta dalam dua hari ini untuk bertemu beliau mengenai masalah tersebut,” jelasnya.

Menurut dia, masyarakat Aceh sangat menginginkan Prabowo berkampanye di Aceh. Sehingga kita memutuskan untuk berkoordinasi kembali dengan Pak Prabowo maupun dengan timnya di Jakarta untuk datang ke Aceh.

“Mudah-mudahan beliau masih ada waktu untuk datang dan berkampanye di Provinsi yang berpenduduk lima juta jiwa tersebut,” papar Ketua Sekber Satgas Lintas Ormas, LSM, OKP, dan Profesi Provinsi Aceh ini.

Nasrul juga menambahkan, jika memang Pak Prabowo nantinya tidak ada waktu lagi untuk datang Aceh, maka mau bilang apa lagi karena beliau harus ke daerah lain yang harus dikunjungi untuk kampanye.

“Meskipun beliau tidak jadi datang ke Aceh bukan berarti mengurangi hak pilih masyarakat. Kemenangan Prabowo tetap 85% di Aceh, tapi kalau Pak Prabowo datang kemenangannya akan lebih besar lagi,” ungkap Nasrul.

Selama ini, jelas dia, pihaknya telah bekerja keras untuk memenangkan Prabowo-Sandi hingga ke pelosok desa. “Kami yakin masyarakat Aceh ingin Prabowo yang menjadi Presiden RI,” pungkasnya. | Gatra.com

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah resmi menandatangani Akta Pendirian P.T. Pembangunan Aceh (P.T. PEMA)  yang merupakan perubahan dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). Penandatanganan Akta tersebut dilaksanakan di Aula pendopo Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis 5 April 2019. Hal tersebut disampaikan Jurubicara Pemerintahan Aceh, Wiratmadinata, S.H., M.H., kepada pers sore tadi usai kegiatan tersebut.

Mengutip Plt., Gubernur saat menyampaikan sambutannya, Wiratmadinata menyampaikan, "meskipun momen kita sore ini sangat sederhana, ini merupakan hari yg kelak akan kita ingat sebagi hari yang sangat bersejarah," kata Wira.

Pak Nova Iriansyah, kata Wira, menyebutkan tujuan dari kebijakan mengubah status hukum PDPA menjadi P.T., PEMA adalah agar terjadi perubahan fundamental dalam tatakelola kelembagaan perusahaan, sebagai suatu entitas bisnis dengan pendekatan manajemen professional serta modern. "Supaya geraknya lebih gesit dan tidak terganggu dengan birokrasi Pemerintahan yang mungkin tidak kompatibel dengan kebutuhan dunia bisnis," sebut Wira.

Wira mengaskan, kehadiran P.T., PEMA yang menggantikan perusahaan daerah itu diharapkan bisa lebih sederhana dan tidak berbelit-belit dengan birokrasi, sehingga lebih mudah dalam menggerakan ekonomi Aceh.

Selanjutnya kata Wira, P.T. PEMA akan menjadi Perusahaan induk atau "Holding Company", yang menaungi anak-anak perusahaan yang akan dibentuk, termasuk sebagian yang sudah ada. "Hal ini nantinya bisa disinergikan dengan Perusahaan Daerah milik Kabupaten di daerah masing-masing, bisa dibuat badan usahanya, dan menjadi anak Perusahaan P.T., PEMA, sebut Wiratmadinata.

Pembentukan P.T. PEMA ini juga merupakan langkah kongkrit Pemerintah Aceh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. "Pak Nova meyakini bahwa APBA itu fungsinya sebagai stimulan, sedangkan pembangunan Ekonomi yang paling strategis harus dilakukan melalui bisnis, baik perdagangan dan jasa. Peran itulah yang akan diisi oleh P.T., PEMA bersama dengan pelaku bisnis atau "Private Sector", ulas Wira lebih lanjut.

Dengan Kehadiran PT. PEMA, saat ini Pemerintah telah memiliki dua perusahaan  milik daerah yang dikelola secara swasta. Salahsatunya adalah PT. Bank Aceh, yg telah diubah pula menjadi, P.T., Bank Aceh Syariah. Keduanya Perusahaan diharapkan dapat membantu Pemerintah Aceh dalam meningkatkan Pendapatan Aceh, mendorong dunia usaha, mengurangi pengangguran serta menurunkan angka kemiskinan.

Hadir pada acara penandatanganan itu, Ir., Zubir Sahim, MSc, yang menjadi bidan perubahan PDPA menjadi P.T., PEMA dalam kapasitasnya sebagai, Plt., Dirut PDPA, dan selanjutnya masih dipercaya sebagai Plt., Dirut P.T., PEMA. Selain itu hdir Asisten II dr., Taqwallah, MSi., Ka.Biro Ekonomi, Kadis BPKA Bustami, dan Anggota DPR Aceh Tanwier Mahdi. (Rill)

Yogyakarta - Pemerintah Aceh menandatangani kerjasama lanjutan dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Yogyakarta. Kerjasama itu merupakan lanjutan dari Program Beasiswa Tahap III Pendidikan D1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral STPN Yogyakarta Tahun 2019.

Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Aceh, Mahyuzar, mengatakan usai penandatanganan, pihaknya akan segera mengumumkan rekrutmen terbuka calon taruna melalui media massa serta akan mensosialisasikan prosesnya di seluruh kabupaten dan kota di Aceh.

"Program tahap ke tiga itu akan kita buka untuk 40 orang calon taruna STPN. Program ini sendiri merupakan komitmen pelaksanaan MoU antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian  ATR/BPN Tahun 2017 - 2021," kata Mahyuzar di Yogyakarta, Sabtu 6/04.

Mahyuzar menyebutkan pemerintah telah memberikan alokasi khusus bagi anak Aceh untuk belajar pendidikan profesi, salah satunya di bidang pertanahan. Keahlian mereka nantinya diharapkan menjadikan pencapaian tugas pertanahan di Aceh jadi lebih baik.

Pada periode lalu, pemerintah Aceh juga menandatangani kerjasama dengan Badan Pertanahan Aceh, di mana para alumnus peraih beasiswa Pemerintah Aceh itu, diberikan pengalaman kerja berbatas waktu. Mereka kata Mahyuzar, akan diberdayakan sesudah menempa ilmu di lapangan.

Kabid Pengembangan SDM dan Kerjasama BPSDM Aceh, Khudri menjelaskan bahwa secara umum teknis pelaksanaan rekrutmen mahasiswa sama dengan tahun lalu. Pihaknya, ujar dia, hanya mensupport dalam hal pemberkasan administrasi.

"Untuk seleksi dan penentuan kelulusan sepenuhnya dilakukan oleh pihak STPN tanpa dapat kita intervensi," kata Kudri

Dalam penandatanganan itu, kata Khudri, hadir Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Dr.Ir. Senthot Sudirman, MS., Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Tuluswati, SH., serta Kepala Kantor BPN Aceh Barat Akhyar Tarfi. (Rill)

,
Theks foto: Lhokseumawe  - Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcab Rem 011 Ny Ariani Purmanto didampingi Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto menyerahkan Nasi Tumpeng kepada salah satu anggota persit termuda istri dari Praka Andika pada hari puncak HUT Ke-73 Persatuan Istri Tentara (Persit), di Aula Ahmad Yani Lilawangsa, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Jumat (5/4).
Lhokseumawe – Ratusan Ibu-ibu anggota Persatuan Istri Prajurit (Persit) di jajaran Koorcab Rem 011 dengan Warna-warni berseragam Etnik memeriahkan puncak Hari Ulang Tahun Ke-73 Persit Kartika Chandra Kirana, di Gedung Aula Ahmad Yani Lilawangsa, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Jumat (5/4).

HUT Ke-73 Persit Kartika Chandra Kirana tahun 2019 bertemakan “Dengan Dilandasi Iman Dan Taqwa Persit Kartika Chandra Kirana Bertekad Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Kepedulian Sosial Guna Mendukung Tugas Suami”.

Pada acara puncak HUT, dengan berseragam etnik kas Aceh Tengah, Ketua persit KCK Koorcab Rem 011 Ny Ariani Purmanto membacakan sambutan tertulis Ketua Umum persit KCK Ny. Hetty Andika Perkasa mengucapkan terima kasih atas berbagai sumbangsih para anggota Persit Kartika Chandra Kirana, yang telah dengan aktif, tulus dan ikhlas melakukan berbagai kegiatan diantaranya bakti sosial, bantuan sosial, anjangsana, serta ceramah pembinaan mental dan kesehatan bagi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Selain itu, Ketua Umum Ny Hetty Andika Perkasa berpesan pentingnya anggota persit untuk mengekspresikan hak politiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, cerdas, dan bijaksana sebagai bentuk kecintaan kepada TNI AD, marilah kita mendukung dan menghargai Netralitas para suami maupun organisasi agar kepercayaan rakyat, bangsa dan negara kepada TNI AD senantiasa terjaga.

Sementara itu, Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto selaku  Pembina persit KCK Koorcab Rem 011 dan mewakili seluruh prajurit Korem 011/Lilawangsa, mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada seluruh anggota persit KCK koorcab Rem 011 dan jajaran, semoga bertambahnya usia ini, semakin memberikan manfaat bagi keluarga, organisasi persit, Korem 011/Lilawangsa khususnya, serta TNI AD maupun masyarakat, bangsa dan negara. 

Danrem mengharapkan, kepada seluruh istri prajurit mampu melaksanakan peran lainnya dalam menjaga keseimbangan dan pembinaan rumah tangga, serta senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuan sehingga mampu mendidik anak menjadi generasi muda yang cerdas, terampil dan berkarakter serta dapat mendukung suami sampai puncak kariernya, harapnya.

Selanjutnya sambung Danrem, terkait hak politiknya di pemilu mendatang 17 April 2019, ibu-ibu persit memiliki hak politik untuk dipilih maupun memilih, namun demikian agar menggunakannya secara bijak dan senantiasa mengedepankan rakyat dan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan.

“Ibu-ibu juga harus menyadari bahwa suami ibu-ibu adalah prajurit TNI, yang secara individu maupun institusi telah berkomitmen untuk bersikap Netral dalam politik dan tidak terlibat politik praktis, oleh karena tentukan pilihan sesuai hati nurani tanpa terpengaruh dari sisi manapun, kepercayaan tersendiri merupakan penentu nasib bangsa Indonesia kedepan”, pungkas Danrem Purmanto.

Sebelumnya pada peringatan HUT Ke-73, persit KCK Koorcab Rem 011 mengikuti berbagai kegiatan diantaranya, perlombaan Dasawisma, Memilah sampah menjadi Emas, Manfaatkan Lahan Kosong, melaksanakan Ziarah di TMP, Anjangsana ke anak kebutuhan khusus, dan berbagai kegiatan lainnya.

Dalam acara puncak Syukuran HUT persit, salah satu anggota persit termuda istri dari Praka Andika satuan Kompi Markas Korem 011/Lilawangsa sebagai penerima nasi tumpeng dari Ketua Persit Kartika Chandra Kira (KCK) Koorcab Rem 011 didampingi Komandan Korem (Danrem) 011/lilawangsa Kolonel Inf Purmanto.

Turut disaksikan antara lain, Kasrem 011/LW, Wakil Ketua persit, Pembina harian, ibu-ibu anggota persit KCK Koorcab Rem 011 serta tamu undangan yang hadir.(Laung)

Tapaktuan - Rafli untuk kesekian kalinya kembali bersilaturahmi dengan para Tokoh masyarakat Kecamatan Samadua dan sekitarnya yang merupakan kampung halaman sang seniman Aceh yang eksentrik itu, Jum'at (5/04/2019).

Kehadiran Rafli di gampong Subarang kecamatan Samadua dalam rangka silaturahmi dan mengabarkan warga setempat akan hajatnya hijrah berjuang dari saat ini sebagai Anggota DPD RI menjadi Calon Legislatif DPR RI melalui Partai PKS nomor urut 2 pada pemilu 2019.

Warga yang hadir merupakan perwakilan tokoh gampong dalam kecamatan Samadua sekitarnya menyatakan mendukung penuh perjuangan Rafli menuju DPR-RI periode 2019 - 2024.

"Kami disini selalu mendukung Kanda Rafli seperti pemilu sebelumnya," kata Romi, salah satu tokoh gampong Air Sialang Hulu yang hadir.

Dihadapan warga, Rafli juga menjelaskan bahwa syair-syair yang dibuatnya bermuatan politik terinspirasi dari perjalanan hidup masyarakat Aceh yang dilihatnya sejak masa konflik hingga timbul cara bagaimana mengajak masyarakat membangun kehidupan yang damai saling berkasih sayang terhadap sesama.

Pada kesempatan itu, Rafli juga mensosialisasikan cara memilih dibilik suara saat pemilu serta menyampaikan alasan pindah menjadi calon anggota DPR-RI agar lebih memiliki wewenang dalam menyerap aspirasi masyarakat ketimbang sebagai anggota DPD -RI  tidak terlibat dalam pembahasan anggaran(budgetting), sehingga terbatas dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

"Sebagai anggota DPDRI tugas saya memprosikan dan membranding Aceh, Indonesia dihadapan forum dunia internasional, sayangnya kita di DPD-RI tidak terlibat dalam pembahasan anggaran seperti halnya di DPR-RI, sehingga kesempatan membantu masyarakat tidak sebesar wewenang - wewenang yang dimiliki Legislatif di DPR-RI, Maka dari itu dalam pemilu kali ini saya memilih mencalonkan diri sebagai calon DPR-RI melalui PKS nomor urut dua, supaya lebih bisa berbuat untuk Rakyat" jelas Rafli dalam bahasa Aneuk Jame.

Menurut amatan di lokasi, terlihat seribuan masyarakat Kecamatan Samadua sekitarnya menghadiri acara silaturahmi tersebut hingga selesai.[Rill]

Ilustrasi
MENLO PARK - Peneliti keamanan UpGuard menemukan ratusan juta informasi data pengguna Facebook yang ternyata disimpan di server publik. Ada dua kumpulan catatan pengguna yang dikumpulkan dan diekspos dari dua perusahaan pihak ketiga.

Kumpulan data dengan jumlah terbanyak datang dari perusahaan media digital asal Meksiko, Cultura Colectiva.

Mereka meninggalkan lebih dari 540 juta catatan atau arsip, termasuk komentar, likes, reaksi, nama akun dan lain-lain, yang disimpan di server storage Amazon S3 tanpa password sehingga siapapun bisa mengakses data, sebagaimana dilansir dari Techcrunch, Jumat (5/4/2019).

Selain itu ada juga kumpulan data lainnya di server storage terpisah oleh pembuat aplikasi At The Pool di California. Bahkan data yang mereka tinggalkan berisi data yang lebih sensitif, termasuk informasi pada lebih dari 22.000 pengguna. Data ini seperti daftar teman pengguna, minat, foto, keanggotaan grup, dan check-in.

Tidak diketahui sejak kapan data tersebut tersedia secara publik. Facebook pun sudah langsung bereaksi dengan mengontak Amazon untuk menghapus data-data tersebut.

"Kebijakan Facebook melarang penyimpanan informasi Facebook di basis data publik," kata juru bicara itu. Facebook mengatakan belum ada bukti yang menunjukkan data telah disalahgunakan tetapi sedang diselidiki.

Facebook selalu mendapat kritik soal kemanan data penggunanya. Seperti kasus yang paling terkenal adalah Cambridge Analytica di 2018 yang menyalahgunakan data milik 87 juta pengguna Facebook. | Sindonews

Ilustrasi
Banda Aceh - Seorang remaja berusia 17 tahun di Nagan Raya, Aceh mempolisikan pacarnya berinisial R (22) karena tak kunjung dinikahi setelah melahirkan. Pelaku kini diamankan di Mapolres Nagan Raya.

"Pelaku kita tangkap karena dugaan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur," kata Kasat Reskrim Polres Nagan Raya AKP Bobby Putra Ramadhan Sebayang kepada detikcom, Jumat (5/4/2019).

Kasus itu berawal saat korban dan pelaku berpacaran sejak 2017 lalu. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan, R merayu korban agar mau berhubungan badan.

Korban termakan bujuk rayu karena pelaku R juga berjanji bakal menikahinya. Tak lama berselang, keduanya bertemu di rumah nenek korban di Nagan Raya pada malam hari.

"Waktu itu, pelaku juga berjanji korban tidak akan hamil. Karena terbujuk rayu, mereka akhirnya melakukan hubungan badan sebanyak tiga kali pada malam itu," jelas Bobby.

Menurut Bobby, orang tua korban mengetahui anaknya sudah hamil pada September 2018 lalu. Setelah diperiksa ke dokter, usia kehamilan sudah tujuh bulan.

Keluarga korban kemudian mendatangi keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam pertemuan kedua keluarga, disepakati korban dan pelaku akan menikah setelah korban melahirkan.

Setelah korban melahirkan pada November 2018, keluarga remaja perempuan tersebut kembali menagih janji ke keluarga R. Pernikahan saat itu direncanakan digelar Maret 2019.

"Namun pada saat keluarga korban mengkonfirmasi kepada keluarga tersangka tentang pernikahan yang telah disepakati, ternyata tersangka tidak menepati janjinya tersebut sehingga korban dan keluarganya keberatan," ungkap Bobby.

Tak terima anaknya dipermainkan, keluarga korban akhirnya melaporkan pelaku ke Mapolres Nagan Raya dengan nomor laporan LP.B/10/III/RES.7.4./2019 tanggal 15 Maret 2019. Polisi turun tangan melakukan penyelidikan usai menerima laporan.

Setelah memeriksa beberapa saksi, pelaku akhirnya ditangkap pada Kamis (4/4) sekitar pukul 10.30 WIB. Pelaku tak berkutik saat dibekuk di kampungnya di Nagan Raya.

"Pelaku tidak melawan saat kita tangkap. Dia sekarang kita tahan di Polres," beber Bobby. | Detik.com

Pemutaran film Aceh di USIM, Selasa (2/4). Foto: Rafsanjani untuk acehkini.
StatusAceh.Net - Tiga film dokumenter yang diproduksi oleh pegiat sinema di Provinsi Aceh, diputar di dua lokasi berbeda di Malaysia. Pemutaran itu sekaligus untuk menjalin hubungan kedekatan antara sineas Aceh dan Malaysia.

Ketiga film itu masing-masing berjudul: Pakaianku Tinggal Kenangan, Inoeng Silat, dan Sang Kolektor Muda. Semua film itu merupakan produksi Aceh Documentary.

Film "Pakaianku Tinggal Kenangan" diproduksi oleh Maria Ulva dan Muhammad Rizki pada 2013. Film berdurasi 20 menit itu menceritakan seorang pegawai negeri sipil yang selalu mengenakan pakaian adat Aceh ke mana saja dia pergi.

Oleh tingkahnya itu, dia dicemooh oleh masyarakat dan disebut gila. Bahkan, adapula warga yang menyebutnya ingin dianggap keturunan raja.

Sementara, film "Inoeng Silat" diproduksi oleh Mifta Yuslukhalbi dan Nadia Susera pada tahun 2014. Film berdurasi 13 menit ini mengisahkan seorang perempuan yang belajar silat di tengah masyarakat yang menganggap silat itu tabu bagi wanita.

Sedangkan film "Sang Kolektor Muda" mengisahkan tentang kolektor muda yang hobi mencari dan mengumpulkan manuskrip kuno Aceh. Film berdurasi 13 menit itu diproduksi oleh Muhammad Hendri dan M. Rizqy Hardi Wibowo pada tahun 2015.

Banda Aceh - Kerajaan Brunei Darussalam menerapkan hukuman cambuk dan rajam hingga mati terhadap homoseksual. Sebelum aturan itu diterapkan, Brunei pernah melakukan studi banding ke Aceh untuk mempelajari syariat Islam.

"Brunei sering datang termasuk ke Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk berdiskusi-diskusi. Tidak hanya Brunei, Malaysia juga ada, Thailand juga. Kita berdiskusi dengan mereka dan tukar pikiran," kata Wakil Ketua MPU Aceh, Teungku Faisal Ali, saat dimintai konfirmasi wartawan, Kamis (4/4/2019).

Dalam pertemuan dengan ulama Aceh, perwakilan Brunei membahas aturan syariat Islam secara umum. Mereka tidak membahas soal LGBT secara khusus.

Saat ini, Aceh memang sudah menerapkan hukuman cambuk terhadap kelompok LGBT. Mereka yang kepergok berhubungan sejenis, akan dicambuk sebanyak 100 kali sesuai aturan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang berlaku sejak 2015 lalu.

"(Dalam pertemuan itu) tidak bahas LGBT tapi secara umum bahwa pelaksanaan Syariat Islam itu untuk melindungi masyarakat itu sendiri dan utk menjalankan perintah tuhan. Itu yang kita bicarakan secara umum," jelas Faisal.

Berdasarkan informasi dihimpun detikcom, pihak Kerajaan Brunei Darussalam pernah melakukan studi banding ke Banda Aceh pada September 2014 lalu. Saat itu tujuh jaksa syariah Brunei yang dipimpin Hadiyati Binti Abdul Hadi diterima Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal bersama dengan Ketua Mahkamah Syariyah, Kajari Banda Aceh, Husni Tamrin dan seluruh Kepala SKPD jajaran Pemko Banda Aceh.

Dalam pertemuan itu, Hadiyati mengaku tujuan mereka ke Banda Aceh untuk mengetahui bagaimana perundang-undangan (Qanun) dan kehakiman syariah di Banda Aceh dan Aceh untuk kemudian diadopsi dan diimplementasikan di Negara dengan berpenduduk 400 ribu jiwa tersebut.

"Kita di Brunei telah ditetapkan tiga tahap, yakni tahap 1 dihukum dengan takzir, tahap 2 dihukum dengan hudud tapi tidak hukuman mati, sedangkan pada tahap ke 3 nanti baru dihukum hudud hingga hukuman mati. Saat ini kita masih berada pada tahap 1," kata Hadiyati seperti tertuang dalam rilis yang dikeluarkan Pemko Banda Aceh, 1 Oktober 2014.

Selain itu, mereka datang ke Aceh juga ingin mempelajari lebih dekat karena Aceh telah memiliki Qanun yang mengatur tentang hudud. Dalam pertemuan itu, para jaksa juga ingin mempelajari apa saja upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam penegakan syariat Islam.

"Di samping itu kita juga ingin sharing, tukar pandangan dan kongsi maklumat dengan Pemko Banda Aceh terkait hal ini," ungkapnya.| Detik.com

Tapaktuan - Aceh pernah jaya di masa lampau, bahkan kala itu Aceh tercatat sebagai satu dari lima negara besar di dunia. Aceh mampu mewakafkan tanah di depan ka'bah untuk kita generasi Aceh.

Hal ini diungkapkan anggota DPD RI, Rafli saat menyapa masyarakat Kluet di Lapangan bola gampong Malaka, Kluet Tengah Rabu (03/04/2019) malam.

"Nenek moyang kita juga mampu menghadiahkan dua pesawat untuk negara kita Indonesia, dengan semangat kita akan kembali mampu lebih dari itu dengan terus bekerja keras dan terhidar dari bahaya penyalahgunaan narkoba,"kata Rafli dari atas panggung dengan sesekali menyapa ribuan masyarakat dalam bahasa Kluet.

Panggung sosialisasi anti narkoba yang  diiringi lagu - lagu khasnya akan terus dilaksanakan Rafli hingga pekan depan ke seluruh Aceh dalam upaya mengajak masyarakat bersatu dan memotivasi untuk kembalikan semangat juang sebagai bangsa Aceh yang pernah jaya dengan menjauhi penyalahgunaan narkoba.
"Malam ini merupakan panggung kita yang ke 21, terhitung sejak awal maret mulai dari Pidie. Alhamdulilah, sudah tiba di Kluet, dan Kamis Malam di Pasieraja, Aceh Selatan," ujar Rafli.

Dari atas panggung hasil modifikasi truck yang langsung dibawanya dari Banda Aceh, Rafli mengaku kegiatan di kawasan Kluet tadi malam merupakan panggung ke 21, setelah malam sebelumnya pelaksanaan di Aceh Singkil.

Kunjungan Rafli kali ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Ribuan masyarakat terlihat begitu antusias menyambut kehadiran Rafli Kande yang kini tengah berjuang hijrah dari DPD RI ke DPR RI melalui PKS.[Rill]

Lhoksukon - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dikabarkan batal mengunjungi Aceh, Kamis (4/4). Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Provinsi Aceh meminta maaf atas pembatalan Prabowo tersebut.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada para ulama, masyarakat, seluruh partai koalisi, relawan, ormas dan lapisan masyarakat yang ingin berpartisipasi mengikuti Isra Mi'raj yang dihadiri Capres Prabowo Subianto, karena adanya kesalahan teknis," kata Sekretaris BPN Prabowo Sandi Provinsi Aceh, Marzuki AR, seperti dikutip Antara, Rabu (3/4).

Marzuki mengatakan Prabowo sebelumnya dijadwalkan akan menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda Paloh Gadeng Krueng Geukuh, Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

"Seyogyanya beliau akan berkunjung ke Aceh pada Kamis (4/4) ," katanya.

Namun, menurutnya karena kesalahan teknis yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, akibatnya ikut berimbas terhadap jadwal kunjungan Prabowo Subianto ke Provinsi Aceh, yakni ke Kabupaten Aceh Utara.

Marzuki tak menjelaskan secara rinci kesalahan teknis itu.

"BPN Pusat dan Aceh akan mengatur kembali schedule beliau dalam waktu yang tepat nantinya," katanya.

Ia mengatakan meskipun Prabowo tidak dapat hadir, acara Isra Mi'raj tetap akan digelar.

Prabowo sebelumnya juga batal hadir di Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1440 H sekaligus Dzikir Akbar yang digelar Istana Maimun, Medan, Rabu (3/4).

Gerindra Sumatera Utara, seperti dikutip sejumlah media, menyatakan ketidakhadiran Prabowo Subianto disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya kesulitan mendapatkan carteran helikopter untuk digunakan selama berkunjung di Sumatera Utara. | CNN/
Antara

Julita S.E Caleg DPRK dapil 4 dari PNA dengan no urut 3.
Aceh Utara - Menjelang pesta demokrasi atau pemilihan umum (pemilu) pada April 2019 mendatang, sejumlah calon legislatif menyatakan siap bertarung dalam kompetisi sekali dalam lima tahun tersebut.

Para caleg gencar melakukan sosialisasi demi meraih dukungan suara pemilih disetiap daerah pemilihan (dapil) yang menjadi fokusnya.

Salah satu calon legislatif yang diusung oleh Partai Nanggroe Aceh (PNA), Julita S.E. dengan nomor urut 3. Caleg satu ini mewakili Dapil 4 Kabupaten Aceh Utara, meliputi Kecamatan Dewantara, Muara Batu, dan Sawang untuk menuju kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara.

Julita sebelumnya pernah menjadi kader partai Demokrat, itu terjadi pada tahun 2006 lalu, bahkan pada 2014 lalu juga pernah menjadi Caleg di partai tersebut.

Tahun 2017 dirinya melanyangkan surat pengunduran diri tapi Julita sendiri bahagi pada waktu itu, karena sempat berjuang untuk kemenangan Irwandi-Nova yang saat itu Nova Adalah ketua Umum Partai Demokrat wilayah Aceh (DPD - ACEH)



Kepada Media ini, Julita mengisahkan perjalanan politiknya, disaat memori hampir melupakan prilaku Partai Demokrat DPD dan DPC Aceh Utara terhadapnya, maka jalan dan kesempatan untuk menjadi Caleg dibuka.

"Saya berpikir kalaupun saya nyaleg tahun ini saya mau terjun ke partai parlok dan Bismillah  pilihan saya ke partai PNA,, tidak beda juga ketua umumya yang saya idolakan pemimpin yang tegas merakyat serta program-program yang cemerlang," kata Julita.

Menurutny, ketua DPC PNA Aceh Utara sangat terbuka, ramah berwibawa serta merangkul semua kadernya yang mau berjuang untuk membesarkan partai PNA dan mengedepankan musyawarah mufakat.

PNA juga tidak ragu ragu membuat rapat yang melibatkan kandidat serta kadernya yang menghabiskan  dana tidak sedikit, tapi sang ketua tidak gentar demi kpentingan bersama untuk partai PNA berkibar.

"PNA itu partai yang transparan, beribawa serta merangkul untuk membangkit semangat kader,"terangnya.

Julita, Caleg yang berparas cantik ini juga bertekad memperjuangkan aspirasi masyarakat jika nanti dirinya terpilih dan mendapat kepercayaan sebagai wakil rakyat.

“Saya siap perjuangkan aspirasi seperti apa yang dibutuhkan masyarakat untuk kepentingan bersama,”ujarnya.

Tak terkecuali, sebagai seorang perempuan, Julita mengutamakan perjuangannya untuk memberikan hak-hak kaum perempuan.”Sebagai perempuan, tentunya Ingin memperjuangkan hak-hak perempuan, itu yang penting,”jelasnya. (Red)

Jakarta – Dua organisasi penggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers, Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), melalui kuasa hukumnya Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH secara resmi telah mendaftarkan permohonan banding atas putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan penggugat beberapa waktu lalu. Selanjutnya, memori banding atas putusan pengadilan yang menolak gugatan para penggugat telah juga dimasukkan pada hari Senin, 1 April 2018 oleh kuasa hukum Dolfie Rompas yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mustafa Djafar, SH, MH.

Hal tersebut disampaikan Dolfie Rompas kepada pekerja media usai memasukkan memori banding tersebut ke PN Jakarta Pusat. “Atas nama para penggugat, kami telah mendaftarkan permohonan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan PMH klien kami beberapa waktu lalu. Hari ini kami masukan memori bandingnya,” ujar Dolfie Rompas.

Sebagai pertimbangan dalam mengajukan permohonan banding tersebut, lanjut pengacara yang murah senyum ini, antara lain bahwa hakim dinilai tidak cermat dalam membaca dan menganalisa substansi gugatan para penggunggat. Ditambah lagi, dalam persidangan yang digelar sebanyak tidak kurang dari 27 kali yang menghadirkan berbagai saksi fakta maupun ahli pers dari kedua belah pihak, majelis hakim terkesan tidak mempertimbangkannya sama sekali. Padahal, saksi dari pihak tergugat yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa sesuai UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers tidak diberikan kewenangan untuk membuat aturan-aturan pers.

“Kami menilai bahwa mejelis hakim tidak cermat dalam menilai substansi guguatan PMH terhadap Dewan Pers. Yang menjadi pokok gugatan klien kami adalah bahwa Dewan Pers telah melampaui kewenangannya dalam mengatur kehidupan pers, seperti verifikasi organisasi, verifikasi media, dan melaksanakan uji kompetensi wartawan. Undang-undang tidak mengatur bahwa Dewan Pers diberi kewenangan untuk itu. Ahli pers yang dihadirkan oleh Dewan Pers juga membenarkan hal tersebut, namun hakim tutup mata dengan keterangan para ahli maupun saksi fakta yang dihadirkan di persidangan,” urai Dolfie Rompas.

Sementara itu, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke menilai bahwa dalam setiap kali persidangan, sangat jelas terlihat para hakim yang mengadili perkara PMH terhadap Dewan Pers gamang, cenderung tidak memahami persoalan yang disidangkan. “Saya hampir tidak pernah absen, selalu mengikuti persidangan, dan senantiasa memperhatikan sikap, pertanyaan, dan pernyataan para majelis hakim. Saya berkesimpulan, maaf, hakim tidak mengerti apa yang disidangkannya. Mereka perlu mempelajari substansi kemerdekaan pers sebagai Hak Asasi Manusia yang paling asasi sesuai Pasal 28F UUD NKRI dan Artikel 19 Piagam PBB,” kata Wilson yang merupakan alumni program pascasarjana bidang Global Ethics dan Applied Ethics dari 3 universitas terbaik di Eropa, Birmingham University Inggris, Utrecht University Belanda, dan Linkoping University Swedia.

Selanjutnya, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu juga menyatakan bahwa berdasarkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, sebenarnya Dewan Pers itu bukan lembaga yang dibentuk untuk sekelompok wartawan yang diklasifikasikannya sebagai konstituennya. “Dewan Pers itu dibentuk dan di-keppres-kan dengan fungsi menjaga dan mengembangkan kemerdekaan pers untuk seluruh wartawan atau pekerja pers, bahkan untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang yang tergabung di organisasi tertentu itu. Seluruh rakyat Indonesia ikut andil membiayai operasional Dewan Pers melalui APBN yang mereka kuras setiap tahun melalui Kementerian Kominfo, namun mengapa lembaga itu hanya mengakomodir kepentingan sekelompok wartawan saja? Tuman..!!” ujar Wilson penuh rasa heran.

Dia menjelaskan juga bahwa segala aturan yang dibuat Dewan Pers yang notabene melanggar aturan perundangan selama ini dapat diduga adalah untuk menjaga berbagai kepentingan dari kelompok tertentu sehingga aman dari akses pihak lain terhadap potensi kepentingan tersebut. Para penguasa media, termasuk segelintir organisasi pers yang selama ini mendapatkan keuntungan dari geliat dunia pers, berkolaborasi dengan oknum penguasa, telah berhasil membentengi kepentingan mereka dari jangkauan para pendatang baru di dunia pers.

Terkait dengan permohonan banding yang sudah diajukan, Wilson berharap kiranya majelis hakim di tingkat banding dapat lebih cerdas melihat substansi gugatan dan memberikan keputusan yang adil. “Yaa, sebagai pihak pembanding atas gugatan kita yang ditolak di tingkat pengadilan negeri, kita berharap kiranya mejelis hakim di tingkat banding akan lebih cerdas membaca dan menilai substansi gugatan kita tersebut, dan selanjutnya memberikan putusan yang adil demi tegaknya kemerdekaan pers bagi seluruh wartawan dan rakyat Indonesia,” pungkas tokoh pers nasional yang selama ini getol membela para wartawan yang dikriminalisasi di berbagai daerah itu. (HWL/Red)

BANDAR SERI BEGAWAN - Sultan Brunei menyerukan agar ajaran Islam tumbuh lebih kuat di negara itu seiring mulai berlakunya hukum syariah baru termasuk hukum rajam sampai mati terhadap pelaku seks sesama jenis dan zinah.

"Saya ingin melihat ajaran Islam di negara ini tumbuh lebih kuat," kata Sultan Hassanal Bolkiah dalam pidato publiknya di dekat Ibu Kota Bandar Seri Begawan seperti dikutip dari Straits Times, Rabu (3/4/2019).

Namun dalam kesempatan itu, Sultan Hassanal Bolkiah tidak menyebutkan hukum pidana yang baru atau mengumumkan bahwa hukuman rajam tersebut mulai berlaku seperti yang telah diperkirakan secara luas.

Sultan, yang telah berada di atas takhta negara kata minyak di pulau Kalimantan selama 51 tahun, juga mengatakan bahwa Brunei adil dan bahagia dalam menghadapi kritik global yang berkembang terhadap hukuman rajam.

"Siapa pun yang datang untuk mengunjungi negara ini akan memiliki pengalaman manis, dan menikmati lingkungan yang aman dan harmonis," ujar Sultan kepada hadirin di sebuah pusat konvensi, dalam sebuah pidato memperingati Isra Mikraj.

Hukum rajam di Brunei, bekas jajahan Inggris yang berpenduduk mayoritas Muslim dengan populasi sekitar 400.000, sepenuhnya mulai berlaku setelah bertahun-tahun mengalami penundaan.

Undang-undang, yang juga mencakup potong tangan dan kaki untuk pencuri, akan menjadikan Brunei negara pertama di Asia Timur atau Tenggara yang memiliki hukum pidana syariah di tingkat nasional, bergabung dengan sebagian besar negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi.

Keputusan untuk terus maju dengan hukuman itu telah memicu kekhawatiran di seluruh dunia, dengan PBB menyebut mereka kejam dan tidak manusiawi dan selebritas, yang dipimpin oleh aktor George Clooney dan bintang pop Elton John, menyerukan agar hotel-hotel milik Brunei diboikot.

Tetapi sultan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur, dan negara mayoritas Muslim itu mengeluarkan pernyataan pada akhir pekan yang menegaskan bahwa Brunei menegakkan aturan hukumnya sendiri dan syariah bertujuan untuk mendidik, menghormati, dan melindungi hak-hak sah semua individu.

Sultan - yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia dan tinggal di sebuah istana besar berkubah emas - mengumumkan rencana hukum pidana Islam itu pada tahun 2013 dan fase pertama diperkenalkan pada tahun berikutnya.

Hukum ini termasuk hukuman yang tidak terlalu ketat, seperti denda atau hukuman penjara untuk pelanggaran termasuk perilaku tidak senonoh, tidak ikut salat Jumat, dan kehamilan di luar nikah.

Meskipun sebagian besar negara Muslim memasukkan unsur-unsur hukum syariah dalam sistem hukum mereka, sangat sedikit yang melaksanakan hukuman yang lebih keras - yang dikenal sebagai hudud - yang bahkan tidak disetujui oleh para sarjana Muslim.

Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) mengkritik keputusan Brunei untuk menerapkan hudud dan mendesaknya untuk meratifikasi serta mengimplementasikan Konvensi PBB Menentang Penyiksaan.

"Keputusan Brunei untuk menerapkan Fase Dua dan Tiga KUHP Syariah dan hukuman terkait bertentangan dengan kewajiban hak asasi manusia internasionalnya, termasuk yang berkaitan dengan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia," kata jurubicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“Kami terus mendorong Brunei untuk meratifikasi dan mengimplementasikan Konvensi PBB Menentang Penyiksaan, yang ditandatangani pada 2015, dan untuk menandatangani, meratifikasi, dan mengimplementasikan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik,” kata Palladino.

Aktor pemenang Oscar, George Clooney, menyerukan pemboikotan hotel-hotel mewah milik Brunei, termasuk Beverly Hills Hotel, karena rencana negara itu untuk menjatuhkan hukuman rajam. | Sindonews

Pidie Jaya - Rangkaian kunjungan kerja Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, yang telah dimulai sejak tanggal 30 Maret lalu, diakhiri dengan peresmian Meunasah Muko Kuthang, yang berada di Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Dua, Selasa (2/4/2019).

“Alhamdulillah, Hari ini saya serahkan kunci Meunasah Muko Kuthang kepada kepada Pak Keuchik, semoga dapat dimakmurkan dan dipergunakan dengan baik,” pesan Nova kepada Syahnan, selaku Keuchik Muko Kuthang.

Prosesi peresmian Meunasah Muko Kuthang ditandai dengan penandatanganan Prasasti dan pengguntingan pita oleh Plt Gubernur Aceh, didampingi Bupati dan Wakil Buati Pidie Jaya, Camat Bandar Dua dan Keuchik Muko Kuthang.

Sebagaimana diketahui, saat bencana gempa Pidie jaya terjadi pada 7 Desember 2016 silam, Meunasah Muko Kuthang rubuh. Meunasah ini akhirnya dibangun kembali pada bulan Mei 2017 lalu dengan menggunakan dana yang bersumber dari Pemkab Pijay dan sumbangan dari para Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Aceh serta dukungan dari para  dermawan lainnya.

“Mushalla ini dibangun dengan semangat kebersamaan dalam rangka mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya Aceh.Semangat itu pula yang menggerakkan kita untuk turut membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Lombok Utara dan Palu,” ungkap Nova.

Sebagaimana diketahui, Pasca bencana gempa dan tsunami Lombok, Pemerintah Aceh menginisiasi pengumpulan dana dari seluruh rakyat Aceh untuk disalurkan ke dua daerah terdampak bencana tersebut.

Dari hasil penggalangan dana tersebut, saat ini Pemerintah Aceh sedang mengerjakan pembangunan Masjid di Lombok Utara, senilai Rp2 miliar. Proses pembangunan Masjid tersebut direncanakan akan selesai dan diresmikan pada tanggal 28 April mendatang.

Hasil pengumpulan dana masyarakat Aceh untuk Palu yang mencapai Rp3,3 miliar juga dipergunakan untuk membangun Masjid. Setelah diresmikan proses pembangunannya pada 13 Februari lalu itu ditargetkan selesai dibangun pada bulan Agustus mendatang.

“Dalam keterbatasan dan kekurangan, rasa empati kita terpanggil untuk membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Lombok dan Palu. Ini adalah bentuk solidaritas dan kebersamaan yang kita miiki dan harus terus kita pupuk,” imbau Nova.

Rasa kebersamaan itu, sambung Nova, kembali ditunjukkan oleh para ASN dilingkup Pemerintah Aceh yang bersepakat mengumpulkan dana untuk membangun kembali Meunasah Muko Kuthang, yang telah menjadikan Meunasah ini sebagai salah satu rumah ibadah yang sangat berperan sebagai pusat aktivitas sosial dan keagamaan warga.

“Letaknya yang tepat berada di sisi jalan lintas Banda Aceh-Medan membuat Meunasah ini sangat familiar dan dijadikan tempat beribadah para musafir,” kata Plt Gubernur.

Dalam sambutannya, Plt Gubernur kembali mengingatkan masyarakat dan pengurus Meunasah untuk kembali menjalankan dan mengaktifkan tiga fungsi utama Masjid atau Meunasah, yaitu sebagai sarana untuk membangun dan meningkatkan hubungan manusia dengan Allah, membangun hubungan dengan sesamamanusia dan membangun hubungan manusia dengan lingkungannya.

“Untuk itu, mari kita jaga, rawat, makmurkan Meunasah ini.Terimakasih saya ucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, para dermawan serta dukungan dari  pegawai negeri di lingkup Pemerintah Aceh, yang telah dengan ikhlas menyisihkan rezekinya untuk membantu pembangunan kembali meunasah ini,” pungkas Plt Gubernur Aceh. (Rill)

Banda Aceh - Amri Fatmi Anzis, almunus Al-Azhar Cairo Mesir menjadi penceramah dalam peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad, di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Selasa 2/04.

Seperti dilansir dari Website kmamesir.org, Amri Fatmi merupakan doktor Aqidah Filsafat. Ia merupakan putra Aceh pertama yang meraih gelar itu dari universitas tertua di dunia tersebut. "Tgk. Amri lulus dalam sidang disertasi dengan predikat Summa Cum Laude," demikian ditulis website yang dikelola mahasiswa Aceh tersebut.

Amri merupakan penerima beasiswa LPSDM Pemerintah Aceh.  Ia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Kritik Ulama Al-Azhar Terhadap Pemikiran Materialisme Abad 20”, dalam sidang di Auditorium Abdul Halim Mahmud Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar.

Dalam ceramah yang diikuti oleh seribuan masyarakat Aceh di halaman depan Masjid Raya Baiturrahman itu, Amri menyampaikan khutbah berjudul Antara Mi'raj Nabi dan Mi'raj Kita.

Ia menyampaikan tiga hal krusial yang terjadi dalam hidup Nabi Muhammad yang merupakan tonggak sejarah Islam. Ketiga hal itu adalah pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang dimulai dengan turunnya wahyu, peristiwa Isra' Miraj dan peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah.

Selain itu, di antara poin penting dari ceramah Amri Fatmi adalah keutamaan salat. Salat, kata dia, merupakan ibadah wajib yang harus senantiasa diajarkan kepada generasi muda. Dengan demikian, Aceh di masa depan akan menjadi daerah yang rahmatal lil alamin.

Sementara Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebutkan peringatan Isra Miraj merupakan ajang bagi umat Muhammad untuk memperkokoh keimanan dan keyakinan kepada Allah. "Memperingati Isra Miraj merupakan sebuah sikap istiqamah dalam meneladani Nabi," kata Nova.

Isra Miraj, kata Nova, merupakan peristiwa luar biasa yang merupakan mukjizat kerasulan Muhammad. Dilihat dari akal pikiran manusia yang terbatas, kejadian itu disebut sangat irrasional. Namun demikian kejadian nyata itu merupakan sebuah mukjizat yang membuktikan dan menunjukkan logika manusia yang sangat lemah.

"Perjalanan itu dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada Nabi sebagian dari tanda kebesaran Allah. Pengalaman itulah yang kemudian disampaikan Nabi kepada umat," kata Nova.

"Kejadian Isra Mirajlah yang kemudian mewajibkan umat Islam menunaikan salat sebagai wadah berkomunikasi dengan Allah," kata Nova.

Berikan Bonus Peraih Juara MTQ Nasional Sumut

Dalam peringatan Isra Miraj itu, Pemerintah Aceh juga memberikan bonus uang tunai senilai Rp.2,2 miliar pada peraih juara Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke 27 di Medan Sumatera Utara pada tahun lalu. Penyerahan secara seremonial dilakukan langsung oleh Nova Iriansyah

Nova menyebutkan total uang tunai yang diberikan pemerintah itu diserahkan kepada 25 putra-putri Aceh yang telah mengharumkan nama Aceh dalam gelaran MTQ.

Bukan hanya kepada peraih juara, bonus juga diberikan kepada para pelatih yang disebut telah berdedikasi mendidik anak Aceh sehingga mendapatkan prestasi tinggi.

"Kami mengharapkan agar bonus ini menjadi penyemangat sehingga meningkatkan prestasi dalam MTQ ke depan," kata Nova. (Rill)

Ilustrasi
Banda Aceh - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019 sedang berlangsung. Para siswa sedang berhadapan dengan komputer untuk menentukan kelulusan sekolah menengah, baik SMA, SMK, dan MAN.

Namun, di Aceh masih banyak sekolah yang tidak memiliki komputer, sehingga mereka harus pindah ke sekolah lain untuk bisa ikut UNBK. Bukan hanya itu, jaringan internet juga banyak yang belum menjangkau sekolah yang letaknya di pedalaman Aceh.

Ombudsman RI Perwakilan Aceh menemukan beberapa kejanggalan saat UNBK dilaksanakan di Aceh, yaitu tidak tersedianya komputer dan jaringan internet di sekolah yang sedang melaksanakan ujian.

Hal itu ditemukan Tim Ombudsman saat melakukan pengawasan di salah satu sekolah di Kabupaten Aceh Jaya. Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin mengatakan, di sekolah itu bahkan tak terkoneksi dengan jaringan internet, karena lokasinya di pedalaman.

“Bahkan ada sekolah yang belum ada komputernya. Sehingga para peserta ujian harus numpang UNBK ke sekolah lain. Kami yakin masih banyak sekolah yang seperti itu, bukan di Aceh Jaya saja, sehingga kesannya kebijakan ini seperti dipaksakan," kata Taqwaddin saat dikonfirmasi, Rabu, 3 April 2019.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menemukan para pejabat yang melanggar aturan. Kata dia, masuk ke ruang ujian saat sesi UNBK sedang berlangsung.

Padahal, di pengumuman sudah dicantumkan bahwa dilarang masuk selain pengawas. “Hal ini dikhawatirkan mengganggu konsentrasi peserta ujian,” ujarnya.

Ombudsman juga melakukan pengawasan ke sekolah berkebutuhan khusus. Salah satunya ke Sekolah Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Aceh, disekolah ini UN dilaksanakan manual. Yaitu pengisian jawaban dengan menggunakan pensil 2B, karena menyesuaikan dengan keadaan para peserta ujian.

“Untuk sekolah SLB peserta ujiannya menyesuaikan. Ini sudah sesuai dengan prosedur,” kata Taqwaddin.

Untuk kesuksesan Kebijakan UNBK secara nasional, Ombudsman menyarankan agar pemerintah atau pihak Yayasan Sekolah Swasta menyediakan komputer, dan fasilitas internet yang memadai guna melancarkan UNBK di tahun mendatang. | Vivanews

Kapolsek Gandapura, Bireuen, Ipda Melisa STrk, bersama anggotanya, memperlihatkan 23 bal ganja seberat 24,128 Kilogram ganja, bersama dua tersangka kurir ganja, dalam jumpa pers di Mapolsek setempat, Rabu (3/4/2019).
Bireuen - Kepolisian Sektor (Polsek) Gandapura, Bireuen, mengamankan dua tersangka kurir bersama barang bukti (BB) ganja seberat 24,128 kilogram (23 bal).

Kapolsek Gandapura, Ipda Melisa STrK, dalam jumpa pers kepada Serambinews.com, Rabu (3/4/2019) mengatakan, dua tersangka kurir ganja itu adalah berinisial MA (17), warga Kecamatan Makmur dan MG (20), warga Kecamatan Gandapura, Bireuen.

Keduanya ditangkap di dua lokasi terpisah dalam waktu yang berbeda.

Awalnya, tim Opsnal Polsek Gandapura menangkap tersangka MA saat menunggu mobil penumpang umum di Desa Keude Lapang, Gandapura, tepatnya di pinggir jalan nasional Medan-Banda Aceh, pada Senin (25/3/2019) sekira pukul 02.30 WIB.

Bersama MA polisi menyita 23 bal ganja yang sudah dibalut lakban kuning dengan berat semuanya mencapai 24,128 Kg.

Barang haram tersebut ditemukan dalam sebuah kardus berisi 15 bal, dan dalam dua tas berisi 8 bal ganja. Selain itu polisi juga mengamankan dua unit handphone.

Atas pengembangan tersangka MA, anggota berhasil menangkap tersangka MG (20), di sebuah rumah kawasan Gandapura, pada Senin (25/3/2019) sekira pukul 14.00 WIB.

MG merupakan residivis kasus ganja dan pernah menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara. Sedangkan MA sudah dua kali berhasil lolos membawa ganja ke Pekanbaru, Riau.

"Dari keterangan kedua tersangka MA dan MG, ganja itu diperoleh mereka dari seseorang, warga Kecamatan Sawang, Aceh Utara, untuk dibawa ke Pekanbaru yang sudah menunggunya," terang Kapolsek.

Mereka mendapat upah Rp 400.000 per kilogram, sehingga upah seluruhnya jika tiba di Pekanbaru mencapai Rp 9.200.000.

"Keduanya mengaku tergiur dengan upah yang mencapai Rp 9,2 juta," ujar Ipda Melisa.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini mendekam dalam Sel Mapolsek Gandapura.

"Mereka terjerat pasal 111 ayat 2 jo 114 ayat 2 jo 115 ayat 2 jo 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun atau seumur hidup," demikian Kapolsek Gandapura. | Serambinews

Bireuen - Mengenakan baju putih lengan pendek, dipadu celana jeans hitam serta sepatu sport warna hitam. Mukhlis A.Md, Direktur PT. Takabeya Perkasa Gruop duduk di kursi sebagai saksi pada Pengadilan Negeri (Bireuen). Dia hadir ke PN Bireuen bukan tanpa sebab, terkait perkara yang menjerat Epong Reza.

Sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi pelapor itu, dipimpin Zufida Hanum SH MH (Ketua), Mukhtar SH serta Mukhtaruddin SH (Anggota). Mukhlis yang hadir sebagai saksi pelapor memberikan kesaksiannya.

Dalam keterangannya, dia merasa malu atas status Epong Reza di akun facebooknya karena menulis, merasa kebal hukum adik Bupati Bireuen diduga terus gunakan minyak subsidi untuk perusahaan raksasa. Status itu sama dengan judul berita yang dia tulis di media tempat Epong Reza bekerja.

“Bukan karena beritanya, status yang dia tulis itu membuat saya malu dan melaporkan ke polisi,” kata saksi mukhlis dalam persidangan.

Dia juga mengaku tidak menghubungi redaksi untuk hak jawab. ”Tidak melihat link berita, cuma fokus di status FB saja,” sebutnya.

Lalu, majelis hakim melontarkan beberapa pertanyaan, termasuk mengajak Mukhlis itu mengambil jalan damai. Awalnya adik kandung Bupati Bireuen itu minta waktu untuk berpikir tentang masalah damai. ”Saya pikir-pikir dulu,” kata Mukhlis.

Namun, setelah ketua hakim mengatakan bahwa damai bukan untuk menghentikan sebuah tuntutan hukum, akhirnya dia pun menyatakan berdamai. “Anda orang Bireuen terdakwa juga orang Bireuen. Sama-sama orang Bireuen. Berdamai sajalah. Orang awam beranggapan damai itu sudah bebas, tidak begitu. Walau sudah damai tuntutan hukum pidana tetap dilanjutkan,” terang Zufida Hanum SH.

Selanjutnya, Direktur PT Takabeya Perkasa Gruop dan Epong Reza saling berpelukan. Di hadapan majelis hakim mereka berpelukan tanda berdamai. Sidang akan dilanjutkan seminggu kemudian, masih agenda mendengar keterangan saksi.(*)

Sumber: Modusaceh.co

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim, meminta seluruh masyarakat Aceh untuk menghindari penyebaran informasi hoaks. Informasi yang sebenarannya tidak jelas tersebut dapat memecah belah masyarakat.

Biasanya, kata Helvizar, informasi hoaks paling banyak tersebar jelang pemilu. Di mana satu pihak menyerang pihak lain dengan ujaran kebencian. Jika kondisi itu dibiarkan akan menimbulkan konflik dan pembangunan akan tersendat.

"Hoaks adalah Kejahatan yang merusak demokrasi. Sebuah senjata efektif untuk merusak demokrasi," kata Helvizar dalam Seminar Nasional Hoaks dan Implikasinya Terhadap Demokrasi dan Pembangunan yang Berkeadilan, yang dibuat Kantor Staf Kepresidenan di Kampus Unsyiah, Selasa 2/04.

Helvizar menyebutkan sebaran ujaran kebencian akan membuat masyarakat melakukan kebrutalan. Harusnya, kata dia, masyarakat Aceh tidak boleh mengabaikan logika dan menghormati nilai kebudayaan dibanding memenuhi diri dengan aura kebencian. Hoaks ujar dia, sama halnya dengan racun yang tersaji dalam makanan yang lezat.

Helvizar meminta agar masyarakat Aceh untuk menyaring seluruh infomasi yang tersebar di ruang publik sebelum disebarkan secara luas. Dengan demikian informasi yang tersebar pun berupa kebenaran yang punya nilai positif bagi masyarakat.

Sementara itu Rektor Unsyiah, Samsul Rizal, menyebutkan dampak penyebaran informasi bohong sangat dalam bagi masyarakat. "Akan membuat masyarakat bingung dan hidup dalam kecurigaan," kata dia.

Harusnya sebagai masyarakat yang cerdas, informasi yang disebar pun haruskah sesuatu yang mencerdaskan. Ia meminta agar sebelum informasi menyebar masyarakat mengeceknya terlebih dahulu.

"Salah satu simpul penting adalah meneliti setiap informasi dengan hati-hati," kata Rektor Unsyiah.(Rill)

BANDA ACEH —— Aliansi pengusaha Nasional  provinsi Aceh, menggelar acara radio talks show, yang mengangakat tema “Curhatan Pelaku Usaha di Aceh” kegiatan yang berlangsung di radio Three FM Banda Aceh ini, berlangsung Senin malam, 1 April 2019

Talk show yang menghadirkan sejumlah pengusaha ini, yaitu Mahifudz Y Loethan dari Kadin Aceh, Dedy T Zaymi Japnas Aceh, Luqma Oemar CEO Luzi Corporation serta Dedy Sukma CEO Minyeuk Pret

Mahfudz Y Loethan, dari Aliansi Pengusaha Nasional Aceh, menyebutkan kesamaan visi dan merasakan kekhawatiran yang sama, akibat iklim dunia usaha yang tidak baik selama ini, sejumlah besar pengusaha seluruh Indonesia termasuk Aceh, mengikat diri  dalam Aliansi ini, berjuang bersama dengan Prabowo - Sandi , yang diyakini akan mampu membawa laju gerak dunia usaha akan lebih baik dari 4,5 tahun belakang ini.

“Kita pengusaha sangat merasakan bagaimana iklim dunia usaha yang tidak memberikannya dampak positif, lokomotifnya bergerak  sangat stagnan, banyak pengusaha menjerit dengan kondisi dunia usaha kita, pemerintah selama ini kami anggap gagal mempersembahkan pertumbuhan ekonomi yang baik untuk negara ini” Kata Mahfudz, yang juga ketua harian Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Aceh ini

Sementara itu, Lukman Oemar pengusaha yang juga memiliki beberapa unit usaha di luar Aceh bahkan luar negeri ini, menyebutkan kondisi pelaku usaha sekarang, sangat  berada pada titik yang sangat tidak baik. Dia menyebutkan kalau tidak ada perbaikan kami sangat khawatir banyak pelaku usaha akan menjerit kencang

“Kondisi saat ini, mencukupi untuk membayar gaji karyawan dan kebutuhan operasional saja sangat terasa berat bagi kami pengusaha, ini disebabkan daya beli yang melemah” Kata Luqman

Hal senada juga diungkapkan oleh Daudy Sukma, pengusaha yang memproduksi parfume asli Aceh ini, menyebutkan Aceh punya banyak peluang usaha yang bisa digerakkan, terutama sub sektor ekonomi kreatif, tapi lagi- lagi pemerintah kurang berperan dalam pengembangan ini, kita pengusaha kurang diberdayakan. Dia berharap, kedepan pemerintah harus lebih peduli pada potensi ini.

Sementara itu, Dedy T Zaymi, mengatakan janji-janji perbaikan ekonomi yang digelindingkan oleh pemerintah sekarang, jujur gagal terlaksana. Makanya kami bersepakat kedepan kepemimpinan nasional harus diganti, dengan pemimpin yang pro bisnis dan pro pengusaha lokal, yang mampu menciptanya sejuta pengusaha baru, sehingga kita mampu menciptanya lapangan kerja buat masyrakat kita.

Dalam kegiatan ini, Mahfudz juga menyebutkan, saat ini sudah ada hampir 100 pengusaha Aceh,  yang menyatakan siap berjuang mengatarkan  Prabowo - Sandi, untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam waktu dekat pihaknya  akan menggalang donasi dan deklarasi pengusaha Aceh untuk kemenangan Prabowo Sandi.

Seperti diketahui, Aliansi Pengusaha Nasional ini mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon nomor urut 02, Dimana Prabowo-Sandiaga hadir langsung dan menerima mandat dukungan dari sejumlah pengusaha ini, yang diserahkan oleh Erwin Aksa.

Acara terebut diselenggarakan di Djakarta Theater Ballroom, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019) lalu.(Rill)

Ilustrasi
Banda Aceh - Seorang PNS Kanwil Kemenkum HAM Aceh dilaporkan ke polisi karena diduga menjadi calo CPNS.

Pelaku berinisial EY (40) diduga menipu seorang dokter dan mengaku dapat meluluskan keponakan korban menjadi pegawai.

"Tersangka menawarkan keponakan korban untuk menjadi PNS Kemenkum HAM tahun 2018 sampai dengan korban yakin dan percaya. Korban kemudian menyerahkan uang pengurusan yang diminta tersangka Rp 55 juta," kata Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKP M Taufiq, Selasa (2/4/2019).

Penipuan terjadi pada 26 Oktober 2018 di sebuah warung kopi di kawasan Lueng Bata, Banda Aceh. Saat itu, pelaku bertemu dengan FR (49) yang berprofesi sebagai dokter di sebuah rumah sakir di Banda Aceh.

Dalam pertemuan itu, tersangka EY meyakinkan FR. EY waktu itu juga berjanji jika keponakan korban tidak lulus, uang akan dikembalikan.

Setelah lama berselang, keponakan korban tidak lulus PNS. Tersangka EY juga tidak pernah melakukan pengurusan PNS terhadap keponakan korban.

"Sampai saat ini keponakan korban tidak pernah menjadi PNS serta uang milik korban tidak pernah dikembalikan," jelas Taufiq.

Merasa tertipu, korban membuat laporan ke Mapolresta Banda Aceh dengan nomor polisi LPB/ 91/II/2019/ SPKT tanggal 15 Februari 2019. Polisi turun tangan dan kemudian melakukan penyelidikan.

Polisi kemudian memanggil EY dan surat panggilannya juga ditembuskan ke Kemenkum HAM Aceh. Tersangka EY memenuhi panggilan sebagai tersangka pada Senin 1 April kemarin.

"Dia (EY) datang sendiri setelah kami tembuskan surat panggilan ke Kemenkum HAM tempat dia bekerja. Surat panggilan sebagai tersangka," ujar Taufiq. | Detik.com

Gayo Lues - Pembenahan sektor pendidikan bukan semata membangun infrastruktur dan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Nova meyakini ada dimensi lain yang harus dibenahi pada sektor pendidikan, terutama untuk menangkal pengaruh buruk era globalisasi dan perkembangan teknologi.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kepada awak media usai meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA Negeri 1, Blangkejeren, Senin (1/4/2019) pagi.

"Jangan sampai era globalisasi dan kemajuan teknologi menggerus budaya, kebiasaan yang diwariskan indatu dan menjadi racun, bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita menuju masa depan mereka. Oleh karena itu,  menurut saya, ada diimensi lain yang harus kita benahi di kektor pendidikan kita menangkal pengaruh buruk kemajuan teknologi tersebut," ujar Nova.

Nova mengingatkan, bahwa kebiasaan hidup bersih, kebersamaan, sifat gotong royong, merupakan peninggalan indatu yang sudah mulai luntur di lingkungan sekolah. Pengaruh gawai, perkembangan dunia maya seperti media sosial dan permainan daring sangat menyita waktu anak-anak usia sekolah. Ini harus menjadi perhatian serius, jangan sampai  merusak masa depan generasi masa depan anak-anak kita,” pesan Nova.

Nova mengingatkan, bahwa membangun kebersamaa, bergotong royong dan peduli sesama merupakan peninggalan indatu rakyat Aceh dan menjadi program Nawacita yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Jangan sampai pengaruh perkembangan teknologi global yang tanpa batas itu justru merusak masa depan anak-anak dan menggerus kearifan lokal kita.  Lemahnya pengawasan dan kemampuan menyaring pengaruh buruk kemajuan teknologi akan mempengaruhi mental dan menggerus moral, rasa kebersamaan dan semangat gotong royong. Bersama seluruh pihak terkait, saya akan coba membenahi ini," sambung Plt Gubernur.

Sementara itu, terkait pelaksanaan UNBK yang ditinjau, Nova mengaku puas karena semua berjalan lancar dan tanpa kendala. "Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Sejauh ini tidak ada kendala, baik suplay listrik maupun seluruh peralatan pendukung lainnya berfungsi dengan baik.”

Didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh Syaridin dan Bupati Gayo Lues Muhammad Amru serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh lainnya, PLt Gubernur meninjau pelaksanaan UNBK di SMA Negeri 1 Blang Kejeren.

Tiba di sekolah Plt Gubernur dan rombingan disambut oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Blang Kejeren Aguswati Gulo, dan langsung menuju ke tiga ruang kelas yang dijadikan sebagai tempat UNBK. Tahun ini, sebanyak 204 siswa SMA Negeri 1 mengikuti UNBK.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubernur sempat berpesan kepada Kepsek SMA Negeri 1 Blang Kejeren agar membangun hubungan dan bersinergi dengan pihak terkait dalam upaya-upaya terkait penanggulangan narkoba serta menggalakkan kembali gotong royong.

“Saya yakin semangat gotong royong anak-anak kita sudah mulai luntur karena terlalu fokus dengan gawai dan game onlinenya. Belum lagi penyalahgunaan narkoba yang sudah sangat meresahkan kita karena telah menyasar anak usia sekolah. Untuk itu, bangunlah komunikasi dengan BNK Gayo Lues untuk mensosialisasikan bahaya narkoba,” imbau Plt Gubernur.

Plt Gubernur juga menyempat diri untuk meninjau sejumlah fasilitas pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Gayo Lues. Nova berpesan agar Kepala Sekolah bersama dewan guru dapat memanfaatkan dan menjaga fasilitas yang sudah ada dengan sebaik-baiknya dan menggunakannya untuk kegiatan belajar mengajar secara maksimal.

Namun Plt Gubernur merasa sedikit kecewa dengan kondisi toilet siswa yang tidak layakpakai. Plt Gubernur langsung merogoh kocek pribadinya kepada sekolah agar segera membangun fasilitas toilet untuk siswa.

"Sumbangan ini khusus untuk membangun toilet siswa ya bu Kepsek. Sayang anak-anak kita jika kondisi toiletnya tidak layak seperti itu, harus segera dibangun ya," ujar Nova sembari memasukkan uang donasi ke tabug amal sekola. Mengikuti langkah Plt Gubernur, sejumlah Kepala SKPA yang turut dalam rombongan kunjungan kerja Plt Gubernur juga turut menyumbangkan sejumlah dana.

Selanjutnya, Plt Gubernur dan rombongan meninjau pelaksanaan UNBK di SMA Negeri Seribu Bukit. Kehadiran Plt Gubernur disambut langsung oleh Marjoni, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Seribu Bukit serta para dewan guru dan staf lainnya serta para pengurus Osis. Tahun ini, jumlah siswa yang ikut UNBK di sekolah tersebut sebanyak 168 orang. (Rill)

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim, menuturkan peninjauan kembali rencana tata ruang harus enjadi paya untuk melihat kesesuaian antara rencana tataruang dan kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

“Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, bahwa rencana tata ruang wilayah dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun,” ujar Helvizar saat membuka rapat pleno penetapan hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh tahun 2013-2033 di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (1/4).

Helvizar mengungkapakan, hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Aceh berisi 2 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Di antaranya perlu dilakukan revisi karena  adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional atau terjadi dinamika internal wilayah. 

Dimana dinamika tersebut mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

“Kemudian, tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional atau provinsi. Serta tidak terjadi dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten,” ujar dia.

Pelaksanaan peninjauan kembali RTRW tahun 2013-2033 tersebut, kata Helvizar, dilakukan melalui tiga tahapan, yakni pengkajian, evaluasi dan penilaian. Setelah itu, akan dihasilkan rekomendasi yang ditetapkan berdasarkan kualitasnya, kesesuaian dengan Undang-Undang serta tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Oleh sebab itu, rapat pleno penetapan hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman terkait proses kegiatan dan hasil rekomendasi peninjauan kembali yang telah disusun oleh tim RTRW 2013-2033 dengan melibatkan Tim TKPRA dan SKPA.(Rill)

Sabang - Gempa bumi berkekuatan 5,2 skala Richter (SR) terjadi di wilayah Kota Sabang, Senin (1/4) tepat pukul 6.46 WIB, tetapi tidak menimbulkan potensi gelombang tsunami.

Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Mata I'e di Banda Aceh menyatakan, titik koordinat episenter berada di 7,63 lintang utara, dan 95,09 bujur timur.

Pusat gempa kali ini terjadi di laut dengan jarak sekitar 194 kilometer arah Barat Laut Kota Sabang, Aceh, yang memiliki kedalaman 10 kilometer.

Trinanda Mulia (26), warga yang tinggal di kawasan Pantai Kasih, Sabang, mengaku, sama sekali tidak merasa goncangan gempa bumi.

Ia melanjutkan, sementara air laut di bibir pantai terlihat normal seperti sediakala, dan tidak mengalami penyusutan walau terjadi salah satu peristiwa fenomena alam tersebut.

"Nggak terasa apa-apa, dan semua normal. Terutama untuk air di laut untuk kawasan pantai ini. Memang sering begini, kami tak rasakan gempa," katanya. | ANTARA

Bengkulu Selatan - Rismanaini (35) warga Desa Talang Padang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan ditemukan tewas di lahan perkebunan sawit, Sabtu (30/3/2019).

Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Rudy Purnomo melalui Kapolsek Pino Raya AKP Syafrizal menjelaskan, korban ditemukan tewas bersimbah darah oleh warga yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. "Korban ditemukan tewas sekira Pukul 12.30 WIB di kebun sawit," jelas Syafrizal.

Diduga janda beranak dua itu menjadi korban pembunuhan. Hal itu diketahui berdasarkan pemeriksaan jasad korban, dimana leher korban nyaris putus akibat luka bacokan senjata tajam.

Sebelum ditemukan tewas, korban pamit ke pihak keluarga untuk mencari brondolan buah sawit. "Untuk menguak dan memastikan penyebab kematian korban, jasad korban dievakuasi petugas ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna. | Sindonews
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.