2019-12-29

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Natuta - Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal menyatakan kapal-kapal asing sejatinya sudah masuk ke perairan Natuna, Kepulauan Riau sejak 1999.

Tahun itu merupakan awal dari Era Reformasi usai Presiden Soeharto jatuh dari kursi kekuasaan pada Mei 1998.

"Kapal-kapal itu sudah masuk sejak 1999. Saya tahu karena ketika itu saya bertugas di Natuna sebagai Sekda," ujar Abdul saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1).

Ia mengatakan kapal-kapal itu masuk ke perairan Natuna karena tergiur dengan hasil laut yang cukup melimpah, sehingga mereka kerap menangkap ikan dari wilayah Indonesia.

Kendati begitu, meski saat ini konflik di perairan Natuna tengah menghadapkan Indonesia dan China, namun kapal asing yang masuk sebenarnya tidak hanya dari Negeri Tirai Bambu.

"Yang masuk ke Natuna itu ada kapal Vietnam, Thailand, dan China," ucapnya.

Sayangnya, ia tidak bisa memberi gambaran data jumlah kapal asing yang memasuki perairan Natuna. Namun yang pasti, ia mengatakan jumlah kapal yang masuk sebenarnya sempat berkurang saat pemerintah menerapkan kebijakan pengawasan ketat di perairan Natuna.

Selain itu, pemerintah di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga sempat memberlakukan kebijakan penenggalaman kapal asing.

"Karena kapal kerang kita stand by setiap hari, ada juga kapal KKP, mereka bergantian jaga. Meski saya tidak tahu pasti apakah memang kebijakan ini menurunkan atau tidak," imbuhnya.

Faktor Cuaca

Kendati begitu, belum lama ini ada kapal-kapal asing yang kembali memasuki perairan Natuna. Abdul menduga mereka berhasil masuk karena faktor cuaca ombak tinggi pada beberapa waktu lalu.

Ketika ombak tinggi, sambungnya, kapal pengawas Indonesia sempat mundur. Sebab, kondisi ini cukup berisiko bagi kapal pengawas karena ombak mencapai 4 meter sampai 5 meter.

"Mungkin karena ombak besar, jadi kapal pengawas mundur sebentar, lalu dia masuk. Coast guard mereka besar, meski kita punya armada juga," katanya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah kembali memperketat pengawasan di perairan Natuna agar tidak ada lagi kapal asing yang masuk. Selain itu, ia ingin pemerintah juga bisa 'memaksa' para negara luar agar mau mengakui kedaulatan wilayah Indonesia. | CNN Indonesia

StatusAceh.Net - Pembunuhan terhadap kepala pasukan elite Quds dari Iran, Mayor Jenderal Qassem Soleimani dalam serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat (AS), di Baghdad, Jumat (3/1), dianggap menjadi pemicu konflik besar AS-Iran di Timur Tengah.

Pasalnya, Qassem dikenal sebagai tokoh militer paling berpengaruh dan diplomat canggih yang bertanggung jawab untuk kebijakan regional di Irak, Lebanon, Suriah, Yaman dan lainnya.

Pembunuhan ini menambah parah hubungan AS-Iran yang memang telah memanas sejak AS menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran pada tahun 2018. Hubungan kedua negara juga tidak berjalan baik setelah AS menjatuhkan sanksi dagang kepada Iran.

‘‘Bukan akan terjadi perang, tidak mengarah pada perang baru, tidak berisiko menimbulkan perang. Tidak satupun. Ini memang perang,“ ujar mantan wakil asisten sekretaris pertahanan AS untuk kebijakan Timur Tengah, Andrew Exum.

Asisten profesor dari Universitas Shahid Beheshti di Iran, Hamidreza Azizi mengatakan bahwa jika Iran tidak membalas seragan udara AS, maka martabat Iran yang akan dipertaruhkan. Iran akan kehilangan muka baik secara domestik maupun eksternal.

“Iran telah membentuk narasi tentang kekuatan dalam negeri dan musuh yang lemah. Ini akan hancur jika Iran diam saja,” ujarnya.

Belum pasti bagaimana, kapan dan di mana Iran akan membalas. Yang jelas, serangan balasan Iran akan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Iran.
 
Tindakan pencegahan AS
Sebelumnya, Jumat (3/1), Presiden AS Donald Trump membenarkan pembunuhan terhadap Qassem sebagai tindakan pencegahan atas rencana Iran yang akan melakukan serangan terhadap AS.

‘’Soleimani merencanakan serangan dalam waktu dekat dan kejam terhadap diploma dan tentara AS, tapi kami menangkapnya saat beraksi dan mengakhirinya‘‘, ujar Trump kepada wartawan di resor Mar-a-Lago miliknya di Florida.

Trump menggambarkan sosok Soleimani sebagai orang yang kejam dan menimbulkan kematian orang-orang tidak bersalah.

‘’Kami lega bahwa kekuasaan terornya telah berakhir,’’ ucapnya.

Trump memperingatkan Iran tentang rencana serangan balasannya. Trump tegaskan AS punya beragam tindakan ofensif dan pasukan pertahanan di wilayah Iran.

‘’Kami mengambil tindakan semalam untuk menghentikan perang. Kami tidak mengambil tindakan untuk memulai perang,‘‘ tegasnya.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan serangan udara yang membunuh Qassem Soleimani sebegai tindakan bela diri.

Serangan udara itu juga membunuh seorang jenderal Irak, Abu Mahdi al-Muhandis. Seorang pejabat Irak menyebut tindakan AS itu telah melanggar kedaulatan. Irak sedang mempertimbangkan untuk mengusir tentara AS yang berjumlah 5.200 yang tengah berada di Irak. Tentara AS ini sedang melatih dan memberi advokasi kepada pasukan Irak untuk memerangi ISIS.
 
Ribuan pelayat berkumpul

Pada Sabtu (4/1), ribuan pelayat berkumpul untuk prosesi pemakaman Jenderal top Iran tersebut.

Orang-orang yang sangat loyal kepada Soleimani datang menggunakan pakaian hitam dan membawa bendera Irak dan bendera milisi yang didukung Iran. Mereka juga berduka atas meninggalnya Abu Mahdi al-Muhandis, seorang senior Komandan milisi Irak yang terbunuh dalam serangan yang sama.

Mereka juga meneriakkan, ''Maut bagi Amerika."

Perdana menteri Irak, Adil Abdul-Mahdi juga menghadiri prosesi pemakaman tersebut.

Prosesi pemakaman dilakukan di tempat suci Imam Kadhim di Baghdad, salah satunya situs paling dihormati dalam Islam Syiah. Pelayat datang secara khidmat dan berjalan di samping kendaraan milisi.

(pkp/yp) AFP, AP, dpa, Reuters

Al Quran tak tersentuh lumpur banjir
Jakarta - Banjir yang melanda sebagian besar kawasan di Jabodetabek menyisakan banyak cerita. Bukan cuma tentang korban meninggal ataupun harta benda yang rusak parah, ada juga cerita yang mengejutkan, bahkan aneh tapi nyata.
  
Ya, seorang Relawan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Wahdah, Jumardan, menemukan sebuah kitab suci Al Quran yang sama sekali tidak tersentuh lumpur banjir di Pondok Pesantren La Tansa, Kampung Parakansantri, Banjar Irigasi, Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu 4 Januari 2020.

Lumpur, hanya menyentuh sedikit bagian sampul Al Quran. Aneh tapi nyata, bagian dalam Al Quran utuh dan jelas terbaca. 

"Mushaf Alquran ini hanya tersentuh sedikit lumpur pada bagian sampul, sedangkan bagian dalamnya utuh masih jelas terbaca," ujar Jumardan seperti dikutip dari laman VIVAnews, Sabtu, 4 Januari 2020.

Mengaku tak percaya, Jumardan merasa, hal tersebut tak masuk akal karena banjir yang melanda kawasan tersebut cukup besar, namun tak membuat Alquran itu kotor.

"Masya Allah, inilah kuasa Allah,” katanya.

Momen penemuan Alquran yang tak tersentuh lumpur itu pun didokumentasikan dalam sebuah video berdurasi pendek.

Yang mengherankan, di kawasan itu, relawan Laznas Wahdah, yang merupakan sebuah lembaga kemanusiaan dari Kota Makassar itu melaporkan bahwa sekitar 15 rumah hilang terseret arus saat banjir besar menerjang wilayah Banten yang bersamaan dengan sejumlah kawasan di Jakarta, beberapa hari yang lalu.

Tak hanya itu, mobil-mobil milik warga dari berbagai merek, ikut hanyut akibat derasnya arus yang membuat warga tak mampu berbuat apa-apa.

Banjir di sebagian wilayah mulai surut. Ini memudahkan para relawan leluasa masuk ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan membantu warga membersihkan serta melakukan pendistribusian bantuan. | vivanews

Ribuan warga Irak berkumpul mendukung para milisi yang tewas bersama komandan Pasukan Quds Iran, Jenderal Qassem Soleimani, akibat serangan udara Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Foto/REUTERS/Wissm al-Okili
TEHERAN - Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran siap mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Iran jika ada perintah evakuasi.

KBRI telah mengeluarkan sejumlah imbauan kepada para WNI terkait situasi di negara para Mullah yang telah memanas.

Situasi di negara itu memanas usai kematian Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, akibat serangan udara Amerika Serikat (AS) di Baghdad, Irak, pada Jumat dini hari kemarin.

"Kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dan diaspora Indonesia di Iran agar menghindari tempat keramaian, kerumunan massa atau rawan serta berpotensi timbulnya konflik maupun tempat yang diduga menjadi target serangan," kata KBRI Teheran dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews.com, Sabtu (4/1/2020).

"Bawalah barang-barang kebutuhan seperlunya dan utamakan keselamatan diri Anda serta keluarga sekirangnya dilakukan evakuasi," lanjut KBRI.

Jika perintah evakuasi diberikan kepada KBRI Teheran, para WNI di Iran diimbau untuk mengikuti saran yang diberikan. "Ikuti saran/petunjuk yang diberikan terutama terkait tempat penampungan sementara (shelter) serta jalur evakuasi yang harus ditempuh. Jalur evakuasi ini telah ditetapkan KBRI Tehran dalam Buku Contingency Plan," imbuh KBRI Teheran.
Seluruh WNI juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga komunikasi dengan sesama masyarakat dan diaspora Indonesia di Iran.

"Tetaplah menjaga komunikasi dan informasi perihal perkembangan situasi, keadaan, dan keberadaan untuk memudahkan penanganan lebih lanjut," sambung KBRI. Kedutaan juga menyediakan hotline yang aktif 24 jam, yakni 09129632269, 09378132531, 09120542167, 09120368594 atau Kantor KBRI Tehran 02188715558 dan Wisma Indonesia 021229.

Sikap Indonesia
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan pernyataan sikap mengenai eskalasi Situasi di Irak.

"Indonesia prihatin dengan eskalasi situasi yang terjadi di Irak. Kami meminta semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk situasi," kata kementerian itu, seperti dikutip dari situs web Kementerian Luar Negeri.

Kementerian yang dipimpin Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ini juga mengimbau WNI di Irak untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. "Segera hubungi KBRI jika memerlukan informasi/bantuan. Hotline KBRI Baghdad +9647500365228," kata kementerian tersebut.| Sindonews

Seorang santri asal Aceh belum lama ini membuat heboh dunia maya karena kemampuannya menguasai materi kitab kuning.
StatusAceh.Net - Seorang santri asal Aceh belum lama ini membuat heboh dunia maya karena kemampuannya menguasai materi kitab kuning.

Kehebohan itu bermula dari sebuah video yang beredar memperlihatkan kefasihan bocah itu menjelaskan salah satu bagian dari bab dalam kitab tersebut.

Banyak orang terkesima dengan kemampuan santri tersebut yang kini menanjak usia remaja.

Menurut biodata yang ia sebut di depan para santri seusianya, anak tersebut bernama Muhammad Rizkal Rika.

Ia berasal dari Kabupaten Pidie Jaya dan merupakan santri di Dayah Ummul Ayman, Samalanga, Kabupaten Bireuen.

Dalam video youtube yang viral itu, santri tersebut mensyarah atau menjelaskan salah satu bab dalam kitab kuning dengan detil dan lancar.

Hal yang menakjubkan semua orang yang hadir dan melihat videonya, ia menjelaskan materi kitab kuning tersebut dengan Bahasa Arab yang fasih.

Gaya berbicaranya pun sangat impresif dan memikat bak seorang pendakwah tenar.

Selain para santri, juga tampak Tgk H Nuruzzahri atau Waled Nu yang merupakan pimpinan Yayasan Ummul Ayman berada di samping santri tersebut.

Tanpa canggung, Muhammad Rizkal Rika berimprovisasi dengan mimik yang amat meyakinkan menjelaskan setiap materi yang ia sampaikan dengan Bahasa Arab yang fasih.

Banyak orang menyaksikan video itu terjagun-kagum dengan kemampuannya.

Bahkan ada yang menyebut Muhammad Rizkal Rika adalah calon ulama masa depan yang saat ini menimba ilmu di Dayah Ummil Ayman.

Video tersebut direkam saat berlangsung pengajian rutin bersama Waled Tgk H Nuruzzahri Yahya atau Wales Nu Samalanga setiap bakda Subuh

Pengajian ini berlangsung setiap harinya secara bergilir untuk semua jenjang dengan pelajaran/kitab sesuai jenjangnya.

Dikutip dari laman ummulayman.or.id Yayasan Ummul Ayman adalah sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan pelayanan kesejahteraan kepada anak anak yatim dengan memberikan tiga unit pelayanan terdiri dari, unit kepanitiaan yaitu mengakomodir anak-anak yatim dengan memberikan fasilitas berupa tempat tinggal dan kebutuhan konsumsi.

Dan untuk membantu tujuan tersebut, Yayasan Ummul Ayman berkoordinasi dengan lembaga sosial pemerintah serta didukung oleh donatur lain, unit kesekolahan yang berperan dalam memberikan pelayanan pendidikan sekolah mulai dari tingkat tsanawiah hingga tingkat ‘Aliah.

Untuk hal ini, Yayasan berkordinasi dengan instansi terkait pemerintah.

Di samping itu, juga ada unit kedayahan yang menangani pendidikan agama dengan metode salafiah layaknya dayah atau dayah di Aceh.

Dengan bermodal satu unit rumah bekas yang didirikan di atas sebidang tanah waqaf untuk panti asuhan yatim piatu/ fakir miskin yang kemudian diberinama dengan Panti Asuhan Yatim Piatu/Fakir Miskin Ummul Ayman Mesjid Raya Samalanga pada 1 Muharram 1411 dan tepat pada tanggal 23 Juli 1990 yang di dirikan oleh Tgk H Nuruzzahri.

Pada tahun 1991 lembaga tersebut resmi menjadi Yayasan dengan akte notaris No. 26 tanggal 22 juli 1991, kemudian pada tahun 2011 Yayasan Ummul Ayman membuat perubahan Akte Notaris dengan Nomor 1 tanggal 9 Maret 2011 dengan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia dengan nomor AHU-2565. AH.01.04. Tahun 2011.

Hingga kini Yayasan Ummul Ayman telah berkembang lebih baik dan setiap tahun menerima pendaftaran santri secara terbuka.

Foto: Ilustrasi pupuk bersubsidi
StatusAceh.Net - Petani di Provinsi Aceh merasa kesulitan mendapatkan pupuk jenis urea bersubsidi sejak tiga bulan terakhir, padahal pupuk merupakan unsur penting dalam meningkatkan produksi petani.
Baca Juga

Dosen IPB University Dampingi Warga Buat Pupuk Organik Cair Pemerintah Didorong Bentuk Satgas Pengawasan Pupuk Truk Tanah Berisi Pupuk Ditahan karena Lewat Tol Japek

"Iya memang betul kita kelangkaan pupuk, yang jelas hampir seluruh kecamatan di Aceh Besar kekurangan pupuk urea subsidi," kata Ketua Koperasi Petani Inti Sejahtera Gampong (desa) Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, Jumat (3/1).

Dia menjelaskan petani setempat mulai kekurangan pupuk urea subsidi sejak Oktober dan terus bertahan hingga awal 2020, padahal petani sedang dalam masa turun sawah.

" September masih ada pupuk urea saya lihat di pengecer. Biasanya kalau sudah akhir tahun itu pupuk urea selalu langka, tidak tahu juga penyebabnya mengapa," katanya.

Namun, berbeda kondisi dengan pupuk subsidi jenis SP36 yang mudah didapatkan masyarakat, begitu juga dengan ketersediaan pupuk ZA dan NPK.

"Jadi karena urea enggak ada barang, maka selama ini kami petani caranya mengambil pupuk ZA yang sejenis urea juga tapi tidak sama kualitasnya, kami campur urea dengan NPK plus. Kalau NPK plus ini non subsidi," katanya.

Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh Fakhrurrazi mengaku pihaknya telah menerima surat keputusan alokasi pupuk dari pemerintah pusat.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020.

"Baru hari ini kita terima SK 2020 dari Kementerian Petanian tentang alokasi pupuk ke provinsi," katanya di Banda Aceh, Jumat.

Untuk 2020, pemerintah pusat mengalokasikan pupuk untuk Aceh sebanyak 74.445 ton jenis urea, jenis SP36 sebanyak 17.398 ton, ZA sebanyak 25.394 ton, NPK sebanyak 62.609 ton, serta pupuk organik sebanyak 39.458 ton.

Dia mengatakan, setelah mendapatkan SK alokasi tersebut dari pemerintah pusat, kemudian pihaknya segera menindaklanjuti ke kabupaten/kota untuk diproses agar segera dapat didistribusikan kepada petani oleh pengecer.

"Setelah di breakdown di tingkat kabupaten/kota baru nanti diserahkan ke produsen, kemudian produsen panggil distributor, untuk selanjutnya ditebus oleh pengecer. Paling dua hari (ke depan petani sudah ada pupuk)," katanya. | Republika.co.id

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRC Geng Shuang. [Kemenlu China]
StatusAceh - Indonesia memprotes Republik Rakyat China yang melanggar ketentuan zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Protes itu dilayangkan setelah puluhan perahu nelayan, termasuk dua kapal penjaga pantai China memasuki wilayah Natuna belum lama ini.

Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRC Geng Shuang membantah hal tersebut sembari menegaskan klaim mereka berhak berada di perairan Natuna.

"Posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS (Konvensi AS tentang Hukum Laut)," katanya dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (2/1/2020).

“Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak,fakta objektif bahwa Tiongkok memilik hak dan kepentingan atas perairan yang relevan tidak bakal berubah,” tegas Geng Shuang seperti dikutip dari Radio Free Asia.

Ia juga mengecam Indonesia yang menggunakan putusan pengadilan aribtrase Laut Cina Selatan untuk mengklaim kedaulatan perairan Natuna.

“Apa yang disebut putusan arbitrase Laut Cina Selatan adalah ilegal, batal, dan tidak berlaku dan kami telah lama menegaskan, Tiongkok tidak menerima atau mengakuinya.”

“China tegas menentang negara, organisasi atau individu mana pun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk melukai kepentingan China,” katanya lagi.

Pada 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan mendukung Filipina dalam pengaduannya terhadap Tiongkok, dengan mengatakan tidak ada dasar hukum bagi Beijing untuk mengklaim hak historis di laut.

Beijing menolak keputusan itu dan meluncurkan bangunan besar-besaran di wilayah lautan yang dikontrolnya.

Pada hari Senin (30/12/2019), pejabat Indonesia memanggil Duta Besar Tiongkok Xiao Qian dan mengajukan protes ke Beijing setelah mengonfirmasikan 63 kapal penangkap ikan Tiongkok dan dua kapal penjaga pantai berlayar ke perairan teritorial Jakarta di pulau Natuna sejak 19 Desember.

Keesokan harinya, ketika ia menanggapi kritik awal dari Indonesia, Geng mengatakan pada konferensi pers bahwa China memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha (Spratly Islands)—nama Cina untuk kepulauan yang disengketakan di Laut Cina Selatan dan dekat Natuna.

“Kami memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas perairan yang relevan di dekat Kepulauan Nansha."

"China memiliki hak historis di Laut Cina Selatan dan nelayan Tiongkok telah lama terlibat dalam kegiatan perikanan legal dan sah di perairan dekat pulau-pulau itu,” kata Geng.

Soal penjaga pantai China ikut masuk ke perairan Natuna, Geng mengatakan "Mereka sedang melakukan tugas, yakni patroli rutin.”

Pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan pernyataan yang menolak klaim historis Tiongkok atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE).

Alasan Indonesia, nelayan Tiongkok telah lama aktif di perairan tersebut. Klaim-klaim itu “unilateral” dan “Tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982,” kata Kemenlu RI.

"Kami mendesak China untuk menjelaskan dasar hukum dan memberikan definisi yang jelas untuk klaimnya atas ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982," kata pernyataan itu.

Garis Sembilan Demarkasi

China, melalui apa yang disebut Garis Sembilan Dash—demarkasi yang terletak samar-samar di peta—mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan sebagai miliknya.

Sementara Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia dan Brunei memiliki klaim yang tumpang tindih.

Pada tahun 2016, sengketa meletus antara Indonesia dan China setelah Beijing menuduh Angkatan Laut Indonesia menembaki kapal penangkap ikan Tiongkok dan melukai seorang anggota kru saat terjadi kebuntuan di perairan Natuna, daerah yang diklaim Beijing sebagai tempat penambangan tradisional.

Pejabat Indonesia mengatakan, tembakan peringatan terhadap beberapa kapal berbendera Tiongkok diduga melanggar batas, tetapi tidak ada yang terluka.

Pada tahun 2017, Indonesia menegaskan klaimnya terhadap wilayah tersebut di ujung paling selatan Laut Cina Selatan dengan mengganti nama perairan di sekitar pulau-pulau tersebut sebagai Laut Natuna Utara dan membentuk unit militer terpadu dalam rantai tersebut. | Suara.com

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD memberikan keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Foto/SINDOnews/Binti Mufarida
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan klaim China atas Kepulauan Natuna tidak memiliki landasan hukum. “Kalau secara hukum China itu tidak punya hak untuk mengklaim itu,” ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta (3/1/2019).

Mahfud memastikan pemerintah akan melakukan upaya untuk tetap menjaga kedaulatan negara termasuk mempertahankan wilayah Kepulauan Natuna. “Iya kita tetap melakukan langkah-langkah untuk menjaga kedaulatan kita. Kan itu tadi keputusannya,” tegasnya.

Apalagi kata Mahfud, Indonesia tidak memiliki konflik perairan dengan China. “Karena Indonesia itu tidak punya konflik perairan dengan itu, tumpang tindih perairan Indonesia ndak punya.”

Mahfud mengatakan bahwa dalam hasil keputusan Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal tahun 2016 menyatakan China tidak punya hak atas Laut China Selatan.

“China itu dulu pernah punya dengan Malaysia, Pilipina, Brunei, Vietnam, Taiwan di Laut China Selatan itu sudah diatur wilayah SCS Tribunal tahun 2016, Southern Chinese Sea, keputusannya itu China nggak punya hak,” jelas Mahfud.

“Itu sudah selesai. Dan itu konfliknya bukan dengan Indonesia, dengan negara Asia Tenggara yang lain itu tadi dan sudah diputus,” tambah Mahfud.

Mahfud pun mengatakan sudah jelas dalam keputusan United Nation Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Hukum Laut Internasional yang disahkan PBB 1982 bahwa Natuna adalah bagian Indonesia.

“Tentu secara hukum nasional, UNCLOS 1982 itu sudah jelas kok, China nggak punya hak atas itu dan ZEE Indonesia itu ditetapkan oleh UNCLOS itu satu unit PBB yang menetapkan tentang perbatasan wilayah air antar-negara itu. Itu yang sudah diputuskan. Kita lihat ajalah,” tegas Mahfud.

Indonesia, tegas Mahfud akan terus menjaga kedaulatan negara. “Ya pokoknya itulah pernyataan kita. Ada jalan diplomatik kemudian ada jalan sendiri gitu. Saya kira itu, yang penting kita punya kedaulatan dan hak berdaulat yang harus kita jaga,” tutupnya. | Sindonews

Banda Aceh - Belakangan ini, warga di Komplek KPR Dephankam, Gampong Mibo, Kota Banda Aceh, mengaku resah. Ini dipicu oleh aktivitas seorang pemuda yang kerap mengedar narkoba jenis sabu di wilayah itu.

Karena itu, warga kemudian melaporkan ke polisi tentang peredaran gelap narkoba agar diusut tuntas. Dari informasi itu, lalu Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang pemuda berinisial MJ (31).

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto, SH melalui Kasat Resnarkoba Kompol Boby Putra Ramadan Sebayang, SIK mengatakan, tersangka diamankan oleh Unit I Sat Resnarkoba, pada Kamis (2/1/2020).

Dari tersangka, kata dia, polisi menyita tiga bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 gram dan satu buah timbangan digital.

“Saat petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka, ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti sabu,” kata Boby, Jumat.

Dari keterangan tersangka MJ, kata Boby, barang haram itu didapat dari pria berinisial Pan asal Lhokseumawe, dengan cara dibeli seharga Rp 1.380.000.

“Sabu itu hendak dijual kembali kepada orang lain dengan harapan mendapat keuntungan lebih besar,” kata Boby.

Saat ini, tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolresta Banda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut. Polisi juga masih memburu tersangka penyedia sabu tersebut.

“MJ dijerat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1), UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” katanya.

“Kesadaran warga melaporkan kepada polisi khususnya Sat Resnatkoba Banda Aceh di wilayah tempat tinggalnya sudah sangat banyak, dan kami akan terus melakukan penyelidikan terhadap informasi dari warga. | Metropolis.id

Jakarta - TNI melakukan siaga penuh di Natuna, kepulauan Riau. Hal itu menyusul klaim dari Tiongkok yang menyebut perairan Natuna masuk wilayahnya.

"TNI siagakan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) matra laut dan matra udara yang sudah tergelar di sekitar perairan Natuna," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi di Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Ia menjelaskan TNI juga meningkatkan meningkatkan sistem penginderaan dan sistem deteksi dini. Hal itu agar tidak terjadi lagi kapal dari Tiongkok yang masuk perairan Natuna.

"Bukan hanya Alutsista berupa kapal-kapal, tapi juga pesawat. Kami siaga penuh," jelas Sisriadi.

Menurutnya, penggunaan armada-armada tempur TNI berdasarkan prinsip pengerahan secara ekonomis (economy of force). Prinsip itu berupa pengerahan Alutsista sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan.

Dia menambahkan TNI akan mengaktifkan Pusat Informasi Maritim, yang berlokasi di Markas Korps Armada RI I, Jakarta. Bila fasilitas itu sudah aktif, setiap pergerakan yang melanggar teritori di laut bisa diketahui.

"Untuk medeteksi dan identifikasi setiap wahana laut yang masuk ke perairan kita," tutup Sisriadi.

Sumber: Suara Pembaruan

Dandim 0117/Aceh Tamiang didampingi Plt Kepala BNNP Aceh, Amanto memperlihatkan barang bukti berupa narkoba dalam konferensi pers di Kantor BNNP Aceh, Jumat (3/1/2020).
Aceh Tamiang - Prajurit TNI di jajaran Kodim 0117 Aceh Tamiang menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dan jenis lainnya di salah satu desa di Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, Kamis (2/1/2020).

Sabu-Sabu serta jenis narkoba lainnya, ekstasi, dan happy five tersebut ditemukan oleh personel Babinsa Koramil Kecamatan Bendahara yang sedang melakukan kegiatan di kawasan tersebut.

Dandim 0117 Aceh Tamiang, Letkol Inf Deki R Putra dalam konferensi pers dan penyerahan barang temuan itu di Kantor BNNP Aceh, Jumat (3/1/2020) menjelaskan kronologi penemuan barang tersebut.

"Salah satu personel Babinsa di Koramil Bendahara menemukan tiga tas saat sedang melakukan kegiatan di kawasan itu. Tiga tas mencurigakan itu ditemukan di kebun sawit," kata Letkol Inf Deki.

Setelah melihat tiga tas yang belum diketahui isinya, Babinsa tersebut menelepon datuk penghulu (keuchik).

Datuk penghulu bersama tokoh masyarakat lainnya langsung menuju lokasi penemuan tiga tas, untuk memastikan isi di dalamnya.

Setelah dibuka, ternyata tiga tas tersebut berisi 19 bungkus sabu, lalu empat kantong yang diduga pil ekstasi, dan pil happy five.

"Hasil dari temuan itu, Babinsa melaporkan kepada Danramil lalu dilaporkan kepada saya selaku Dandim," kata Deki.

Atas temuan itu, Deki selaku Dandim juga melaporkan kepada pimpinan di atasnya.

"Jadi diperintahkan untuk segera menyerahkan barang bukti itu kepada BNNP Aceh," kata Letkol Deki didampingi Plt Kepala BNNP Aceh, Amati, Kasi Lid Pomdam IM, Mayor Cpm Koko Haryono, Dansalak Lidpam Pomdam IM, Kapten Cpm Hermansyah, Dansubdenpom 1/6 Tamiang Lettu Cpm Hafiz, Danunit Idik Pomdam IM, Letda Cpm Romi.

"Di saat yang sama, ada dua orang di sekitar lokasi yang langsung kabur menggunakan kendaraan saat melihat Babinsa di kawasan itu," katanya.

Menurut Deki, barang haram tersebut hendak dikirim ke Medan Sumatera Utara.

"Ada nomor HP di dalam tas itu, sudah kami hubungi tapi orang itu berbicara bahasa asing," pungkas Deki.(*)

Sumber: Serambinews.com

StatusAceh.Net - Komandan Pasukan Khusus Iran, Mayor Jenderal Qassem Soleimani, tewas dibom dalam serangan udara Amerika Serikat (AS) di Bandara Internasional Baghdad, Irak, Jumat hari ini, 3 Januari 2020 waktu setempat. Ia tewas bersama enam orang lainnya. Soleimani memang telah lama menjadi target AS dan Israel.

Mengutip situs Aljazeera, Soleimani, yang merupakan pemimpin Pasukan Al Quds Garda Revolusi Iran, bersama Wakil Komandan Milisi Syiah Irak atau Shiah Popular Mobilization Forces (PMF) Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, tewas akibat serangan roket yabg diarahkan ke iring-iringan kendaraan yang membawa mereka.

Jasad Soleimani hanya dikenali dari cincin yang digunakannya. Selain itu, petinggi milisi Kataib Hizbullah dan seorang petugas protokoler Bandara Internasional Baghdad, Irak, Mohammed Reda, juga tewas dalam kejadian tersebut.

PMF menuduh AS sebagai dalang di balik serangan tersebut. "Amerika dan Israel harus bertanggung jawab atas terbunuhnya Abu Mahdi al-Muhandis dan Qassem Soleimani," kata Juru Bicara PMF, Ahmed al-Assadi.

Sementara itu, Gedung Putih langsung merespons tewas Komandan Pasukan Khusus Iran, Qassem Soleimani. Lewat akun Twitter, @WhiteHouse, menyebut atas arahan Presiden, militer AS telah mengambil tindakan tegas untuk melindungi seluruh personelnya di luar negeri dengan membunuh Qasem Soleimani. Selanjutnya >>>

Lhoksukon –  Pabrik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang berlokasi di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara sejak bulan November 2019 hingga kini, Kamis (02/01/2020) belum beroperasi disebabkan terkendala pasokan gas yang digunakan untuk bahan baku produksi pupuk Urea.

“Kalau untuk November itu ada kendala teknis pasokan dari PT Medco. Kita beli dari sana. Kita siapkan opsi LNG (Liquefied Natural Gas) sudah kita beli, namun pas November belum tiba. Maka terpaksa berhenti operasi,” kata Direktur Utama PT PIM Husni Achmad Zaki, dalam konferensi pers di perusahaan itu.

Husni menyebutkan, jika tidak ada kendala Pabrik akan beroperasi kembali pada 15 Januari 2020. Namun bulan Desember 2019, perusahaan sengaja tidak beroperasi karena tugas untuk memproduksi pupuk bersubsi sudah terpenuhi. Sedangkan stok pupuk non subsidi juga masih tersedia.

Sedangkan untuk pasokan gas bulan Januari 2020, pihaknya sedang membahas peranjian jual beli gas dengan PT Pertagas Niaga (PTGN) yang sumbernya dari gas Blok A, Kabupaten Aceh Timur.

“Rencananya dalam waktu dekat ini kita teken kesepakatan pembelian itu,diharapkan dapat terealisasi dengan baik,” tuturnya.[]

,
Lhokseumawe – Memasuki tahun 2020, Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto memimpin pelaksanaan acara Tradisi dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Kodim (Dandim) 0106/Aceh Tengah dari Letkol Inf Hendry Widodo kepada Letkol Inf Valyan Tatyunis, di Gedung KNPI Korem 011/Lilawangsa, Kota Lhokseumawe, Kamis (2/1/2020).

Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto mengatakan, serah terima maupun pergantian pejabat dan alih tugas dilingkungan TNI-AD merupakan hal yang wajar dan diharapkan dapat membawa perubahan di satuan, baik inovasi dan kreativitas baru sehingga kinerja organisasi menjadi lebih efektif dan efesien, serta berhasil dalam pelaksanaan tugas guna mendukung tugas pokok Korem 011/Lilawangsa khususnya.

Selain itu, sebagai satuan pelaksana Diwilayah jajaran Korem 011/Lilawangsa, Kodim 0106/Aceh Tengah melaksanakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan didarat, diantaranya menjaga keamanan wilayah dan program Upaya Khusus (Upsus) Swasembada Pangan serta pendampingan peningkatan ketahanan pangan, sehingga peningkatan produktifitas petani dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

“Ini merupakan menjadi kebijakan TNI-AD dalam pembinaaan teritorial secara serempak, terkoordinasi dengan baik, dilaksanakan secara cepat, serius dan ikhlas disemua kehidupan masyarakat serta manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui metode Binter Binwawil, Bin Komsos dan Bin Bhakti TNI”, sebut Danrem.

Oleh karenanya, sambung Danrem, Tugas-tugas pembinaan kewilayahan harus dilaksanakan dengan Sebaik-baiknya, serta dilandasi oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan serta semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Kemanunggalan TNI-Rakyat, melalui tampilan sosok prajurit yang disegani, dicintai serta mampu menjadi pengayom dan pelindung rakyat, harapnya.

Diakhir acara, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada pejabat lama Letkol Inf Hendry Widodo, atas dedikasi dan pengabdian selama melaksanakan tugas sebagai Dandim 0106/Aceh Tengah. dan ucapan terima kasih juga kepada Ny. Hendri Widodo yang telah setia mendampingi suami dalam menjalankan tugas di wilayah Aceh Tengah.

Selanjutnya kepada Letkol Inf Valyan Tatyunis sebagai Dandim 0106/Aceh Tengah beserta istri, saya mengucapkan selamat mengemban amanah baru, dengan harapan, dapat melaksanakan tugas ini penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi, karna jabatan merupakan kehormatan yang diberikan oleh bangsa dan negara serta harus disyukuri sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dapat terus meningkatkan tumbuhnya kepekaan dan kepedulian antara sesama prajurit TNI maupun kepada masyarakat di wilayahnya, himbaunya.

Sebelumnya, Letkol Inf Valyan Tatyunis sebagai Danyonif Raider Khusus 114/SM Brigif 25/Siwah Kodam IM, dan Letkol Inf Hendry Widodo akan menduduki jabatan baru sebagai Waaspers Kodam III/SLW di Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Selain sertijab Dandim 0106/Aceh Tengah, Danrem 011/Lilawangsa memimpin Tradisi pelepasan dan penerimaan perwira baru, adapun penerimaan dan pelepasan warga baru Korem 011/Lilawangsa yaitu: tugas keluar wilayah Korem 011/Lilawangsa, Letkol Inf Hendry Widodo menjabat sebagai Waaspers Kodam III/SLW, Mayor Inf Putra Negara  akan menjabat sebagai Danyonif Raider Khusus 114/Sm Brigif 25/Siwah Kodam IM dan Kapten Chk Dedy Noviadi,S.H sebagai Anglakbankum Gol VI Lakdukbankum Kumdam XIV/Hasanuddin.

Sedangkan perwira warga baru yaitu: Letkol Inf Valyan Tatyunis sebagai Dandim 0106/Aceh Tengah, Mayor Caj Sadikin Bintang sebagai Kasipers Korem 011/Lilawangsa, Mayor Inf Andri Sagita Putra sebagai Kasi Ops Korem 011/Lilawangsa, Mayor Inf Teuku Ridwan Syah sebagai Kasi Intel Korem 011/lilawangsa dan Mayor Inf Hendra Rizki sebagai Pasi Log Korem 011/lilawangsa.

Acara Tradisi dan Sertijab Dandim 0106/Ateng turut dihadiri diantaranya, para Dandim jajaran Korem 011/LW, para Kasi dan Pasi Korem 011/LW, Wakil Ketua persit KCK Koorcab Rem 011 serta para pengurus persit, para Ketua persit KCK Cabang sejajaran Koorcab Rem 011, para Komandan Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan), para Kepala Staf Khusus, Perwira, Bintara dan Tamtama serta PNS Korem 011/LW yang hadir.

Kulit harimau yang dijual. (Dok. Polda Aceh)
Bener Meriah - Seorang penjual kulit harimau berinisial WS (30) asal Desa Bintang Bener, Kecamatan Permata, Bener Meriah, Aceh, ditangkap. Pelaku dibekuk saat menjual kulit satwa dilindungi tersebut ke polisi yang menyamar.

"Sehari sebelum menangkap pelaku, petugas melakukan undercover dengan berpura-pura menjadi pembeli kulit harimau, dan telah terjadi transaksi jual-beli dengan harga Rp 90 juta," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Ery Apriyono kepada wartawan, Kamis (2/1/2020).

Setelah terjadi transaksi, tim gabungan Polda Aceh dari Subdit V Ditreskrimsus yang dipimpin AKP Fadillah dan personel Satreskrim Polres Bener Meriah membekuk WS pada Selasa (31/12/2019). Setelah dibekuk, WS dibawa ke Polda Aceh.

Menurut Ery, dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa satu lembar kulit harimau Sumatera, tulang, taring, dan tengkorak harimau Sumatera. Polisi juga menyita satu unit mobil yang dipakai pelaku.

"Kepada petugas, pelaku mengaku mendapat kulit harimau tersebut dari seseorang yang berinisial K alias T (40), yang merupakan warga Bener Meriah. Pelaku diduga telah melakukan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya," jelas Ery. | detik.com

Lhoksukon - Muspika bersama Geuchik Gampong di Kecamatan Nisam, Aceh Utara menggelar acara lepas sambut Kapolsek di Aula kantor Camat setempat, Kamis (02/01/2020).

Acara dikemas secara sederhana yang dihadiri para pejabat Muspika. semua Geuchik di kecamatan Nisam, anggota DPRK Aceh Utara Jirwani, Saifuddin, M.Wali dan  Imum Mukim serta tokoh masyarakat itu berjalan dengan rasa haru.

Camat Kecamatan Nisam Ibnu Khattab, SE  kepada media ini mengatakan pisah sambut itu dilaksanakan dengan sederhana, sebagaimana Kapolsek lama Iptu Amir Husin dipindahkan ke tempat baru yakni ke  Kecamatan Setia Bakti  kabupaten Aceh Jaya dan menyambut Kapolsek baru yakni Iptu Sapruddin yang sebelumnya bertugas di Polres Lhokseumawe dibagian Sapras.

"Kepada kapolsek lama pak Amir Husin,kami mengucapkan selamat bertugas ditempat yang baru, moga di tempat yang baru akan lebih sukses dan lebih berhasil. Kepada bapak kapolsek baru yaitu bapak Iptu Sapruddin kami ucapkan selamat datang dikecamatan Nisam moga dengan kehadirannya akan membuat nisam lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya,"harap Camat Nisam Ibnu Khattab.

STATUSACEH.Net - Sultan Alauddin Ri'ayat Syah pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam mengirim surat kepada Turki Utsmani yang dipimpin Sultan Sulaiman al-Qanuni. Dalam suratnya Sultan Alauddin Ri'ayat Syah meminta bantuan untuk menghadapi Portugis yang sedang merebut bandar-bandar atau kota pelabuhan dan akan menyerang Aceh Darussalam.

Beberapa tahun kemudian Turki Utsmani mengirim 15 kapal perang kecil dan dua kapal perang besar beserta pasukan militer dan perlengkapannya ke Aceh Darussalam. Semua kapal perang dan pasukan tersebut dipersiapkan untuk membantu Aceh Darussalam melawan Portugis.

Surat dari Sultan Aceh Darussalam ke penguasa Turki Utsmani diabadikan dalam buku Turki Utsmani-Indonesia Relasi dan Korespondensi Berdasarkan Dokumen Turki Utsmani yang diterbitkan Hitay tahun 2017. Pada arsip I buku tersebut, dijelaskan isi surat Sultan Aceh Darussalam kepada Sultan Sulaiman al-Qanuni.

Di dalam suratnya, Sultan Alauddin Ri'ayat Syah menyampaikan bahwa Kesultanan Aceh Darussalam tidak memiliki perlindungan atau tempat mengadu selain kepada Kesultanan Turki Utsmani. Aceh Darussalam percaya seandainya Turki Utsmani mengetahui mereka sedang berperang atas nama Allah melawan penjajahan, mungkin saja Turki Utsmani akan membantu. Sebab menolong Islam adalah tanggungjawab sultan yang baik.

Sultan Alauddin Ri'ayat Syah dalam suratnya juga menyampaikan, mengharapkan bantuan tentara, senjata dan ahli-ahli yang memiliki pengalaman perang dari Turki Utsmani. Aceh Darussalam juga meminta bantuan agar Turki Utsmani mengirim kuda-kuda terlatih dan para ahli untuk membangun benteng, membuat meriam dan kapal perang.

Untuk itu, Aceh Darussalam meminta bantuan atas nama Allah dan Nabi agar Turki Utsmani mengirim bantuan itu untuk berjihad bersama mengalahkan kaum kafir. Apabila Turki Utsmani tidak mengirim bantuan, kaum kafir akan tetap mengancam dan mengganggu di rute pelayaran jamaah haji dari Asia Tenggara. Selain itu, kaum kafir juga telah merebut wilayah-wilayah Muslim di sekitar Aceh dan Selat Malaka. Mereka akan segera menyerang Aceh Darussalam.

Namun, bantuan untuk Aceh Darussalam baru bisa dikirim oleh Sultan Selim II anak dari Sultan Sulaiman al-Qanuni. Karena saat surat permohonan bantuan dari Sultan Aceh Darussalam tiba di Turki Utsmani, Sultan Sulaiman al-Qanuni sedang berperang bersama pasukannya di Hongaria.

Saat di Hongaria, Sultan Sulaiman al-Qanuni meninggal dunia karena sakit. Pada tahun 1566 M, Sultan Selim II menggantikan kedudukannya. Selanjutnya Sultan Selim II membalas surat Sultan Alauddin Ri'ayat Syah. Di dalam suratnya, dia menyampaikan Turki Ustmani menyiapkan 15 kapal perang kecil dan dua kapal perang besar.

Selain itu, Turki Utsmani juga menyiapkan peluru meriam, peluru meriam kecil, bubuk mesiu, 300 kapak dan 300 sekop. Di dalam kapal ada kapten kapal, ahli senjata, prajurit, awak kapal, peralatan perang, senjata dan amunisi yang lengkap.

Gaji setahun untuk tentara sudah dibayar dan perbekalan gandum untuk setahun diangkut ke atas kapal agar tidak kekurangan makanan selama perjalanan. Pimpinan utusan dari Turki Utsmani ini diserahkan ke Kurdoglu Hizir yang telah ditunjuk sebagai kapten dan Seraskier panglima perang pasukan militer yang dikirim ke Aceh Darussalam pada tahun 1568-1569 M.

Ketua Umum Lembaga Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, Mizuar Mahdi menerangkan, Sultan Aceh Darussalam menyampaikan kepada Sultan Turki Utsmani bahwa Portugis merebut bandar-bandar dengan membawa misi-misi lain. Sebagai buktinya, masyarakat Muslim di Manila bagian utara Filipina sebagian besar murtad oleh Spanyol.

Mizuar juga menceritakan, di masa lalu Selat Malaka adalah wilayah paling strategis yang dulunya dikawal dan dikontrol oleh Muslim. Ketika Selat Malaka diganggu atau direbut oleh Portugis, proses pengiriman calon jamaah haji dari berbagai daerah melalui jalur ini terganggu.

"Jadi perjuangan Aceh Darussalam melawan Portugis juga demi umat Islam dari berbagai wilayah agar bisa menunaikan ibadah haji dengan aman melalui Selat Malaka," kata Mizuar kepada Republika belum lama ini.

Menurutnya, bila Selat Malaka dikuasai Portugis maka urusan kesultanan dengan dunia Islam di berbagai penjuru dunia juga ikut terganggu. Inilah sebabnya menyerang Portugis menjadi agenda utama Kesultanan Aceh Darussalam untuk kepentingan umat Islam.

"Jadi menyerang Portugis adalah agenda paling utama Kesultanan Aceh Darussalam selama seratus tahun lebih, karena memang Portugis sebelumnya merebut bandar-bandar yang dulunya dikelola masyarakat Muslim," jelasnya.

Mizuar menerangkan, ketika utusan dari Turki Utsmani tiba di Aceh Darussalam untuk membantu perjuangan melawan penjajah. Pada saat itu mulai ditempah meriam besar buatan Turki Utsmani yang diajarkan ke orang-orang Aceh. Sehingga Aceh bisa menciptakan meriam-meriam bercorak Turki.

Sebagian dari utusan Turki Utsmani menetap di wilayah Aceh Darussalam. Sementara, sebagian lagi kembali ke Turki Utsmani setelah selesai melaksanakan tugas dan kewajibannya. "Sejak saat itu hubungan Kesultanan Aceh Darussalam dan Turki Utsmani terus berlanjut," jelasnya. | Republika.id

Tengkorak gajah liar yang ditemukan di Aceh (Foto: dok BKSDA Aceh)
Aceh Jaya - Dua ekor Gajah Sumatra ditemukan mati di Desa Tuwi Pria, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh, Rabu (1/12/2020). Diduga gajah tersebut mati lantaran tersengat listrik.

Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto mengatakan semula pihaknya menerima informasi dari masyarakat tersebut bahawa ditemukan gajah mati sebanyak 5 ekor. Timnya kemudian langsung turun ke lapangan bersama Polres Aceh Jaya hingga CRU Aceh dan Sampoiniet guna memastikan kabar tersebut.

"Berdasarkan informasi dan hasil pengecekan lapangan, hanya ditemukan 2 ekor gajah mati yang sudah berupa tulang belulang, hal ini terlihat dari tengkorak kepala dan tapak kaki,” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (1/1/2020).

Kedua gajah tersebut ditemukan pada lokasi yang berbeda dengan hanya terpaut 50 meter. Dugaan sementara kematian disebabkan oleh tegangan arus listrik.

Pada lokasi penemuan, ditemukan adanya pagar listrik setinggi sekitar 1,5 meter. Sementara itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam khususnya satwa liar gajah Sumatera dengan cara tidak merusak hutan yang merupakan habitat berbagai jenis satwa.

“Serta tidak menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati,” ujarnya.

Dia juga meminta warga melakukan penertiban terhadap pagar-pagar listrik yang digunakan untuk melindungi kebun. Efeknya arus listrik bertegangan tinggi itu kata dia bukan memberi daya kejut, namun malah memberikan kematian pada satwa liar namun manusia.

“Ini merupakan awal tahun yang menyedihkan bagi kita. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi. Mari bersama-sama kita tumbuhkan rasa mencintai terhadap satwa liar yang ada karena mereka juga makhluk hidup yang butuh hidup di muka bumi ini,” terangnya.

Adapun penelusuran di lapangan dilakukan tim BKSDA Aceh yang terdiri dari dokter hewan, Kapolres Aceh Jaya, Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya serta jajarannya, kapolsek Teunom, BKPH Krueng Teunom KPH 1, PKSL Unsyiah, CRU Aceh, CRU Sampoiniet, Keuchik Desa Tuwi Pria, dan ranger. | bisnis.com

Lhoksukon -  PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) gelar acara syukuran bersama 120 anak yatim dari 18 Desa Lingkungan Perusahaan setempat, Rabu (01/01/2019).

Dirut PIM Husni Achmad Zaki mengatakan tahun 2019 PIM telah mampu melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan produksi dengan baik dan aman tanpa kendala yang berarti dan tidak ada kecelakaan kerja.

"Tantangan ditahun 2019  adalah masih tingginya harga bahan baku gas dan pengurangan subsidi pupuk,  tahun 2018 PIM mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebesar 381.000 ton namun ditahun 2019 turun menjadi 271.000 ton sehingga berpengaruh terhadap pendapatan PIM,"katanya.

Lanjutnya, berkenaan dengan suplai gas yang menjadi bahan baku pembuatan pupuk saat ini  masih tinggi maka akan berdampak kepada Harga Pokok Produksi (HPP) kita tinggi dan tidak ekonomis.

"Saat ini kita sedang berupaya untuk memperoleh harga yang kompetitif dengan melakukan koordinasi dengan Pertamina dan PHE sebagai pemasok gas ke PIM yang bersumber dari Blok A dan juga dengan stakeholder terkait lainnya seperti SKK Migas dan BPMA,"jelasnya.

Tambahnya, pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah dilakukan selama ini masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, karena keterbatasan dan kemampuan Perusahaan.

"Kita mengharapkan doa serta dukungan dari anak-anak yatim dan masyarakat lingkungan menyongsong tahun 2020 sehingga pembangunan proyek Pupuk NPK yang sudah dimulai pada Bulan Maret 2019 ditargetkan bisa selesai pada pertengahan tahun 2021, Pabrik ini akan bisa menambah lapangan kerja dan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama masyarakat lingkungan,"terang Husni.

LHOKSUKON - Kepolisian Resor Aceh Utara melaksanakan Upacara Serah Terima Jabatan Kabag Ren, Kasat Narkoba, Kapolsek Matangkuli dan Kapolsek Tanah Luas di Lapangan Mapolres setempat, Kamis (2/1/2020).

Ini dilakukan Menindak lanjuti Keputusan Kapolda Aceh Nomor : Kep/406/XII/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polda Aceh.

Pejabat yang di mutasi ini adalah Kabag Ren Polres Aceh Utara Kompol Eliadi, selanjutnya akan menjabat sebagai Kabag Ren Polres Bireun menggantikan AKP Ridwan yang akan mengisi jabatan Kabag Ren Polres Aceh Utara

Selanjutnya, Kasatres Narkoba AKP Ildani akan menduduki jabatan baru sebagai Kapolsek Idi Rayeuk, Aceh Timur, posisinya digantikan Iptu Muhammad Daud, SH yang sebelumnya menjabat Kasatres Narkoba Bener Meriah.

Kemudian, Kapolsek Tanah Luas AKP Nurmansyah akan menduduki jabatan baru sebagai Kapolsek Dewantara, ia digantikan Ipda Yose Rizaldi mantan KBO Sat Lantas Polres Aceh Utara.

Terakhir, Kapolsek Matangkuli Iptu Sudiya Karya akan menduduki jabatan Baru sebagai Kasubbag Humas Polres Aceh Utara, ia digantikan Iptu Asriadi Iswanto mantan Kasubbagkum Bag Sumda Polres Aceh Utara.

Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin yang memimpin upacara dalam amantnya menyampaikan bahwa Serah terima jabatan dilingkungan Polri merupakan hal yang biasa dengan tujuan untuk menjamin dinamika manajemen organisasi sekaligus dalam rangka promosi bagi pejabat yang bersangkutan guna meniti karir dilingkungan polri.

"Saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua pengabdian dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan kepada Polres Aceh Utara."

Kepada pejabat yang baru saya ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar Polres Aceh Utara, saya harap segera menyesuaikan diri dan jalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Selain itu, Kapolres meminta seluruh personel agar dapat memberikan pelayanan publik lebih baik, responsif, modern dan profesional serta dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum.

"Junjung tinggi kode etik polri dalam setiap pelaksanaan tugas, baik itu etika kepribadian, etika kelembagaan, etika kenegaraan maupun etika hubungan dengan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai pancasila, tri brata dan catur prasetya." pungkasnya.


Jakarta - Senator DPD RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP mengatakan bahwa di Aceh wajib dilaksanakan iktikad ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah. Senator Fachrul razi secara garis keras dan tegas mengatakan pada Rabu (1/1) melalui siaran pers, mengatakan Aceh Wajib terapkan akidah ahlusunnah waljamah.

Demikian disampaikan berkaitan dukungan Senator muda ini dengan adanya edaran Plt Gubernur Aceh. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengeluarkan surat edaran Gubernur Aceh tentang larangan mengadakan pengajian selain iktikad ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah.

Surat tersebut dikeluarkan 13 Desember 2019 di Banda Aceh dengan nomor 450/21770. Surat tersebut dikirim kepada bupati/wali kota se-Aceh, para kepala SKPA, dan para kakanwil kementerian/non Kementerian Pemerintah Aceh.

Menurut Fachrul Razi, Ahlusunnah wal Jama’ah itu sendiri merupakan aqidah yang menjadikan Rasulullah Saw dan para sahabatnya sebagai panutan. Kejayaan Aceh Karena adanya diterapkan Qanun Meukuta Alam Alsyi yang menegaskan Aceh berakidah ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah.

“Dimasa lalu Aceh, jika aliran lain masuk ke Aceh, maka legitimasi Sultan Aceh akan hilang, oleh karena itu, syarat kemajuan Aceh, ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah, wajib diterapkan,’ tegasnya.

Dirinya meminta bukan hanya dalam bentuk “surat edaran” namun juga Pemerintah Aceh agar dapat menyiapkan Qanun penerapan ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah sebagai hukum di Aceh.

“Semua sudah diatur dalam MoU Helsinki dan UUPA, merujuk saja pada poin MoU Helsinkin poin 1.1.6 yang menjelaskan Kanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh. dan UUPA pasal 13 ayat 1, Pasal 16 ayat 2, Pasal 17 ayat 2, Pasal 42 ayat 1, Pasal 44 ayat 1, Pasal 125-133,” jelas Fachrul Razi.

Fachrul Razi juga menambahkan bahwa pemerintah pusat telah mengakui keistimewaan Aceh untuk menerapkan keislaman sebagai kekhususan sebagai mana UUD 1945 pasal 18B, dan mengakui daya juang tinggi Aceh dimasa kemerdekaan bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya juga Senator ini mendujkung pernyataan pernyataan Ulama Aceh Tu Sop, Senator menguatkan dengan meminta semua masyarakat Aceh sangat diharapkan untuk taat terhadap pemimpin Aceh selama kebijakannya adalah untuk kebaikan. Sebab, Allah SWT sendiri memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, RasulNya dan para pemimpin (Red/Rls).

Dirkrimsus Polda Aceh, Kombes Pol T Saladin memberi keterangan kepada wartawan di Mapolda Aceh, Selasa 28 Mei 2019. (Foto: Tagar/Muhammad Fadhil)
Banda Aceh - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh telah memeriksa sekitar 100 saksi terkait kasus dugaan korupsi dana beasiswa untuk sejumlah mahasiswa di provinsi tersebut yang bersumber dari aspirasi dewan tahun 2017.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Teuku Saladin mengatakan, pemeriksaan saksi akan terus berlanjut. Menurutnya, ada sekitar 800 saksi yang akan diperiksa terkait kasus ini.

“Itu untuk saksi kurang lebih 800 orang, jadi yang sudah kita periksa hampir 100,” kata Saladin dalam konferensi pers akhir tahun di Mapolda Aceh, Selasa, 31 Desember 2019.

Ada sebagian mahasiswa yang tidak tepat sasaran.

Saladin menjelaskan, saksi-saksi yang diperiksa itu rata-rata berada di luar kota Banda Aceh. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi penyidik saat melakukan pemeriksaan

“Rata-rata berada di luar kota, yang belum kita ke luar negeri, jadi rekan-rakan media harap bersabar, tidak mungkin kasus ini tidak kita laksanakan, tapi prosesnya masih lidiknya,” ujar Saladin.

Ia mengatakan, dalam proses penyelidikan ada sebagian mahasiswa yang telah mengembalikan dana beasiswa yang sudah diterima. Hal ini dilakukan karena kesadaran bahwa beasiswa itu tidak tepat sasaran.

“Ada sebagian mahasiswa yang tidak tepat sasaran, sudah mulai mengembalikan, sesuai dengan apa yang telah diterima, bukan untuk yang bersangkutan,” kata Saladin.

Sementara, Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak meminta agar kasus beasiswa itu segera diselesaikan, sehingga ada kepastian hukum. Menurutnya, kasus tersebut tidak boleh ditutup-tutupi karena merugikan masyarakat.

“Nggak boleh kita tutup-tutupi, biar ini terbuka untuk umum, agar benar-benar profesional di bidang tugas kita,” ujarnya.

Rio mengingatkan kepada Dir Reskrimsus Polda Aceh Saladin agar bekerja semaksimal mungkin. Bila perlu, saksi-saksi yang berada di luar Kota Banda Aceh didatangi oleh penyidik.

“Saya sampaikan ke Dir Krimsus, jadi hal-hal seperti itu mau 100, 200, 300 harus cepat, kalau perlu harus datang ke mana, ya datang, ini masalah profesionalisme. Kita pada prinsipnya, hal-hal seperti ini harus kita tuntaskan, supaya terbuka kita,” kata Rio. | Tagar.id

Banda Aceh - Model cantik Steffy Burase melalui surat yang di posting di Instagramnya "Surat dari TAHANAN” yang menyebutkan Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf akan bebas di tahun 2020.

Itu di ungkapkannya dalam sebuah video yang di posting di media sosial Instagramnya @steffyburase, selain Video dia juga memposting selembar surat yang disebut di tulis oleh Irwandi Yusuf.

Berikut isi status Instagramnya,

Dear teman2, kami mohon bantuan doa teman2 semua, doain dan aminkan , semoga 2020 beliau bisa pulang dalam keadaan sehat walafiat berkumpul kembali bersama orang2 tercinta. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf lahir batin. 2020 proses kasasi, semoga hasilnya yang terbaik buat kita semua, semoga Allah membalas kebaikan semuanya, membalas doa teman2 sekalian, AllahuAkbar. Mohon doanya sekali lagi dan terima kasih dari kami yang sebesar2nya.

Selamat tahun baru 2020.
Irwandi Yusuf/Steffy Burase & all of Family.
 
Selanjutnya isi surat yang di tulis Irwandi yusuf yang berbunyi,


1. Insya Allah semoga th 2020 ini saya atas izin Allah SWT saya akan dpt kebebasan dan dpt kembali ke Aceh ut memperbaiki apa yang selama ini tertinggal, berkumpul bersama keluaraga, rakyat dan sebagainya.

Maaf tulisan saya jelek krn sudah tdk terbiasa menulis lagi.


Dari penelusuran StatusAceh, Rabu (1/1/2020) sekitar pukul 01:40 WIB, isi postingan dan beredarnya surat tersebut menjadi tanda tanya publik, di videonya mendapat 103 komentar dan 1.256 like.

"Semoga bang wandi sehat terus aceh amboradol,"komentar @yurlitawati123.

Sebelumnya, pada 25 Desember lalu Steffy Burase datang ke rutan cabang K4, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjenguk mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

Medan - Menjelang tutup tahun 2019, tim gabungan Pemko Binjai dan aparat penegak hukum dari Polri-TNI menggelar razia penyakit masyarakat.

Sejumlah hotel kelas melati dan kos-kosan disisir mulai Senin hingga Selasa (31/12/2019).

Tim merazia kamar-kamar di Hotel Garuda Binjai, Hotel Binjai, Oyo yang berada di Jalan Soekarno-Hatta.

Termasuk juga sejumlah kos-kosan yang diduga menjadi lapak wanita-wanita penjaja seks komersil yang meresahkan masyarakat.

Saat razia di Hotel Garuda, seorang pengunjung bermobil mewah Pajero Sport Dakar kepergok bersama seorang perempuan di dalam kamar.

Pria ini diduga pimpinan divisi bank di Kota Medan sesuai plat mobil yang diketahui Tribun Medan.

Saat dirazia, ia bersama seorang perempuan yang sudah tak mengenakan pakaian.

Mereka diduga pasang mesum, lantaran tak bisa menunjukkan buku nikah sehingga ikut dibawa ke kantor Satpol PP Binjai.

Kabid Trantib Satpol PP, Arif Sihotang, mengatakan ada sekitar tujuh pasangan yang diamankan dari kamar hotel kelas melati.

Terkait sosok pria bermobil mewah Pajero Sport, Arif menyampaikan pria tersebut mengaku sebagai pekerja swasta.

"Ya ada sekitar tujuh pasangan. Yang naik mobil (Pajero Sport) ada yang bilang dia pegawai bank.

Gak tahu mana yang betul. Kami sama pers gak bisa menutupi.

Mereka sudah dipulangkan, yang dibawa dia juga cukup umur, mereka dikenakan pasal penyakit masyarakat karena bukan muhrim, bisa jadi karena suka sama suka," katanya.

Info dihimpun Tribun Medan ada delapan pasangan, mereka yang diamankan yakni SS dan PP warga Medan, ER dan NF warga Kalbar, EWK dan NKR warga Langkat, IS dan SB warga Langkat, AL dan EN warga Langkat, MH dan YV warga Binjai, KY dan ANT warga Binjai, FT dan MD warga Binjai.

Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham terjun langsung bersama tim razia.

Mengenakan jaket hitam, dia menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisasi penyakit masyarakat, dan transaksi seksual demi visi kota religius.

"Kita menggelar razia ke beberapa hotel dan rumah kos, ini bertujuan mengurangi penyakit masyarakat, seperti kemaksiatan, prostitusi mau pun penyalahgunaan narkoba.

Razia ini rutin kita gelar untuk menjaga Kota Binjai dari Pekat," ungkap Wali Kota Binjai.

Razia ini bagian respon atas keluhan masyarakat.

Selama ini masyarakat telah menantikan dan mendukung aksi razia dari tim gabungan agar memberi efek jera bagi pelaku penyakit masyarakat.

"Warga terlihat begitu mendukung kita saat menggelar razia.

Semua mendukung kita dan kita juga akan rutin. Insya Allah Kota Binjai akan terbebas dari penyakit masyarakat," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul 7 Pasangan Mesum Terjaring Razia di Hotel Melati, Diduga Pejabat Bank Ikut Terciduk,

LHOKSUKON - Kasus Pencabulan Sepanjang tahun 2019 yang ditangani unit PPA Sat Reskrim Polres Aceh Utara tercatat sebanyak 23 Kasus, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 14 Kasus.

Hal ini disampaikan Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kasat Reskrim AKP Adhitya Pratama kepada tribratanews, Selasa (31/12/2019).

"Secara keseluruhan kasus yang ditangani Unit PPA sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 47 kasus,  meningkat daripada tahun 2018 yang tercatat sebanyak 35 kasus atau bertambah sekitar 30 persen." ujar AKP Adhitya.

Ia merincikan, dari 47 kasus  yang ditangani pada tahun 2019, 7 diantaranya adalah kasus pemerkosaan, 23 kasus cabul, 2 kasus KDRT, Penganiayaan 6 kasus,  2 kasus Nikah siri dan kasus lainnya sebanyak 7 kasus.

Ditambahkan, penanganan kasus ditahun 2019, 13 diantaranya dinyatakan P21.

"10 kasus selesai secara ADR ( Alternative Dispute Resolution ) yakni proses penyelesaian perkara diluar pengadilan, 17 kasus proses sidik, sidik 5 kasus, dan 2 kasus dilimpahkan ke Polres lain." pungkas Kasat Reskrim AKP Adhitya Pratama.

Aceh Utara – Kebakaran sejumlah bangunan ruko dan sat unit masjid di Alue Bungkoh kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara pada Sabtu lalu menyebabkan sejumlah warga harus mengungsi. Menyikapi hal tersebut, PT Pertamina Hulu Energi (PHE NSB) turut membantu para pengungsi korban kebakaran dengan menyalurkan bantuan kebutuhan sembako, pakaian dan peralatan sekolah.

Bantuan tersebut langsung disalurkan ke posko pengungsian di pasar Alue Bungkoh Pirak Timu pada Senin (30/12) sore yang diterima langsung oleh ketua BPBD Aceh Utara, Amir Hamzah dan selanjutnya langsung diserahkan kepada Kepala Desa Alue Bungkoh.

Bantuan yang diserahkan yaitu beras sebanyak 150 kilogram, minyak goreng, telur, indomie, air mineral dan keperluan konsumsi lainnya. Selain bantuan konsumsi juga diserahkan kain sarung sebanyak 50 lembar, tas sekolah, sepatu sekolah, buku dan pakaian siap pakai. Bantuan diterima langsung oleh kepala BPBD Aceh Utara.

Field Manager PHE NSB, Dirasani Thaib mengatakan PHE NSB berkomitmen untuk membantu meringankan beban yang dialami oleh masyrakat di sekitar perusahaan.
"Bantuan ini merupakan bukti kepedulian kita terhadap masyarakat tetangga perusahaan, bantuan masa panik ini kita serahkan di saat masyarakat sangat membutuhkan karena terpaksa harus mengungsi akibat musibah kebakaran," ujar Dirasani.

Dirasani berharap bantuan masa panik tersebut dapat meringankan beban masyarakat tetangga perusahaan yang terdampak musibah kebakaran dan dapat menjaga hubungan baik dan persaudaraan antara perusahaan dengan masyarakat yang sudah terjalin dengan baik selama ini.

LHOKSUKON - Kepolisian Resor Aceh Utara melaksanakan Upacara Korp Raport terhadap 77 personel di Jajarannya, Selasa (31/12/2019) di halaman Mapolres setempat.

Upacara kenaikan pangkat ini dipimpin langsung Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin, S.I.K.

Kapolres menyebutkan 77 Personel yang dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi terdiri dari 1 personel dari Iptu ke AKP,  4 Personel dari Ipda ke Iptu.

Kemudian 4 Personel dari Bripka ke Aipda, 27 Personel dari Brigadir ke Bripka, 9 Personel dari Briptu ke Brigadir kemudian 32 personel dari Bripda ke Briptu dan terakhir 19 personel dari Kompi 4 Batalyon B Sat Brimob Polda Aceh.

"Kenaikan pangkat ini diberikan sebagai wujud penghargaan ataa prestasi yang telah dicapai dengan dilandasi oleh sikap disiplin, loyalitas, dedikasi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas." ujar Kapolres.

Ia berpesan kepada yang naik pangkat hari ini harus benar-benar menghayati akan tugas mulianya ke depan dengan meningkatkan profesionalisme serta menampilkan sosok polri yang bermoral, bermartabat sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat.

"Jaga kehormatan diri dan keharmonisan keluarga, karena keluarga merupakan sumber semangat dan inspirasi dalam melaksanakan tugas." pungkas AKBP Ian.

Foto: Penemuan bayi di Banda Aceh (Dok. Polsek Syiah Kuala)
Banda Aceh - Bayi berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar tiga hari dibuang orang tuanya di depan kios di Banda Aceh. Polisi masih menyelidiki orang tua dari bayi tersebut.

Penemuan bayi yang dibalut dengan kain menghebohkan warga Desa Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (31/12/2019). Bayi mungil tersebut diletakkan di atas kursi panjang di depan toko milik seorang warga.

"Pemilik toko atas nama Bakhtiar awalnya mendengar ada tangisan bayi di luar kios miliknya, namun dia mengira bayi tersebut bersama ibunya," kata Kapolsek Syiah Kuala AKP Edi Saputra, kepada wartawan.

Setelah mendengar suara tangisan tidak berhenti, Bakhtiar membuka pintu toko dan melihat sesosok bayi terbungkus kain. Dia lalu memberitahu penemuan tersebut ke tetangga.

Tak lama berselang, polisi datang ke lokasi. Bayi mungil tersebut selanjutnya dibawa ke Polindes untuk mendapat perawatan awal. Saat ini, bayi tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh untuk mendapat perawatan.

"Bayi tersebut akan kita titip rawatkan ke Dinas Sosial Provinsi Aceh dan perkaranya ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polresta Banda Aceh," jelas Edi. | Detik.com

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi adanya permintaan dari pegiat antikorupsi supaya dirinya membentuk tim independen untuk menangani kasus Novel Baswedan pascapenangkapan dua tersangka, yakni RB dan RM.

Permintaan ini sebelumnya disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah. Alasannya untuk menghindari konflik kepentingan karena kedua tersangka merupakan polisi aktif.

Lalu bagaimana tanggapan Presiden Jokowi?

"Semua mengawasi. Dari dulu, tam-tim-tam-tim, hahaha. Tim pencari fakta. Ya apa pun yang paling penting dikawal semua, bareng-bareng mengawal agar peristiwa itu tidak terulang lagi. Yang paling penting itu," jawab Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Lama, Semarang, Senin (30/12).

Presiden ketujuh RI tersebut juga berharap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tidak terus-terusan diributkan. Jokowi mengajak publik memberi kesempatan pada penyidik Polri untuk bekerja.

"Jangan sebelum ketemu, ribuuuuttt. Setelah ketemu, ribuuuttt. Berikanlah polisi kesempatan untuk membuktikan bahwa itu benar-benar pelaku, motifnya apa, semuanya. Jangan ada spekulasi-spekulasi terlebih dahulu," tandasnya.

Sebagai catatan, pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel sudah berjalan lebih dari dua tahun. Sebelum pelakunya terungkap, pegiat antikorupsi juga mendesak Presiden Jokowi membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) yang independen.(jpnn)

Foto: Peneliti ICW Kurnia Ramadana (Sachril Agustin Berutu/detikcom)
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di tahun terburuk. Sebab, ICW melihat tim yang dibentuk Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam mencari dan menentukan pimpinan KPK tak beres.

"Ini adalah tahun kehancuran KPK, yang benar-benar disponsori langsung oleh Istana, yaitu Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang," kata peneliti ICW Kurnia Ramadana dalam acara Diskusi Catatan Akhir Tahun Indonesia Corruption Watch: Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi di Tangan Orang 'Baik' di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D No 6, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2019).

Kurnia menjelaskan, panitia seleksi (pansel) KPK yang dibentuk Jokowi menuai polemik. Dia menyebut, 3 di antara 9 anggota pansel memiliki kedekatan dengan lembaga kepolisian.

Selain itu, lanjutnya, proses seleksi yang dilakukan pansel KPK kepada calon pimpinan KPK periode 2019-2023 tidak memiliki nilai integritas. Hal ini dikarenakan salah satu pimpinan KPK di periode sekarang ini tidak patuh yakni tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Itu catatan krusialnya terkait dengan rekam jejak. Istana dan DPR berhasil meloloskan figur terduga pelanggar kode etik," lanjutnya.

Kurnia menuding Jokowi melemahkan KPK karena melantik Nurul Ghufron sebagai pimpinan KPK di periode sekarang. Dia menuding Jokowi melanggar UU KPK karena minimal usia pimpinan KPK adalah 50 tahun.

"Kehadiran Nurul Ghufron sebagai pimpinan KPK itu melanggar peraturan perundangan," ujarnya.

Dia mengatakan, KPK tidak akan lagi bekerja maksimal. "Selain isu capim tadi, ada soal revisi Undang-Undang KPK per tanggal 17 Oktober, KPK benar-benar sudah tidak seperti sediakala, kerjanya tidak lagi cepat, kerjanya pasti akan lambat, dan konteks hari ini Presiden Jokowi sedang memainkan isu meletakkan orang-orang baik di dalam sistem yang salah," tuding Kurnia. | Detik.com

Ilustrasi Perbatasan Indonesia-Papua Nugini (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)
Papua - Seorang anggota TNI dilaporkan meninggal saat baku tembak TNI dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Mengutip Antara, Senin (30/12), Kapendam XVII Cenderawasih Kol Cpl Eko Daryanto membenarkan insiden yang menewaskan satu prajurit di perbatasan RI-PNG, Keerom, Papua.

Kata Eko, selain menewaskan seorang anggota TNI, dalam baku tembak itu, seorang anggota TNI juga terluka.

Korban tewas, Serda Miftakfur, anggota Yon infanteri 713/ST yang menjabat Wadan Pos Bewan Baru. Kontak tembak dengan KKB, kata Eko, terjadi saat anggota TNI akan mengambil logistik dari Pos Kali Asin.

"Kami belum mendapat laporan tentang kelompok KKB yang melakukan kontak dengan prajurit di perbatasan RI-PNG yang masuk dalam wilayah Kabupaten Keerom," ujar Eko.

Miftakfur meninggal akibat luka tembak di bahu kiri, tembus perut belakang, sedangkan seorang rekannya yakni Prada Juwandy mengalami luka tembak di pelipis kanan dan bahu kiri.

Jenazah Serda Miftakfur sudah dievakuasi ke RST Marthen Indey di Jayapura, namun belum dipastikan waktu evakuasi ke Mako Yonif 713/ST di Gorontalo.

Sedangkan korban Prada Juwandy belum dievakuasi dan masih berada Pos Bewan Baru.(Antara/CNN)

Ilustrasi
Langsa - Seorang narapidana kasus narkoba jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Langsa, Aceh, meninggal dunia karena mengalami sakit penyempitan usus. Napi bernama Suheri Asnawi (32) ini, meninggal di rumah sakit saat hendak menjalani operasi.

Kepala Lapas Narkotika Langsa, Yusrizal, mengatakan menurut keterangan dokter, yang bersangkutan mengidap penyakit illus obstruktif (penyempitan usus). Suheri mengembuskan napas terakhirnya pada Minggu (29/12) malam di RSUD Langsa. 

“Tiba-tiba sorenya sebelum dioperasi kondisinya sudah melemah. Tidak lama setelah itu ia meninggal dunia,” kata Yusrizal saat dikonfirmasi, Senin (30/12).  

Yusrizal menjelaskan, tiga hari sebelum dibawa ke rumah sakit, Suheri kerap pulang-pergi dari klinik untuk mendapatkan perawatan. Namun, Minggu siang kemarin tiba-tiba ia menjerit kesakitan. 

“Kita langsung membawanya ke rumah sakit. Tiba di sana langsung masuk ke ruang UGD. Setelah perutnya di-scan, baru dibawa ke ruang bedah menunggu operasi,” tuturnya. 

Selama berada di rumah sakit, selain ditemani petugas, Suheri turut didampingi keluarganya. Saat ini pihak lapas sedang menunggu laporan kematian dari rumah sakit. Sementara korban sudah diserahterimakan ke keluarga untuk segera dikebumikan. 

Suheri merupakan warga Desa Ulee Reuleung, Aceh Utara. Dia ditangkap karena kedapatan mengonsumsi sabu. Suheri divonis empat tahun penjara dan Maret 2020 nanti ia akan bebas. 

“Vonisnya empat tahun subsider satu bulan. Sudah menjalani masa hukuman tiga tahun lebih. Dia sudah keluar SK bebas bersyarat, bulan tiga nanti dia akan bebas,” ucap Yusrizal. | Kumparan
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.