2018-08-12

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Lima anggota sindikat peredaran narkoba yang diciduk BNN di Pekanbaru, Riau.Foto/Istimewa
Medan - Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap lima anggota sindikat narkotika internasional dari halaman parkir dua hotel di Pekanbaru, Riau. Dari tangan para pelaku disita 2 kg sabu, serta 10.418 pil ekstasi.

Deputi Pemberantas BNN, Irjen Pol Arman Depari mengatakan, kelima pelaku yang diringkus yakni,  Rosa, warga jambi sebagai ibu rumah tangga, Ratnawati,warga Aceh pekerjaan ibu rumah tangga, M.Yasir,warga Aceh, Herman warga Medan dan Wahyudi warga Aceh. Para tersangka ini disergap Tim BNN, pada Senin, 13 Agustus 2018 lalu di halaman parkir Hotel Emma Graha dan halaman parkir  Hotel Sabrina, Pekanbaru, Riau.

Mneurut Arman, penangkapan kelima tersangka ini bermula dari informasi akan adanya serah terima sejumlah paket narkotika  milik Zakir salah satu narapidana di LP Palembang. Serah terima paket narkotika diatur oleh Ratna.

Narkotika akan diberikan pada Ayu dan Herman di Hotel Emma berupa satu plastik merah yang berisi narkotika. Pada saat serah terima anggota BNN pun melakukan penangkapan terhadap pelaku.

Dari hasil interogasi, diketahui mereka diperintah Ratna, selanjutnya dilakukan pengembangan dan menangkap Ratnawati, M Yasir, dan Wahyudi di Hotel Sabrina."Peredaran narkotika ini dikendalikan  Zakir  napi yang ditahan di LP Palembang. Rencananya narkotika tersebut akan dibawa dari Pekanbaru ke Palembang, masing masing tersangka mendapat upah sebesar Rp20-50 juta," kata Arman.

Selanjutnya penyidikan melakukan pengembangan lanjut dan ditangani oleh BNN guna pemgembangan dan proses lebih lanjut. Dari tangan para tersangka disita barang bukti sabu seberat 2.140 gram,
 10.418 butir pil ekstasi, empat unit handphone, dua unit mobil dengan nopop BH 1853 FN dan BG 1111 QL. | Sindonews

Pawai anak TK bercadar di Probolinggo (Foto: Dok. Istimewa)
StatusAceh.Net - Warganet dihebohkan oleh sebuah unggahan video berdurasi 15 detik. Dalam video itu terlihat rombongan sekelompok anak taman kanak-kanak (TK) yang merayakan HUT ke-73 RI dengan menggunakan pakaian serba hitam, dan menenteng replika senjata.

Dalam video itu terlihat barisan terdepan dari pawai bocah TK Kartika V-69 Probolinggo itu menunggangi kuda mainan berwarna putih. Sedangkan barisan tengah hingga ke belakang berjalan dengan menenteng replika senjata. Video itu menjadi ramai di sosial media. Kepala sekolah dari TK itu pun langsung meminta maaf.

"Kepala Sekolah TK Kartika V-69, Ibu Hartatik meminta maaf kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Probolinggo atas kegiatan tersebut," demikian kata Kapendam Brawijaya, Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/8).

Kepala Sekolah TK Kartika tersebut tidak bermaksud membuat masyarakat gaduh. Ia juga mengatakan bahwa pawai itu bukan bentuk dukungan terhadap kelompok radikal.

"Sekolah TK Kartika sama sekali tidak ada maksud untuk mendukung atau mengarahkan kegiatan tersebut terhadap kelompok radikal," imbuh Singgih.
Alasan penggunaan pakaian serba hitam tersebut adalah karena tema dari pawai, yakni 'Perjuangan Rasululloh'.

"Merefleksikan perjuangan Rasululloh dan tidak ada maksud mengarah kepada simbol-simbol radikalisme, hanya menanamkan keimanan kepada anak didiknya," tutup Singgih. | Kumparan

Jakarta - Keberanian bocah pemanjat tiang bendera, Yohanes Gama Marchal Lau, layak menjadi contoh bagi generasi muda Indonesia.

Lontaran pernyatannya saat diundang oleh Menpora Imam Nahrawi ke Kemenpora, Sabtu (18/8) siang menegaskan sikap beraninya.

Dia menceritakan bagaimana sikapnya saat mengetahui bendera merah putih tak bisa dikibarkan karena talinya copot dan menggantung di ujung tiang tertinggi.

"Saya tak memikirkan apa-apa, lari buka sepatu langsung naik itu saja. Tak takut jatuh saya," katanya dengan bersemangat.

Saat ditanya oleh Menpora perasaannya ketika disuruh turun, dia dengan lantang menegaskan ada hal lain yang ditakuti ketimbang jatuh.

"Harus berusaha untuk mengibarkan bendera Indonesia. Saya tak takut jatuh Pak, yang saya takuti bendera Merah Putih tak berkibar," ungkapnya dengan tegas.

Karena keberaniannya itulah, Joni mendapatkan undangan khusus dari Menpora untuk menonton pembukaan Asian Games 2018. Dia juga akan tinggal beberapa hari di Jakarta untuk menyaksikan pertandingan Asian Games. (jpnn)

StatusAceh.Net - “Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”  Hadits di atas menunjukan Bahwa Rasululah Saw menganjurkan umat Islam agar senantiasa berbuat baik terhadap orang lain. Eksistensi manusia sebenarnya di tentukan oleh kemanfaatannya pada yang lain. Adakah dia berguna bagi orang lain, atau malah sebaliknya menjadi parasit buat yang lainnya.

Di kalangan aktivis kemanusiaan di Provinsi Aceh, Nama Ratna Eliza yang sering di panggil Ratna sudah tidak asing lagi. Perempuan kelahiran Palembang 20 Oktober 1974 silam sudah lama bergelut dengan kegiatan kemanusiaan khususnya peduli terhadap anak-anak kanker. Awal kisah Ratna terenyuh hatinya ketika salah seorang balita anak tetangganya yang menderita penyakit Linforma Malignum yaitu kanker getah bening yang telah stadium lanjut dan berasal dari keluarga kurang mampu..

Menurut data WHO ( World Health Organization) setiap tahun penderita kanker di dunia terus meningkat, jumlah anak yang menderita kankerpun terus bertambah tercatat tercatat 110 hingga 130 kasus persejuta anak per tahun.

Pada tahun 2014 tepatnya 02 Agustus Ibu dari 3 anak ini menjadi Founder dan Ketua  Children Cancer Care Community  yang di singkat menjadi (C-Four Aceh)   yaitu sebuah komunitas yang kegiatannya focus mendampingi dan membantu anak-anak penderita kanker yang berdomisili di wilayah Aceh. Kanker merupakan penyakit yang di akibatkan oleh pertumbuhan jaringan yang tidak terkontrol pada tubuh manusia, serta merupakan penyakit yang sulit disembuhkan dan berakibat fatal.

Baca Selanjutnya

StatusAceh.Net - Aksi heroik Yohanes Andigala, siswa SMPN Silawan kelas 7, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendadak viral. Jhoni, begitu panggilannya, nekat memanjat tiang bendera setinggi belasan meter demi mengambil simpul tali bendera yang putus dan terkunci di ujung tiang.

Peristiwa itu terjadi saat upacara Hari Kemerdekaan digelar di wilayah perbatasan RI-Timor Leste, tepatnya pesisir Pantai Mota'ain, Desa Silawan, Kabupaten Belu, NTT, Jumat (17/8).

Aksi tersebut direkam dan tersebar ke seluruh Indonesia. Masyarakat pun mengelu-elukan tindakan heroik bocah tersebut.

Berikut fakta-fakta soal Jhoni:

1. Jhoni sedang sakit perut

Jhoni mengaku sesaat sebelum memanjat dirinya tengah berada di kamar mandi. Dia langsung sigap dan spontan berlari masuk ke lokasi mendengar para peserta upacara gabungan se-kecamatan Tasifeto Timur berteriak riuh lantaran tali putus dan simpulnya tertinggal di puncak tiang.

"Waktu kejadian saya lagi di dalam kamar mandi karena sakit perut saat upacara. Saya dengar bilang tali bendera putus jadi saya langsung keluar, buka sepatu dan langsung panjat tiang bendera," ceritanya melalui telepon.

Tidak ada rasa takut yang dirasakan Jhoni saat memanjat. Ia menegaskan tidak ada yang memintanya untuk memanjat. Jiwa nasionalismenya tergerak begitu melihat tali putus dan upacara pun terpaksa dihentikan.

PANJAT TIANG: Yohanes Ande Kala, memanjat tiang bendera saat upacara HUT Kemerdekaan di Lapangan Pantai Montaain, Atambua, Kabupaten Belu, NTT, Jumat (17/8). (ISTIMEWA)
ATAMBUA - Sebelum melakukan aksi heroik Yohanes Gama Marchal Lau (nama sesuai akta) atau Yohanes Ande Kala  (nama sesuai di ijazah) atau Johny (panggilan akrabnya) memanjat tiang bendera di Lapangan di Atambua Kabupaten Belu, NTT, Jumat (17/8), ternyata sempat sakit. Beruntung diberi obat oleh bidan setempat sehingga dia bisa memanjat tiang bendera hingga dia dipanggil ke Istana oleh Presiden Joko WIdodo.

Bocah 14 tahun kelahiran 2004 lalu ini mengaku setelah mendengar imbauan J. T. Ose Luan, dirinya langsung spontan meninggalkan barisannya dan menuju tiang bendera untuk menjemput ujung tali bendera dari puncak tiang bendera. Siswa kelas I SMPN Silawan ini mengakui kondisi kesehatannya sempat terganggu sebelum mengikuti upacara bendera.

"Sebelumnya perut saya sakit tapi untung  ibu bidan kasi obat untuk saya minum setelah itu baru pergi ikut upacara. Begitu dengar imbauan pak wakil bupati langsung saya lari menuju tiang bendera dan panjat tiang bendera untuk ambil ujung tali bendera yang tersangkut di puncak tiang bendera," ungkap Johni.

Keputusan untuk mengambil ujung tali bendera dari puncak tiang bendera menurut Johni tanpa diiming iming tertentu. "Kebetulan saya biasa panjang pohon pinang kelapa dan pohon lainnya. Jadi saya optimis pasti berhasil panjat tiang bendera dan bawa turun tali benderanya," ujarnya.

Sementara  bapak kandung Johni, Victorino Fahik Marchal  mengaku bangga dengan upaya putranya untuk menurunkan tali bendera merah putih  dari puncak tiang bendera kemarin pagi. Marchal juga mengaku terkejut saat mendengar putranya bisa berjuang mengambil ujung tali bendera merah putih dari puncak tiang ketika berlangsung upacara peringatan HUT proklamasi kemerdekaan RI ke 73.

"Sebagai warga negara Indonesia ex Timtim saya bangga dengan perjuangan anak saya. Sebab walaupun masih kecil tapi dia sudah punya semangat nasionalisme demi NKRI," ujar Fahik Marchal. | Jawapos


Aceh Tamiang - Jarak tempuh yang jauh dengan medan jalan menantang terjal dan berkelok, tak menyurutkan semangat rakyat yang berjiwa patriotisme. Sejumlah kendaraan adventurer melesat masuk ke pelosok negeri, yakni menuju objek wisata terpendam “Kuala Paret” di Desa Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (12/8) pagi lalu.

Orang-orang di dalam mobil gerdang dua itu adalah "Laskar" Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gadjah Puteh. Tujuan mereka datang ke wilayah terpencil ingin membangkitkan rasa nasionalisme yang tinggi dengan mengibarkan 17 meter bendera Merah Putih dalam rangka menyambut HUT ke-73 Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945-17 Agustus 2018).

Sang Saka Merah Putih berukuran raksasa itu dibentangkan di antara tebing cadas yang mengapit objek wisata pemandian Kuala Paret. Perlu belasan orang untuk mengibarkan sang merah putih tersebut. Ada juga sejumlah bendera merah putih ukuran lebih kecil dikibarkan dengan tiang bambu di sisi kanannya, berdampingan dengan baleho LSM Gadjah Puteh bertuliskan “Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami.”

Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al Mahdaly kepada AtjehUpdate.com di lokasi pengibaran bendera mengatakan, kegiatan ini murni ide Gadjah Puteh dengan melibatkan Purna Praja dan komunitas pemuda Aceh Tamiang guna menyambut peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan  Indonesia.

Rombongan LSM Gadjah Puteh memilih Kuala Paret sebagai tempat mengibarkan bendera Merah Putih agar seluruh masyarakat yang berada di pelosok negeri ikut merasakan semangat perjuangan. “Jiwa raga kami terpanggil untuk ini. Kita ingin seluruh lapisan masyarakat ikut merasakan semangat juang mempertahan NKRI,” ujar Sayed.

Hari Kemerdekaan, menurut Gadjah Puteh, adalah momentum yang tepat untuk menjaga rasa patriotisme serta mengawal setiap jengkal wilayah NKRI. Meski berkorban tenaga dan biaya tidak menjadi soal bagi mereka, yang terpenting spirit yang ditunjukkan Laskar Gadjah Puteh mampu memotivasi saudara-saudara satu bangsa yang ada di seluruh pelosok dan wilayah terpencil di NKRI. “Kita mau menujukkan bahwa kita satu, bersaudara dan kita Indonesia,” tukasnya.

Dipaparkan, pengibaran bendera 17 meter di ujung perbatasan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, Desa Kaloy, Kabupaten Aceh Tamiang ini mengusung tema: “Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami.” Proses menjahit bendera 17 X 4,5 meter itu memakan waktu selama tiga hari.

Selain misi mengibarkan Merah Putih, mereka juga ingin mempromosikan lokasi wisata alam Kuala Paret, di Desa Kaloy yang selama ini belum maksimal dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat. “Panjang bendera 17 meter, maknanya adalah menyambut 17 Agustus, sedangkan pada hari Minggu kita kibarkan di Kuala Paret, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bagi setiap para pengunjung yang berwisata kemari,” ujarnya.

Sedangkan, untuk mencapai Kuala Paret dibutuhkan persiapan yang matang. Laskar Gadjah Puteh yang berjumlah sekitar 35 orang juga membawa perbekalan makan dan minum. Sebab, meski di tempat wisata tapi tidak ada orang berjualan disana. Mereka berangkat dari ibu kota kabupaten, Karang Baru sekitar pukul 08.00 WIB menggunakan lima unit mobil dobel kabin. Jalan terjal berbatu dan menyusuri perkebunan kelapa sawit menjadi santapan perjalanan mereka.

Akses menuju Kuala Paret bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda dua dan empat. Dari Kualasimpang jaraknya sekitar 65 kilometer atau memakan waktu 2 jam perjalanan darat. “Meski dengan kendaraan khusus adventurer, tapi akses menuju Kuala Paret masih sulit diterobos,” terangnya.

Sayed Zahirsyah menyatakan, pesona Kuala Paret merupakan suatu objek wisata yang masih asri mempunyai daya tarik luar biasa. Siapa pun yang kesana ingin ‘meniduri’ kemolekan Kuala Paret (camping) yang menyajikan pemandangan hutan dan aliran sungai membelah batu cadas. “Objek wisata ini cukup menawan dipoles oleh aliran sungai yang berbatasan langsung dengan hutan Ekosistem Leuser sebagai balutan keasriannya,” tutur Sayed yang juga adalah anggota PPWI Langsa.

Salah seorang purna praja, Eko Prasetyo menambahkan, kegiatan positif seperti ini sangat diharapkan semua pihak agar dapat ikut mempererat tali persaudaran diantara kita. Namun, dalam perjalan menuju Kuala Paret, meski sudah diberi petunjuk arah kedatangan, masih ada sebagian pengunjung yang salah jalan. “Saat pulang, pengunjung bisa saja tersesat, karena menemui tikungan jalan yang hampir sama,” sebut Eko.

Camat Tamiang Hulu, Iman Suhery alias Bayu yang ikut dalam rombongan kepada AtjehUpdate.com menyatakan, itu merupakan kegiatan yang luar biasa. Sebab, lokasi pemasangan bendera berukuran besar itu di tempat pariwisata, sehingga pengunjung mendapatkan pamandangan baru buat berswafoto alias selfie.

“Dan tidak kalah pentingnya pesan yang tersirat yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme sesuai dengan bulan Kemerdekan 17 Agustus,”  ujar Camat Imam Suhery.

Sementara itu, Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI dari Jakarta menyatakan sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan di LSM Gajah Puteh. Hal ini disampaikannya ketika dimintai komentar terkait acara pasang bendera raksasa di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. "Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kawan-kawan PPWI yang tergabung di berbagai organisasi, instansi dan kalangan di Aceh yang sering mengadakan acara spektakuler dan unik dalam merayakan 17 Agustusan, saya sangat mendukung apa yang dilakukan Pak Sayed dan kawan-kawan di Aceh kali ini, dalam bentuk pengibaran bendera ukuran raksasa di tebing bukit di salah satu objek wisata di sana," ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu singkat. (
AtjehUpdate.com)

Kombes Pol Misbahul Munauwar. (Foto: Zuhri Noviandi/kumparan)
Banda Aceh - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menangkap seorang pria paruh baya yang mengaku-ngaku sebagai anggota KPK. Pria bernama Asyari (50) itu ditangkap di sebuah hotel di Jalan Gajah Mada, Yogyakarta pada Rabu (15/8) sekitar pukul 15.00 WIB.

Kabid Humas Polda Aceh, Misbahul Munauwar mengatakan, Asyari ditangkap karena mengancam Kasubdit Perencanaan BPKS Sabang, Reza Fahlevi agar tidak mengatur pemenang lelang.

“Hasil penyelidikan oleh Ditreskrimsus Polda Aceh, diketahui pelaku merupakan seorang karyawan swasta di Yogyakarta,” ujar Misbahul, Jumat (17/8).

Misbahul menjelaskan, kronologi kejadian berawal saat Reza menerima pesan melalui Whatsapp dari seseorang yang mengaku bekerja di KPK pada Sabtu (28/7). Kemudian, pada Senin (30/7) sekitar pukul 08.16 WIB, pelaku kembali menghubungi dan mengancam agar korban tidak mengatur pemenang proyek.

“Pelaku menghubungi korban via Whatsapp. Namun saat kedua kalinya, ia (pelaku) mengirim pesan dengan mengatakan bahwa jangan ada pengaturan untuk pemenang lelang,” tutur Misbahul.

Secara kebetulan pada Jumat (10/8), petugas KPK mendatangi kantor BPKS Sabang terkait pemeriksaan kasus yang menjerat Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf. Saat itu, teman Reza yang berada di lokasi bertanya kepada salah satu petugas KPK terkait seseorang bernama Asyari. Dengan tegas, petugas KPK tersebut mengatakan bahwa tidak ada anggota KPK bernama Asyari.

“Saat penyidik KPK datang ke kantor BPKS Sabang, teman dari Reza menayakan apakah Asyari merupakan anggota KPK. Dan ternyata keterangan yang didapatkan bahwa pelaku tidak bekerja di KPK," ucapnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Asyari juga tercatat sebagai anggota LSM KPK (Komisi Pengawasan Korupsi) wilayah Yogyakarta. Dari tangan Asyari, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 id card KPK, 3 lencana KPK, 1 box kartu nama, 1 briefet tipikor, 1 HP Samsung, 1 lencana tipikor, 1 air soft guns, dan beberapa catatan proyek.

"Dalam aksinya dia menggunakan identitas dan mengaku sebagai tim lidik KPK. Saat ini tersangka dititipkan di Mapolda DIY dan akan dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut,” pungkas Misbahul. | Kumparan

PADA 1 Agustus lalu, Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas menyelenggarakan sebuah seminar di Jakarta yang membahas keabsahan riset tentang Perang Kemerdekaan 1945-1950 oleh pemerintah Belanda. Dalam sebuah surat pernyataan, para pembahas di seminar itu mengutarakan kekhawatiran mereka perihal dukungan pemerintah Belanda yang sejatinya diberikan sebagai sebuah upaya untuk menutup-nutupi kejahatan perang yang dilakukan Belanda selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Mereka juga mencurigai bahwa kerja sama yang terjalin dengan para peneliti sejarah dari Universitas Gadjah Mada dalam proyek ini akan dimanfaatkan sebagai cara untuk melegitimasi upaya pemerintah Belanda tersebut. Hal ini bukan hanya menimbulkan penafsiran yang sangat keliru, namun juga mengancam integritas para rekan peneliti kami dari Indonesia.

Pada 2016 pemerintah Belanda memutuskan untuk membiayai sebuah proyek penelitian tentang kekerasan militer selama Perang Kemerdekaan (1945-1950) dan meminta tiga lembaga penelitian, yakni KITLV, NIOD, dan NIMH, untuk menyusun sebuah usulan penelitian. Usulan penelitian yang didesain oleh ketiga lembaga tersebut kemudian disetujui Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, sebelum menerima usulan tersebut, telah terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan bahwa beliau tidak berkeberatan dengan diselenggarakannya penelitian tersebut.

Pemerintah Belanda menegaskan bahwa ketiga lembaga yang disebut di atas akan menyelenggarakan penelitian ini secara mandiri, tanpa campur tangan apapun dari pemerintah. KITLV dan NIOD adalah dua lembaga yang bernaung di bawah KNAW, Akademi Ilmu Pengetahuan Belanda. Sementara NIMH adalah bagian dari Kementerian Pertahanan Belanda. Namun, NIMH adalah lembaga yang independen yang dalam setiap penyelenggaraan penelitiannya selalu menerbitkan temuan-temuannya sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Kemandirian ini berarti bahwa NIMH tidak dibayangi oleh ketentuan-ketentuan kementerian. Selain daripada itu, sebuah dewan penasihat ilmiah dibentuk dan ditugasi untuk mengukur keilmiahan usulan-usulan penelitian serta hasil-hasil yang dibuahkan dari proyek ini.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh sejarawan Remy Limpach dan Gert Oostindie menemukan bahwa personel militer Belanda menggunakan kekerasan yang berlebihan, dalam skala yang sangat besar selama perang kemerdekaan Indonesia berlangsung. Pada saat yang bersamaan, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab berkait dengan sifat, cakupan, dan penyebab kekerasan tersebut. Dengan penelitian ini mungkin saja kasus-kasus baru bisa turut terungkap. Kami memandang penting juga untuk mengkaji secara sistematis perihal jalannya pengadilan militer, badan-badan intelijen, juga periode Bersiap mengingat kajian terhadap ketiga hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan menggunakan sumber-sumber lintas negara dan beragam kesaksian serta dengan bekerja sama dengan para peneliti dari Indonesia, kami berharap dapat memperoleh temuan baru yang lebih menyegarkan. Termasuk berkenaan dengan pertanyaan mengapa terlalu banyak waktu terlewatkan tanpa pernah dilakukan penelitian mendalam tentang ledakan kekerasan ini.

KITLV memimpin langsung sub-penelitian Bersiap dan Studi Regional. Bersiap adalah masa yang singkat namun penuh dengan kekerasan di awal Perang Kemerdekaan. Oleh sebab itu, hal ini menjadi bagian integral dalam proyek penelitian ini. Bersiap juga penting dalam konteks sejarah Belanda, khususnya dalam pertaliannya dengan tuntutan kejelasan tentang periode ini dari kalangan masyarakat Hindia di Belanda. Lebih jauh lagi, Bersiap adalah sebuah periode yang rumit yang dipenuhi dengan ketaksaan dan mitos. Riset ini akan menempatkan periode ini dalam konteks yang lebih luas tentang kekosongan kekuasaan dan kekerasan yang dilakukan di masa-masa awal Revolusi di Indonesia, dan dalam konteks perkembangan politik yang telah mulai tumbuh di masyarakat kolonial sebelum kedatangan Jepang.

Studi Regional melibatkan kerjasama dengan beberapa sejarawan dari Indonesia dan Belanda dengan fokus kewilayahan. Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada memainkan peran yang paling penting dalam sub-proyek penelitian ini. Universitas Gadjah Mada telah membentuk kelompok peneliti Indonesia yang terdiri dari peneliti yang berasal dari beberapa universitas yang ada di Indonesia dari berbagai daerah. Kelompok peneliti ini akan bekerja sama dengan peneliti dari Belanda. Para peneliti Indonesia akan membangun skema penelitian mereka sendiri. Mereka akan menerbitkan secara mandiri temuan-temuan penelitian mereka dan juga akan menyumbang beragam artikel yang akan dikumpulkan bersama tulisan-tulisan rekan peneliti Belanda mereka.

Hasil dari penelitian ini utamanya ditujukan bagi masyarakat Belanda, tapi juga terbuka untuk masyarakat keilmuan dan para pembaca yang tertarik dengan penelitian ini. Nilai tambah dari kerja sama antara peneliti Belanda dan Indonesia ini adalah bahwa sumber dan sudut pandang dapat diperbandingkan, serta dialog tentang periode 1945 sampai 1950 dapat diperbincangkan. Lagipula, Perang Kemerdekaan Indonesia tidak lain tidak bukan adalah bagian dari sejarah Belanda, dan kami memandangnya sebagai sebuah tanggung jawab kami untuk menyelidiki kekerasan yang dilakukan militer Belanda terhadap rakyat Indonesia selama periode itu. Bertukar pikiran secara intensif antara sejarawan Indonesia dan Belanda sangatlah penting guna membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang periode ini. Saling bertukar dan membandingkan sumber rujukan (semacam arsip, publikasi, dan kesaksian) diharapkan dapat membuahkan sebuah materi empiris terbaru. Ini sangat penting guna terciptanya analisis yang berimbang tentang periode dekolonisasi yang sangat rumit.

SERANG - Sebanyak 3.678 warga binaan di seluruh lapas dan rutan se-Provinsi Banten mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi pada Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-73. 102 warga binaan di antaranya langsung menghirup udara bebas.

"Yang mendapat remisi di Banten sebanyak  3.678 orang, yang lagsung bebas 102 orang," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten, Taufikurrahman. Jumat (17/8/2018).

Dia menjelaskan, remisi yang akan diberikan juga bervariasi dari mulai 1 bulan masa tahanan sampai 6 bulan masa tahanan. "Penyerahan dilakukaan secara langsung oleh pak Gubernur di Lapas Cilegon," ujarnya.

Untuk mendapatkan remisi, lanjut Taufik, seluruh warga binaan sudah memenuhi persyaratan yakni berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas/rutan.

Sementara itu, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Klas II B Serang, Muhamad Kahfi mengatakan, sebanyak 141 narapidana mendapatkam remisi, 5 diantaranya dapat menghirup udara bebas.

"Yang mendapatkan remisi napi yang tersangkut pidana umum, untuk pidana tipikor tidak ada yang mendapatkan remisi," kata Kahfi. | Sindonews


BANDA ACEH - Acehness Australian Association (AAA) bersama puluhan mantan kombatan GAM menggelar doa bersama dan santunan puluhan anak yatim di Taman Pahlawan Kp. Ateuh Pahlawan, Banda Aceh, Kamis malam (16/08/2018).

Nurdin alias Din Kopasus selaku tuan rumah kepada media mengatakan acara ini atas inisiasi sesama mantan kombatan GAM bersama Tgk. Syekhy selaku Presiden AAA.

Dijelaskannya, doa bersama dan santunan anak yatim ini dalam rangka memperingati 13 tahun MoU Helsinki usai ditekennya perjanjian damai antara RI dan GAM.

"Ini untuk menguatkan perdamaian Aceh sekaligus memuliakan anak yatim dan anak syuhada. Selain itu juga untuk mendoakan Bapak Irwandi agar dimudahkan urusannya dan bebas dari segala proses hukum," ujar Din Kopasus.

Sementara Presiden AAA, Tgk. Sufaini Syekhy menyatakan 13 tahun usai perjanjian damai (MoU) Helsinki, justru dianggapnya gagal. Ya betul, Pemerintah Aceh gagal mengangkat harkat, martabat dan marwah Bangsa Aceh di mata dunia. Karena MoU Helsinki ternyata tidak menjamin menjadikan lebih baik justru kondisi Aceh tidak ada perubahan secara signifikan dalam berbagai hal khususnya kesejahteraan rakyat Aceh.

"Masih banyak anak yatim dan anak syuhada yang terlantar. Meski Pemerintah Aceh sudah berbuat tapi para mantan elit GAM masih abai terhadap mereka (anak yatim)," sebut Tgk. Syekhy.

Terkait hal itu, Acehness Australia Association (AAA), sangat prihatin 13 tahun Aceh damai justru kondisinya malah lebih carut marut dan kacau balau, serta lebih otoriter dan sangat menakutkan. Ini sangat berbahaya untuk kelangsungan perdamaian di Aceh, karena perdamaian Helsinki hanya menjadi milik para elit GAM yang 'cok dame'. 

"Mereka para mantan elit GAM yang merasa memiliki perdamaian itu merasa euforia dan merasa sebagai penguasa tunggal di Aceh. Mereka tidak sadar justru dengan kondisi ini bisa memicu dan berpotensi menimbulkan konflik kembali antar anak Bangsa Aceh," ujarnya.

AAA kembali mengingatkan, bila perdamaian yang telah disepakati di Helsinki tidak segera diimplementasikan dan tidak bisa dinikmati demi kepentingan seluruh rakyat Aceh tanpa terkecuali secara berkeadilan, justru hal ini sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan Bangsa Aceh.

Oleh sebab itu, AAA memandang penting meminta seluruh petinggi GAM 'cok dame' wajib bertanggungjawab atas segala kegagalannya dan atas tidak adanya pertanggungjawabannya kepada seluruh mantan kombatan GAM yang selama ini telah terabaikan. Mereka juga harus bertanggungjawab karena sampai saat ini kondisi rakyat semakin menderita dengan tidak tersedianya lapangan pekerjaan khususnya bagi para mantan kombatan GAM.

"Intinya, dalam waktu dekat kita juga akan mendeklarasikan GAM Oposisi untuk dijadikan wadah untuk mempersatukan seluruh kombatan GAM, khususnya GAM independen yang selama ini terabaikan dan tidak pernah tergabung dalam sistem lingkaran kekuasaan maupun partai politik," ungkapnya.

"Namun kita tetap berharap seluruh rakyat untuk menjaga perdamaian dan membangun Aceh bersama-sama supaya Aceh dapat keluar dari keterpurukan dan kemiskinan sesuai dengan poin-poin MoU Helsinki," tegas Tgk Syekhy.[Red]

Nisam - Upacara peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-73, pada tanggal 17 Agustus 2018 tingkat Kecamatan Nisam berlangsung sukses, hikmat dan penuh semangat.

Pantauan StatusAceh.Net, Upacara ini diikuti oleh ratusan peserta terdiri dari; PNS, guru, ansor, security, perangkat desa, siswa-siswi SD/MI, SMP/MTS, SMA dan SMK serta masyarakat setempat di Lapangan Bola kaki Kecamatan Nisam.

Upacara tersebut dimulai pada pukul 08:00 WIB pagi, yang di pimpin oleh inspektur upacara Camat kecamatan Nisam Ibnu Khatap, SE.


Secara keseluruhan, upacara Peringatan HUT RI ke-73 di Kecamatan Nisam berlangsung lancar dan hikmat. Seluruh peserta upacara terlihat penuh perhatian dan fokus mengikuti rangkaian kegiatan upacara tak terkecuali masyarakat yang menyempatkan diri menghadiri acara yang sakral ini.

Sedangkan pengibaran bendera merah putih dilaksanakan oleh Barisan Paskibra pelajar dari SMAN I Nisam. Usai pelaksanaan upacara bendera, peserta upacara tidak langsung pulang kerumah masing-masing. Namun, mereka tetap berkumpul untuk memeriahkan pesta rakyat yang dimulai dengan penyerehan piala bagi pemenang dari hasil lomba sebelumnya.


Sementara itu, Kapolsek Nisam Ipda Amir Husin mengatakan bahwa di hari kemerdekaan yang ke-73 ini, tentunya Indonesia semakin dewasa dan semakin maju dari tahun sebelumnya.

“Selain itu, dalam peringatan HUT RI ke-73 ini kita harus meneladani perjuangan pendahulu kita, karena berkat mereka kita bisa merdeka hingga saat ini,” ucapnya.


Camat Nisam Ibnu Khatap, SE, saat ditemuai wartawan mengatakan, Kecamatan Nisam semakin bangkit pasca konflik, rakyat semakin sadar, apalagi di hari HUT RI ke 73 ini banyak kegiatan untuk rakyat diadakan di kecamatan Nisam.

"Nisam dulunya basis konflik, banyak pertumpahan darah yang menjadikan rakyat trauma dari hasil peperangan antara GAM dan aparat, maka dengan HUT RI hari ini, masyarakat nisam terlihat semakin kompak dan bersatu,"tuturnya.(TM)

Jokowi hadir di upacara Hari Kemerdekaan Indonesia dengan mengenakan baju adat Aceh, menggandeng Jan Ethes yang tampak santai.
Jakarta - Setelah penyerahan bendera pusaka dan naskah proklamasi, Presiden Jokowi hadir di Istana Negara dengan menggandeng sang cucu, Jan Ethes. Kali ini, Jokowi memilih mengenakan baju adat Aceh, sedangkan Jan Ethes yang hadir terlebih dahulu bersama kedua orangtuanya berbalut beskap, busana khas Jawa.

Jokowi mengenakan jas lengkap dengan sentuhan kain dan topi adat berwarna merah. Sedangkan Jan Ethes yang tampak anteng mengikuti Jokowi mengenakan jas berwarna hitam dengan sentuhan kain berwarna merah muda.

Penampilan Gibran, Selvi, dan Jan Ethes dalam balutan baju adat Jawa
Jokowi hadir di upacara Hari Kemerdekaan Indonesia dengan mengenakan baju adat Aceh, menggandeng Jan Ethes yang tampak santai.
Gibran yang terlebih dulu disoroti tampil mengenakan jas yang sama dengan yang dikenakan oleh Jan Ethes, sedangkan Selvi sendiri memilih kebaya berlengan panjang dengan kain berwarna senada, merah muda.

Penampilan Jokowi dalam balutan baju adat Aceh
Jokowi hadir di upacara Hari Kemerdekaan Indonesia dengan mengenakan baju adat Aceh, menggandeng Jan Ethes yang tampak santai.
Gibran dan Jan Ethes terlihat datang lebih awal menggunakan mobil golf. Disusul Jokowi yang kemudian langsung menghampiri teman pers yang telah menunggu. | liputan6.com



Jakarta - Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/8). Sebelum memasuki mimbar kehormatan dan memulai upacara, Ibu Negara Iriana Joko Widodo sempat mengajak Jokowi untuk selfie di dalam istana.

Jokowi memilih baju adat Aceh untuk dikenakan saat upacara. Berbeda dengan Jokowi, Iriana memilih mengenakan baju Koto Gadang khas Minangkabau Sumatera Barat.

Sebelum memasuki mimbar kehormatan, Jokowi dan Iriana berada di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Sebelum keluar ruangan, Iriana tampak mengajak Jokowi berswafoto alias selfie.

Usai itu, keduanya sempat berbincang di depan pintu ruangan itu. Sampai akhirnya berjalan bersama menuju ke mimbar kehormatan untuk mengikuti jalannya Upacara detik-detik Proklamasi. | Kumparan

DPO yang berhasil ditangkap Tim Korsup Penindakan KPK dan Tim dari Polres Jember dan Polres Banyuwangi. (Foto: Dok. Polres Jember)
StatusAceh.Net - Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Penindakan KPK membantu Polres Jember dalam proses penyidikan korupsi dana desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kasus tersebut diduga telah merugikan negara sebesar Rp 511 juta.

Salah satu bantuan yang diberikan KPK  adalah dengan menangkap tersangka bernama Sucahyono Bangun yang berstatus DPO sejak 19 Oktober 2016. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan Tim Korsup melacak keberadaan DPO tersebut.

"Kegiatan penangkapan DPO diawali sejak KPK melakukan supervisi terhadap kasus ini sejak Juni 2018. Tim mengidentifikasi keberadaan DPO di sekitar Banyuwangi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penyidik Polres Jember," ungkap Febri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/8).

Penangkapan tersebut dilakukan pada Rabu (15/8) pukul 22.40 WIB. Tim KPK dan tim dari Unit II Tipidkor Polres Jember dibantu Polres Banyuwangi menangkap tersangka di Dusun Krajan, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Saat ini tersangka berada di Polres Jember untuk menjalani pemeriksaan.

"Dalam proses penangkapan sempat ada perlawanan namun dapat diatasi petugas," ucap Febri.

Lebih lanjut, Febri menjelaskan tersangka diduga melakukan korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tanah Kas Desa (TKD) Tahun Anggaran 2013, 2014, dan 2015 di Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Jember. Korupsi tersebut diduga mengakibatkan negara merugi sebesar Rp 511 juta.

Dalam proses penyidikan, Polres Jember sempat kesulitan lantaran tersangka melarikan diri. Lantaran proses hukum itu terhambat, Polres Jember lantas meminta bantuan kepada KPK dan permohonan itu diterima.

Febri menuturkan, KPK sangat terbuka untuk dapat memberikan bantuan apapun terhadap proses hukum yang tengah dijalankan pihak kejaksaan maupun kepolisian. Menurutnya, langkah tersebut adalah upaya KPK dalam menjaga hubungan baik sesama penegak hukum.

"Sehingga kerjasama seperti ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antar penegak hukum. KPK menjankan tugas trigger mechanism sebagaimana diamanatkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," kata Febri. | Kumparan


Hakim: Benarkah Peraturan Dewan Pers Berakibat Wartawan Dilaporkan ke Polisi?

Jakarta - Sidang ke-11 gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers pada hari ini, Rabu (15/08/2018) berlangsung cukup singkat di PN Jakarta Pusat. Agenda pada sidang kali ini adalah mendengarkan replik atau jawaban penggugat atas eksepsi tergugat Dewan Pers. Namun  ada hal menarik yang terjadi dalam persidangan kali ini.

Menjelang sidang ditutup, salah satu majelis hakim sempat meminta penjelasan kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas terkait peraturan Dewan Pers yang menimbulkan kerugian kepada wartawan. 

"Apakah peraturan-peraturan Dewan Pers ini ada wartawan yang dirugikan yang karena peraturan-peraturan tersebut berakibat wartawan dilaporkan ke polisi?" tanya hakim kepada kuasa hukum penggugat Dolfi Rompas. Menjawab pertanyaan majelis hakim, Rompas tidak menampiknya.

"Itu benar Pak Hakim, akan kita uraikan dalam sidang pembuktian nanti," ujar pengacara yang pernah menjadi wartawan di salah satu media lokal di Manado.

Dalam repliknya, kuasa hukum penggugat, Rompas tegas menyatakan tetap pada gugatannya yang disampaikan di persidangan-persidangan sebelumnya.

Menanggapi replik penggugat, kuasa hukum Dewan Pers M Dyah meminta waktu kepada majelis hakìm untuk mengajukan duplik pada Selasa (28/8) mendatang. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Abdul Kohar, dan dua hakim anggota Desbennery Sinaga dan Tafsir Sembiring akhirnya disepakati dilanjutkan sesuai permintaan kuasa hukum Dewan Pers.

Usai persidangan, kuasa hukum penggugat, Dolfi Rompas mengatakan pihaknya menolak eksepsi yang diajukan Dewan Pers yang menyatakan gugatannya kabur dan apa yang dilakukan tergugat sudah sesuai UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. "Kami tetap yakin semua peraturan Dewan Pers yang ada dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar UU Pers itu sendiri dan UU Ketenagakerjaan," ujarnya yakin.

Ditambahkannya lagi, Dewan Pers tidak punya kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang menjadi dasar gugatan PMH. "Karena fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU Pers tidak ada satupun ayat yang memberi kewenangan untuk itu," pungkas Rompas. (Red/Rls)

StatusAceh.Net - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang mewakili Yuni Eko Hariatna selaku Wakil Ketua DPW Partai Nanggroe Aceh (PNA) Banda Aceh, mendaftarkan permohonan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

Pengajuan permohonan praperadilan dengan nomor registrasi 97/Pid.pra/2018/PN.Jak.Sel itu terkait penangkapan dan penahanan Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf, dalam pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 3 juli lalu. Pihaknya menilai penangkapan dan penahanan itu tidak sah.

“Penangkapan dan penahanan Irwandi tidak sah karena tidak didasari dengan fakta-fakta hukum yang ada, seperti tidak adanya barang bukti dalam proses penangkapan Irwandi di kediamannya,” kata Ketua YARA, Safaruddin.

Dia menyampaikan permohonan itu didaftarkan setelah Yuni Eko Hariatna yang juga Ketua Perwakilan YARA Banda Aceh memberikan kuasa kepada Tim Advokasi YARA pada Jumat (3/8). Permohonan itu diterima oleh Panmud Muda Pidana, Rina Rosanawati ST SH.

“Praperadilan ini inisiatif pribadi klien kami sebagai warga Aceh yang ingin gubernurnya tidak diperlakukan sewenang-wenang,” katanya.

Safaruddin menyampaikan, praperadilan itu diajukan karena Irwandi ditangkap saat tidak melakukan transaksi korupsi. Bahkan uang yang diduga hasil korupsi didapat dari pihak lain yang dipakai untuk keperluan promosi pembangunan Aceh melalui kegiatan Aceh Marathon yang direncakanakan digelar di Sabang.

“Dalam penangkapan Irwandi tidak ditemukan barang bukti sebagaimana dikatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan operasi tangkap tangan. Uang yang saat ini disebut sejumlah Rp 500 juta itu diambil dari pihak lain yang akan digunakan untuk kepentingan kegiatan Aceh Marathon,” terang Safar.

Safaruddin berpendapat bahwa definisi tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. “Karena itu, kami mewakili kepentingan hukum klien kami, Yuni Eko Hariatna meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membebaskan Irwandi Yusuf dari penahanan KPK dan menyatakan bahwa penangkapan dan penahanannya tidak sah secara hukum,” ujar Safaruddin.

Saat ini, Safaruddin menyatakan masih menunggu pemanggilan dari pengadilan. “Biasanya dalam dua minggu akan ada panggilan dari pengadilan,” ujarnya.

Dalam perkara ini, Yuni Eko Hariatna bukan mewakili keluarga ataupun pengacara, melainkan sebagai pihak ketiga. Safaruddin menyatakan, berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, permohonan praperadilan juga dapat diajukan oleh pihak ketiga berkepentingan.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Selain Irwandi, KPK juga menetapkan Bupati Bener Meriah, Ahmadi, Ajudan Gubernur Aceh, Hendri Yuzal, dan pihak swasta, T Syaiful Bahri.

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juli lalu menyebutkan Bupati Bener Meriah diduga memberikan uang Rp 500 juta kepada Irwandi yang merupakan bagian dari Rp 1,5 miliar sebagai commitment fee proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA Tahun 2018.

Menurut Basaria, uang yang diterima Gubernur Irwandi sebesar Rp 500 juta itu diduga akan digunakan untuk pembelian medali (trofi) dan pakaian kegiatan Aceh Marathon 2018.

Kuasa Hukum Irwandi Yusuf, Sayuti Abubakar SH MH, yang dihubungi Serambi menyampaikan pihaknya saat ini sudah menyiapkan draf untuk mengajukan praperadilan ke pengadilan.

“Namun IY (Irwandi Yusuf) sampai saat ini belum mengiyakan. Kita masih menunggu beliau diperiksa/BAP oleh penyidik dalam status beliau sebagai tersangka,” kata Sayuti.

Terkait dengan upaya praperadilan yang diajukan YARA, Sayuti menyampaikan bahwa dirinya, Irwandi Yusuf, ataupun pihak keluarga tidak pernah diberitahu mengenai hal itu.

Meski demikian, Sayuti menyampaikan menghargai niat baik Yuni Eko Hariatna melalui YARA untuk membantu Irwandi. “Namun kami khawatir hal ini justru akan menghalangi upaya hukum yang ditempuh oleh IY kemudian hari,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, pihak ketiga tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan atas nama Irwandi Yusuf. Karena pihak ketiga yang dimaksud (yang mempunyai legal standing) adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkara yang dihentikan penyidikan dan penuntutannya.

“Konteksnya kan berbeda dengan pihak yang diwakili YARA yang tujuan menyatakan tidak sah penangkapan/penahanan terhadap IY. Yang berhak mengajukan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan adalah tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHAP,” pungkasnya.(mas)

Sumber: serambinews.com

Pasukan keamanan berkumpul menyusul ledakan bom bunuh diri dan serangan bersenjata yang dilancarkan kelompok gerilyawan di Jalalabad, Selasa (31/7). Serangan di Jalalabad menargetkan kompleks Departemen Pengungsi dan Repatriasi Afghanistan. (AP Photo)
Kabul - Sebanyak 48 orang dilaporkan tewas dalam serangan bom bunuh diri di sebuah lingkungan Syiah di ibu kota Afghanistan, Kabul. Mirisnya, pelaku seolah menargetkan sekolah yang ada di daerah Dasht-i Barcha, Kabul barat, di mana sedang berlangsung ujian masuk perguruan tinggi bagi para lulusan siswa dan siswi SMA.

Serangan itu, yang diduga dilakukan oleh ISIS, adalah serangan terbaru terhadap komunitas Syiah di Afghanistan yang menjadi sasaran ekstrimis Sunni. Kelompok militan ini menganggap kaum Syiah sebagai bidah --perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan dalam kitab Alquran dan Hadis, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan ajaran Islam.

Bom bunuh diri ini juga menunjukkan bahwa para militan masih bisa melakukan serangan besar-besaran, bahkan di jantung kota Kabul. Dengan demikian, pemerintah Afghanistan semakin gencar untuk memperketat keamanan di dalam negeri dengan menambah sejumlah personel.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Masyarakat, Wahid Majroh, menyebut sebanyak 67 orang terluka dalam teror bom bunuh diri itu dan jumlah korban tewas diperkirakan bisa bertambah.

Akan tetapi, dia tidak membeberkan tentang identitas para korban, apakah pelajar, guru atau penduduk setempat.

Dawlat Hossain, ayah dari seorang siswi berusia 18 tahun bernama Fareba, menuturkan bahwa ia berada di lokasi kejadian ketika hendak menjemput putrinya yang sedang ikut ujian masuk universitas.

Ia langsung mengambil langkah seribu saat mendengar ledakan keras.

Beruntung, Fareba berhasil selamat dan meninggalkan kelasnya hanya beberapa menit sebelum pengeboman terjadi. Namun demikian, dia masih berada di dalam kompleks tersebut.

Hossain menjelaskan, saat ia memasuki kelas Fareba, ia melihat bagian tubuh manusia berserakan di meja dan bangku siswa.

"Darah ada di mana-mana, di seluruh ruangan, sangat menakutkan dan mengerikan," katanya seperti dikutip dari The Independent, Kamis (16/8/2018).

Setelah memastikan putrinya masih hidup, ia pun membantu memindahkan korban luka ke rumah sakit terdekat di Kabul.

Ini Kata Presiden Afghanistan
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani (AP/Wakil Kohsar)
Suara ledakan bom bunuh diri itu sempat memicu tembakan dari para pasukan keamanan Afghanistan yang berjaga di sekitar lokasi kejadian. Mereka berasumsi bahwa ada lebih dari satu pelaku penyerangan, tetapi para pejabat kemudian mengatakan bahwa hanya ada satu orang pembom.

Tidak ada kelompok tertentu yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Akan tetapi, Jawad Ghawari, seorang anggota dewan ulama Syiah kota tersebut, menyalahkan ISIS yang pernah melakukan serangan serupa terhadap Syiah di masa lalu. Akibatnya banyak masjid hancur, sekolah dan pusat budaya rusak berat.

"Dalam dua tahun terakhir, setidaknya ada 13 serangan terhadap komunitas Syiah di Kabul," aku Ghawari.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengutuk serangan "teroris" yang menganiaya dan melukai orang-orang tidak bersalah, termasuk para siswa dan siswi yang sedang menjalankan ujian masuk universitas. Ia memerintahkan kepada otoritas agar melakukan penyelidikan atas serangan itu dengan segera.

"Dengan menargetkan sekolah-sekolah dan pusat-pusat budaya, teroris terang-terangan menentang segala seuatu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam, entah itu pria dan wanita yang ingin belajar dan mendapat pendidikan," kata Ghani dalam sebuah pernyataan.

UNICEF pun mengecam serangan itu. Badan PBB ini menggambarkan bahwa kasus tersebut sangat "menyedihkan" karena menyasar anak-anak muda.

"Anak-anak tidak seharusnya jadi sasaran kekerasan, sebab mereka adalah penerus bangsa dan bibit-bibit baru," kata Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore.(Lp6)

Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Aceh H Rafli meminta sebelum agar Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Kemendagri)  untuk menyetujui Kampus Regional Institutut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibangun di Aceh.

"Pembangunan Kampus IPDN tentu sangat berarti bagi masyarakat Aceh. Karena sebagai daerah titik nol Indonesia ini bisa berkembang setelah sekian lama didera konflik perkempanjangan. Aceh juga cukup berjasa bagi Republik Indonesia," ungkap Rafli kepada Media, Kamis, 16 Agustus 2018

Bukan hanya itu, kata Rafli, Aceh juga sudah memiliki lahan untuk membangun Kampus IPDN, terutama di Aceh Besar. Bahkan, tim dari Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu sudah turun langsung melihat lokasi rencana pembangunan Kampus IPDN. "Maka menurut saya sebagai anggota DPD RI dari Aceh, pembangunan Kampus IPDN di Aceh Besar juga tepat. Kita harapkan hal ini disetujui sebelum berakhirnya tahun 2018 ini juga," ujarnya.

Alasannya, lanjut Rafli, selain dekat dengan Ibukota Provinsi, Aceh Besar juga dekat dengan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang Aceh Besar. Maka dengan dekatnya  Bandara SIM, bisa menjangkau semua elemen yang ingin belajar di Kampus IPDN Regional Aceh nantinya, baik dari Sumatera maupun dari Pulau Jawa. 

Kemudian, menurut Rafli, pembangunan Kampus IPDN di Aceh Besar juga bisa menjangkau rumah sakit umum, seperti Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin dan sejumlah rumah sakit lain di Banda Aceh, baik milik Pemerintan ataupun swasta.

"Kita berharap Mendagri dapat membangun kampus tersebut sebagai  tanda kepedulian Pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh. Puluhan tahun Aceh merindukan kebijaksanaan pusat, dan kita berharap kebijaksanaan itu segera dapat diwujudkan demi kemaslahatan dan kemajuan Aceh," pungkasnya.[Rill]

Banda Aceh, 15 Agustus 2018-----Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Banda Aceh menolak gugatan yang diajukan oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) terkait diterbitkannya izin lingkungan tentang rencana kegiatan industri semen PT Tripa Semen Aceh (PT.TSA), Kampung Kaloy, Kabupaten Aceh Tamiang.

Majelis Hakim PTUN Banda aceh membacakan putusan tersebut pada Rabu 15 Agustus 2018 dengan Register Perkara Nomor 04/G/LH/2018/PTUN-BNA, gugatan diajukan sejak tanggal 8 Februari 2018, dalam sidang terbuka.

”Dalam surat gugatan kami mendalilkan bahwa Keputusan Bupati Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen PT. TSA Klinker bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, “ tegas Nurul Ikhsan, koordinator tim pengacara Yayasan HAkA.

Peraturan yang bertentangan, kata Nurul Ikhsan, misalnya, Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032.

Dalam RTRW Kabupaten Aceh Tamiang, lanjut Nurul Ikhsan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang secara jelas dan tegas menetapkan bahwa Kecamatan Tamiang Hulu adalah Kawasan Cagar Alam Geologi sebagai bagian dari Kawasan Lindung Geologi berupa Kawasan Karst Kabupaten Aceh Tamiang.

Kata Ikhsan, pemerintah menetapkan secara hukum Kawasan tersebut, sebagai kawasan Rawan Bencana. Karena itu, jelas Ikhsan, Kawasan Tamiang Hulu tidak diperuntukan sebagai kawasan industri besar apalagi tambang.

Sebagai tambahan, jelas Nurul Ikhsan, majelis hakim dalam putusannya, juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, sebab sejak awal diterbitkan izin lingkungan PT.TSA, aktivis Yayasan HAkA, aktivis lingkungan, dan masyarakat telah menyampaikan penolakan atas Izin PT.TSA karena rencana kegiatan industri semen dengan kapasitas produksi 10.000 metrik ton per-hari berpotensi merusak kawasan bentang alam karst, yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung geologis;

Dengan ditolak gugatan tersebut, menurut Ikhsan, tidaklah merupakan kekalahan aktivis HAkA semata akan tetapi merupakan kekalahan masyarakat umum di dalam penyelamatan/pelestarian lingkungan hidup sebab kawasan bentang alam karst itu memiliki fungsi vital sebagai benteng alami untuk mencegah terjadinya bencana alam.

Kekalahan ini juga, kata Ikhsan, sebagai kekalahan penyelamatan terhadap perlindungan tempat penyimpanan air tanah secara alami. Selain itu, Kawasan Bentang Alam Karst Kaloy, menurut penilaian Ikhsan, memiliki keindahan alam yang sangat mempesona dengan keberadaan beberapa dan sungai bawah tanah sehingga sangat cocok dikembangkan sebagai tempat pariwisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga pantas dikonservasi.

Ilustrasi, Gajah Betina Mati di Aceh Timur (Foto: Dok.BKSDA Provinsi Aceh)
Pidie - Seekor gajah jinak ditemukan mati di area Conservation Respon Unit (CRU) Mila, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa lalu (14/8). Kasus hewan berbelalai mati itu sudah kesekian kali pada tahun ini.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sapto Aji Prabowo mengatakan, gajah mati yang ditemukan tersebut diketahui berjenis kelamin betina dan berusia 40 tahun.

"Gajah jinak berjenis kelamin betina bernama Retno. Ditemukan mati di CRU Mila Pidie, kemarin sore," kata Sapto kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (15/8).

Setelah mendapat dan mengetahui penemuan gajah mati itu, tim dari BKSDA Aceh langsung ke lokasi dan melakukan otopsi. Ini dilakukan guna untuk mencari tahu serta memastikan penyebab gajah jinak tersebut mati.

"Sudah diotopsi oleh dokter hewan. Bahwa dokter melaporkan kasus seperti ini baru pertama, sehingga belum dapat mendiagnosa secara pasti (penyebab kematian gajah)," ujarnya.

Sapto menuturkan, berdasarkan hasil otopsi yang dilalukam dokter dari BKSDA didapati ada pendarahan di organ dalam gajah. Seperti pada jantung, ginjal dan dinding usus. Yang mencirikan keracunan atau toxicosis.

"Tapi belum tentu diracun. Di sisa makanan tidak ada tanda-tanda atau jejak khas racun," ungkap dia.

Selain pada organ dalam, pada kaki dan perut hewan yang dimaksud terdapat luka yang diduga kuat karena terjatuh dan kemudian berusaha bangun atau bangkit. Pada saat itu diketahui gajah terikat dengan rantai sehingga menyebabkan terluka. Adanya temuan fakta di lokasi menimbulkan ada dua penyebab kematian gajah tersebut.

"Jadi kesimpulan awal ada dua. Yakni toxicosis atau karena racun dan tekanan fisik karena jatuh dan gagal bangun," terangnya.

Guna menindaklanjuti lebih jauh, Tim dokter dari BKSDA Aceh kini telah mengambil sampel organ dan makanan untuk dianalisa. Di lokasi kejadian atau TKP tidak ditemukan sisa makanan, benda mencurigakan atau racun.

"Sehingga kami belum bisa menyimpulkan penyebab pastinya. Racun bisa saja dari makanan alam, atau dari air," tandasnya.

Seperti diketahui selain Retno, pada Januari lalu gajah jinak lain bernama Bunta juga ditemukan mati di Dusun Jamur Batang, Desa Bunin, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur Sabtu (9/6). Gajah ini mati karena dibunuh dengan cara diracun.| Jawapos

Deklarasi Prabowo dan Sandiaga Uno untuk maju Pilpres 2019. Foto: kumparan.com.
Jakarta - Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi masuk dalam bursa Pilpres 2019 mendatang. Keduanya berasal dari latar belakang berbeda. Prabowo, pendiri Partai Gerindra mantan perwira tinggi TNI AD berpangkat Letnan Jenderal. Dia pernah menjabat Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad. Sementara Sandiaga Uno, merintis kariernya dari jalur wira usaha dan tersohor sebagai salah satu pengusaha terkaya di Indonesia.

Sandi dikabarkan mengucurkan dana besar sebagai mahar mendampingi Prabowo menjadi wakil presiden. Relasi demikian memang lazim. Jenderal dan pengusaha kerap bersekutu. Sebelumnya mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo pun disebut-sebut punya kedekatan dengan pengusaha kawakan Tommy Winata.

Di masa lalu, perkoncoan antara jenderal dan pengusaha juga jamak terjadi. Ada semacam ketergantungan di antara mereka. Saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Motifnya pun bermacam-macam. Mulai dari sekedar pergaulan pribadi yang terintis sedari lama, urusan kocek, hingga lobi-lobi politik. Masih aktif ataupun purnawirawan, di mata pengusaha, jenderal tetap punya daya jual. Yang penting ada embel-embel “jenderal”.

Sahabat Lekat
Jenderal Nasution dan Ujeng Suwargana.
Jenderal Abdul Haris Nasution punya  sahabat lekat dari kalangan pengusaha bernama Ujeng Suwargana. Hubungan antara keduanya terbina sejak sama-sama merintis karier militer di Divisi Siliwangi. Memasuki zaman Republik, Nasution dan Ujeng bersimpang jalan. Ujeng yang bernama asli Oey Eng Soe beralih profesi menjadi pengusaha percetakan di Bandung. Nasution sendiri tetap pada dinas ketentaraan.

Keduanya bersua lagi tatkala Nasution telah menjadi orang nomor satu TNI AD. Memasuki tahun 1960, gelombang nasionalisasi melanda perusahaan Belanda yang beroperasi Indonesia. Nasution yang menjabat kepala staf AD berperan penting mengerahkan tentara dalam aksi nasionalisasi. Sang jenderal tak lupa pada kawan lama. Ujeng ikut meraup untung karena berkesempatan mengakuisisi saham beberapa perusahaan penerbitan Belanda yang ada di Bandung. Nama Ujeng pun melejit sebagai juragan penerbitan.

Nasution kerap pula menggunakan jasa Ujeng untuk misi yang disebutnya “Diplomasi TNI”. Dalam operasi pembebasan Irian Barat misalnya. Ujeng yang punya jaringan mancanegara diutus Nasution untuk melobi tokoh berpengaruh di negeri Belanda. Tujuannya menggiring opini yang berujung kritik terhadap kebijakan pemerintah Belanda atas Irian Barat. Keterlibatan Ujeng untuk operasi rahasia semacam ini menjadikan dirinya sebagai duta tentara di luar negeri. Tak heran bila Ujeng oleh sebagian kalangan mendapat cap khusus: agen intelijen kelas kakap.

 “Sampai ia meninggal,” kata Nasution dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama, “belum pernah pemerintah dapat memberikan tanda penghargaan kepadanya atas jasa-jasa ini yang sepenuhnya atas biaya sendiri.” Keluh-kesah itu diutarakan Nasution di depan jenazah Ujeng Suwargana yang wafat pada 7 Mei 1979.

Jenderal Pedagang

Soeharto yang kelak menjadi presiden Indonesia kedua pun cukup akrab dengan pengusaha. Bila hubungan Nasution didasarkan tali pertemanan, maka Soeharto murni kepentingan ekonomi. Persinggungan dengan cukong bermula ketika Soeharto menjabat Panglima Divisi Diponegoro. Di Semarang, Soeharto beserta para perwiranya menjalankan pabrik, melakukan perdagangan barter, hingga penyelundupan.

Soeharto mengelola sendiri keuntungan yang diperoleh untuk komandonya tanpa izin atau sepengetahuan pemerintah pusat. Aktivitas gelap ini santer terdengar sampai ke Mabes TNI di Jakarta. “Akhirnya, kegiatan bisnis Soeharto mulai menuai tuduhan korupsi,” tulis sejarawan Robert Elson dalam Suharto: Sebuah Biografi Politik.

Pada 1959, Soeharto dicopot dari kedudukan sebagai panglima. Masih beruntung Soeharto terhindar dari pengadilan mahkamah militer. Sebagai hukuman, dia “disekolahkan” ke Seskoad di Bandung. Di kalangan perwira tinggi saat itu, nama Soeharto lekat dengan predikat buruk: jenderal pedagang.

Dalam kasus Soeharto tersebutlah dua orang pengusaha: Liem Sioe Liong alias Sudono Salim dan Bob Hasan. “Mereka memasok apa saja yang diperlukan oleh Komandan Diponegoro untuk tentaranya, dari beras, seragam, hingga obat-obatan,” tulis George Junus Aditjondro dalam Korupsi Kepresidenan. Selanjutnya diantara mereka terjalin kesepakatan khusus pembagian hasil yang sama-sama menguntungkan.
Bob Hasan, Liem Sioe Liong, dan Jenderal Soeharto.
Perkoncoan dengan Liem dan Bob Hasan bahkan berlanjut di masa kepresiden Soeharto. Keduanya  merupakan sosok andalan Soeharto untuk memberikan saran dan masukan, termasuk soal duit. Imbalannya, Liem Sioe Liong mendapat hak istimewa memonopoli penggilingan terigu dan cengkeh. Lambat laun, bisnis Liem merambah ke berbagai industri, mulai dari pangan, otomotif, media, hingga perbankan. “Sahabat karib Presiden Soeharto, bankir Liem Sioe Liong, adalah cukongnya para cukong,” tulis sejarawan Amerika spesialis kajian Asia Stearling Seagrave dalam Sepak Terjang Para Taipan.

Sementara Bob Hasan menjadi satu-satunya menteri keturunan Tionghoa yang diangkat Soeharto ketika berada di penghujung kepemimpinannya. “Bob Hasan adalah kroni juga mitra golf, bisnis, dan teman sejak Soeharto menjabat Gubernur Militer di Jawa Tengah,” ungkap Jusuf Wanandi dalam Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965—1998.

Nilai Jual Jenderal

Soeharto piawai menjalin koneksi dengan para taipan. Namun dia resah juga bila mengetahui anak buahnya ada yang ikutan kompak bersama pengusaha. Orang itu adalah Jenderal Benny Moerdani, tangan kanan Soeharto yang menjabat Panglima ABRI.

Mantan jurnalis senior dan pakar politik-militer Salim Said mencatat, Soeharto mengungkapkan kejengkelannya kepada kolega lama Jenderal Soemitro tentang kegiatan bisnis orang-orang di sekitar Benny. Sang presiden menyebut nama Setiawan Djody dan Robby Sumampow alias Robby Kethek. Ketika Soemitro mengonfirmasi keluhan Soeharto, Benny membela diri. Menurut Benny, dia tak bisa mencegah pengusaha berbisnis. “Mereka bukan pejabat,” kata Benny.

Kendati bukan pejabat, Soeharto dan lingkaran dalamnya tahu Robby Kethek berbisnis lewat fasilitas dari Benny, terutama di Timor Timur. Robby dan Benny memang sohib. Keduanya telah kenal lama dan sama-sama berasal dari Solo.

“Adalah Benny yang meminta Robby berbisnis di Timor Timur agar kehidupan perekonomian di wilayah yang baru diakuisisi itu bisa digerakkan. Begitu konon alasan Benny melibatkan Robby berbisnis di Timor Timur,” tulis Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto.

Benny hanyalah segelintir jenderal yang dijadikan alat pendongkrak kepentingan bisnis pengusaha. Di era Orde Baru, tercatat cukup banyak jenderal yang bekerja sama dalam korporasi milik taipan. Kebanyakan dari mereka adalah jenderal pensiunan. Posisi empuk diberikan seperti presiden komisaris, presiden direktur, atau sebatas pemegang saham.
Jenderal Benny Moerdani dan Robby Sumampouw alias Robby Kethek.

Menurut majalah Tiara No. 48, 15—28 Maret 1992 dalam artikel bertajuk “Kesibukan Para Jenderal Purnawirawan” ditariknya para jenderal purnabakti itu ke berbagai perusahaan lantaran keunggulan mereka yang tak bisa ditandingi orang sipil. Keunggulan yang dimaksud misalnya, ketegasan mengambil keputusan, kemampuan akses, hingga kekayaan relasi baik di kalangan birokrat maupun militer. Kualifikasi itu jelas dibutuhkan perusahaan dan diapresiasi dengan harga tinggi. 

“Dengan demikian, meski tak lagi mengenakan seragam militer lengkap dengan tanda pangkat, mereka tetap merasa tak pernah kehilangan kebanggaan,” tulis Tiara. “Karena setiap hari – meski tak ada keharusan – mereka tetap bisa ngantor, punya salary dan fasilitas lumayan, yang membuatnya berpenampilan parlente dengan dasi yang selalu mencekik di lehernya.”

Sumber: historia.id
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.