2019-11-03

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

StatusAceh.Net - Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk menyebarkan Islam kepada manusia. Karena itu, proses pembumian ajaran Islam berjalan secara manusiawi. Ada nuansa perjuangan di dalamnya. Itu semua sebagai hikmah bagi umat Muhammad. Nah, di situs-situs yang masih ada di Mekkah dan Madinah, Arab Saudi, jejak perjuangan Muhammad itu bisa ditengok sampai sekarang.

Alhamdulillah, berbarengan dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi, tim VIVA bersama kawan-kawan serombongan berkesempatan melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci pada 29 Okotober sampai 6 November 2019 lalu. Beberapa tempat bersejarah jejak perjuangan Rasulullah kami singgahi di sela-sela pelaksanaan ibadah umrah.

Sebanyak enam gubernur menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Foto: Theofilus Ifan Sucipto/Medcom.id
Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, segera mengumpulkan seluruh kepala daerah di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan semua kepala daerah akan berkumpul dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Komunikasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, 13 November 2019.

"Acara itu strategis untuk menyelaraskan visi-misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke depan. Karena semua akan berbicara mengenai penyelarasan itu, agar seluruh pemda serempak mendukung program prioritas kita bersama," kata Bahtiar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 8 November 2019.

Presiden Joko Widodo direncanakan akan membuka forum sinkronisasi itu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga hadir mendampingi. Rakornas itu bakal dilaksanakan dalam delapan sesi dengan beberapa narasumber dari kementerian atau lembaga.

Bahtiar mengatakan, para narasumber akan memaparkan pokok pikiran terkait Program Prioritas Nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Semua materi itu akan dipaparkan kepada para kepala daerah sebagai bentuk sinkronisasi.

Misalnya pada sesi pertama bertajuk 'Kebijakan Strategis 2020-2024' yang akan diisi oleh empat menteri koordinator (menko). Mereka adalah Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Selain itu pada sesi kedua dengan tajuk 'Pembangunan SDM', Kemendagri menghadirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Agama Fachrul Razi.

"Dalam kesempatan itu, banyak pokok-pokok pikiran yang akan dijabarkan oleh berbagai narasumber terkait visi-misi Presiden Jokowi, karena kita tahu bahwa tidak ada visi-misi selain visi-misi Presiden, dan itu menyangkut program pemerintah hingga tahun 2024 nanti," kata Bahtiar.

Pada 30 Oktober 2019, Mendagri Tito Karnavian mengutarakan niat mengundang kepala daerah. Dia ingin ada upaya sinkronasi pengawasan, supaya tak ada penyimpangan anggaran. Tito menyebut sinkronasi itu juga dimaksudkan mengharmonisasikan kegiatan di Pemda agar searah dengan Program Prioritas Presiden Joko Widodo.

"Tolong kalau ada program-program rencana untuk tahun 2020 betul-betul disesuaikan selain dengan kebutuhan lokal juga dengan visi-misi Bapak Presiden," kata Tito, Rabu, 30 Oktober 2019. | Medcom.id

STATUSACEH - Minyak bumi dan gas alam ibarat bidadari yang diperebutkan banyak orang. Bahkan karena kecantikan dan kemolekannya segala cara dilakukan demi mendapat sumber minyak dan gas (migas).

Bagi Aceh, sumber daya alam yang terkandung di perut bumi bukan hal asing lagi. Mengingat provinsi yang terletak di paling barat Pulau Sumatera itu mampu menghasilkan minyak dan gas dalam jumlah cukup besar dengan nilai ekonomis tinggi.

Bicara soal migas, pentingnya minyak bumi sudah disadari warga Tanah Rencong sekitar abad 16. Pada zaman itu, Kesultanan Aceh telah menggunakan minyak bumi sebagai sumber api di obor penerang. Juga untuk mempertahankan wilayah dari upaya penguasaan asing.

Saat peperangan di perairan Selat Malaka, minyak bumi dimanfaatkan untuk membakar kapal-kapal milik angkatan perang Portugis. Hal itu terekam dalam buku Pertamina Peduli Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, ditulis Jamaliddun Ahmad pada 2001.

Disebutkan, minyak yang naik ke permukaan tanah dan menggenangi rawa-rawa malah banyak digunakan sebagai obat gosok dan mulai diperdagangkan ke luar negeri. Maka jauh sebelum Indonesia merdeka, Aceh sudah mulai melakukan perdagangan internasional di bidang minyak bumi.

Pada tanggal 15 Juni 1885 AJ Zijker berhasil menggali sebuah sumur minyak yang diberi nama Telaga Tunggal 1 atau Telaga Said. Sumur ini berlokasi di 12,5 kilometer di sebelah Pangkalan Brandan, Langkat, Sumatera Utara.

Dengan penggalian sumur minyak Telaga Said maka dimulailah sejarah perminyakan di Indonesia. Sumur minyak tersebut dikelola oleh NV Koninklijke Nederlandsch Petroleum Mij. Perusahaan minyak asal Belanda ini kemudian patungan dengan Shell membentuk perusahaan minyak bernama Bataafsche Petroleum Mij (BPM).

Hasilnya, tahun 1892 dibangun kilang penyulingan minyak yang berkapasitas 2,4 ribu barel per hari di Pangkalan Brandan. Sembilan tahun kemudian perusahaan Holland Perlak Mij NV Petroleum Mij Zaid Perlak melakukan eksplorasi di Rantau Panjang, Landeshap Perlak, Aceh Timur.

Minyak yang mereka temui sejak tahun 1900 dialirkan dengan pipa sepanjang 130 kilometer ke kilang BPM di Pangkalan Brandan untuk disuling dan dikirim ke pelabuhan Pangkalan Susu kemudian diekspor ke luar negeri. Menjadi penanda aktivitas perminyakan di Aceh sudah mulai berproduksi secara komersial.

Pada Agustus 1901 produksi minyak di Rantau Panjang sudah bisa mencapai 240.250 liter dan pada tahun 1909 meningkat menjadi 68.807 ton. Produksi minyak yang terus meningkat mendorong perusahaan lain berburu ladang minyak di Aceh. Tak hanya di Landsehap Perlak tapi juga meluas ke daerah lain, seperti Idi, Langsa dan Tamiang.

Pada tahun 1932-1934 tercatat ada empat perusahaan yang melakukan eksplorasi di wilayah Langsa dan Idi. Eksplorasi dilakukan pada area seluas 50.000 hektar, mencakup Landeshap Serbajadi, Sungo Raya, Peudawa Rayeuk, Julok Rayek dan Idi Rayeuk.

Begitu juga di wilayah Tamiang, eksplorasi pertama dilakukan di Rantau, Landeshap Keujureun Muda pada bulan Februari 1929. Minyak yang diproduksi dialirkan ke Pangkalan Brandan melalui pipa sepanjang 63 kilometer.

Perluasaan eksplorasi itu sangat berpengaruh pada volume produksi perusahaan minyak BPM di kilang Pangkalan Brandan dan ekspor minyak mentah. Tercatat, jelang perang dunia ke dua, produksi kilang di Pangkalan Brandan mencapai satu juta ton per tahun. Sementara ekspor minyak dari Aceh pada tahun 1938 mencapai 705.650 meter kubik.

Masuk tahun 1943, pemerintah militer Jepang membangun kilang penyulingan minyak dengan kapasitas 40 ton per hari di Desa Paya Bujok, Kota Langsa. Itu momen pertama di daerah Aceh, ada pengoperasian kilang penyulingan untuk keperluan militer Jepang.

Namun kondisi itu berubah usai Jepang kalah perang. Para militer negara Matahari Terbit banyak yang meninggalkan Aceh. Dan Desember 1945 sumur minyak yang terletak di Aceh Timur akhirnya menjadi terbengkalai.

Presiden Joko Widodo berikan penghargaan Pahlawan Nasional di Istana Negara
Jakarta - Enam tokoh Indonesia dianugerahi gelar pahlawan nasional tahun 2019 oleh pemerintah. Keenam tokoh tersebut punya latar belakang beragam.

Dikutip dari VIVAnews, keenamnya dikukuhkan sebagai pahlawan nasional karena dianggap sudah berjuang untuk bangsa dan negara. Baik dalam perjuangan bersenjata atau politik dan bidang lainnya untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Penetapan mereka sebagai pahlawan nasional tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12/TK Tahun 2019 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, yang ditetapkan di Jakarta, 7 November 2019. Sementara penganugerahan gelar pahlawan nasional dilakukan di Istana Negara hari ini, Jumat, 8 November 2019 dengan upacara yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari enam tokoh itu, tiga tokoh merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Mereka, yakni KH Abdul Kahar Mudzakir, Alexander Andries (A. A) Maramis, dan KH Masykur.

"Kahar Muzakir bersama A. A Maramis dan KH Masykur sebagai anggota BPUPKI/PPKI tersisa yang belum dapat gelar pahlawan. Jasa mereka sangat besar," kata Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Negara, Jimly Asshiddiqie.

Tokoh lain yang juga mendapat gelar pahlawan nasional, yakni seorang pendidik Profesor Dr Sardjito. Dia pernah menjabat sebagai rektor universitas di Yogyakarta, yakni Rektor pertama Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 1950-1961 dan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) periode 1964-1970.

Selain itu, seorang jurnalis perempuan dari Sumatera Barat yang juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dia adalah Ruhana Kudus. Tokoh daerah dari Sulawesi Tenggara, Sultan Himayatuddin Saidi atau Oputa Yii Ko juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

"Sultan yang melawan Belanda, sehingga terpaksa turun takhta, lalu sesudah berjuang naik takhta dua kali jadi sultan," ujar Jimly.

UGM bangga


Sementara itu, Rektor UGM Panut Mulyono menyatakan bahwa penghargaan yang diberikan kepada Sardjito merupakan kebanggaan bagi civitas akademika UGM. Dia pun berharap semoga kita bisa meneladani semangat dan ketulusan Sardjito dalam berjuang untuk masyarakat, bangsa dan negara.

"Almarhum Profesor Sardjito adalah ilmuwan pejuang dan pejuang ilmuwan," kata Panut.

Bahkan untuk mengenang jasanya, UGM mengabadikan nama Sardjito menjadi nama rumah sakit di lingkungan universitas. Adapun pengusul Sardjito menjadi pahlawan nasional adalah UGM. UGM memperjuangkan nama Sardjito selama sembilan tahun sejak 2011 hingga akhirnya mendapat gelar tersebut.

Salah seorang anggota tim pengusul, Sutaryo mengatakan bahwa Sardjito pada era kemerdekaan fokus dan aktif di bidang pendidikan. Selain itu, Sardjito juga peletak Pancasila sebagai dasar perguruan tinggi di Indonesia. Sardjito pun dikenal sebagai pendiri PMI dan banyak meneliti obat-obatan untuk masyarakat dan pejuang kemerdekaan. "Sarjana komplet. Aktif di sosial, budaya, perdamaian dan seni rupa," ujarnya. | viva

StatusAceh.Net - Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menembak mati seorang pelaku pengendalian ganja jaringan Aceh-Jakarta di kawasan Srengseng, Jakarta Barat, Kamis (7/11).

Tindakan penembakan dilakukan di Srengseng, saat tersangka sedang dibawa dari bandara Soekarno Hatta untuk menunjukkan tempat tersangka yang lain.

"Tersangka mencoba melawan petugas dan mencoba menyerang petugas. Kemudian dilakukan peringatan penembakan sebanyak dua kali ke udara namun tidak diindahkan oleh tersangka. Selanjutnya terhadap tersangka Muriandi dilakukan tindakan tegas terukur," ujar Kasubdit 1 Narkotika AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya ketika dikonfirmasi, Jumat (8/11).

Seorang tersangka yang ditembak itu merupakan hasil dari operasi penangkapan yang dilakukan polisi di Aceh.

Sebelumnya, terdapat tiga tersangka yang berhasil diringkus tim tersebut di dua tempat berbeda di Aceh yakni Ghazali, M Amin Yunus, dan Muriandi.

Ghazali dan Yunus diamankan di depan Bank BRI di Jalan Prof Majid Ibrahim, Kota Sigli pada Minggu (3/11). Sedangkan Muriandi ditangkap di Jalan Meunasah Kreung, Kabupaten Aceh Besar pada Senin (4/11).

Penangkapan bermula dari pendalaman kasus terhadap tersangka Yopi yang sudah diamankan di Jakarta bersama dengan barang bukti 142 bungkus ganja. Dari pendalaman itu diketahui Ghazali dan Yunus merupakan pengirim sejumlah ganja dari Aceh ke Jakarta.

Setelah melakukan interogasi terhadap dua tersangka, didapatilah nama Muriandi yang menjadi pengendali jaringan narkoba Aceh-Jakarta.

Ghazali mengaku diperintah Muriandi untuk mengirim sejumlah ganja tersebut. Muriandi adalah residivis narkoba jenis sabu. Ia bebas dari Lapas Salemba pada 2005 silam.

"[Muriandi] bos ganja, pemilik ladang ganja. Tersangka memiliki ladang ganja di Aceh seluas 10 hektare," tutur Fanani. | CNNIndinesia

Banda Aceh - Polda Aceh meminta sisa anggota kelompok Pembebasan Kemerdekaan Aceh Darussalam/Aceh Merdeka dan Tentara Islam Aceh Darussalam (PKAD/AM TIAD) menyerah. Polisi mengantongi identitas anggota kelompok tersebut.

"Menurut pengakuan tersangka (yang ditangkap) anggota kelompok ini yang paling setia ada 6 orang. Tapi kita harapkan yang pernah muncul di akunnya (videonya) kita harapkan menyerahkan diri," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes T Saladin kepada wartawan, Kamis (7/11/2019).

Polisi sudah menangkap pimpinan PKAD/AM TIAD berinisial YIR. Dia dibekuk bersama ajudannya RD di kawasan Bireuen, Aceh pagi tadi sekitar pukul 10.25 WIB. Penangkapan keduanya dilakukan tim Satgas kejar tangkap KKB Polda Aceh.

Menurut Saladin, anggota kelompok tersebut boleh menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat atau melalui tokoh masyarakat seperti kepala desa. Polisi, sebutnya, akan memproses mereka yang menyerah sesuai dengan peran di video.

"Jadi kita imbau segera menyerah karena nama dan identitas sudah kita kantongi. Jangan takut mereka diproses sesuai perannya," jelas Saladin.

Saladin menjelaskan, kelompok ini sudah beberapa kali membuat video dan mengunggahnya di media sosial. Video mereka pertama sekali muncul di media sosial pada Agustus lalu sambil menembak menggunakan senjata api.

Video tersebut direkam di Aceh Utara. Sementara video terakhir yang berisi maklumat pengusiran warga yang bukan asli Aceh keluar dari Tanah Rencong dibikin di Bireuen. Polisi mulai mencari keberadaan mereka sejak video pertama muncul.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Ery Apriyono, mengatakan, kelompok PKAD/AM TIAD tidak berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) lain di Aceh. Meski demikian, polisi masih menyelidiki ada tidaknya tindak kriminal yang mereka lakukan.

"Belum ada kaitan dengan kelompok bersenjata lainnya. Sementara kasus mereka tersendiri," jelas Ery.

Menurut Ery, pihaknya masih mendalami jumlah anggota kelompok ini, termasuk ada-tidaknya tindak kriminal yang dilakukan.

"Kita juga masih mendalami peran kedua tersangka yang kita tangkap. Tapi satu orang berinisial YIR yang berbicara di dalam video. Dia pimpinan kelompok," ungkap Ery. | Detik.com

Banda Aceh - Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh memangkas hukuman terhadap dua terdakwa kasus 12 kg sabu dari seumur hidup menjadi 15 tahun penjara. Duduk majelis yaitu Asmar, Eris Sudjarwanto dan Bayu Isdiyatmoko.

Kasus bermula saat terdakwa Padli mendapat tawaran pekerjaan menjadi kurir sabu dari seseorang bernama Aman (DPO), pada 2 Februari 2019. Dia menyetujui tawaran tersebut setelah dijanjikan upah sebesar Rp 6 juta.

Menjelang sore hari, terdakwa diperintahkan Aman untuk mengambil 12 bungkus sabu di Persawahan Desa Rantau Pakam, Kabupaten Aceh Tamiang. Padli meluncur ke lokasi dengan mengendarai motor bebek.

Setelah mengambil barang haram tersebut yang ditaruh dalam sebuah tas, Padli pulang ke rumahnya di kawasan Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang. Sekitar pukul 19.00 WIB, dia kembali dihubungi Aman dan diperintahkan untuk mengantar 10 bungkus sabu ke terdakwa Darwis Rulam.

Padli meluncur ke lokasi yang disepakati di Simpang Opak Kabupaten Aceh Tamiang dan tiba di sana sekitar pukul 22.00 WIB. Dia menemui Darwis yang sudah menunggu di lokasi. Untuk menjemput barang haram tersebut, Darwis dijanjikan upah Rp 10 juta.

Keduanya sempat berbincang sejenak di lokasi. Padli memperlihatkan sabu yang dibawa dalam tas. Namun karena sudah larut malam, Darwis enggan menerima sabu. Transaksi malam itu dibatalkan.

Esok harinya Minggu (3/2) sekitar pukuk 09.00 WIB, Padli diperintah oleh Aman untuk mengantar kembali sabu ke Darwis. Setelah menunggu hingga pukul 11.00 WIB, Darwis tidak kunjung datang.

Tak lama berselang, Padli dibekuk tim BNNP Aceh dan BNNK Aceh Tamiang. Ketika digeledah, ditemukan 10 bungkus sabu. Dia juga mengakui masih ada dua bungkus sabu yang disimpan di rumahnya.

Setelah menginterogasi Padli, petugas BNN membekuk Darwis. Dia mengakui akan menerima sabu tersebut. Keduanya diperiksa dan diadili dalam berkas terpisah.

Dalam persidangan di PN Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut keduanya dengan hukuman 19 tahun penjara. Namun Majelis hakim memvonis keduanya lebih berat yaitu seumur hidup.

Duduk sebagai hakim dalam perkara ini Irwansyah Putra Sitorus sebagai hakim ketua dan hakim anggota masing-masing Ahmad Syairozi dan Orsita Hanum. Vonis dibacakan pada Rabu (11/9) lalu.

Terkait putusan itu, kedua terdakwa mengajukan banding. Lalu apa kata PT Banda Aceh?

"Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 September 2019 dalam perkara Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Ksp, sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut," putus hakim PT Banda Aceh.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sejumlah Rp 1 milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan," ketok hakim.

Duduk sebagai hakim yaitu Asmar sebagai ketua majelis, Eris Sudjarwanto dan Bayu Isdiyatmoko masing-masing anggota. Putusan itu dibacakan pada Selasa (5/11) lalu. | Detik.com

Blangpidie – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) membentuk Relawan Tagana Gampong di 152 desa yang ada di kabupaten tersebut. Adapun tujuannya pembentukan relawan tagana gampong tersebut agar upaya penanggulangan bencana lebih efektif dan efesien dengan adanya tagana di tiap-tiap desa di Abdya.

Langkah ini diapresiasi Kepala Dinas Sosial  (Kadinsos) Aceh Alhudri saat menghadiri kegiatan bertema Sosialisasi Pembentukan Relawan Tagana Gampong di 152 Desa yang berlangsung di Aula Bappeda Abdya, Selasa (5/11/2019).

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT, Kasie Pemanfaatan Logistik pada Direktorat PSKBA Kementrian Sosial RI, Muhammad Delmi, Ketua DPRK Abdya, Nurdianto, Dandim 0110/Abdya, M Ridha Has, Kabag Ops Polres Abdya, AKBP Haryono, para kepala SKPK, para Camat, Ketua Tagana Aceh Rizal Dinata, Ketua Tagana Abdya Yasri, dan para ketua Tagana dari kabupaten/kota di Aceh.

“Kami sangat mengapresiasi Pemkab Abdya karena telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sahabat tagana tingkat gampong. Ini yang pertama di Indonesia dan perdana di Provinsi Aceh. Kegiatan ini sungguh sangat berguna dan penuh manfaat yang luar biasa,” kata Alhudri.

Menurut Alhudri, tagana merupakan salah satu wadah masyarakat yang didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana mulai dari penilaian risiko bencana, perencanaan siaga, koordinasi, peringatan dini, mobilisasi sumber daya, manajemen darurat dan informasi, pendidikan serta pelatihan.

Karena itu, keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana sangat tergantung dari kemampuan para tagana dalam mengengola informasi. Sebab kata Alhudri, sampai saat ini keberhasilan dari penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial adalah bagaimana memberikan informasi cepat, menganalisis informasi yang akurat dan mendistribusikan perintah sesuai kondisi di lapangan. semua upaya dan manajemen di atas adalah dalam rangka pengurangan risiko bencana.

“Kami juga mengetahui bahwa Tagana Abdya hebat dan telah membuktikan dan menunjukkan dedikasi serta jiwa korsanya dalam penanggulangan bencana. dalam bekerja penuh tanggungjawab, keiklasan tanpa ada rasa pamrih dan selalu memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat korban bencana,” kata Alhudri.

Pada kesempatan itu Alhudri juga mengajak kepada semua pihak untuk serta dalam kegiatan pengurangan risiko bencana melalui kearifan lokal. Alhudri berharap agar metode itu dapat dijadikan sebagai suatu konsep yang mendasar untuk mencegah, mengatasi dan meminimalisir dampak dari suatu bencana. Karena kearifan lokal merupakan bagian dari suatu budaya masyarakat yang tidak dapat dipisahkan, seperti menanam pohon cemara dan mangrove di pinggir pantai, ini akan menahan ombak yang besar, kemudian menaman pohon bambu di bantaran sungai akan mengurangi potensi banjir dan longsor.

“Kami sangat berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat gampong yang menjadi sahabat tagana dapat lebih memahami dan memperhatikan serta menjaga alam lingkungan kita semua. marilah kita menjaga alam maka alam menjaga kita,” kata Alhudri.

Wakil Bupati Abdya Muslizar MT saat membuka kegiatan tersebut mengajak para calon tagana gampong untuk bekerja dalam rangka mewujudkan Pemerintah Abdya yang lebih baik ke depannya. Menurut Muslizar, para tagana gampong nantinya harus menjadi ujung tombak dalam upaya pengurasangan risiko bencana dan penanggulangan bencana di tiap-tiap desa, dan harus menjadi mata, telinga, tangan, dan kaki dalam membangun Abdya dalam kerawanan sosial dan kesenjangan sosial yang masih ada di pelosok-pelosok desa.

”Beritahu kepada kami setiap informasi yang ada, kami pemerintah tentu tidak semua tahu tentang kondisi masyarakat di pelosok desa. Seperti halnya rumah tidak layak huni, ini juga menjadi prioritas kami dalam waktu 5 tahun kepemimpinan kami,” kata Muslizar.

Muslizar juga berpesan agar nantinya data yang diberikan baik itu sifatnya bencana ataupun kesenjangan sosial harus melalui satu pintu, sehingga tidak tumpang tindih laporan yang dapat berakibat pada tumpang-tindihnya bantuan yang diterima. ”Jangan bersikap aji mumpung,” pesan Wabup.

 Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana Kepala Dinas Sosial Abdya, Ikhwansyah, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada sahabat Tagana gampong tersebut pertama dilaksanakan di Indonesia dan perdana di Provinsi Aceh.

Menurutnya, kegiatan itu berdasarkan Peraturan Bupati Abdya Nomor 9 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong. Kemudian, kata Ikhwansyah, Keputusan Bupati Abdya Nomor 481 tahun 2019 tentang pembentukan Sahabat Tagana Gampong dalam Kabupaten Abdya tahun 2019 serta tersedianya anggaran DPA Perubahan Dinas Sosial Abdya tahun 2019.

“Untuk personel relawan Sahabat Tagana Gampong ini, kita telah merekrut tiga orang per gampong. Jadi untuk total keseluruahannya berjumlah 456 orang dari jumlah 152 gampong yang ada di Kabupaten Abdya,” ungkap Ikhwansyah.

Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut. Untuk hari pertama, kegiatan sosialisasi difokuskan untuk tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Blangpidie, Susoh, dan Kecamatan Setia dengan jumlah peserta sebanyak 174 orang.

Untuk hari kedua, sambung Ikhwan, kegiatan sosialisasi difokuskan untuk peserta yang berasal dari Kecamatan Jeumpa, Kuala Batee, dan Kecamatan Babahrot dengan jumlah peserta 141 orang. Sementara untuk hari ketiga, pelaksanaan kegiatan ini bagi peserta yang berasal dari Kecamatan Tangan-Tangan, Manggeng, dan Kecamatan Lembah Sabil dengan jumlah peserta sebanyak 141 orang.

“Pembagian hari pelaksanaan ini kita lakukan untuk efektivitas bagi peserta dalam mengikuti pelaksanaan ini. Awalnya, kegiatan sosialisasi ini kita rencanakan di lapangan terbuka di tiga titik lokasi, karena mengingat keadaan cuaca selama ini kurang bersahabat, maka kegiatan ini kami pindahkan ke aula Bappeda,” jelasnya.

Dalam acara tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh, Alhudri juga menyerahkan bantuan dari provinsi berupa satu unit motor dapur umum lapangan, 30 dus minyak goreng, 6 buah kompor, 6 buah tabung gas, 10 buah galon mineral, 20 pack gelas plastik, 6 set panci serbaguna, 2 unit tenda serbaguna, 60 lembar sajadah pendek, 300 lembar kain sarung, 10 unit rompi pelampung, 10 unit valbed dan 4 paket ware pack dan peralatan.[]

Tiga ekor gajah liar turun ke pemukiman warga Desa Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Senin (04/11/2018), yang berhasil didokumentasikan Tgk Samsuar warga Geumpang. Foto: Kompas.com
Bener Meriah - Kawanan gajah liar merusak kebun warga di Kampung Arul Gading, Kecamtan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Selasa (5/11/2019).

Gajah liar telah empat hari berada di perkampungan sehingga warga yang tinggal di kawasan itu, tidak berani keluar untuk pergi berkebun.

Hingga kini, hewan berbelalai panjang tersebut masih berkeliaran di kawasan itu.

“Tadi malam kami, aparatur desa bersama masyarakat, ada sekitar lima belas orang berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di perkampungan,” ujar Kaur Umum Kampung Arul Gading, Rahmansyah saat dihubungi Serambinews.com, Selasa (5/11/2019).

“Jarak rumah warga dengan kawanan gajah sekitar 25 meter, maka kami terus berjaga-jaga tadi malam,” ungkap Kaur Umum Kampung Arul Gading.

Ia menambahkan, ada sekitar tiga puluh lebih kawanan gajah liar, hingga hari ini belum ada penggiringan.

“Wacana untuk penggiringan oleh tim delapan sudah ada, tapi hingga jam 11.00 Wib ini belum dilakukan penggiringan,” sebut Rahmansyah.

Kawanan hewan berbadan besar tersebut, menurut, Rahmansyah, terbagi dalam tiga kelompok.

Ada yang berjumlah 15 ekor, ada yang berjumlah 6 ekor, dan selebihnya kelompok besar.

Rahmansyah menceritakan, kebun warga yang dirusak gajah liar itu, berupa pohon pisang, pinang, kelapa, dan kebun kopi.

Untuk luas areal yang dirusak gajah hingga kini belum terdata.

“Untungnya gajah kalau siang tidak berkeliaran hanya berada di satu tempat, namun pada Jam 17.00 Wib, gajah akan kembali berkeliaran mencari makan di perkampungan,” kata Rahmansyah.

Menurut Rahmansyah, aparatur desa  juga sudah mengajak warga yang tinggal di Dusun Menderek untuk mengungsi.

“Mereka ada 7 Kepala Keluarga (KK) di dusun itu, harusnya mengungsi karena tahun lalu, juga di dusun itu yang parah di rusak gajah,” kata Rahmansyah.

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Tiga Puluh Ekor Gajah Liar, Kembali Rusak Kebun Warga di Pintu Rime Gayo

Tukang bakso diusir satpam |
Photo : Favebook abang balon
Jakarta - Video seorang satpam mengusir pedagang bakso di kawasan Bekasi dengan cara tidak manusiawi menghebohkan  jagat media sosial Facebook.

Video yang diunggah Abang Balon dari akun Facebooknya ini pada Minggu 3 November 2019. Video terbagi beberapa bagian, pertama saat seorang yang mengenakan seragam satpam motornya ke tukang bakso dan membawa sepotong kayu.

"Satpam Transera Harapan Indah Bekasi , menertibkan pedagang bakso dengan cara ditabrak dan membawa sepotong kayu," kata Abang Balon.

Dalam video itu trelihat kondisi gerobak bakso yang terjungkal, dan di sebelahnya juga ada motor yang jatuh. Dari awal video, terlihat satpam mendatangi pedagang bakso dengan membawa balok kayu. Keduanya pun terlihat adu mulut.

Pada video kedua, memperlihatkan kondisi gerobak bakso juga terlihat pecah dan bakso yang berada di dalamnya jatuh dan berceceran di jalan yang cukup ramai.

Kejadian itu menjadi perhatian warga sehingga banyak masyarakat yang mengerumuni mereka. Tukang bakso, pria yang mengenakan kemeja dan topi meluapkan amarahnya kepada  satpam.

Tak hanya berhenti disitu, tukang bakso ini tetap meluapkan permasalahan ini kepada satpam tersebut. "Kenapa cuma saya doang yang lain enggak diusir," ujar tukang bakso dengan nada tinggi.

Dari akun ini, sudah ada 14 ribu di share ke akun media sosial lainnya, dan 11 ribu komentar, dan diberita tanda like sebanyak 4,8 ribu.

“Itu petugas arogan harus nya klo gk di bolehin jualan disitu di bilangin dengan S.O.P yg berlaku dengan persuasif,” komentar warganet.

“Sama" cari rezeki stidak'y jgn selalu mengedepankan emosional,lau alasannya penataan memang org banyak perlu ekstra sabarnya....”| Vivanews

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh, Rafli menngatakan bahwa Aceh harus memanfaatkan semaksimal mungkin peluang ekspor berbagai bahan baku  ke Jepang, dan peluang investasi para investor dari Jepang berinvestasi di Aceh.

Rafli menjelaskan, Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang melakukan promosi peluang investasi ke Jepang,  diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 28 Oktober sampai 2 November 2019 di Tokyo dan Toyama, Jepang.

"Promosi peluang investasi menjadi awal yang baik untuk menarik investor agar yakin berinvestasi di Aceh dalam upaya  merealisasikan pembangunan ekonomi Aceh," ungkap Rafli, Minggu (3/11/2019).

Sebagai legislator di Komisi VI yang membidangi Investasi, Perdagangan, Perindustrian, BUMN Koperasi dan UMKM, Rafli akan terus berupaya menyumbangkan gagasan dan pemikiran untuk pencapaian prima peluang kerjasama Jepang dan Aceh.

Rafli mencontohkan, peluang ekspor ikan sidat yang sangat potensial dan bernilai jual tinggi di negeri sakura tersebut. Jepang saat ini memiliki kebutuhan sidat lebih dari 200.000 ton per tahun, atau Rp140 triliun pertahun jika diasumsikan harga perkilogram Rp700.000. Dari angka tersebut pasokan dari Indonesia kurang dari 1.000 ton per tahun. "Padahal ikan itu sangat sering ditemukan di perairan Aceh dan sangat cocok dengan kondisi alam Aceh jika dibudidayakan. Itu baru satu contoh, banyak potensi lainnya di Aceh yang bernilai ekspor dan mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat," jelasnya.

"Kami di komisi VI akan terus memberikan gagasan dan menyumbangkan pemikiran untuk memperkuat capaian peluang kerjasama antara Jepang dan Aceh, peluang investasi ini sangat bagus," ujar politisi PKS ini.

Senada dengan itu, Rafli juga mengingatkan Pemerintah Pusat agar memperhatikan program prioritas bidang perindustrian yang dituangkan dalam visi misi Pemerintah Aceh.

"Aceh harus memiliki sentra - sentra produksi, industri, dan pusat pengembangan ekonomi kreatif, ini harus betul - betul diperhatikan oleh kementerian terkait," tegasnya.

Rafli menambahkan, program CSR BUMN dan swasta juga harus terkoordinir untuk peningkatan pembiayaan bagi entrepreneur di Aceh.

Menyinggung  UMKM, Rafli mengatakan,  Presiden RI Joko Widodo pada pelantikan 20 Oktober 2019 lalu, memastikan segala bentuk kendala regulasi harus dipangkas dan disederhanakan. Pemerintah dan DPR juga menyiapkan dua undang-undang besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

"UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus, Komitmen ini terus kita tagih," tegas Rafli.

Rafli juga menginformasikan, bahwa Komisi VI FPKS juga akan mengusulkan rancangan UU Kewirausahaan Nasional guna menumbuhkan  semangat kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun Perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Selain itu juga diatur   tugas dan wewenang Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan nasional.

"Saya berharap kesempatan ini menjadi   inkubator  mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya  manusia, sehingga mampu menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi," ucapnya.

Selain itu, lanjut Rafli Komisi VI juga akan melanjutkan pembahasan UU Pengkoperasian  yang belum rampung pada periode sebelumnya.

"Komitmen bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, terus kita kawal dan tagih kepada Pemerintah pusat," tegas Rafli.

Ia kembali mengingatkan bahwa harkat martabat tinggi Pemerintah Pusat adalah kesejahteraan dan kebahagiaan daerah.

"harkat martabat tinggi Pemerintah Pusat adalah kesejahteraan dan kebahagiaan daerah,"pungkasnya.(Rill)

JENEPONTO - Pilkades serentak di Jeneponto, Sulawesi Selatan akan berlangsung Senin besok (04/11/2019). Untuk menciptakan rasa aman, Dandim 1425 Jeneponto, Letkol Inf Irfan Amir, SE, menghimbau masyarakat agar tetap menjaga keamanan demi mewujudkan Pilkades yang aman, damai dan kondusif serta berintegritas.

"Kepada seluruh masyarakat Jeneponto, khususnya masyarakat yang berdomisili di 32 desa yang akan menghelat Pilkades besok agar senantiasa menjaga keamanan di masing-masing wilayahnya," jelas Dandim 1425,  Letkol Inf Irfan Amir.

Irfan Amir juga mengajak masyakarat di 32 desa yang akan melakukan pemilihan besok agar menjadi pemilih cerdas.

"Saya minta kepada masyarakat di 32 desa untuk menjadi pendukung dan pemilih cerdas. Jaga hubungan silaturrahmi, jangan sampai hanya karena berbeda pilihan di Pilkades hubungan silaturrahmi terputus," ujar Irfan Amir.

Irfan juga mengajak masyarakat untuk saling menghargai, saling mengingatkan dan mewujudkan Pilkades yang lancar, aman dan kondusif.

"Maeki assipakatutui, assipakainga, sipakala'biri demi mewujudkan Jeneponto yang aman, damai serta mewujudkan Pilkades serentak berlangsung lancar aman dan beritegritas," tutup Dandim hobby bermain bola ini.[Red]

Jakarta - Wacana yang dilontarkan Menteri Agama Fachrul Razi terkait larangan penggunaan niqab atau cadar dan celana cingkrang dikalangan ASN pemerintahan terus menuai respons negatif dari publik. Anggota Komisi VIII DPR, HM Syamsul Lutfi, pun meminta agar wacana itu betul-betul dikaji terlebih dulu.

“Karena ini menyangkut agama, dan bisa menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Hendaknya wacana seperti ini dikaji dulu, tidak bisa serta merta diterapkan,” kata Saymsul Lutfi di Mataram, NTB, Minggu (3/11/2019).

Dia menegaskan, wacana tersebut harus dikaji mendalam dengan melibatkan tokoh agama, alim ulama, dan menjaring aspirasi dari seluruh pemda dan masyarakat di daerah. Pasalnya, karakteristik dan budaya masyarakat di Indonesia sangat beragam dan memiliki kearifan lokal masing-masing, yang tidak boleh dinafikan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan.

“Karena persoalan ini menyangkut urusan agama maka sangat baik pula bila kita bicarakan juga dengan para tokoh agama, sebelum wacana tersebut benar-benar diterapkan agar masyarakat menjadi tenang dan tidak terjadi apa apa yang kita khawatirkan,” ujar Lutfi.

Dia menuturkan, jika niqab atau cadar dan celana cingkrang dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme maka hal tersebut menjadi sebuah kekeliruan besar. Lutfi juga menegaskan, tindakan radikalisme, apalagi terorisme, sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama atau etnik tertentu.

“Bila ada yang memiliki pandangan bahwa terjadinya radikalisme faktornya adalah agama tertentu, maka pastilah itu pandangan yang keliru dan harus kita luruskan. Karena tindakan radikal bisa saja dilakukan oleh siapapun penganut agama manapun bahkan oleh oknum yang tidak beragama sekali pun,” tuturnya.

Syamsul Lutfi yang juga kakak kandung Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi itu menekankan, tindakan radikalisme lebih banyak dipicu oleh kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial. “Serta oleh mereka atau kelompok mereka yang merasa belum mendapat perlakuan yang adil dari pemerintah,” ucapnya.

Dia mengigatkan, Menag Fachrul Razi hendaknya lebih berfokus dalam membenahi jajarannya secara internal di Kementerian Agama (Kemenag). “Benahi dulu di internal Kemenag, kan masih banyak hal yang harus jadi fokus Menag untuk pembenahan internal,” katanya.

Fachrul Razi sebelumnya menyindir masalah busana di instansi pemerintah, dan berencana melakukan larangan cadar atau niqab masuk ke lingkungan instansi milik pemerintah. Fachrul juga menyinggung penggunaan celana cingkrang dikalangan aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu disampaikan Fachrul saat memaparkan visi kerja dalam Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Kamis (31/10/2019) lalu. Pernyataan Fachrul langsung menjadi viral dan menuai banyak reaksi dari masyarakat.

Terkait hal itu, Lutfi mengatakan, Komisi VIII DPR berencana memanggil Fachrul Razi untuk dimintai penjelasan. | Inews

Rabat – Rangking bisnis dan perekonomian Maroko naik 7 tingkat dari posisi awal ke posisi 53 dunia. Peringkat tersebut berdasarkan siaran hasil pemeringkatan bisnis dan ekonomi dunia, Doing Business 2020 Bank Dunia, yang dirilis Kamis di Washington, Amerika Serikat.

"Prestasi ini menandai kemajuan yang signifikan menuju sasaran Maroko untuk mencapai 50 negara ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2021," kata kepala departemen pemerintahan Maroko, Jumat, 1 November 2019.

Maroko mempertahankan kepemimpinan ekonomi di Afrika Utara dan menempati urutan ketiga di antara negara-negara di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah (MENA), di bawah Uni Emirat Arab (ke-16) dan Bahrain (ke-43), dan di atas Arab Saudi (ke-62), Oman (ke-68) ), Jordan (ke-75), Qatar (ke-77), Tunisia (ke-78), Kuwait (ke-83) dan Mesir (ke-114).

Di benua Afrika, laporan menunjukkan bahwa Maroko mempertahankan posisi ketiga di bawah Mauritius, yang menempati urutan ke 13 di dunia, Rwanda (38), dan di atas Kenya (56), Afrika Selatan (84), Senegal (123) dan Nigeria (Ke-131).

"Skor positif Maroko dalam peringkat dunia baru ini adalah karena adopsi serangkaian langkah-langkah penting dan reformasi yang berkaitan dengan bisnis dan kegiatan perusahaan Maroko, dan yang merupakan bagian dari program kerja Komite Nasional Lingkungan Bisnis (CNEA)," demikian tercantum dalam release itu.

Sekretariat Komite ini juga memainkan peran penting dalam menghadirkan kepada para pakar Bank Dunia reformasi yang diperkenalkan untuk meningkatkan iklim bisnis di Maroko, terutama terkait dengan pengembangan kerangka kerja hukum dan peraturan untuk bisnis, serta penyederhanaan dan digitalisasi suatu perangkat prosedur administrasi pada siklus hidup bisnis, di samping penciptaan platform elektronik untuk layanan dan pelayanan tunggal.

Reformasi ini, sumber yang sama menambahkan, telah memperkuat perlindungan investor minoritas dan menetapkan prinsip transparansi serta tata kelola yang baik berdasarkan standar internasional di bidang tersebut. Akibatnya, peringkat Maroko dalam indeks perlindungan investor minoritas turun dari peringkat 64 ke peringkat 37.

Selain itu, Maroko berada di peringkat ke-16 dunia dalam hal indeks izin bangunan dengan meluncurkan versi baru platform elektronik untuk manajemen digital izin bangunan.
Peringkat Maroko dalam indeks koneksi jaringan listrik (ke-34 di dunia dibandingkan dengan posisi ke-59 tahun lalu) juga telah meningkat berkat fasilitasi koneksi listrik perusahaan di Casablanca melalui peluncuran platform elektronik, yang disebut "e-Raccordement", untuk pengiriman dan pemantauan permintaan koneksi tegangan menengah dan mengembangkan penggunaan gardu transformator prefabrikasi.

Laporan Bank Dunia juga merujuk pada serangkaian reformasi lain yang telah berkontribusi pada peningkatan iklim bisnis Maroko dan peringkat internasional. _(Sumber: release Kedubes Maroko di Jakarta)_
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.