Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator sosial Sosok Sport Status-Papua Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Turki Ulama USA Vaksin MR Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ir Mulyadi, menilai PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memanfaatkan ketidaktegasan pemerintah dalam mengolah hasil tambang di Indonesia. Akibatnya menurut Mulyadi, Indonesia tidak bisa tahu apa dan berapa yang dihasilkan dari tanah Papua itu.

"Tak satupun di antara pengambil keputusan di negeri ini tahu pasti apa dan berapa sebetulnya produksi tambang PTFI di Papua," kata Mulaydi, Sabtu (5/12).

Padahal lanjutnya, DPR sudah berulang-kali minta bahwa hasil tambang harus dipisahkan dan dimurnikan di Indonesia. "Saat ini dari 3000 ton hasil tambang PTFI, hanya 1000 ton yang diolah di Gersik Jawa Timur. Sisanya yang 2000 ton diolah di Spanyol," ujarnya.

Dengan kondisi ini lanjutnya, jelas pemerintah tidak bisa mengontrol berapa dan apa yang dihasilkan PTFI. "Sekarang yang kandungannya mengandung emas semuanya diolah di Spanyol. Yang kandungan tembaga di olah di Gersik. Mestinya, semua proses pemurnian dilakukan di  Indonesia dan tidak ada lagi toleransi bagi PTFI untuk tidak mengolah hasil tambangnya di Indonesia," tegasnya.

Kalau pemerintah tidak juga tegas mau membela NKRI dan menegakkan aturan, politikus Demokrat ini menyarankan agar pemerintah mengeluarkan Perppu yang isinya membatalkan kewajiban pembangunan smelter.

"Ini bertentangan dengan UU, kalau memang mau menghalalkan ini dan tidak mau membela NKRI, terbitkan saja Perppu biar ada legalitasnya. Selama ini kita dirugikan hanya mendapatkan 1persen saja dari hasil usaha PTFI dan baru di era SBY itu dinaikkan menjadi 3.5 persen," ungkapnya.

Makanya atas dasar fakta tersebut, Mulyadi menganggap wajar jika kemudian muncul usulan-usulan pembentukan Panja atau Pansus Freeport. "Kita ingin tahu sedetail-detailnya dari semua yang terlibat. Makanya usulan pembentukan Panja atau Pansus Freeport menjadi wajar saja," ujar Mulyadi.(JPNN)
loading...
Label: ,

Post a comment

loading...

Contact form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.