StatusAceh

Rektor Unimal, Prof Herman Fithra Asean Eng dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan kegiatan Pomda Aceh 2023 yang berlangsung di Universitas Malikussaleh. “Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam rangka mensukseskan kegiatan Pomda Aceh tahun 2023 ini,” ucapnya.

Dalam penyampaianya, Prof Herman juga mengatakan Pomda Aceh ini selain untuk menumbuhkan tali silaturahmi antar perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta juga menjadi salah satu upaya untuk menyaring atlet untuk dikirimkan ke tingkat nasional.

“Melalui Pomda ini, kita akan mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi untuk dikirimkan ke Pomnas (Pekan Olahraga Nasional) 2023 yang akan berlangsung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan,” terangnya.

Tambah Prof Herman, Pomda di Unimal ini sudah berakhir dengan sukses, semoga tali silaturahmi terus kita tingkatkan dan jangan sampai terputus. “Pada Pomda ke depan akan dilaksanakan di Universitas Teuku Umar dan insyaallah di tahun 2025 kita akan berjumpa kembali pada momen yang sama,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan kepada Ketua Bapomi Aceh, Prof Mustanir supaya Aceh dapat menjadi tuan rumah Pomnas untuk ke depan. “Apabila kita menjadi tuan rumah Pomnas, setidaknya kita dapat memperkenalkan Aceh lebih luas dan membuka peluang perekonomian masyarakat,” harap Prof Herman.

Lanjutnya, ketika kita menjadi tuan rumah Pomnas, kita dapat bekerjasama dalam menyukseskan kegiatan tersebut dan dapat memperkenalkan Aceh di setiap wilayahnya. “Nantinya venue cabang olahraga dapat kita laksanakan di berbagai perguruan tinggi yang berlokasi di Aceh, baik di Banda Aceh, Meulaboh, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bireuen, Kota Langsa dan lainnya,” ucapnya.

Ada tiga poin utama yang dikenal oleh masyarakat luar pada wilayah Aceh, pertama Aceh dikenal sebagai wilayah yang memiliki tarian Saman dan ini patut kita apresiasi karena positif. Kedua aceh dikenal sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam dan ini baik, namun yang dikenal syariat islam adalah hukum cambuknya sehingga orang takut ke Aceh. Ketiga Aceh dikenal dengan Ganja di mana ini memiliki label negatif sebagai narkotika.

“Harapannya ketika nanti Aceh menjadi tuan rumah Pomnas, sigma masyarakat luar terhadap Aceh dapat berubah dan mereka dapat melihat Aceh secara menyeluruh di setiap wilayahnya dan insyaallah itu menjadi nilai positif bagi kita semua,” pungkasnya.[]

Ekspor pupuk 8000 ton ke Filipina ini merupakan ekspor pertama di tahun 2023. Sebelumnya Pupuk Iskandar Muda telah mengekspor pupuk urea komersil sebanyak 30.000 ton ke Colombo, Srilanka pada 2021. Sementara itu, pada 2022, total volume ekspor urea PIM meningkat, yakni sebanyak 57.963,34 ton.

Sebagai anak perusahaan Pupuk Indonesia, PIM terus melakukan ekspansi untuk mendekatkan diri pada pasar global. Ekspor pupuk ini merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk terus tumbuh dan bermanfaat bagi negeri.

SVP Keuangan PT Pupuk Iskandar Muda, Syahrul Kamal mengungkapkan bahwa ekspor pupuk akan terus mengalami lonjakan. PIM akan mengekspor hingga 35.000 ton ke berbagai negara hingga akhir tahun 2023.

“Kita sampaikan bahwa PIM akan melakukan ekspor urea bulan September sampai dengan Desember 2023 sebanyak 35.000 ton ke beberapa negara,” ungkap Syahrul Kamal.

Kegiatan ekspor pupuk ini tentu tidak akan mengganggu pasokan pupuk untuk domestik. Sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional, PIM memiliki stok 165.705 ton urea subsidi per September 2023 yang tersedia di seluruh gudang wilayah.

“PIM telah memastikan kebutuhan subsidi dalam negeri cukup terpenuhi hingga akhir tahun 2023, khususnya di wilayah tanggung jawab PIM seperti Aceh, Sumut, Sumbar dan Riau,” imbuh Syahrul.[Tami]

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD  Abudraahman Saleh, Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang hadir secara virtual menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS 2023 dilakukan berdasarkan berbagai landasan.

“Pertama, perubahan tersebut didasari kebijakan Presiden RI,” ujar Andap.

Andap menjelaskan Kebijakan Presiden Jokowi yang terdiri dari delapan arahan antara lain pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting, investasi, birokrasi, APBN dan TKDN, tata kota, stabilitas politik dan keamanan, serta kebebasan beribadah dan Beragama. 

“Kedua, perubahan juga dilandaskan pada arahan Menteri Dalam Negeri,” lanjut Andap.

Arahan Menteri yang dimaksud Andap adalah pentingnya database desa/keluarahan secara presisi.

“Landasan ketiga adalah rencana kerja pemerintah yang tergelar ke dalam rancangan kegiatan perangkat daerah Pemprov Sultra,” imbuhnya lagi.

Pada prinsipnya Andap menegaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS dilakukan untuk Kesejahteraan masyarakat di Seluruh Kabupaten dan Kota se Sulawesi tenggara. Agar tidak terjadi penyimpangan, Andap menekankan pentingnya data yang akurat bagi kebijakan pembangunan.

Akurasi data diperlukan sebagai jaminan pasti tersalurkannya kebutuhan masyarakat yaitu  sandang, pangan dan papan; Pendidikan dan Kebudayaan; Kesehatan, pekerjaan yang layak dan jamina sosial; kehidpan sosial, perlindungan Hukum dan HAM serta insfratruktur dan lingkungan hidup yang baik.

“Semua itu merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus dipenuhi oleh kami sebagai pemerintah di daerah Sultra,” kata Andap.

Terhadap usulan perubahan ini, DPRD Sultra menyetujui dan sepakat melanjutkannya ke tahap penyusunan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2023 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.(rilis)

“Saya minta para pengusaha tambang belajar dari persoalan-persoalan yang banyak terjadi sebelumnya. Agar lebih akomodatif dan memperhatikan lingkungan, ekonomi, sosial budaya maupun peraturan perundangan-undangan yang ada,” ujar Andap di Kantor Gubernur Sultra, Jumat (22/09/23)..

Menurut Andap, masyarakat tidak akan langsung menolak kehadiran perusahaan tambang karena dapat meningkatkan perekonomian mereka. Tetapi jika tidak diimbangi dengan keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap budaya sekitar maka akan mengakibatkan konflik destruktif.

“Peningkatan ekonomi dari pertambangan harus diimbangi kesejahteraan, keadilan dan menjunjung tinggi sosial budaya (adat istiadat) setempat,” ujarnya lagi.

Berbagai penolakan terhadap perusahaan tambang, menurut mantan Kapolda Sultra itu, tidak akan berubah menjadi kerusuhan apabila seluruh stakeholder yang terlibat, khususnya perusahaan dan pemerintah daerah, memiliki keberpihakan terhadap masyarakat dan mampu antisipatif. Karenanya Andap mengingatkan agar pengusaha-pengusaha tambang serta pemprov bersikap peka terhadap tuntutan masyarakat.

“Agar pengusaha tambang di Sultra peka terhadap tuntutan masyarakat,” kata Andap.

Sebaliknya kepada aparat di Pemprov, Andap minta agar mereka jangan lari ketika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait isu pertambangan.

“Hadapi dan layani mereka dengan baik, santun, kepala dingin dan kedepankan dialog terbuka,” tekan Andap lagi.

Di Sultra, terdapat berbagai perusahaan tambang yang beroperasi. Jenis bahan yang ditambang beragam mulai dari nikel, aspal, hingga emas, dan pasir silika. Andap mengakui bahwa perusahaan tambang tersebut memiliki peranan tinggi dalam perekonomian masyarakat, bahkan berdampak signifikan bagi pembangunan nasional. 

Namun demikian, sebagai perusahaan yang bersifat ekstraktif, Andap mengingatkan bahwa pertambangan memiliki resiko besar terhadap persoalan lingkungan, sosial dan budaya. Konflik biasanya berkisar pada persoalan konflik atau ganti rugi lahan, upaya pelestarian atau perbaikan lingkungan serta dampak sosial budaya seperti tanah adat atau lainnya. Untuk meminimaliasi resiko, Andap minta seluruh persahaan tambang patuh pada semua peraturan yang ada.

Andap mengingatkan bahwa saat acara penyerahan SK Biru TORA untuk Sultra di Jakarta (Senin 18/09/23), Presiden Jokowi tegas soal tambang.

“Saat itu Presiden tegas _loh_ terkait tambang. Karena itu saya ingatkan kembali agar stakeholder di Sultra atensi dan tindak lanjut terhadap terhadap arahan Presiden, khususnya agar seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra untuk memiliki pusat persemaian tanaman,” ujar Andap.

Untuk memastikan semua perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra patuh terhadap aturan yang ada, Andap akan menggandeng Forkopimda serta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait untuk mengawasi.

Hal itu disampaikan Andap saat memenuhi undangan silahturahmi bersama Pangdam XIV/Hasanuddin di Balai Prajurit Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (21/09/2024). Kodam Hasanuddin merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi, diantaranya, Sulawesi Tenggara.

Dalam kunjungan silaturahim itu, Andap didampingi unsur Forkopimda Sultra seperti Danrem 143/HO Brigjen TNI Ayub Akbar, Kajati Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H., Ketua DPRD H. Abdurrahman Shaleh serta Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Sultra. Selain itu, hadir juga para Rektor, Tokoh Masyarakat, Pimpinan BUMN, serta Media se Sulseltrabar.

Andap berharap Pemilu dan Pilkada 2024!nanti benar-benar sebagai pesta demokrasi yang memberikan kegembiraan bagi rakyat, bukan sebaliknya, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Jangan sampai pesta demokrasi nanti malah menjadi arena pertempuran politik yang dapat membahayakan keutuhan bangsa,” tegas Andap. 

Andap juga menegaskan pentingnya akan nilai-nilai toleransi. Menurutnya, tanpa toleransi, pesta demokrasi hanya akan menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai pesta demokrasi memusnahkan semangat toleransi, karena tanpa toleransi demokrasi akan karam.

“Kekuatan bangsa akan musnah, yang tertinggal hanya kebencian dan konflik sosial yang dapat mengarah runtuhnya persatuan dan kesatuan diantara kita. Naudzubillah min dzalik,” terang Andap.

Lebih lanjut Andap menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 jelas bukan pekerjaan yang mudah. Namun, kita semua harus yakin bahwa tugas nasional tersebut dapat dituntaskan dengan baik.

“Semoga kita semua masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengawal pesta demokrasi agar dapat berjalan secara aman, damai, dan kondusif,” harap Andap.

“Adalah tugas kita bersama untuk mendukung penuh kinerja Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024, sehingga benar-benar mampu menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi yang tertuang dalam amanah pembukaan konstitusi kita,” imbuhnya lagi.

Di akhir pertemuan, Andap beserta Forkopimda Sultra kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang aman, damai dan lancar.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Forkopimda, DPRD, TNI-Polri, Penyelenggara, Pengawas dan Pengamanan Pemilu, serta segenap komponen masyarakat, dan seluruh masyarakat Sultra berkomitmen mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang aman, damai dan lancar sehingga dapat berkontribusi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional di Sulawesi Tenggara,” tandas Andap.

Lhokseumawe - Praktisi PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Faria Insyira, ST, menjadi dosen tamu pada kuliah tami bertema proses desain pipa pada perancangan pabrik kimia di Kampus Bukit Indah, Sabtu (9/9/2023).

Dari rilis yang diberikan Koordinator Prodi Teknik Kimia, Dr Rozanna Dewi, mengatakan proses desain pipa dalam perancangan pabrik membutuhkan ketelitian dan ketepatan dalam memilih diameter pipa, jenis dan material pipa, untuk mengatasi pressure drop yang timbul karena banyaknya fitting (sambungan pipa) akibat topologi lahan pabrik.   

"Kegagalan mengatasi pressure drop akan menyebabkan tekanan luaran dari pipa tidak memenuhi syarat, bahkan fluida bisa tidak mengalir dalam sistem pemipaan. Salah satu solusi mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengurangi flow rate atau memperbesar diameter pipa," ungkapnya.

Pada kegiatan tersebut mahasiswa Prodi Teknik Kimia memberikan respons positif kuliah yang melibatkan praktisi. "Program ini memberikan pengetahuan lebih bagi kontekstual kami, karena pembicara memang praktisi yang langsung menangani masalah desain perpipaan di PT PIM," ungkap Danusiri mahasiswa Prodi Teknik Kimia.

Menurut Ketua Laboratorium Teknik Kimia, Nasrul ZA, MT mengatakan bahwa kuliah tamu ini memberikan sinkronisasi pada program Merdeka Belajar  Kampus Merdeka (MBKM). "Dengan kuliah ini diharapkan mahasiswa mengetahui masalah riil di dunia industri dan mampu melakukan optimasi desain pemipaan dengan menggunakan aplikasi Hysis" (aplikasi untuk perancangan pabrik - ed).

Kepada Media Ketua Umum Pengkab PSTI Belitung Yovie Agustian Putra, S.I.Pust menjelaskan penetapan Desa Juru Seberang sebagai Desa Bibit (Debit) Sepak Takraw Pertama di Kabupaten Belitung sejalan dengan komitmen Desa dalam menyemarakkan olahraga tersebut di Desa Juru Seberang. 

" Kita melihat dari antusias warga dalam menyaksikan pertandingan ini sangat luar biasa. Selain itu pertandingan rutin in juga selain ajang silaturahmi sesama pecinta olahraga sepak takraw juga evaluasi tekhnik untuk Tim PSTI Belitung. Kedepan kami berharap ini tetap dilaksanakan secara rutin dan berskala lebih luas dengan mengundang dari desa – desa lainnya, ujar Yovie.

Sementara itu Tokoh Masyarakat Minang di Kabupaten Belitung Henri Dunan menyampaikan bahwa olahraga sepak takraw ini sangat popular dikalangan masyarakatnya. Sehingga kami seperti menemukan suasana kampung halaman ketika ada pertandingan sepak takraw. 

Pertandingan sangat sengit khususnya saat Tim kami berhadapan dengan Tim PSTI yang berlaga di Porprov Babel. Hasil 2 kali pertandingan imbang 1 kali menang dan 1 kali kalah. Selain itu kita juga bertanding dengan tim juara tarkam HUT RI Desa Juru Seberang. Sangat seru dan meriah. Semoga kolaborasi ini bisa menghidupkan Kembali olahraga sepak takraw di Belitung dan melahirkan atlet – atlet potensial kedepannya, Ujar Henry.(rilis)

Untuk penguatan kapasitas panitia pengawas adhoc, Panwaslih Lhokseumawe mengundang sejumlah narasumber, yakni mantan Ketua Panwaslih Aceh, Dr Muklir serta Teuku Zulkarnaen Ph.D dan Sofhia Annisa, M.Pd. 

“Dari pelatihan ini, kami mengharapkan pengawas tingkat adhoc memiliki penambahan pengetahuan, khususnya terhadap dua tahapan yang sedang berlangsung,” ujar Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Panwaslih Kota Lhokseumawe, Ayi Jufridar, Selasa (5/8/2023).

Dalam pemaparannya, Dr Muklir mengingatkan modus pelaku pelanggaran kian berkembang, apalagi dengan perkembangan teknologi digital. Kondisi ini menuntut pengawas untuk lebih kreatif dalam melakukan pencegahan. “Karena itu, kerja di divisi pencegahan menuntut kreativitas tinggi, jangan hanya sekadar menjalankan apa yang sudah ada,” jelas dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh tersebut. 

Selain itu, upaya pencegahan yang dilakukan juga atraktif sehingga menarik minat orang banyak dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial. Terakhir, pencegahan dilakukan dengan progesif sehingga mampu menggerakkan masyarakat yang masih apatis agar ikut melakukan pengawasan pemilu, minimal di lingkungan sendiri.

Sementara Teuku Zulkarnaen mengingatkan tantangan pengawasan semakin tinggi mengingat pemilu kali ini dilakukan secara serentak, yakni pemilihan legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden. “Sosialisasi menjadi kunci untuk menyukseskan Pemilu 2024, selain integritas para penyelenggara,” ujar mantan ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe tersebut. 

Seorang peserta pelatihan, Nurhusna, dari PPG Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, mempertanyakan sejumlah bakal calon anggota legislatif yang menurutnya mulai melakukan kampanye melalui pemasangan alat peraga, baik spanduk, baliho, bahkan di kendaraan yang sering berseliweran di jalan raya. “Banyak pertanyaan kepada kami, bagaimana tindakan pengawas terhadap fenomena ini,” ujar Nurhusna.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sofhia Annisa mengingatkan pengawas dari berbagai tingkatan agar mempedomani Peraturan KPU Nomor 10/2023 Tentang Pencalonan, Peraturan KPU Nomor 15/2023 Tentang Kampanye, serta regulasi terkait, terutama Peraturan Bawaslu Nomor 8/2023 Tentang Pengawasan Pencalonan. 

“Pengawas harus membedakan antara alat peraga sosialisasi dengan alat peraga kampanye. Saat ini, belum masuk masa kampanye dan belum ada penetapan daftar calon tetap. Selain itu, pahami juga definisi kampanye itu apa,” jelas Sofhia.

Pelatihan peningkatan kapasitas tersebut diikuti semua anggota Panwascam Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu serta pengawas dari 68 gampong di Kota Lhokseumawe.[]

 Titik penggalangan dana tersebut berada di Dua titik koordinat. Dimana titik pertama berada di simpang empat jalan elak lintas Krueng Mane - Sawang dimana seluruh Anggota PPS Sawang Selatan yang mengkomandoi lokasi, sedangkan lokasi kedua berada dititik Simpang empat Calok Giri lintas Takengon yang di koordinir oleh sejumlah anggota PPS Sawang Utara.

Junaidi Zainuddin selaku Ketua PPK Kecamatan Sawang ditemui StatusAceh dilokasi menyebutkan, bahwa penggalangan dana untuk musibah kebakaran Dayah Darul Abrar merupakan wujud antusias, solidaritas peduli PPK/PPS antar sesama Sekacamatan Sawang.

Dana yang terkumpul nanti semuanya akan kami serahkan kepada Dayah Darul Abrar, semoga dengan adanya bantuan tersebut dapat meringankan dan dapat dipergunakan sebaik mungkin, tambah Junaidi

Dan Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh anggota PPK dan PPS yang rela panas-panasan demi ikut penggalangan dana, kami pihak PPK tidak dapat membalas semua kebaikan kawan-kawan, Hanya Allah SWT yang dapat membalasnya semua.Ucap Junaidi.

Sementara dikutip dari laman akun Facebook Dayah Darul Abrar, sejak musibah kebakaran, pihak dayah sangat membutuhkan bantuan uluran tangan semua elemen masyarakat, dikarenakan semua alat dan sound system ikut terbakar pada musibah 31/08/2023. Tidak lama lagi akan Maulid, dan Muhazarah dimana proses belajar mengajar sedikit terganggu.***ajn