2023

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Aceh Utara – PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) melaksanakan Pengantongan Akhir Tahun 2023 dan Pengantongan Awal tahun 2024 secara simbolis yang disertai dengan Penyerahan Santunan kepada Anak Yatim dari Desa Lingkungan Perusahaan bertempat di area Bagging NPK PIM yang dihadiri oleh Direktur Operasi & Produksi Jaka Kirwanto, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Eko Setyo Nugroho, Komisaris Utama Marzuki Daud, seluruh Senior Vice President dan Senior Project Manager, Vice President dan Project Manager beserta jajaran staf PT Pupuk Iskandar Muda, Jumat, 29 Desember 2023.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud pencapaian kinerja akhir tahun dan merupakan refleksi dari kelancaran operasional Perusahaan sepanjang Tahun 2023. Tahun 2023 realisasi produksi urea sebesar 408.323 ton, ammonia sebesar 275.200 ton, dan NPK sebesar 69.083 ton.

Direktur Operasi & Produksi PIM, Jaka Kirwanto dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dengan pencapaian produksi tersebut karena telah melalui proses dan waktu yang panjang, dengan effort yang luar biasa.

Pada momen akhir tahun 2023 ini, PIM berharap dapat menyalurkan dan mengalokasikan produk NPK subsidi di wilayah kerjanya saat ini (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri) pada tahun 2024. Pabrik NPK PIM diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 10 Februari 2023. Dengan beroperasinya Pabrik Pupuk NPK, PIM dapat berkontribusi lebih besar lagi dalam pemenuhan kebutuhan Pupuk NPK untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

PIM sebagai salah satu anak perusahaan Pupuk Indonesia Group berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah dalam strategis demi tersedianya kebutuhan bahan baku gas sebagai kebutuhan utama bahan baku Pabrik dan juga senantiasa mengoptimalkan operasional Pabrik untuk tercapainya target produksi sehingga dapat terus memberikan kontribusi yang maksimal dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

“Atas semangat dan kinerja kita secara keseluruhan tahun ini, Saya mewakili manajemen mengucapkan terima kasih atas seluruh kerja keras, dedikasi dan perjuangan yang telah ditunjukkan oleh insan PIM untuk perusahaan yang kita cintai ini,” ucap Jaka.

PIM terus melakukan pengembangan diantaranya Komersialisasi Lahan IMIA (Iskandar Muda Industrial Area), Program Makmur dan program-program strategis berdasarkan  Sumber daya yang tersedia seperti Blok Andaman, Blok Gebang, Blok Bireuen Sigli Oil and Gas serta potensi sawit dan sumberdaya lainnya. Potensi tersebut memicu PIM untuk terus berkarya mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi melalui pembangunan pabrik Blue Ammonia dan Green Ammonia sebagai Industri Hijau. PIM mengajak investor untuk melakukan investasi hilirisasi sawit di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun-Lhokseumawe untuk bersama-sama mewujudkan kawasan Green Industry Cluster (GIC) pertama di Indonesia.

“Keberhasilan diukur bukan hanya dari pencapaian angka-angka, tetapi juga dari kemampuan kita untuk tetap semangat mencapai kinerja terbaik, dan kembali bangkit menatap masa depan yang lebih baik lagi. Momentum-momentum seperti ini harus kita abadikan sebagai pengingat bahwa kerja keras kita di tahun 2023 berjalan dengan penuh effort yang luar biasa dan kita siap menyambut tahun 2024 dengan semangat baru dan tantangan baru untuk membangun masa depan PIM yang lebih baik," tutup Jaka. []

Direktur Operasi dan Produksi PT PIM, Jaka Kirwanto menerima piala Penghargaan PROPER Hijau tersebut di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Rabu, 20 Desember 2023.

Jakarta - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) kembali meraih penghargaan PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan pada acara Anugerah Lingkungan PROPER dan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 2023 yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. 

PROPER merupakan program unggulan yang digagas KLHK untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Dilaksanakan setiap tahun dan diatur dalam Permen LHK No. 1 Tahun 2021 serta telah menjadi platform bagi dunia usaha dalam melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau.

PROPER Peringkat Hijau diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik.

Tahun ini, PT PIM berhasil menyabet penghargaan PROPER Hijau untuk kedua kalinya. Prestasi ini dicapai melalui sinergitas lintas departemen, serta komunikasi yang erat dengan mitra kerja, stakeholder, dan masyarakat. Capaian peringkat PROPER HIJAU membuktikan komitmen PIM dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan lingkungan dengan tidak hanya memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, namun melalui beberapa upaya lain seperti efisiensi energi, penurunan emisi, melakukan inovasi pengelolaan limbah, menjaga keanekaragaman hayati, dan pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan serta penanganan bencana.

Direktur Operasi dan Produksi PT PIM, Jaka Kirwanto mengucapkan terimakasih atas kinerja dan dedikasi seluruh tim yang terlibat. Penghargaan ini diharapkan menjadi sebuah motivasi agar PIM terus melahirkan program-program yang berdampak positif untuk lingkungan dan Masyarakat.

“Sekali lagi, Alhamdulillah tahun ini PT PIM mendapat PROPER Hijau yang merupakan pencapaian akhir tahun yang luar biasa. Terima kasih kepada seluruh karyawan PT PIM, mitra kerja, stakeholder, dan Masyarakat yang mendukung PIM dalam mengimplementasikan bisnis berkelanjutan. Bagi PIM ini merupakan bentuk nyata komitmen PIM terhadap lingkungan” Ujar Jaka dikutip Jumat (22/12/2023).

Pencapaian ini merupakan hasil dari konsistensi PIM yang selalu berupaya mengutamakan aspek lingkungan dan pemberdayaan Masyarakat dalam setiap bisnis Perusahaan. PROPER Hijau memberikan dorongan bagi PIM untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengelolaan lingkungan, proses produksi, pengembangan teknologi, dan implementasi program yang ramah lingkungan.

Atas torehan prestasi yang diraih, harapannya PT PIM dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaiannya di masa mendatang sekaligus menjadi penyemangat untuk terus memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasi dan produksinya.[]


Banda Aceh
- Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, melantik Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, A Hanan sebagai Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat, 22 Desember 2023.

A Hanan ditunjuk Mendagri menggantikan posisi Dr. Imran yang menjabat Pj Wali Kota Lhokseumawe sebelumnya. Sementara Imran ditugaskan Mendagri Tito Karnavian untuk menjabat sebagai Penjabat Bupati Subang.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah dan unsur Forkopimda Kota Lhokseumawe. Hadir juga beberapa pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Aceh.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Achmad Marzuki menyampaikan bahwa Pj Wali Kota baru memiliki tugas dan amanah berat dalam melanjutkan pembangunan Kota Lhokseumawe. Menurutnya, selama dipimpin Imran, banyak perubahan dan kemajuan yang dilakukan di daerah dengan julukan Kota Petro Dolar itu.

"Telah banyak yang dilakukan pak Imran, inflasi kecil, kemiskinan ekstrem turun, indeks pembangunan manusia naik, karena itu banyak indikator lain perlu diperjuangkan dan dilanjutkan oleh Pak Hanan," Ungkap Achmad Marzuki.

Achmad Marzuki juga berharap A Hanan dapat terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pj Wali Kota sebelumnya dalam menjalankan tugas memimpin Kota Lhokseumawe. Saran dan pendapat dari pejabat sebelumnya diperlukan untuk menyempurnakan program pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur juga meminta agar Pj Walikota dapat menjaga netralitas ASN dan mengawal kondusifitas keamanan masyarakat menjelang Pemilu serentak 2024.

Terakhir, Pj Gubernur Achmad Marzuki juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian Imran selama memimpin Kota Lhokseumawe. Ia juga berharap, Imran dapat menjalankan tugas dengan baik di tempat baru sebagai Pj Bupati Subang.

"Terima kasih atas pengabdian Pak Imran, nanti menjabat di Subang mudah-mudahan sukses dan bisa melanjutkan perjuangan kemerdekaan Indonesia di wilayah Subang," ujar Achmad Marzuki.

Pada kesempatan yang sama, Pj Wali Kota Lhokseumawe, A Hanan, mengungkapkan, akan mendalami dan mempelajari segala persoalan yang ada di Kota Lhokseumawe terlebih dahulu. Berbagai masalah yang terjadi saat ini akan dibahas bersama unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat untuk dicarikan solusi dan ditindaklanjuti.

Menurut Hanan, banyak capaian baik yang telah diraih oleh Kota Lhokseumawe selama dipimpin oleh Imran. Ia berkomitmen untuk melanjutkan segala program yang sudah baik dan bertekad untuk meningkatkan menjadi lebih baik.

"Stunting dan kemiskinan menjadi program prioritas dan itu juga menjadi amanah Presiden. Pembangunan Kota Lhokseumawe harus dilakukan secara kolaborasi dengan melibatkan semua pihak." Tutup Hanan.


Banda Aceh -
Polisi menangkap seorang warga Rohingya terkait dugaan penyelundupan manusia ke Aceh. Polisi menyebut belakangan ini orang Rohingya datang ke Aceh untuk mencari kerja, bukan mengungsi.

Dilansir detikSumut, Senin (18/12/2023), Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan pihaknya telah memeriksa beberapa orang Rohingya yang pernah mendarat di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Dia mengatakan orang-orang Rohingnya itu mengaku ingin mencari kerja di Indonesia.

"Tapi akhir-akhir ini dengan wawancara yang kita lakukan, sekarang Indonesia menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik," kata Fahmi.

Dari 137 warga Rohingya yang mendarat di Desa Blang Ulam, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, pada Minggu (10/12) lalu, katanya, tidak semua mereka mengantongi kartu pengungsi dari UNHCR. Dia mengatakan ada imigran yang merupakan warga negara Bangladesh, bukan Myanmar.

"Mereka ini berangkat dari Cox's Bazar di Bangladesh bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan," jelas Fahmi.[Detik.com]


LHOKSEUMAWE -
Personel Polsek Banda Sakti menciduk dua tersangka pemakai Narkotika jenis sabu-sabu di kawasan Lorong V, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Rabu (6/12/2023) sekira pukul 17.00 WIB.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Henki Ismanto melalui Kapolsek Banda Sakti, Ipda Arizal mengatakan, kedua tersangka itu yakni HE (35) warga Kota Lhokseumawe dan NU (33) warga Kabupaten Aceh Utara. "Kedua tersangka ditangkap saat duduk di pinggir jalan," ujarnya.

Kronologisnya, lanjut kapolsek, personel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan itu kerap dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. Kemudian, polisi melakukan penyelidikan dan setiba di TKP personel menghampiri kedua pria yang mencurigakan sedang duduk di pinggir jalan.

"Ketika dilakukan pemeriksaan di sekitar tempat duduk kedua pria ini, ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah plastik bening klip merah yang berisikan satu plastik bening klip merah kosong dan 8 buah paket kecil sabu, barang tersebut disembunyikan di bawah kursi kayu tempat kedua tersangka duduk," pungkasnya.

Kepada petugas, kata Ipda Arizal, tersangka HE mengakui bahwa sabu tersebut merupakan miliknya, tersangka juga mengaku baru saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama rekannya, NU di pinggir jalan. Selanjutnya, kedua tersangka beserta barang bukti diboyong ke Mapolsek Banda Sakti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Kedua tersangka akan dijerat Pasal 112 Jo Pasal 114 Jo pasal 131 Jo Pasal 132 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara," jelasnya.


Banda Aceh —
Polda Aceh bersama polres jajaran berhasil membongkar kasus penyelundupan imigran Rohingya. Hal itu terkuak dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para pelaku yang sudah tertangkap.

"Penyelundupan warga Bangladesh atau Rohingya ini dikoordinir oleh koordinator utama, yaitu Security Camp Bangladesh beserta kapten kapal. Para pengungsi Rohingya dipungut biaya sebesar 20.000—100.000 taka atau Rp3—15 juta per orangnya," ungkap Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 15 Desember 2023.

Kemudian, kata Joko lagi, setelah uangnya terkumpul, koordinator yang terdiri dari kapten kapal, nahkoda, dan operator mesin membeli kapal, BBM, dan bahan makanan untuk bekal selama pelayaran menuju negara tujuan.

Setelah dipotong biaya operasional, sambungnya, keuntungannya dibagi untuk kapten kapal, nahkoda, operator mesin serta koordinator utama yang berada di Camp Cox's Bazar Bangladesh.

Joko juga membeberkan, sebelum keberangkatan para pengungsi terlebih dahulu didatakan negara tujuannya, apakah ke Indonesia, Malaysia, atau Thailand? Kapalnya juga disesuaikan dengan negara tujuan. Namun, karena ketatnya penjagaan perairan Thailand dan Malaysia, mereka umumnya mengalihkan tujuannya ke Indonesia.

"Sedangkan keterlibatan warga negara Indonesia dalam kejahatan penyelundupan manusia ini adalah membantu mengeluarkan para imigran Rohingya dari camp atau tempat penampungan di Aceh serta membawanya menuju Malaysia melalui jalur darat—Tanjung Balai, Sumatera Utara atau Dumai, Riau—dengan biaya Rp5—10 juta per orang," ujar Joko.

Polda Aceh Telah Tangani 23 Kasus Terkait Rohingya

Di samping itu, Joko juga menyampaikan, terhitung 16 Oktober 2015 hingga 15 Desember 2023, Polda Aceh dan polres jajaran telah menangani 23 kasus terkait imigran Rohingya. Semua penegakan hukum tersebut dilakukan atas dugaan tindak pidana penyelundupan manusia.

Dari 23 kasus yang ditangani tersebut, katanya, polisi telah menetapkan 42 orang sebagai tersangka. Sementara 3 orang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.

"Medio 2015—2023 kita telah menangani 23 kasus terkait imigran Rohingya, dengan menetapkan 42 tersangka dan 3 DPO. Para tersangka itu terdiri dari 2 warga negara Bangladesh, 13 negara Rohingya, dan 27 warga negara Indonesia," kata Joko.

Para pelaku tersebut diduga kuat telah melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Mereka dijerat dengan Pasal 120 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Polda Aceh Fokus pada Pengamanan

Joko juga menyampaikan terkait penanganan imigran Rohingya yang terdampar di sejumlah lokasi di Aceh. Ia menegaskan, bahwa pihaknya hanya fokus pada pengamanan dan pemberian bantuan kemanusian sembari menunggu penanganan pihak terkait, baik Pemerintah Daerah, IOM, maupun UNHCR.

Menurut Joko, kedatangan imigran Rohingya ke Aceh sudah menjadi momok, sehingga menimbulkan reaksi penolakan dari warga setempat. Oleh karena itu, butuh pengamanan dari kepolisian dan wajib diamankan agar tidak terjadi konflik dengan warga setempat.

"Kami dari kepolisian, khususnya Polda Aceh dan polres jajaran hanya fokus pada pengamanan imigran Rohingya yang terdampar agar tidak terjadi konflik dengan warga. Kami juga memberikan bantuan kemanusian sembari menunggu penanganan dari pihak terkait, baik Pemda, IOM, maupun UNHCR," demikian, pungkas Joko.

 


Jakarta -
Gelombang muhajirin Rohingya di Aceh menjadi perhatian nasional. Tiga calon wakil presiden (cawapres) turut menanggapi masalah kemanusiaan serius ini. Berikut rangkumannya.

Sampai Senin (11/12) kemarin, jumlah pengungsi Rohingya di Aceh sudah mencapai 1.684 orang. Angka itu disebut oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki. Par pengungsi ditampung di lokasi kawasan Pidie sebanyak tiga penampungan, di Sabang ada satu penampungn, dan di Lhokseumawe ada satu penampungan. Ada pula gelombang terakhir Rohingya berisi 135 orang yang belum mendapat lokasi penampungan karena kabarnya ditolak di mana-mana.

Berikut adalah komentar masing-masing cawapres soal Rohingya yang datang bergelombang sampai di Aceh:

Cak Imin: Setop dulu

Cawapres nomor urut 1 pendamping Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan arus kedatangan pengungsi Rohingya harus dihentikan dulu. Soalnya, kedatangan para imigran itu sudah mengganggu situasi di Aceh.

"Ya saya kira harus disetop dulu. Semuanya pendatang dari Rohingya membawa ketidakstabilan di sana," kata Cak Imin pada wartawan di kawasan Binjai, Sumatera Utara, Jumat (8/12) lalu.

Penyetopan arus pengungsi Rohingya diperlukan agar ada kepastian kondisi. Utamanya, kata Cak Imin, penyetopan aliran pengungsi perlu dilakukan demi melindungi warga lokal.

"Untuk sementara harus kita setop supaya masyarakat Aceh tenang. Daripada terjadi konflik, kita prioritaskan warga kita," ujarnya.

Selanjutnya Gibran>>>


Aceh Utara -
PT Pupuk Iskandar Muda melaksanakan tradisi Peusijuek dan seremoni Lepas dan Sambut jabatan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko pada Senin (11/12/2023).

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 13 November 2023 ditetapkan Eko Setyo Nugroho sebagai Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Pupuk Iskandar Muda menggantikan Rochan Syamsul Hadi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan & Umum PT PIM.

Acara diawali dengan Peusijuek atau prosesi tepung tawar kepada Eko Setyo Nugroho bersama Istri di kediamannya yang bertempat di Komplek Perumahan PIM. Prosesi Peusijuek dilakukan langsung oleh Tgk. H. Muhammad Sufi (Ulama), Tgk. Jalaluddin (Ulama), dan Tgk. Zainuddin Basyah (Imam Besar Masjid Bujang Salim).

Sesuai adat istiadat masyarakat Aceh, setiap kedatangan tamu perlu dimuliakan. Peusijuk merupakan salah satu ritual atau prosesi adat dalam budaya masyarakat Aceh, tradisi ini dilakukan untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan.

Turut hadir pada prosesi Peusijuek yaitu Direksi PIM, Rochan Syamsul Hadi, Muspika Dewantara, Tokoh Masyarakat, Ketua Forum Geuchik Dewantara, Geuchik Lingkungan Perusahaan, Jajaran SVP PIM, Ketua PIKA PIM beserta Pengurus.

Acara dilanjutkan dengan seremoni Lepas Sambut yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Pupuk Iskandar Muda yang dihadiri oleh seluruh karyawan PIM secara hybrid (offline dan online).


Dalam sambutannya, Budi menyampaikan ucapan terima kasih atas kepemimpinan yang visioner dan dedikasi yang telah diberikan Rochan Syamsul Hadi selama menjabat sebagai Direktur Keuangan & Umum PIM selama lima tahun (2018 - 2023).

“Kini tibalah saaatnya untuk, Bapak Rochan meninggalkan PIM dengan penuh kenangan manis. Sebagai seorang profesional yang telah menyelesaikan tugasnya, beliau melangkah maju untuk mengejar perjalanan baru dengan keberanian atas semua prestasi yang telah dicapainya bersama PIM,” tambah Budi.

Budi juga mengucapkan selamat datang kepada Eko Setyo Nugroho yang telah bergabung ke dalam keluarga besar Pupuk Iskandar Muda.

“Bersama-sama, kita akan terus menjaga integritas, berinovasi, dan merangkul perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Kami percaya bahwa dengan kehadiran Bapak, kita akan melangkah maju menuju puncak keberhasilan. Inilah saatnya untuk merangkul peluang baru, mengejar tantangan dengan semangat baru, dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi PT Pupuk Iskandar Muda,” tutupnya.

Rochan Syamsul Hadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan pemangku kepentingan yang telah mendukung selama masa jabatannya. Rochan juga mengucapkan selamat kepada Direktur Keuangan baru, Eko Setyo Nugroho. Semoga membawa semangat baru dan strategi yang inovatif untuk menjadikan PT PIM lebih baik lagi.

Profil Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PIM

Eko Setyo Nugroho, kelahiran Yogyakarta 25 Agustus 1969.

Histori jabatan sebelumnya :

  • Pemimpin Divisi Distribution Network & Sales BNI (Persero) Tbk 2022-2023
  • Pemimpin Kantor Wilayah 14 BNI (Persero) Tbk 2021-2022
  • Pemimpin Divisi Internasional BNI (Persero) Tbk 2019-2021
  • Pemimpin Wilayah Bali dan Nusa Tenggara BNI (Persero) Tbk 2018-2019
  • Pemimpin Kantor Cabang Luar Negeri Tokyo BNI (Persero) Tbk 2015-2019


LHOKSEUMAWE -
Personel Polres Lhokseumawe menggagalkan enam pengungsi Rohingya yang mencoba melarikan diri dari tempat penampungan eks Kantor Imigrasi Lhokseumawe, Kecamatan Blang Mangat, Jumat (8/12/2023) sekira pukul 01.00 WIB.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Henki Ismanto dalam konferensi pers di Mapolres Lhokseumawe mengatakan, dalam dua minggu terakhir sudah ada 30 orang pengungsi yang sudah meninggalkan kamp pengungsian di Blang Mangat. Dari dasar itu, Kepolisian membentuk tim melakukan langkah-langkah penyelidikan selama lima hari.

"Hasilnya, pada Jumat dinihari tim yang kita bentuk berhasil menggagalkan enam pengungsi Rohingya yang mencoba dan telah meninggalkan tempat penampungan. Pada pukul 23.00, ke enam warga Rohingya ini berhasil meninggalkan kamp dengan cara melompat pagar di belakang kantor imigrasi serta mengendap di areal persawahan," ujarnya.

Lanjut Kapolres, selain menangkap ke enam pengungsi Rohingya. Tim Satgas Polres Lhokseumawe juga mengamankan tiga tersangka, yakni RM (50), HU (41) dan DA (25) warga Kota Lhokseumawe. Kepada Polisi, ke tiga tersangka ini mengaku ditelpon oleh seseorang berinisial KH (DPO) untuk menjemput warga asing dimaksud. "Setelah menjemput, ke enam warga Rohingya ini dibawa ke belakang GOR Unimal Desa Uteunkot untuk ditransitkan dan pada pukul 02.00 akan diberangkatkan ke Sumatera Utara dengan Bus PMTOH," pungkasnya.

Adapun barang bukti yang diamankan dalam kasus ini, kata AKBP Henki Ismanto, yaitu satu unit mobil Xenia, tiga unit Ponsel, dua KTP dan uang Rp1,8 juta sebagai modal awal untuk mengangkut warga Rohingya dari Lhokseumawe menuju ke Sumatera Utara.

"Para tersangka akan dijerat pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun penjara, denda paling sedikit Rp120 juta dan maksimal Rp600 juta," jelas AKBP Henki Ismanto.[]

 

Jakarta -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai fenomena banyaknya pengungsi Rohingya dari Bangladesh yang datang ke Aceh. Jokowi mengatakan, kedatangan warga Rohingya ke Aceh itu diduga ada keterlibatan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama ke provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini,"kata Jokowi dalam keterangan persnya, Jumat 8 Desember 2023.

Jokowi mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam dengan adanya tindak pidana perdagangan orang. Jokowi juga mengatakan, bantuan sementara akan diberikan kepada para pengungsi dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.

"Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO, dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," kata Jokowi

Menurut Jokowi, untuk mengatasi permasalahan pengungsi ini, Jokowi akab berkoordinasi dengan organisasi Internasional. "Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi Internasional untuk menangani masalah ini," ujar Jokowi

Sebelumnya diberitakan, Indonesia kini tengah hangat membicarakan datangnya pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Aceh. Suara terbagi dua, banyak yang setuju untuk menampung mereka, namun tak kalah banyak yang lebih setuju untuk tidak menerima mereka di Aceh.

Selain kasus pangan dan tempat tinggal, baru-baru ini ada satu kasus yang membuat geleng-geleng kepala, yaitu penyeludupan yang dilakukan oknum untuk memasukan warga Rohingya ke Aceh, dengan memungut bayaran. Polisi mengungkap penyelundupan dilakukan menggunakan kapal kayu dari Bangladesh.

Sumber: VIVA.co.id

StatusAceh.Net -  In a roller coaster of events today, the Shiba Inu token, SHIB, experienced a momentous milestone as its price briefly kissed the $0.00001 mark, marking the erasure of a zero from its value.

This psychological threshold has long been anticipated by the SHIB community, reflecting both hope and skepticism within the crypto space. However, the celebration was short-lived, as 15 minutes later, the token retraced its steps, adding a zero back to its price figure.

SHIB to USD by CoinMarketCap

Amid this price volatility, data from the IntoTheBlock portal revealed a staggering revelation - a colossal 129.4 trillion SHIB tokens are concentrated within the price range of $0.00001 to $0.000011. Held in 92,330 wallets, this accounts for about 20% of the circulating supply of the token. 

Remarkably, this massive volume has been consistently unprofitable for its holders, prompting swift sell-offs whenever SHIB approaches these values.

 

Source: IntoTheBlock

The pressing question now looms over SHIB's fate: will the token be able to sustain itself at these price levels? The concentration of tokens at this range, previously unprofitable for holders, adds an element of uncertainty. 

The fear is that if this substantial volume continues to be offloaded, it may trigger further selling among those who have already profited from the Shiba Inu token.

In the midst of this complex scenario, SHIB finds itself at a precarious crossroads, facing pressure from all sides. The erasure of a zero brought momentary excitement, but the subsequent price retracement and the looming threat of mass sell-offs have cast a shadow on the token's immediate future.[coinmarketcap.com]


StatusAceh.Net -
Ribuan pengungsi Rohingya yang merapat di sejumlah pantai Provinsi Aceh sejak pertengahan November lalu kini menuai perdebatan di antara warga Indonesia.

Beberapa warga Aceh menolak menerima kedatangan pengungsi Rohingya ini lantaran disebut kerap membuat masalah, seperti melarikan diri dari penampungan hingga mengeluh saat menerima makanan.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini mencapai 1.478 orang. Mereka tersebar di penampungan sementara di Aceh, Medan, hingga Pekanbaru.

Menurut Mahfud MD, tempat penampungan sementara di Pekanbaru dan Medan kini juga sudah penuh serta kehabisan dana. Oleh sebab itu, pemerintah tengah mencari solusi untuk mengatasi membludaknya para pengungsi Rohingya di Indonesia.

Salah satunya dengan mengembalikan mereka ke negara asal, yakni Myanmar.

Mahfud berujar Indonesia pada dasarnya tidak ikut menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pengungsi. Karenanya, pemerintah sah-sah saja jika ingin menolak kedatangan para pengungsi.

Baca Selanjutnya di Sumber


Jakarta -
Sejumlah pengamat mendukung rencana pemerintah Indonesia yang bakal mengembalikan para pengungsi Rohingya di Aceh ke negara asal.

Sebab, menurut peneliti ASEAN dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Adriana Elizabeth, persoalan pengungsi Rohingya sudah mengganggu situasi domestik di dalam negeri. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar pemilu -yang dikhawatirkan akan menambah beban dan memecah konsentrasi aparat keamanan.

Menkopolhukam, Mahfud MD, sebelumnya berkata Indonesia menerima pengungsi berdasarkan rasa kemanusiaan. Tetapi cara itu, kata Adriana, membuat kewalahan pemda sehingga harus dicarikan solusi.

Merespons masalah ini, juru bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono, masih berharap ada semangat solidaritas dan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk menangani pengungsi Rohingya.
Bagaimana situasi di Aceh?

Kedatangan enam kapal pengungsi Rohingya ke Aceh dalam waktu yang berdekatan menuai penolakan dari warga.

Masyarakat setempat menuding para pengungsi Rohingya kerap membuat masalah ketika sampai di daratan, seperti kabur dari penampungan dan mengeluh ketika diberi makanan.

Maimum Fikri, warga Kabupaten Bireun yang sekarang menetap di Banda Aceh, juga bercerita penolakan terhadap pengungsi Rohingya bermula dari sikap para pengungsi yang tak lagi menghargai pemberian warga.

"Dulu di Bireun masyarakat sampai menjamu Rohingya dengan membuat kenduri [jamuan], memberikan pakaian layak pakai, dan bersimpati. Tapi mereka kabur ke Malaysia ketika sudah sehat," ucap pria berusia 53 tahun ini kepada wartawan Hidayatullah yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Maimum terang-terangan menolak keras keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh, apalagi kalau sampai pemda setempat memberikan lahan khusus kepada mereka.

"Ini sudah terorganisir, seperti ada agen yang sengaja membawa mereka datang. Sekarang tugas pemerintah untuk memutus mata rantai ini."

Dia menolak pengungsi Rohingya dalam waktu lama di Aceh. Tapi kalau untuk sementara waktu, dia memandang para pengungsi bisa tinggal dengan alasan kemanusiaan.

"Kalau menetap tidak setuju. Tapi kalau dikasih waktu beberapa hari tidak apa-apa, kasihan lihat mereka," ucap Vira.

Perempuan 27 tahun ini mengatakan masyarakat Aceh mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran kalau pemda membiarkan mereka menetap.

"Paling lama seminggu [boleh tinggal]. Kalau pemerintah membiarkan Rohingya menetap di Aceh, kami akan melakukan aksi demo. Jadi kami kasih waktu ke orang Rohingya kalau sudah melewati waktu diusir saja."

Sikap sejumlah penolakan terhadap pengungsi Rohingya telah mengemuka sejak kapal-kapal yang membawa para pengungsi hendak merapat ke beberapa pantai di Aceh, pada November lalu.

Dalam rekaman video yang diterima BBC News Indonesia pada pertengahan November lalu, beberapa warga Aceh memaksa sejumlah pengungsi Rohingya kembali ke kapal kayu yang berjarak sekitar 30 meter dari bibir pantai di Desa Ule Madon, Kabupaten Aceh Utara.

"Nggak boleh [masuk], naik ke atas boat kapal," kata beberapa pria Aceh.

Kemudian, pada 4 Desember lalu, sejumlah warga di Sabang, Aceh, membongkar paksa tenda penampungan pengungsi Rohingya di Desa Balohan.

Mereka kemudian mengangkut para pengungsi Rohingya ke seberang kantor wali kota menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka.

Pemerintah Indonesia akan memulangkan pengungsi Rohingya

Pemerintah Indonesia mencatat jumlah pengungsi Rohingya hingga saat ini mencapai 1.487 orang dan diperkirakan akan terus bertambah lantaran gelombang pengungsi terus berdatangan.

Mereka ditempatkan di penampungan sementara di Aceh, Medan, dan Pekanbaru.

Hanya saja, kata Menkopolhukam Mahfud MD, sikap pemerintah yang menerima para pengungsi ini membuat pemda kewalahan dan memicu penolakan.

Itu mengapa pemerintah, sambungnya, akan mencari solusi. Salah satunya mengembalikan mereka ke negara asal.

"Kami rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB. Karena ada perwakilannya yang mengurus pengungsi itu," ujar Mahfud MD di Bekasi, Jawa Barat.

Dia juga menyinggung bahwa Indonesia sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi.

Sehingga pemerintah bisa saja menolak mereka.

"Tapi kan kita punya perikemanusiaan," ucap Mahfud MD.

Menanggapi rencana pemerintah itu, juru bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono, berkata selama ini pihaknya sudah berkoordinasi erat dengan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi.

Selama bertahun-tahun, katanya, Indonesia telah menjalankan tradisi kemanusiaan dengan menerima mereka.

Mitra berharap masih bisa "melihat semangat solidaritas dan kemanusiaan yang sama kuatnya di saat ini maupun di kemudian hari," ucapnya dalam pernyataan tertulis kepada BBC News Indonesia.
Apakah sikap pemerintah sudah tepat?

Peneliti ASEAN dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Adriana Elizabeth, mendukung langkah pemerintah yang ingin memulangkan pengungsi Rohingya ke negara asal.

Sebab kalau dibiarkan, menurutnya, akan memicu masalah keamanan nasional.

Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar Pemilu, sehingga dikhawatirkan keberadaan pengungsi tersebut bakal menambah beban aparat keamanan dan memecah konsentrasi.

"Pemerintah pastinya ingin pemilu berjalan lancar, tapi di tengah banyak tuduhan intrik politik, adanya pengungsi menambah masalah kamtibnas," jelas Adriana kepada BBC News Indonesia.

"Kalau mereka [pengungsi] membuat masalah konsentrasi aparat akan terganggu."

"Tidak mungkin Indonesia sendiri mau jadi pahlawan tapi nyatanya kita kewalahan."

Adriana berkata penolakan yang terjadi di Aceh bisa jadi momentum untuk Indonesia menyuarakan kembali persoalan pengungsi Rohingya di ASEAN.

Sembari membujuk Myanmar agar menuntaskan masalah domestiknya.

"Jadi katakan saya bahwa Indonesia tidak bisa mengendalikan [masalah Rohingya] sendiri. Tegas saja bahwa Indonesia hanya bisa menampung sampai di sini, kalau sudah menganggu kita kembalikan."
Apa yang bisa dilakukan sementara ini?

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, mengatakan pemerintah berada dalam posisi sulit.

Antara khawatir bakal dicap tidak becus mengurusi pengungsi, namun di sisi lain tak bisa membendung penolakan warga Aceh.

Dia mengusulkan langkah cepat yang bisa dilakukan pemerintah dengan menyeleksi para pengungsi.

Baca Selengkapnya>>>


Lhoksukon-
Panitia Pegawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Utara menggelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilu tahun 2024 yang berlangsung di lapangan Upacara depan Kantor Bupati Aceh Utara, Lhoksukon, Selasa (5/12).

Dalam apel itu Panwaslih mengundang Pengurus Partai Politik yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan beberapa instansi di Aceh Utara.

Ketua Panwaslih Aceh Utara, Syahrizal mengatakan upacara Apel Siaga dalam persiapan pengawasan kampanye bertujuan Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan kampenye ini.

Ia menambahkan tahapan kampanye Pemilu tahun 2024 ini berlangsung selama 75 hari sesuai dengan jadwal yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023. Tahapan kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

“Dalam apel siaga ini dihadiri sebanyak 1.165 peserta unsur pengawas mulai dari jajaran Panwaslih Aceh Utara dari tingkat Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Aceh Utara.

Ia mengatakan apel siaga ini bentuk kesiapan dalam melakukan pengawasan pemilu serentak 2024. Selain itu, meminta semua panitia pengawas lebih mengedepankan pencegahan terlebih dahulu, baru penindakan. Adapun fokus pengawasan dalam tahapan kampanye ini adalah politik uang, netralitas ASN, berita hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA.

“Saya minta kepada semua jajaran Pantia pengawasan untuk dapat terus melakukan koordinasi dengan stakeholder sesuat tingkatan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilu,” ujarnya


Lhokseumawe
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2024 disetujui oleh DPRK Lhokseumawe untuk menjadi APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024.

Keputusan tersebut disampaikan oleh 4 fraksi yakni Partai Aceh, Demokrat Bersatu, Gerindra dan Amanat Bersatu dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRK Kota Lhokseumawe, Kamis 30/11/2023.

Atas hal itu, Penjabat Wali Kota Lhokseumawe Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd menyampaikan terima kasih atas kerja keras serta kolaborasi seluruh pihak dalam merumuskan APBK 2024.

Ia bersyukur karena Pemerintah Kota Lhokseumawe dan DPRK Lhokseumawe berhasil menyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Sungguh merupakan hal yang patut diapresiasi dan membanggakan bagi kita semua, bahwa proses penyusunan dan pembahasan Rancangan APBK Lhokseumawe 2024, telah dapat dilakukan melalui proses tahapan yang panjang untuk menyatukan persepsi dan pemahaman yang baik.” ujarnya dalam penyampaian pendapat Pj Wali Kota.

Imran mengatakan, struktur APBK Kota Lhokseumawe tahun 2024 yakni anggaran pendapatan dialokasikan Rp789,44 miliar, anggaran belanja dialokasikan Rp799.69 miliar dengan defisit sebesar Rp.10.24 miliar yang ditutupi dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp.10.24 miliar.

”Dengan demikian maka Rancangan APBK Lhokseumawe 2024 tidak mengalami defisit. Hal tersebut sangat sesuai dengan prinsip anggaran berimbang yakni adanya keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan” tambah Imran.

Dengan disepakatinya APBD 2024, Imran berharap, Pemkot Lhokseumawe dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat di Kota Lhokseumawe.

"Selanjutnya setelah persetujuan bersama akan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi selanjutnya dijadikan dasar pelaksanaan anggaran dan kegiatan perangkat daerah. Semoga dapat dilaksanakan sesuai target," kata Imran.


Takengon – Tim peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh (Unimal) melaksanakan kegiatan sosialisasi produk rekakreasi biopelet berbahan baku limbah kopi. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan riset dengan mitra Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan yang didanai oleh Kemendikbudristek melalui program Matching Fund Tahun 2023.

Kegiatan pengenalan produk biopelet yang berlangsung di kantor utama Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan di Kampung Wih Nareh, Kecamatan Pegasing, Takengon awal November lalu ini dihadiri oleh 130 peserta yang berasal dari enam kampung yang ada wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Mereka merupakan petani kopi binaan koperasi Baburrayan. Selain itu, kegiatan ini juga turut dihadiri oleh pihak pemerintah, akademisi, serta pengusaha setempat.

Kepada Unimalnews, Ketua tim penelitian,  Dr Adi Setiawan mengatakan bahwa tujuan dari program ini ialah untuk menawarkan solusi dalam menyelesaikan salah satu masalah utama petani kopi yaitu limbah tanaman kopi dengan memanfaatkannya manjadi bahan bakar biopelet sebagai alternatif bahan bakar pengganti gas elpiji.

“Kegiatan ini bertujuan menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan limbah yang tepat serta memperkenalkan produk inovasi biopelet limbah kopi yang tidak hanya membantu mengurangi potensi pencemaran lingkungan karena limbah, namun juga berpotensi menjadi produk unggulan yang bisa membantu ekonomi daerah atau masyarakat,”terang dosen Prodi Teknik Mesin Unimal ini.

Kegiatan penyuluhan ini terdiri dari dua sesi yaitu pemaparan dan uji coba produk. Pada sesi awal, Adi Setiawan memaparkan tentang keberadaan  limbah hasil perkebunan kopi dalam hal ini limbah yang berasal dari kulit ceri kopi, sekam/kulit tanduk, dan ampas kopi sekaligus menggugah kesadaran bersama akan pentingnya penanganan limbah perkebunan ini. Selanjutnya dipaparkan juga tentang beberapa metode efektif untuk menanggulangi limbah dan ditutup dengan pengenalan produk biopelet dari limbah kopi.

Pada sesi kedua di siang hari diadakan peragaan (demo) penggunaan produk biopelet. Pada kegiatan tersebut, kompor khusus biopelet digunakan untuk memasak air yang digunakan untuk menyeduh teh dan kopi serta memasak mi instan. Para peserta sangat antusias karena biopelet tersebut dapat dinyalakan dengan mudah, tidak berasap dan bertahan cukup lama.

Sebagian besar peserta yang hadir dalam kegiatan ini mengapreasi produk yang diperkenalkan oleh akademisi Unimal ini. Salah seorang peserta kegiatan, Misnan menyebutkan produk yang diperkenalkan sangat menarik dan bermanfaat karena mampu memanfaatkan limbah yang tidak bernilai menjadi produk yang bermanfaat.

“Produk biopelet yang diperkenalkan tidak mudah remuk, mudah dinyalakan, tidak menghasilkan asap dan tidak cepat habis menjadikan produk ini memiliki keunggulan tersendiri,”tambah Misnan.

Selain dosen,  kegiatan ini juga turut melibatkan tujuh orang mahasiswa Unimal yang ikut dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa ikut andil dalam membuat produk biopelet dan juga mempraktikkan cara menggunakan produk tersebut kepada masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan salah satu implementasi kerja sama antara koperasi Baburrayan dan Universitas Malikussaleh dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. []


Belitung –  Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Belitung bekerjasama dengan Pangkalan Udara (Lanud) H.AS Hanandjoedin mengadakan Turnamen Sepak Takraw antar klub dan pelajar Se – Kabupaten Belitung 17 – 19 November 2023 bertempat di GOR Tanjungpandan. 

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda & Olahraga Kabupaten Belitung ini diikuti oleh 30 Tim Pelajar Se – Kabupaten Belitung. Selain tournament sepak takraw, Lanud H.AS Hanandjoedin juga menggelar Seminar Wawasan Kebangsaan yang diikuti oleh Peserta Turnament dan anggota Paskibra Sekolah.

Kepada Media Ketua Umum Pengkab PSTI Belitung Yovie Agustian Putra menjelaskan bahwa kegiatan ini untuk membangkitkan kembali prestasi olahraga sepak takraw di Kabupaten Belitung. 

Dalam tournament tersebut Tim Pelatih Pengkab PSTI Belitung akan menjaring 18 Putra dan 18 Putri terbaik untuk mengikuti Sepak Takraw Integrasi yang disiapkan untuk membela Kabupaten Belitung pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024 mendatang.

“Kita tidak ingin hanya lahirkan atlet – atlet muda yang memiliki skill tekhnik sepak takraw tetapi juga tangguh secara mental dan spritual, beretika dan berwawasan kebangsaan. Kita akan siapkan mereka melalui Program Sepak Takraw Integrasi hingga nantinya berlanjut pada TC POPDA 2024,” jelas Yovie

Sementara itu Kadis OPS Lanud H.AS Hanandjoedin Kapten (Lek) Fardian Abdi Putra mengapresiasi dan mendukung penuh langkah PSTI Belitung dalam pembinaan generasi muda Kabupaten Belitung melalui olahraga sepak takraw.

“Inikan olahraga asli dari tanah Indonesia yang dulu bernama sepak raga, jangan sampai justru olahraga ini tidak dikenal oleh kalangan milenial dan tentunya kami siap berkolaborasi,” jelasnya

Turut hadir dalam kegiatan pembukaan, Bupati Belitung diwikili oleh Kadispora Belitung, Mewakili Kapores Belitung, Mewakili Dandim 0414 Belitung, mewakili Kajari Belitung, Ketua Umum Pengprov PSTI Belitung. 

Dalam kegiatan Pembukaan juga diserahkan penghargaan kepada Abu Bakar Idrus (Mantan Ketua Umum Pengkab PSTI Belitung), Kades Seberang (Desa Bibit Sepak Takraw Pertama di Kabupaten Belitung) dan Manajer Tim Padati (Tim Sepak Takraw Teraktif di Kabupaten Belitung)


Aceh Utara -
Sebanyak 249 pengungsi Rohingya yang tiba di Bireuen, Aceh menggunakan kapal kayu ditolak warga. Warga bahkan melarang mereka turun ke daratan.

Kapal yang membawa pengungsi Rohingya itu tiba di bibir pantai Desa Pulo Pineung Meunasah Dua, Kecamatan Jangka Bireuen, Kamis (16/11/2023) subuh. Mengetahui kedatangan pengungsi Rohingya lagi, masyarakat pun ramai-ramai mendatangi lokasi. Diketahui, ratusan pengungsi Rohingya sering kali terdampar di Aceh. Namun kali ini kedatangan mereka ditolak.

"Kesimpulan bersama masyarakat menolak kehadiran Rohingya ke daratan. Warga tidak menerima," kata Kepala Desa Pulo Pineung Mukhtaruddin kepada wartawan.

Menurut Mukhtar, alasan masyarakat menolak para pengungsi Rohingya tersebut karena merepotkan setelah tinggal di daratan. Hal itu dilihat warga dari pengungsi yang tiba di Desa Matang Pasi, Kecamatan Peudada, pada 16 Oktober lalu.

Panglima Laot Aceh Miftach Cut Adek mengatakan, sejumlah pengungsi nekat melompat ke laut dan berenang ke darat.

Kedatangan pengungsi Rohingya tersebut sudah tiga hari berturut-turut dengan jumlah yang berbeda. Gelombang pertama sebanyak 196 mendarat di Desa Kalee, Kecamatan Muara Tiga, Pidie, Selasa (14/11). Gelombang kedua sebanyak 174 imigran mendarat di Pasie Meurandeh, Kecamatan Batee, Pidie pada Rabu (15/11).

Usai di tolak di Bireuen, mereka melanjutkan perjalanan laut dan tiba di Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Namun warga Aceh Utara juga menolak kedatangan mereka.

"Mereka sudah melanjutkan perjalanan sebab masyarakat menolak keras dan mulai beringas," kata Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto saat dimintai konfirmasi detikSumut, Kamis (16/11/2023).

Kemudian mereka juga melanjutkan perjalanan sekitar pukul 22.00 WIB tadi usai kapal mereka diperbaiki masyarakat, dan diberikan bantuan logistik dan BBM kapal.

Menurut Henki, masyarakat menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut lantaran tidak ada tempat penampungan serta kesan buruk dari pengungsi Rohingya sebelumnya.

"Para pengungsi yang melarikan diri, tidak menjaga kebersihan dan tidak mengindahkan syariat Islam dan adat di kalangan masyarakat," jelas Henki.

Bantuan dibuang ke laut

Warga sempat memberikan bantuan berupa makanan, mineral dan mi instan pada pengungsi Rohingya tersebut. Namun mereka malah membuang bantuan tersebut ke laut.

"Tadi mereka kita bantu kita berikan nasi, mi instan, air mineral, beras dan lainnya. Awalnya mereka menolak yang kita kasih dan beras sama Indomie dibuang ke laut," kata Kapolsek Jangka Ipda Novizal saat dimintai konfirmasi detikSumut, Kamis (16/11/2023).

Akhirnya mereka diminta melanjutkan perjalanan dan meninggalkan lokasi menuju arah timur.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto, mengatakan, warga bahkan sempat meminta pengungsi yang sudah turun ke darat untuk kembali naik ke kapal karena menolak kedatangan mereka.

"Salah satu alasan penolakan yang berkembang, karena imigran Rohingya yang pernah terdampar sebelumnya berperilaku kurang baik dan tidak patuh pada norma-norma masyarakat setempat," kata Joko dalam keterangan kepada wartawan.

Sumber: detik.com


LHOKSUKON -
;Polres Aceh Utara melaksanakan kegiatan penanaman ratusan bibit pohon sebagai bagian dari aksi penanaman serentak 10 juta pohon bersama polri di seluruh provinsi, Kamis (15/11/2023).

Kapolres Aceh Utara AKBP Deden Heksaputera S, S.I.K mengatakan kegiatan yang dilaksanakan hari ini merupakan kerjasama Polri dengan kemko PMK kementerian LHK dan Kementerian Pertanian dengan tujuan sebagai upaya bersama ikut berpartisipasi untuk mencegah bencana alam seperti banjir, tanah longsor serta mengurangi polusi udara sehingga memberikan efek positif bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

" ini merupakan salah satu aksi konkret dan upaya nyata yang dilakukan secara serentak dan berkesinambungan di seluruh Indonesia khususnya di wilayah hukum Polres Aceh Utara untuk memulihkan kondisi alam yang tandus dan kering sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk menanam pohon dan merawatnya," ujar Kapolres.

Kapolres mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil dan instansi terkait yang telah berpartisipasi mendukung kegiatan ini, ia mengatakan sebanyak 200 batang pohon berbagai jenis ditanami hari ini.

"Penanaman pohon pada hari ini selain untuk penghijauan di lingkungan Polres, Asrama Polri, Mako Polsek, tanah dan lahan milik Polri, Polres Aceh Utara juga melakukan penghijauan di lingkungan masyarakat, sehingga kita semua nantinya dapat merasakan manfaat menanam pohon di lingkungan kita masing-masing agar sirkulasi udara di sekitar rumah kita akan jadi lebih segar serta bermanfaat bagi anak itu kita nantinya," pungkas Kapolres.


Lhokseumawe -
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh bersama Universitas Malikussaleh menggelar kegiatan diseminasi paparan policy brief percepatan penurunan stunting yang bertempat di Aula Biro Rektorat Kampus Bukit Indah, Desa Blang Pulo Kota Lhokseumawe (09/11/2023).

Turut serta dalam percepatan penurunan stunting Aceh, BKKBN Perwakilan Aceh dan Universitas Malikussaleh  menggelar diskusi paparan hasil diseminasi policy brief Peranan pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam percepatan penurunan stunting  (23/04/2020). Sebagai bagian dari protokol kesehatan berupa penjarakan fisik, diskusi berlangsung secara daring.

Adapun yang menjadi narasumber adalah akademisi dan praktisi dari berbagai bidang ilmu. Mereka di antaranya Deassy Siska, S.Si, M.Sc sebagai Ketua Tim Policy Brief, Dosen FKIP Universitas Malikussaleh, Dr. dr.rer. nat. Maulana Ikhsan,MSc dari Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh, Susi Nurhayati, ST, MT.,(Dosen Fak. Teknik sekaligus sebagai aktivis penggiat percepatan penurunan stunting Aceh).

Pada kesempatan pertama, Deassy Siska, S.Si M.Sc memaparkan “Policy brief ini merupakan hasil rekomendasi kebijakan untuk para pemangku kebijakan di semua sektor pimpinan pemerintahan terkait peranan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai garda terdepan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ada beberapa poin yang kita tegaskan dalam rekomendasi kebijakan ini, diantaranya adalah penguatan kerjasama dan koordinasi Tim Pendamping Keluarga dengan TPPS dan semua unsur pentahelix berkaitan dengan rencana kerja, sumber daya,pemecahan kendala pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting di lapangan” paparnya.

Dari sisi medis, Dr. dr.rer. nat. Maulana Ikhsan,MSc menambahkan,  Data stunting ini harus ada pendataan khusus untuk yang stunting, karena selama ini dilakukan pengukuran secara general untuk balita, namun tidak ada kewajiban anak stunting itu untuk melapor setiap bulannya, sehingga bisa jadi data stunting itu naik turun setiap bulan. Kemudian Semua kasus stunted sebenarnya harus dirujuk ke Dokter spesialis anak. Untuk ditegakkan diagnosa stunting. Unsur pembiayaan mhn dibebankan pada pemerintah (transport lokal, dll).

Kesempatan berikutnya datang dari Susi Nurhayati, ST, MT, yang menjelaskan dan  memaparkan permasalahan2 yang mereka temui selama pelaksanaan penelitian policy brief ini, diantaranya:
 di Kabupaten Aceh Utara, Anggaran untuk pemberian makanan tambahan yang dialokasikan dari dana desa dianggap oleh Bidan Desa terlambat, karena baru dapat di cairkan pada bulan Juli. Padahal seharusnya alokasi tersebut dianggarkan secara terus menerus tanpa terputus setiap bulan sepanjang tahun, sementara di Kota Lhokseumawe sudah ada  Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Bahan Pangan Lokal bagi Ibu hamil kurang Energi Kalori selama 90 hari dan juga Program Bapak Asuh anak stunting.

“Pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) telah dipantau pelaksanaannya oleh TPK di masing-masing desa sasaran di Kota Lhokseumawe” pungkasnya.

Mewakili Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Aceh Ir. Nur Zikra Hayati Menjelaskan tujuan dari adanya penelitian kajian stunting ini adalah tersedianya Policy Brief dan laporan akhir hasil penelitian secara komprehensif yang berasal dari akademisi yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Aceh.

“Kami menyatakan apresiasi pada Universitas Malikussaleh atas paparan laporan hasil penyusunan Policy Brief Stunting dari sisi peranan TPK terhadap percepatan penurunan stunting sebagaimana yang telah disusun oleh tim peneliti” Tutur Nur Zikra Hayati.

Dalam sambutannya, Kepala LPPM Universitas Malikussaleh, Dr. Ir. Mawardati, MSi menyatakan bahwa Universitas Malikussaleh dan BKKBN telah menjalin hubungan kerja sama yang telah dipayungi oleh MoU yang bermula dari KKN Tematik Stunting sejak tahun 2021 lalu. “Kami menyambut baik setiap peluang kerjasama yang dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Semoga hubungan kerjasama ini akan tetap selaras bagi kedua pihak, untuk menambah Indikator Kinerja Utama dari Universitas dan juga selaras dengan program pemerintah percepatan penurunan stunting di Aceh”. Pungkasnya.

Camat Sawang Kabupaten Aceh Utara Mazinuddin, S.Sos memberikan apresiasi terhadap paparan hasil policy brief yang disampaikan oleh Universitas Malikussaleh ini, “Luar biasa paparan hasil yg telah disampaikan oleh tim Policy Brief Universitas Malikussaleh, memang benar, secara survey, Sawang termasuk terkait dalam permasalahan air bersih dan jamban sehat, meskipun wilayahnya Sebagian besar di aliri oleh Krueng Sawang. Air bersih dan jamban sehat ini termasuk dalam salah satu indikator dalam kenaikan prevalensi stunting. “Saya sangat berharap banyak kita semua bisa bekerja sama untuk mengentaskan permasalahan stunting ini, semoga rangking stunting untuk Aceh Utara tidak lagi di peringkat II tahun ini dengan nilai prevalensi stunting di 2022 adalah 38,3%” Paparnya

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan Dr. Alfian, S.Ag, M.Ag dan dihadiri oleh 30 institusi diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dina Pemberdayaan Gampong, Kepala Bappeda, Camat, TPK, TPPS, Satgas Stunting, Kepala Puskesmas, Ketua IDI, PKK di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.[]


Lhokseumawe - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh bersama Universitas Malikussaleh menggelar kegiatan diseminasi paparan policy brief percepatan penurunan stunting yang bertempat di Aula Biro Rektorat Kampus Bukit Indah, Desa Blang Pulo Kota Lhokseumawe (09/11/2023).

Hadir pada kesempatan tersebut, BKKBN Perwakilan Aceh, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unimal, Dr Alfian, Kepala LPPM, Dr. Ir Mawardati, tim Policy Brief Universitas Malikussaleh diketuai oleh Deassy Siska MSc dengan anggota Tim 4 orang dosen Unimal yaitu Dr dr rer nat Maulana Ikhsan MSc, Susi Nurhayati MT, Dr. Khalsiah dan Yessi Aprillia MKom dan jajaran kepala dinas serta perangkat daerah terkait.

 

Ir Nur Zikra Hayati mewakili Kepala BKKBN Perwakilan Aceh dalam sambutannya mengatakan, Policy brief ini merupakan salah satu dari kegiatan prioritas rencana aksi Nasional dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.

”Tim policy brief dari Universitas Malikussaleh ini dibentuk dengan tujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting dan rencana tindak lanjut dalam mengantisipasi kasus serupa di wilayah Aceh,” katanya.

Sementara, Satgas Stunting Kota Lhokseumawe, Hanafi SE dalam arahnya menjelaskan, Policy brief stunting ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam memastikan determinasi dalam upaya penanganan stunting yang tepat sasaran, berbasis bukti dan terukur serta berkelanjutan.

”Penyusunan Policy Brief bersama Mitra Perguruan Tinggi oleh Universitas Malikussaleh yang sudah dilaksanakan di dua lokus daerah penelitian yaitu Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan dari hasil Policy Brief yang sudah disusun oleh Perguruan Tinggi Universitas Malikussaleh. Rekomendasi kebijakan hasil Policy Brief ini sangat bermanfaat untuk penentuan kebijakan atau strategi bagi pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan ke depan khususnya TPPS dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya,” tutur Hanafi.

Satgas Stunting Kabupaten Aceh Utara, Anwar SE menimpali, “Berdasarkan jawaban Responden (TPK) dari hasil sebaran Kuesioner yang dipaparkan oleh Tim Policy Brief Unimal, masih ada PR yang harus dibenahi sehingga upaya Percepatan Penurunan Stunting ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.,” jelasnya.

Selanjutnya, tim Policy brief Universitas Malikussaleh, Susi Nurhayati, ST, MT  memaparkan permasalahan2 yang mereka temui selama pelaksanaan penelitian policy brief ini, diantaranya:
di Kabupaten Aceh Utara, Anggaran untuk pemberian makanan tambahan yang dialokasikan dari dana desa dianggap oleh Bidan Desa terlambat, karena baru dapat dicairkan pada bulan Juli. Padahal seharusnya alokasi tersebut dianggarkan secara terus menerus tanpa terputus setiap bulan sepanjang tahun, sementara di Kota Lhokseumawe sudah ada  Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Bahan Pangan Lokal bagi Ibu hamil kurang Energi Kalori selama 90 hari dan juga Program Bapak Asuh anak stunting.

“Pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) telah dipantau pelaksanaannya oleh TPK di masing-masing desa sasaran di Kota Lhokseumawe,” ungkapnya.

Ketua Tim Policy brief, Deassy Siska M.Sc memaparkan, Policy brief ini merupakan hasil rekomendasi kebijakan untuk para pemangku kebijakan di semua sector pimpinan pemerintahan terkait peranan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai garda terdepan dalam upaya percepatan penurunan stunting. 

“Ada beberapa poin yang kita tegaskan dalam rekomendasi kebijakan ini, diantaranya adalah penguatan kerjasama dan koordinasi Tim Pendamping Keluarga dengan TPPS dan semua unsur pentahelix berkaitan dengan rencana kerja, sumber daya,pemecahan kendala pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting di lapangan,” paparnya

Dari sisi medis, Dr. dr.rer. nat. Maulana Ikhsan MSc menambahkan,  data stunting ini harus ada pendataan khusus untuk yang stunting, karena selama ini dilakukan pengukuran secara general untuk balita, namun tidak ada kewajiban anak stunting itu untuk melapor setiap bulannya, sehingga bisa jadi data stunting itu naik turun setiap bulan. 

“Kemudian Semua kasus stunted sebenarnya harus dirujuk ke Dokter spesialis anak. Untuk ditegakkan diagnosa stunting. Unsur pembiayaan mohon dibebankan pada pemerintah seperti transport lokal, dan lain-lain,” tambahnya.[Tami]



Aceh Utara | StatusacehNet - Dua remaja asal  Kecamatan Makmur Bireuen, yang diduga begal melakukan aksi penghadangan terhadap pengguna jalan di jembatan Sawang Kecamatan Sawang Aceh Utara bonyok dihajar massa, Senin (06/11/2023).

Kedua remaja tersebut dibilang nekat, karena melakukan aksinya disekitaran Pukul 20:00 Wib dimana warga masih aktif beraktivitas.

Info yang dihimpun Statusaceh dari warga mengatakan, peristiwa tersebut bermula saat salah seorang remaja perempuan bernama Nadia yang pulang berbelanja, dimana kedua remaja begal tersebut menganyunkan Rencong ke arah perempuan yang lewat, namun bisa mengelak dan melajukan kendaraan dengan kencang. 

Kedua remaja tersebut berinitial MI (15) warga Alue Dua Makmur Kabupaten Bireuen dan SA (15) warga Batee Dabai Kabupaten Bireuen.

" Kejadian tadi pukul 20:00 Wib  ada anak perempuan warga desa lhokcut yang pulang dari belanja, kemudian dua pelaku begal itu sempat memperlihatkan pisau makanya kabur sinadia itu ", ucap darwin warga Desa Lhokcut.

Mendapat perlakuan yang hampir membuat korban celaka, mereka melaporkan kepada warga yang duduk diwarung kopi, dan warga langsung mendatangi kedua remaja yang diduga begal, dan menghadiah bogem mentah kepada kedua tersangka.

Setelah dihajar massa, kedua tersangka langsung dibawa ke Mapolsek Sawang untuk menghindari amukan warga yang sudah emosi.

Ditangan tersangka juga berhasil diamankan satu Rencong, dan kuat dugaan mereka sering mangkal di Cot Para Lhokcut menunggu korban.

" Kami curigai 2 anak muda itu sering mangkal di cot para lhokcut ",ujarnya.

Petugas yang bertugas dipiket di polsek sawang saat ditemui wartawan membenarkan adanya dua remaja yang diserahkan oleh warga desa lhokcut guna diamankan.

" Kedua remaja warga makmur tersebut benar telah kami amankan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan " jelas petugas piket tersebut.(ajn)


Wakatobi – Pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto secara resmi membuka penyelengaraan Wakatobi Wave di Wangi-wangi, Sabtu (04/11/2023). 

“Dengan mengucap Bismillahirrahmaanirrohim, pada hari ini, Sabtu 4 November 2023, pukul 16.12 WITA, secara resmi Festival Wakatobi saya nyatakan dibuka,” ucap Andap yang dilanjutkan dengan pemukulan bedug bersama Bupati Wakatobi, Haliana.

Wakatobi Wave telah berlangsung sejak Rabu (2/11) hingga Senin mendatang (6/11). Berpusat di Marina Togo Mowundu. 

Tema Wakatobi Wave 2023 adalah _Pasi Kumba_. Artinya, tempat yang sangat indah atau harmoni dalam kesentosaan.

“Tema ini menunjukkan semangat, nilai dan harapan besar dari masyarakat,  khususnya insan pariwisata. Tema ini menggambarkan doa dan harapan masyarakat Wakatobi agar selalu dinaungi keberuntungan dan kemudahan langkah, dalam upaya mendorong percepatan pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Andap dalam sambutanya

Andap berharap acara ini dapat menjadi ajang bagi Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk menampilkan keunikan, keluhuran, dan kekayaan budaya Wakatobi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Bagi Andap kebudayaan merupakan potensi ekonomi yang apabila dikelola dengan tepat akan menjadi kekuatan ekonomi. Selain itu, baginya kebudayaan adalah jalan perubahan.

“Kebudayaan merupakan potensi yang dapat menjadi kekuatan ekonomi dan menciptakan perubahan,” ungkapnya. 

Rakyat adalah unsur utama dalam kebudayaan. Karenanya, menurut Andap lebih lanjut, seluruh pembangunan ekonomi yang bertopang pada budaya harus mampu melibatkan rakyat, dari sektor hulu, tengah hingga hilir.

“Sebagai bangsa yang berupaya menjadi negara industri maju, kebudayaan justru merupakan kekuatan. Contoh negara yang tidak meninggalkan budaya sebagai identitas jati diri bangsa adalah Jepang, India dan Korea,” tutur Andap.

Menurut Andap, Wakatobi Wave atau Festival Wakatobi memberikan inspirasi bagi industri pariwisata berbasis kebudayaan yang bisa menjaga ekosistem lingkungan dan nilai-nilai kearifan lokal.

Andap yakin bahwa industri pariwisata akan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat, yang juga memberi kontribusi positif pada upaya penurunan inflasi Sultra. 

Andap lebih lanjut meminta kepada jajarannya di Pemprov Sultra agar memasukkan program peningkatan industri pariwisata yang diusulkan Kabupaten/Kota dalam pembahasan APBD 2024.

“ Untuk memasuki era industri pariwisata, selain promosi yang menarik,  setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu infrastruktur pariwisata, manajemen pariwisata, serta peningkatan SDM pariwisata,” tutup Andap.(rilis)

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.