2023

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA


Provinsi Aceh hanya dijajah secara penuh oleh Belanda sekitar 30-an tahun saja, berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Belanda mengakui kehebatan orang Aceh, hingga butuh 300 tahun untuk bisa menaklukkan negeri Serambi Makkah tersebut.

Banyak perperangan yang terjasi selama ratusan tahun, tidak sedikit kerugian dari pihak Belanda saat berhadapan dengan pejuang dari provinsi paling barat atau ujung Pulau Sumatera tersebut.  

Alasannya tentu karena orang Aceh dikenal kuat dan memiliki persatuan. Berbagai suku bangsa yang ada di sana, memiliki prinsip yang sama, yaitu anti terhadap pejajah. Sehingga kemanapun Belanda masuk, pasti akan mendapat perlawanan.

Diantara pahlawan nasional dari Aceh yang melawan penjajah yaitu, Achmad Soebardjo, Cut Nyak Dhien,

Cut Nyak Meutia, Iskandar Muda dan Sultan Aceh.

Terus Malahayati, laksamana perempuan pertama di dunia, Teuku Muhammad Hasan, Teuku Nyak Arif, Teuku Umar dan Teungku Chik di Tiro.

Aceh sendiri memiliki 14 suku dan masing-masing suku memiliki adat, bahasa tersendiri yang berbeda-beda.

Berikut ini suku-suku di Aceh yang dilansir dari berbagai sumber.

Baca Selanjutnya


LHOKSUKON -
Polres Aceh Utara melalui Bag SDM melaksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) periode ke II tahun ini, kegiatan dijadwalkan terlaksana bagi seluruh personel pada tanggal 22, 26 dan 27 September 2023 di lapangan Mapolres Aceh Utara.

Kapolres Aceh Utara AKBP Deden Heksaputera S, S.I.K melalui Kasi Humas Iptu Bambang menyampaikan, Uji Kesamaptaan Jasmani Personel Polri adalah serangkaian tes fisik yang dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kondisi fisik dan kesehatan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Tujuan dari uji kesamaptaan jasmani ini adalah untuk memastikan bahwa anggota Polri tetap dalam kondisi fisik yang prima sehingga dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif dan aman," ujarnya, Jumat (22/9/2023).

Ia menerangkan, alat ukur pengujian kesamptaan jasmani terdiri atas tes lari 12 menit, pullup/chinning, sit up, push up dan shuttle run. kemudian Berdasarkan umur, tes kesamaptaan ini digolongkan menjadi 4 golongan.

Penggolongan berdasarkan usia ini berkaitan dengan penilaian dan perlakuan tes kesamaptaan jasmani. Untuk yang berusia usia 18 – 50 tahun (Gol. I – III) harus melaksanakan seluruh ujian TKJ. Sedangkan untuk yang berusia 51 – 58 tahun (Gol. IV) materi yang diujikan hanya berupa jalan kaki selama 20 menit atau dengan cara treadmill.

"Dengan memenuhi standar-standar yang ditetapkan dalam uji ini, anggota Polri dapat memastikan bahwa mereka siap dan mampu menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tetap sehat selama karier mereka dalam pelayanan publik ini", pungkasnya.


Banda Aceh -
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), menolak tegas usulan Pemerintah Aceh untuk mengunakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA),  bagi penyelenggaraan  Pekan Olah Raga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut tahun 2024 mendatang.

"Secara kelembagaan kami dari MaTA menolak tegas  penggunaan Dana Otsus Aceh untuk PON. Alasannya jelas, masih banyak yang harus diperuntukan bagi rakyat Aceh dari dana Otsus itu," kata Alfian, Koordinator MaTA, Sabtu 23 September 2023 di Banda Aceh.

Alfian menyebut, sangat disayangkan jika DOKA yang didapat Aceh dengan penuh darah, nyawa dan air mata korban konflik Aceh, justeru diperuntukkan untuk kegiatan PON 2024.

Apalagi dana yang diusulkan jumlah yang sangat fantastis atau mencapai  Rp 1,2 triliun lebih. Sedangkan dana Otusus Aceh sudah banyak berkurang atau hanya  sekitar Rp 3 triliun lagi.

Selain itu MaTA  menilai, PON XXI Aceh-Sumut tidak akan memberi kontribusi besar bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi Aceh. Sebab, hanya beberapa event saja yang digelar di Aceh.

Sebaliknya, ini hanya perhelatan sesaat atau dua pekan saja. Selebihnya akan menjadi beban anggaran bagi Pemerintah Aceh di masa datang. Terutama biaya perawatan venue atau sarana dan prasarana olah raga.

Berbeda jika seluruh venue dibangun dengan anggaran pemerintah pusat (APBN) seperti pada sejumlah provinsi tuan rumah sebelumnya. Nah, Pemerintah Aceh hanya memikirkan dan mencari sumber dana perawatan saja nantinya.

Kondisi ini ujar Alfian, jelas akan meninggalkan beban anggaran yang tidak sedikit bagi Aceh. Selain untuk pembangunan, juga bagi perawatan usai PON dilaksanakan.  

"Ketika dana Rp1,2 triliun itu digunakan, maka tidak ada yang menjamin adanya kontribusi maksimal untuk Aceh. Jadi, coba dibangun narasi bahwa PON di Aceh akan meningkat perekonomian rakyat, itu berita bohong", tegasnya.

Sebab, tidak sedikit kasus yang ditinggalkan paska pelaksanaan PON. Terutama sejumlah pejabat daerah yang terjerat korupsi.

"Gubernur harus menjawab apa kontribusi PON untuk Aceh? Jika pun ada bangunan justeru setelah PON, butuh anggaran perawatan atau ujung-ujungnya terbengkalai juga. Fakta miris ini sudah terjadi di beberapa provinsi mantan tuan rumah PON", tambah dia.

Seperti diketahui, PON merupakan agenda nasional. Maka tidak seharusnya pemerintah pusat membebankan kepada pemerintah daerah.

Itu sebabnya kata Alfian, langkah yang diambil Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dengan mengunakan dana Otsus tidak relevan sama sekali untuk pembangunan berkelanjutan di Aceh.

"Perlu diingat, dana Otsus Aceh tinggal Rp3,9 triliun atau 1 persen dari DAU. Bayangkan, jika diambil Rp1,2 triliun maka tinggal berapa? Sedangkan kondisi keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Aceh saat ini banyak yang defisit. Begitu juga keuangan Pemerintah Aceh, sedang tidak baik-baik saja," jelas dia.

Artinya, jika pemerintah pusat membebankan kepada daerah, maka sama halnya memberikan dana Otsus setengah hati. Seharusnya, anggaran PON sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.

"Posisi pemerintah daerah hanya mempersiapkan lahan pembangunan saja. Selain itu, posisi Aceh sebagai panitia tidak mutlak. Artinya, tempat dan event strategis tidak dibangun di Aceh," ungkap Alfian.

Lebih lanjut MaTA menegaskan, penganggaran dana sebesar itu tidak lebih untuk pencitraan atau  adanya dugaan deal politik antara Achmad Marzuki dengan pemerintah pusat, sehingga terjadi perpanjangan dirinya sebagai Pj Gubernur Aceh.

Tak hanya itu, MaTA juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari DPR Aceh. Karena itu perlu diuji, apakah DPRA berani menolak atau tidak?

"Secara kelembagaan kami berharap, DPRA menolak usulan tersebut, sebagaimana mereka berani menolak perpanjangan Achmad Marzuki yang lalu," harapnya.

Sebaliknya, jika DPRA tidak menolak maka patut diduga, DPRA telah ikut cawe-cawe dalam pengunaan DOKA untuk penyelengaraan PON 2024.

"Nah kita tidak mau terulang kembali seperti pada anggaran proyek multiyear. DPR Aceh menolak tapi justeru mereka ikut cawe-cawe dan terlibat dalam pengelolaan multiyear itu," kritik Alfian.

Itu sebabnya, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi dan harus ada kebijakan baru. Ini berarti, jangan sampai dana PON 2024, memeras dana Otsus Aceh yang hanya tinggal satu persen.

Menurut MaTA, kebijakan pengunaan DOKA untuk PON masih bisa dibatalkan, karena memang tidak punya dasar bagi Pemerintah Aceh untuk mengunakan dana tersebut.

Apalagi, tanpa ada pembahasan bersama dengan DPR Aceh. "Tidak relevan sama sekali, Pemerintah Aceh mengunakan DOKA untuk PON XXI  Aceh -Sumut 2024," kata Alfian berulang-ulang.

Sumber: Modusaceh.co


Aceh Besar
– Irdam Iskandar Muda Brigjen TNI Ayi Supriatna, S.I.P., M.M, memimpin pelaksanaan panen jagung perdana Program I'M Jagong di wilayah Tengah yaitu wilayah Kodim 0101/Kota Banda Aceh berlokasi di Desa Bueng Simek, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar. Sabtu (23/9/2023).

 

Program I'M Jagong merupakan inisiatif Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P, M.I.P yang bertujuan untuk menggalakkan produksi jagung sebagai salah satu sumber pangan yang krusial di Aceh. Dengan dukungan dari TNI dan pemerintah daerah, program ini berfokus pada pengembangan pertanian jagung yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat lokal.

 

Sejak tanam perdana pada tanggal 23 Mei 2023 lalu. Program I’M Jagong ini sudah berjalan lebih kurang empat bulan, yang mana pada pelaksanaan panennya dilangsungkan secara serentak di tiga wilayah Provinsi Aceh diantaranya Wilayah Timur yaitu Korem 011/LW di Desa Ulee Geudong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Wilayah Barat yaitu Korem 012/TU, di Desa Meunasah Gantong, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dan terakhir Wilayah Tengah yaitu Kodim 0101/KBA, di Desa Bueng Simek, Kecamatan Kuta Cot Gle, Kabupaten Aceh Besar.

 

Dalam acara panen jagung perdana ini, Irdam IM Brigjen TNI Ayi Supriatna, S.I.P., M.M didampingi oleh Komandan Kodim (Dandim) 0101/Kota Banda Aceh (KBA) Kolonel Inf Andy Bagus D.A., S.I.P beserta sejumlah pejabat terkait dan petani setempat, secara bersama-sama memanen hasil pertanian jagung yang telah ditanam dalam rangka Program I'M Jagong tersebut. Suasana kebersamaan dan semangat gotong royong sangat terasa saat panen berlangsung.

 

Irdam IM Brigjen TNI Ayi Supriatna, S.I.P., M.M, dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya kerja sama antara TNI dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan di daerah tersebut. Ia juga mengungkapkan apresiasinya terhadap semangat dan kerja keras para petani yang telah berkontribusi dalam kesuksesan program ini.

 

“Program I'M Jagong merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Jagung memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan makanan kita. Melalui kolaborasi ini, kita dapat memastikan pasokan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat Aceh Besar,” katanya.

 

Program I'M Jagong diharapkan akan menjadi contoh sukses yang dapat diikuti oleh daerah lain di Indonesia dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional.

 

“Dengan dukungan dan komitmen bersama dari semua pihak, Indonesia dapat memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi untuk seluruh rakyatnya,” imbuhnya.


Banda Aceh -
Anggota Badan Anggaran DPR Aceh, Zulfadli mengkritik Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki yang menyetujui usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk pembangunan venue PON Aceh-Sumut XXI tahun 2024.

Usulan anggaran untuk pembangunan venue itu mencapai Rp2,4 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sebesar Rp883 miliar menggunakan APBN 2023. Sementara sisanya Rp1,28 triliun telah disetujui oleh Pj Gubernur untuk dibebankan kepada keuangan daerah (APBA). Zulfadli memastikan bahwa untuk pembiayaan PON tersebut akan menyedot Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang dinilai akan merugikan masyarakat Aceh.

"Jumlah kebutuhan anggaran yang sangat besar tersebut pasti akan menyedot DOKA. Hal ini akan berdampak pada pembangunan Aceh ke depan," kata Zulfadli, Sabtu, 23 September 2023.

Tindakan Pj Gubernur Aceh menyetujui penggunaan anggaran tersebut, kata dia juga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. "Pj Gubernur Aceh telah menyetujui penggunaan APBA untuk kepentingan PON. Tindakan tersebut menyalahi aturan hukum yang ada. Hal ini juga tidak pernah dibahas bersama dan mendapatkan rekomendasi dari DPRA." katanya.

Untuk diketahui, dalam rencana biaya, pembangunan venue PON 2024 membutuhkan biaya sebesar Rp961 miliar yang dianggarkan dari APBN sebesar Rp 883 miliar, dan APBA sebesar Rp42,5 miliar pada 2023, serta kekurangan biaya untuk venue sebesar Rp34,6 miliar.

Sementara untuk penyelenggaraan membutuhkan dana sebesar Rp1,5 triliun. Sebesar Rp275 miliar akan dianggarkan dari APBA pada 2024, dan total defisit sebesar Rp1,2 triliun. Defisit tersebut telah disetujui oleh Pj Gubernur untuk menggunakan APBA yang dianggarkan secara berkala. Pada 2023 sebesar Rp 300 miliar, dan pada 2024 sebesar Rp986 miliar.

Sumber: VIVA.co.id


Banda Aceh -
Kementerian PUPR akan membangun stadion utama di Sumatera Utara (Sumut) untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI 2024. Sementara di Aceh hanya dilakukan rehab stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya Banda Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA nenyebutkan stadion Harapan Bangsa akan direhab besar-besaran untuk penyelanggaraan PON yang direncanakan berlangsung tahun depan. Dia menyebutkan, stadion itu akan dibangun baru.

"Pembangunan stadion di Aceh sebenarnya bangun baru juga. Stadion Lhong Raya itu dirobohkan dan dibangun yang baru," kata MTA saat dimintai konfirmasi detikSumut, Jumat (22/9/2023).

Menurutnya, bagian stadion yang dirobohkan adalah struktur-struktur yang terkena revitalisasi besar-besaran. MTA menyebutkan stadion itu tidak disebut dibangun baru karena masih di lokasi yang sama.

"Namun karena dibangun di lokasi yang sama maka disebut rehab berat. Itu cuma istilah administrasi pembangunan saja," ujarnya.
Baca juga:
Kepemilikan Tanah SD Reronga Bener Meriah Digugat, Putusan Dibatalkan PT

Berdasarkan venue Pertandingan PON XXI Aceh-Sumut 2024, cabang olah raga (Cabor) sepakbola putra disebut akan digelar di Banda Aceh. Selain itu, ada sembilan daerah lain di Tanah Rencong yang menjadi lokasi pertandingan berbagai Cabor.

Sebelumnya, Pembangunan Stadion Utama untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI 2024 dimulai. Hal itu ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan Stadion Utama antara Kementerian PUPR dengan kontraktor.

Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu), Hassanudin, mengatakan penyedia jasa konstruksi telah menyiapkan segudang rencana dalam pembangunan nantinya. Dengan begitu diharapkannya pembangunan stadion selesai tepat waktu.

"Saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Utara menyambut baik tentunya hal ini yang tentunya ini telah ditunggu-tunggu pelaksanaannya sehingga mulai hari ini akan dilaksanakan pembangunan. Nanti diharapkan tepat pada waktunya," kata Hassanudin usai mengikuti rapat penandatangan kontrak pembangunan Stadion Utama Sumut di Hotel Santika, Medan, Rabu, (20/9).

Kementerian PUPR, menurut dia, telah memberikan penekanan khusus agar Pemprov Sumut mengebut pekerjaan ini mengingat nantinya akan digunakan dalam perhelatan PON XXI. Selain itu, dirinya mengaku para penyedia jasa konstruksi sudah menyiapkan berbagai rencana. Seperti mengelola shift pekerjaan hingga menambahkan tenaga kerja dalam pembangunan.

"Tadi ada penekanan PUPR pusat bahwa itu sudah dirancang dan penyedia jasa konstruksi sudah menyiapkan plan-plan yang direncanakan di lapangan sehingga tidak terhambat. Apakah shift pekerjaan dan lain penambahan tenaga kerja dan sebagainya. Tentunya kita berharap schedule yang direncanakan ini tidak terkendala," bebernya

Sumber: detik.com


Aceh Utara-
Pantia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Utara menggelar diskusi dan  sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partispatif dengan awak media yang dilaksanakan di kantor Sekretariat Panwaslih Aceh Utara di kawasan Gampong Meucat, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara, Jumat (22/9/2023).

Ketua Divis Pencegahan, Parmas dan Humas  Panwaslih Aceh Utara, Hazimi Abdullah Cut Agam menyebutkan kegiatan itu dalam rangka upaya meningkatkan pengawasan dalam menyongsong Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang dikarenakan peran media sangat penting dalam mengedukasi masayarakat tentang pemilu.

Selain itu, Hazimi menyebutkan pertemuan dengan awak media merupakan komitmen Panwaslih Aceh Utara dalam membangun sinergitas dalam rangka melibatkan para junalis dalam melakukan pengawasan.

Dengan keterlibatannya media dalam melakukan pengawasan dalam hal ini segi dalam pemberitaan sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui, mana yang dilarang dan mana diperbolehkan.

"Untuk saat ini diera digital hampir mayoritas sudah menggunakan gadget. Sehingga masyarakat dapat lebih cermat dalam menggunakan media sosial menjadi media pengawasan kita,” ujarnya.

Sementara itu, Wartawan Senior, Mohd. Nasier H selaku pemateri memaparkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, pasal 2 UU no 40/99.

"Pers harus menegak nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan," Ujarnya.

“Kekuatan media masih menjadi referensi publik dan sarana komunikasi dan persuasi yang lebih mudah dipahami serta rubrik politik dan demokrasi masih menjadi primadona, selain olahraga dan ekonomi,”ujarnya.

Dalam kegiatan itu dihadiri oleh Komisioner Panwaslih Aceh Utara, diantaranya Safwani dan Hazimi Abdullah Cut Agam, serta Plt Kepala Sekretariat  A Rahman, TB.


Lhokseumawe -
Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (Pomda) tahun 2023 di Universitas Malikussaleh (Unimal) telah resmi ditutup. Acara penutupan itu berlangsung di GOR ACC Cunda, Kota Lhokseumawe, Jumat (22/9/2023) yang dihadiri oleh Ketua Bapomi Aceh, Rektor UIN Lhokseumawe, Rektor IAIN Langsa, Direktur Politeknik Aceh, Warek II USK, dari unsur Bank Aceh, BSI, PAG, PHE, sejumlah atlet, panitia dan hadirin lainnya.


Rektor Unimal, Prof Herman Fithra Asean Eng dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan kegiatan Pomda Aceh 2023 yang berlangsung di Universitas Malikussaleh. “Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam rangka mensukseskan kegiatan Pomda Aceh tahun 2023 ini,” ucapnya.


Dalam penyampaianya, Prof Herman juga mengatakan Pomda Aceh ini selain untuk menumbuhkan tali silaturahmi antar perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta juga menjadi salah satu upaya untuk menyaring atlet untuk dikirimkan ke tingkat nasional.


“Melalui Pomda ini, kita akan mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi untuk dikirimkan ke Pomnas (Pekan Olahraga Nasional) 2023 yang akan berlangsung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan,” terangnya.


Tambah Prof Herman, Pomda di Unimal ini sudah berakhir dengan sukses, semoga tali silaturahmi terus kita tingkatkan dan jangan sampai terputus. “Pada Pomda ke depan akan dilaksanakan di Universitas Teuku Umar dan insyaallah di tahun 2025 kita akan berjumpa kembali pada momen yang sama,” jelasnya.


Ia juga menyampaikan kepada Ketua Bapomi Aceh, Prof Mustanir supaya Aceh dapat menjadi tuan rumah Pomnas untuk ke depan. “Apabila kita menjadi tuan rumah Pomnas, setidaknya kita dapat memperkenalkan Aceh lebih luas dan membuka peluang perekonomian masyarakat,” harap Prof Herman.


Lanjutnya, ketika kita menjadi tuan rumah Pomnas, kita dapat bekerjasama dalam menyukseskan kegiatan tersebut dan dapat memperkenalkan Aceh di setiap wilayahnya. “Nantinya venue cabang olahraga dapat kita laksanakan di berbagai perguruan tinggi yang berlokasi di Aceh, baik di Banda Aceh, Meulaboh, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bireuen, Kota Langsa dan lainnya,” ucapnya.


Ada tiga poin utama yang dikenal oleh masyarakat luar pada wilayah Aceh, pertama Aceh dikenal sebagai wilayah yang memiliki tarian Saman dan ini patut kita apresiasi karena positif. Kedua aceh dikenal sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam dan ini baik, namun yang dikenal syariat islam adalah hukum cambuknya sehingga orang takut ke Aceh. Ketiga Aceh dikenal dengan Ganja di mana ini memiliki label negatif sebagai narkotika.


“Harapannya ketika nanti Aceh menjadi tuan rumah Pomnas, sigma masyarakat luar terhadap Aceh dapat berubah dan mereka dapat melihat Aceh secara menyeluruh di setiap wilayahnya dan insyaallah itu menjadi nilai positif bagi kita semua,” pungkasnya.[]


Aceh Utara -
PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) terus mengembangkan bisnis dan meningkatkan devisa negara lewat kegiatan ekspor. PIM merambah pasar internasional dengan mengekspor pupuk urea ke Filipina menggunakan kapal MV. Truong Minh Star  pada Jumat (22/09/2023).

Ekspor pupuk 8000 ton ke Filipina ini merupakan ekspor pertama di tahun 2023. Sebelumnya Pupuk Iskandar Muda telah mengekspor pupuk urea komersil sebanyak 30.000 ton ke Colombo, Srilanka pada 2021. Sementara itu, pada 2022, total volume ekspor urea PIM meningkat, yakni sebanyak 57.963,34 ton.

Sebagai anak perusahaan Pupuk Indonesia, PIM terus melakukan ekspansi untuk mendekatkan diri pada pasar global. Ekspor pupuk ini merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk terus tumbuh dan bermanfaat bagi negeri.

SVP Keuangan PT Pupuk Iskandar Muda, Syahrul Kamal mengungkapkan bahwa ekspor pupuk akan terus mengalami lonjakan. PIM akan mengekspor hingga 35.000 ton ke berbagai negara hingga akhir tahun 2023.

“Kita sampaikan bahwa PIM akan melakukan ekspor urea bulan September sampai dengan Desember 2023 sebanyak 35.000 ton ke beberapa negara,” ungkap Syahrul Kamal.

Kegiatan ekspor pupuk ini tentu tidak akan mengganggu pasokan pupuk untuk domestik. Sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional, PIM memiliki stok 165.705 ton urea subsidi per September 2023 yang tersedia di seluruh gudang wilayah.

“PIM telah memastikan kebutuhan subsidi dalam negeri cukup terpenuhi hingga akhir tahun 2023, khususnya di wilayah tanggung jawab PIM seperti Aceh, Sumut, Sumbar dan Riau,” imbuh Syahrul.[Tami]


Kendari- Pemerintah provinsi dan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra, Kamis (21/09/2023).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD  Abudraahman Saleh, Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang hadir secara virtual menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS 2023 dilakukan berdasarkan berbagai landasan.

“Pertama, perubahan tersebut didasari kebijakan Presiden RI,” ujar Andap.

Andap menjelaskan Kebijakan Presiden Jokowi yang terdiri dari delapan arahan antara lain pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting, investasi, birokrasi, APBN dan TKDN, tata kota, stabilitas politik dan keamanan, serta kebebasan beribadah dan Beragama. 

“Kedua, perubahan juga dilandaskan pada arahan Menteri Dalam Negeri,” lanjut Andap.

Arahan Menteri yang dimaksud Andap adalah pentingnya database desa/keluarahan secara presisi.

“Landasan ketiga adalah rencana kerja pemerintah yang tergelar ke dalam rancangan kegiatan perangkat daerah Pemprov Sultra,” imbuhnya lagi.

Pada prinsipnya Andap menegaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS dilakukan untuk Kesejahteraan masyarakat di Seluruh Kabupaten dan Kota se Sulawesi tenggara. Agar tidak terjadi penyimpangan, Andap menekankan pentingnya data yang akurat bagi kebijakan pembangunan.

Akurasi data diperlukan sebagai jaminan pasti tersalurkannya kebutuhan masyarakat yaitu  sandang, pangan dan papan; Pendidikan dan Kebudayaan; Kesehatan, pekerjaan yang layak dan jamina sosial; kehidpan sosial, perlindungan Hukum dan HAM serta insfratruktur dan lingkungan hidup yang baik.

“Semua itu merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus dipenuhi oleh kami sebagai pemerintah di daerah Sultra,” kata Andap.

Terhadap usulan perubahan ini, DPRD Sultra menyetujui dan sepakat melanjutkannya ke tahap penyusunan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2023 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.(rilis)


Kendari – Banyak fenomena penolakan dan konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan tambang. Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Utara (Sultra) Andap Budhi Revianto mengingatkan para pengusaha tambang yang ada di wilayahnya agar lebih peka dan akomodatif terhadap tuntutan masyarakat.

“Saya minta para pengusaha tambang belajar dari persoalan-persoalan yang banyak terjadi sebelumnya. Agar lebih akomodatif dan memperhatikan lingkungan, ekonomi, sosial budaya maupun peraturan perundangan-undangan yang ada,” ujar Andap di Kantor Gubernur Sultra, Jumat (22/09/23)..

Menurut Andap, masyarakat tidak akan langsung menolak kehadiran perusahaan tambang karena dapat meningkatkan perekonomian mereka. Tetapi jika tidak diimbangi dengan keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap budaya sekitar maka akan mengakibatkan konflik destruktif.

“Peningkatan ekonomi dari pertambangan harus diimbangi kesejahteraan, keadilan dan menjunjung tinggi sosial budaya (adat istiadat) setempat,” ujarnya lagi.

Berbagai penolakan terhadap perusahaan tambang, menurut mantan Kapolda Sultra itu, tidak akan berubah menjadi kerusuhan apabila seluruh stakeholder yang terlibat, khususnya perusahaan dan pemerintah daerah, memiliki keberpihakan terhadap masyarakat dan mampu antisipatif. Karenanya Andap mengingatkan agar pengusaha-pengusaha tambang serta pemprov bersikap peka terhadap tuntutan masyarakat.

“Agar pengusaha tambang di Sultra peka terhadap tuntutan masyarakat,” kata Andap.

Sebaliknya kepada aparat di Pemprov, Andap minta agar mereka jangan lari ketika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait isu pertambangan.

“Hadapi dan layani mereka dengan baik, santun, kepala dingin dan kedepankan dialog terbuka,” tekan Andap lagi.

Di Sultra, terdapat berbagai perusahaan tambang yang beroperasi. Jenis bahan yang ditambang beragam mulai dari nikel, aspal, hingga emas, dan pasir silika. Andap mengakui bahwa perusahaan tambang tersebut memiliki peranan tinggi dalam perekonomian masyarakat, bahkan berdampak signifikan bagi pembangunan nasional. 

Namun demikian, sebagai perusahaan yang bersifat ekstraktif, Andap mengingatkan bahwa pertambangan memiliki resiko besar terhadap persoalan lingkungan, sosial dan budaya. Konflik biasanya berkisar pada persoalan konflik atau ganti rugi lahan, upaya pelestarian atau perbaikan lingkungan serta dampak sosial budaya seperti tanah adat atau lainnya. Untuk meminimaliasi resiko, Andap minta seluruh persahaan tambang patuh pada semua peraturan yang ada.

Andap mengingatkan bahwa saat acara penyerahan SK Biru TORA untuk Sultra di Jakarta (Senin 18/09/23), Presiden Jokowi tegas soal tambang.

“Saat itu Presiden tegas _loh_ terkait tambang. Karena itu saya ingatkan kembali agar stakeholder di Sultra atensi dan tindak lanjut terhadap terhadap arahan Presiden, khususnya agar seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra untuk memiliki pusat persemaian tanaman,” ujar Andap.

Untuk memastikan semua perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra patuh terhadap aturan yang ada, Andap akan menggandeng Forkopimda serta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait untuk mengawasi.


Makassar – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen. Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K, M.H., mengimbau berbagai kalangan dan elemen masyarakat untuk bersinergi dan bekerja sama secara positif sehingga dapat mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 yang aman dan damai. 

Hal itu disampaikan Andap saat memenuhi undangan silahturahmi bersama Pangdam XIV/Hasanuddin di Balai Prajurit Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (21/09/2024). Kodam Hasanuddin merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi, diantaranya, Sulawesi Tenggara.

Dalam kunjungan silaturahim itu, Andap didampingi unsur Forkopimda Sultra seperti Danrem 143/HO Brigjen TNI Ayub Akbar, Kajati Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H., Ketua DPRD H. Abdurrahman Shaleh serta Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Sultra. Selain itu, hadir juga para Rektor, Tokoh Masyarakat, Pimpinan BUMN, serta Media se Sulseltrabar.

Andap berharap Pemilu dan Pilkada 2024!nanti benar-benar sebagai pesta demokrasi yang memberikan kegembiraan bagi rakyat, bukan sebaliknya, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Jangan sampai pesta demokrasi nanti malah menjadi arena pertempuran politik yang dapat membahayakan keutuhan bangsa,” tegas Andap. 

Andap juga menegaskan pentingnya akan nilai-nilai toleransi. Menurutnya, tanpa toleransi, pesta demokrasi hanya akan menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai pesta demokrasi memusnahkan semangat toleransi, karena tanpa toleransi demokrasi akan karam.

“Kekuatan bangsa akan musnah, yang tertinggal hanya kebencian dan konflik sosial yang dapat mengarah runtuhnya persatuan dan kesatuan diantara kita. Naudzubillah min dzalik,” terang Andap.

Lebih lanjut Andap menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 jelas bukan pekerjaan yang mudah. Namun, kita semua harus yakin bahwa tugas nasional tersebut dapat dituntaskan dengan baik.

“Semoga kita semua masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengawal pesta demokrasi agar dapat berjalan secara aman, damai, dan kondusif,” harap Andap.

“Adalah tugas kita bersama untuk mendukung penuh kinerja Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024, sehingga benar-benar mampu menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi yang tertuang dalam amanah pembukaan konstitusi kita,” imbuhnya lagi.

Di akhir pertemuan, Andap beserta Forkopimda Sultra kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang aman, damai dan lancar.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Forkopimda, DPRD, TNI-Polri, Penyelenggara, Pengawas dan Pengamanan Pemilu, serta segenap komponen masyarakat, dan seluruh masyarakat Sultra berkomitmen mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang aman, damai dan lancar sehingga dapat berkontribusi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional di Sulawesi Tenggara,” tandas Andap.


Lhokseumawe -
Setelah persiapan yang panjang dan penuh semangat, Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) Aceh tahun 2023 akhirnya dibuka. Event olahraga tahunan ini, yang diadakan di Universitas Malikussaleh telah menjadi magnet bagi para mahasiswa daerah untuk bersaing dalam berbagai cabang olahraga dan merayakan semangat persatuan melalui kecintaan mereka pada olahraga.

Upacara pembukaan ini digelar di Lapangan Sepak Bola Kaki Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Minggu (17/9/2023). Dengan dimulai POMDA 2023 ini menandai dimulainya persaingan yang sengit dan mempesona antara universitas dan perguruan tinggi dari seluruh daerah di Aceh. Event ini dikenal sebagai platform bagi atlet mahasiswa muda untuk mengukir prestasi mereka di tingkat daerah dan mencapai impian mereka dalam dunia olahraga.

Upacara ini dibuka oleh PJ Walikota Lhokseumawe, Dr Imran yang juga dimeriahkan oleh tim UKM Seni Budaya Meurah Silu Universitas Malikussaleh dengan pertunjukan seni dan budaya lokal yaitu penampilan musik medley Aceh dan tarian “Beudoh Bangkit”. Tamu undangan yang hadir Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhokseumawe, H. Lalu Syaifuddin MH, Komandan Lanal Lhokseumawe Letkol Laut (P) Andi Susanto, Ketua Umum Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Aceh, Prof Mustanir, M.Sc, Forum Rektor Se Aceh, Korem 011 Lilawangsa, Komandan Kodim 0103/Aceh Utara, Kapolres Lhokseumawe, Kapolres Aceh Utara, Dankipan B Yonko 469 Paskhas, Pasukan Gerak Cepat (KOPASGAT) TNI Angkatan Udara, Detasemen Arhanud 001 Kodam Iskandar Muda, Satuan Detasemen Polisi Militer Iskandar Muda/I Lhokseumawe, Direktur Utama Bank Aceh, Muhammad Syah, Kepala Cabang Bank BSI Lhokseumawe, PT. Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Perta Arun Gas (PAG), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Perseroan Terbatas Pembangunan Lhokseumawe (PTPL).

Dalam sambutannya, Ketua Panitia POMDA Aceh 2023, Dr Alfian MA menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menjadikan POMDA ini sebagai kenangan tak terlupakan bagi semua peserta. POMDA ini adalah bukti nyata semangat kebersamaan dan komitmen mahasiswa daerah untuk mengembangkan potensi olahraga.

“Melalui ajang ini, kami berharap untuk memupuk persahabatan, persatuan, dan semangat kompetisi yang sehat di antara para peserta," ujar Alfian yang juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Malikussaleh.

Alfian menyebutkan, POMDA Aceh kali ini akan berlangsung selama 7 hari, dengan 14 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan diikuti oleh 1.013 atlit yang didukung oleh 142 Official, 87 pelatih, dan 11 asisten pelatih yang berasal dari 28 perguruan tinggi se-Provinsi Aceh baik negeri maupun swasta.

“POMDA Aceh 2023 ini tidak hanya tentang medali dan piala, tetapi juga tentang memperkuat persatuan dan semangat kompetisi yang sehat di kalangan pemuda dan pemudi daerah untuk menuju Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) nantinya,” ungkap Alfian.

Universitas Malikussaleh yang menjadi tuan rumah sudah melakukan berbagai persiapan, untuk lokasi pertandingan ada di Kampus Bukit Indah, Gedung Akademik Center Cunda, Lapangan Tenis dan Stadion Sepak Bola PT PAG Lhokseumawe, Kolam Renang PT PIM Krueng Geukueh, Aceh Utara dan lapangan Futsal Hagu Selatan Lhokseumawe.

Ketua Umum Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Aceh, Prof Mustanir menyampaikan, olahraga bukan Hanya sekedar olahraga. Allah mencintai orang-Orang yang kuat. kuat fisik, kuat dedikasi yang tujuannya sebagai modalitas untuk membersamai para anak muda untuk memimpin Aceh dan Indonesia kedepan.

"Olahraga bisa mempersatukan, menyejukkan kita semua bukan hanya prestasi dan medali tapi olahraga sebagai ajang silaturahmi,".

Mustanir juga menyampaikan terimakasih untuk Unimal dalam waktu yang singkat dapat mempersiapkan ajang kegiatan POMDA Aceh Tahun 2023. Ajang ini bertujuan untuk menjaring para atlit-atlit berbakat yang akan dikirimkan ke POMNAS 2023 di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

“Semoga Para atlit dapat mempersiapkan diri melalui latihan agar mampu berkompetisi di tingkat Nasional. Insya Allah untuk POMDA yang akan datang, salah satu Universitas yang sudah siap melaksanakan nya adalah Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh. Kami selalu berupaya untuk menciptakan para tuan rumah POMDA dengan memberikan kesempatan kepada seluruh kampus dengan keunggulan dan keunikannya masing-masing,” ungkapnya.

Rektor Universitas Malikussaleh, Prof Dr Herman Fithra Asean Eng menyampaikan terimakasih kasih kepada seluruh para donatur yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Karena POMDA kali ini tidak mendapatkan bantuan secara finansial dari Pemerintah Aceh, karena memang anggaran POMDA Aceh di Unimal memang tidak dianggarkan.

“Tapi kami sudah berbicara dengan pihak pemerintah daerah, nantinya akan membantu anak-anak yang mengikuti POMNAS di Universitas Lambung Mangkurat Lampung. Jadi jangan khawatir, terus berprestasi karena nanti BAPOMI dan Pemerintah Aceh akan membantu semua mahasiswa agar bisa ikut berkompetisi di tingkat nasional,” tutur Prof Herman.

Lanjutnya, semua peserta diharapkan menjunjung tinggi sportifitas, karena yang hadir hari ini adalah mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga.

Pj Walikota Lhokseumawe, Dr Imran menyampaikan, acara ini merupakan tonggak bersejarah dalam kalender olahraga daerah Aceh. Kota Lhokseumawe saat ini sangat membuka ruang untuk menjadi tuan rumah kegiatan baik skala provinsi maupun skala nasional.

“POMDA Aceh 2023 bukan hanya sebuah kompetisi olahraga, tetapi juga wadah untuk memupuk semangat persaudaraan dan persatuan di antara mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh,” tuturya.

POMDA Aceh 2023 adalah momentum di mana para pemuda Aceh memiliki kesempatan untuk mengejar impian mereka, mengukir prestasi, dan menciptakan sejarah dalam dunia olahraga. Oleh karena itu ia memberikan apresiasi penghargaan tinggi kepada Universitas Malikussaleh yang dengan bangga menjadi tuan rumah tahun ini.

“POMDA Aceh 2023 juga merupakan langkah awal yang signifikan untuk bersaing di panggung nasional.  Saya berpesan kepada seluruh wasit, juri, ofisial, atlet, dan kontingen peserta POMDA Aceh 2023 untuk menjunjung tinggi sportivitas dan berkompetisi secara jujur. Kami juga berharap agar semua peserta dan official merasa di rumah saat berada di Kota Lhokseumawe,” terangnya.

Sponsor dalam kegiatan ini adalah Bank Aceh Syariah, PT Perta Arun Gas (PAG), Bank Syariah Indonesia (BSI), Pertamina, PT Pembangunan Lhokseumawe, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan sejumlah stakeholder lainnya.[]


Aceh Utara -
Sejumlah dosen Universitas Malikussaleh mengadakan pelatihan penyusunan dan advokasi Qanun yang berlangsung di Aula Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Kamis (14/9/2023).

Kegiatan ini menghadirkan pemateri Kepala Inspektorat Aceh Utara, Andria Zulfa PhD CGCAE yang dihadiri oleh seluruh geuchik dan bendahara dari 29 gampong yang ada dalam kecamatan Nisam. Dosen yang terlibat dalam pengabdian tersebut diketuai oleh Ahmad Yani MSi CIIQA yang anggotanya Dr Maryam, Mauludi MSP, Asrul Fahmi MAP,. Ti Aisyah MSP, Syamsuddin MAP, Dr Muryali, dan Nazaruddin MAP.

Ketua Pengabdian, Ahmad Yani MSi mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari program Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan advokasi pengawasan berjenjang pada tata kelola Pemerintahan Gampong.

“Pengawasan berjenjang dimaksudkan adalah sebagai negara yang berasaskan musyawarah dan mufakat, penyelesaian dan pengawasan kasus harus diselesaikan berjenjang mulai gampong dulu terus kecamatan baru dilaporkan melalui surat resmi ke inspektorat,” katanya.

Lanjutnya, dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan para geuchik (kepala desa) di Kecamatan Nisam akan lebih baik kedepan dalam mengelola dana desa yang dimulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran.

“Yang terpenting dalam pengelolaan dana desa itu adalah koordinasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya advokasi pengawasan ini diharapkan kedepan akan lebih baik dalam membuat laporan keuangan gampong,” ungkap Ahmad Yani

Sementara Kepala Inspektorat Aceh Utara, Andria Zulfa menyampaikan, dasar regulasi dalam pengawasan keuangan desa itu tercantum dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Ruang lingkup pengawasan terutama melakukan evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Gampong, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset gampong, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Gampong, reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Gampong mengenai APB Gampong, termasuk konsistensi dengan  RKP Gampong, reviu atas kualitas belanja gampong, reviu pengadaan barang dan jasa di gampong, pemantauan atas penyaluran dana transfer ke gampong dan capaian keluaran gampong, dan pemeriksaan Investigatif.

"Dalam hal ini, Camat melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  ayat (2) dan Pasal 5 huruf b, terhadap  Pengelolaan Keuangan Desa dan  Pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-  undangan yaitu evaluasi Rancangan Peraturan Gampong  terkait dengan APB Gampong, evaluasi Pengelolaan Keuangan Gampong dan aset Gampong, dan Evaluasi dokumen laporan  pertanggungjawaban APB Desa," terang Andria.

Lanjutnya, disisi lain, Badan Permusyawaratan Gampong juga harus melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 5 huruf (c) terhadap kinerja kepala  Gampong dalam Pengelolaan Keuangan Gampong yaitu  melalui perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Kegiatan, dan Laporan Pelaksanaan APB Gampong.

Jelasnya lagi, pengawasan itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat gampong. Masyarakat  berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Gampong terkait informasi seperti APB Gampong, pelaksanaan kegiatan anggaran, realisasi APB Gampong, realisasi Kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana,  dan sisa Anggaran.

"Masyarakat juga berhak berpartisipasi dalam musyawarah gampong untuk menanggapi  laporan terkait Pengelolaan Keuangan Gampong, penyampaian aspirasi terkait pengelolaan Keuangan  Gampong, dan penyampaian pengaduan terkait dengan  Pengelolaan Keuangan Gampong," pungkas Andria Zulfa.[]

Lhokseumawe - Praktisi PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Faria Insyira, ST, menjadi dosen tamu pada kuliah tami bertema proses desain pipa pada perancangan pabrik kimia di Kampus Bukit Indah, Sabtu (9/9/2023).

Dari rilis yang diberikan Koordinator Prodi Teknik Kimia, Dr Rozanna Dewi, mengatakan proses desain pipa dalam perancangan pabrik membutuhkan ketelitian dan ketepatan dalam memilih diameter pipa, jenis dan material pipa, untuk mengatasi pressure drop yang timbul karena banyaknya fitting (sambungan pipa) akibat topologi lahan pabrik.   

"Kegagalan mengatasi pressure drop akan menyebabkan tekanan luaran dari pipa tidak memenuhi syarat, bahkan fluida bisa tidak mengalir dalam sistem pemipaan. Salah satu solusi mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengurangi flow rate atau memperbesar diameter pipa," ungkapnya.

Pada kegiatan tersebut mahasiswa Prodi Teknik Kimia memberikan respons positif kuliah yang melibatkan praktisi. "Program ini memberikan pengetahuan lebih bagi kontekstual kami, karena pembicara memang praktisi yang langsung menangani masalah desain perpipaan di PT PIM," ungkap Danusiri mahasiswa Prodi Teknik Kimia.

Menurut Ketua Laboratorium Teknik Kimia, Nasrul ZA, MT mengatakan bahwa kuliah tamu ini memberikan sinkronisasi pada program Merdeka Belajar  Kampus Merdeka (MBKM). "Dengan kuliah ini diharapkan mahasiswa mengetahui masalah riil di dunia industri dan mampu melakukan optimasi desain pemipaan dengan menggunakan aplikasi Hysis" (aplikasi untuk perancangan pabrik - ed).


Lhokseumawe -
Dalam upaya untuk mempercepat berbagai proyek pembangunan dan pengadaan di wilayah Kota Lhokseumawe, Penjabat (PJ) Walikota Lhokseumawe Dr Drs. Imran, M.Si, MA meminta percepatan proses lelang kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kota Lhokseumawe, Senin (11/09/2023).

Dalam amanatnya saat apel gabungan di Lapangan Hiraq, PJ Walikota Imran menekankan pentingnya penyelesaian proyek-proyek kunci yang akan memberikan manfaat nyata bagi warga kota. Untuk itu Imran minta untuk tidak mempermainkan proses lelang tersebut.

"Terkait lelang itu jangan dimain-mainkan, saya tidak cawe-cawe pada pelelangan, jangan karena dipermainkan, itu muncul isu seolah-olah Pj Walikota minta fee" ujar PJ Walikota.

ULP Setdako Lhokseumawe diinstruksikan untuk mengevaluasi dan mempercepat tahap-tahap lelang yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka juga diberi mandat untuk memastikan bahwa proses lelang berlangsung adil dan transparan.

“Silahkan melakukan lelang secara terbuka” tambah Pj Imran.

Upaya percepatan proses lelang ini diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan proyek yang lebih cepat, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga kota.

Pemerintah Kota akan terus memantau perkembangan dari proses lelang ini dan berkomitmen untuk menjalankan proyek-proyek dengan penuh akuntabilitas dan kualitas tinggi demi kepentingan warga kota.


Lhokseumawe –
10 September 2023 - Hari ini, Kota Lhokseumawe dipenuhi kehangatan dan haru. Komunitas Wacana (Wadah Pembaca Bernalar), sebuah kelompok yang berkomitmen untuk memajukan pendidikan di daerah pesisir, menggelar acara wisuda yang tak terlupakan. Namun, yang membuat momen ini istimewa adalah dukungan penuh dari para stakeholder, termasuk Penjabat Wali Kota Lhokseumawe Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd, yang turun langsung ke akar rumput untuk melihat permasalahan pendidikan di Kota Lhokseumawe.

Sebanyak 20 anak sekolah pesisir yang telah menyelesaikan pendidikan selama 6 bulan adalah bintang dalam acara ini. Mereka berasal dari gampong pesisir di pinggiran Kota Lhokseumawe yang kadang terabaikan dalam isu pendidikan. Tapi hari ini, mereka adalah fokus utama, dan para tamu yang memenuhi gedung aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe bisa merasakan semangat dan dedikasi mereka.

Penjabat Wali Kota Imran, adalah salah satu sosok yang berperan penting dalam memberikan harapan-harapan nyata bagi anak pesisir tersebut. Dia memiliki visi yang kuat untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah pesisir dan acap kali turun ke lapangan untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak pesisir.

Yang semakin membuat wisuda ini istimewa adalah fakta bahwa Pj Wali Kota Imran telah kembali menyekolahkan 7 anak tersebut yang sebelumnya putus sekolah ke sekolah impian anak-anak tersebut, sebagai bagian dari visinya untuk mengubah masa depan pendidikan di Kota Lhokseumawe.

Dalam pidato pembukaannya, Pj Wali Kota Imran mengungkapkan, "kami, sebagai pemerintah, harus turun langsung ke akar rumput untuk melihat, merasakan, dan memahami permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh anak-anak pesisir. Hari ini adalah bukti bahwa kami berkomitmen untuk memberikan mereka peluang yang setara dengan anak-anak dari wilayah lain." Ujarnya

Selama acara, para wisudawan menerima ijazah mereka dengan bangga dari tangan Imran. Air mata haru mengalir di wajah para guru-guru dan relawan sekolah pesisir tersebut karena mereka merasa dihargai atas upaya mereka dalam memfasilitasi pendidikan di daerah pesisir. Tidak hanya itu, tetapi para stakeholder lainnya yang berpartisipasi dalam acara tersebut, memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan.

Momen lainnya yang paling menyentuh hati adalah ketika Pj Wali Kota Imran, dengan suara lembutnya, mengajak semua anak sekolah pesisir untuk menyanyikan lagu "Laskar Pelangi" bersama-sama. Suara mereka yang penuh semangat mengisi seluruh ruangan, dan semua mata berbinar. Lagu tersebut menjadi simbol semangat, kegigihan, dan harapan yang membentuk perjalanan pendidikan anak-anak pesisir.

Acara wisuda ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen semua pihak terkait dalam meningkatkan pendidikan di Kota Lhokseumawe.

”ini adalah bukti bahwa dengan kerja sama dan semangat yang kuat, perubahan nyata dalam pendidikan bisa terjadi, terutama di wilayah yang pesisir yang seringkali diabaikan. Dalam momen ini, harapan untuk masa depan yang lebih terang terpancar di mata 20 anak sekolah pesisir Lhokseumawe ini” Tambahnya

Imran juga telah merencanakan langkah-langkah konkrit selanjutnya. Dia berkomitmen untuk mengedukasi orang tua anak-anak pesisir tentang pentingnya pendidikan. Melalui berbagai pendekatan, mereka akan diajak untuk mengerti bahwa pendidikan adalah investasi berharga bagi masa depan anak-anak mereka, dan mereka juga memiliki peran yang besar dalam mendukung perjalanan pendidikan tersebut.

Imran sadar bahwa harapan anak-anak tersebut harus terus menyala. Harapan adalah sumber energi yang tak tergantikan yang akan membantu anak-anak pesisir menghadapi tantangan di masa depan. Pemko Lhokseumawe, organisasi masyarakat, para pendidik, orang tua, dan masyarakat luas, adalah penjaga harapan anak-anak tersebut.


Belitung- Tokoh Masyarakat Padang di Kabupaten Belitung Hendry Dunan menantang kekuatan TIM Sepak Takraw PSTI Belitung dalam ajang pertandingan persahabatan Sepak Takraw di di Desa Juru Seberang 7 – 8 Sepetember 2023. Dalam pertandingan tesebut diikuti oleh Juara Tarkam Desa Juru Seberang, Tim PSTI Belitung dan Tim Padati Minang Belitung. 

Kepada Media Ketua Umum Pengkab PSTI Belitung Yovie Agustian Putra, S.I.Pust menjelaskan penetapan Desa Juru Seberang sebagai Desa Bibit (Debit) Sepak Takraw Pertama di Kabupaten Belitung sejalan dengan komitmen Desa dalam menyemarakkan olahraga tersebut di Desa Juru Seberang. 

" Kita melihat dari antusias warga dalam menyaksikan pertandingan ini sangat luar biasa. Selain itu pertandingan rutin in juga selain ajang silaturahmi sesama pecinta olahraga sepak takraw juga evaluasi tekhnik untuk Tim PSTI Belitung. Kedepan kami berharap ini tetap dilaksanakan secara rutin dan berskala lebih luas dengan mengundang dari desa – desa lainnya, ujar Yovie.

Sementara itu Tokoh Masyarakat Minang di Kabupaten Belitung Henri Dunan menyampaikan bahwa olahraga sepak takraw ini sangat popular dikalangan masyarakatnya. Sehingga kami seperti menemukan suasana kampung halaman ketika ada pertandingan sepak takraw. 

Pertandingan sangat sengit khususnya saat Tim kami berhadapan dengan Tim PSTI yang berlaga di Porprov Babel. Hasil 2 kali pertandingan imbang 1 kali menang dan 1 kali kalah. Selain itu kita juga bertanding dengan tim juara tarkam HUT RI Desa Juru Seberang. Sangat seru dan meriah. Semoga kolaborasi ini bisa menghidupkan Kembali olahraga sepak takraw di Belitung dan melahirkan atlet – atlet potensial kedepannya, Ujar Henry.(rilis)


Lhokseumawe
- Panwaslih Kota Lhokseumawe membacakan putusan sidang adjudikasi dengan pemohon bakal calon anggota legislatif dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalam sidang yang berlangsung di Kantor Panwaslih, Kamis (7/9/2023). Dalam putusan tersebut, Majelis Adjudikasi menolak permohonan bakal calon dari PNA karena melakukan tindak pidana berulang-ulang.

Penolakan permohonan bakal caleg dari PNA secara keseluruhan menguatkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 43/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Lhoksuemawe dalam Pemilu 2023.

Dalam surat keputusan tersebut, KIP Kota Lhokseumawe tidak memuat nama bakal calon dari PNA atas nama Ardiansyah yang maju dari Daerah Pemilihan Lhokseumawe-1. Keputusan itu diambil karena yang bersangkutan dinilai melakukan kesalahan berulang-ulang dalam tindak pidana narkoba pada 2012 dan 2017 sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 10/2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Keputusan KIP Aceh Nomor 36/2023 Pasal 6 Ayah (1) yang mengatur tentang pencalonan anggota legislatif mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Sidang adjudikasi pembacaan putusan dihadiri Ketua KIP Kota Lhokseumawe, Abdul Hakim selaku termohon dan didampingi dua anggota, yakni Indrawan Eka Putera dan Zainal Bakri. Sedangkan dari pihak pemohon menghadirkan dua penasihat hukum, Alkausar SH dan Ratno Cipto SH.

Amar putusan sidang adjudikasi dibacakan secara bergantian oleh Ketua Majelis, Dedy Syahputra serta dua anggota, Ayi Jufridar, dan Yuli Asbar. Majelis sidang adjudikasi menolak seluruh permohonan pemohon—dalam hal ini Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe—karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dikabulkan.

“Setelah pembacaan putusan, pemohon masih memiliki kesempatan mengajukan upayakan ke PTUN lima hari kerja setelah putusan dibacakan,” ujar Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Kota Lhokseumawe, Yuli Asbar, Jumat (8/9/2023).

Dalam sidang adjudikasi sebelumnya, termohon KIP Kota Lhokseumawe menghadirkan saksi ahli Dr Amrijal J Prang SH, LLM, dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang antara lain memaparkan tentang definisi “tindak pidana kejahatan secara berulang-ulang” dari aspek hukum. Menurutnya, dua kali melakukan kejahatan sudah termasuk berulang-ulang. Amrijal juga mengutip amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/2022 yang menyebutkan salah satu persyaratan bakal calon adalah bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dua saksi lainnya yang dihadirkan KIP Kota Lhokseumawe adalah Yusri dan Muhammad Bachraini dari Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Keduanya memberikan kesaksian bahwa bacaleg atas nama Ardiansyah adalah mantan narapidana kasus narkoba pada 2012 dan 2017.

Sedangkan pihak pemohon mengajukan dua saksi masing-masing Murdani dan Hari Wahyudi, warga Hagu Teungoh yang memberikan keterangan bahwa Ardiansyah berperilaku baik dan sudah taubat dari perbuatan masa lalunya.

Menurut Yuli Asbar, sidang adjudikasi digelar setelah dalam proses mediasi yang dilaksanakan Panwaslih Kota Lhokseumawe, pihak pemohon dan termohon gagal mencapai kesepakatan.[]

,


Lhokseumawe :
  Komandan Satuan Radar 231 Lhokseumawe (Dansatrad) Letkol Lek Farid Nazmi, S.T., Bersama Forkopimda Lhokseumawe memenuhi undangan kegiatan Prokasih Nasional yang diselengarakan oleh TNI AL Lanal Lhokseumawe di Dusun Rancong Baro desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, pada Selasa 05/09/2023.

Selain kegiatan Prokasih Nasional yang di ikuti oleh Pimpinan TNI / Polri, Forkopimda Dansatrad juga ikut melepas pesepeda Goes dari Tim Rising Tide Yang tergabung dari beberapa angota TNI Elit dari TNI AU, TNI AL dan TNI AD. dan Masyarakat Sipil.

Para peserta goes Dari Tim Rising Tide ini akan menempuh waktu selama 35 hari dengan jarak sepanjang 3.141 KM untuk sampai ke Jakarta, dilalui secara Triatlhon dengan berlari,  bersepeda dan berenang, para peserta juga akan  melewati seluruh Satuan Kewilayahan TNI.

Dansatrad Letkol Fariz Juga berpesan kepada Tim Goes tersebut untuk selalu berhati hati dalam setiap melangkah hingga sampai ditujuannya nanti, "Saya Berpesan untuk peserta Tim Rising Tide selalu berhati-hatilah dalam melakukan kegiatan ini, bila ada kendala dijalan segeralah menghubungi atau mendatangi pos TNI/Polri dan jangan segan-untuk meminta bantuan bila itu diperlukan" kata Dansatrad fariz.

Prokasih Nasional ini adalah kegiatan untuk membersihkan Kali / Sungai agar bersih dari sampah, kegiatan ini dilaksanakan serentak di 78 titik se-nusantara oleh TNI Angkatan Laut dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yaitu TNI, Polri, Pemerintah, masyarakat dan pelajar, guna untuk memberikan kontribusi dan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk kegiatan Bersih kali (Krueng) Dansatrad juga berharap agar masyarakat sadar bahayanya sampah yang dibuang kesungai, "Harapan saya adalah agar masyarakat lebih peka untuk membuang sampah pada tempatnya, bukan di sungai karena sungai ini jugakan salah satu penompang dalam kehidupan masyarakat juga, marilah kita semua bersama-sama hidup bersih dan Stop Buang Sambah Di Sungai" Tutup Dansatrad Lhokseumawe Letkol Fariz.[]


Lhokseumawe
- Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Gampong di Kota Lhokseumawe mengikuti  penguatan kapasitas untuk melaksanakan pengawasan. Petugas pengawasan di tingkat gampong (desa) serta kecamatan diingatkan berperan aktif dalam mengawasi proses penyusunan daftar pemilih dan pencalon anggota dewan yang sedang berlangsung.

Untuk penguatan kapasitas panitia pengawas adhoc, Panwaslih Lhokseumawe mengundang sejumlah narasumber, yakni mantan Ketua Panwaslih Aceh, Dr Muklir serta Teuku Zulkarnaen Ph.D dan Sofhia Annisa, M.Pd. 

“Dari pelatihan ini, kami mengharapkan pengawas tingkat adhoc memiliki penambahan pengetahuan, khususnya terhadap dua tahapan yang sedang berlangsung,” ujar Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Panwaslih Kota Lhokseumawe, Ayi Jufridar, Selasa (5/8/2023).

Dalam pemaparannya, Dr Muklir mengingatkan modus pelaku pelanggaran kian berkembang, apalagi dengan perkembangan teknologi digital. Kondisi ini menuntut pengawas untuk lebih kreatif dalam melakukan pencegahan. “Karena itu, kerja di divisi pencegahan menuntut kreativitas tinggi, jangan hanya sekadar menjalankan apa yang sudah ada,” jelas dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh tersebut. 

Selain itu, upaya pencegahan yang dilakukan juga atraktif sehingga menarik minat orang banyak dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial. Terakhir, pencegahan dilakukan dengan progesif sehingga mampu menggerakkan masyarakat yang masih apatis agar ikut melakukan pengawasan pemilu, minimal di lingkungan sendiri.

Sementara Teuku Zulkarnaen mengingatkan tantangan pengawasan semakin tinggi mengingat pemilu kali ini dilakukan secara serentak, yakni pemilihan legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden. “Sosialisasi menjadi kunci untuk menyukseskan Pemilu 2024, selain integritas para penyelenggara,” ujar mantan ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe tersebut. 

Seorang peserta pelatihan, Nurhusna, dari PPG Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, mempertanyakan sejumlah bakal calon anggota legislatif yang menurutnya mulai melakukan kampanye melalui pemasangan alat peraga, baik spanduk, baliho, bahkan di kendaraan yang sering berseliweran di jalan raya. “Banyak pertanyaan kepada kami, bagaimana tindakan pengawas terhadap fenomena ini,” ujar Nurhusna.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sofhia Annisa mengingatkan pengawas dari berbagai tingkatan agar mempedomani Peraturan KPU Nomor 10/2023 Tentang Pencalonan, Peraturan KPU Nomor 15/2023 Tentang Kampanye, serta regulasi terkait, terutama Peraturan Bawaslu Nomor 8/2023 Tentang Pengawasan Pencalonan. 

“Pengawas harus membedakan antara alat peraga sosialisasi dengan alat peraga kampanye. Saat ini, belum masuk masa kampanye dan belum ada penetapan daftar calon tetap. Selain itu, pahami juga definisi kampanye itu apa,” jelas Sofhia.

Pelatihan peningkatan kapasitas tersebut diikuti semua anggota Panwascam Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu serta pengawas dari 68 gampong di Kota Lhokseumawe.[]


Sawang -
Gampong Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Aceh Utara - Pada hari Minggu, 03 September 2023, HIMASA (Himpunan Mahasiswa Sawang) bersama dengan pihak Kecamatan Sawang menggelar kegiatan pemetaan potensi wisata arung jeram yang menakjubkan di Krueng Sawang. Acara ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi wisata arung jeram yang belum sepenuhnya digali di wilayah ini, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Bapak Camat Sawang, Mazinuddin, S.Sos, yang menghadiri acara ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah kecamatan dalam mengembangkan pariwisata lokal. Bapak Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Aceh Utara,  Saifuddin,S.STP juga turut serta dalam acara ini. , menunjukkan dukungan dari pemerintah daerah dalam memajukan sektor pariwisata. Serta turut di dampingi oleh Danru Rescue BPBD  Aceh Utara dalam upaya mangantisipasi resiko kecelakaan selama pelaksanaan kegiatan.

Tidak hanya itu, acara ini juga dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tarmizi Panyang, yang memberikan apresiasi terhadap inisiatif HIMASA dalam meningkatkan potensi lokal. Para geuchik (kepala desa) di sepanjang Sungai Krueng Sawang juga ikut serta dalam kegiatan ini, membuktikan komitmen mereka untuk mendukung pengembangan wisata arung jeram di wilayah ini.

HIMASA, sebagai motor penggerak acara ini, memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sawang melalui pengembangan potensi wisata. Mereka berharap dukungan dari semua pihak dalam melaksanakan program kerja yang mereka rancang, dengan tujuan mendorong kemajuan kecamatan ini ke arah yang lebih baik.

HIMASA berharap agar Pemerintah Kabupaten dapat mendukung dan merealisasikan potensi pariwisata arung jeram di Sawang dengan langkah-langkah konkret, seperti pembangunan infrastruktur yang mendukung, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sektor pariwisata, serta promosi yang lebih intensif. Dengan kerjasama yang kuat antara mahasiswa dan pemerintah, diharapkan Sawang akan menjadi destinasi wisata arung jeram yang terkenal dan berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

Semua undangan yang hadir dalam kegiatan pemetaan potensi wisata arung jeram ini memiliki satu visi bersama, yaitu mengangkat potensi lokal Sawang untuk kesejahteraan masyarakat. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak menjadi kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan tersebut. Diharapkan, upaya bersama ini akan membawa perubahan positif bagi Kecamatan Sawang dan masyarakatnya.

Dan Minggu depan, HIMASA akan melanjutkan peran mereka dalam pengembangan wilayah dengan melaksanakan program "Tour School" di Gampong Gunci. Program ini akan berfokus pada peningkatan pendidikan di sekolah-sekolah kategori 3T, menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung pendidikan di wilayah ini


Aceh Utara | StatusAceh.Net - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sekecamatan Sawang melakukan aksi galang dana bantuan dampak kebakaran Dayah Darul Abrar Desa Blang Reuling Kecamatan Sawang Aceh Utara. Minggu (03/09/2023).

 Titik penggalangan dana tersebut berada di Dua titik koordinat. Dimana titik pertama berada di simpang empat jalan elak lintas Krueng Mane - Sawang dimana seluruh Anggota PPS Sawang Selatan yang mengkomandoi lokasi, sedangkan lokasi kedua berada dititik Simpang empat Calok Giri lintas Takengon yang di koordinir oleh sejumlah anggota PPS Sawang Utara.

Junaidi Zainuddin selaku Ketua PPK Kecamatan Sawang ditemui StatusAceh dilokasi menyebutkan, bahwa penggalangan dana untuk musibah kebakaran Dayah Darul Abrar merupakan wujud antusias, solidaritas peduli PPK/PPS antar sesama Sekacamatan Sawang.

Dana yang terkumpul nanti semuanya akan kami serahkan kepada Dayah Darul Abrar, semoga dengan adanya bantuan tersebut dapat meringankan dan dapat dipergunakan sebaik mungkin, tambah Junaidi

Dan Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh anggota PPK dan PPS yang rela panas-panasan demi ikut penggalangan dana, kami pihak PPK tidak dapat membalas semua kebaikan kawan-kawan, Hanya Allah SWT yang dapat membalasnya semua.Ucap Junaidi.

Sementara dikutip dari laman akun Facebook Dayah Darul Abrar, sejak musibah kebakaran, pihak dayah sangat membutuhkan bantuan uluran tangan semua elemen masyarakat, dikarenakan semua alat dan sound system ikut terbakar pada musibah 31/08/2023. Tidak lama lagi akan Maulid, dan Muhazarah dimana proses belajar mengajar sedikit terganggu.***ajn


Jakarta -
Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang mendampinginya dalam kontestasi Pilpres 2024.

Kabar ini membuat Partai Demokrat merasa dikhianati, terlebih keputusan Anies dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh hanya sepihak tanpa sepengetahuan pimpinan tertinggi Partai Demokrat dan PKS yang selama ini berada di Koalisi Perubahan dan Perbaikan disingkat KPP.

Kronologi

Rasa kecewa partai Demokrat dengan Partai Nasional Demokrat atau NasDem berawal dari kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kala itu, Anies Baswedan tidak menyampaikan secara langsung keputusannya menyetujui kerjasama NasDem dan PKB. Padahal, Demokrat sendiri merupakan bagian dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan bersama Nasdem dan PKS.

Sebelumnya, Anies Baswedan telah diusung Partai Nasdem sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022. Namun hingga 22 Januari 2023, Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi Parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen.

Akhirnya, pada 23 Januari 2023 Anies membawa Partai Demokrat  ke dalam koalisinya. Sekaligus mengajak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY “menjemput takdir” sebagai pasangan Capres- Cawapres 2024-2029.

Namun kemesraan yang juga muncul di banyak baliho harus berakhir dalam hitungan bulan. Pada Juni-Juli lalu bibit kerenggangan mulai muncul saat pengumuman bakal cawapres Anies beberapa kali molor diumumkan.

Hubungan Demokrat dengan NasDem kian menurun usai mencuatnya duet pasangan capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada kontestasi pemilihan presiden 2024. Tepatnya pada 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak menetapkan Ketua Umum PKB, Cak Imin untuk mendampingi Anis dalam pemilihan umum presiden mendatang.

Ironisnya, keputusan tersebut tidak diketahui pimpinan tertinggi Partai Demokrat dan PKS. Bahkan, pihak Demokrat sendiri mendapatkan informasi itu dari anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, Sudirman Said.

Terkait kebijakan itu, Demokrat merasa dikhianati oleh Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Partai NasDem. Terlebih lagi, Anies Baswedan sempat menyurati AHY untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Begitu juga Koalisi Perubahan yang sudah menyetujuinya dan tidak ada penolakan.

Tak hanya itu, Surya Paloh sendiri sepakat soal waktu deklarasi cawapres Anies Baswedan bakal diserahkan ke Tim 8. Namun demikian, deklarasi itu tidak pernah terwujud hingga munculnya inisiatif Surya Paloh menunjuk Cak imin sebagai Cawapres Koalisi Perubahan.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok Edi Sitorus didampingi Sekretaris Umum Endah Winarti dan kader merobek gambar Anies pada baliho bakal caleg di Jalan Thole Iskandar, Kecamatan Sukmajaya, Jumat, 1 September 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah

Atas kejadian tersebut, Partai Demokrat mulai memerintahkan kadernya untuk menurunkan baliho dan spanduk bergambar Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat yang bertebaran di sekitar Jakarta. Disamping itu, Demokrat juga menggelar rapat majelis tinggi di Cikeas, Jawa Barat untuk membahas sikap partai di koalisi Anies. Rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng, pun mengumumkan dua poin hasil rapat pada Jumat petang, 1 September 2023. Demokrat secara resmi mencabut dukungan kepada Anies Baswedan dan tak lagi bergabung dalam Koalisi Perubahan.

"Setelah rapat, Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut; yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai (bakal) calon presiden dalam Pilpres 2024. Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini," kata Andi saat menyampaikan hasil rapat.[Sumber: tempo]

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.