2019-11-10

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

ACEH UTARA |  Hari ke-6 babak pertama Open Turnament VolleyBall Dandim Cup Tahun 2019, Sabtu (16/11/2019), di Lapangan Ades VC Gampong Teungoh Kecamatan Nisam, Mempertemukan Bank Indonesian berhadapan dengan Bandara VC Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.

Bank Indonesia turun dengan kostum kebanggaan berwarna Merah, diisi skuad terbaiknya seperti : Tosser Darma Pakcek, Jefri, Salda, Saddam, Dandi dan libero jebolan Akademi Singapore Lhokseumawe Cut Ya, mereka terlalu tangguh bagi Bandara VC.

Smeshan keras Dandi begitu sulit di block oleh pemain yang diturunkan oleh Bandara, seperti Jack Marpaung, Bobo, Tatam dan MJ.

Permainan terlihat tidak seimbang, Bank Indonesia begitu mudah memperoleh angka, smeshan keras Jefri, Quick Salda dan smeshan keras Jefri berkali - kali mendarat mulus ke dalam lapangan permainan Bandara VC.

Bank Indonesia menyudahi perlawanan Bandara dengan skore telak 3 - 0, dengan perolehan point 25-21, 25-12, 25-16.

Dengan hasil sore ini Bank Indonesia memastikan diri menemani tim yang sudah lebih dulu melangkahke babak kedua, seperti Bank Aceh, Tiger VC, Nisam VC, Elng Sakti VC, dan Raja VC.

Pertandingan hari ke tujuh (17/11/2019) putaran pertama, akan berhadapan Congkobo VC Kandang Lhokseumawe berhadapan dengan Ghaza VC Kabupaten Bener Meriah.

Ttd. 

ACEH UTARA |  Hari ke-5 babak pertama Open Turnament VolleyBall Dandim Cup Tahun 2019, Jum'at (15/11/2019), di Lapangan Ades VC Gampong Teungoh Kecamatan Nisam, Mempertemukan Raja VC Sp.3 Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara  berhadapan dengan Rajawali VC Kabupaten Aceh Timur.

Raja VC turun dengan skuat menjanjikan, diperkuat 5 pemain dari Medan Propinsi Sumatera Utara, seperti : Tosser Wanda, Angga, Bayu, Sigit, Rudi Ogek, Libero Ilham, dan pemain lokal hanya Sulu.

Permainan berlangsung yidak seimbang, Raja menguasai set pertama begitu mudahnya, dimana Rajawali yang mengandalkan pemain lokal, seperti Faijan, Tosser : Dekmat, Dek Mat, Reja, dan Libero : Sabar. Mereka ditekan terus oleh pemain Raja. Set Pertama dimenangkan Raja 25 -18.

Set Kedua dan Ketiga masih saja milik Raja, smeshan keras Rudi Ogek, Back Attack Bayu, dan Quick Angga sulit di tahan oleh pemain Rajawali. Set ini dimngkan juga oleh Raja 25 - 22, dan 25 - 18

Dan akhir pertandingan hari ini untuk kemenangan Raja 3 - 0, dan mereka berhak lolos ke Babak delapan besar

Pertandingan besok, Sabtu, 16 November 2019
Bandara VC Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Vs Bank Indonesia Lhokseumawe

Ttd. Taju

Banda Aceh – Hampir seluruh kepala dinas sosial atau pejabat yang diutus dari seluruh kabupaten/kota di Aceh berkumpul di Banda Aceh sejak Senin 11 hingga Selasa 12 November 2019 di salah satu hotel di Banda Aceh.

Mereka diundang oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh melalui bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) untuk membahas terkait persoalan bantuan sosial pangan non tunai (BPNT) agar tepat sasaran dan tepat guna.

Kepala Bidang PFM Fachrial dalam sambutannya dalam kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capasity Building)  petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin mengatakan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh akan terus berupaya ke arah lebih baik agar bantuan sosial pangan ini dapat mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat secara tepat sasaran dan tepat waktu.

“Kita berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Aceh,” kata Fachrial

Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri dalam acara tersebut mengatakan, Pemerintah Aceh saat ini sedang giat-giatnya menekan angka kemiskinan di Aceh, untuk itu berbagai cara dikerahkan agar setiap penggunaan anggaran Pemerintah Aceh dapat berguna dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Aceh agar Aceh dapat keluar dari zona merah daerah miskin di Indonesia.

“Oleh karena itu dengan kehadiran bapak/ibu kemari, kita bisa membahas persoalan bantuan sosial pangan non tunai ini demi kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik,” kata Alhudri.

Menurut Alhudri, banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh keluarga penerima manfaat dari bantuan sosial non tunai ini, diantaranya adalah meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh. Selanjutnya meningkatkan efesiensi dalam urusan penyaluran bantuan sosial, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. 

“Kerena prinsip umum bantuan sosial pangan non tunai ini diantaranya adalah, mudah dijangkau oleh keluarga penerima manfaat,” katanya.[] Hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat eselon III dan IV Dinas Sosial Aceh, serta dari pilar-pilar kesejahteraan sosial di bawah Dinas Sosial Aceh dan Kementrian Sosial RI. []

Jakarta - Belasan pengurus DPP Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) kembali mendatangi kantor PT. North Sumatera Hydro Energy (PT. NSHE) di Jalan Darmawangsa VII No.16, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka meminta kepastian  pertanggungjawaban  terkait permasalahan tanah adat Lobu Sitompul di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang telah dikuasai PT NSHE.

“Kehadiran kami ke PT NSHE yang keempat kalinya  ini untuk meminta jawaban dari surat yang telah kami kirimkan ke manajemen PT. NSHE. Namun, hingga sore ini pihak perusahaan belum juga memberikan kepastian perihal surat tersebut,” kata Sekjen DPP JBMI Jabar Hasibuan di depan pintu gerbang PT. NSHE pada Kamis  sore (14/11/2019).

Saat mendatangi PT. NSHE kali ini, Jabar Hasibuan didampingi Sekretaris OKK DPP JBMI Herman Saragih, serta beberapa pengurus JBMI Tapanuli Selatan yang tanahnya dikuasai PT. NSHE. Team JBMI mempertanyakan respon perusahaan itu terhadap surat yang dilayangkan DPP JBMI Nomor 194/Sek/DPP JBMI tertanggal 26 Oktober 2019 yang ditujukan ke pihak pimpinan PT. NSHE, perihal: ‘Pembayaran Konpensasi Hak-hak Warga JBMI.’

Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP JBMI H. Albiner Sitompul S.IP, M.AP itu berbunyi: Sehubungan dengan surat pengaduan dan permintaan bantuan warga JBMI Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kepada Ketua Umum JBMI, terkait permasalahan Tanah Adat Lobu Sitompul yang berada di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dikuasai PT. NSHE dan sampai saat ini belum dibayar kepada warga JBMI yang tergabung dalam Tanah Adat tersebut sebagai konpensasi lahan yang dipakai oleh PT. NSHE untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Terkait hal tersebut, maka DPP JBMI meminta kepada pihak PT. NSHE untuk segera memberikan hak-hak warga JBMI.

Hisar Nadeak, perwakilan dari ahli waris tanah adat Lobu Sitimpul, mengungkapkan, pada tahun 2013 pihak PT. NSHE ingin membebaskan ratusan hektar lahan yang akan dipergunakan untuk proyek PLTA Simarboru yang terletak di Kecamatan Sipirok, Marancar, dan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Pembangunan PLTA ini untuk mendukung pasokan listrik di Sumatera Utara, dan merupakan bagian dari program prioritas nasional, yaitu program ketenagalistrikan 35.000 megawatt.

Menurut Hisar Nadeak, dari ratusan hektar itu, sekitar 50 hektar merupakan tanah adat Lobu Sitompul. Di hadapan perangkat desa, pihak PT. NSHE berjanji akan membayar kepada para ahli waris tanah adat Lobu Situmpul. Namun, sekian lama para ahli waris menunggu pembayaran untuk pembebasan lahan itu, tidak juga direalisasikan pihak PT. NSHE.

Pada tanggal 10 Januari 2019, Hisar Nadeak dan beberapa ahli waris didampingi pengacara Bangun Siregar, SH diterima pihak manajemen PT. NSHE yang diwakili oleh Catur didampingi pengacara Syamsir Alam Nasution, SH. Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Jakarta itu, Catur menanyakan besaran harga per meter yang ditawarkan ahli waris kepada PT. NSHE.

“Ahli waris menyebutkan tanah seluas 50 hektar itu harga per meter 60 ribu rupiah, sehingga totalnya 30 miliar rupiah. Namun, tidak ada kata kesepakatan dari pihak PT. NSHE,” ujar Hisar Nadeak.

Pertemuan kedua belah pihak kembali dilakukan pada  tanggal 11 Maret 2019. Masing-masing pihak membawa peta tanah. Namun, pihak PT. NSHE menyebutkan biaya pembebasan tanah ahli waris seluas 50 hektar itu sebesar Rp 4 miliar, dengan harga per meter Rp 8.000. Kembali, pertemuan ini tidak menemukan kesepakatan.  

Sementara itu, Tajudin Sitompul dan Armansyah Sitompul, yang juga pengurus JBMI Tapsel meyakini bahwa hingga saat ini para ahli waris tanah adat Lobu Sitompul belum mendapat pembayaran dari pembebasan tanah seluas 50 hektar tersebut oleh PT. NSHE.

Setelah sabar menanti hingga sore hari, pengurus DPP dan wilayah JBMI Tapsel belum juga mendapat kabar tentang balasan surat yang telah dikirim ke PT. NSHE. Seorang sekuriti dijadikan penyampai informasi oleh pihak PT. NSHE.

“Hubungi saja Pak Rony. Semua urusan sudah diserahkan ke Pak Rony,” ujar sekuriti itu kepada pengurus JBMI yang menanyakan perihal kelanjutan jawaban surat yang telah dikirim DPP JBMI ke PT. NSHE.

Menurut Sekjen DPP JBMI Jabar Hasibuan, pihaknya memang pernah bertemu dengan Rony, orang yang dipercayakan PT. NSHE untuk menangani permasalahan ini. Kepada Jabar dan pengurus JBMI laiinnya, Rony berjanji akan memberikan jawaban atas surat tersebut antara hari Selasa atau Rabu, pekan ini.

Namun ketika pihak JBMI akan melakukan pertemuan dengan pihak PT. NSHE pada Selasa dan Rabu sebagaimana dijanjikan, mereka dihadang penjagaan dari pihak kepolisian. "Ketika hari Selasa kami datang ke PT. NSHE, ternyata sudah dijaga aparat kepolisian. Begitu pula ketika kami datang kembali di hari Rabu dan Kamis ini, kembali dijaga oleh aparat kepolisian,” sergah Sekretaris OKK DPP JBMI Herman Saragih.

Untuk klarifikasi dan konfirmasi, media ini mencoba menghubungi Rony dari pihak PT. NSHE via telepon. Namun, setelah beberapa kali dihubungi, Rony tak menjawab panggilan telepon tersebut. Ia hanya membalas via WhatsApp bahwa dirinya sedang meeting.

Pewarta media ini juga mencoba menghubungi Rijal, bagian manajemen PT. NSHE. Namun, dia juga tak memberikan jawaban spesifik. Rijal hanya memberitahukan via WhatsApp bahwa dirinya sedang bertugas di Medan. Jadi, tidak mengetahui kondisi yang terjadi di kantor PT. NSHE di Jakarta.

Sementara itu, Ketua Umum DPP JBMI H. Albiner Sitompul ketika ditemui di kantornya menjelaskan ihwal layangan suratnya ke pihak PT. NSHE. Albiner Sitompul menuturkan bahwa DPP JBMI mempunyai kepengurusan organisasi di tingkat bawah, yaitu DPW di tingkat provinsi, DPD  tingkat kabupaten/kota, dan DPC tingkat kecamatan.

“Terkait masalah ini, bahwa DPC JBMI Marancar melaporkan situasi yang terjadi di wilayahnya ke DPD Tapanuli Selatan. Kemudian DPD meneruskan laporan itu ke DPW lalu ke DPP JBMI. Maka, kami di DPP, harus melayani laporan dari DPC, DPD, dan DPW tersebut,” jelas Albiner Sitompul.

Menurutnya, keberadaan tanah adat Lobu Sitompul sudah ada sejak nenek moyang mereka dahulu kala. Di area tanah adat Lobu Sitompul terdapat makam Datu Manggiling, yang merupakan pimpinan adat Marga Sitompul.

“Bukan pula karena marga saya Sitompul, jadi melindungi warga tanah adat Lobu Sitompul. Tapi, karena saya adalah Ketua Umum DPP JBMI. Dalam AD/ART disebutkan bahwa Ketua Umum JBMI dapat mengambil langkah-langkah untuk kelangsungan JBMI,” paparnya.

Albiner melanjutkan, ketika warga JBMI meminta perlindungan kepada JBMI, maka wajib hukumnya ketua umum melindungi warganya. Seperti Presiden melindungi rakyatnya. 

Sebelumnya, beber Albiner lagi, dirinya juga mengklarifikasi kebenaran perkara ini. Ia mencari tahu, misalnya, apakah benar tanah warga JBMI ini diambil oleh PT. NSHE. Apakah benar ada pengakuan dari pihak desa, kecamatan, hingga dukungan dari perangkat punguan (tokoh) adat di wiyalah itu tentang pengambilan tanah tersebut. Terungkap semuanya menyatakan benar. Artinya, terjadi pengambilan lahan milik adat oleh PT. NSHE.

“Maka, sebagai ketua umum, saya mengirim surat kepada pihat PT. NSHE. Karena mereka telah berjanji untuk membayar penggantian lahan yang akan digunakan untuk proyek PLTA. Tentu surat itu harus ditanyakan jawabannya. Karena ini menyangkut harkat dan martabat warga JBMI. JBMI juga melindungi martabat warga Batak Muslim yang tanahnya digunakan oleh PT. NSHE,” paparnya.

Cara membayarnya pun, lanjut Albiner, harus sesuai, karena para ahli waris tidak secara langsung menjual tanahnya ke PT. NSHE. Tetapi, mereka “memberikan” tanahnya untuk mendukung program pembangunan nasional, dalam hal ini pembangunan PLTA.  

“Karena pemberian tanah ini bukan dengan cara jual-beli, maka harus dibayarkan secara ganti untung. Karena itu, saya perintahkan rekan-rekan JBMI untuk meminta jawaban atas surat yang sudah kami kirimkan ke PT. NSHE. Jadi, saat ini yang berhadap-hadapan dalam masalah ini adalah pihak DPP JBMI dengan PT. NSHE,” pungkasnya.

Menurut Albiner, setiap pembangunan akan menimbulkan dampak munculnya kesejahteraan. Namun efek kesejahteraan itu jangan sampai teranulir akibat proses pembangunan yang tidak mensejahterakan rakyat.

Menurut Albiner, keberadaan tanah adat Lobu Sitompul kelak sangat bermanfaat bagi anak cucu para ahli waris untuk melangsungkan hidup.

“Jika sekarang kondisi tanah mereka itu sudah digunakan PT. NSHE, maka segeralah bayarkan kepada para ahli waris,” tegas Albiner. (Rif)


Banda Aceh - Pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Kota Lhokseumawe melakukan audensi dengan Waka Polda Aceh Brigadir Jendral Polisi Drs Supriyanto Tarah, M.M, di ruang kerjanya, di Mapolda Aceh, kawasan Jeulingke, Banda Aceh Kamis (14/11). 

Kehadiran Pengurus PPWI ke Mapolda Aceh turut didampingi Dewan Penasehat PPWI Kota Lhokseumawe, Muslim Syamsuddin ST, MAP, Wakil Ketua DPRK Kabupaten Aceh Selatan, Ridwan dan staf anggota DPR RI, Razikin. Kedatangan rombongan PPWI ke Mapolda disambut langsung oleh Waka Polda Aceh Brigadir Jendral Polisi Drs Supriyanto Tarah, M.M.

Dalam pertemuan itu, Pengurus PPWI Lhokseumawe membahas seputaran  terbentuknya pengurus, sekaligus pelantikan PPWI Lhokseumawe yang akan digelar pada Sabtu, 23 November 2019. Selain pelantikan, pengurus PPWI juga rencananya akan menggelar diskusi publik dengan tema "Produk Jurnalistik: Tangkal Penyebaran Hoax dan Radikalisme". Pengurus PPWI sekaligus meminta kesedian Waka Polda Aceh untuk menjadi pemateri dalam diskusi publik tersebut. 

Waka Polda Aceh Brigjen Pol Drs Supriyanto Tarah, M.M, menyambut baik sikap pengurus PPWI Kota Lhokseumawe, yang telah melakukan audiensi dan bersilaturrahim dengan jajaran Polda Aceh. Mantan Kapolres Bireuen ini berharap semoga kedepan dapat terjalin kerja sama yang lebih baik lagi antara kepolisian dan para wartawan, khusus di wilayah Hukum Polda Aceh. 

"Terkait permintaan untuk menjadi pemateri di diskusi publik, itu tergantung perintah dari pimpinan. Tergantung siapa yang diperintahkan oleh pak Kapolda. Apabila saya diperintahkan. Insya Allah saya siap" demikian ujar Waka Polda. 

Sekretaris PPWI Lhokseumawe, Hasanuddin yang ikut dalam pertemuan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada jajaran Polda Aceh, yang mana permintaan audensi melalui pendekatan secara personal untuk audensi Waka Polda Aceh di mendapatkan  sambutan baik. 

"Kami pengurus PPWI Kota Lhokseumawe mengapresiasi jajaran Kepolisian Polda Aceh dalam mengayomi berbagai lapisan masyarakat, salah satunya masyarakat pewarta" kata Hasanuddin. 

Hasanuddin berharap dengan mementum pertemuan hari ini menjadi langkah awal terjalinnya silaturrahmi ataupun mitra yang baik antara para pewarta dan jajaran kepolisian Republik Indonesia, khususnya di Aceh. 

"Momen ini menjadi langkah awal yang baik didalam kemitraan antara pewarta dengan jajaran Kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polda Aceh" demikian Hasanuddin Sekretaris PPWI Lhokseumawe.(Red/Rls)

ACEH UTARA - Laga hari ke-4 babak pertama Open Turnament VolleyBall Dandim Cup Tahun 2019, Kamis (14/11/2019), di Lapangan Ades VC Gampong Teungoh Kecamatan Nisam, saling berhadapan Elang Putih VC Kabupaten Bener Meriah berhadapan dengan Bek Panic VC Kabupaten Aceh Timur.

Elang Putih yang turun dengan materi pemain terbaik, seperti Ardi, Onan, Febri dan Libero Sujran dan Toser Leonaldy, langsung tancap gas, mereka menguasai set pertama dan kedua lewat smeshan keras Febri, dn variasi permainan yang diatur Leonaldy. Perolehan angka set 1 dan 2 untuk kemenangan Elang Putih 25 - 19, 25 - 22.

Tertinggal 2 set membuat Bek Panic, mencoba merubah pola permainan, kali ini mereka menerapkan reli-reli panjang, dan menyudahi permainan dengan smeshan keras Riski Capung, set ketiga ini menjadi milik Bek Pinic, 22 - 25.

Set keempat berlangsung seru, dimana kedua tim saling kejar mengejar angka, reli panjang, variasi permainan dan gerak tipu diperlihatkan kedua pemain, namun nasib baik bagi Elang Putih, mereka merebut set ini dengan skor 25 - 21.

Kemenangan set ke empat, membuat Elang Putih memastikan lolos ke babak delapan besar, mendampingi Bank Aceh Lhokseumawe, Tiger VC Kuta Makmur, Tuan rumah Nisam Vc.

Besok
Jum'at, 15 November 2019
Raja VC Sp. 3 Kuta Makmur akan berhadapan dengan Rajawali Kabupaten Aceh Timur.

Ilustrasi
Blangpidie - Penyidik Satpol PP dan WH Aceh Barat Daya (Abdya), dikabarkan telah menyerahkan berkas kasus mesum IA (35) seorang janda dan IJS (28) brondong.

Mereka digerebek sedang wik-wik (mesum) di salah satu kamar hotel di kawasan Blangpidie ke penyidik.

Penyerahan berkas kasus esek-esek itu, untuk penyempurnaan sebelum berkas tersebut. Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Blangpidie.

Kabarnya untuk mengungkapkan kasus ini, penyidik Satpol PP dan WH Abdya telah memeriksa empat orang saksi.

Dua di antara empat saksi yang diperiksa, yaitu penjaga hotel saat penggerebekan dan pengelola hotel tersebut.

Kasat Pol PP dan WH Abdya, Riad SE melalui Penyidik Satpol PP, Delvan Arianto SIP membenarkan bahwa berkas tersebut sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum.

"Iya sudah kita kirimkan ke jaksa, jadi kita tunggu hasil dari jaksa," ujar Delvan Arianto SIP.

Ia menyebutkan, empat saksi tersebut termasuk dari pihak penjaga dan pemilik hotel tempat IA dan IJS melakukan wik-wik.

"Iya, status mereka sejauh ini saksi," sebutnya.

Untuk diketahui, IA (35) warga di salah satu kecamatan di Abdya, dan brondong IJS (28) warga salah satu kecamatan di Aceh Selatan.

Penyidik terus mengungkapkan kasus tersebut, kabarnya kasus yang melibatkan janda satu anak itu, bukan kasus mesum biasa namun ada sosok mucikari di baliknya.

Bahkan, Riad tidak membantah, bahwa kasus brondong dan janda itu diduga ada sosok 'papa' alias mucikari.

Sehingga IA dan IJS bisa bertemu dalam kamar tersebut.

"Tunggu dulu, berat dugaan seperti itu. Mohon doanya, agar kasus ini bisa kita ungkap sampai tuntas," katanya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. (*)
 
Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Kasus Mesum Janda dan Brondong di Sebuah Hotel di Blangpidie, Ini Penjelasan Penyidik"

Jakarta - Kabar mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memimpin salah satu Badan Usaha Milik Negara menjadi perhatian publik. Ahok dipanggil Menteri BUMN, Erick Thohir untuk membicarakan hal tersebut pada Rabu 13 November 2019.

Ahok mengaku siap ditempatkan di BUMN mana saja. sebab hal itu merupakan pengabdian untuk negara. Niat Erick Thohir ternyata memantik berbagai respons dari masyarakat, termasuk di media sosial. Salah seorang warganet melontarkan pertanyaan menohok kepada Erick Thohir.

Dalam akun Twitterrnya Bagong, netizen ini mempertanyakan apakah Ahok harus mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

"Pak @erickthohir, Bagong pengen nanya. Kalau mau jadi direksi BUMN itu harus ngurus SKCK nggak? Soalnya temen2 Bagong yang mau nglamar CPNS, karyawan swasta, bahkan OJOL aja semua harus ngantri ngurus SKCK ke kantor pulisi," tulisnya dio akun @_bayangan_semar, Kamis 14 November 2019.

Pertanyaan ini menuai komentar beragam dari netizen lainnya. Ada yang meminta Erick Thohir memberikan kepastian.

"Monggo dijawab Pak @erickthohir ....kami butuh kepastian soal ini...,” komentar Aina Rosani lewat akun @Belangtiga.

Foto: Pimpinan Kelompok yang Bikin Video Meresahkan 'Pembebasan Kemerdekaan Aceh Darussalam' Ditangkap (Agus-detikcom)
Banda Aceh - Polda Aceh kembali memburu empat anggota kelompok Pembebasan Kemerdekaan Aceh Darussalam/Aceh Merdeka dan Tentara Islam Aceh Darussalam (PKAD/AM TIAD). Mereka diburu setelah tidak menyerahkan diri dalam waktu 2X24 jam.

"Setelah diberi waktu belum ada yang menyerahkan diri," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Kombes Agus Sarjito saat dimintai konfirmasi wartawan, Rabu (14/11/2019).

Menurutnya, personel Satgas kejar tangkap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Polda Aceh masih mengejar anak buah Yahdi Ilar Rusydi (55) itu. Yahdi sendiri sudah ditangkap Kamis (7/11) lalu di kawasan Bireuen, Aceh.

"Kejar tangkap terhadap pengikutnya (Yahdi) tetap (dilakukan). Tim masih melakukan pengejaran," jelas Agus.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes T Saladin mengaku sudah mengantongi identitas keempat orang itu. Polisi akan menangkap semua anggota kelompok pimpinan Yahdi tersebut.

"Tinggal menunggu waktu saja kalau mereka tidak menyerahkan diri," kata Saladin ketika dikonfirmasi terpisah.

Seperti diketahui, dua pelaku pembuat video meresahkan yang berisi maklumat pengusiran warga yang bukan asli Aceh keluar dari Tanah Rencong dibekuk. Salah satu pelaku yang diciduk adalah Yahdi, pimpinan kelompok.

Kedua pelaku ditangkap tim gabungan Polda Aceh di kawasan Bireuen pada Kamis (7/11/2019) pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Kedua pelaku berinisial YIR dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sepucuk senjata rakitan.

"Kedua tersangka ini pada bulan September pernah memviralkan video di akun Facebook yang berisi tentang SARA dan ujaran kebencian," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Ery Apriyono dalam konferensi pers di Mapolda Aceh. | detik.com

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. (Foto/Fuadi)
Banda Aceh - Alokasi anggaran untuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh yang tertera dalam APBA Perubahan (APBA-P) 2019, menuai kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya disampaikan lembaga Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menyebutkan, secara etika Kadin tak diperkenankan menerima subsidi dari pemerintah. Apalagi usulan dananya bahkan memasukkan item-item terkecil, seperti kendaraan, kulkas, hingga alat tulis.

“Kadin ini merupakan lembaga tempat berkumpulnya para pengusaha, kumpulan orang-orang kaya, sebenarnya. Secara etika politik dan anggaran, justru merekalah yang seharusnya berkontribusi untuk menaikkan penerimaan daerah,” terangnya, Kamis (14/11/2019).

Di sisi lain, Askhalani menyoroti proses penganggaran yang diduga ilegal. Sebab, perencanaannya sama sekali belum pernah dibuka ke publik.

Dalam rencana anggaran di tahun 2018 lalu, anggaran tersebut tak terlihat sama sekali. “Jadi ini masuk di tengah jalan.”

Ini disebutnya logika sesat berpikir. Sebenarnya tak boleh diterima. Apalagi sampai ke item-item terkecil. “Lembaga sebesar Kadin ini seharusnya malu menerima dana tersebut,” ucap Askhal.

Sebut Kadin Bukan Organisasi Nirlaba

Secara kelembagaan, Askhalani mengatakan Kadin bukanlah organisasi nirlaba yang bisa menerima dana hibah.

Dia menjelaskan, pada Pasal 6 ayat (5) Permendagri disebutkan, hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Selain itu, badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial ini telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupati/wali kota,” lanjut Askhal.

Keberadaan lembaga tersebut perlu diakui oleh pemerintah pusat ataupun daerah melalui pengesahan dari pimpinan instansi vertikal, atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

“Nah, jika melihat dari nomenklatur dan tata organisasi maka Kadin itu bukan bagian yang berhak mendapatkan anggaran secara terus menerus,” tukas dia.

GeRAK menduga, proses pemberian anggaran ini punya kepentingan tertentu. Bahkan, pihaknya memastikan ini bagian dari barter politik anggaran antara Pemerintah Aceh dengan pengusaha.

Sementara, kebutuhan hibah dan bansos sifatnya harus berpedoman untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri 123/2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBA.

“Usulan untuk anggaran Kadin jelas tidak dibenarkan, karena ia bukan lembaga struktural organisasi pemerintahan, sama sekali tidak memiliki hirarki dari sudut tata organisasi daerah manapun, jadi berpotensi menimbulkan celah pelanggaran hukum terencana,” pungkasnya.

Tetap Aset Milik Negara

Sebelumnya Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kesekretariatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Muhammad Iqbal, mengatakan, aset yang digunakan oleh asosiasi pengusaha itu adalah aset milik negara dan pengadaannya sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Secara nasional, Kadin Indonesia adalah wadah pembinaan pengusaha yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1987. Kadin Aceh sendiri, merupakan organisasi di daerah, yang keberadaanya merupakam satu kesatuan tidak terpisahkan dari Kadin Indonesia.

Sehubungan dengan informasi yang beredar di media daring dan lini masa media sosial, terkait dengan bantuan berupa belanja barang, yang diperuntukkan bagi Kadin Aceh, Muhammad Iqbal menjelaskan, semua proses pengadaan dan pengelolaan anggarannya dilakulan oleh instansi teknis terkait, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

Proses pengusulan item anggaran tersebut, dilakukan oleh Kadin Aceh. Dalam proses perencanaan dan penganggarannya disetujui oleh Pemerintah Aceh dan DPRA, dengan penempatan mata anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sebagaimana organisasi lain, seperti KONI, KNPI dan juga Pramuka, yang keberadaan institusi tersebut diatur oleh UU, maka Kadin yang kelembagaannya juga dibentuk berdasarkan UU, maka sebagai organisasi mitra pemerintah yang menjalankan fungsi pembinaan pengusaha, bentuk bantuan yang diberikan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dapat kami terangkan, Kadin Aceh merupakan organisasi yang sama seperti lembaga lain, yakni Pramuka, Koni dan KNPI. Merupakan wadah yang sewajarnya juga mendapatkan dukungan dari negara. Sebab tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai sarana pembinaan pengusaha dan UMKM,” kata Iqbal.

Sumber: Waspada

,
Aceh Besar – Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Program Serbuan Teritorial (Serter) dari Staf Teritorial Angkatan Darad (Sterad) mendatangi sasaran-sasaran pada pelaksanaan Serter di wilayah Kodim 0101/BS, Rabu (13/11/19).

Kedatangan Tim yang diketuai Letnan Kolonel (Letkol) Inf Muhammad Ridha, S.S, S.I.P., M.I.Pol beserta dua orang anggota Lettu Inf Yosef Mulyono dan Sertu I Putu Recika Bayu dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan Serter yang dikerjakan oleh Kodim 0101/BS.

Pelaksanaan Wasev Serter di wilayah Kodim 0101/BS ini dilakukan selama dua hari mulai hari ini sampai dengan Kamis, 14 November 2019 (besok). Untuk hari ini Tim meninjau pada sasaran rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 6 unit.

Adapun lokasi sasaran RTLH yang ditinjau itu diantaranya rumah milik Bapak Husen di Desa Capeung Dayah Kecamatan Seulimeum, di rumah Ibu Hamidah di Desa Sineubok Kecamatan Seulimeum dan rumah milik Ibu Nuriah di Desa Meunasah Baro Kecamatan Seulimeum.

Selanjutnya, rumah milik Bapak Adnan Ali di Desa Dayah Daboh Kecamatan Montasik, rumah milik Bapak Abdullah di Desa Empe Tanong Kecamatan Montasik, dan terakhir rumah milik Ibu Hindi Desa Paya Keureuleh Kecamatan Lembah Seulawah.

Pada setiap peninjauan sasaran rehap RTLH tersebut, Ketua Tim Wasev Serter Letkol Inf Muhammad Ridha, S.S, S.I.P., M.I.Pol yang menjabat sebagai Pabandya 3/Turjuk Spaban 1/Ren Sterad itu juga menyerahkan paket Sembilan Barang Pokok (Sembako) kepada pemilik rumah.

Perlu diketahui, selain merehab 6 unit RTLH, sasaran Serter lainnya yang dikerjakan oleh Kodim 0101/BS diantaranya yaitu Pengecatan Meunasah atau Balai Pengajian sebanyak 7 unit dan Bakti Sosial berupa Donor Darah.

Turut mendampingi Tim Wasev Serter tersebut diantaranya Pabanda Bakti TNI Staf Teritorial Kodam Iskandar Muda (Sterdam IM) Mayor Inf Emri Siregar, Pasiter Kodim 0101/BS Mayor Inf Issukandar, S.Ag, dan Kaur Komsos Lettu Inf M. Juned beserta 2 orang anggota.

Meulaboh - Mahasiswa di Aceh melakukan aksi satire untuk memprotes kebijakan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Aksi protes berupa penyerahan sejumlah koin kepada salah satu cabang dari badan tersebut sebagai bentuk sindiran atas beleid yang dianggap tidak populis.

Koin dikutip dari sejumlah pengendara yang melintasi di Simpang Kisaran Meulaboh, Aceh Barat selama dua hari berturut-turut sejak Senin (11/11/2019). Koin yang terkumpul sebanyak Rp494 ribu dan telah diserahkan ke Kantor BPJS Cabang Meulaboh, Rabu (13/11/2019).

"Koin-koinnya kami kutip dari masyarakat," ujar Koordinator Aksi, Mohd. Abrar, kepada Liputan6.com, Rabu sore (13/11/2019).

Abrar mengatakan bahwa penggalangan koin dilakukan karena peraturan presiden yang akan berlaku pada 2020 bersifat mencekik. Ia beralasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak sepadan dengan upah di masing-masing daerah dan menurunkan daya beli.

Menurutnya, akan lebih baik pemerintah menutup defisit dana BPJS melalui dana dari cukai rokok yang berjumlah triliunan. Bisa juga dengan menaikkan jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) orang miskin dengan nilai iuran PBI dinaikkan menjadi nilai keekonomian.

"Tujuan kita menggugat peraturan tersebut. Kami tidak mau iuran itu naik," imbuhnya.

Mahasiswa mendatangi kantor BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh untuk menyerahkan dua kantong plastik berisi koin yang telah mereka kumpulan. Namun, pihak BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh tidak mau menerimanya sehingga kantong plastik ditinggalkan mahasiswa di pekarangan kantor tersebut.

"Kami tidak bawa pulang lagi karena tidak. Kami taruh di situ, biar orang BPJS mau bawa ke mana, silakan," kata Abrar.

Bener Meriah- Menindaklanjuti himbauan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tentang siaga bencana, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Aceh Alhudri didampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Sya`baniar, bersama rombongan melakukan kunjungan lapangan untuk memeriksa kesiapan logistik yang ada di gudang milik Pemerintah Aceh yang ada di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Sejak Selasa 12/11/2019 pukul 22.40 WIB Alhudri bersama rombongan memeriksa kesiapan gudang logistik di Kabupaten Pidie, selanjutnya pukul 00.40 WIB Alhudri meninjau kesiapan gudang logistik di Kabupaten Pidie Jaya.

Pada Rabu 13/11/2019 pukul 02.40 dini hari Alhudri bersama rombongan juga memeriksa kesiapan gudang logistik di Kabupaten Bireun, bersamaan dengan itu Alhudri juga membawa serta bantuan logistik satu truck untuk menambah kesiapan logistik yang siterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Bireun, Murdani didampingi ketua dan anggota Tagana setempat. Adapun bantuan yang diberikan tersebut berupa,  Air Mineral 200 Dus, Biskuit 50 Dus, Sarden 40 Dus, Gula Pasir 200 Kilogram, Kecap 33 Dus, Sambal 22 Dus, Minyak Goreng 30 Dus, dan  Mie Instan 332 Dus.

Sama hal nya dengan Kabupaten Bireun, Alhudri bersama rombongan juga memeriksa kesiapan logistik di Kabupaten Bener Meriah bersama bantuan sejumlah satu truck, ada pun bantuan tersebut berupa, Air Mineral 200 Dus, Biskuit 50 Dus, Sarden 40 Dus, Gula Pasir 200 Kilogram, Kecap 33 Dus, Sambal 22 Dus, Minyak Goreng 30 Dus, dan Mie Instan 332 Dus. Bantuan  diterima langsung oleh Sekda Bener Meriah Haili Yoga, Sekretaris Dinsos Bener Meriah Saidi M Nurdin, serta ketua dan anggota Tagana Bener Meriah pukul 17.30 WIB.

Alhudri di sela-sela memeriksa kesiapan gudang logistik mengatakan, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah memerintah dirinya untuk memeriksa dan mendistrubusikan bantuan logistik ke setiap gudang logistik yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh sebagai bentuk siaga bencana jika tiba-tiba kondisi buruk melanda daerah tersebut. Perintah Plt Gubernur Aceh tersebut didasari dari peringatan BMKG Aceh menyangkut kondisi cuaca ekstrem yang sedang terjadi di Aceh bahkan untuk beberapa hari ke depan.

“Peringatan BMKG ini harus kita sikapi dengan serius dan semua pihak harus siaga untuk mengurangi resiko bencana terhadap masyarakat, untuk itu kami turun dalam rangka kesiap-siagaan bencana. Karena kita tidak tahu kapan akan terjadi bencana,” kata Alhudri,

Oleh karena itu, dirinya ingin memastikan secara langsung ketersedian logistik yang ada gudang-gudang milik Dinas Sosial Aceh yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Bagi gudang yang sudah kekurangan logistik pihaknya langsung mendistribusikan kembali sesuai dengan laporan yang diterima dari pihak pengelola gudang atau dinas sosial setempat. Sehingga saat bencana terjadi pemerintah kabupaten setempat bersama para Tagana bisa langsung menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang terkena musibah, terutama untuk bantuan masa panik.

“Sehingga kapanpun, bantuan tersebut langsung bisa disalurkan tanpa harus menunggu kami dari provinsi,” kata Alhudri.

Alhudri menuturkan, jika pihaknya sudah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) melalui Tagana, sahabat tagana, serta kendaraan dapur umum guna menindaklanjuti perintah Plt Gubernur Aceh dalam menghadapi bencana.

Selain itu, Alhudri juga meminta kepada pihak pemerintah kabupaten/kota dan para Tagana setempat agar gudang logistik di rawat dengan baik, begitupun logistik di dalam gudang diatur dan ditata dengan rapi. Alhudri meminta agar gudang-gudang tersebut juga harus dikelola dengan semangat gerakan BEREH seperti yang yang canangkan oleh Sekda Aceh dr. Taqwallah.

“Tujuannya agar logistik disusun dengan rapi dan indah, pisahkan logistik yang bersumber dan APBA, APBN, dan APBK. Begitupun harus dipisahkan antara bantuan sandang dan pangan, sehingga mudah dan cepat saat dikeluarkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Kemudia, kepada Tagana agar harus berada di lokasi bencana sejam pascabencana” tegas Alhudri.

Sementara itu Sekda Bener Meriah Haili Yoga mengucapkan terimakasih atas kedatangan rombongan Dinas Sosial Aceh yang dipimpin langsung oleh Alhudri. Menurut Sekda Haili Yoga ,logistik tersebut sangat dibutuhkan oleh pihaknya untuk dapat membantu masyarakat yang terkena bencana.

“Terimakasih Pak Kadis dan rombongan atas bantuan dan berkunjung ke tempat kami,” katanya.

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Bireun, Murdani juga mengungkapkan hal serupa, menurutnya Bireuen adalah salah satu kabupaten yang rawan terkena bencana, oleh karena itu dia meminta dukungan penuh dari pihak Pemerintah Aceh terutama dalam urusan kesiapan logistik.

“Kami Pemerintah Kabupaten Bireuen mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh atas bantuan ini,” kata dia.

Untuk diketahui, Dinas Sosial Aceh akan terus memeriksa gudang logistik yang ada di seluruh kabupaten/kota di Aceh untuk melihat kesiapan logistik di gudang-gudang tersebut.[]

BNNK Gayo Lues menangkap salah seorang bandar narkoba pada Mei 2019 (Liputan6.com/Rino Abonita)
Jakarta - Badan Narkotika Nasional RI baru-baru ini merilis daftar kawasan yang diklaim rawan dan rentan narkoba tahun 2019. Setidaknya, terdapat 654 kawasan yang berada di titik rawan dan rentan narkoba di 34 provinsi.

Aceh menempati urutan kedua dengan jumlah 64 titik rawan dan rentan narkoba, setelah DKI Jakarta yang menempati urutan pertama dengan jumlah 117 titik. Sementara, Provinsi Sumatera Utara yang berada di urutan ke-3 memiliki 33 titik.

Di dalam situs resminya, BNN RI menyebutkan bahwa 64 titik rawan dan rentan narkoba di Aceh tersebar di 11 kabupaten/kota. Hasil kalkulasi tim Liputan6.com mengungkap bahwa Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe merupakan daerah dengan jumlah titik tertinggi, yakni 12 titik.

Selanjutnya, disusul Kota Langsa dan Kabupaten Pidie masing-masing 6 titik, Aceh Selatan, Gayo Lues, dan Pidie Jaya 5 titik, Tamiang dan Banda Aceh 4 titik, Sabang 3 titik, dan Aceh Besar 2 titik. Semua titik menunjukkan markah masing-masing desa di 11 kabupaten/kota yang dimaksud.

Melihat titik rawan dan rentan hanya terdapat di 11 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota di Aceh, berarti, 12 kabupaten/kota lain tidak masuk dalam kategori titik rawan dan rentan narkoba seperti yang dimaksud BNN RI. Kendati demikian, bukan berarti 12 kabupaten/kota tersebut luput dari peredaran narkoba.

ACEH UTARA -  Laga hari ke-3 babak pertama Open Turnament VolleyBall Dandim Cup Tahun 2019, Rabu (13/1/2019), di Lapangan Ades VC Gampong Teungoh Kecamatan Nisam, mempertemukan tuan rumah Nisam VC Aceh Utara dengan Putra GST Dewantara.

Nisam VC turun dengan sejumlah pemain terbaik, seperti Mahmunir, Bugek, Fito, Dekpan, Sholeh, Tosser Murni Bongkeng, dan Libero Andal Doyok, malah dipecundangi oleh anak muda seperti Muhammad Asraf, Alif Gureung, dan Olla Ramlan di set pertama dan kedua dengan skore untuk Putra GST 27-25 dan 25 - 22

Ketinggalan 2 set, membuat pemain Nisam VC bangkit, merubah pola permainan, servis jumping Mahmunir, smeshan keras Abon, dan Back attact Dekpan, benar benar membuat Putra GST tak berkutik, set ke-3 dan ke-4 sah menjadi ruan rumah Nisam 25-10 dan 25-10.

Set penentuan, diakhiri jm 18.05 dengan perolehan poin 11 untuk Nisam, sedangkan Putra GST poin 2. Dan pertandingan diakhiri, untuk kemenangan Nisam. Dn Nisam VC berhak melajukr babak 8 besar, mendampingi Bank Aceh dan Tiger VC.

Untuk pertandingan Kamis,13 November 2019. Bek Panic VC Aceh Timur berhadapan dengan Elang Putih VC Kabupaten Bener Meriah.

Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menangkap Atika Kasim, istri dari mafia sabu Aceh, Murtala Ilyas. Atika diduga terlibat dalam pencucian uang hasil kejahatan suaminya.

"Telah ditangkap lima orang tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang dari kejahatan/tindak pidana narkoba (predicate crime), salah satunya atas nama Atika Kasim," jelas Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari dalam keterangan kepada detikcom, Rabu (13/11/2019).

Selain Arik, BNN juga menangkap 4 orang lainnya yakni Muhibut, Aprianda, Irwan S dan Ferdy S.

"Rencana pagi ini akan dirilis oleh BNNP Sumut di Medan," kata Arman.

Atika Kasim adalah istri dari narapidana kasus narkoba yang saat ini mendekam di LP Nusakambangan bernama Murtala Ilyas. Murtala Ilyas pada tahun 2017 telah dihukum 19 tahun penjara dan asetnya senilai Rp 144 miliar disita negara.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung memutus Murtala bersalah, namun hukumannya dikurangi menjadi 8 tahun dan aset dikembalikan kepada Murtala.

"Oleh Murtala sebagian hasil kejahatan narkoba tersebut disimpan dan dikelola oleh istrinya Atika dan keponakannya Muhibut dengan membuka rekening bank sebanyak 12 rekening yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan narkoba," jelas Arman.

Arman menambahkan, "rekening-rekening tersebut juga dipakau untuk transaksi jual-beli aset dalam upaya menghilangkan jejak (berupaya mencuci), membuat seolah-olah uang hasil penjualan narkoba tersebut adalah bersih, sah atau legal." |
detikcom

Jakarta - Tokoh nasional yang juga pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono memberikan apresiasi tinggi atas pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haytar di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Suhendra Hadikuntono yang memiliki kedekatan personal dengan Wali Nanggroe Aceh mengatakan, pertemuan itu menjadi momentum yang sangat bagus untuk stabilitas nasional dan kebangsaan.

"Wali Nanggroe Aceh sangat memahami nilai-nilai luhur keberagaman budaya dan kebinekaan Indonesia. Prabowo dapat belajar secara arif, langsung kepada seorang tokoh bangsa yang sangat dihormati di dunia internasional," ujar Suhendra dalam keterangannya, Rabu (13/11/2019).

Dalam pertemuan tersebut dikabarkan Wali Nanggroe Aceh banyak membahas dengan Menhan tentang beberapa hal dalam kesepakatan Helsinki yang belum tuntas dilaksanakan, di antaranya perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara, masalah perekonomian, pembentukan badan ad hoc dan beberapa butir kesepakatan Helsinki lainnya.

Menurut Suhendra, hal itu sebenarnya bukan ranah atau tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari seorang Menhan. "Saya menyarankan agar Menhan Prabowo segera melaporkan hasil pembicaraan tersebut kepada Presiden Jokowi karena sebetulnya sudah masuk wilayah kebijakan kepala negara. Atau lebih tepat lagi seharusnya Prabowo segera memfasilitasi pertemuan antara Presiden Jokowi dan Wali Nanggroe Aceh," tegas Suhendra yang merupakan penggagas Sabuk Nusantara.

Lebih lanjut Suhendra menjelaskan pertemuan Presiden Jokowi dengan Wali Nanggroe Aceh merupakan sesuatu yang sangat urgen dan mendesak. "Saya mensinyalir selama ini akses Wali Nanggroe Aceh untuk bertemu Presiden Jokowi sengaja dihambat oleh kelompok tertentu sehingga Presiden tidak mendapatkan masukan yang benar dan utuh tentang hubungan antara pemerintah pusat dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terkait kesepakatan perdamaian Helsinki," paparnya.

Suhendra meyakini apabila Presiden Jokowi mendapat informasi secara utuh dan komprehensif tentang Aceh, pasti dengan cepat merealisasikan butir-butir kesepakatan Helsinki yang belum tuntas dilaksanakan. "Apabila semua permasalahan kesepakatan Helsinki ini dapat segera dituntaskan, saya menyakini akselerasi pembangunan di Aceh dapat ditingkatkan secara signifikan," tandas Suhendra.

Sumber: BeritaSatu.com


SAWANG- Satu unit mobil pick up L300 terperosok dan hampir terjatuh ke sungai saat meleawati jembatan gantung di Desa Lhokcut Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, Selasa (12/1/2019) sekiranya pukul 11:00 WIB.

Dari pantauan reporter darri lokasi tampak puluhan warga antusias memadati jembatan lhokcut guna melakukan evakuasi satu unit mobil pick up L300 yang nyaris tercebur ke sungai.


Terlihat bagian ban belakang mobil jauh terperosok kebawah dengan kondisi lantai jembatan dengan lubang besar akibat lantai yang terbuat dari kayu telah rapuh dan jatuh sedikit demi sedikit ke sungai.

Proses evakuasi mobil tersebut memakan waktu hampir dua jam yang belakangan melibatkan bantuan dua personil anggota TNI dari Koramil Sawang.

Mahmudi (29) Salahsatu warga yang berhasil ditemui di lokasi mengatakan sangat kecewa dengan lambannya penanganan dari pemerintah daerah atas kondisi jembatan lhokcut yang mengancam keselamatan dan nyawa warga.

“ Kami warga disini sangat kecewa dengan lambannya reaksi pemerintah daerah melakukan rehab jembatan ini,apa tunggu ada yang mati dulu baru dibangun atau direhab ? “,ungkap mahmudi kesal.

Bagi warga sekitar mengatakan jika jembatan gantung tersebut menjadi akses utama bagi kabupaten bireuen dan sejumlah warga di beberapa desa lainnya untuk menuju ibukota kecamatan dan kabupaten aceh utara.

Akibat rusak parah dan hampir menelan korban jiwa,aparatur desa serta masyarakat lhokcut hari ini melakukan penutupan jembatan lhokcut dengan memalangkan kayu sebagai antisipasi menambahnya korban dari warga yang melintasi jembatan tersebut.

Sebelumnya Sekretaris Desa Damnir kepada media ini mengatakan kondisi lantai jembatan sudah tidak layak untuk dilintasi dan mengancam keselamatan warga yang melintas.

Damnir berharap agar pemda aceh utara maupun dinas yang terkait dapat melakukan perbaikan agar warga dapat melintasi jembatan dan tidak terisolir.

“ Saya dari kemarin-kemarin sudah sampaikan jika jembatan lhokcut ini tidak layak lagi digunakan dan dapat mengancam keselamatan jiwa namun sampai hari ini belum ada tindakan apapun dari pemerintah daerah.  

Seperti diketahui kondisi jembatan gantung telah kerap disampaikan oleh pimpinan desa maupun publikasi dari media-media namun pemerintah daerah aceh utara terkesan tutup mata dengan kondisi jembatan gantung di gampong Lhokcut Kec. Sawang Aceh Utara.

Hingga berita ini dilansir warga menutup akses menuju jembatan gantung lhokcut,hal ini dilakukan guna antisipasi jatuhnya korban kembali dari warga yang melintasi jembatan.(Red)

Video detik-detik evakuasi mobil L300 pick up yang nyaris kecebur ke sungai lhokcut di jembatan lhokcut.


Lhoksukon - Sungai Krueng Kereutoe, Aceh Utara kembali meluap sehingga menyebabkan lima desa di Kecamatan Matang Kuli terendam banjir.

Bukan hanya itu, sawah warga yang baru disemai benih padipun ikut direndam banjir.

Salah seorang warga di Keude Kecamatan Matang Kuli Nasir mengatakan karena setiap hari  diguyur hujan deras terus menerus membuat air sungai meluap tanpa bisa dibendung. 

Dampak buruk dari luapan Krueng Kereutoe itu membuat sejumlah desa Kecamatan Matang Kuli direndam banjir setinggi lutut orang dewasa.

Banjir yang terjadi sejak pukul 06.30 Wib itu bukan hanya merendam rumah warga juga ikut menenggelamkan seluruh areal sawah produktif yang baru disemai benih padi. 

"Karena banjir terjadi disubuh hari membuat warga menjadi panik. Karena harus menyelamatkan barang rumah tangga seperti alat elektronik dan perabotan. Banjir ini akibat luapan air sungai," ujarnya. 

Meski musibah banjir itu tidak menimbulkan korban jiwa, namun pada umumnya warga dan petani mengalami kerugian karena air merusak perabotan atau alat elektronik serta gagalnya musim tanam padi. 

Kapolres Aceh Utara, AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kapolsek Matang Kuli, Iptu Sudiya Karya mengatakan, banjir bukan hanya mulai merendam rumah warga, tapi sejumlah ruas badan jalan ikut tenggelam. 

Diperkirakan banjir merendam lima desa Kec. Matang Kuli antara lain, Gampong Alue Euntok, Tumpok Barat, Hagu, ALue Tho, dan Gampong Meuria.

"Hujan deras yang mengguyur Aceh Utara mengakibatkan Krueng Kereuto meluap. Sehingga merendam sejumlah gampong,” paparnya.

Sedangkan ketinggian air diperkirakan mencapai 20 hingga 30 sentimeter. 

Pasca itu, sementara ini sebagian besar masyarakat enggan direlokasi ke tempat pengungsian dan lebih memilih untuk tetap bertahan di rumah masing-masing.

“Air juga merendam persawahan milik warga. Padahal, benih padi baru disemai,” ungkapnya. (ZN)

Aceh Utara – Open Turnamen Turnament VolleyBall Dandim CUP 2019 memperebutkan Piala Dandim 0103/ Aceh Utara, resmi dibuka oleh Letnan Kolonel Agung Sukocho,  Senin 11 November 2019, dilapangan Ades VC Gampong Teungoh Nisam Kabupaten Aceh Utara.

Pada hari pertama, Raksasa Bola Aceh Bank Aceh Lhokseumawe berhadapan dengan Olimpic Kabupaten Pidie Jaya. 

Bank Aceh nampaknya tidak main – main menghadapi Dandim Cup, seluruh pemain terbaiknya nampak dibawa dihari pembukaan, seperti Jali – Jali, Ade Bayor, Pon Codet, Dekdi, Cecep, Imam, Fajar dan Odi.   

Olimpic juga tidak mau menyerah, dimana mereka mengandalkan pemain muda dan talenta local Pidie Jaya, seperti Wan Rajul, Umar, Moli, Agus, Andika, Fahmi dan Morden.

Pertandingan berlangsung tidak seimbang, dimana Bank Aceh melumat Olimpic Pidie Jaya, dengan skore telak 3 – 0 (25-18, 25-22 dan 25-21)
Hari Kedua,

Akan saling berhadapan Perkasa VC Kabupaten Bireun versus Tiger VC Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. (Taju)

Ilustrasi
MALANG - Peringatan keras bagi para orang tua agar selalu mengawasi anaknya saat bermain media sosial (Medsos), jika tidak ingin bernasib seperti gadis belia di Malang.

Pasalnya, gegara memasang foto-foto di media sosial facebook, gadis belia berinisial KI (16) itu harus kehilangan kesucian setelah direnggut oleh lelaki yang mengirim pertemanan ke facebook milik korban.

Peristiwa itu berawal, saat pelaku berinisial YF (18) yang juga masih tercatat sebagai salah satu siswa SMU di Malang itu melihat foto-foto cantik korban di facebook. Kemudian pelaku mengirim pertemanan dan mengajak kenalan.

Gayung pun bersambut, ajakan pelaku direspon korban hingga kedua anak cucu adam itu pun jajian bertemu alias kopi darat. Dengan bermodalkan sepeda motor gaul, pelaku mengajak korban keliling kota, makan malam dan kemudian mengajak korban menginap di sebuah vila di Kota Batu, Malang.

Di Villa itulah, pelaku melancarkan jurus mautnya untuk merenggut kesucian korban. Meski sempat menolak, namun kegigihan pelaku dalam melancarkan rayuan membuat pertahanan korban pun runtuh. Sehingga berdalih atas nama cinta, korban pun merelakan dirinya ditiduri oleh pelaku sebanyak dua kali pada malam itu.

Karena tak pulang semalaman, korban langsung diinterogasi oleh orang tuanya. Desakan orang tua membuat korban menceritakan apa yang dialaminya pada malam itu. Tak terima dengan ulah pelaku, orang tua korban pun melaporkannya ke polisi. Tak menunggu lama, polisi pun membekuk pelaku.

Kapolres Malang Kota AKBP Harviadhi mengatakan, polisi masih mengembangkan kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya korban-korban lain. "Pelaku dijerat Pasal 81 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun," pungkasnya. | Sindonews

,
StatusAceh.Net - Hari kedua, Minggu (10/11) pagi, peserta Tour de Gayo mengikuti beberapa kegiatan lain seperti balapan sepeda mengeliling Danau Lut Tawar, marathon 10 kilometer, dan sepeda gunung atau mountain bike (MTB) yang dilepas oleh Buapti Aceh Tengah Shabela Abubakar.

Kegiatan Tour de Gayo 2019 yang digelar oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, kegiatan Balap Sepeda Tour de Gayo dan Lari 10 K, diikuti dari Road Bike Aceh, serta Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Bireuen dan ISSI Aceh, juga diikuti peserta dari Intansi TNI Kodam Iskandar Muda dan jajarannya pada 9-10 November 2019.

Selain Berolahraga Sambil Menikmati Wisata Alam, Tour de Gayo ini juga bertujuan mempromosikan berbagai objek wisata yang ada di dataran tinggi Aceh ke tingkat nasional dan internasional. Kegiatan ini juga untuk menunjukkan kepada masyarakat luar daerah dan luar negeri bahwa Aceh aman sebagai daerah kunjungan wisata.

Bukan hanya itu, kegiatan balap sepeda yang diberi label Tour de Gayo 2019. Sekitar 300 peserta juga diikuti peserta dari luar negeri, Sumatera Utara, dan sejumlah Kabupaten/kota di Aceh, bahkan Sejumlah pejabat TNI di Kodam IM, diantaranya Kasdam IM Brigjen TNI Achmad Daniel Chardin SE, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto, Dandim 0111/Bireuen serta personel TNI/Polri menyukseskan mengikuti event yang menempuh jarak 110 kilometer (km) Titik start dari Kabupaten Bireuen ke finis Kabupaten Aceh Tengah Takengon.

Ketua Panitia, Hamdan Saleh SH MH mengatakan, dihari pertama, Sabtu (9/11/2019), setelah dilepas Bupati Bireuen, peserta langsung mengayuh sepeda sejarak 110 kilometer. Perjalanan mereka dibagi dalam lima etape yaitu Pendopo Bupati Bireuen-Cot Panglima (etape 1), Cot Panglima-Simpang Lancang, Bener Meriah (etape 2), Simpang Lancang-Lampahan, Bener Meriah (etape 3), Lampahan-Yonif 114/Satria Musara, Bener Meriah (etape 4), dan Yonif 114/Satria Musara-Pendopo Bupati Aceh Tengah (etape 5).

Pada Sabtu sore, semua peserta sudah masuk finish dan pada malamnya mereka beristirahat di kompleks Pendopo Bupati Aceh Tengah. Sementara pada Minggu (10/11/2019) hari ini, peserta mengikuti sejumlah kegiatan lain. Pada paginya, peserta dibagi dalam dua kelompok. Satu kelompok mengelilingi Danau Lut Tawar Takengon, dan satu kelompok lainnya mengikuti marathon 10 kilometer yang dilepas langsung oleh Bupati Aceh Tengah.

Setelah itu, semua peserta berkumpul kembali ke Pendopo Bupati Aceh Tengah. Lalu, mereka unjuk kebolehan mengayuh sepeda gunung atau mountain bike (MTB). Usai menelusuri sejumlah rute di seputaran ibu kota Kabupaten Aceh Tengah, itu peserta kembali ke pendopo bupati setempat. Rangkaian Tour de Gayo 2019 tersebut akan diakhiri dengan pengundian ratusan doorprize menarik yang disediakan panitia di lokasi finish.

Ketua Panitia, Hamdan Saleh SH MH, menyebutkan, di antara peserta balap sepeda itu terdapat sejumlah pejabat dari jajaran Kodam Iskandar Muda (Kodam IM), Korem 011/Lilawangsa, Kodim 0111/Bireuen, Polres Bireuen, dan beberapa lembaga lain. Tak ketinggalan Ketua Umum ISSI Aceh, Darwati A Gani, yang juga anggota DPRA dari Partai Nanggroe Aceh (PNA), ikut dalam balapan tersebut. “Peserta dari luar negeri antara lain berasal dari Thailand dan Malaysia,” ujar Hamdan Saleh.

,
StatusAceh.Net - Kepala Staf Kodam Iskandar Muda (Kasdam IM) Brigjen TNI Achmad Daniel Chardin SE turut serta meriahkan Road Bike Tour de Gayo bersama 300 peserta sepeda balap dari Provinsi Aceh, dan Sumatra hingga dari luar Negeri.

Pelepasan peserta balap sepeda road bike Tour de Gayo dengan pengangkatan bendera Star oleh Bupati Bireuen, H. Saifannur S.Sos, berlangsung di Halaman pendopo Bupati Bireuen Kota Juang menuju Finis Kota dingin dataran tinggi gayo, di Halaman Pendopo Bupati Aceh Tengah (Takengon), Sabtu (9/11/2019) Pagi.

Selain Kasdam IM, ajang Tour De Gayo diselengarakan Dispora Aceh peserta diikuti Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto, Dandim 0111/Bireuen, Danden Intel Kodam IM, dan ratusan peserta dari TNI dan Polri, serta turut dimeriahkan dari Road Bike Aceh, Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Bireuen serta Pengcab ISSI Aceh, selama 2 (Dua) hari Sabtu dan Minggu.

Saat diwancarai Orang Nomor 2 di Kodam IM tersebut kepada sejumlah wartawan mengatakan, mendukung kegiatan Tour De Gayo, kegiatan seperti ini sanagt baik bahkan akan diagendakan kegiatan tahunan, peserta selama perjalanan dapat melihat berbagai objek wisata dan nantinya dapat memperkenalkan objek wisata tersebut ke tingkat nasional bahkan internasional, harap Brigjen TNI Achmad Daniel Chardin SE.

“Saat ini, dataran tinggi Gayo merupakan salah satu daerah yang sangat diminati masyarakat luar, di samping Sabang. Saat ini Takengon dan Bener Meriah sedang gencarnya mempromisikan wisata alamnya, disamping dunia kopi,” ungkapnya.

Selain itu, Kasdam IM menjelaskan, jarak dari Kabupaten Bireuen ke Kabupaten Aceh Tengah Takengon memerlukan waktu dan fisik yang frima, apa lagi rutenya belokan ditambah tanjakan yang cukup menantang, ungkapnya di pendopo bupati Aceh Tengah.

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar mengatakan, dirinya sangat banga atas berlangsungnya kegiatan Tour De Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.

Bupati menambahkan, dengan adanya kegiatan Tour De Gayo nantinya dapat memperkenalkan berbagai objek wisata di Wilayah dataran tinggi gayo sendiri, termasuk Kopi Gayo dan Khas pakaian adat Gayo.

“Selain Objek wisata, kopi dan pakaian khas adat Gayo, apa lagi seperti yang disampaikan Pak Kasdam IM nantinya kegiatan Tour De Gayo ini menjadi kegiatan Tahunan, ini sangat luar bisa, saya turut terima kasih khusunya Pak Kasdam IM juga bagian dari peserta turut mensukseskan kegiatan ini termasuk peserta dari Provinsi Aceh, dan Sumatra hingga dari peserta luar Negeri berbagai Negara Tetangga ikut menyukseskan kegiatan ini”, tuturnya.

Ketua panitia Hamdan Saleh SH, MH mengatakan, seluruh peserta setibanya di Takengon akan mengikuti sejumlah agenda lainnya sambil menikmati keindahan alam dataran tinggi Gayo yang kini terus dibenah terhadap dunia wisata.

“Bireuen ke Takengon bila ditempuh perjalanan dengan kendaraan roda empat bisa sampai 3 jam lebih, sedangkan dengan sepeda mungkin mencapai waktu selama 4 sampai 5 jam lebih, sambil istrahat peserta dapat menikmati wisata alam dan peserta juga dilakukan cek point guna memeriksa kesehatan kondisi fisik”, jelasnya.

Selain diikuti para pecinta sepeda di Aceh dan Sumetara,  ajang ini juga diikuti peserta dari luar negeri seperti dari Thailand dan Malaysia.

“Di kota dingin Takengon nantinya, seluruh peserta juga akan melakukan tour keliling Danau Laut Tawar, marathon, sepeda gunung serta sejumlah agenda lain bersamaan dengan kegiatan wisata,” tandasnya.

Peserta Tour De Gayo selama pelaksanaan didampingi tenaga medis dan diikuti sejumlah pejabat dari jajaran Kodam Iskandar Muda, Korem 011/Lilawangsa, Kodim 0111/Bireuen, jajaran Polres Bireuen dan dari lembaga lainnya.

Lhokseumawe - Penyelenggaraan Kegiatan pameran Expo dalam rangka memperingati Hut Kota Lhokseumawe ke-18 tahun di Desa Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti, terkesan amburadul mengingat banyak stand yang kosong karena harganya mahal.

Bahkan acara yang diprakarsai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) sengaja dilaksanakan di
Desa Ujung Blang karena sekaligus untuk peresmian gedung pasar induk terpadu setempat.

Pantauan media ini dilapangan terlihat masih banyak stand yang kosong dan lokasi acara juga masih dipenuhi kubangan air dan becek yang membuat orang sulit melintas jalan.

Menurut salah seorang pengusaha yang tidak ingin disebut namanya mengaku banyak pihak enggan menempati stand pameran expo lantaran harganya mahal berkisar Rp2 juta hingga Rp8 juta.

Pameran itu dimulai pukul 09.00 WIB, Senin (11/11/2019) yang dibuka dan diresmikan oleh Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya.

Ironisnya, usai acara para wartawan justru merasa kewalahan untuk memperoleh bahan dan data membuat berita.

Karena sebagian besar  pejabat dan panitia yang terlibat langsung mangkir dan sulit ditemui serta tidak berada dilokasi acaranya.

Panitia acara pameran dan Expo Kota Lhokseumawe 2019 Ridwan mengatakan untuk konfirmasi berita soal data dan jumlah stand pameran agar menghubungi Sekretaris Disperindagkop Abdul Hadi.

Sementara itu, Sekretaris Disperindagkop Lhokseumawe Abdul Hadi mengatakan terkait data kegiatan pameran Expo 2019 dapat diambil di Bagian Humas Kantor Wali Kota Lhokseumawe.

Sedangkan relatif mahalnya harga stand, Abdul Hadi tidak membantah dan mengaku tidak tahu mekanismenya,  karena tentang kutipan uang semua masuk ke rekening  pihak EO.

"Untuk OPD tidak ditarik restribusi apapun, untuk UKM yang ditempatkan di dalam pasar ditarik restribusi kebersihan keamanan Rp50 ribu perhari selama  7 hari. Untuk uang itu dapat di transfer langsung ke rek EO," paparnya.(ZN)

POCUT Meurah Intan. Begitu nama salah satu pahlawan asal Aceh yang makamnya berada di Tegalsari, Blora, Jawa Tengah. Meski belum banyak dikenal oleh masyarakat, tapi perjuangannya membuat ciut nyali penjajah Belanda.

Dia lahir di Biheue pada 1833. Pocut Meurah merupakan nama panggilan khusus bagi perempuan keturunan keluarga Sultan Aceh. Dilansir dari Wikipedia, Pocut Meurah Intan termasuk tokoh kesultanan Aceh yang paling anti terhadap Belanda. Pocut Meurah Intan memilih bercerai dengan suaminya, Tuanku Abdul Majid karena menyerah kepada Belanda.

Dengan menyerahnya suami, maka Pocut Meurah Intan melanjutkan perjuangan dengan mengajak anak-anaknya ikut berjuang melawan penjajah. Tiga putra buah pernikahan dengan Tuanku Abdul Majid, yaitu Tuanku Muhammad Batee, Tuanku Budiman, dan Tuanku Nurdin. Ketiga anaknya dengan gagah berani turut berjuang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Hingga Februari 1900, Tuanku Muhammad Batee tertangkap oleh pasukan Belanda di wilayah Tangse, Pidie. Kemudian, Tuanku Muhammad Batee dibuang ke Tondano, Sulawesi Utara, pada 19 April 1900.

Tertangkapnya putra sulung, tak membuat semangat perjuangan Pocut Meurah Intan surut. Dia justru makin gencar berjuang. Cintanya dengan tanah kelahiran dan kepercayaaan pada agama ditambah pengaruh dari cerita Hikayat Perang Sabil membuat Pocut Meurah Intan pantang mundur.

Dalam sebuah pertempuran di Gampong Sigli pada 11 November 1902, Pocut Meurah Intan tertangkap. Diceritakan, kala itu Pocut Meurah Intan memberikan perlawanan sangat sengit. Dia harus berhadapan dengan 18 orang marsose (marechaussee/serdadu) yang dipimpin oleh Veltman. Marsose merupakan satuan militer khusus yang dibentuk Belanda untuk menghadang gerakan gerilyawan Aceh termasuk menangkap Pocut Meurah Intan.

Meski sendirian, Pocut Meurah Intan tak kenal takut. Dengan senjata rencong di tangan, dia memberikan perlawanan. Meski menderita luka parah dia tak menyerah. Bahkan, dia menusuk seluruh pasukan marsose.

Pocut Meurah Intan menderita luka sangat parah di sekujur tubuh. Satu urat di keningnya putus. Sementara luka-luka yang terbuka dibalur kotoran hewan dan lumpur oleh Belanda. Akibatnya luka semakin parah hingga berulat.

Veltman yang ingin menolong ditolaknya. Dengan penyembuhan luka yang dilakukan sendiri, membuat Pocut Meurah Intan menderita cacat di kakinya. Semangat yang tak kenal padam itu membuat Belanda menjulukinya 'Heldhafting' atau 'yang gagah berani'.

Setelah sembuh, dia bersama seorang putranya, Tuanku Budiman, dijebloskan ke penjara di Kutaraja. Sementara itu, Tuanku Nurdin, tetap melanjutkan perjuangan. Hingga pada 18 Februari 1905, Belanda menemukan tempat persembunyian Tuanku Nurdin di Desa Lhok Kaju.
Tuanku Nurdin ditahan bersama ibu dan kakaknya.

Pada 6 Mei 1905, Pocut Meurah Intan bersama kedua putranya dan seorang keluarga Sultan Aceh bernama Tuanku Ibrahim dibuang ke Blora, Jawa Tengah. Di tempat pengasingannya itu, Pocut Meurah Intan belum banyak dikenal orang. Apalagi, dia juga terkendala bahasa dengan masyarakat sehingga tak dapat lagi berjuang melawan penjajah.

Dia tinggal dan dirawat oleh salah satu keluarga di Desa Kauman (sekarang sebelah utara Masjid Agung Baitunnur Blora). Warga setempat memanggilnya dengan nama "Mbah Tjut". Pocut Meurah Intan meninggal dunia pada 20 September 1937 sesuai yang tertera pada nisan makamnya di Desa Tegalsari, Kabupaten Blora.

Untuk menghormati pahlawan bangsa itu, ratusan anggota Gerakan Pramuka di Kabupaten Blora beberapa waktu lalu menggelar sosial berupa bersih-bersih makam Pocut Meurah Intan. Mereka didampingi Wakil Bupati Blora sekaligus Ketua Kwarcab Arief Rohman.

Mereka mencabuti rumput, menyapu dedaunan kering, hingga memangkas tanaman liar yang tumbuh seiring datangnya musim penghujan. Kegiatan ditutup dengan tabur bunga dan doa bersama. Kegiatan itu untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan kepahlawanan kepada generasi muda.

"Mengenalkan kepada mereka bahwa di Blora juga ada makam pahlawan yakni Pocut Meurah Intan seorang Srikandi, pejuang dari Aceh yang diasingkan ke Blora dan meninggal di sini. Pocut Meurah Intan adalah pahlawan wanita yang menentang Belanda layaknya Cut Nyak Dien maupun Cut Nyak Meutia," ucap Arief.

Dia juga mengusulkan perbaikan atau renovasi makam Pocut Meurah Intan ke Pemerintah Provinsi Aceh. "Sebagai penghargaan atas jasa Pocut Meurah Intan yang telah gigih melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia dan sangat dikenal di wilayah Aceh, kami akan mencoba berkoordinasi dengan Pemprov Aceh. Mencoba membahas kemungkinan untuk direvitalisasi atau dibuat yang bagus," katanya.

Naila, salah satu anggota Penggalang Garuda dari SMP Negeri 1 Blora yang ikut dalam kegiatan tersebut mengaku baru kali ini dirinya mengetahui makam Pocut Meurah Intan.

"Sudah pernah dengar nama Pocut Meurah Intan, tapi baru kali ini melihat langsung makamnya. Senang rasanya bisa mengikuti kegiatan bersih-bersih makam Pocut Meurah Intan sembari mengingat perjuangan para pahlawan ketika melawan penjajah. Semoga arwah beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya, aamiin," ujar Naila.

Sebelumnya, sempat ada rencana pemindahan makam Pocut Meurah Intan oleh Pemprov Aceh, tapi hingga kini rencana itu tak kunjung terlaksana. Untuk itu, pihaknya ingin kembali melakukan koordinasi dengan Pemprov Aceh.

"Warga Aceh sebenarnya ingin (dipindah makam Pocut Meurah Intan), tapi Pemarintah Blora juga sangat baik menjaga. Suwun sanget warga Blora," ujar keturunan Pocut Meurah Intan, Saiful Anwar. | Sindonews

StatusAceh.Net - Empat gajah Sumatera jinak bersama pawang mereka hadir di antara peserta upacara bendera memperingati Hari Pahlawan di kawasan Conservation Response Unit (CRU) Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, Minggu.

"Kita melakukan upacara memperingati hari pahlawan bersama dengan para mahout dan gajah-gajah kita, serta adik-adik milenial kita yang sedang kemping di sini," kata Ketua Lembaga CRU Aceh Wahdi Azmi. Seperti dilansir Antara, Minggu (10/11).

Upacara yang melibatkan gajah jinak dan mahout atau pawang gajah itu, merupakan bagian dari kegiatan kemah 100 tenda yang digelar para pemuda Serambi Mekkah di CRU Sampoiniet Aceh Jaya.

"Ini momentum yang baik bahwa milenial kita harus diperkenalkan dengan pahlawan, mengingat jasa-jasa pahlawan yang telah gugur dalam masa perjuangan dulu," katanya.

Jakarta - Beberapa waktu belakangan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 jadi sorotan. Pasalnya di sana tercantum budget janggal untuk pengadaan barang tertentu.

Bermula dari postingan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana. Ia membeberkan kejanggalan tersebut melalui akun Twitter pribadinya.

Sederet angka fantastis yang dikuak William antara lain lem aibon senilai Rp82 miliar, bolpoin sebesar Rp124 miliar, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan hingga beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Hal itu tentu saja jadi bahan pembahasan berbagai media, salah satunya majalah Tempo. Setelah sempat menimbulkan pro dan kontra saat menampilkan Presiden Joko Widodo dengan hidung Pinokio, kini giliran Anies Baswedan yang jadi cover edisi terbaru.

Gubernur DKI Jakarta itu muncul di majalah Tempo edisi 11-17 November 2019 dalam bentuk karikatur. Anies digambarkan tenggelam dalam kaleng lem Aibon dengan judul 'Aib Anggaran Anies'. Karikatur itu seolah menyentil Anies atas anggaran enggak masuk akal dalam institusinya.

Anies pun menanggapi pemberitaan tersebut. Ia mengunggah kembali cover dirinya di akun Twitter pribadinya. Bukannya marah, Anies justru santai. Ia berterimakasih karena media tersebut sudah menjalankan tugas sebagai pilar keempat demokrasi. Ia juga berharap perbaikan sistem akan segera rampung, enggak ketinggalan minta diawasi selagi bertugas. Dia juga memuji kreatifitas Tempo.


Sebelumnya, Anies menuding sistem penyusunan penganggaran secara elektronik atau e-budgeting yang diterapkan oleh gubernur DKI Jakarta sebelum dia, sebagai biang keladinya. Menurutnya, ajuan janggal seperti pengadaan lem aibon dalam RAPBD karena e-budgeting yang tidak sempurna. "Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital (e-budgeting) tapi tidak smart," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. | Viva.co.id
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.