StatusAceh

Lhokseumawe – Hari ini 5 Oktober 2018 merupakan mementum kebesaran prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di seluruh Indonesia. Upacara dilaksanakn secara serentak dari sabang sampai merauke secara sederhana namun khidmat.

Begitu juga pelaksanaan upacara di Lapangan Jenderal Sudirman Korem 011/Lilawangsa, Provinsi Aceh Jumat (5/10), dengan tema “PROFESIONALISME UNTUK RAKYAT.

Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto yang diwakilkan Kepala Staf Korem (Kasrem) 011/Lilawangsa Letkol Inf Sunardi Istanto selaku Inpektur upacara (Irup) Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT-TNI) Ke-73 Tahun, sedangkan Komandan Upacara (Dan Up) Kapten Inf Ismail Sitanggang dan diikuti seluruh prajurit TNI dari Tiga Matra TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU serta ASN yang ada di jajaran Korem 011/Lilawangsa.

Pada pelaksanaan upacara puncak Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI) ke-73 Tahun, Kasrem 011/Lilawangsa Letkol Inf Sunardi Istanto membacakan Amanat Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P mengatakan, peringatan HUT TNI ke-73 tahun 2018 ini, mengambil tema Profesionalisme Untuk Rakyat. Tema singkat namun padat ini mengandung makna bahwa TNI senantiasa ditingkatkan profesionalismenya melalui berbagai pendidikan, latihan, persenjataan, alutsista serta di penuhi kesejah-teraannya oleh negara, adalah semata-mata untuk seluruh rakyat indonesia.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengajak seluruh prajurit TNI dan ASN sejenak memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar meringankan beban yang menimpa Saudara-saudara kita di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Mountong. demikian pula beban yang masih di derita saudara-saudara kita di Lombok. semoga kekuatan dan ketabahan menyertai saudara-saudara kita dalam upaya memulihkan kembali kondisi sebagimana sedia kala. semoga pula apa yang telah kita lakukan bersama baik dalam bentuk bantuan secara fisik maupun dukungan doa, dapat meringankan musibah dan mempercepat upaya pemulihan tersebut.

“TNI bersama-sama berbagi komponen bangsa lainnya telah bekerja bahu membahu. kita berupaya sekuat tenaga meringankan beban yang di derita saudara - saudara kita. TNI telah mengerahkan personel dan alutsista-nya untuk memberikan pertolongan pertama, melaksanakan evakuasi, menyalurkan bantuan, memberikan pengamanan, serta memulihkan sarana dan prasarana secara bertahap, apa yang dilaksanakan di lokasi bencana, baik pengerahan personel maupun alutsista, adalah sebagian  dari bentuk profesionalisme TNI. oleh karenanya sangat tepat apa              bila peringatan HUT TNI ke-73 tahun 2018 ini, mengambil tema Profesionalisme Untuk Rakyat”, tutur Panglima TNI.

Selain itu, Panglima TNI menyebutkan, profesionalisme TNI diwujudkan dalam pelaksanaan operasi dan latihan dalam rangka menjalankan tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala macam ancaman dan gangguan. TNI juga turut serta dalam menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan garuda dalam misi perserikatan bangsa-bangsa ke berbagai negara sebagai bentuk partisipasi negara dalam mewujudkan perdamaian Dunia. Kiprah TNI dalam berbagai bentuk penugasan baik di dalam maupun di luar negeri, mem-bentuk TNI menjadi postur yang di segani.

“Sebagai alat negara, tugas TNI  tidak lepas dari berbagai tantangan saat ini maupun di masa depan yang semakin kompleks. perkembangan politik, ekonomi dan teknologi global, telah menciptakan ruang atau dimensi dan metode peperangan baru. Krisis ekonomi yang diikuti dengan ke-tegangan percaturan politik global, membawa ketidakpastian dan ke-khawatiran dalam menjangka prospek masa depan. kemajuan teknologi yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, juga membawa dampak disruptif di bidang Informatika, Siber, Komunikasi, Trasportasi, Biomolekular, Militer, Ruang Angkasa, dan lain sebagainya”, jelasnya.

Panglima TNI juga mengungkapkan, bahwa berbagai jenis Alutsista akan berdatangan pada akhir tahun 2019, seperti Rudal Strartreak TNI AD, Kapal Selam TNI AL, Pesawat CN 235 TNI AL dan TNI AU, serta Pesawat tempur Sukhoi 35 TNI AU. Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana dan pemenuhan alutsista terus dilaksanakan di empat satuan baru, yaitu Divisi Infanteri 3/Kostrad di Pakatto - Sulawesi Selatan, Koarmada III di Sorong, Koopsau III di Biak, dan Pasmar 3 di Sorong. Dalam waktu dekat juga akan diresmikan pangkalan TNI terpadu Natuna, sebagai pangkalan operasi TNI yang mengandung kekuatan Tiga Matra.

Dalam tugas-tugas selain perang, TNI juga terlibat dalam pengamanan pemilu. TNI berkomitmen untuk terus menjaga Netralitas, dalam pelak-sanaan pemilu tahun 2019. Kesuksesan pengamanan pilkada 2017 dan 2018 men-jadi batu pijakan dalam pengamanan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2019. Salah satu kuncinya adalah tekad TNI untuk terus penjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, serta menjadi Benteng bagi Keutuhan NKRI, Pungkas Panglima TNI.

“Diakhir amanatnya Panglima TNI mengucapkan, kepada seluruh prajurit TNI dan Keluarga Besar TNI dimanapun saat ini bertugas dan berada, “Selamat Ulang Tahun Ke-73” dan “Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia”.

Dalam upacara HUT TNI Ke-73 tersebut juga dilakukan penganugerahan bagi prajurit TNI yang berprestasi penghargaan dari Presiden RI, Ir Joko Widodo. Turut dihadiri dan disaksikan antara lain, para Kasi dan Pasi Korem 011/LW, para Komandan/Kepala Satuan Tiga Matra TNI-AD, TNI_AL dan TNI-AU di jajaran Korem 011/LW Lhokseumawe.(Laung)

LHOKSKUKON - Personel Satuan Reskrim Polres Aceh Utara menangkap seorang kakek berinisial S, Kamis kemarin (4/10/2018). Pria 60 tahun itu diduga sebagai salah satu pelaku penculikan bersenjata terhadap korban M. Azwani, 38 tahun warga Gampong Alue Semambu Kecamatan Cot Girek,Aceh Utara.

Kasus penculikan dimaksud tercatat dalam laporan Polisi yang dibuat istri dan seorang teman korban sebagai saksi ke Polres Aceh Utara pada tanggal 8 September 2018 lalu.

"Tersangka S saat ini sudah ditahan bersama 3 pria lainnya yang ikut ditangkap Kamis kemarin dalam upaya pengembangan kasus penculikan ini." Ujar Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kasat Reskrim Iptu Rezki Kholiddiansyah. Jumat (5/10/2018).

Tersangka S ditangkap dikawasan Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara baru kemudian dilakukan pengembangan dan ditangkap tiga pria lainnya berinisial N 31 tahun, G 35 tahun dan B 36 tahun di sebuah gubuk di Kecamatan yang sama. 

"Dilokasi penangkapan terakhir ditemukan sejumlah 4 paket narkotika jenis sabu seberat 9,29 gram dan seperangkat alat hisap. Saat ini keempat tersangka telah diamankan di Polres Aceh Utara guna penyelidikan lebih lanjut terkait kasus penculikan dan kasus narkoba." ujar Iptu Rezki.

*Korban Disekap*

Data yang dihimpun penculikan terhadap M Azwani terjadi pada 7 September 2018 lalu pada pukul 22.30 WIB dijalanan Gampong Alue Seumambu Kecamatan Cot Girek, Aceh Utara. 

Saat kejadian korban yang sedang mengendarai sepeda motor bersama seorang temannya dicegat oleh 4 orang tak dikenal yang mengendarai mobil Avanza, 2 diantaranya dilaporkan menggunakan senjata api yang memaksa korban naik kedalam mobil pelaku. Didalam mobil wajah korban dipakaikan sebo dan matanya ditutup lakban. Sementara teman korban ditinggal bersama sepeda motornya di TKP.

Keesokan harinya korban penculikan ini diketahui berada di sebuah gubuk kosong milik tersangka S dikawasan Gampong Dapu Arang Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Kepada Polisi Korban mengaku dibebaskan 2 pemuda tak dikenal.(tribratanews)

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon merupakan salah satu elite politik yang tertipu cerita hoaks penganiayaan fiktif yang diungkapkan aktivis Ratna Sarumpaet. Fadli pun menilai bahwa Ratna merupakan salah satu aktris yang hebat.

“Jadi Ratna ini adalah seorang aktor yang hebat dari dulu. Teaternya coba. Saya lihat ke rumahnya semua terpampang itu semua (karya seni). Waktu masih SMA, saya dateng ke rumahnya, saya dateng ada Taufik Raharja karena saya suka teater. Saya pun tokoh teater yang hebat,” kata Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/10). 

Namun, lanjut Fadli, ternyata kemampuan aktingnya kalah dengan Ratna. Sebab Ratna telah menipu Fadli dengan cerita hoaks yang telah menjadi isu besar nasional.
“Tapi ya kita kalahlah aktingnya, dahsyat sekali,” terang Fadli.

Maka dari itu, Fadli meminta pihak kepolisian untuk mengusut siapa aktor di balik pengakuan fiktif Ratna ini. 

“Nah tinggal ditelusuri aja di belakang ini apa. Saya setuju polisi selidiki aja. Apa motifnya yang transparan semua, jelas. Tapi di sisi lain yang saya imbau jadi pelajaran dari peristiwa ini laporan polisi begitu cepat. Saya senang sekali ada CCTV. Kurang dari 24 jam semua udah ada. Belum masuk tahap  penyelidikan sudah sudah beres,” tutup Fadli. 

Sebagaimana diketahui, Fadli Zon merupakan salah satu orang yang mengecam penganiayaan yang disebut dialami Ratna Sarumpaet pada 21 September 2018. Bersama dengan Prabowo Subianto dan Amien Rais, ia juga ikut dalam konferensi pers yang mengecam penganiayaan itu.

Ratna kemudian mengakui kejadian penganiayaan yang disebut terjadi di Bandara Husein Sastranegara adalah bohong. Saat ini, Ratna sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. | Kumparan

Banda Aceh - Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aceh nekat menjadi pengedar ganja karena diupah Rp 82 ribu. Barang haram tersebut diterimanya dari seorang mahasiswi untuk dikirim lewat jasa pengiriman.

Tersangka berinisial ND (54) bekerja di Kantor BPN Provinsi Aceh. Dalam jaringan sindikat pengedar ganja, perempuan asal Kota Banda Aceh ini bertugas sebagai pengantar ganja ke tempat pengiriman untuk dikirim ke Jakarta.

"Tersangka ND tertangkap tangan saat akan mengirim ganja menggunakan jasa pengiriman Elteha. Dia kita tangkap pada Kamis kemarin sekitar pukul 12.30 WIB," kata Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh AKP Budi Nasuha Waruwu kepada detikcom, Jumat (5/10/2018).

Usai ditangkap personel Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh, ND mengaku mendapat ganja tersebut dari seorang mahasiswi berinisial HK (20). Polisi bergerak dan kemudian menciduk HK di sebuah warung di belakang Kantor BPN.

Ketika diperiksa polisi, ND mengaku mendapat ganja tersebut dari S (DPO) melalui perantara HK. Selain itu, ND juga diberi uang sebesar Rp 250 ribu sebagai biaya dan upah untuk mengirim ganja sesuai alamat yang diberikan S.

"Uang yang diberikan itu Rp 168 ribu sebagai biaya pengiriman dan sisanya Rp 82 ribu sebagai upah untuk tersangka," jelas Budi.

Dari tangan PNS dan mahasiswi ini, polisi menyita tiga bal ganja. Kedua tersangka saat ini diamankan di Mapolresta Banda Aceh.

"Tersangka ND mengaku sudah tujuh kali mengirim ganja milik S tersebut. Waktu mengirimnya, dia pakai jasa pengiriman berbeda," ungkap Budi. | Detik.com

Banda Aceh - Dinas Sosial Provinsi Aceh dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melakukan rapat konsolidasi dalam rangka penanganan gempa dan tsunami yang melanda Donggala dan Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Rapat yang digelar di Aula Dinas Sosial Aceh, Jl. Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Kamis (4/10/2018) dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Aceh, Drs Alhudri MM, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Teuku Ahmad Dadek SH. Hadir seluruh kepala dinas sosial dan kepala BPBD kabupaten/kota se Aceh.

Dalam rapat tersebut, Alhudri dan Teuku Ahmad Dadek mengajak seluruh masyarakat Aceh terutama seluruh kepala dinas sosial dan kepala BPBD kabupaten/kota se Aceh untuk bersedia berdonasi dan membantu korban gempa dan tsunami yang melanda Donggala dan Palu di Sulawesi Tengah.

Donasi tersebut bisa langsung ditransper ke Rekening  Donasi Aceh untuk Palu, Bank BRI KCP Peunayong Nomor Rekening:  205601000365302 atas nama Gempa dan Tsunami Palu. Atau bisa diantar langsung ke kantor BPBA.

Pemerintah Aceh menargetkan bisa mengirim bantuan dana mencapai Rp 1 Miliar melalui aksi kemanusiaan Donasi Aceh untuk Palu yang dikoordinir BPBA dan Dinas Sosial Aceh yang didukung oleh Forum Penguranan Risiko Bencana (F-PRB) Aceh bersama sejumlah organisasi lainnya seperti RAPI, ACT, Forum LSM Aceh, ASlum ni BRR NAD-Nias dan Yayasan Beudoh Gampong.


"Intinya adalah bagaimana perhatian kita masyarakat Aceh yang sudah berpengalaman mengadapi bencana seperti gempa dan tsunami. Bahkan kita juga juga sudah berpengalaman dalam konflik yang berkepenjangan," kata Alhudri.

Maka beranjak dari pengalaman tersebut, tambahnya, Pemerintah Aceh melalui BPBA dan Dinas Sosial Aceh mengajak semua masyarakat Aceh untuk ikut berpartisipasi dalam membantu korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

“Kita sudah bisa membayangkan bagaimana beban yang diderita oleh saudara-saudara kita di sana,’ kata Alhudri.

Sementara itu, Teuku Ahmad Dadek mengatakan, kurang dari seminggu penggalangan yang dilakukan, sudah terkumpul komitmen donasi maupun yang sudah merealisasikannya mencapai Rp 462.191.440.

“Alhamdulillah respon dari dari berbagai lapisan masyarakat sangat luar biasa,” kata Dadek.(*)

Jakarta - Penyidik KPK kembali memanggil sahabat dekat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Fenny Steffy Burase. Steffy akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf.

"Yang bersangkutan kita panggil sebagai saksi untuk tersangka IY (Irwandi Yusuf)," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (5/10).

Dalam kasus ini, Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Bupati Bener Meriah Ahmadi yang kemudian terungkap dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Uang itu diduga diserahkan oleh dua orang swasta bernama T Syaiful Bahri dan Hendri Yuzal.

Ahmadi diduga memberikan uang itu sebagai ijon proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018.

Namun kemudian praktik rasuah ini terungkap dari OTT yang dilakukan oleh KPK pada Selasa (4/7) malam. Dalam OTT itu, KPK mengamankan sekitar 9 orang, termasuk Ahmadi dan Irwandi. Selain itu, KPK juga menyita sejumlah bukti berupa uang senilai Rp 50 juta, bukti transaksi perbankan, serta catatan proyek.

KPK kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Irwandi bersama Syaiful Bahri dan Hendri Yuzal ditetapkan sebagai pihak yang diduga menerima suap. Sementara Ahmadi ditetapkan sebagai pihak yang diduga memberikan suap. | Kumparan

JAKARTA - Sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Dewan Pers masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kali ini merupakan sidang ke-15 dengan agenda penyerahan dokumen pembuktian perkara dari pengugat, Rabu, 3 Oktober 2018.

Pihak pengugat, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) yang diwakili penasehat hukum penggugat, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, menyerahkan barang bukti dokumen kepada Majelis Hakim yang diketuai Abdul Kohar, yang didampingi oleh Desbennery Sinaga dan Tafsir Sembiring selaku hakim anggota, dalam sidang yang dibuka sekitar pukul 12.30 wib.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, kepada wartawan menjelaskan  penyerahan dokumen bukti kepada Majelis Hakim PN Jakarta Pusat tersebut merupakan bukti penguat tentang tindakan yang dilakukan oleh tergugat.

"Banyak dokumennya, ada dokumen tentang Peraturan Dewan Pers tentang Kompetensi Wartawan, Peraturan Standar Organisasi Perusahaan, pengesahan surat keputusan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers," ujar Wilson, Rabu (3/10).

Kemudian ada juga bukti lainnya seperti Surat Keputusan Dewan Pers tentang kriteria dan tata cara menetapkan perguruan tinggi dan pendidikan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW). dan Surat Keputusan Dewan Pers tentang kriteria dan tata cara menetapkan perusahaan pers sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Selanjutnya, Surat Keputusan Dewan Pers tentang kriteria dan tata cara menetapkan Organisasi Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW), Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, dan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers tentang pengaduan Arief Wiryawanto terhadap Media Siber Surabayaposkota.net.

"Ada juga Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers tentang pengaduan Arief Wiryawanto terhadap Media Siber liputanindonesia,co.id dan bukti lainnya,” sebut Wilson.

Semoga, lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, bukti-bukti yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat akan menguatkan pihaknya (penggugat) dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dewan Pers. 

“Dengan bukti-bukti tersebut, Insyaallah kita yakin majelis hakim akan mengabulkan permohonan gugatan ini,” tutup Wilson Lalengke optimis.

Sementara itu, di tempat yang sama, penasehat hukum Dolfie Rompas menyampaikan bahwa gugatan PMH terhadap Dewan Pers ini sudah sesuai jalur dan mekanisme yang benar. Juga, pihaknya sangat yakin bahwa gugatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh tergugat Dewan Pers.

"Banyaknya kasus kriminalisasi dan diskriminasi jurnalis di daerah-daerah merupakan bukti nyata bahwa kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan dan dilindungi oleh UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers tercederai secara sistemik, terstruktur, dan masif. Hal ini dipicu oleh ulah oknum pengurus Dewan Pers yang membuat kebijakan yang tidak diatur atau menyalahi UU, seperti kewajiban UKW, verifikasi perusahaan media, dan verifikasi organisasi wartawan. Lebih para daripada jaman orde baru," jelas Rompas. (Red/Rls)

Jakarta - Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Ratna Sarumpaet sebagai tersangka hoax penganiayaan. Ratna disangkakan dengan UU Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE.

"UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE," kata Kasubdit Jatanras AKBP Jerry Siagian saat dimintai konfirmasi, Kamis (4/10/2018).

Ratna menjadi tersangka setelah polisi menerima laporan soal hoax penganiayaan. Ratna memang mengakui kebohongannya setelah polisi membeberkan fakta-fakta dugaan isu penganiayaan.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto sebelumnya menyebut ada sejumlah laporan yang diterima Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri soal hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Setyo menyebut penyebar hoax bisa dijerat dengan Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau UU ITE.

"Nanti kita tahu si A peran apa, si B peran apa, si C peran apa. Tentang ancaman hukumannya, kita bisa gunakan ancaman Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Jabarannya, kalau dia buat keonaran atau membuat kegaduhan dengan menyebarkan berita hoax, ancamannya 10 tahun. Atau kita bisa gunakan juga dengan UU ITE kalau dia menyebarluaskan dengan teknologi," kata Setyo kepada wartawan di Amos Cozy Hotel, Jl Melawai, Jakarta Selatan, Kamis (4/10). | Detik.com

StatusAceh.Net - Salah satu agenda penting setelah Gerakan 30 September mulai kena sikat adalah menemukan para jenderal yang terculik. Beberapa pasukan pun diperintahkan Soeharto melakukan penyisiran ke Lubang Buaya.

Letnan Satu Feisal Tanjung dan Letnan Dua Sintong Panjaitan, yang sedang berada di sekitar tempat itu bersama pasukannya, diperintahkan bergerak ke Lubang Buaya pada 3 Oktober 1965. Sebelumnya, Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) mendapat kabar di situlah posisi para jenderal yang terculik. Informasi ini berdasarkan pengakuan Agen Polisi II Soekitman yang ikut terculik tapi kemudian kabur.

Kawasan itu pun disisir anak buah Sintong bersama anak buah komandan peleton yang lain. Mereka lalu dapat informasi dari salah satu warga setempat tentang adanya sumur-sumur yang sudah ditimbun. Salah satu bekas sumur dicoba digali, tapi ternyata bukan. Kemudian mereka melihat satu bekas sumur yang sudah ditanami pohon. Bekas sumur itu pun digali. Setelah anak buah Sintong menggali, tampak daun-daun segar, batang pisang, dan potongan kain.

Menurut catatan Hendro Subroto dalam Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2009), kain-kain itu adalah baju yang digunakan Batalyon 454/Banteng Raider. Penggalian lalu dilakukan. Melihat itu, penduduk pun menawarkan diri untuk ikut bantu menggali.

Pada kedalaman 8 meter, terciumlah bau busuk dan penduduk yang menggali meminta naik karena tidak tahan dan mengganggu pernapasan. Setelahnya, salah seorang anak buah Sintong ikut turun dan melihat kaki manusia yang mencuat ke atas. Yakinlah pasukan elite itu bahwa di situlah jenazah para jenderal terculik berada (hlm. 130-131).

SELANJUTNYA...... 

Jakarta - Hanum Salsabiela Rais, putri Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, memberikan klarifikasi mengenai pernyataannya soal kasus dugaan penganiayaan yang menimpa aktivis sosial Ratna Sarumpaet.

Dirinya mengaku teledor mengunggah berita terkait penyerangan yang dialami Ratna Sarumpaet. Meski sempat mengonfirmasi penganiayaan itu langsung kepada Ratna Sarumpaet, ternyata hal itu tidak cukup.
Baca Juga : Ridwan Kamil Desak Ratna Sarumpaet Minta Maaf pada Warga Bandung

"Memohon maaf adalah ajaran besar dalam Islam ketika kita berbuat keliru. Saya secara pribadi mohon maaf atas kecerobohan dalam mengunggah berita meski telah bertabayyun pada ibu Ratna S langsung, hingga pada akhirnya yang bersangkutan telah mengaku berbohong," tulis Hanum Rais seperti dikutip dari akun Twitter resminya @hanumrais, Rabu (3/10/2018).

Hanum Rais mengakui sebelumnya mempercayai penjelasan Ratna Sarumpaet yang menyebut telah dianiaya, karena telah mengenal sosok ibu Atiqah Hasiholan tersebut sejak lama.

"Pertemanan dan hubungan baik selama ini membuat kami mudah tersentuh dan iba, apalagi saat beliau dengan meyakinkan menceritakan adegan pengeroyokan dengan air mata serta menunjukkan bekas di wajah. Nahas, beliau mencederai kepercayaan kami semua, seluruh masyarakat Indonesia," lanjutnya.

"Sebuah pelajaran bagi kami, kita semua, di era yang penuh dengan intrik dan tipu muslihat, ternyata tabayyun tak cukup. Namun taqarrub pada-Nya yang terus dipelihara, agar kita selalu mengetahui siapa sahabat yang tulus dan mereka yang menikam dari belakang. Wallahu alam bissawab," pungkas Hanum Rais.

Seperti diberitakan sebelumnya, aktivis Ratna Sarumpaet telah mengakui bahwa tidak terjadi penganiayaan pada dirinya dan membenarkan luka lebam di wajahnya karena melakukan prosedur bedah plastik.

Hanum sendiri, Selasa (2/10), sempat mengunggah video bersama Ratna Sarumpaet ke akun Instagram miliknya.

Dalam video itu, Hanum menangis sembari merangkul Ratna yang menampakkan diri lemah. Hanum mengecam penganiayaan terhadap Ratna yang disebutnya sebagai Cut Nyak Dien masa kini. | Suara.com

StatusAceh.Net - Bentrok dua kelompok warga di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Selasa (2/10/2018) menyebabkan petugas polisi terluka.

Dilansir TribunWow.com dari akun Instagram Brigjen Pol Krishna Murti @krishnamurti_bd91, seorang petugas yang mengamankan konflik terkena busur panah pada matanya.

Dari video yang diunggahnya, petugas tersebut tampak tetap tegar menjalankan tugas meski busur panah menancap pada mata kanannya.
Dengan panah yang menancap, polisi tersebut melakukan gerakan hormat saat menghadap pada kamera.

Sambil berjalan, ia sempat menengok ke belakang melihat situasi bentrok yang terjadi.

Di tengah bentrok, ia tidak memperlihatkan sedikitpun rasa sakit dan berjalan dengan gagah sambil menenteng senjata.

Krishna Murti mengapresiasi ketegaran petugas tersebut.

"Masya Allah.. Mata kena panah saat mengamankan konflik. Dia masih tegar..

KAMU HEBAT NAK..!! KAMI BANGGA..

Pasti sebagian dari kalian berkata: sudah resiko..," tulis Krishna Murti pada keterangan video.

Baca Selanjunya

Lhoksukon - Pria berinisial A, asal Kecamatan Baktiya, Aceh Utara yang merupakan teman dekat Jamaliah (30), istri dari Jazuli bin Ismail (34) yang tewas digorok dikabarkan sudah menghilang setelah kejadian pembunuhan tersebut.

Pria tersebut juga sudah dua kali tak memenuhi panggilan polisi.

Sebelumnya Jazuli bin Ismail (34), penjual es campur asal Desa Ujong Kulam, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara tewas digorok di dalam kamar rumahnya.

Jazuli bin Ismail ditemukan oleh istrinya tewas bersimbah darah dengan luka gorok di bagian leher pada Sabtu (15/9/2018) sekira pukul 02.30 WIB, di tempat tidur dalam kamarnya.

Sebelum kejadian itu, Jamaliah mengaku tertidur dalam kamar lain saat menidurkan anaknya.

Hingga kini, polisi masih terus berusaha mengungkap tabir kematian Jazuli.

"Saksi yang sudah kita periksa dalam kasus itu sudah mencapai 14 orang. Sebelumnya, para saksi tersebut sebagiannya juga sudah pernah diinterogasi petugas setelah kejadian itu," ujar Kapolres Aceh Utara, AKBP Ian Rizkian Milyardin, melalui Kasat Reskrim Iptu Refki Kholiddiansyah kepada Serambi, Rabu (3/10/2018).

Disebutkan Kasat Reskrim, dari 15 saksi yang sudah dipanggil, satu orang sampai kemarin belum memenuhi panggilan polisi. Dia adalah teman dekat dari istri korban.

"Polisi sudah dua kali melayangkan surat pemanggilan terhadap A, teman dekat istri korban, tapi belum juga hadir ke mapolres," ujar Iptu Refki.

"Panggilan kedua kita layangkan kepada yang bersangkutan sepekan yang lalu," imbuhnya.

Menurut Iptu Refki, setelah kejadian pembunuhan tersebut, pria berinisial A menghilang dan tidak diketahui keberadannya.

Petugas sudah pernah mendatangi rumahnya di kawasan Kecamatan Baktiya untuk menyampaikan surat panggilan sebagai saksi. Tapi, kata kelurganya, A tidak berada di rumahnya.

"Karena itu, kita sekarang sedang mencari keberadaannya," ungkap Kasat Reskrim.

Penyidik akan mengeluarkan surat perintah membawa terhadap pria tersebut jika sudah ditemukan keberadaannya.

Secara aturan, jelasnya, saksi yang tak bersedia hadir dua kali panggilan polisi, dapat dibawa paksa petugas untuk dimintai keterangan.

Baca: Akbar Tandjung Khawatir Kasus Dugaan Korupsi Proyek PLTU Riau-1 Bakal Menggerus Suara Partai Golkar

"Namun demikian, kita masih berharap pria itu bersedia hadir tanpa harus dikeluarkan surat perintah membawa," ujar Iptu Refki.

Iptu Refki Kholiddiansyah mengungkapkan, penyidik juga sudah mengirim sampel darah korban ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Cabang Medan, sebagai barang bukti tambahan dalam proses penyelidikan kasus tersebut.

"Sampel darah itu akan digunakan nanti, ketika misalnya ada barang bukti lain yang ditemukan sebagai pembanding," kata Kasat Reskrim.(jaf)

Artikel ini telah tayang di Serambinews.com

StatusAceh.Net - Songket dengan motif pintu Aceh diperkenalkan dalam ajang mode internasional Milan Fashion Week SS 2019. Desainer Yurita Puji pun mendapat pujian di Principe di Savoia, Piazza Della Repubblica, Milan, Italia.

Look yang dibawakan Yurita adalah ready to wear yang mewah dengan permainan warna merah, hijau, biru, gold, dan hitam. Dengan menampilkan garis desain yang simple, Yurita menghadirkan enam koleksi yang didominasi dengan blazer, jaket, blus, yang semuanya lengan panjang.

Keindahan motif tenun Aceh ini juga dipercantik dengan aksesoris dari Jeany Wang yang juga menampilkan pinto Aceh dan beberapa ciri dari ornamen Aceh. Pintu Aceh sendiri mempunyai makna tersendiri.

"Saya terinspirasi setalah bertemu dengan pengusaha putra Aceh yang sangat peduli dengan daerah Aceh H. Ng Yani Paripurna," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/10).

Pengalaman tak enak pun terjadi saat Yurita berada di sana. Saat terbang dari London ke Milan, Yurita sempat kehilangan koper. Ternyata kopernya tertinggal di London.

"Usaha terakhir saya adalah meminta bantuan dari Kemenlu dan KBRI di London, sampai akhirnya saya mendapatkan kopernya 1 jam sebelum show," ungkapnya.

Makna di Balik Motif Pintu Aceh

Kain songket Aceh atau Tenun Ikat Tradisional Aceh adalah kerajinan tangan yang dilakukan secara tradisional dan turun menurun dengan menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) dengan menggunakan benang emas. Hasil tentun berupa kain songket Aceh digunakan untuk berbagai keperluan seperti pakaian adat Aceh, hiasan meja, hiasan dinding, hantaran pernikahan, dan tentu saja bisa dijadikan cinderamata khas Aceh.

Motif ini hanya salah satu dari ratusan motif khas Aceh. Pintu Aceh berbentuk ramping dengan jeruji-jeruji yang dihiasi motif kembang ditambah lagi sebagai pelengkap dengan rumbai-rumbai sepanjang kedua sisi.

Desain Pintu Aceh diperoleh dari monumen peninggalan Sultan Iskandar Muda bernama Pinto Khop. Monumen tersebut yang sekarang di sekitarnya dijadikan taman rekreasi, terletak di tepi sungai (krueng) Daroy, konon dulunya sebagai pintu belakang istana Keraton Aceh khusus untuk keluar masuknya permaisuri Sultan Iskandarmuda beserta dayang-dayangnya kalau sang permaisuri menuju ke tepian sungai untuk mandi. Sekarang ini taman tersebut diberi nama Tanian Putroe Phang (Taman Putri Pahang), nama sang permaisuri. | Jawapos

Banda Aceh, --  PT Kallista Alam adalah pelaku pembakaran 1,000 hektar lahan gambut Tripa yang telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung, tetapi kini diberikan pengampunan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh, keputusan yang dikecam oleh pengamat lokal dan internasional. 3 Oktober 2018.

 
Sejumlah tokoh, yang bertindak selaku Amicus Curiae (Friends of the Court) menyerahkan surat yang berisikan pendapat mereka  untuk perkara banding antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT. Kallista Alam (PT. KA) ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu (03/10/2018).

Amicus Curiae (Friends of the Court), atau Sahabat Pengadilan, adalah dokumen berbentuk opini/pendapat hukum yang dipersiapkan oleh pihak berkepentingan atau peduli terhadap isu/kasus tersebut. Sejumlah tokoh  yang mempersiapkan dokumen tersebut adalah Prof.  Emil Salim, Prof. Drs. H. Yusny Saby, MA. Ph.D, Prof. Dr. Ir. Ahmad Humam Hamid, MA, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA., Prof. Dr. Mahidin, ST, MT, Mawardi Ismail, SH., M.Hum, Suraiya Kamaruzzaman, ST, LL.M.MT, Syarifah Rahmatillah, Farwiza Farhan, Nasir Nurdin, Ir. T. M. Zulfikar. MP.

Perkara pengadilan yang terkait dengan Amicus Curiae tersebut adalah kasus pembakaran 1,000 hektar lahan gambut Rawa Tripa, dimana PT KA telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung 651 K/pdt/2015 dengan hukuman membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.114.333.419.000 (Seratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah); dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup dengan biaya Rp. 251.765.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Anehnya, putusan MA tersebut tidak pernah dieksekusi. Sebaliknya, PT KA malah menggugat KLHK dengan perkaran No. 16/Pdt.G/2017/Pn.Mbo, dimana pada April 2018 lalu Pengadilan Negeri Meulaboh memutuskan untuk membebaskan PT. Kallista Alam dari hukuman tersebut.

“PT Kallista Alam telah dibuktikan bersalah berdasarkan undang-undang administrasi, pidana, dan perdata oleh majelis pengadilan dan Mahkamah Agung. Bila suatu pengadilan negeri bisa menentang putusan Mahkamah Agung, ini sangat tidak masuk akal.” ujar Farwiza Farhan, Ketua Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), yang juga menjadi saksi fakta dalam sidang melawan PT KA pada kasus sebelumnya.

Tokoh-tokoh tersebut juga  sangat mengkhawatirkan perkara yang sangat merugikan masyarakat Aceh ini. Masyarakat Aceh sangat bergantung dengan keutuhan Rawa Gambut Tripa karena sumber air dan peran pentingnya dalam penyerapan karbon untuk mitigasi perubahan iklim.

“Kami harapkan pendapat, informasi dan masukan  yang kami sampaikan melalui Amicus Curiae ini mendapat pertimbangan dari Majelis Hakim demi penegakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.” ujar Mawardi Ismail, SH., M.Hum.

Saat ini, KLHK telah mengajukan banding atas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tetapi belum ada kabar terkait putusan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. (Rill)

Jakarta - Ratna Sarumpaet mengaku merekayasa kabar penganiayaan dirinya di Bandung. Ratna meminta maaf kepada banyak pihak, termasuk kepada pihak yang selama ini dikritiknya.

"Saya juga meminta maaf kepada semua pihak yang selama ini mungkin dengan suara keras saya kritik dan kali ini berbalik ke saya. Kali ini saya pencipta hoaks terbaik ternyata, menghebohkan semua negeri. Mari kita semua mengambil pelajaran, bangsa kita dalam keadaan tidak baik. Segala sesuatu yang kita hebohkan, segala sesuatu yang tidak penting mari kita hentikan," kata Ratna dalam jumpa pers, Rabu (3/10/2018).

Ratna mengaku berbohong soal penganiayaan dirinya saat bertemu dengan sejumlah orang, di antaranya Prabowo Subianto, Fadli Zon, dan Amien Rais. Dia meminta maaf karena sudah menciptakan kegaduhan terkait kabar penganiayaan.

Ratna mengakui, pada 21 September 2018, dirinya menemui dokter bedah plastik di Jakarta. Ratna mengaku menjalani sedot lemak di pipi.

"Itu yang yang terjadi itulah yang terjadi, jadi tidak ada penganiayaan itu hanya cerita khayalan yang diberikan setan mana ke saya dan berkembang," kata Ratna terbata-bata.

Polisi sebelumnya menegaskan fakta temuan penyelidikan berbeda dengan informasi yang disampaikan pihak terkait Ratna Sarumpaet. Pertama, Ratna menurut polisi berada di RS Bina Estetika, Menteng, Jakpus, pada Jumat (21/9), bukan berada di Bandung, yang disebut jadi lokasi penganiayaan.

"Fakta yang didapat, 21 September jam 5 sore sudah masuk di rumah sakit di Bina Estetika," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta dalam jumpa pers, Rabu (3/10).

Fakta kedua, polisi mengecek pernyataan yang dikutip media soal kegiatan internasional yang diikuti Ratna beberapa saat sebelum terjadinya penganiayaan.

"Kalau tadi merujuk kepada pemberitaan Ibu Ratna Sarumpaet berada di Bandung pada tanggal 21 September bersama dua orang rekannya dari konferensi internasional dan sudah kami cek tidak ada konferensi internasional," sambung Nico.| detik.com

Banda Aceh - Pemerintah diminta meningkatkan komitmennya guna perbaikan baik pada kualitas sistem akuntabilitas kinerja maupun implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ikut meningkat.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian Sekda Aceh, Kamaruddin Andalah, saat pembukaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh, di Hermes Palace Hotel, Rabu 03/10/2018.

"Kami harap kepada tim pemerintah Aceh dan tim pemerintah kabupaten/kota agar memberi akses dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh tim evaluator Rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluator nantinya dapat ditindaklanjuti segera oleh masing-masing SKPA terkait dan pemerintah kabupaten/kota," kata Andalah.

Andalah mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi atas sistem AKIP di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang dilakukan Kementerian PAN dan RB, kelemahan yang ditemukan dalam beberapa tahun terakhir adalah belum sinerginya sistem perencanaan pembangunan nasional dengan sistem AKIP.

Karena itu, Andalah menyebutkan perlu dilakukan penyempurnaan pada RPJMD  dan Renstra OPD dengan memperbaiki tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi hasil disertai dengan target-target kinerja yang relevan dan dapat diukur sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. (Rill)

Jakarta - Jajaran Polda Metro Jaya telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan penyebaran informasi hoaks atau berita bohong penganiayaan aktivis Ratna Sarumpaet. Setidaknya ada dua tokoh yang turut dilaporkan terkait penyebaran informasi tersebut di media sosial.

"Jadi yang dilaporkan adalah yang menyebarkan. Tentang Bu Ratna Sarumpaet sendiri beliau masih saksi," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018).

Setyo mengonfirmasi salah satu terlapor adalah politikus Partai Gerindra Fadli Zon alias FZ. Dia beberapa kali memberikan pernyataan tentang kabar penganiayaan Ratna ke awak media. Dia juga aktif menyebarkan informasi tersebut melalui akun Twitter miliknya.

Selain FZ, Setyo juga menyebut seorang tokoh berinisial DS yang turut dilaporkan terkait penyebaran info tersebut. Hanya saja Setyo tak mengungkap siapa DS yang dimaksud.

"Ada beberapa orang. (Termasuk FZ?) Iya termasuk beliau, DS juga," bebernya.

Sebelumnya, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta menyampaikan, pihaknya menerima sejumlah laporan yang meminta agar kepolisian menyelidiki kebenaran penganiayaan yang dialami aktivis sosial Ratna Sarumpaet.

"Dari beberapa hasil penyelidikan tersebut, apa berita itu tidak benar, maka ada tiga laporan polisi yang masuk di Polda Metro Jaya dan satu di Bareskrim. Di laporan tersebut mencantumkan polisi terkait pemberitaan bohong," tutur Nico di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut Nico, fakta lapangan yang didapat penyidik berbeda dengan informasi yang beredar di sosial media. Ratna Sarumpaet diketahui datang ke Rumah Sakit Bina Estetika pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB.

"Tinggal di RS tersebut sampai tanggal 24 September dan keluar jam 21.00 WIB dan dalam periode 21 sampai 24 menurut keterangan dari RS, dia tidak keluar dari RS. Kalau pemberitaan Ibu Ratna Sarumpaet di Bandung bersama dua rekannya dan sudah kami cek tidak ada konferensi internasional," jelas dia.

Sumber: Liputan6.com

Minahasa  - Letusan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulwesi Utara, yang terjadi pada Rabu (3/10/2018), pukul 08.47 WITA, mengejutkan publik.

Terlebih peristiwa alam tersebut hanya berselang beberapa hari setelah gempa dan tsunami menghantam Palu, Sigi, dan Donggala di Sulawesi Tengah, akhir pekan lalu.

Pos Pengamatan Gunung Soputan PVMBG melaporkan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 4.000 meter di atas puncak kawah, atau 5.809 meter di atas permukaan laut.

Kolom abu dengan tekanan kuat teramati berwarna kelabu hingga cokelat, dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 39 milimeter dan durasi sekitar 6 menit.

Pantauan terhadap informasi terkini mengenai letusan Gunung Soputan turut disiarkan oleh beberapa media asing.

Portal berita berbahasa Inggris asal Jepang, The Mainichi, muncul sebagai yang pertama mewartakan kabar terkait. Mereka merilis tiga kali pembaharuan singkat, mulai dari kabar mengenai letusan pertama, jumlah ketinggian abu vulkanik yang membumbung hingga 4.000 meter ke udara, dan terakhir tentang belum adanya laporan korban jiwa.

Di lain pihak, situs web Science Alert merilis artikel cukup panjang tentang letusan Gunung Soputan. Dituliskan bahwa sebelum erupsi, pihak berwenang di MAGMA Indonesia (aplikasi Multiplatform untuk Mitigasi dan Penilaian Geohazard) mengeluarkan pernyataan bahwa aktivitas termal dan seismik di gunung tersebut, telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir.

Pengamatan dari kamera termal menunjukkan adanya lava suhu tinggi di dekat puncak Soputan. Aktivitas seismik juga telah melonjak dari sekitar dua peristiwa serupa yang tercatat per harinya selama bulan September, yakni sebanyak 101 gempa hingga Selasa 2 Oktober.

Gunung Soputan meletus hanya beberapa jam setelah pernyataan di atas dirilis, yang memperingatkan potensi letusan, dan meningkatkan status aktivitas gunung berapi ke Level III (Siaga).

Namun, sejauh ini masih terlalu dini untuk mengatakan seberapa signifikan atau berbahaya letusan itu akan terjadi.

Selanjutnya

Jakarta - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengunggah tulisan berjudul 'Dari Duka Kita Bangkit'. SBY menceritakan pengalaman pemerintahannya saat menangani gempa serta tsunami Aceh dan Nias beberapa tahun lalu.

Tulisan tersebut diunggah SBY di akun Facebook resminya, Selasa (2/10/2018). Isi tulisan itu menceritakan masa-masa sulit pemerintah SBY kala menangani bencana alam, khususnya di Aceh dan Nias. Cerita dimulai saat SBY berada di Jayapura, Papua, 26 Desember 2004.

Dalam tulisannya, SBY mengenang bagaimana rapat darurat kabinet terbatas di Jayapura saat tsunami melanda Aceh. SBY kala itu mengambil keputusan tegas.

Lebih jauh, Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menceritakan kesedihan istrinya, Ani Yudhoyono, saat gempa Aceh terjadi. SBY juga bercerita tentang keadaan ekonomi negara ketika tsunami menerjang Aceh dalam tulisan itu.

"Esok harinya, 28 Desember 2004, saya sudah mendarat di Banda Aceh. Keadaan lebih menyedihkan lagi. Sepertinya semuanya rata dengan tanah. Kecuali sejumlah masjid, termasuk Masjid Baiturrahman," tutur SBY.

Berikut ini tulisan lengkap SBY, 'Dari Duka Kita Bangkit':

DARI DUKA KITA BANGKIT

10 Tahun Tsunami Aceh dan Nias

Oleh
Susilo Bambang Yudhoyono

"Ya Allah, musibah apa ini ... ," ucap saya lirih.

Hal ini saya ucapkan di Wisma Gubernur Papua, Jayapura, tanggal 26 Desember 2004, ketika berita yang saya terima tentang gempa bumi di Aceh bertambah buruk dari jam ke jam. Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, dua juru bicara Presiden, yang terus "meng-update" perkembangan situasi di Aceh ikut pula cemas. Istri tercinta yang mendampingi saya saat itu nampak makin sedih. Matanya mulai berkaca-kaca.

Komunikasi yang dilakukan oleh para Menteri dan Staf Khusus yang mendampingi saya memang amat tidak lancar. Mereka nampak frustrasi. Belakangan baru tahu bahwa telekomunikasi di seluruh Aceh lumpuh total. Tetapi, yang membuat pikiran saya semakin tegang adalah setiap berita yang masuk jumlah korban gempa terus meningkat dengan tajam. Pertama belasan, kemudian puluhan, ratusan dan bahkan ribuan. Waktu itu saya benar-benar belum mengetahui bahwa yang terjadi ternyata bukan hanya gempa bumi, tetapi juga tsunami yang amat dahsyat.

Selama jam-jam yang menegangkan itu saya tetap memelihara komunikasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang saat itu berada di Jakarta. Intinya, nampaknya ini bukan bencana alam biasa. Sesuatu yang besar. Kita harus siap menghadapi hal yang paling buruk. Kita harus dapat bertindak dengan cepat namun sekaligus tepat.

Oleh karena itu, meskipun malam harinya saya tetap menghadiri perayaan Natal bersama umat Kristiani yang ada di Jayapura yang sudah lama dipersiapkan, saya meminta acara itu dipersingkat dan saya mengajak hadirin untuk berdoa atas keselamatan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana alam di Aceh.

Selanjutnya

Aceh Besar - Komando Rayon Militer (Koramil) 11/Darul Imarah bersama unsur Muspika melaksanakan panen raya di lahan seluas 4 Hektar di Desa Ulee Tuy, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Selasa (02/10/18).

Pelda Usman selaku Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Ule Tuy mewakili Danramil dalam sambutannya menyampaikan. “Kegiatan panen perdana ini merupakan salah satu upaya dalam menyukseskan program Swasembada Pangan di wilayah,” ujarnya.

Lanjutnya, Pihaknya akan terus berupaya dengan memberikan pendampingan dan himbauan kepada para petani di wilayah binaan.

“Kepada para petani diminta untuk selalu ikuti arahan dan petunjuk baik dari Babinsa maupun Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), agar di musim tanam berikutnya bisa lebih meningkat lagi,” pinta Pelda Usman.

Ia juga menambahkan “Melalui panen perdana ini, kita mantapkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan menuju kesejahteraan petani,” tutur Pelda Usman.

Panen perdana ini juga dihadiri Wakapolsek Darul Imarah Ipda Yusra, Camat Darul Imarah Drs. Syarifudin, Mantri Tani Darul Imarah Nursida, PHP Darul Imarah Ishak, Ketua KTNA Darul Imarah, Geuchik se Mukim Daroy Jeumpit, PPL Darul Imarah dan warga setempat.(Rill)

StatusAceh.Net - Data terbaru BNPB menunjukkan, korban tewas sudah mencapai setidaknya 1347 orang, termasuk 34 pelajar yang ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan gereja di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, pada Selasa (1/10).

Jumlah korban tewas terus meningkat, dan kini mencapai 1374, dalam data yang tercatat BNPB hingga Selasa (2/10) pukul 17:00.

Hal ini diungkapkan Kepala BNPB Willem Rampangile, dalam jumpa pers di posko penanganan bencana, Palu.

"Adapun yang hilang 113 orang, dan masih ada beberapa jenazah yang masih tertimbun, dan kita masih belum tahu berapa jumlahnya," ungkap Willem, seperti dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Heyder Affan.

Menurut Willem, saat ini BNPB masih berfokus pada upaya pencarian dan penyelamatan.

"Kita mengarahkan SDM mulai Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan yang mengoperasikan alat berat adalah dari PUPR: semua kita kerahkan, untuk evakuasi," jelasnya

Para korban, menurut juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, berasal dari Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong.

"Namun kita memilah korban berdasarkan kabupaten, sulit. Karena tim SAR gabungan ketika mendapat jenazah, langsung dibawa ke rumah sakit. Dan rumah sakit ada di Palu," kata Sutopo, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (2/10) siang.

Di antara para korban meninggal dunia terdapat 34 pelajar yang ditemukan di bawah reruntuhan gereja di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, pada Selasa (1/10).

Saat ini, sejumlah relawan masih berupaya mengevakuasi ke-34 jenazah tersebut.

"Kondisi lumpur di daerah itu begitu parah. Kami harus berjalan sekitar 1,5 jam untuk mencapai (area longsor) sehingga upayanya amat sulit," kata Ridwan Sobri, juru bicara Palang Merah Indonesia kepada BBC.

Dia menambahkan, identitas dan usia para pelajar belum dapat dikonfirmasi.

PMI, sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP, semula mendapat laporan bahwa ada 86 pelajar yang hilang saat mengikuti acara pendalaman Alkitab di Gereja Jonooge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Belum jelas, apakah 34 jenazah yang ditemukan di bawah reruntuhan gereja merupakan bagian dari 86 pelajar yang dilaporkan hilang.

Kecamatan Sigi Biromaru berjarak sekitar 20 kilometer sebelah selatan Kota Palu. Jika kondisi jalan normal, kecamatan tersebut dapat dijangkau menggunakan kendaraan bermotor dari Kota Palu kurang dari satu jam.

Akan tetapi, gempa-tsunami yang melanda Kota Palu dan sekitarnya menyebabkan sejumlah jalan rusak dan tidak bisa diakses. Pasokan listrik terhenti dan jaringan telekomunikasi lumpuh.

Jumlah korban sangat mungkin bertambah lantaran banyak yang belum bisa dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Data dari daerah lainnya, seperti Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong belum diproleh secara lancar kendati sudah mulai bisa dijangkau, lantaran kerusakan infrastruktur. | BBC

BANDA ACEH—Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyerukan instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), sektor swasta, beserta seluruh komponen masyarakat, agar bahu-membahu membantu korban bencana Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, setelah tersiar khabar wilayah tersebut dilanda gempa berkekuatan 7,7 SR yang disusul tsunami setinggi lima meter, pada 28 September 2018. Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Prokol Setda Aceh Rahmad Raden, kepada awak media, Selasa (2/10).

Menindaklanjuti seruan tersebut, jelas Rahmad, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Teungku Ahmad Dadek menggelar rapat koordinasi bertajuk Aceh Peduli Korban Bencana Palu dan Donggala, Senin (1/10). Rapat koordinasi ini menyepakati penggunaan Rekening Khusus Gempa dan Tsunami Palu di BRI KPC Penayong, No: 2056-01-000365-30-2, mengaktifkan Media Center di Biro Humas Setda Aceh, dan mempersiapkan para relawan untuk menuju lokasi bencana, rincinya.

Menurut mantan Kepala Bagian Protokol Setda Aceh itu, rekening ksusus ini memberi kemudahan bagi semua pihak untuk menyalurkan donasi terbaiknya, dan akan diteruskan kepada para korban di Palu, Sigi, Donggala, dan wilayah bencana lainnya di Sulawesi Tengah.

Donasi yang terkoordinasi dalam satu wadah seperti ini, jelas Rahmad lebih lanjut, akan lebih berdaya guna bagi masyarakat Sulteng. Pada masa panik Aceh bisa membantu korban secara optimal. Sedangkan pada saat rehabilitasi dan rekontruksi nanti, Aceh bisa meninggalkan sesuatu yang berkesan lama di sana, seperti Masjid Jamik atau Pesantren Terpadu Aceh, jelasnya.
“Kita bisa berbuat lebih banyak untuk korban bila donasinya terkoordinasi dengan baik,” kata Rahmad.

Selain membuka rekening khusus, lanjutnya, Pemerintah Aceh akan menggalang donasi dari pejabat dan staf instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. melalui acara amal, maupun pada area bebas kenderaan (car free day), bersama para relawan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Aceh, dan para reelawan lainnya yang ingin bergabung, katanya.

Rahmad melaporkan, donasi yang telah terkumpul per 1 Oktober 2018 pukul 16.00 Wib, sebesar Rp.301.995.000. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah. Rahmad merasa yakin sumbangan masyarakat Aceh akan terus meningkat karena dapat merasakan bagaimana duka kita saat tsunami 2004, dan bagaimana kepedulian masyarakat dunia kepada Aceh saat itu.

“Luka Palu dan Donggala merupakan duka kita dan kini saatnya membantu saudara-saudara kita di sana,” ujar Rahmad sendu.

Media Center dan Relawan

Sementara itu, Rahmad mengatakan telah mengaktifkan Media Center di Biro Humas dan Protokol Setda Aceh. Media Ceter itu menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan bila ada keluarganya di Sulawesi Tengah, melalui Telp/WA : 08116-88-66-55. Tim Media Center akan berusaha mencari tahu keadaanya pascabencana melalui koordinasi dengan instansi terkait di Sulawesi Tengah.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Aceh akan mengirimkan sejumlah relawan yang telah menyatakan kesiapannya menuju wilayah bencana, seperti Palu, Sigi, dan Donggala. Para relawan itu antara lain dari Tagana sebanyak 10 orang, ACT sebanyak 5 orang, dan dari BPBA sebanyak 3 orang.

Para relawan yang hendak turun kelokasi bencana seyogyanya telah mempersiapkan diri secara fisik, mental, finansial, dan logistik lainnya karena Pemerintah Aceh tidak memiliki anggaran untuk memfasilitasinya saat ini.

"Relawan yang hendak membantu korban bencana harus mempersiapkan finansial dan logistik yang memadai agar dapat membantu korban secara optimal," tutup Rahmad.

Rapat koordinasi yang digelar di Aula BPBA Aceh itu dihadiri, antara lain Kepala Dinas Sosial Aceh, Kepala Biro Humas dan Protokol Aceh, Tagana, Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), relawan Aksi Cepat Tanggap, Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Ketua Forum Jurnalis Aceh Peduli Bencana, dll. (Rill)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengakui telah menjenguk Ratna Sarumpaet beberapa hari lalu.

Fadli mengatakan, jumlah pelaku penganiayaan terhadap aktivis perempuan itu sekitar 2-3 orang laki-laki.

"Penganiayaan itu dilakukan oleh mungkin dua atau tiga orang laki-laki," ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Dia menambahkan, peristiwa penganiayaan terhadap ibu dari Artis Atiqah Hasiholan itu terjadi sekitar satu minggu lalu.

Lokasi penganiayaannya, kata Fadli Zon, di sekitar parkiran Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.

"Di parkiran di luar mobil. Kalau tidak salah tempatnya itu di Bandung, di parkiran bandara," kata wakil ketua DPR itu.

Fadli pun berharap sekitar parkiran Bandara Husein Sastranegara Bandung terdapat closed circuit television (CCTV). "Ya mudah-mudahan ada CCTV-nya ya," tuturnya.

Kendati demikian, dia mengaku belum sempat menanyakan ciri-ciri para pelaku kepada Ratna Sarumpaet. | Sindonews.com

Yogyakarta - Mahasiswa Aceh di Yogyakarta akhirnya bisa bernapas lega setelah usaha mereka di Mahkamah Agung (MA) membuahkan hasil dalam mempertahankan kepemilikan Asrama Meuligoe Iskandar Muda di Jalan Poncowinata Nomor 6, Jetis, Yogyakarta--lebih dikenal dengan Asrama Ponco--dari gugatan Sutan Suryajaya, orang yang mengklaim sebagai pemilik sah asrama tersebut.

MA dalam putusannya Nomor 1344.K/PDT/2018 tanggal 23 Juli 2018 menolak kasasi Sutan Suryajaya dan menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta. “Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Sutan Suryajaya). Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,” demikian inti putusan MA.

Kuasa Hukum Penghuni Asrama Ponco, Zulfitri Adli SH yang dihubungi Serambi, Senin (1/10) malam di Yogyakarta menyampaikan bahwa pihaknya baru menerima relas pemberitahuan isi putusan MA yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Sementara petikan lengkap putusan MA belum turun. “Pemberitahuannya kita terima pada Kamis (27/9),” katanya melalui telepon.

Advokat asal Aceh yang sudah lama menetap di Yogyakarta ini menyatakan putusan MA telah sesuai dengan pertimbangan PT Yogyakarta dan harapan masyarakat Aceh. “Putusan itu telah sesuai dengan aturan hukum karena asrama itu merupakan hak milik pemda Aceh, cuma (status hukum asrama itu) belum diurus secara formal oleh Pemerintah Aceh karena belum ada sertifikatnya,” kata Zulfitri.

Karena itu, dia berharap Pemerintah Aceh supaya segera mengurus sertifikat kepemilikan asrama yang sudah berdiri sejak 1963. Menurutnya, selain Asrama Ponco juga masih ada beberapa asrama milik Aceh yang status hukumnya belum jelas. “Kita memohon kepada Pemerintah Aceh agar segera memformalkan status asrama-asrama yang ada di Yogya, jadi bukan untuk Asrama Ponco saja,” ujarnya.

Zulfitri menyebutkan, ada empat asrama milik Aceh di Yogyakarta yang belum mempunyai status hukum yang jelas seperti sertifikat hak milik. Yaitu, Asrama Meuligoe Iskandar Muda atau Asrama Ponco di Jalan Poncowinata Nomor 6, Asrama Merapi Duwa di Jalan Sunaryo No 2 Kota Baru, Asrama Sabena di Jalan Taman Siswa No 13, dan Asrama Cut Nyak Dien di Jalan Kartini No 1 A Sagan, Yogyakarta.

Hadapi sendiri

 
Sejak kasus Asrama Ponco disengketakan oleh Sutan Suryajaya, penghuni asrama tersebut berjuang sendiri di pengadilan untuk mempertahankan hak mereka. Pemerintah Aceh selama ini terkesan tutup mata. “Pemerintah Aceh tidak pernah membantu. Pada gugutan akhir di Mahkamah Agung ada, tapi itu pun hanya sebagai pendamping kami saja, bukan tim utama,” ungkap Kuasa Hukum Penghuni Asrama Ponco, Zulfitri Adli.

Sebenarnya, lanjut Zulfitri, tanpa adanya pendamping dari Pemerintah Aceh pihaknya tetap terus mendampingi penghuni Asrama Ponco di pengadilan. Terlebih, Zulfitri sendiri selaku alumnus asrama tersebut.

“Sebenarnya tanpa kehadiran mereka (pendamping) kami tetap jalan. Bukan apa-apa ya, kita sudah menunggu lama (bantuan hukum dari pemerintah Aceh,” katanya.

Begitu juga dengan biaya selama bersidang, mereka tanggung sendiri tanpa ada bantuan dari Pemerintah Aceh. Nah, dengan keluarnya putusan MA itu Zulfitri berharap agar Pemerintah Aceh segera mengurus sertifikat kepemilikan asrama tersebut dan menjadikan asrama-asrama mahasiswa Aceh di Yogyakarta sebagai aset pemerintah. “Jangan seperti selama ini di mana pemerintah terkesan lepas tangan,” ujarnya.

“Ini merupakan sebuah pengalaman yang harus dicermati oleh Pemerintah Aceh, karena masih banyak aset daerah yang kurang mendapat perhatian. Jangan ketika bermasalah orang itu (eksekutif dan legislatif) berbondong-bondong ke Yogya, tidak ada gunanya. Tapi sebelum bermasalah silahkan memperjelas status hukumnya,” harap Zulfitri.

Sekadar informasi, Sutan Suryajaya, orang yang mengklaim sebagai pemilik sah Asrama Ponco pertama sekali menggugat penghuni asrama tersebut ke PN Yogyakarta pada 2013, tapi sempat ditarik oleh penggugat Sutan Suryajaya, namun kembali dia gugat pada 2015. Saat itu, Pemerintah Aceh tidak pernah sekalipun memberi bantuan hukum. Gugatan itu dihadapi sendiri oleh penghuni asrama dibantu para alumni.

Di PN Yogyakarta, penghuni Asrama Ponco kalah dalam gugatan. Tidak tinggal diam, kemudian para mahasiswa Aceh tersebut mengajukan banding ke PT Yogyakarta dan berhasil memenangi gugatan itu. Ternyata, Sutan Suryajaya tidak menerima putusan itu dan mengajukan kasasi ke MA. Namun, MA menguatkan putusan PT Yogyakarta dengan mengakui kepemilikan sah Asrama Ponco adalah milik Pemerintah Aceh.

Sumber: aceh.tribunnews.com

StatusAceh.Net - Menjelang tengah malam tanggal 22 November 1815, gempa bumi besar mengguncang Bali hingga Nusa Tenggara. Pulau bergetar hebat. Terdengar suara menggelegar bak halilintar. Tanah-tanah longsor, gunung-gunung retak, bukit-bukit runtuh.

Singaraja, pusat pemerintahan Kerajaan Buleleng yang terletak di pesisir Bali utara, terkubur remah-remah pegunungan yang ambruk. Tak lama berselang, gelombang ombak raksasa datang menerjang. Besaran gempa rupanya telah memicu tsunami.

Desa-desa turut tersapu hingga ke laut. Lebih dari 10.523 orang kehilangan nyawa, belum termasuk yang hilang terbawa air bah. Tidak sedikit pejabat penting Kerajaan Buleleng yang turut menjadi korban. Beruntung, sang raja, I Gusti Anglurah Gde Karang, terhindar dari maut.

Kenangan memilukan itu termaktub dalam Babad Buleleng dan Babad Ratu Panji Sakti. Dua catatan kerajaan yang kerap digunakan untuk sandaran awal pengungkapan sejarah Bali ini mencatat dengan cukup rinci terjadinya musibah tanah longsor dan tsunami sebagai dampak susulan gempa bumi.

Nusantara memang akrab dengan bencana sejak dahulu kala, dan dibalas alam dengan anugerah yang melimpah-ruah. Dari ujung barat di Aceh, ke tengah di Jawa, Bali, juga jajaran Kepulauan Nusa Tenggara, hingga ke kawasan timur yang meliputi Sulawesi, Maluku, sampai Papua, pernah mengalaminya.

Kearifan lokal masyarakat di berbagai wilayah Nusantara telah mengabadikan memori gempa bumi dan tsunami dari masa ke masa itu, yang terbalut dalam babad, naskah, syair, cerita rakyat, hingga kidung atau rupa hikayat lainnya.

Menerjemahkan Geliat Alam

 
Tradisi lokal masyarakat Bali mengenal mitologi Bedawangnala dalam menyikapi gejala alam, termasuk terjadinya gempa dan tsunami. Bedawangnala dimitoskan dalam wujud kura-kura raksasa yang bersemayam di dasar bumi dan menjadi perlambang dari magma di bawah gunung berapi.

Bedawangnala, dalam mitos masyarakat lokal Bali, diikat oleh dua ekor naga bernama Anantabhoga dan Basuki. Anantabhoga melambangkan tanah, sedangkan Basuki merupakan simbol air.

Disebutkan Zamidra dalam Makhluk Mitologi Sedunia (2012), jika Bedawangnala menggeliat dan memicu erupsi gunung berapi, Anantabhoga juga ikut bergerak (hlm. 44). Inilah yang dipercaya menyebabkan gempa bumi.

Apabila pergerakan Bedawangnala semakin aktif, giliran Basuki yang terusik dan turut bergerak pula. Maka, terjadilah gelombang air dari laut atau yang kemudian dikenal sebagai tsunami.

Masyarakat lokal Nusantara zaman dahulu memang memaknai alam secara simbolis. Gejala alam tidak jarang diterjemahkan sebagai penanda sesuatu, baik positif maupun negatif.

Tak hanya berupa mitos, kepercayaan, atau bahkan dongeng, pemaknaan fenomena alam tidak jarang juga diabadikan dalam wujud babad, naskah kuno, syair, kidung, atau lainnya. Kendati begitu, tidak sepenuhnya bentuk kearifan lokal seperti itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.


Dalam perkara gempa bumi dan tsunami di Bali pada 1815, misalnya, terdapat perbedaan data yang tercatat dalam Babad Buleleng atau Babad Ratu Panji Sakti dengan hasil riset akademis.

Dua babad itu menyebutkan lebih dari 10 ribu orang tewas akibat tragedi tersebut. Namun, laporan Sergei Leonidovich Soloviev dan Cham Nham Go bertajuk "Catalogue of Tsunami on the Western Shore of the Pasific Ocean" (1984) mengungkapkan korban jiwa tsunami berjumlah 1.200 orang.

Kearifan lokal terkadang juga digunakan sebagai legitimasi kekuasaan pada zaman raja-raja dulu. Sebagai contoh, gempa bumi pada 1256 Saka atau 1334 Masehi di Jawa Timur. Serat Pararaton mencatat, dikutip dari Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya (1979) karya Slamet Muljana, alam berguncang sesaat sebelum lahirnya Hayam Wuruk (hlm. 133).

Pararaton memaknai gempa bumi itu sebagai penanda perubahan, bahwa akan lahir seorang calon raja besar. Dan memang, Hayam Wuruk—bersama Mahapatih Gajah Mada—nantinya menjadi raja yang berhasil membawa Kerajaan Majapahit merengkuh kejayaan, bahkan sebagai imperium terbesar kala itu.

Namun, kitab kuno kerap dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Dituliskan Aminuddin Kasdi dalam Serat Pararaton Atawa Katuturanira Ken Arok: Kajian Historis sebagai Sastra Sejarah (2008), Pararaton berfungsi untuk memberikan pengukuhan terhadap Dinasti Rajasa atau keturunan Ken Arok, termasuk Hayam Wuruk (hlm. 30).

Politisasi gejala alam yang tertulis dalam naskah lama juga pernah digunakan sebagai legitimasi oleh Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat melalui Babad Galuh. Penobatan Prabu Siliwangi pada 1482 dibarengi dengan terjadinya gempa bumi yang diklaim sebagai sambutan alam bahwa raja baru yang akan membawa kemajuan telah hadir.

Selain dijadikan legitimasi, sumber-sumber kuno semacam itu juga sangat diragukan validitasnya. Yakob Sumarjo dan Saini K.M. dalam Hermeneutika Sunda: Simbol-simbol Babad Pakuan (2004) menyebutkan bahwa penulisan Babad Galuh, misalnya, hanya diperoleh dari bahan-bahan yang berupa mitos (hlm. 125).

Baca Selanjutnya

Sulteng - 45 Pelaku pencuri diringkus polisi setelah gempa dan tsunami melanda Palu, Sulawesi Tengah. Para tersangka melakukan kejahatan di lima lokasi berbeda.

Mereka diringkus setelah mencuri barang elektronik yang tak terkait kebutuhan pokok korban gempa dan tsunami. Bahkan beberapa tersangka yang ditangkap lantaran membobol uang di sejumlah mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

"Lokasinya ada 5 TKP, yakni Mall Tatura, ATM Center Pue Bongo, gudang PT Adira, Grand Mall, dan Butik-butik Anjungan Nusantara," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (2/10).

Dedi mengatakan, 28 tersangka ditangkap saat mencuri di Mall Tatura. Tujuh tersangka ditangkap di ATM Center. Satu tersangka di Gudang Adira. Tujuh tersangka di Anjungan Nusantara. Dan dua tersangka pencurian BBM di Grand Mall.

Polisi juga menyita barang bukti antara lain, sound sistem, LCD, printer, amplifier, mesin ATM BNI, sepeda motor, AC, dispenser, microphone, satu karung sandal, satu karung sepatu, satu kardus pakaian, linggis, betel, obeng, kunci leter T, kunci Inggris, dan palu.

"Kasus tersebut dalam penanganan tim gabungan Dit Reskrimum Polda Sulteng dan Sat Reskrim Polresta Palu," kata Dedi.

Sumber: Liputan6.com