StatusAceh

LHOKSEUMAWE- Polres Lhokseumawe relase kasus Pemerkosaan dan kepemilikan senjata api yang dilakukan tersangka berinisial MI (38) alias Mimi, warga Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, terhadap korbannya seorang Mahasiswi RA (24) warga Desa Lhee, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur.

Press release tersebut berlangsung di depan gedung Sat Reskrim Polres Lhokseumawe dan dihadiri oleh Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, SH, S.Ik, MH dan dampingi Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha Waruwu serta Kanit PPA Ipda Lili Suryani.” Jum’at pagi (21/12/2017)

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, SH, S.Ik, MH  dihadapan awak media mengatakan, pelaku MI, di tangkap atas kasus pemerkosaan mahasiswi dan kepemilikan senjata ilegal disebuah ruko tersangka dikawasan Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

 Tersangka ditangkap berdasarkan dari laporan korban yang mengaku telah di sekap selama satu malam dan dipemerkosa oleh pelaku selama tiga kali dalam semalam.”jelasnya

Setelah melakukan penyelidikan lebih kurang dua minggu, akhirnya penyidik mendapat informasi keberadaan pelaku dan mempunyai bukti cukup, sehingga tersangka langsung ditangkap tanpa perlawanan dan berhasil menyita senpi yang digunakan untuk mengancam korban.

Kejadian tersebut berawal, Kamis ( 7/12), sekira pukul 19.00 WIB,  korban yang saat itu sedang berjalan dengan seorang teman laki-lakinya di jegat oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor dikawasan waduk Kota Lhokseumawe. Pelaku MI, langsung menodong korban menggunakan senjata api jenis pistol Merk Baretta Cal. 320 ACP, sembari mengatakan bahwa dirinya adalah anggota polisi yang sedang melaksanakan operasi narkoba.”ungkapnya

 “Pelaku mengaku dirinya seorang polisi narkoba dan mengajak kepada korban untuk ikut bersama dirinya, dan selanjutnya korban di bawa oleh pelaku kesebuah ruko milik pelaku di kawasan Cunda,” imbuh Kapolres

Dalam ruko tersebut tersangka menyekap korban dan melakukan pemerkosaan terhadap korban sebanyak tiga kali dalam semalam dan setelah korban disekap selama satu malam, esok harinya korban dilepas dan diantar teman tersangka ZU alias Dun, dengan menumpangi sebuah becak dikawasan Cunda,” imbuhnya.

“Akibat perbuatan tersangka, korban mengaku mengalami perih pada alat kelaminnya dan menyebabkan dirinya trauma,” tuturnya

Saat  ini pelaku MI dan barang bukti senjata api jenis pistol Merk Baretta Cal, 320 ACP buatan Italy beserta tujuh buitir peluru, pakain dalam milik korban sudah diamankan di Mapolres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tersangka terancam dijerat dengan pidana Jarimah (Pemerkosaan) dan kepemilikan senjata api sebagaimana dimaksud dlm Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat  dan Uu Darurat No 12 Tahun 1951 dengan kurungan minimal 20 tahun penjara,” tegas Kapolres.(RMD)

LHOKSEUMAWE- Polres Lhokseumawe gelar upacara serah terima jabatan Kasat Lantas  Polres Lhokseumawe di Halaman Mapolres Jalan Medan-Banda Aceh, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.” Jum’at  pagi (22/12/2017)

Upacara sertijab tersebut langsung dipimpin Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, SH, S.Ik, MH serta dihadiri oleh Waka Polres Lhokseumawe Kompol Imam Asfali, para kabag, Kasat, perwira staf serta Brigadir Polres Lhokseumawe dari masing-masing satuan.

Sementara pejabat yang di serah terimakan tersebut adalah Kasat Lhokseumawe Lhokseumawe dari Iptu Mulyana, S.Ik yang dipromosikan ke Direktorat lalu lintas Polda Aceh  kepada AKP Yasnil Akbar Nasution, S.I.k yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polres Bireun.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman dalam sambutannya mutasi dilingkungan polri adalah merupakan proses pelaksanaan kebijaksanaan pimpinan dalam pembinaan karir juga untuk menjamin adanya penyegaran dan peningkatan kinerja kesatuan yang merupakan tuntutan kebutuhan organisasi.

Kepada Iptu Mulyani, S.Ik, saya mengucapakan terimakasih atas kerjasamanya selama ini yang telah memberikan dedikasi dan pengabdian tanpa pamrih selama bertugas di polres Lhokseumawe.”ujarnya

Sudah banyak keberhasilan yang di berikan selama anda menjabat, salah satunya survey kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh ombusman bulan mei sampai dengan agustus 2017 terhadap pelayanan sim yang mengantarkan satpas SIM Polres Lhokseumawe sebagai 12 satpas terbaik seluruh indonesia dari 153 satpas, di harapkan dengan keberhasilan itu kita dapat terus meningkatkan kinerja kita.”sebut AKBP Hendri Budiman

Kepada Kasat Lantas yang baru AKP Yasnil Akbar Nasution, S.Ik. beserta isteri saya mengucapkan selamat datang di Polres Lhokseumawe, segera menyesuaikan dan pelajari segala aspek yang menunjang dibidang tugasnya dan dedikasikan ilmu yang saudara miliki sehingga diharapkan akan mampu membawa perubahan yang konstruktif dan dapat meningkatkan kinerja Polres Lhokseumaw kedepan nantinya.

Mari kita semua bertekat untuk menjaga nama baik kesatuan dengan menghindari pelanggaran sekecil apapun, jangan pernah menyakiti hati masyarakat, buktikan bahwa polri memang pantas diandalkan untuk menjadi pelindung, pengayom, pelayan dan penegakkan hukum serta penjaga ketertiban masyarakat.”terang Kapolres.(RMD)

LHOKSEUMAWE-Kapoles Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, S.Ik, MH serahkan penghargaan kepada personil Satuan Lalu Lintas yang mengawaki Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) di Mapolres Lhokseumawe.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberahasil personil SATPAS meraih nilai terbaik dalam survei kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh ombusman Nasional.

Terlihat Kapolres Lhokseumawe langsung menyerahkan piagam penghargaan tersebut kepada 7 personil Sat Lantas khususnya kepada Iptu Mulyana, mantan Kasat Lantas Polres Lhokseumawe yang dipromosikan ke Polda Aceh.

Survey kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh ombusman bulan mei sampai dengan agustus 2017 terhadap pelayanan SIM, mengantarkan SATPAS SIM Polres Lhokseumawe sebagai 12 SATPAS terbaik seluruh indonesia dari 153 SATPAS,.”Sebut AKBP Hendri Budiman

“Keberhasilan ini patut di syukuri, piagam penghargaan ini adalah wujud apresiasi kepada anggota yang berprestasi dalam bertugas yang dapat mendukung jenjang karir personil.” Jelas Kapolres

Kapolres berharap, keberhasil tersebut dapat di pertahankan dengan terus meningkatkan kinerja.” terang Kapolres.(RMD)

Pidie - Insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus berbadan lebar kembali terjadi di lintas Banda Aceh – Medan.

Pada Jumat (22/12/2017), sekitar pukul 11.30 WIB, bus Sempati Star terlibat tabrakan dengan pikap di Jalan Banda Aceh – Medan, Kilometer 146, kawasan Trienggadeng, Pidie Jaya.

Berdasarkan informasi dan foto-foto yang beredar di media sosial dan fasilitas berbagi pesan Whatsapp, setidaknya ada dua orang yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

Dari foto beredar, kedua orang yang diperkirakan pengemudi dan penumpang pikap tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan.

“Menurut info dari masyarakat. Mobil pickup dari arah Banda Aceh. Sedangkan bus Sempati dari arah Medan menuju Banda Aceh. Tiba-tiba, ban mobil pickup pecah, jadi oleng ke kanan dan langsung disambut bus. Pikap itu terseret sejauh lebih kurang 50 meter,” kata sebuah sumber Serambinews.com, melalui pesan Whatsapp.

Sumber itu juga mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan peristiwa tersebut.

Tabrakan antara bus Simpati Star dan pikap di kawasan Trienggadeng, Pidie Jaya, Jumat (22/12/2017) (IST)

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan dari pihak kepolisian, apakah ada korban nyawa dalam musibah tersebut.| Serambinews

Lhokseumawe- Ratusan Personil Polres Lhokseumawe suntik vaksin anti difteri di Mapolres Lhokseumawe. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyakit difteri dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Lhokseumawe dan Aceh Utara." Kamis pagi (21/12/2017)

Terlihat Kapolres Lhokseumawe beserta pejabat utama Polres Lhokseumawe diberikan vaksin anti difteri yang disaksikan langsung oleh kepala dinas kesehatan.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, SH, S.Ik, MH mengatakan, Vaksin Anti Difteri tersebut diberikan terhadap sekitar 500 ratus personil. Hal ini untuk mencegah dan menjaga kekebalan tubuh personil terhadap penyakit difteri. sampai saat ini belum ada personil yang mengalami penyakit difteri."ujarnya

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada dinas kesehatan yang telah menyambut baik permintaan untuk melakukan kerja sama vaksinasi mencegah penyakit difteri tersebut.

Aceh Peringkat dua dibawah jawa timur kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia, personil saya sebisa mungkin disuntik, ini adalah untuk kebutuhan personil sendiri untuk mengantisipasi penyakit difteri, karna personil polri bertugas dimana saja.”tegas Kapolres

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Machrozal, mengapresiasi kepedulian Kapolres Lhokseumawe terhadap anggota dengan melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Lhokseumawe dan Aceh utara untuk melakukukan Vaksin terhadap personil.

Penyakit difteri menular dan sangat mematikan serta sangat cepat perjalanan penyakitnya yang disebabkan oleh kuman koreno bakterium difteri, penyakitnya bisa dicegah dengan imunisasi. penyakit ini tertular barangkali ada yang imunisasi yang belum sempurna atau belum seratus persen sehingga virus ini dapat terjangkit dan bisa menular lewat saluran pernafasan seperti batuk.”jelasnya

“Vaksinasi ini untuk membentengi dan tidak memandang usia dan bisa diulangi lagi enam bulan kemudian, dan penyakit ini sudah menjadi perhatian pemeritah.”ungkapnya

Ciri penyakitnya, menyumbat saluran nafas dan penyakit ini berawal demam seperti biasa lebih kraung 38 drajat celsius atau lebih dan hidung berair, sakitnya bulanan, kalau sudah ada gejala ini segera diperiksakan ke dokter.’terangnya

Sementara Dr Ely perwakilan dari Dinas Kesehatan Lhokseumawe mengatakan, Stok Vaksin Anti Difteri sampai saat ini mencukupi, namun kendala yang dihadapi kesadaran masyarakat akan melakukan Vaksin dengan berbagai bagai alasan."imbuhnya.(Laung)

Lhokseumawe | Satuan Komando Resor Militer (Korem) 011/Lilawangsa menggelar Bakti Sosial  (Baksos) diantaranya, sunat massal, donor darah, dan pengobatan massal gratis, di Gedung KNPI Aceh Utara, untuk warga masyarakat Kota Lhokseumawe, Kamis (21/12/2017).

Acara tersebut bekerjasama antara satuan Korem 011/Lilawangsa dengan RS Kesrem TNI dan PMI Kota Lhokseumawe, dalam rangkaian memperingati Hari Juang Kartika (HJK), Hari Infanteri Ke-69, dan Hari Ulang Tahun Kodam Iskandar Muda (HUT Kodam IM) Ke-61 Tahun.

“TNI adalah miliknya rakyat, selalu bersinergi bersama seluruh instansi dalam membantu kesulitan rakyatnya, khususnya warga masyarakat seputaran Kota Lhokseumawe, jajaran Korem 011/Lilawangsa, Provinsi Aceh”.

Hal itu sesuai tema yang diusung pada Hari Juang Kartika Tahun 2017, yaitu “MANUNGGAL DENGAN RAKYAT, TNI-AD KUAT”. Sebut Danrem Agus Firman Yusmono saat dimintai keterangan kegiatan.

Danrem menjelaskan, TNI khususnya yang ada di satuan Korem 011/Lilawangsa akan terus berusaha untuk membantu berbagai beban yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, melalui bakti sosial seperti donor darah, pengobatan massal dan sunatan massal gratis, semoga bermanfaat dan dapat terbantunya kesulitan yang dialami warga saat ini, khususnya masyarakat yang kurang mampu, pungkasnya.

Kegiatan bakti sosial turut disaksikan antara lain, Kasrem 011/LW Letkol Inf Shofanudin, Dandenkesyah Lhokseumawe, Kasdim 0103/Aut, serta diikuti sebanyak 114 peserta, diantaranya, Donor darah oleh 30 orang prajurit TNI Makorem, 52 orang warga melakukan pengobatan masal, dan sebanyak 27 orang anak masyarakat kurang mampu mengikuti sunat masal gratis.(Laung)

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengajak masyarakat Aceh untuk tidak lagi menanam ganja dan beralih kepada tanaman alternatif yang bermanfaat.  Hal itu disebutkan Irwandi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Nurdin, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, pada kegiatan Penanaman Perdana Komoditi Alternatif di Lamteuba, Aceh Besar, Kamis, 21 Desember 2017.

Kegiatan itu dihadiri langsung Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso.

“Mari manfaatkan lahan yang ada untuk pengembangan tanaman produktif sehingga kita dapat memperkuat citra Aceh sebagai daerah Serambi Mekkah,” ujar Irwandi.

Gubernur juga berterima kasih atas penyelenggaraan kegiatan penanaman perdana sebagai lokasi pilot project program alternative development di Aceh. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang terbaik, sehingga bisa menjadi contoh untuk diterapkan di daerah lain di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya pernah terlibat menanam ganja diharapkan dapat beralih ke sekor pertanian yang lebih produktif.

Dalam sambutan tertulisnya Gubernur juga menjelaskan, bahwa peredaran narkoba dan obat-obat terlarang lainnya di Aceh sudah semakin memprihatinkan. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Aceh dengan kasus narkotika.

“Tidak mengherankan 52 – 75 persen penghuni LP di Aceh adalah terpidana kasus narkoba,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengatakan, Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi sebagai rujukan dalam pemberantasan obat terlarang ini, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Badan Narkotika Nasional, dan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebi jakan dan Stra tegi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.

“Selain itu, kita juga perlu menerapkan kebijakan untuk mendorong masyarakat agar tidak lagi terjerumus dalam bisnis obat terlarang ini dengan memberi mereka berbagai bentuk pelatihan dan pemberdayaan. Langkah –langkah inilah yang kemudian kita sebut sebagai pemberdayaan alternatif,” katanya.

Gubernur menegaskan, Pemerintah Aceh siap mendukung program tersebut sehingga secara bertahap diharapkan pemberantasan penanaman ganja dapat benar-benar sukses di Aceh.

Hal itu, lanjut Gubernur, sesuai dengan Instruksi Presiden tentang strategi pemberantasan Narkoba, di mana Pemerintah akan menjalankan sejumlah program pemberdayaan untuk mengubah prilaku masyarakat agar tidak terjerumus dalam jaringan obat terlarang ini.

“Khusus untuk Aceh, program pemberdayaan yang ideal adalah sektor pertanian, sebab kawasan pedesaan yang selama ini banyak ditanami ganja umumnya adalah kawasan dengan lahan yang subur. Kalau saja kebiasaan menanam ganja kita konversikan dengan komoditi lain, tentu akan sangat membantu masyarakat.”

Selain dihadiri Menteri Pertanian dan Kepala BNN, acara tersebut juga dihadiri Anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil dan Muslem. Selain itu juga terlihat hadir para pejabat dari Kementerian Pertanian RI, Kepala Badan anti Narkotika Nasional – wilayah Aceh, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, serta sejumlah tamu lainnya.(Rill)

LANGSA- Seorang pemuda asal Sawang Aceh Utara berhasil di ciduk personil Polres Langsa dalam razia  gabungan polsek Birem Bayeun yang dilakukan di jalan Medan -Banda Aceh atau Lintas Sumatera tepatnya didepan Mapolsek Langsa Barat Gampong Alue Dua, Rabu (20/12/2017).

Zul warga desa Jurong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara tak berkutik saat di tangkap dalam razia didepan polsek langsa barat sekiranya pukul 14:30 WIB bersama 20 Kg ganja kering dalam tas ransel.

Tersangka dan barang bukti diamankan saat menumpang mobil L300 jurusan medan sumatera utara 

Kapolres Langsa AKBP Satya Yudha Prakasa SIK melalui Kapolsek Langsa Barat Iptu Jamaluddin Nasution membenarkan penangkapan pemuda asal sawang dengan barang bukti 20 kg ganja.

Menurutnya kapolsek, dari keterangan tersangka zul mengaku dirinya hanya sebatas mengantarkan ganja tersebut ke medan dengan upah 7 juta.

“ Dari keterangan tersangka ganja itu milik Z,diambil dan diminta antar kepada R dipekanbaru  dengan upah 7 juta,alasan tersangka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari “,ungkap iptu jamaluddin.

Untuk proses hukum dan pengembangan tersangka zul dan ganja kering 20 kg yang dibawa menggunakan ransel diamankan diamankanndi mapolsek langsa barat. (Red/trb)

Banda Aceh -- Pemerintah Aceh bersama dengan Dinas ESDM Aceh, menandatangani kerjasama pengawasan distribusi elpiji 3 kilogram dengan PT. Pertamina, di Pendapa Wakil Gubernur Aceh, Kamis 21/12/2017.

Ihwal kerjasama pengawasan itu adalah banyaknya pengaduan dari masyarakat terkait kelangkaan elpiji bersubsidi dari pemerintah tersebut.

"Kita harus ambil langkah cepat. Keluhan masyarakat menjadi persoalan yang harus segera kita tangani," ujar Wakil Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, seusai penandatanganan nota kerjasama tersebut.

Wagub menyebutkan, pemerintah melalui PT. Pertamina sebenarnya telah menyalurkan gas sesuai dengan kuota yang telah ditentukan untuk masyarakat di seluruh Aceh. Namun demikian, harus diakui bahwa kondisi di lapangan tidak selalu normal. Banyak ditemui pelanggaran di rantai pasok paling bawah, yaitu penyaluran yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

"Selalu bias di lapangan. Indikasinya ada penimbunan, penjualan di atas harga tinggi dan pemakaian yang melebihi kuota mengakibatkan konsumsinya melonjak," kata Nova.

Tim pengawasan yang telah dibentuk, ujar Nova akan segera mengidentifikasi kelangkaan gas subsidi. Ia meminta agar ada tindakan yang harus diambil jika terbukti ada pelanggaran bahkan mengawal sampai ke keputusan akhirnya.

"Harus ada efek jera. Kalau ada penindakan nantinya tolong umumkan ke media," kata Nova.

Sementara Marketing Brand Manager Aceh, Adib Arselan, mengatakan, PT. Pertamina berkomitmen untuk tidak hanya mendistribusikan tapi juga bisa memastikan bahwa elpiji bersubsidi tersebut sampai ke tangan masyarakat.

Jumlah kuota elpiji 3 kilogram untuk Provinsi Aceh tercatat sebanyak 28,38 juta tabung per tahun. Hingga akhir tahun ini, sebanyak 27 tabung telah tersalur hingga ke seluruh Aceh. Di tahun depan, kuota gas untuk Aceh akan bertambah sebesar 4 persen.

Untuk Provinsi Aceh tercatat ada 10 SPBE. Dari stasiun pengisian gas inilah gas-gas diedar ke 60 agen gas 3 kilogram di seluruh Aceh. Sementara agen gas non-subsidi tercatat ada 30 dengan 2.400 pangkalan di Aceh.

Adib memastikan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi pihak agen maupun pangkalan yang terbukti melanggar pendistribusian gas 3 kilogram. (Rill)

Banda Aceh - Pengucuran Dana Desa atau Dana Gampong harus dibarengi dengan kesiapan aparatur gampong dan seluruh pemangku kebijakan dalam pengelolaannya. Dengan pengelolaan yang baik, Dana Gampong diyakini mampu berkontribusi positif bagi pengembangan pembangunan ekonomi masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari .

Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, kepada awak media usai menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Provinsi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun 2017, di Ballroom Hotel Grand Nanggroe, (Kamis (21/12/2017). 

“Semua aparatur gampong dan pemangku harus memahami kebijakan penggunaan dana Gampong, mulai dan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan sampai laporan pertanggungjawaban. Semua harus sesuai dengan kaedah-kaedah pertanggungjawaban keuangan negara yang baik,” ujar Nova.
Wagub mengkhawatirkan, jika tidak dikelola dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku, maka akan banyak aparat gampong yang berurusan dengan aparat penega hukum di kemudian hari.

“Akhir-akhir ini banyak kita dengar penggunaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu seluruh pelaku pembangunan desa harus dikonsolidasikan lagi. Nah, acara ini adalah salah satu media untuk mengkonsolidasikan pembinaan dan pengawasan anggaran pembangunan Dana Gampong agar tidak tersangkut masalah di kemudian hari.”
Nova meyakini, sejumlah narasumber yang dihadirkan oleh panitia dan berasal dari sejumlah lembaga dan kementerian, akan memberikan materi dan pemahaman yang benar terkait pengelolaan dana gampong.

“Kita tentu berharap, pengetahuan-pengetahuan baru yang diberikan oleh para pemateri terkait kemungkinan salah dalam penggunaan dana gampong, dapat kita praktekkan nantinya digampong masing-masing, sehingga semua bisa aman, nyaman dan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar dan efektif, tepat dan berhasil guna. Insya Allah, angka kemiskinan bisa kita turunkan, ujung-ujungnya kesejahteraan bisa kita tingkatkan,” imbuh Nova.

Evaluasi Rendahnya Daya Serap Dana Gampong 2017

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga berjanji akan melakukan evaluasi terhadap 3.240 Gampong di Aceh yang belum mencairkan dana desa tahap II, yang angkanya mencapai Rp932 miliar.

Wagub meyakini tidak efektifnya perencanaan, penggunaan, pengalokasian dana gampong ke program dan kegiatan di gampong menyebabkan rendahnya daya serap. Namun Nova menampik jika rendahnya daya serap dana gampong sebagai kerugian bagi Aceh.

“Saya tidak melihat ini sebagai kerugian Aceh, tapi ini adalah kerugian bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, aparatur Gampong dan pemangku kebijakan harus terus dilatih agar mumpuni, memiliki kapasitas, mengerti bagaimana mengalokasikan, membuat perencanaan dan menyelenggarakan pembangunan gampong. Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait hal yang saya sebutkan tadi,” tambah Wagub.

Menurut Wagub, program Dana Gampong yang baru berjalan 4 tahun, juga menjadi suatu hal yang masih dapat dimaklumi dan masih berada dalam batas kewajaran. Oleh karena itu, Wagub menghimbau pihak berwenang untuk terus melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas aparatur Gampong agar setiap tahun daya serap dana gampong menjadi lebih baik dan maksimal.

“Namun jika penyerapannya terus rendah, tentu kita akan melakukan evaluasi apa saja penyebabnya. Perbaikan dari payung hukum serta perbaikan mekanisme juklak dan juknis juga akan terus kita lakukan. Ingat, rendahnya penyerapan bukan semata karena kesalahan perencanaan, bisa saja karena kesalahan sistem yang lain. Jadi masing-masing mengevaluasi, semoga tahun kelima bisa kita serap secara maksimal,” kata Wagub.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wagub menegaskan, bahwa aparat gampong dan pemangku kebijakan terkait harus mampu tampil sebagai pembaharu Aceh dari gampong yang akan menjadikan gampong sebagai pilar utama untuk mewujudkan Aceh hebat.

“Untuk lima tahun kedepan, kita harus jadikan Aceh hebat. Di tangan saudara sekalian, kita bisa lakukan perubahan dan menjadikan gampong sebagai lokomotif baru pertumbuhan ekonomi Aceh. Untuk ini marilah kita gerakkan masyarakat gampong untuk berinisiatif, berinovasi, membuka ruang aspirasi, dan berpartisipasi untuk menjadikan gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan keberdayaan rakyat Aceh.”

Untuk diketahui bersama, sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, gampong-gampong di Aceh telah mendapatkan kucuran dana gampong dari pemerintah pusat hingga mencapai Rp. 10,4 triliun lebih.

Besaran alokasi pada masing-masing gampong didasarkan pada alokasi dasar dan alokasi formula. Dan, pada tahun 2018, alokasi dana gampong yang digelontorkan di Aceh mencapai Rp. 4.457 triliun untuk 6.496 gampong. Dengan jumlah tersebut, rata-rata setiap gampong akan menerima dana sebesar Rp. 668.193 jut).

Oleh karena itu, Wagub menghimbau seluruh jajaran pemerintahan Aceh, untuk bersinergi dan memberikan dukungan penuh agar dana gampong di Aceh tahun 2018 bisa menjadi energi positif untuk rakyat, bukan energi negatif.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub menginstruksikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong di seluruh Aceh, untuk melakukan pengawasan terkait penggunaan dana gampong agar diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengurangan ketimpangan, penciptaan lapangan kerja dan penurunan jumlah penduduk miskin di gampong.

”Sudah waktunya kita bekerja untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat di gampong. dana gampong harus dimanfaatkan dengan baik dan dialokasikan pada kegiatan yang dapat mengintervensi indikator-indikator kemiskinan, sehingga mampu menekan tingginya angka kemiskinan Aceh.”

Dengan kerja nyata dari semua pihak, Wagub berharap di tahun 2018 Pemerintah Aceh dapat melakukan perubahan di gampong, dengan mengurangi jumlah gampong tertinggal dari 30,85 persen di tahun 2014 menjadi 25 persen ditahun 2018. Gampong berkembang dari 67,82 persen di tahun 2014, menjadi 50 persen tahun 2018, dan gampong mandiri dari 1,30 persen tahun 2014 ditingkatkan menjadi 25 persen ditahun 2018.

“Target ini perlu saya sampaikan agar kita semua dapat mengukur capaian kinerja kita dalam mengelola dana gampong yang sudah berjalan selama 4 tahun terakhir ini. Marilah kita jadikan ini tantangan bersama,” pungkas Wakil Gubernur Aceh. (Ngah)

SURABAYA- Ada - ada saja tingkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya setelah merobohkan Masjid Assakinah yang merupakan Cagar Budaya tanpa izin, Sekarang membangun kembali dengan syarat. Hal ini terjadi saat koordinasi yang diselenggarakan oleh Komisi C DPRD Surabaya yang dihadiri oleh beberapa seniman dari DKS, BMS dan KBRS, Rabu (20/12/2107).

Dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya seraya melakukan Orasi, Para Seniman yang dikawal oleh Pagar Jati, Laskar Merah Putih, Komunitas Bambu Runcing Surabaya, Masyarakat Stren Rel Kereta Api yang tergabung dalam TAP MPRS dan Beberapa Elemen Korban Penutupan Dolly, Stren Kali dan lain - lain dengan melewati Masjid Assakinah yang telah menjadi puing - puing untuk menuju Gedung DPRD Kota Surabaya.

Para Seniman dengan semangat mencegah pembangunan Gedung 7 Lantai milik DPRD yang menghalalkan segala macam cara tersebut, Bahkan hati nurani pun telah hilang untuk membangun Gedung tersebut dengan meluluh lantakkan Masjid Assakinah.

Menurut Advokat DKS kepada media ini mengatakan, Dengan Menghancurkan Masjid Assakinah dan Membangun Gedung DPRD 7 Lantai, Maka akan menghilangkan View Balai Pemuda sebagai Kawasan Terbuka dan Cagar Budaya. " Selain itu akan menghancurkan Oase Kebangsaan Surabaya, " Ujarnya.

Didalam Hearing pun sempat terjadi kericuhan akibat ditumpangi oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengaku sebagai Seniman, Bahkan Provokator tersebut mencaci Seniman DKS, Sedangkan Ketua DKS tidak pernah mengenal Oknum tersebut.

Bahkan Erick Tjahyadi selaku Kepala Dinas Cipta Karya membawa Ormas Keagamaan yang membuat rapat semakin tidak kondusif dan rentan terjadi benturan. Padahal sehari sebelum rapat, Kanit Reskrim Polsek Genteng, AKP Joko mengatakan, Bahwa Gedung Dewan berada di samping dan tidak menggusur Masjid, Menempatkan DKS dan BMS di Balai Pemuda serta tidak menggusur dua orang ibu yang mencari nafkah di Balai Pemuda.

Saat peninjauan lokasi, Terjadi saling lempar kesalahan antara Erick selaku Kepala Dinas Cipta Karya dengan Kepala Dinas Pariwisata. Masing - masing saling tuding menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas dirobohkannya Masjid Assakinah.

Erick meminta untuk melakukan perobohan secara simbolik, Tetapi hal tersebut ditolak oleh KBRS sebelum hari Jumat dan sekalian permisi dulu ke DKS dan BMS. Sebelum melakukan pembongkaran secara simbolik dan membangunnya kembali, Pemkot Surabaya harus melakukan Tahlilan terlebih dahulu pada hari Kamis (21/12/2017).

Salah satu Takmir KBRS, Isa mengatakan, Sebagai orang timur yang santun, Semestinya punya etika yang baik. " Orang bangun rumah saja biasanya minta izin dulu ke tetangga dan kalau perlu membuat bubur merah agar berkah, Ini membangun dengan dan milyaran kok tidak ada etikanya, " Ucapnya.

Sudah main gusur, Lanjut Isa, Masak tidak ada doa sama sekali. " Alangkah lebih baiknya, Sebelum melakukan pembangunan, Diadakan doa bersama agar pembangunan Masjid ini lancar dan berkah, " Tuturnya. (Red/Gbg)

Jakarta - Pemerintah Aceh sedang mematangkan persiapan perhelatan even empat tahunan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-7 tahun 2018. PKA 2018 mendatang mengusung tema Revitalisasi Budaya Aceh yang Islami. Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, PKA ke-7 nantinya harus menjadi acara yang tidak biasa dan berbeda dari PKA sebelumnya.

Oleh karena itu, semua pihak terkait diimbau agar turut ambil bagian untuk mensukseskan kegiatan empat tahunan ini.

"Sesuai dengan semangat Bapak Gubernur kita yang anti mainstream, maka PKA 7 harus dibuat sebaik mungkin dan tidak biasa. Kita akan bersama mempersiapkan ini," kata Nova Iriansyah di Banda Aceh, Kamis (21/12).

Nova mengaku telah melakukan rapat koordinasi persiapan PKA 7 dengan Tim Komite Persiapan PKA 7 dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Dalam kesempatan itu, dia mengimbau agar tema yang telah dirumuskan sesuai dengan salah satu program Pemerintahan Irwandi-Nova, yaitu Aceh Meuadab (beradab).

Oleh karena itu, Nova mengimbau agar tema ini dapat segera disosialisasikan agar dapat diterapkan ke semua aspek kehidupan masyarakat Aceh secara menyeluruh.

"Saya sepakat temanya, 'Revitalisasi Budaya Aceh yang Islami' tapi harus masuk ke semua aspek. Bagaimana menghadirkan etos kerja yang islami, kebersihan, kedisiplinan dan lain sebagainya," imbuh Nova.

Selain itu, sambung Nova, sesuai dengan semangat Pemerintah Aceh untuk menekan angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja, maka setiap acara yang diselenggarakan di Aceh diharapkan mampu memberi efek ekonomi bagi masyarakat.

"Potensi ekonomi dari kegiatan ini harus diperhatikan dengan baik. Oleh karena itu harus ada satu unit kerja yang nantinya bertugas untuk menghitung berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi selama PKA 7 berlangsung. Masyarakat sekitar harus mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan yang akan berlangsung selama 10 hari ini," ujarnya.

Untuk diketahui bersama, PKA 7 akan berbeda dengan penyelenggaraan PKA sebelumnya yang di pusatkan di Taman Sri Ratu Syafiatuddin, Lampriet. Pada perhelatan tahun depan, upacara pembukaan PKA akan dilakukan di Stadion Harapan Bangsa, Lhoong Raya, dan direncanakan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain Stadion Lhoong Raya, pusat kegiatan tetap difokuskan di Taman Sri Ratu Syafiatuddin dan beberapa lokasi lain, yaitu Taman Budaya, Taman Sari, Lapangan Blang Padang, Meuseum Aceh, Museum Tsunami, Taman Putroe Phang, Gedung Chik Di Tiro dan AAC Dayan Dawood.

PKA 7 akan berlangsung sejak tanggal 5 hingga 15 Agustus 2018. Berbagai atraksi budaya pun akan mengisi acara tersebut di antaranya, pertunjukan seni tari tradisi dan aneka lomba, pemberian anugerah budaya kepada individu, kelompo maupun lembaga yang melestarikan dan budaya Aceh. Selain itu juga akan ada pameran budaya, bisnis kepariwisataan, pasar seni niaga dan suwa Aceh. | Merdeka.com

Lhoksukon - Fauziah (45 Tahun) warga Jalan Rel Kereta Api Dusun II Lampoh Ue, Desa Kota Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, yang diduga menjadi korban salah tangkap dan melakukan rekayasa Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) oleh oknum Polsek Jambo Aye, Jajaran Polres Aceh Utara Rabu 20 Desember 2017, kembali menghadap penyidik Bidang Profesi Polisi Daerah (Polda) Aceh terkait dengan laporannya ke bagian Propam pada tanggal 23 Oktober 2017, dengan No Surat Tanda Lapor Penerimaan STPL/79/X/2017/Yanduan.

Korban melaporkan AKBP. Muktar mantan Kapolsek Tanah Jambo Aye bersama Wadi salah seorang personil Intel, pada saat dilaporkan sedang menjabat Kasat Resnarkoba. Pelaku dilaporkan melanggar Pasal 4 huruf (f) pasal 6 huruf (q) PP RI No tahun 2003, tentang peraturan disiplin anggota polri dan tidak menjalankan tugas secara profesional dan prosudural.

Sesuai dengan bukti lapor, mantan Kapolsek itu juga diduga telah melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi.

Seperti di beritakan banyak media sebelumnya, Fauziah di tangkap sekira pukul 01:30 Wib pada 27 Agustus 2012, karena di tuduh menjadi otak pelaku perampokan 28 Mayam Mas milik Netty (38 tahun) warga Keude Panton Labu.

Selama hampir lima tahun korban mencari keadilan, hingga berujung ke Propam Polda Aceh. "Fauziah didampingi kuasa hukumnya M. Zubir SH, dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) usai memberikan keterangan di bidang Profesi Polda Aceh Rabu 20 Desember 2017, pada media ini mengatakan dirinya terpaksa mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lhoksukon, lebih dari 7 bulan akibat tidak profesionalnya penyidik Polri yang bertugas di Polsek Tanah Jambo Aye saat itu.

Lebih lanjut mengatakan, keluarganya hancur dan menanggung malu akibat di cap sebagai perampok atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Namun kata dia lagi, Majelis Hakim Pengadilan Lhoksukon telah memberikan keadilan padanya dengan putusan bebas dengan No 282/PID.B/2012, hingga putusan Mahkamah Agung (MA) Pid/1378 K/Pid/2013.

Menurut Fauziah lagi, pada saat di tangkap dan pemeriksaan dirinya tidak pernah di berikan kesempatan untuk membela di terhadap tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Masih kata Fauziah lagi, banyak wartawan dari beberapa mrsia terus memojokkan dirinya dengan pemberitaan pemberitaan yang sudah di seting, yang seolah olah dirinyalah yang melakukan perampokan tersebut.

Masih kata Fauziah, untuk melakukan penekanan terhadapnya, pada Kamis  15 November 2012 sekira pukul 16:30 Wib, pelaku Neti yang di sebut sebut jadi korban perampokan 20 mayam emas, melakukan pengeroyokan terhadap putrinya bernama Mutia. Seduai bukti lapor LP/213/XI/2012/Res Acut / Spkt tanggal 22 November 2012, tidak pernah di tindak lanjut oleh Polsek Jambo Aye, "pertama anak saya melapor ke Polsek Tanah Jambo Aye tidak mendapatkan pelayanan, kemudian melapor ke Polres Aceh Utara, kasusnya kembali dilimpahkan ke Polsek, tapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjut, "jelas Fauziah. Sementara Zubir, SH berharap agar kasus ini bisa di proses secara profesional oleh BidProfesi Polda Aceh, agar kasus seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari dan aparat kepolisian lebih teliti dan profesional dalam menjalankan tugasnya. | acehtrend.co

Bahtiar bin Idris (45) warga desa Ranto,Lhoksukon kasus narkoba berstatus tahanan titipan hakim yang masih menjalani proses persidangan terjatuh dikamar mandi saat akan mengambil air wudhuk menjelang shalat dhuhur.

Kepala Cabang Rutan Lhoksukon Yuanal SH, kepada Redaksi menyampaikan jika bahtiar mengalami lecet dibagian lengan dan pipinya setelah terjatuh dikamar mandi.

Oleh para napi lainnya yang melihat hal tersebut lansung memberitahukan petugas penjagaan kemudian pihak rutan lansung melarikan bahtiar ke rumahsakit lhoksukon namun sayangnya ditengah perjalanan bahtiar menghembuskan nafas terakhir.

“ Meninggal saat dalam perjalanan ke rumahsakit,ada lecet di lengan dan pipinya serta jenazahnya sudah divisum atas permintaan keluarga, tadi malam kita juga menghadiri saat dikebumikan almarhum “,ungkap Yusnal kepada redaksi singkat.

Redaksi: T. Sayed Azhar

Lhokseumawe- Tim STAR Polres Lhokseumawe berhasil membekuk tiga pria yang diduga pengedar dan menggunakan ganja disebuah warkl Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe." Rabu (20/12/2017) Pukul 01.00 Wib

Kapolres Lhokseumawr AKBP Hendri Budiman, SH, S.Ik, MH melalui Kabag Ops Kompol Ahzan, S.Ik, SH, MSM mengatakan, ketiga pria yang ditangkap yakni B (40) tahun warga Mongedung, SI (36) tahun warga Pusong Baru yang diduga penggina ganja dan  SBR (31) tahun warga pusong Lhokseumawe yang diduga sebagai pengedar.

"Mereka ditangkap saat Tim STAR melakukan patroli dilokasi tersebut yang berdasarkan informasi masyarakat bahwa dilokasi tersebut ada aktivitas jual beli Narkoba jenis ganja. Setelah digeledah Tim STAR menemukan Narkiba jenis ganja."ujar Kompol Ahzan, rabu pagi (20/12)

Dari ketiga tersangka berhasil diamankan barang bukti 8 am/paket dari SBR (31), 1 am/paket ganja di B (40) dan 1 am/paket ganja di SI (31)."jelasnya

selain itu juga diamankan 1unit R2 Yamaha Mio Soul merah milik SI dan  2 unit HP."imbuhnya

Saat ini tersangka dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut." terang Kompol Ahzan. (RMD)

Banda Aceh - Seorang warga Aceh Timur menyerahkan satu pucuk senjata api laras panjang ke pihak Kepolisian Resort Banda Aceh. Penyerahan itu langsung diserahkan kepada Kapolresta Banda Aceh Kombes T Saladin.

Kapolresta Banda Aceh Kombes T Saladin menyebutkan penyerahan itu berawal dari informasi bahwa ada warga Aceh Timur memiliki senjata api laras panjang jenis AK 57.

"Atas informasi itu lalu kita lakukan pengalangan agar yang bersangkutan menyerahkan senjata yang ia simpan," kata T Saladin, Rabu (20/12/2017).

Setelah adanya komunikasi, kata Kapolresta tim langsung bergerak ke Aceh Timur untuk mengambil senjata tersebut.

"Saya bersama anggota langsung bergerak ke Aceh Timur untuk mengambil satu pucuk senjata itu," ujarnya.

Senpi jenis AK 57 itu, kata Saladin merupakan senjata bekas sisa konflik yang disimpan warga Aceh Timur. Namun, Kapolresta tidak menyebutkan siapa nama warga yang menyerahkan senjata tersebut.

"Dia ingin agar namanya tidak di publikasikan. Kita juga tidak melakukan penahanan," ujarnya.

Selain itu, Kapolresta Banda Aceh juga menghimbau kepada masyarakat yang masih menyimpan senjata api agar menyerahkannya ke pihak berwajib baik TNI maupun Polri.

"Jika masih ada yang simpan senjata segera menyerahkannya dan tidak akan dikenakan hukuman apapun," katanya. | AJNN.Net

Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengapresiasi pameran poto bersama yang diselenggarakan oleh lintas komunitas photografi. Karya-karya dari ujung lensa para photografer diyakini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjalin semangat kebersamaan untuk suksesnya pembangunan Aceh di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Fahlevi, membacakan sambutan tertulis Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, saat membuka secara resmi Pameran Photo Bersama Lintas Komunitas dan Lintas Profesi. Kegiatan yang mengangkat tema Aceh To Day itu di pusatkan di Museum Tsunami Aceh, Rabu (20/12/2017).

“Terima kasih kepada photografer Aceh yang terlibat dalam pameran ini. Semoga pesan moral yang disampaikan pada pameran ini dapat diterima oleh masyarakat kita, sehingga masyarakat Aceh semakin memahami pentingnya kebersamaan dalam mendukung suksesnya pembangunan di daerah ini,” ujar Wagub.

Tak semata menunjukkan kualitas seni photografi yang dimiliki para photografer Aceh, lebih dari itu, pameran ini diyakini sarat dengan pesan moral untuk disampaikan kepada masyarakat, di antaranya sebagai sarana saling mengingatkan bahwa bencana besar pernah memporak porandakan Bumi Serambi Mekah.

“Namun dengan semangat pantang menyerah Aceh terus berbenah sehingga akhirnya mengalami kemajuan pesat seperti yang kita rasakan sekarang ini.”

Selain itu, pameran poto dapat memberi pemahaman tentang kebencanaan dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, karena Aceh merupakan daerah yang berada dalam kawasan ring of fire, sehingga sangat rawan bencana.

“Meski demikian, kita jangan trauma atau selalu dicekam ketakutan. Pengetahuan yang baik tentang masalah kebencanaan tentu akan dapat membantu kita untuk memahami cara-cara terbaik dalam penanggulangan bencana.”

Pameran poto juga dianggap sebagai sarana yang sangat tepat untuk melihat kemajuan yang dicapai Aceh dalam kurun 13 tahun terakhir.

“Kemajuan ini tentu tidak tentu tidak bisa dilepaskan dari solidaritas yang ditunjukkan dunia. Hasil jepretan photografer Aceh tentu mengingatkan kita untuk terus memperkuat semangat solidaritas ini, sehingga kita dapat berbagi dan saling bekerjasama untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana.”

Pelaksanaan pameran poto ini diharapkan dapat menyampaikan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung gerak pembanguan di Aceh. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan diyakini mampu menghasilkan pembangunan yang baik.

“Hal terakhir dan yang paling penting adalah agar kita senantiasa ingat kepada Allah. Karena Allah lah yang menyusun skenario kehidupan kita. Oleh sebab itu ketaqwaan kepada Allah harus kita tingkatkan.”

Setelah 13 tahun Tsunami
Aceh hari ini tentu tidak bisa dipisahkan dengan Aceh masa lalu, yang berisi berbagai kenangan dan cobaan. Salah satu ingatan yang membayang dalam benak masyarakat Aceh adalah bencana tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 13 tahun silam.

Peristiwa itu merupakan salah satu bencana terbesar dalam sejarah dunia  dengan  jumlah korban yang sangat banyak, mencapai 200 ribu orang. Gelombang raya tsunami itu bahkan berimbas ke negara-negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Sri Langka dan India.

Melihat kerusakan yang diakibatkan tsunami, sulit membayangkan Aceh bisa bangkit dalam waktu singkat. Namun berkat kuatnya solidaritas internasional, dukungan untuk Aceh terus mengalir, sehingga dalam waktu empat tahun, berbagai perbaikan telah tampak di Bumi Serambi Mekah.

Sekarang, setelah 13 tahun tsunami, pembangunan Aceh semakin menunjukkan progres mengagumkan. Mereka yang tidak tahu tentang cerita tentang tsunami Aceh tentu akan sulit percaya bahwa Aceh pernah mengalami kerusakan yang amat parah akibat bencana.

“Beruntung  ketajaman mata lensa teman-teman photografer telah merekam semua perkembangan yang terjadi di Aceh selama ini. Dari hasil bidikan lensa kamera para photografer ini, masyarakat dapat mengetahui dinamika  pembangunan Aceh dari waktu ke waktu. Di sinilah kita dapat memahami betapa pentingnya peran para photografer dalam mengabadikan berbagai momen bersejarah yang ada di sekitar kita,” ungkap Kadis Kebudayaan dan Pariwisata. (Rill)

Banda Aceh – Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 tahun 2018 harus menjadi acara yang tidak biasa dan berbeda dari PKA sebelumnya. Oleh karena itu, semua pihak terkait dihimbau agar turut ambil bagian untuk mensukseskan kegiatan empat tahunan ini.

Himbauan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, saat memimpin rapat persiapan PKA 7, dengan Tim Komite Persiapan PKA 7 dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, di Ruang Rapat Disbudpar Aceh, Rabu (20/12/2017).

“Sesuai dengan semangat Bapak Gubernur kita yang anti mainstream, maka PKA 7 harus dibuat sebaik mungkin dan tidak biasa. Kita akan bersama mempersiapkan ini,” ujar Wagub.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menghimbau agar tema yang telah dirumuskan oleh Komite Persiapan PKA 7 karena sesuai dengan salah satu program Pemerintahan Irwandi-Nova, yaitu Aceh Meuadab. Oleh karena itu Nova menghimbau agar tema ini dapat segera disosialisasikan agar dapat diterapkan ke semua aspek kehidupan masyarakat Aceh secara menyeluruh.

“Saya sepakat temanya, ‘Revitaliasi Budaya Aceh yang Islami’ tapi harus masuk ke semua aspek. Bagaimana menghadirkan etos kerja yang islami, kebersihan, kedisiplinan dan lain sebagainya,” imbuh Nova.

Selain itu, sambung Nova, sesuai dengan semangat Pemerintah Aceh untuk menekan angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja, maka setiap acara yang diselenggarakan di Aceh diharapkan mampu memberi efek ekonomi bagi masyarakat.

“Potensi ekonomi dari kegiatan ini harus diperhatikan dengan baik. Oleh karena itu harus ada satu unit kerja yang nantinya bertugas untuk menghitung berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi selama PKA 7 berlangsung. Masyarakat sekitar harus mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan yang akan berlangsung selama 10 hari ini,” tegas Wagub.

Untuk diketahui bersama, PKA 7 akan berbeda dengan penyelenggaraan PKA sebelumnya yang di pusatkan di Taman Sri Ratu Syafiatuddin, Lampriet. Pada perhelalatan tahun depan, upacara pembukaan PKA akan dilakukan di Stadion Harapan Bangsa, Lhoong Raya, dan direncanakan dibuka oleh Presiden RI, Ir Joko Widodo.

Selain Stadion Lhoong Raya, pusat kegiatan tetap difokuskan di Taman Sri Ratu Syafiatuddin dan beberapa lokasi lain, yaitu Taman Budaya, taman Sari, Lapangan Blang Padang, Meuseum Aceh, Museum Tsunami, Taman Putroe Phang, Gedung Chik Di Tiro dan AAC Dayan Dawood.

PKA 7 akan berlangsung sejak tanggal 5 hingga 15 Agustus 2018. Berbagai atraksi budaya pun akan mengisi acara tersebut diantaranya, pertujukan seni tari tradisi dan aneka lomba, pemberian anugerah budaya kepada individu, kelompo maupun lembaga yang melestarikan dan budaya Aceh. Selain itu juga akan ada pameran budaya, bisnis kepariwisataan, pasar seni niaga dan suwa Aceh. (Rill)

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh yang diwakili Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Mulyadi Nurdin, menghadiri Deklarasi Pemuda Aceh Antinarkoba di Mapolda Aceh, Rabu 20 Desember 2017.

Dalam kegiatan itu, Kepala BNN Pusat Budi Waseso, yang hadir langsung ke Mapolda Aceh juga menandatangani kerjasama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dengan kampus Unsiyiah dan UIN Ar-Raniry.

Budi Waseso, menyebutkan, deklarasi masyarakat yang diwakili oleh pemuda tersebut, merupakan sebuah ikrar keseriusan masyarakat (Aceh) dalam memberantas narkoba. “Ini merupakan wujud kepedulian masyarakat Aceh dalam menyelamatkan generasinya” ujar Buwas, sapaan Budi Waseso.

Buwas mengatakan, Aceh merupakan salah satu wilayah yang diincar pengedar narkoba jaringan internasional. Buwas mengajak, seluruh masyarakat Aceh bisa sesuara untuk melawan dan ikut memberantas jaringan tersebut sehingga peluang masuknya narkotika ke Aceh bisa terputus. “Kita harus lawan mereka,” katanya

Jelang  pergantian tahun, BNN telah mengendus bahwa banyak narkoba dengan skala besar dari luar negeri telah menebus Indonesia. Narkoba ragam jenis tersebut merupakan suplay besar jelang natal dan tahun baru. Sebagaian besar masuknya narkotika itu, aku Buwas, adalah lewat jalur perairan. Selain dari Aceh, ada beberapa daerah lain yang  biasanya dipakai sebagai jalur masuk, yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jakarta dan Kalimantan Timur.

Buwas menyebutkan, untuk mempermudah pemberantasan narkotika, BNN terus membangun sinergitas dengan semua masyarakat dan pemuda, dan bekerjasama dengan TNI, Polri serta Bea Cukai. “Meski sudah masuk, kita antisipasi narkoba itu tidak beredar,” kata  Budi Waseso.

Dalam deklarasi tersebut, ikut pula para mahasiswa, pelajar, organisasi mahasiswa dan pemuda serta Pemerintah Aceh yang diwakili oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, H. Mulyadi Nurdin LC., MH. (Humas-Aceh)

Lhokseumawe - Kepala Staf Kodam Iskandar Muda (Kasdam IM)  Brigjen TNI A. Daniel Chardin, Rabu (20/12/2017) pagi, membuka kegiatan latihan Posko I Korem 011/Lilawangsa, di Aula Yudha Makorem setempat.

Turut dihadiri acara latihan posko I diantaranya, Pa Ahli Kasdam IM Kolonel Inf Lilik dan Kolonel Inf Purwanto, beserta para Pewira Staf Oprasi Kasdam IM.

Latihan posko I yang diselenggarakan oleh Kodam Iskandar Muda, kepada pelaku Staf Korem 011/Lilawangsa  berlangsung selama 3 (Tiga) hari, dimulai dari tanggal 20 sampai dengan 22 Desember 2017.

Pada acara pembukaan latihan Posko I. Kasdam IM Brigjen TNI A. Daniel Chardin yang mewakili Pangdam IM  Mayjen TNI Moch. Fachrudin mengatakan, Posko I merupakan salah satu metode latihan taktis tanpa pasukan antara Komandan dan Staf serta unsur pelayan Markas satuan dalam melaksanakan teknik prosedur tentang tata cara kerja yang berlaku di suatu markas Komando kesiapan dalam menghadapi suatu tugas.

Latihan mencakup keterpaduan kerja sama dalam proses perencanaan, persiapan dan pelaksanaan operasi guna membantu tugas Pemerintah Daerah maupun Kepolisian dalam menghadapi permasalahan konflik sosial di suatu Wilayah,” sebut Kasdam.

Diharapkan kepada seluruh pelaku satuan Korem 011/Lilawangsa agar selama kegiatan laksanakan latihan dengan sunguh-sunguh, dan jadikan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti latihan posko I, sebagai bekal staf dan seluruh prajurit Korem 011/Lilawangsa dalam mewujudkan kesiapan operasional satuan, pungkas Kasdam IM Brigjen TNI A. Daniel Chardin.(Laung)

Lhokseumawe - Sat Reskrim Polres Lhokseumawe kembali berhasil menangkap dua tersangka serta mengamankan 54 tabung Gas 3 Kg subsidi dan satu unit Mobil grand Max terkait dengan tindak pidana penyalagunaan pengangkutan dan atau niaga BBM dan Gas subsidi pemerintah di Desa Keude karieng Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara Walayah Hukum Polres Lhokseumawe.” Selasa ( 19/12/2017) sekira pukul 23.00 Wib

Tersangka yang ditangkap yakni MSU (60) warga paya bakong Aceh Utara dan IA (51) Warga Desa Keude Karieng Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, SH, S.Ik, MH melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha Waruwu. SH mengatakan, tertangkapnya tersangka guna menindaklanjuti kelangkaan LPG 3 kg di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang sangat meresahkan masyarakat golongan ekonomi sebagai warga yang berhak menerima Gas 3 kg subsidi dari pemerintah tersebut.

“Pada awalnya kita menerima informasi dari masyarakat adanya praktik penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga LPG 3 Kg subsidi Pemerintah di lokasi tersebut.  Kuat dugaan informasi tersebut benar, kita langsung ke lokasi menangkap kedua tersangka dan mengamankan 54 tabung LPG 3 Kg yang diangkut dengan menggunakan R4 Daihatsu Grand Max Pick-up warna hitam. Selain itu juga diamankan 1 lembar faktur LPG 3 Kg milik pangkalan”ungkap AKP Budi Nasuha

Lanjutnya, modus operandi  yang dilakukan mereka adalah menjual gas LPG 3 kg keluar wilayah operasionalnya, Kouta atau jatah  wilayah Desa Keude Karieng Kecamatan Meurah Mulia dijual dan diangkut ke wilayah Desa  Tgk. Banda Tek-Tek Kecamtan Paya Bakong.

“Kedua tersangka melanggar ketenuan Pasal 55 UU RI No. 22/2001 tentang Migas terkait dengan tindak pidana penyalagunaan pengangkutan dan atau niaga BBM dan Gas subsidi pemerintah, saat ini tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Lhokseuseumawe untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.”imbuhnya


AKP Budi Nasuha menambahkan, untuk menghindari kelangkaan gas 3 kg bersubsidi pihak kepolisian mengimbau agar pangkalan gas tidak melakukan penimbunan dan mendistribusikan gas subsidi sesuai ketentuan. kepolisian akan menindak tegas setiap penyalur agen atau pangkalan yang tidak mendistribusikan tepat sasaran dan melakukan kegiatan di luar ketentuan.”imbau AKP Budi Nasuha.(RMD)

LHOKSEUMAWE- Guna  mencari tujuh orang putra atlet muda sebagai bibit unggul untuk mengharumkan nama daerah di event Pora 2018 mendatang, pihak Persatuan Badminton Seluruh Indonesia (PBSI ) Lhokseumawe menggelar turnamen Badminton di Gedung SKB Kampung Kramat Kec. Banda Sakti. 

Hal itu diungkapkan Plt. PBSI Kota Lhokseumawe Ardiansyah alias Caca,  Selasa (19/12), di Kantor PBSI di Jalan Pang Lateh Kecamatan Banda Sakti.

Dikatakannya, pihaknya telah menggelar turnamen Bulu Tangkis di Gedung SKB sejak Sabtu (16/12) lalu dan telah diikuti sebanyak 108 peserta putra yang akan bersaing. 

Caca menjelaskan pihak PBSI sudah memiliki empat atlit unggul putri yang akan mengikuti laga bulu tangkis di Pora 2018. Namun PBSI justru belum memiliki satu pun atlit putra, makanya perlu menjaringnyà dalam turnamen akbar yang sedang berlangsung hingga hari ini. 

Turnamen tersebut sengaja digelar guna mencari bibit unggul sebagai atlet Badminton yang akan dipersiapkan untuk berkacah pinggang di arena Pora 2018 mendatang. 

" Kegiatan ini dilaksanakan selama satu bulan dan diikuti 108 peserta putra. Tujuannya kita sedang mencari bibit unggul baru sebanyak 7 atlit putra untuk menghadapi Pora 2018," ujarnya. 

Untuk itu, melalui turnamen tersebut pihak PBSI akan menjaring para pemain yang mampu meraih juara dan memiliki kriteria tersendiri untuk mampu menunjukkan kebolehannya dalam menampar bulu tangkis. 

Caca menegaskan tujuh atlet yang akan terpilih nantinya akan ditempa lagi dengan pelatihan khusus agar siap mengharumkan nama Kota Lhokseumawe di tingkat Pora 2018 mendatang. (Zai) 

LHOKSEUMAWE- Lantaran asyik lalai bermain judi sambil menikmati narkoba di bangunan terminal kosong di kawasan Kandang Kec. Muara Dua, akhirnya enam pelaku berhasil ditangkap dan digelandang ke Mapolres Lhokseumawe.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman melalui Kabag Ops Kompol Akhzab melalui press realesenya membenarkan adanya kegiatan penggrebekan dan penangkapan enam pelaku judi sambil nikmati narkoba.

Meski pihaknya membenarkan adanya penggrebekan lokasi perjudian, namun sayang dalam press realese itu pihak polisi tidak merilis nama inisial ke enam tersangka yang telah digelandang ke dalam sel.

Kabag Ops menerangkan pada Selasa (19/12) malam lalu, Tim reaksi cepat Sat Sabhara dipimpin Ipda Ahmad Anugrah merespon informasi masyarakat yang resah dengan keberadaan terminal yang terbengkalai telah dijadikan sebagai tempat berjudi dan berpesta narkoba.

Menanggapi keluhan tersebut, Tim Reaksi Cepat Sat Sabhara langsung menindak lanjutinya dengan melakukan penggrebekan di tkp.

Disebutkannya, pasca penggrebekan itu polisi mengamankan enam pria yang sedang asyik bermain judi jenis kartu Joker.

Berikut disita barang bukti berupa dua  unit sepeda motor, kartu joker dan sejumlah uang tunai.

Selain itu polisi menyita seperangkat  alat hisap sabu dan korek api yang sudah dirakit sebagai sumbu pembakar.

Dijelaskannya, selama ini pihak Polres Lhokseumawe tidak pernah berhenti dan  terus berupaya meminimalisir penyakit masyarakat dengan terus memerangi judi dan Narkoba di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Tak hanya membentuk Tim Star, Polres juga punya tim rekasi cepat Sat Sabhara (Qiuck Respon Sabhara) menindak lanjuti pengaduan masyarakat baik itu terkait dengan judi, Narkoba serta pelayanan masyarakat lainnya.

Para tersangka diamankan oleh Tim Reaksi Cepat Sabhara, selanjutnya para tersangka dan barang bukti di serahkan ke Sat Reskrim Polres Lhokseumawe untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kompol Ahzan  mengajak masyarakat ikut bekerja sama menjaga kamtibmas dengan melaporkan gangguan kamtibmas kepada kantor polisi terdekat. (Zai)

Banda Aceh - Selebaran informal dari seorang mahasiswi Aceh (2674884 ") menyentuh perhatian warga di berbagai media sosial (medsos) dan kelompok diskusi WhatsApp.

Bagaimana tidak, Widya Maulina, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, telah meminta si pencuri untuk mengembalikan sepedanya.

Selebaran berikut dari siswa perempuan Aceh baru-baru ini menjadi viral dalam berbagai aplikasi medsos dan diskusi kelompok:

Tolong ... !!!

Yang membawa Honda Supra X 125 Red-Black, BL 6874 AG, tolong beritahu saya kembali. Motor yang saya beli dari biaya menjahit saya saat belajar. Saya adalah mahasiswa Misi Sesi (dari keluarga miskin). Mintalah bantuan untuk mereka yang mengambil atau yang menemukannya. Saya sangat membutuhkan sepedaku untuk kuliah dan bekerja. Tolong dikembalikan, saya tidak akan menuntut orang-orang yang mengambilnya dan mohon berbaik hati kepada mereka yang menghubungi saya di no 085373025XXX (Widya / Mahasiswa FKIP Unsyiah).

Menurut semester tujuh mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP Unsyiah, ia dan rekan-rekannya menempelkan selebaran di sekitar kampus. Dia tidak berpegang pada selebaran, hanya sekitar selusin.

"Lepas selebaran mari kita lihat, apalagi, bahwa pencuri yang melihatnya ingin mengembalikan sepedaku," kata mahasiswi 21 tahun (2581009 "), saat dihubungi Liputan6.com melalui telepon, Rabu (20/12/2017). ).

Kronologi Pencurian Motor Baca Disini

Aceh Tengah - Tiga ekor harimau Sumatera masuk ke perkebunan warga Desa Arul Item, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, Aceh. Pawang diturunkan untuk mengusir.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh (BKSDA Aceh) Sapto Aji Prabowo, mengatakan, pihaknya mendapat informasi adannya seekor induk harimau serta dua ekor anaknya dari warga yang sempat melihat satwa dilindungi tersebut. Tim BKSDA Aceh melalui Resort Konservasi Wilayah 5 Takengon merespon cepat laporan warga.

"Hasil musyawarah petugas BKSDA Aceh dengan Camat Linge dan beberapa perangkat desa di rumah sekdes, disimpulkan bahwa warga meminta agar harimau ini tidak lagi datang kembali (karena) meresahkan masyarakat," kata Sapto kepada wartawan, Rabu (20/12/2017).

Tak lama berselang, persiapan pun dilakukan dan tim bergerak ke lokasi, Selasa (19/12) sekitar pukul 11.30 WIB. Sampai di sana, pawang harimau melakukan ritual pengusiran harimau. Sejumlah warga ikut hadir ke lokasi.

"Setelah selesai tim kembali ke desa istirahat dan melanjutkan ritual mengembalikan semangat salah satu warga yang berjumpa langsung dengan harimau tersebut," jelas Sapto.

Selain itu, petugas BKSDA juga memberikan penyuluhan kepada warga agar tidak memburu satwa liar dilindungi.

"Masyarakat sangat senang dengan tanggap respon petugas BKSDA Aceh yang membawa serta langsung pawang harimau, karena memang respon sigap ini sangat diharapkan. Hal ritual yang dilakukan pun sangat dipercaya warga dapat membuat keadaan Desa Arul Item kembali kondusif sehingga masyarakat tidak merasa takut lagi bekerja di lahan pertaniannya," ungkap Sapto. | Detik.com

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman SIK

LHOKSEUMAWE- Untuk menjaga situasi dan kondisi kamtibmas tetap kondusif, seluruh rakyat Aceh yang mayoritas beragama Islam dilarang merayakan tahun baru dan tutup warung jelang tengah malam. 

Hal itu diungkapkan Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman melalui press realesenya yang melarang keras adanya kegiatan euforia dalam merayakan malam pergantian tahun baru 2017 - 2018. 

Kapolres meminta masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam untuk tidak merayakan tahun baru dan natal dipenghujung tahun 2017.  

Kapolres mengatakan larangan euforia malam tahun baru itu sesuai dengan  surat edaran dari Dinas Syariat islam Kota Lhokseumawe yang menghimbau agar masyarakat yang  muslim tidak merayakan tahun baru ditempat umum. 

Termasuk melarang perayaannya diberbagai tempat terselubung hingga meminta  tempat hiburan dan  cafe  seperti disekitar waduk pusong untuk tutup dan tidak boleh beraktifitas pada pukul 23.00 WIB.

Hal ini perlu dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat malam pergantian tahun 2017 -2018. 

Selain itu juga diimbau kepada pedagang musiman yang ada di emperan kaki lima agar tidak menjual petasan atau marcun dan kembang api yang dapat memancing masyarakat untuk ikut berpesta riang.

Bahkan untuk pengamanannya tersebut, pihak Polres Lhokseumawe bekerjasama dengan Satpol-PP untuk menertibkan pedagang yang nakal dengan menjajakan barang dagangan seperti mercun dan kembang api ditempat umum. 

Kemudian menertibkan pedagangan musiman buah-buahan dan lain-lain agar tidak berjualan disembarang tempat umum dan terbuka. 

 “Pengamanan tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan masyarakat. Maka dihimbau kepada masyarakat tidak ada pedagang  yang jual mercon. Pihaknya bekerja sama dengan Satpol PP akan menertibkan penjualan mercon yang biasanya muncul menjelang tahun baru," ujarnya.

Selain larangan tidak merayakan  tahun baru, masyrakat yang berlibur keluar daerah diingatkan agar meninggal rumah dengan berkoordinasi dan menitipkannya kepada setiap kepala Dusun setempat.

" Serta mematikan lampu yang tidak perlu untuk mencegah terjadinya hal-hal tidak diinginkan terjadi," tegasnya. (Zai)

Banda Aceh - Pemerintah Aceh menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara di halaman kantor Gubernur Aceh, Selasa 19 Desember 2017.

Acara ini juga dilaksanakan serentak di seluruh daerah lain di Indonesia. Di Aceh upacara Hari Bela Negara dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan, Iskandar A Gani.

Upacara ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Guru, Mahasiswa, Siswa dan beberapa unsur lainnya. Selain itu juga diikuti seluruh unsur Forkopimda, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Mulyadi Nurdin, serta Para Kepala SKPA lainnya.

Dalam arahan Presiden Joko Widodo yang dibacakan Iskandar A Gani menyebutkan, dengan diperingatinya Hari Bela Negara tahun ini, diharapkan seluruh rakyat Indonesia senantiasa belajar dari sejarah perjuangan bangsa.

"Sejarah mencatat bahwa Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat tidak lepas dari semangat bela negara dari seluruh kekuatan rakyat," ujar Iskandar membacakan amanat Presiden.

Membela negara juga disebutkan tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata, akan tetapi juga dilakukan oleh setiap warga negara dengan kesadarannya untuk membela negara dalam bentuk yang lain, sebagaimana pernah dilakukan oleh Mr. Safruddin Prawiranegara pada tahun 1948 guna menyelamatkan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat.

Nilai-nilai heroik tersebut dinilai perlu terus diaktualisasikan melalui berbagai karya nyata kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pada momentum peringatan hari Bela Negara hari ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan aksi nyata dalam pembelaan negara," ujarnya.

Di era ketergantungan terhadap teknologi informasi juga dikatakan telah membawa rakyat Indonesia pada cara pandang terhadap berbagai kemungkinan ancaman.

Dalam amanatnya Presiden menyebutkan, memasuki era milenium ini, sudah barang tentu tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah maupun keselamatan segenap bangsa tidak lagi bersifat tradisional atau ancaman militer, tetapi sudah bersifat multidimensional dan berada di setiap lini kehidupan.

Memasuki era milenium ini, lanjut Presiden, tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah maupun keselamatan segenap bangsa tidak lagi bersifat tradisional atau ancaman militer, tetapi sudah bersifat multidimensioanal dan berada di setiap lini kehidupan.

"Oleh karena itu, bentuk aktualisasi kecintaan kepada tanah air atau patriotisme dan nasionalisme sudah barang tentu jauh berbeda dengan era perjuangan para pendahulu kita, karena bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi pun berbeda."

Kemudahan dan kecanggihan akses digitalisasi internet di abad milenium jiga dianggap sudah sangat potensial mempengaruhi mindset manusia termasuk beragam informasi dan paham-paham yang dapat merubah moral dan kepribadian suatu bangsa.

"Oleh karenanya saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya para generasi muda-generasi milenial sebagai penduduk mayoritas rakyat Indonesia, untuk senantiasa kritis terhadap upaya memecah belah bangsa, merendahkan martabat bangsa dan senantiasa waspada terhadap upaya infiltrasi ideologi dengan cara yang sangat halus dan kekinian yang ingin merubah atau menggantikan Pancasila dan ingin memecah belah NKRI."

Karena itu, Presiden meminta seluruh warga negara untuk meningkatkan kesadaran bela negara demi keutuhan Republik Indonesia. (Rill)

Banda Aceh - Komisi Informasi Aceh (KIA) memberikan penghargaan keterbukaan informasi publik kepada 10 SKPA jajaran pemerintah Aceh.

Penghargaan itu diserahkan oleh Gubernur Aceh,drh Irwandi Yusuf M Sc, yang diwakili Asisten Keistimewaan dan Pemerintahan Sekda Aceh, Dr.Iskandar A Gani, SH,. MH,. serta didampingi oleh Ketua KIA Afrizal Tjoetra.

Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, Lc, MH, jajaran SKPA, Utusan Kampus, pengurus partai politik, sejumlah bupati/walikota dan lembaga vertikal lainnya.

Kesepuluh SKPA itu masing-masing, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Syari’at Islam, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Registrasi Kependudukan, dan Keurukon Khatibul Wali.

Pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) itu juga diserahkan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Partai Politik dan Perguruan Tinggi Negeri di Aceh.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Keistimewaan dan Pemerintahan Sekda Aceh,Iskandar A Gani, menyebutkan, Reformasi birokrasi tidak mungkin tercapai tanpa semangat keterbukaan. Oleh karena itu, sebagai sebuah semangat yang menjadi ruh utama dari reformasi birokrasi, maka keterbukaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Oleh karena itu, sambung Iskandar, untuk mendorong berjalannya keterbukaan di lembaga publik, Pemerintah Aceh telah menjalankan sejumlah program, antara lain memperkuat struktur dan lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua jajaran pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga memberi pelatihan terkait pelayanan informasi dan pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, memfasilitasi operasional Komisi Informasi di Aceh, mengevaluasi secara internal atas pelaksanaan reformasi birorkasi dan keterbukaan di lembaga-lembaga pemerintahan.

“Terakhir, Pemerintah Aceh membuka diri jika ada sikap kritis publik terhadap implementasi keterbukaan yang dilaksanakan lembaga publik di daerah ini. Sikap kritis publik merupakan faktor eksternal yang memberi pengaruh besar dalam rangka mendorong transparansi di daerah ini,” kata Iskandar.

Menurut Iskandar, sikap kritis publik dapat dilihat dari banyaknya gugatan permohonan informasi yang disampaikan kepada Komisi Informasi Aceh (KIA). Untuk diketahui bersama, sengketa di KIA mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika di tahun 2015 terdapat 44 sengketa, maka di tahun 2015 meningkat menjadi 75. Di tahun 2017 ini, sengketa di KIA meningkat menjadi 81 kasus.

Oleh karena itu, lanjut Iskandar, sesuai dengan visi-misi Pemerintah Aceh periode 2017-2022, yaitu terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang adil, bersih dan melayani, maka Gubernur Aceh sangat mendukung sikap kritis dari masyarakat.

“Saya percaya, sikap kritis akan memberi daya ungkit untuk mendorong terlaksananya program reformasi birokrasi di Aceh. Dengan dorongan itu, Insya Allah perubahan akan bisa kita lakukan dengan cepat. Itu sebabnya Pemerintah Aceh terus mendorong masyarakat Aceh agar tidak segan-segan untuk meminta informasi yang sudah selayaknya disampaikan kepada publik. Jika tidak diberikan, silahkan adukan ke KIA.”ujar Iskandar.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengimbau semua lembaga untuk menjadikan keterbukaan sebagai mainstream, karena UU KIP telah menjaminan setiap warga untuk bisa memperoleh informasi publik dengan lengkap dan akurat.

Oleh karena itu Gubernur mengimbau semua lembaga publik di Aceh untuk terus meningkatkan kinerjanya. Gubernur juga berjanji akan memberikan sanksi kepada setiap pimpinan SKPA yang di anggap lalai menjalankan semangat keterbukaan.(Rill)