2018-04-15

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

,
Jakarta – Personel dari Penerangan Korem (Penrem) 011/Lilawangsa, Sersan Dua Rahmat Parlaungan Hutahusut terpilih sebagai perwakilan penyematan tanda peserta pada acara pembukaan pendidikan Foto Jurnalistik tahun 2018.

Upacara pembukaan pendidikan Foto Jurnalistik Tahun 2018 secara resmi dibuka Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Alfret Denny Tuejeh, yang diwakilkan oleh Kasudisbinfung Dispenad Kolonel Kav Bambang Sulistyo, H.t., S,sos, di Aula DI Pandjaitan Markas Dinas Penerangan Angkatan Darat (Madispenad), Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Pendidikan dimulai tanggal 16 sampai dengan 27 April 2018 mendatang.

Selain itu, Serda Laung pangilan dalam kesehariannya, merupakan salah satu perwakilan dari Penerangan Kodam Iskandar Muda (Pendam IM) sebagai peserta dalam mengikuti acara pendidikan foto jurnalistik tahun 2018 yang diikuti sebanyak 15 peserta dari masing-masing perwakilan tiap satuan Penerangan di seluruh Angkatan Darat. Diantaranya Kodam I/BB, III/Slw, IV/Dip, V/Brw, IX/Udy, XIV/Hsn, XVII/Cen, XVIII/Ksr, Kodam Jaya, Dispenad, Kodiklatad, Kostrad, Seskoad dan Puspenerbad.

Dalam sambutan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Alfret Denny Tuejeh pada upacara pembukaan pendidikan foto jurnalistik mengatakan, pendidikan foto jurnalistik merupakan bagian dari pembinaan satuan Penerangan Angkatan Darat, diantaranya memelihara dan meningkatkan kemampuan teknis di bidang fotografi jurnalistik personel Penerangan Angkatan Darat, dengan tujuan agar mampu melaksanakan tugas dengan baik dan optimal dalam mendukung tugas pokok Angkatan Darat di Bidang Penerangan.

Selanjutnya Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh mengungkapkan, pendidikan foto jurnalistik diselenggarakan saat ini merupakan program kerja Dinas Penerangan Angkatan Darat yang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan ASJ/Antara School of Journalism, dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia personel Penerangan Angkatan Darat.

Saat ini, tambah Kadispenad, seorang fotografer jurnalistik di satuan penerangan Angkatan Darat, dituntut untuk memiliki pengetahuan diantaranya, kemampuan dan keterampilan bidang dasar fotografi maupun foto jurnalistik, selain itu memiliki etika jurnalistik, hunting foto jurnalistik dengan topic tertentu, editing, caption foto, teknik SEO dan membuat blog foto sesuai analisis kebutuhan medianya, sebut Kadispenad.

Kadispenad berharap, bahwa guna memperoleh personel penerangan yang handal dan berkemampuan khususnya dibidang jurnalistik, maka perlu dibekali ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan foto jurnalistik, tuturnya.

Diakhir sambutan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat berpesan, kepada para peserta didik, saya perintahkan untuk memanfaatkan pendidikan ini sebaik-baiknya dari pengajar, dan belajarlah sungguh-sungguh dengan penuh semangat. Jadikan pendidikan sebagai wahana untuk meningkatkan profesionalitas di bidiang penerangan khususnya, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi satuan masing-masing, tegas Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh.

Sementara itu, Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono melalui via handphone menyebutkan, bahwa saat ini pentinya peran tugas dari Penerangan, khususnya dibidang media sosial yang begitu maju dan peka, atas perintah Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin, satuan Korem 011/Lilawangsa yang ada di jajaran Kodam Iskandar Muda mengirim personel Penerangan Korem 011/Lilawangsa dalam rangka mengikuti pendidikan foto jurnalistik di Dinas Penerangan Angkatan Darat.

Danrem berharap, setelah mengikuti pendidikan nantinya, personel Penerangan lebih professional dalam menguasai kemampuan khususnya dibidang jurnalistik untuk mendukung tugas pokok satuan di jajaran Kodam Iskandar Muda, khususnya Korem 011/Lilawangsa dan jajarannya, pungkas Danrem Agus Firman Yusmono.

Acara pembukaan pendidikan foto jurnalistik tahun 2018 turut dihadiri, antara lain, Pimpinan Lembaga Pendidik ASJ Antara Teguh Priyanto beserta stafnya, para Kasubdis Dispenad beseta staf, dan para peserta didik dari tiap perwakilan satuan penerangan di jajaran Angkatan Darat.(Rill)
Read more »

, ,

Jakarta- Kementerian Perindustrian aktif memacu tumbuhnya wirausaha industri baru khususnya dari kalangan  generasi muda. Pasalnya, ketahanan ekonomi nasional semakin kuat apabila jumlah pengusaha yang  dimiliki tambah banyak. Hal ini disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat memberikan  kuliah umum di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (20/4).

“Untuk itu, kami mendorong kepada para mahasiswa agar berwirausaha sejak duduk di bangku kuliah,” ujarnya. Menperin tidak ingin generasi muda Indonesia yang sudah selesai mengenyam pendidikan, hanya banyak yang bekerja sebagai karyawan apalagi menjadi pengangguran.

Menurut Airlangga, tumbuhnya wirausaha atau pelaku industri dapat membawa efek berantai terhadap perekonomian seperti peningkatan pada penyerapan tenaga kerja. “Maka itu, kunci utama untuk jadi entrepreneur sukses ada dua, yaitu pintar dan perbanyak pertemanan,” ungkapnya.

Menperin pun memberikan tantangan kepada mahasiswa Universitas Tadulako yang hadir dalam kuliah umum tersebut. Bagi mereka yang belum memiliki usaha, tahun depan harus sudah bisa jadi pebisnis muda. “Tahun depan, saya akan ke sini lagi. Saya tagih dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, apakah adik-adik sudah berwirausaha atau belum,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, salah satu mahasiswa jurusan manajemen bernama Kudrat Sumaga bertanya kepada Menperin, “Apa saja yang akan diberikan dari Kemenperin untuk pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)? Sebab, kendala pelaku usaha di daerah, seperti di Palu ini adalah salah satunya mengenai pemasaran dan pengemasan produk yang mereka buat,” ucapnya.

Menperin menjawab, guna mendongkrak produktivitas dan daya saing IKM nasional, pihaknya melalui Ditjen IKM telah menjalankan program pelatihan dan konsultasi terkait pengembangan desain kemasan produk serta merek. Sampaitahun 2017, telah difasilitasi 6.998 desain kemasan dan 7.396 desain merek serta bantuan dalam bentuk kemasan cetak yang diberikan kepada 351 IKM.


“Selanjutnya, kami telah memiliki program e-Smart IKM untuk memperluas pasar bagi produk IKM lokal. Dalam hal ini, kami bekerja sama dengan beberapa marketplace dalam negeri. Ada juga workshop-nya,” kata Airlangga. Selain itu, Kemenperin telah memfasilitasi pemberian mesin dan alat produksi IKM serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kemenperin diberi target untuk menumbuhkan sebanyak 20.000 wirausaha baruhingga akhir tahun 2019. “Jumlah pengusaha di Indonesia naik mencapai 3,4 persendi tahun 2017. Angka ini cukup baikkarena telah melebihi standar nasional sebesar 2 persen,” ungkap Airlangga.

Lahirkan wirausaha digital

Dengan masuknya era Industri 4.0, generasi muda juga dituntut agar melek dengan perkembangan teknologi terkini. “Kami berharap akan semakin banyak melahirkan wirausaha industri digital atau startup,” tutur Menperin. Upaya ini sejalan dengan target pemerintah untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020.

Airlangga optimistis, sasaran tersebut bisa tercapai, karena saat ini jumlah pengguna internet di Tanah Air sudah mencapai 143 juta orang. Ini merupakan sebuah potensi pasar yang besar. Oleh sebab itu, generasi milenial memiliki peranan penting lantaran merekalah pengguna dominan dari teknologi yang menjadi ciri khas revolusi industri keempat, yaitu internet.

Terlebih lagi, hingga tahun 2045 nanti Indonesia memiliki bonus demografi atau masa di mana jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk usia tua. “Sampai 15 tahun ke depan, kita masih punya bonus demografi. Ini merupakan masa emas bagi Indonesia untuk juga menjadi 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2030,” imbuhnya.

Kemenperintelah memfasilitasi melalui pembangunan gedung inkubasi bagi para pelaku usaha rintisan (startup), antara lain di Bandung Techno Park,Bali Creative Industry Center (BCIC) atau TohpaTI Center, Incubator Business Center di Semarang, Makassar Technopark, dan Pusat Desain Ponsel di Batam.

“Kami juga bersama pihak swasta mendorong pengembangan Nongsa Digital Park di Batam. Selain itu, Apple membangun innovation center di BSD,” ujar Airlangga. Sarana-sarana tersebut menjadi basisinovasi dankreativitas bagi paraputra-putri Indonesia yang ingin mengembangkan software, web, aplikasi, film dan animasi, serta program-program digital lainnya.

Untuk itu, Menperin meminta kepada generasi milenial Indonesia agar bisa menguasai bahasa Inggris, statistik, dan koding. “Materi ini bisa dipelajari dalam kurun enam bulan, dan Indonesia siap menjadi solusi dalam digital ekonomi,” tegasnya.

Menperin yakin, Indonesia mampu menumbuhkan lagi unicorn atau perusahaan startup yang memiliki valuasi di atas USD1 miliar. Saat ini, diASEAN ada sekitar tujuh unicorn. Empat di antaranya dariIndonesia, yakni Bukalapak, Traveloka, Tokopedia, dan Gojek.

“Saat ini, peluang bisnis semakin terbuka dengan adanya berbagai marketplace, seperti Bukalapak dan Tokopedia. Dahulu para founder marketplace yang ada di Indonesia itu memulai usaha sejak mereka duduk di bangku kuliah,” kata Airlangga.

Menperin mengaku sangat senang apabila bertemu dan berdiskusi dengan para mahasiswa selaku generasi muda. “Mereka adalah talent kita untuk masa depan Indonesia. Berkumpul bersama mereka, juga membuat saya merasa jadi muda,” ungkapnya.

Pacu pertumbuhan ekonomi

Di hadapan mahasiswa Universitas Tadulako, Airlangga sempat memaparkan tentang kesuksesan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah, yakni Morowali. Di wilayah tersebut, saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat.

“Pertumbuhan di Morowali mencapai 60 persen atau 12 kali dari pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini karena ditopang oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Morowali. Jadi, ada nilai tambah yang tinggi. Kita punya tambang nikel yang diolah menjadi stainless steel,” ujar Menperin.

Industri smelter nikel di Morowali telah dikenal hingga mancanegara dengan kualitas produknya nomor satu di Asia Tenggara. Untuk itu, Airlangga berharap, generasi muda ikut berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kami mendorong agar mahasiswa menyiapkan diri menjadi pemimpin di masa depan dengan aspirasi Industri 4.0 sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0,” tuturnya. Kemenperin telah membangun Politeknik Industri Logam Morowali agar menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan industri di kawasan tersebut, sehingga mudah melakukan penyerapan tenaga kerja.

“Kami berharap juga para mahasiswa Universitas Tadulako dapat menjadi entrepreneur yang mengisi KEK Palu, terutama usaha yang berbasis furnitur karena kami telah membangun Pusat Inovasi Rotan Nasional (PIRNas),” terang Airlangga.(Red/Rls)


Read more »

, ,

Jakarta- Kementerian Perindustrian terus mendorong masuknya investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah. Saat ini terdapat 14 investor yang sudah berminat menanamkan modalnya di kawasan yang diresmikan pada September 2017.

“Sekarang tinggal promosi dan melanjutkan pembebasan lahan. Kami terus menarik investor lokal maupun asing, seperti dari Taiwan untuk bisa masuk ke sini,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai meninjau KEK Palu, Jumat (20/4).

KEK Palu berdiri di atas lahan seluas 15.000 hektare (Ha), di mana per tahun 2017 telah terealisasi hingga 482 Ha. Kawasan ini ditargetkan bisa menggaet investasi senilai Rp12,5 triliun. “Per Juli 2017, realisasinya mencapai Rp115 miliar,” ungkap Menperin.

Airlangga menjelaskan, dari 14 investor yang telah mendaftar, dua industri sudah beroperasi dan satu perusahaan sedang tahap pengerjaan konstruksi. “Kami berharap, kawasan terintegrasi ini mampu membuka lapangan kerja sebanyak 51.000 orang, yang saat ini sudah menyerap 210 orang,” ujarnya.

Menperin menyatakan, KEK Palu menjadi salah satu KEK yang berada di lokasi strategis karena berada di wilayah utara-selatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). “Jadi seluruh bahan baku dari Sulawesi bisa masuk ke sini. Investor datang saja. Kami yakin mereka akan untung,” jelasnya.

KEK Palu didukung dengan berbagai fasilitas penunjang, antara lain Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, yang memiliki panjang landasan pacu 3500 m dan kapasitas penumpang sekitar 1500 orang per hari. Jarak Bandara ke kawasan dierkirakan 23 km.

Selanjutnya, tersedia Pelabuhan Pantoloan dengan kapasitas saat ini 37.000 TEUs, yang ditargetkan dalam pengembangan mencapai 1,2 juta TEUs. Ada pula fasilitas jalan trans Sulawesi Palu - Toli-toli, Palu Outer Ring Road, dan By pass Palu - Parigi.

Kemenperin juga memfasilitasi pembangunan infrastruktur di KEK Palu dalam upaya menopang daya saingnya, seperti pembangunan jalan poros dan jalan lingkungan di dalam KEK Palu sepanjang 1600 m, pembangunan sentra industri kecil dan menengah (IKM), serta pengadaan sarana dan prasarana untuk perkantoran di KEK Palu.

Direktur PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan, setiap bulannya rata-rata ada satu sampai dua perusahaan yang menyatakan minatnya untuk berinvetasi di KEK Palu. “Dari 40 daftar investor yang berminat, ada 14 yang sudah dikeluarkan izin,” terangnya.

Andi menyampaikan, dalam dua sampai tiga bulan ke depan akan ada beberapa perusahaan yang mulai beroperasi di KEK. “Kami optimistis, dalam dua, tiga bulan ke depan, peningkatan dari investasi tidak kurang dari Rp1-2 triliun," katanya.

Selaku pengelola KEK Palu, BPST terus memfasilitasi para investor yang ingin menanamkan modalnya, seperti pendaftaran dan perizinan. “Lokasi kami dekat dengan pelabuhan yang bertaraf internasional, dan hampir seluruh komoditas sumber mineral ada semua di sini,” lanjut Andi.

KEK Palu memiliki potensi pengembangan industri, antara lain untuk sektor pengolahan hasil tambang, rotan, rumput laut, kelapa, dan logistik. Daftar para investor di KEK Palu, di antaranya PT Hongthai International yang bergerak di sektor industri getah pinus. Perusahaan ini rencananya menggelontorkan investasi senilai Rp13,7 miliar dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 110 orang.

Selain itu, perusahaan pengolahan kelapa PT. Sofie Agro yang akan menanamkan modalnya hingga USD 1,38 juta dan menyerap tenaga kerja sekitar 625 orang. Kemudian, Agro Sulteng Group selaku industri karet dan minyak atsiri, ditargetkan nilai investasinya mencapai Rp300 miliar dan menyerap 450 tenaga kerja.

Ada pula PT. Asbuton Jaya Abadi. Industri aspal dingin ini bekal menanamkan modalnya sebesar Rp100 miliar dan membuka lapangan kerja sekitar 100 orang. Selanjutnya, industri kilang minyak PT Palembang GMA Refinery Consortium akan berinvestasi hingga Rp133 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 14.000 orang.

Pusat inovasi rotan

Pada kesempatan tersebut, Menperin juga melakukan peninjauan Pusat Inovasi Rotan Nasional (PIRNas) di KEK Palu. Pembangunan PIRNas ini difasilitasi oleh Kemenperin dan telah resmi beroperasi sejak tahun 2014. “Adanya PIRNas, diharapkan dapat menarik investasi lebih banyak di KEK Palu," ujarnya.

Airlangga menjelaskan, tujuan PIRNas adalah untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan rotan di dalam negeri. “Kami berharap di sini terus melakukan pengembangan inovasi dan kreativitas pada pengolahan rotan, yang dapat meningkatkan penggunaan produk rotan dalam negeri,” tuturnya.

Lingkup kegiatan yang dilakukan di PIRNas, antara lain pelatihan desain, promosi, riset, dan kerja sama terkait inovasi rotan dengan beberapa pihak seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan asosiasi. Luasan bangunan PIRNas, terdiri milik Kemenperin seluas 1,450 m2 dan sekitar 1,714 m2 milik Pemerintah Kota Palu.

Menperin menambahkan, Sulawesi Tengah berpotensi untuk pengembangan industri furnitur karena menjadi basis kuat penghasil bahan baku rotan. Hal ini sejalan dengan upaya Kemenperin yang tengah memacu daya saing industri furnitur selaku sektor padat karya berorientasi ekspor.

“Industri furnitur harus menjadi kebanggan Tanah Air. Oleh karenanya, harus terus dikembangkan dan terus berinovasi,” tegasnya. Apalagi, mayoritas atau sekitar 85 persen bahan baku rotan di seluruh dunia dihasilkan dari Indonesia. Airlangga pun optimistis, industri furnitur nasional khususnya berbasis rotan akan mampu kompetitif di pasar global melalui desain dan kualitasnya.

PIRNas telah memberikan pelatihan sebanyak 100 desainer, mahasiswa desain dan pelaku industri rotan. Sebanyak100 inovasi desain furnitur rotan telah dihasilkan, di mana 15 di antaranya sudahdidaftarkan HaKI-nya, serta beberapa meraih penghargaan desain dari pameran internasional.

Selnjutnya, ada tiga desain PIRNAS yang sudah diproduksi secara masal untuk pasar nasional dan internasional. Hingga saat ini, PIRNas telah membina sebanyak 23 IKM di Palu, dan sudah memberikan pelatihan produksi untuk 140 IKM di Mamuju, Maluku Tengah, Morowali dan Palu. Selain itu, dilakukan alih teknologi pewarnaan dan penyambungan rotan tanpa sekrup ke IKM binaan PIRNas.

“Makanya itu, untuk terus memajukan industri furnitur, kita jangan lagi ekspor bahan baku rotan. Mari kita olah sendiri dan fokus untuk meningkatkan nilai tambahnya melalui program-program yang telah kami fasilitasi,” paparnya.

Kemenperin mencatat, penyerapan tenaga kerja di industri furnitur nasional sebanyak 101.346 orang pada tahun 2016 dan diproyeksi akan mencapai 202.692 orang tahun 2018. Sementara itu, nilai ekspor furnitur nasional sebesar USD1,7 miliar dan dalam dua tahun ke depan ditargetkan mencapai USD5 miliar. Tujuan utama ekspor furnitur Indonesia adalah pasar Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa Barat.(Red/rls)
Read more »

,
Ilustrasi perang Aceh. tirto.id/Gery
StatusAceh.Net - Nino Bixio punya pengalaman buruk di Aceh. Kawan seperjuangan Bapak Nasionalis Italia Giuseppe Garibaldi itu pernah jadi budak di sana. Ia diperjualbelikan dan akhirnya ditebus bebas oleh saudagar-saudagar Penang. Nino kemudian pulang ke negaranya. Setelah Italia bersatu sebagai negara, Nino menjadi Senator pada 1869 dan mengirim kapal Maddaloni ke Hindia Belanda.

Begitulah kisah yang diceritakan Paul t'Veer dalam Perang Aceh: Kegagalan Snouck Hurgronje (1985). Kala Nino jadi budak, Aceh adalah kerajaan yang masih berdaulat dan punya hubungan diplomatik dengan negara-negara penting abad ke-19.

Pada September 1871, ketika Aceh dipertuan oleh Sultan Mahmud Syah, sebuah kapal perang Belanda singgah di pelabuhan. Kapal itu mengangkut kontrolir Pemerintahan Dalam Negeri E.R Krayenhoff. Ia datang sebagai wakil dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Menurut Anthony Reid dalam Asal Mula Konflik Aceh (2005), sebelum 1871 Belanda sudah merasa Aceh enggan berhubungan dengan mereka. Kedatangan kapal itu didorong keyakinan Krayenhoff akan pulihnya persahabatan Aceh dengan Belanda.

Selama di Aceh, Krayenhoff sempat bertatap muka dengan Habib Abdurrahman, pemangku jabatan Perdana Menteri Aceh. Habib satu ini, di depan mata Krayenhoff, dengan angkuhnya memamerkan hubungan diplomatik Aceh dengan Turki, Inggris, Prancis, dan negara lainnya. Bagi Krayenhoff dan orang Belanda sezaman, laku Habib itu dianggap tidak patut.

Bulan-bulan berikutnya, kedaulatan Aceh terancam. Rupanya Inggris yang sebegitu lama membiarkan Aceh berdaulat hendak mengadakan perubahan di Sumatera. Sementara Belanda, yang baru saja menghapus Tanam Paksa di Jawa dan mulai memberlakukan ekonomi liberal, hendak menjadikan Sumatera sebagai lahan tambahan baru untuk menggemukan kas kerajaan.

Lantaran persaingan ekonomi antar negara Eropa kian meningkat, Inggris berusaha mencari aman di sekitar Sumatera. Dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008), sejarawan Merle C. Ricklefs mengungkapkan, “London (Inggris) mengambil keputusan bahwa akan lebih baik membiarkan Belanda menguasai Aceh daripada negara yang lebih kuat seperti Perancis atau Amerika.” Dua negara terakhir kebetulan pernah punya sejarah permusuhan hebat dengan Inggris dalam dua revolusi.

Inggris dan Belanda pun sepakat tukar-guling tanah koloni. Belanda menyerahkan Pantai Gading kepada Inggris dan sebagai imbalannya Belanda akan mendapatkan Aceh. Dalam perjanjian terdahulu terkait nasib Sumatera, menurut Muhammad Ibrahim, dkk., dalam Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (1991), Inggris dan Belanda tak pernah melibatkan Aceh ketika membahas nasib Sumatera. Bahkan, nama Aceh sama sekali tak disebut.

Akhirnya, Belanda dan Inggris menemukan kata sepakat. Mereka menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Traktat Sumatera pada 2 November 1871. Pasal pertama kesepakatan itu berbunyi: “Yang Mulia Ratu Britania (Inggris) tidak lagi keberatan atas semua perluasan dari Kerajaan Belanda di semua bagian Pulau Sumatera.”

Tentu saja Aceh termasuk di dalamnya. Traktat ini diterima secara mayoritas oleh Majelis Rendah (Parlemen Belanda) pada 16 Desember 1871.

Lewat Traktat Sumatera, Inggris melepaskan Aceh bak daging yang siap diterkam singa bernama Belanda. Traktat itu pun sebenarnya ancaman bagi eksistensi Aceh yang semula secara tidak langsung berada dalam posisi lebih aman oleh Inggris. Setelah traktat ditandatangani, menurut catatan Reid, banyak yang menduga cepat atau lambat Aceh akan jadi taklukan Belanda yang ingin berkuasa penuh di daerah itu.

Dua tahun setelah traktat, dugaan itu terbukti: Belanda benar-benar mengirim ekspedisi militer ke Aceh pada 8 April 1873. Johan Harmen Rudolf Köhler, seorang jenderal keturunan Yahudi, menjadi panglima ekspedisi tersebut. Pada sebuah pertempuran Kohler terbunuh di pekarangan Masjid Raya Aceh. Setelah itu Belanda tak hanya serius, tapi lebih keras dengan mengirim lebih banyak lagi armada militer.

Tatkala perang meletus, Nino Bixio mulai menemukan kesempatan balas dendam pada Aceh. Ia kini sudah jadi jenderal dan menjadi komandan kapal pengangkut Maddaloni—sebuah kapal besar bercerobong dua, bertiang empat, dan berbobot 1.500 ton.

Maddaloni disewa Belanda sebagai kapal pengangkut pasukan. Ongkosnya mahal untuk ukuran zaman itu: 1.500 gulden per hari. Sayangnya, Nino tak lama menikmati uang sewa yang didapat. Ia juga belum sempat menuntaskan dendamnya. Penyakit kolera keburu membikin mampus jenderal itu pada Desember 1873. Padahal Perang Aceh baru selesai di awal abad berikutnya.

Salah satu konsekuensi Traktat Sumatera yang mesti ditanggung Belanda adalah mengeluarkan banyak dana untuk penaklukan Aceh. Tapi setelah itu Belanda lebih bebas mengeksploitasi Sumatera tanpa merasa rikuh pada Inggris yang dalam banyak perang modern nyaris selalu membantu Belanda.

Baca Selengkapnya
Read more »

,
Pemko Banda Aceh melakukan eksekusi terhadap delapan pelanggar Qanun Jinayah, di halaman Masjid Jami’ Lueng Bata, Banda Aceh, Jumat (20/4/2018).
Banda Aceh - Pemko Banda Aceh melakukan eksekusi terhadap delapan pelanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di halaman Masjid Jami’ Kemukiman Lueng Bata, Banda Aceh, Jumat (20/4/2018).

Dua dari delapan pelanggar syariat yang dicambuk pagi ini merupakan pelaku prostitusi online.

Mereka ditangkap di sebuah hotel di Banda Aceh, Oktober 2017 lalu. 

Data diperoleh Serambinews.com, dua pelaku khalwat yaitu NA asal Beurawe sebanyak 12 kali, MR asal Meunasah Papeun sebanyak 12 kali.

Sedangkan enam pelaku ikhtilath yaitu PA asal Darussalam sebanyak 22 kali, RM asal Jeulingke sebanyak 22 kali, YA asal Peukan Bada sebanyak 12 kali, RA asal Neusu Aceh sebanyak 12 kali, ZH asal Beurawe sebanyak 17 kali, dan EM asal Gp Keuramat sebayak 17 kali.

Uniknya, dalam pelaksanaan hukuman ini, puluhan wisatawan mancanegara yang didominasi orang Malaysia ikut menonton prosesi uqubat cambuk. Mereka datang menggunakan dua bus ukuran besar.| Serambinews
Read more »

, , ,

SAWANG- Walau terletak jauh di pelosok pedalaman Aceh Utara, SD Negeri 9 Sawang tetap optimis  melaksanakan berbagai program dalam rangka meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan bagi para murid.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekolah Bakhtiar Spd.i dalam pertemuan serta silahturrahmi bersama wali murid yang di gelar di salahsatu ruang kelas SD Negeri yang terletak di desa Kubu Kec. Sawang, Jum'at (20/4/2018).

Acara dimulai pukul 09:00 WIB, di awal kata sambutannya di hadapan kepala sekolah dihadapan undangan menyampaikan dirinya merasa haru atas kehadiran wali murid.

Dalam paparannya saat ini telah menjalankan program menghafal surat-surat pendek dari Al-qur’an beserta artinya seperti Al-fatihah,Al-Ikhlas dan surat lainnya.

“ Saya sangat terharu dan tidak menyangka antusias kehadiran bapak/ibu wali murid, Insya Allah sejak beberapa waktu lalu hingga hari ini kami telah menerapkan program agar murid-murid disekolah untuk menghafal ayat-ayat al-qur’an yang pendek “,ungkap Kepsek bakhtiar.

Program menghafal ayat suci Al-qur’an yang diterapkan oleh SD Negeri Sawang ini lansung di respon positif oleh wali murid.

“ Alhamdulillah kami sangat mendukung program hafal ayat suci al-qur’an bagi anak-anak kami dan semoga dapat ditingkatkan “,ujar Tgk. M. Jamil salahsatu wali murid yang akrab di sapa Tgk. Min.

Dalam kesempatan tersebut Kepala sekolah dan dewan guru menyampaikan berbagai keluh kesah dan memohon dukungan agar mutu pendidikan di sekolah SD Negeri Sawang dapat lebih baik.

“ Kami memohon dukungan dari bapak dan ibu wali murid agar sekolah kita ini dapat menjadi lebih baik dan saya mewakili guru lainnya memohon maaf kiranya ada tindak tanduk kami yang kurang berkenan selama ini “ tutur khairunisah salah satu guru yang hadir dalam pertemuan tersebut 

Dengan segala keterbatasan serta tempat yang sangat sederhana menggelar pertemuan wali murid berhasil menetapkan komite sekolah yang telah lama vakum di sekolah tersebut.

Berikut ini Komite Sekolah yang telah ditetapkan serta dipilih bersama dalam pertemuan pihak sekolah bersama wali murid.

Dari Gampong Blangcut Bakhtiar, M. Yusuf dan Yanita Bustami, Gampong Kubu Maryuni, H. M. Jamil dan Mansur sedangkan dari Gampong Blangcut Mukhlis, Tgk Imum Sulaiman dan Nurhamah. (Redaksi)

Berikut Video Pertemuan Pihak Sekolah SD Negeri Sawang Bersama Wali Murid :


Read more »

, ,

Jakarta- Indonesia dan China terus berupaya menguatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif. Apalagi, kedua negara telah sepakat mengembangkan sejumlah proyek pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa yang tertuang dalam program One Belt One Road(OBOR).

“Kami membahas perkembangan kerja sama Indonesia dan China khususnya di sektor industri, yang selama ini sudah berjalan. Selain itu juga terkait dengan proyek-proyek dari Belt and Road Initiative,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai bertemu dengan Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Chian di Jakarta, Selasa (17/4).

Menperin menyampaikan, kedua belah pihak bakal bersinergi dalam pembangunan kawasan industri di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Potensi investasi ini sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kawasan industri di luar Pulau Jawa. “Kami mendorong percepatan pembangunannya karena membawa multiplier effect bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

Di Sumatera Utara, investor China berpotensi menanamkan modalnya untuk pembangunan Kuala Tanjung Internasional Hub Port and Industrial Estate. Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

Untuk wilayah Kalimantan Utara, proyek yang ditawarkan yakni pengembangan kawasan industri klaster smelteralumina dan alumunium. Ada pula kawasan industri dan pelabuhan internasional Tanah Kuning. Sedangkan, di Sulawesi Utara, terdapat pula peluang pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Bitung.

Kerja sama tersebut merupakan realisasi pertemuan bilateral antara Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden China Xi Jinping terkait peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok pada Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, Tiongkok, Mei 2017.

“Tindak lanjutnya, ini akan dibahas dalam kunjungan perdana menteri mereka ke Indonesia pada pertengahan Mei ini, dan kunjungan Presiden Joko Widodo ke China pada Juli mendatang,” tuturnya. Di samping itu, Menperin mengungkapkan, Pemerintah China mendukung implementasi Industri 4.0 yang sudah diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, Menperin mengungkapkan, di sela pelaksanaan China-Indonesia Cooperation Forum: Belt and Road Initiative and Global Maritime Fulcrum di Beijing, Tiongkok pada Juni 2017, telah dilakukan dua penandatangan MoU antarainvestor China dengan pelaku industri nasional.

Pertama, yakni kerja sama antara Tsingshan Group dan Delong Group dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park tentang kerja sama pembangunan pabrik carbon steel di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan kapasitas mencapai 3,5 juta ton per tahun dan total nilai investasi sebesar USD980 juta.

Selain itu, penandatanganan MoU antara Tsingshan Group dengan Bintang Delapan Group dan PT Indonesia Morowali Industrial Park tentang kerja sama pembangunan pembangkit tenaga listrik di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan kapasitas 700MW dan total nilai investasi sebesar USD650 juta.

“Kami mengapresiasi kerja sama Business to Business (B to B) kedua negara, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendalaman struktur serta peningkatan daya saing industri nasional. Bahkan mampu memacu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia,” papar Menperin.

Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) I Gusti Putu Suryawirawan menuturkan, guna mempercepat realisasi investasi pembangunan kawasan industri, rapat maraton yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman akan terus dilakukan.

Rapat tersebut bertujuan untuk mencari berbagai solusi mengenai kendala di lapangan seperti aturan tata ruang, keselamatan hingga pemenuhan aturan lingkungan.  "Kami ingin dalam tahun ini sudah ada yang bisa terealisasi dari program OBOR,” kata Putu.


Percepat pembangunan

Pada kesempatan berbeda, Menperin juga menyampaikan, pihaknya terus mendorong percepatan pembangunan klaster industri baja, salah satunya di Batulicin, Kalimantan Selatan. Upaya ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor serta mewujudkan negara mandiri dari impor baja.

“Saat ini masih dalam tahap persiapan. Klaster baja Batulicin akan menambah pusat produksi baja selain di klaster Cilegon dan Morowali,” kata Airlangga. Ditargetkan, untuk tahap awal, klaster industri baja di Batulicin mampu menghasilkan sebanyak 3 juta ton baja per tahun dari total kapasitas produksi yang diharapkan bisa mencapai 6 juta ton baja per tahun.

Pembangunan klaster baja Batulicin tersebut rencananya dilakukan oleh investor asal China, Shenwu Technology Group Corp. Co, Ltd. Dengan menggandeng partner lokal, yaitu PT Gunung Garuda. Klaster baja ini akan berdiri di atas lahan seluas 955 hektare.

Pabrik baja terpadu tersebut diproyeksi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 10.000 orang. Saat ini sudah ada industri baja yang beroperasi, yaitu PT Meratus Jaya Iron and Steel serta dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan feri.

Kemudian, dalam upaya penyiapan sumber daya manusia yang siap kerja di kawasan industri Batulicin, Kementerian Perindustrian telah menginisasi pembangunan Politeknik pada tahun ini, sehingga putra-putri daerah dapat berperan lebih aktif dalam membangun industri baja di kawasan tersebut.

Menurut Menperin, pihaknya siap memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggenjot sektor industri manufaktur. Salah satu yang menjadi andalan adalah industri baja. Industri ini dikategorikan sebagai sektor induk karena produknya merupakan bahan baku utama yang diperlukan bagi kegiatan manufaktur di sektor lainnya.

“Baja ini dibutuhkan sebagai komponen penting dalam sektor infrastruktur secara luas yang antara lain meliputi bangunan dan properti, jalan dan jembatan, telekomunikasi, serta ketenagalistrikan,” ujarnya. Hal ini sejalan dengan upaya Kemenperin mengoptimalkan produksi industri baja dalam negeri yang diarahkan pada pengembangan produk khusus bernilai tambah tinggi, 

Oleh karena itu, selain mengakselerasi pembangunan klaster industri baja di Batulicin, Kementerian Perindustrian juga mendorong percepatan pembangunan klaster industri baja di Cilegon, Banten dengan target produksi sebesar 10 juta ton baja pada tahun 2025, sedangkan klaster di Morowali, Sulawesi tengah akan memproduksi stainless steel sebesar 3,5 juta ton pada tahun 2020.(Red/Rls)
Read more »

StatusAceh.Net - Pengembangan diri merupakan salah satu faktor penting guna meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di tengah persaingan global.

Pemerintah mengatakan, dalam melewati tantangan tersebut, generasi muda harus memiliki keterampilan lain di luar kemampuan akademis, termasuk keahlian bersertifikat khusus. Namun, minimnya waktu, akses, biaya dan jaringan membuat masyarakat tak cukup mengembangkan diri di lembaga kursus dan pelatihan keterampilan.

Merespons hal tersebut, platform belajar, pelatihan dan pelatihan digital, Rubelon, mencoba turun tangan. Dengan materi daring yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja, serta bimbingan dari sejumlah praktisi, platform ini menawarkan kemudahan pengembangan diri tersebut.

Chief Executive Officer Rubelon, Syarif mengatakan, pengembangan ilmu itu tidak mengenal batasan usia, meskipun seseorang sudah dalam tahap sebagai seorang praktisi.

“Kami punya niat tulus untuk menjadi museum ilmu pengetahuan dunia. Kami juga berharap dengan hadirnya Rubelon ini bisa membentuk peradaban bangsa yang beradab serta dapat mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Sementara itu, Chief Operation Officer Rubelon, Halim menuturkan pentingnya pengembangan diri, yakni untuk meningkatkan daya saing serta mengembangkan diri di tengah persaingan era global.

Dengan Rubelon, menurutnya siapapun kini dapat mengembangkan diri dengan mengakses sejumlah pelatihan digital oleh praktisi sesuai kategori yang mereka inginkan, sehingga memudahkan karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

“Dalam waktu dekat ini, kami juga akan bekerjasama dengan 'Nufi' menghadirkan wifi gratis bagi siapapun yang mengakses Rubelon.com, jadi saat mereka mengakses, mereka akan secara otomatis terkoneksi dengan free internet.” | Viva
Read more »

,

BIREUEN-Sedikitnya 30 pengendara RBT (pengojek) dan abang beca di Bireuen, mendapat pelatihan tehnik berkendara yang aman (safety riding). Kegiatan itu terlaksana atas kerjasama Honda 88,Capella Aceh dan Satlantas Polres Bireuen, di gelar di halaman Meuligoe Bupati, Kamis (19/1).

Selain Safety Riding, Honda 88 juga menggelar aneka acara hiburan serta kuis berhadiah bagi warga Kota Bireuen dan sekitarnya. Kegiatan itu, merupakan dedikasi Honda selaku produsen sepeda motor terbesar di tanah air, dipersembahkan untuk masyarakat.

Manager  Dealer Honda 88, Yusfa Mahmud menuturkan, safety riding dan acara hiburan yang dikemas dalam even hiburan itu, adalah salah satu wujud perhatian dan kepedulian Honda kepada masyarakat Bireuen. Khususnya, warga yang menjadi konsumen setia Honda.

"Safety Riding ini bertujuan untuk melatih dan membekali para pengojek dan abang beca, agar selalu mengendarai sepeda motor secara aman. Sehingga, para penumpang juga nyaman serta terhindar dari ancaman kecelakaan di jalan raya," ungkapnya.

Acara Safety Riding langsung di Koordinir dibawah Instruktur Berpengalaman dari Capella Aceh.

Dia menambahkan, disamping Safety Riding pihaknya turut melengkapi even ini dengan acara hiburan dan main game berhadiah, untuk para pengunjung yang menyaksikan kegiatan tersebut,"Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, karena masih setia dan mempercayai Honda sebagai alat transportasi," ujar Yusfa.

Dijelaskannya, seluruh peserta Safety Riding itu dipandu langsung oleh instruktur berpengalaman dari Honda Capela Aceh, Iskandar.

Pantauan media ini, puluhan pengojek dan abang beca terlihat antusias saat mengikuti Safety Riding yang dipandu sejumlah personil Satlantas Polres Bireuen di halaman pendopo. Selain itu, di depan Dealer Honda 88 tampak puluhan pengunjung berjubel, mereka mencoba memainkan sejumlah game yang disiapkan panitia.(Red/Bah)
Read more »

, , ,

JAKARTA - Protes keras insan pers atas kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Dewan Pers kian deras mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Gerakan protes itu makin memuncak akibat maraknya tindakan kriminalisasi terhadap pers di berbagai daerah namun Dewan Pers terlihat diam saja, bahkan terkesan ikut mendorong agar para jurnalis kritis dipenjarakan.
Menyikapi permasalahan ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke telah mengambil langkah hukum sebagai upaya mengakomodir aspirasi para wartawan dan media dari berbagai daerah yang merasa dirugikan oleh kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Dewan Pers. Pada Kamis. 19 April 2018, kedua pimpinan organisasi pers ini resmi melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menunjuk tim kuasa hukum yang diketuai Dolfi Rompas, SH, MH.

Berbagai aturan dan kebijakan Dewan Pers yang dinilai melampaui kewenangannya antara lain adalah melaksanakan kegiatan wajib bagi wartawan Indonesia untuk ikut Uji Kompetensi Wartawan melalui Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan sendiri oleh Dewan Pers dengan cara membuat peraturan-peraturan sepihak. Tindakan yang dilakukan Dewan Pers ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena melampaui kewenangan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) UU Pers.

“Berdasarkan fungsi Dewan Pers tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur Dewan Pers sebagai lembaga yang dapat menyelenggarakan uji kompetensi wartawan,” ujar Dolfi Rompas, selaku kuasa hukum penggugat.

Perbuatan Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi wartawan juga sangat bertentangan atau menyalahi Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: _“(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”._

Kegiatan uji kompetensi wartawan tersebut di atas juga menyalahi atau melanggar pasal 1 ayat (1) & (2); dan pasal 3, serta pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. “Jadi sangat jelas di sini aturan hukum menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menetapkan atau mengeluarkan lisensi bagi Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah BNSP bukannya Dewan Pers. Sehingga Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang ditunjuk atau ditetapkan Dewan Pers dalam Surat Keputusannya adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum dan sangat merugikan wartawan,” imbuh Dolfie Rompas.

Sementara itu, Hence Mandagi selaku Ketua Umum DPP SPRI menegaskan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi organisasi wartawan yang menetapkan sendiri peraturannya dengan cara membuat dan menerapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan kepada seluruh organisasi pers masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum. Akibat perbuatan tersebut menyebabkan anggota dari organisasi-organisasi Pers yang memilih anggota Dewan Pers pada saat diberlakukan UU Pers tahun 1999 kini kehilangan hak dan kesempatan untuk ikut memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. Dan bahkan organisasi-organisasi pers tersebut, termasuk SPRI, tidak dijadikan konstituen Dewan Pers akibat peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan dengan menetapkan sepihak bahwa hanya tiga organisasi pers sebagai konstituen Dewan Pers yakni PWI, Aji, dan IJTI.

Mandagi juga mengatakan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers dengan cara membuat Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, sangat bertentangan dan melampaui fungsi dan kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers. “Dampak dari hasil verifikasi perusahaan pers yang diumumkan ke publik menyebabkan media massa atau perusahaan pers yang tidak atau belum diverifikasi menjadi kehilangan legitimasi di hadapan publik. Perusahaan pers yang belum atau tidak diverifikasi mengalami kerugian materil maupun imateril karena kehilangan peluang dan kesempatan serta terkendala untuk mendapatkan belanja iklan,” jelas Mandagi.

Selain itu, ada edaran Dewan Pers terkait hasil verifikasi perusahan pers di berbagai daerah menyebabkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum di daerah mengeluarkan kebijakan yang hanya melayani atau memberi akses informasi kepada media yang sudah diverifikasi Dewan Pers. Hal ini sangat merugikan perusahaan pers maupun wartawan yang bekerja pada perusahan pers yang dinyatakan belum lolos verifikasi Dewan Pers, karena mengalami kesulitan dalam memperoleh akses informasi dan akses pengembangan usaha.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke menegaskan, pihaknya mengajukan gugatan ini sebagai bentuk pembelaan kepada seluruh pekerja media, secara khusus terhadap para jurnalis yang terdampak langsung dengan kebijakan Dewan Pers selama ini. Dua kasus yang diadukan dan ditangani PPWI yang terkait langsung dengan kebijakan Dewan Pers menjadi pertimbangan PPWI Nasional, sehingga merasa perlu melibatkan diri dalam proses gugat-menggugat secara hukum ini.

Kasus itu menurut data PPWI adalah:

1. Kriminalisasi terhadap dua jurnalis Aceh, Umar Effendi dan Mawardi terkait pemberitaan tentang “Tidak Sholat Jumat seorang oknum anggota DPRA, Azhari alias Cage, yang dimuat di media online Berita Atjeh dan berdasarkan rekomendasi Dewan Pers mereka akhirnya dijebloskan ke penjara.

2. Kriminalisasi terhadap pers yang menimpa Pemimpin Umum media Jejak News Ismail Novendra terkait berita tentang dugaan KKN oknum pengusaha yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kapolda Sumatera Barat, dan meraup beberapa proyek strategis di sejumlah instansi pemerintah di Sumatera Barat. Kasus ini tetap berlanjut ke Pengadilan Negeri setempat meskipun Dewan Pers telah merekomendasikan agar kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan UU Pers, namun polisi tetap memproses menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP.

Salah satu kesimpulan dari dua kasus di atas, menurut Lalengke, bahwa sebenarnya rekomendasi Dewan Pers, dari pangkal hingga ke ujung hanyalah akal-akalan saja dan tidak membantu, serta tidak berguna alias tidak diperlukan. “Untuk itu Dewan Pers perlu ditinjau kembali atau dibubarkan saja sebelum uang negara habis digunakan untuk biaya operasional lembaga yang tidak berguna bagi dunia jurnalisme di negeri ini,” kata Wilson Lalengke.

Jebolan PPRA XLVIII Lemhanas RI tahun 2012 ini juga mengajak seluruh insan pers tanah air untuk ikut berjuang menegakan kemerdekaan pers agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pers.(Red/Rls)
Read more »

,
Lhoksukon - Anggota Polsek Syamalira Aron kesatuan Polres Aceh Utara menggerebek sebuah gudang milik masyarakat di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara. Rabu (18/4/2018) kemarin.

Dilokasi itu Polisi menangkap AS alias Suneo, 26 tahun warga setempat yang diduga hendak melakukan pesta sabu. Sementara dua rekan suneo berhasil kabur. Ditempat yang sama, petugas juga mengamankan satu paket kecil sabu seperangkat alat hisap (bong) dan dua unit sepeda motor milik pelaku

“Dua tersangka lain yang melarikan diri sudah kita ketahui identitasnya dan ditetapkan sebagai DPO. Untuk pemeriksaan lebih lanjut Suneo dan sejumlah barang bukti kini diamankan di Polsek.” terang Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin, SIK melalui Kapolsek Syamalira Aron Iptu M Jamil.(Rill)
Read more »

,
Ilustrasi
Banda Aceh - Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengunjungi sejumlah pasar di Banda Aceh. Ia menemukan para pedagang daging sapi di Aceh ogah menjual daging impor.

"Aceh punya keunikan, saya komunikasi dengan pedagang pasar bahwa di Aceh senang dengan sapi lokal dan menurut pedagang konsumsi untuk daging beku sangat terbatas bahkan cenderung masyarakat Aceh tidak senang," kata Oke kepada wartawan, Kamis (19/4/2018).

Menurutnya, masyarakat Aceh lebih memilih membeli daging lokal meski harga mencapai Rp 130.000 per kilogram (kg). Pemerintah, kata Oke, tetap menyediakan daging impor untuk memberikan alternatif kepada masyarakat. Daging beku tersebut dijual dengan harga Rp 80 ribu per kg.

"Pemerintah hanya menyiapkan daging beku dengan harga 80 ribu. Tetapi kelihatannya perdagang pasar tidak berkenan karena apapun ceritanya kata pedagang kalau tidak ada pembeli sama saja. Sehingga perlu disosialisasikan," tutur Oke.

Meski demikian, pemerintah tetap sosialisasi soal konsumsi daging beku. Daging beku yang dijual selama ini dengan harga murah dan dinilai higienis.

"Kalau kita tetap pasok daging beku pedagang akan menyetok. Tapi kita memberikan pilihan kepada masyarakat dan pedagang. Saya pikir itu kultur kearifan lokal di Aceh," tutur Oke. | Detik.com
Read more »

,
Aceh Besar – Satuan Penugasan (Satgas) bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Aceh Besar dan warga desa melaksanakan penanaman bibit pohon sebanyak 250 batang di lahan seluas 2,5 hektar, berlokasi di Desa Aneuk Glee, Indrapuri, Aceh Besar, Kamis (19/04/18).

Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Mayor Inf Issukandar, S.Ag saat dijumpai dilokasi menyampaikan, bahwa kegiatan penanaman ini dilakukan dilahan milik warga Desa Aneuk Glee yang dijadikan sebagai lahan cluster pada program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 101 di wilayah Kodim 0101/BS.

“Hari ini, kita laksanakan penanaman bibit pohon di lahan milik warga yang dijadikan sebagai lahan cluster dalam program TMMD Reguler ke 101,” terang Pasiter.

Pasiter menambahkan, terdapat beberapa jenis tanaman yang ditanami di lahan cluster milik warga ini, diantaranya terdiri dari bibit pohon mangga, durian, rambutan, sawo dan nangka, serta ada beberapa tanaman pelindung, yang berguna untuk melindungi bibit tanaman yang masih kecil tersebut.

“Ada Lima jenis tanaman yang kami tanam disini, kemudian juga ada beberapa tanaman pelindung yang ditanami, berguna untuk melindungi bibit tanaman yang masih kecil,” imbuh Pasiter.

Ia berharap, dengan adanya kegiatan TMMD Reguler ke 101 di Desa Aneuk Glee ini, dapat memberikan manfaat yang besar dan juga hasilnya kedepan dapat meningkatkan perekonomian bagi setiap warga di desa ini.

“Melalui TMMD ini, saya harapkan bibit pohon yang kita tanami disini, kedepannya dapat berikan hasil yang besar, agar perekonomian warga disini bisa lebih meningkat,” ucap nya.

Sementara itu, Nasrullah (45) Geuchik Desa Aneuk Glee menuturkan, warga sangat senang dengan adanya program TMMD di desanya, seperti salah satu kegiatannya yaitu penanaman pohon di lahan milik warga bersama yang dijadikan sebagai lahan cluster, semoga dengan adanya lahan cluster ini dapat memajukan perekonomian bagi warga Desa Aneuk Glee ini.

“Kami sangat senang dan berterimakasih atas program TMMD di desa kami, seperti pembuatan lahan cluster dilahan milik warga bersama. Semoga dengan adanya lahan cluster ini, perekonomian warga Desa Aneuk Glee bisa lebih maju dan sejahtera,” tutur Nasrullah.

Sebagaimana diketahui, puncak pada kegiatan penanaman pohon di lahan cluster ini, nantinya akan dilakukan pada akhir kegiatan TMMD Reguler ke 101 atau pada hari Kamis (03/05) mendatang.

Turut hadir dalam penanaman tersebut, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Aceh Besar  Effendi,  SP,  Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Aceh Besar Yusri SP, Penyuluh Pertanian dan Mantri Tani Indrapuri, Anggota Polsek Indrapuri serta masyarakat setempat.(Rill)
Read more »

, ,

JAKARTA – Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/4/18). IIMS tahun ini akan diselenggarakan selama 10 hari, yakni 19-29 April 2018, mengambil tema “Your Infinite Automotive Experience”.

Presiden mengatakan, industri otomotif ke depannya dapat berkembang pesat di era Industri 4.0 dan mengingatkan bahwa akan ada gelojak pada saat di era transisi kendaraan listrik. Serta pesatnya perkembangan teknologi. Namun seiring dengan itu, Jokowi menyakini akan ada peluang baru dalam industri otomotif.

"Yang kita perlukan adalah melek, tahu, benar-benar mengikuti, benar-benar mendalami secara cepat dan mempersiapkan secara cepat. Saya optimistis dengan bakat yang kita punya, yang dimiliki Indonesia di sektor otomotif, saya yakin kita bisa garap peluang yang ada," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi membeberkan sejumlah prediksi mengenai industri otomotif dengan hadirnya kendaraan listrik. Di era itu, ada pihak yang memprediksi bahwa industri otomotif akan menciut sebesar 90 persen.

“Kendaraan listrik hanya menggendong komponen yang sedikit dan kendaraan tersebut jarang mogok. Dengan begitu, pada sektor perbengkelan maka akan mengalami penurunan. Itu prediksi prediksi yang saya nggak percaya. Yang pesimis-pesimis itu saya nggak percaya," ungkap Jokowi.

Usai membuka acara, Jokowi didampingi Menteri Perindustrian Airlangga, Hartarto dan Seskab Pramono Anung serta pihak penyelenggara. menyempatkan diri untuk melihat beberapa stand yang ada di IIMS. Salah satunya adalah stand sepeda dan kendaraan listrik.

Pada perhelatan IIMS 2018, diramaikan oleh deretan mobil dari berbagai pabrikan yang menempati Hall A dan D. Di antaranya Audi, BMW, Chevrolet, Datsun, Honda, Hyundai, Mazda, Mini, Mitsubishi Motors, Mercedes Benz, Suzuki, Toyota, VW, Wuling Motors, DFSK.

Untuk bagi pencinta kuda besi juga dapat menyaksikan produk dari sejumlah merek di Hall C. Seperti dari Aprillia, BMW Motorrad, Kawasaki, Kymco, Moto Guzzi, Piaggio, Royal Emfield, dan Vespa.

Panitia juga membuka beberapa stand kuliner. Bahkan, Markobar dan Pisang Sang Kaesang yang merupakan milik kedua putra Jokowi ikut meramaikan stand makanan di IIMS 2018.
Read more »

,
Banda Aceh - Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat dan mahasiswa dari seluruh Aceh menggelar aksi demo di halaman gedung kantor gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (29/4/2018).

Massa yang didominasi dari para laskar Front Pembela Islam (FPI) itu menggelar aksi dengan menuntut agar Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mencabut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayat yang dilaksanakan di lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara wilayah Aceh.

Pengamatan Okezone di lokasi, massa menghadiri kantor gubernur Aceh menggunakan kendaraan truk, pikap, dan sepeda motor. Massa dari FPI mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan atribut mereka.

Sedangkan para mahasiswa yang ikut mengenakan almamater kebanggan kampus masing-masing. Tak hanya laki-laki, pendemo juga berasal dari kalangan perempuan dengan mengenakan pakaian hitam dan putih lengkap bercadar.

Setelah para orator berorasi bergantian, massa juga melakukan zikir di halaman kantor gubernur Aceh. Selesai berdoa, mereka melanjutkan orasi yang menuntut agar Irwandi Yusuf menyambangi massa untuk memberi keterangan. Namun, bukan Irwandi tetapi Kepala Dinas Syariat Islam Aceh dan asisten gubernur menjumpai massa, namun para pendemo menolak tetap tidak melayani kedua pejabat itu.

Di penghujung demo, mahasiswa yang ikut dalam aksi menyerahkan kue bertuliskan "apam offline" untuk diserahkan secara simbolis kepada pihak pemerintah yang direncana akan dikasih kepada asisten tiga. Namun kemudian terjadi dorong menorong pihak keamanan dengan peserta aksi, hingga terjadi kericuhan. Dan pihak keamanan mengamankan seorang mahasiswa dari keramaian.

"Karena dorong-dorongan, bukan kita amankan tapi karena desak-desakan kita selamatkan dari keramaian," kata Kapolresta Banda Aceh AKBP Trisno Riyanto kepada wartawan.

Saat aksi demo berlangsung, massa turut membawa spanduk yang bertuliskan "Kami Tak Tahu Hukum HAM, yang Kami Tahu Syariat Islam Harga Mati." Selain itu, mereka juga menjenjeng spanduk peringatan kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang bertuliskan "Gubernur Aceh Jangan Jadi Agen Kafir."

Melalui dari atas truk yang terparkir di halaman kantor gubernur Aceh, para massa yang hadir berorasi bergantian tentang penolakan tehadap Pergub yang mengantur tentang eksekusi cambuk dalam Lapas tersebut. Setelah berorasi, massa juga berzikir dan berdoa yang dipimpin Ketua FPI Aceh Muslem At-Tahiri.

"Kita minta sama Allah (SWT) agar gubernur Aceh, Bapak Irwandi agar mencabut Pergub nomor 5 (tahun 2018)," kata Muslem saat berorasi 

Baca di Sumber
Read more »

,
Pengurus DPW PNA Abdya mengamankan pengurus lama partai tersebut, seusai mengobrak-abrik lokasi Konferensi I DPW PNA Abdya, Kamis (19/4/2018).
Blangpidie - Konferensi ke-1 DPW Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (19/4/2018) yang digelar di arena Motel berlangsung ricuh.

Kericuhan itu terjadi sekitar pukul 09.45 WIB. Saat itu, acara konferensi I partai besutan Irwandi Yusuf itu belum dimulai.

Tiba-tiba, puluhan orang yang mengaku sebagai pengurus lama DPW PNA Abdya dan Satgas PNA datang ke lokasi, dan langsung mengobrak-abrik dan menendang puluhan kursi.

Selain menandang kursi, mereka juga mempertanyakan keberadaan Sekjen DPP-PNA Aceh, Miswar Fuady.

"Pat Miswar, pat Miswar," teriak salah seorang.

Tidak diketuai pasti apa maksud mereka mempertanyakan keberadaan Miswar Fuady tersebut.

Namun, kemarahan kelompok itu berhasil direda oleh Ketua Satgas PNA Abdya, Mustiari alias Mus Seudong, anggota PNA Abdya, dan pihak keamanan yang hadir dalam acara tersebut.| Serambinews
Read more »

,
Banda Aceh – Ketua Penggerak PKK Aceh, Darwati A Gani mengatakan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dimulai dari dalam keluarga dengan memberikan contoh prilaku hidup sehat dan kasih sayang kepada setiap anggota keluarga.

“Lingkungan keluarga dan tempat tinggal merupakan area dimana upaya pencegahan itu bisa dilakukan,” kata Darwati, saat menjadi keynote speaker pada acara Seminar Nasional dengan tema “Kenali Bahasa Cinta Dalam Keluarga Sebagai Penangkal Candu Narkoba” di Aula Balai Kota Banda Aceh, Kamis, 19 April 2018.

Menurut Darwati hubungan baik dengan setiap anggota keluarga akan memungkinkan orang tua melihat gejala-gejala awal pemakaian narkoba pada anak-anak.

“Kedekatan hubungan batin dengan orang tua akan membuat anak merasa nyaman dan aman, menjadi benteng bagi keselamatan mereka dalam mengarungi kehidupan mereka nanti,” kata Darwati.

Di sisi lain, kata Darwati, permasalahan keluarga dapat menjadi salah satu pemicu penyalahgunaan narkoba pada anak-anak. 

“Bila orang tua sering ribut, cekcok, maka itu bisa memengaruhi sang anak secara psikologis. Kegalauan ini bisa memancingnya untuk mencoba narkoba,” ujar Darwati.

Sebab itu, kata Darwati, membangun cinta dan harmoni dalam keluarga melalui seni berinteraksi yang bisa merekatkan hati para anggota keluarga, merupakan senjata ampuh dalam menangkal narkoba. Menurutnya bahasa dan prilaku dilandasi cinta juga harus diterapkan pada individu yang sudah terlanjur terjerat atau kecanduan dengan narkoba, sehingga upaya rehabilitasi yang dijalankan bisa meraih hasil maksimal.

“Upaya mengubah seseorang atau menjalin hubungan yang harmonis dalam keluarga itu bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan kiat-kiat khusus atau metodologi tertentu dalam menjalankan upaya tersebut," ujarnya.

Melalui seminar nasional tersebut, Darwati berharap para peserta memperoleh wawasan tentang bahasa cinta dalam keluarga, sehingga mampu meningkatkan semangat orang tua untuk menjaga diri dan keluarga serta lingkungan dari jerat narkoba.

Darwati A Gani juga turut menyaksikan penandatangan MoU kerjasama Ikatan Keluarga Anti Narkoba (IKAN) dan Yayasan Kayyis Ahsana Aceh (KYA) tentang Penjangkauan Pemakai Narkoba untuk direhabilitasi di Yayasan KYA.[Rill]
Read more »

,
Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan, menyambut kedatangan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, di Lanud Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Kamis, 19 April 2018.

Bersama Sekda juga hadir Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, Pangdam Iskandar Muda Mayjen Hafil Fuddin, Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Rio S Djambak, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda dan Ketua KONI Aceh Muzakir Manaf.

Kedatangan orang nomor satu di institusi TNI dan Polri ini ke Aceh dalam rangka silaturahmi. Keduanya juga dijadwalkan akan memberikan pengarahan kepada para personil TNI dan Polri di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Lhoong Raya, Banda Aceh. [Rill]
Read more »

,
Jakarta - Birokrasi yang panjang dan cenderung menghambat investasi masih menjadi keluhan bagi dunia usaha. Kendati pemerintah sudah meluncurkan 17 paket kebijakan ekonomi, namun hal tersebut belum menyentuh industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Sektor yang mempengaruhi puluhan industri penunjang dan industri pengguna lainnya tersebut masih dipusingkan dengan birokrasi dan regulasi untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Padahal, kepastian peraturan dan kebijakan pemerintah yang berdaya saing merupakan hal yang sangat penting bagi investor hulu migas untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Kepala Divisi Formalitas Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Didik Suseno Setyadi, saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/4), mengakui perlunya penyederhanaan perizinan untuk menarik investasi migas demi meningkatkan geliat eksplorasi dan produksi migas. “Investasi di sektor migas membutuhkan modal cukup besar dan investor akan sangat detil memperhitungkan nilai keekonomian proyek. Kepastian durasi pengurusan perizinan dan sinkronisasi aturan sangat berpengaruh terhadap penghitungan nilai keekonomian proyek. Penyederhanaan perizinan menjadi krusial terutama di saat kondisi harga minyak dunia mulai kembali menanjak seperti sekarang ini, dan konsumsi bahan bakar minyak nasional juga terus meningkat,” ujarnya.


Ditambahkan, dia berharap implementasi Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, khususnya penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) dapat berjalan cepat dan serentak.

Saat ini banyak perizinan di tingkat nasional yang sudah diserahkan pada sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan dibuat secara online. Selain itu, beberapa peraturan yang dianggap tidak diperlukan juga telah dihapuskan atau digabung dengan peraturan lainnya.

Hanya saja, penyederhanaan hingga pemangkasan perizinan di sektor hulu migas tersebut masih terbatas pada instansi tertentu, yaitu dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Padahal, perizinan yang terkait pada hulu migas sangat banyak melibatkan kementerian/ lembaga pemerintah lainnya, bahkan hingga pemerintah daerah.


“Keberadaan PTSP ini akan maksimal jika semua urusan administratif dari Kementerian/ Lembaga diserahkan kepada PTSP, dan yang bersifat teknis dipegang otoritas kemeterian/lembaga yang berwenang. Hal itu akan lebih memangkas waktu pengurusan sehingga dapat membantu investor memproyeksi kegiatan operasional mereka secara lebih tepat,” paparnya.

Perizinan merupakan salah satu tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya, bila tak ingin krisis energi melanda Indonesia. Tanpa adanya eksplorasi baru dan angka produksi migas yang relatif terus menurun, dikhawatirkan cadangan migas nasional akan segera habis. Perijinan dan ketidakpastian aturan merupakan salah satu penyebab berkurangnya kegiatan ekplorasi migas saat ini.

Mulai dari tahap awal pada masa survei dan eksplorasi hingga pascaproduksi, setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) harus mengurus ratusan jenis perizinan dari berbagai instansi pemerintah, baik di level pusat hingga daerah. Sebagai catatan, ratusan perizinan yang harus diurus oleh KKKS tersebut tersebar di 18 instansi dan lembaga pemerintahan.

Didik mencontohkan, eksplorasi di kawasan hutan harus diawali dengan pengurusan izin pinjam pakai. Untuk mendapatkan izin ini, harus ada dulu izin lingkungan yang didahului oleh analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Setelah AMDAL digenggam, lanjutnya, kontraktor harus mendapatkan rekomendasi gubernur dan bupati atau wali kota, untuk bisa melanjutkan pengurusan izin berikutnya. “Alhasil waktu mengurus izin menjadi tidak jelas karena banyak instansi yang harus ditemui. Bila kami kalkulasi, lama pengurusan bisa mencapai waktu 6 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun baru bisa (berlanjut) diproses di kementerian terkait,” ungkap Didik.

Dia berharap, adanya Perpres 91 Tahun 2017 dapat mewujudkan proses perizinan yang lebih terpadu, mudah, dan transparan mulai dari tingkat Pemerintah Pusat hingga daerah. Sehingga hal tersebut pada akhirnya dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing sektor hulu migas Indonesia di tataran global. (Rill)
Read more »

, ,
Wilson Lalengke
JAKARTA,(BPN) - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) melalui kuasa hukumnya, Dolfie Rompas, SH, MH & Partner, pada Kamis 18 April 2018 akan mendaftarkan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) Ketua Dewan Pers ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Ya, Besok, Kamis 18 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB kuasa hukum kita akan mendaftarkan gugatan PMH terhadap Dewan Pers," kata Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd,  M.Sc, MA kepada Redaksi media ini melalui WhatsApp-nya, Rabu (17/4/2018).

Jika luang waktu dan berkenan, lanjut  Wilson, silahkan teman pimpred/jurnalis/pewarta merapat besok ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur, Gunung Sahari, Jakarta. "Kawan-kawan media silahkan liput besok ke PN Jakarta Pusat ya," imbuh lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Sebagaimana diketahui, Wilson Lalengke bersama Ketua SPRI Heinjte Mandagi akan menyertai kuasa hukumnya untuk mendaftarkan gugatan dugaan perbuatan melawan hukum Dewan Pers terkait keputusan pemberlakuan kebijakan verifikasi media dan pelaksanaan uji kompetensi wartawan ke Pengadilan Negeri.

"Insyaallah, materi gugatan sudah selesai disusun dan jika tidak ada halangan siap didaftarkan esok pagi," sebut Wilson

Secara terpisah, Heinjte menambahkan informasi bahwa usai pendaftaran gugatan, juga direncanakan akan diadakan konferensi pers bertempat di lobby Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh kuasa hukum bersama para penggugat.

"Tentu dukungan dari rekan pekerja media, secara khusus para jurnalis yang terdampak langsung dengan kebijakan Dewan Pers selama ini, amat diperlukan," ungkap Heinjte. (Red/Rls)
Read more »

, , ,

StatusAceh.Net- Terkait proses persidangan atas kasus kriminalisasi jurnalis Ismail Novendra, Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab media Jejak News, hari ini, Rabu 18 April 2018, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) menyampaikan Pandangan dan Pernyataan Sikap PPWI, sebagai berikut:

1. Kriminalisasi terhadap suara rakyat benar-benar brutal akhir-akhir ini. Sejumlah jurnalis dan wartawan masyarakat di berbagai daerah yang telah bekerja sesuai koridor jurnalisme tak berdaya ketika berhadapan dengan oknum-oknum bejat di institusi Kepolisian Republik Indonesia.

2. Hari ini, Rabu, 18 April 2018, sedang berlangsung akrobat kriminalisasi terhadap wartawan Ismail Novendra, Pemimpin Redaksi Koran Jejak News, di Pengadilan Negeri Padang. Kelindan persengkongkolan jahat oknum aparat di Polda Sumatera Barat dengan oknum pengusaha yang di-backingi oknum Kapolda Sumatera Barat, dan diaminkan oleh Kejaksaan Negeri Padang, benar-benar sebuah bentuk penistaan terhadap pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI).

3. Dewan Pers yang oleh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ditugaskan untuk mengakomadir segala persoalan yang melibatkan insan jurnalisme, saat ini diterkam tidak berdaya oleh kebijakannya sendiri. Ketentuan Dewan Pers tentang verifikasi media dan jurnalis, pada akhirnya harus berbenturan dengan kepentingan para oknum aparat, pengusaha, penguasa, dan pihak lainnya yang masih sangat alergi dengan keterbukaan, kejujuran, dan kehidupan yang mulia tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Rekomendasi Dewan Pers dengan nomor suratnya 555/DP/K/X/2017 atas kasus pemberitaan pers di media Jejak News pimpinan Novendra hanya dijadikan lap pantat para oknum polisi di Polda Sumbar.

Berdasarkan point-point di atas, PPWI Menyatakan Sikap:

1) Mengecam keras kriminalisasi terhadap jurnalis dan wartawan masyarakat yang sedang marak terjadi di seantero nusantara, khususnya terhadap Ismail Novendra di Padang, Sumatera Barat terkait kasus pemberitaan dugaan KKN di koran Jejak News yang dikelolanya.

2) Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan dan kebijakan darurat, termasuk antara lain membubarkan Dewan Pers untuk kemudian membentuk dan/atau membenahi lembaga pengampu jurnalisme, publikasi, dan media massa nasional, dalam rangka menyelamatkan Konstitusi, khususnya pasal 28E ayat (3) dan pasal 28F UUD NRI, sebelum pelanggaran atas Konstitusi negara ini semakin masif, terstruktur, dan sistemik oleh para oknum komprador tamak di institusi kepolisian, kejaksaan, dewan pers, pengusaha nakal, dan pihak berkepentingan lainnya.

3) Mendesak Pengadilan Negeri Padang untuk membebaskan Ismail Novendra, Pimpinan Redaksi dan Penanggung Jawab koran Jejak News. Demikian juga, semua terduga, tersangka, dan terdakwa kasus kiriminalisasi pers yang sedang proses di seluruh tanah air harus dibebaskan. Keputusan membebaskan Ismail Novendra adalah langkah awal yang paling benar dalam rangka menegakkan Konstitusi, khususnya pasal 28 UUD NRI.

4) Mendesak aparat kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap pengusaha dan kroninya yang menjadi objek pemberitaan di Jejak News yang menjadi awal kasus ini. Patut diduga terdapat unsur KKN dalam proses mendapatkan dan melaksanakan proyek di beberapa instansi pemerintah di wilayah Sumatera Barat yang diberitakan di koran Jejak News tersebut.

5) Mendesak Mabes Polri, melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam Polri) untuk memeriksa dan menindak tegas para oknum polisi yang melakukan kriminalisasi terhadap wartawan Ismail Novendra, termasuk oknum Kapolda Sumbar Irjenpol Fakhrizal.

Demikian pernyataan sikap ini dikeluarkan untuk dimaklumi dan ditindaklanjuti oleh para pihak terkait. Terima kasih.(Red/Rls)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)
loading...
StatusAceh © 2015-2021. PT.Linkka Media Saniku.
Media StatusAceh.Net

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.