StatusAceh

Rektor Unimal, Prof Herman Fithra Asean Eng dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan kegiatan Pomda Aceh 2023 yang berlangsung di Universitas Malikussaleh. “Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam rangka mensukseskan kegiatan Pomda Aceh tahun 2023 ini,” ucapnya.

Dalam penyampaianya, Prof Herman juga mengatakan Pomda Aceh ini selain untuk menumbuhkan tali silaturahmi antar perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta juga menjadi salah satu upaya untuk menyaring atlet untuk dikirimkan ke tingkat nasional.

“Melalui Pomda ini, kita akan mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi untuk dikirimkan ke Pomnas (Pekan Olahraga Nasional) 2023 yang akan berlangsung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan,” terangnya.

Tambah Prof Herman, Pomda di Unimal ini sudah berakhir dengan sukses, semoga tali silaturahmi terus kita tingkatkan dan jangan sampai terputus. “Pada Pomda ke depan akan dilaksanakan di Universitas Teuku Umar dan insyaallah di tahun 2025 kita akan berjumpa kembali pada momen yang sama,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan kepada Ketua Bapomi Aceh, Prof Mustanir supaya Aceh dapat menjadi tuan rumah Pomnas untuk ke depan. “Apabila kita menjadi tuan rumah Pomnas, setidaknya kita dapat memperkenalkan Aceh lebih luas dan membuka peluang perekonomian masyarakat,” harap Prof Herman.

Lanjutnya, ketika kita menjadi tuan rumah Pomnas, kita dapat bekerjasama dalam menyukseskan kegiatan tersebut dan dapat memperkenalkan Aceh di setiap wilayahnya. “Nantinya venue cabang olahraga dapat kita laksanakan di berbagai perguruan tinggi yang berlokasi di Aceh, baik di Banda Aceh, Meulaboh, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bireuen, Kota Langsa dan lainnya,” ucapnya.

Ada tiga poin utama yang dikenal oleh masyarakat luar pada wilayah Aceh, pertama Aceh dikenal sebagai wilayah yang memiliki tarian Saman dan ini patut kita apresiasi karena positif. Kedua aceh dikenal sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam dan ini baik, namun yang dikenal syariat islam adalah hukum cambuknya sehingga orang takut ke Aceh. Ketiga Aceh dikenal dengan Ganja di mana ini memiliki label negatif sebagai narkotika.

“Harapannya ketika nanti Aceh menjadi tuan rumah Pomnas, sigma masyarakat luar terhadap Aceh dapat berubah dan mereka dapat melihat Aceh secara menyeluruh di setiap wilayahnya dan insyaallah itu menjadi nilai positif bagi kita semua,” pungkasnya.[]

Ekspor pupuk 8000 ton ke Filipina ini merupakan ekspor pertama di tahun 2023. Sebelumnya Pupuk Iskandar Muda telah mengekspor pupuk urea komersil sebanyak 30.000 ton ke Colombo, Srilanka pada 2021. Sementara itu, pada 2022, total volume ekspor urea PIM meningkat, yakni sebanyak 57.963,34 ton.

Sebagai anak perusahaan Pupuk Indonesia, PIM terus melakukan ekspansi untuk mendekatkan diri pada pasar global. Ekspor pupuk ini merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk terus tumbuh dan bermanfaat bagi negeri.

SVP Keuangan PT Pupuk Iskandar Muda, Syahrul Kamal mengungkapkan bahwa ekspor pupuk akan terus mengalami lonjakan. PIM akan mengekspor hingga 35.000 ton ke berbagai negara hingga akhir tahun 2023.

“Kita sampaikan bahwa PIM akan melakukan ekspor urea bulan September sampai dengan Desember 2023 sebanyak 35.000 ton ke beberapa negara,” ungkap Syahrul Kamal.

Kegiatan ekspor pupuk ini tentu tidak akan mengganggu pasokan pupuk untuk domestik. Sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional, PIM memiliki stok 165.705 ton urea subsidi per September 2023 yang tersedia di seluruh gudang wilayah.

“PIM telah memastikan kebutuhan subsidi dalam negeri cukup terpenuhi hingga akhir tahun 2023, khususnya di wilayah tanggung jawab PIM seperti Aceh, Sumut, Sumbar dan Riau,” imbuh Syahrul.[Tami]

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD  Abudraahman Saleh, Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang hadir secara virtual menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS 2023 dilakukan berdasarkan berbagai landasan.

“Pertama, perubahan tersebut didasari kebijakan Presiden RI,” ujar Andap.

Andap menjelaskan Kebijakan Presiden Jokowi yang terdiri dari delapan arahan antara lain pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting, investasi, birokrasi, APBN dan TKDN, tata kota, stabilitas politik dan keamanan, serta kebebasan beribadah dan Beragama. 

“Kedua, perubahan juga dilandaskan pada arahan Menteri Dalam Negeri,” lanjut Andap.

Arahan Menteri yang dimaksud Andap adalah pentingnya database desa/keluarahan secara presisi.

“Landasan ketiga adalah rencana kerja pemerintah yang tergelar ke dalam rancangan kegiatan perangkat daerah Pemprov Sultra,” imbuhnya lagi.

Pada prinsipnya Andap menegaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS dilakukan untuk Kesejahteraan masyarakat di Seluruh Kabupaten dan Kota se Sulawesi tenggara. Agar tidak terjadi penyimpangan, Andap menekankan pentingnya data yang akurat bagi kebijakan pembangunan.

Akurasi data diperlukan sebagai jaminan pasti tersalurkannya kebutuhan masyarakat yaitu  sandang, pangan dan papan; Pendidikan dan Kebudayaan; Kesehatan, pekerjaan yang layak dan jamina sosial; kehidpan sosial, perlindungan Hukum dan HAM serta insfratruktur dan lingkungan hidup yang baik.

“Semua itu merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus dipenuhi oleh kami sebagai pemerintah di daerah Sultra,” kata Andap.

Terhadap usulan perubahan ini, DPRD Sultra menyetujui dan sepakat melanjutkannya ke tahap penyusunan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2023 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.(rilis)

“Saya minta para pengusaha tambang belajar dari persoalan-persoalan yang banyak terjadi sebelumnya. Agar lebih akomodatif dan memperhatikan lingkungan, ekonomi, sosial budaya maupun peraturan perundangan-undangan yang ada,” ujar Andap di Kantor Gubernur Sultra, Jumat (22/09/23)..

Menurut Andap, masyarakat tidak akan langsung menolak kehadiran perusahaan tambang karena dapat meningkatkan perekonomian mereka. Tetapi jika tidak diimbangi dengan keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap budaya sekitar maka akan mengakibatkan konflik destruktif.

“Peningkatan ekonomi dari pertambangan harus diimbangi kesejahteraan, keadilan dan menjunjung tinggi sosial budaya (adat istiadat) setempat,” ujarnya lagi.

Berbagai penolakan terhadap perusahaan tambang, menurut mantan Kapolda Sultra itu, tidak akan berubah menjadi kerusuhan apabila seluruh stakeholder yang terlibat, khususnya perusahaan dan pemerintah daerah, memiliki keberpihakan terhadap masyarakat dan mampu antisipatif. Karenanya Andap mengingatkan agar pengusaha-pengusaha tambang serta pemprov bersikap peka terhadap tuntutan masyarakat.

“Agar pengusaha tambang di Sultra peka terhadap tuntutan masyarakat,” kata Andap.

Sebaliknya kepada aparat di Pemprov, Andap minta agar mereka jangan lari ketika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait isu pertambangan.

“Hadapi dan layani mereka dengan baik, santun, kepala dingin dan kedepankan dialog terbuka,” tekan Andap lagi.

Di Sultra, terdapat berbagai perusahaan tambang yang beroperasi. Jenis bahan yang ditambang beragam mulai dari nikel, aspal, hingga emas, dan pasir silika. Andap mengakui bahwa perusahaan tambang tersebut memiliki peranan tinggi dalam perekonomian masyarakat, bahkan berdampak signifikan bagi pembangunan nasional. 

Namun demikian, sebagai perusahaan yang bersifat ekstraktif, Andap mengingatkan bahwa pertambangan memiliki resiko besar terhadap persoalan lingkungan, sosial dan budaya. Konflik biasanya berkisar pada persoalan konflik atau ganti rugi lahan, upaya pelestarian atau perbaikan lingkungan serta dampak sosial budaya seperti tanah adat atau lainnya. Untuk meminimaliasi resiko, Andap minta seluruh persahaan tambang patuh pada semua peraturan yang ada.

Andap mengingatkan bahwa saat acara penyerahan SK Biru TORA untuk Sultra di Jakarta (Senin 18/09/23), Presiden Jokowi tegas soal tambang.

“Saat itu Presiden tegas _loh_ terkait tambang. Karena itu saya ingatkan kembali agar stakeholder di Sultra atensi dan tindak lanjut terhadap terhadap arahan Presiden, khususnya agar seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra untuk memiliki pusat persemaian tanaman,” ujar Andap.

Untuk memastikan semua perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra patuh terhadap aturan yang ada, Andap akan menggandeng Forkopimda serta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait untuk mengawasi.

Hal itu disampaikan Andap saat memenuhi undangan silahturahmi bersama Pangdam XIV/Hasanuddin di Balai Prajurit Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (21/09/2024). Kodam Hasanuddin merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi, diantaranya, Sulawesi Tenggara.

Dalam kunjungan silaturahim itu, Andap didampingi unsur Forkopimda Sultra seperti Danrem 143/HO Brigjen TNI Ayub Akbar, Kajati Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H., Ketua DPRD H. Abdurrahman Shaleh serta Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Sultra. Selain itu, hadir juga para Rektor, Tokoh Masyarakat, Pimpinan BUMN, serta Media se Sulseltrabar.

Andap berharap Pemilu dan Pilkada 2024!nanti benar-benar sebagai pesta demokrasi yang memberikan kegembiraan bagi rakyat, bukan sebaliknya, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Jangan sampai pesta demokrasi nanti malah menjadi arena pertempuran politik yang dapat membahayakan keutuhan bangsa,” tegas Andap. 

Andap juga menegaskan pentingnya akan nilai-nilai toleransi. Menurutnya, tanpa toleransi, pesta demokrasi hanya akan menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai pesta demokrasi memusnahkan semangat toleransi, karena tanpa toleransi demokrasi akan karam.

“Kekuatan bangsa akan musnah, yang tertinggal hanya kebencian dan konflik sosial yang dapat mengarah runtuhnya persatuan dan kesatuan diantara kita. Naudzubillah min dzalik,” terang Andap.

Lebih lanjut Andap menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 jelas bukan pekerjaan yang mudah. Namun, kita semua harus yakin bahwa tugas nasional tersebut dapat dituntaskan dengan baik.

“Semoga kita semua masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengawal pesta demokrasi agar dapat berjalan secara aman, damai, dan kondusif,” harap Andap.

“Adalah tugas kita bersama untuk mendukung penuh kinerja Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024, sehingga benar-benar mampu menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi yang tertuang dalam amanah pembukaan konstitusi kita,” imbuhnya lagi.

Di akhir pertemuan, Andap beserta Forkopimda Sultra kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang aman, damai dan lancar.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Forkopimda, DPRD, TNI-Polri, Penyelenggara, Pengawas dan Pengamanan Pemilu, serta segenap komponen masyarakat, dan seluruh masyarakat Sultra berkomitmen mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang aman, damai dan lancar sehingga dapat berkontribusi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional di Sulawesi Tenggara,” tandas Andap.