2019-09-29

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

JAYA PURA-  Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri, MM bertolak dari Aceh menuju Jaya Pura Provinsi Papua guna bertemu masyarakat Aceh yang berdampak dari ekses kerusuhan yang terjadi di bumi Cenderawasih belakangan ini, kedatangan tim Dinsos merupakan perintah langsung  dari Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Jumat Pagi 4 Oktober 2019 waktu Indonesia Timur, Kadinsos Aceh bersama tim yang terdiri dari Kepala Bidang Perlindungan Sosial Sya’baniar, SE, Pensus Gubernur Aceh Fauzan Azima serta Kasi PSKBA Dinsos Aceh Yanyan Rahmad, AKS, M.Si. Tiba di Bandara Sentani, tim Dinas Sosial Aceh menuju salah satu hotel guna bertemu Dirjen Linjamsos Kementerian Sosial RI Dr. Hari Hikmat, MS.i.

Kepada Dirjen Linjamsos RI, Hudri meminta perhatian Kemensos kepada warga Aceh yang berdampak dari ekses rusuh di Papua, “ Saya mewakili Pemerintah Aceh meminta  kepada pak Dirjen agar memberikan perhatian kepada masyarakat asal Aceh juga yang kini berada di Papua agar perekonomian mereka mereka kembali Pulih,” begitu penyampaian Alhudri dalam kesempatan pertemuan singkat sebelum bertolak ke Wamena,Kabupaten Jaya Wijaya.

Kemudian, Dirjen Linjamsos RI menyambut baik permohonan Pemerintah Aceh kepada Kementerian Sosial dan akan segera ditindaklanjuti. Disamping itu, untuk kelengkapan administrasi permohonan bantuan kepada warga Aceh yang ada di Papua, Dinsos Aceh juga sudah melakukan pertemuan dengan Dinas Sosial Kabupaten Jaya Wijaya di Wamena.

Kedatangan Alhudri bersama Tim disambut oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jaya Wijaya Daulat Siregar di Wamena, kemudian Tim Dinas Sosial Aceh menyerahkan data masyarakat Aceh yang berdampak ekses rusuh Papua berupa kerugian yang dialami.

“Usaha sudah cukup maksimal dari Kami Pemerintah Aceh guna membantu saudara di Papua, sudah kami lakukan koordinasi dengan pihak terkait guna ada perolehan bantuan bagi masyarakat Aceh yang berdampak dari ekses kerusuhan papua,” demikian Alhudri.

Salah satu warga Aceh yang ada Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua bernama Paisal berterimakasih kepada pemerintah Aceh yang sudah berupaya dengan baik agar masyarakat asal Aceh yang ada di Papua korban ekses rusuh agar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

“Kami warga Aceh yang berdampak dari ekses rusuh Papua sangat berterimakasih kepada Pemerintah Aceh yang sudah peduli dengan kami yang ada disini,” katanya.

Disamping itu, ia juga menyampaikan kondisi terkini di Papua yang sudah berangsur normal pasca rusuh beberapa waktu lalu, khususnya di Wamena. Sejumlah pelaku usaha yang masih memiliki tempat usaha sudah mulai menjajakan dagangannya.

Jasad almarhum Jubaili saat akan dibawa pulang ke rumah duka, setelah dinyatakan meninggal dunia seusai terjepit dinding mobil boks, Sabtu (5/10/2019) pagi. Photo-Polsek Syamtalira Aron
Lhoksukon - Jubaili (42), warga Gampong (desa) Ciebrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, meninggal dunia, akibat terjepit dinding mobil boks dalam sebuah kecelakaan kerja saat korban sedang menurunkan barang, Sabtu (5/10) pagi.

Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kapolsek Syamtalira Aron Iptu Sudirman, di Lhoksukon mengatakan, korban sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

“Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu, sekitar pukul 09.30 WIB, lokasinya di gudang kelontong milik korban di Gampong Ciebrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara,” sebut Iptu Sudirman.

Dikatakan, kejadian tersebut berawal saat korban menyusun barang miliknya dari dalam mobil boks untuk dimasukan ke dalam gudang. Kemudian korban turun dan menyalakan mobil dengan cara membuka pintu depan. Tetapi korban tidak naik ke mobil.

Nahas, saat itu persneling diperkirakan dalam keadaan terisi, mengakibatkan mobil dimaksud maju perlahan-lahan, sehingga korban yang ada di samping langsung terjepit antara samping pintu mobil dengan dinding ruko yang ada di sampingnya.

Atas kejadian tersebut, kata Kapolsek, korban mengalami pendarahan di mulut dan telinga dan selanjutnya saksi yang ada di lokasi langsung membantu korban untuk dievakuasi, kemudian dilarikan ke Puskesmas Syamtalira Aron.

Karena kondisinya parah, tambah Kapolsek, maka korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cut Meutia di Lhokseumawe. Meski demikian, nyawa Jubaili tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia.

Jasad almarhum sempat disemayamkan di Gampong Paya Terbang, Kecamatan Nibong, Aceh Utara oleh pihak keluarga, sebelum akhirnya dikebumikan di pemakaman keluarga di Gampong Ciebrek Baroh, Kecamatan Syamtalira Aron. | ANTARA

Lholseumawe -Kapolres Lhokseumawr, AKBP Ari Lasta Irawan, S.Ik dan sejumlah pejabat utama kepolisian resor Lhokseumawe mendatangi markas Runah Dinas Dandim 0103/Aceh Utra di Jalan Iskandar Muda, Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sabtu (5/10/2019) sekitar pulul 06.00 Wib.

Rombongan korps berseragam cokelat ini bukanlah tanpa tujuan. Namun, untuk mengucapkan Dirgahayu TNI ke-74 kepada Dandim 0103/Aceh Utara dan jajarannya, yang diperingati hari ini.

Kedatangan Kapolres Lhokseumawe yang didampingi sejumlah pejabat dan anggota Polres Lhokseumawe di pagi hari itu sontak mengejutkan Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Inf Agung Sukoco, S.H yang saat itu masih berpakaian rumahan dihadapkan dengan kue ulang tahun bertema loreng TNI.

Selanjutnya, Dandim 0103/Aceh Utara berganti mengenakan pakaian Dinas dan kembali bergabung dengan meniup lilin kue ulang tahun TNI yang telah disediakan Kapolres Lhokseumawe.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan, S.Ik didampingi Kasat Reskrim AKP Indra Trinugraha Herlambang, S.Ik berharap, sinergitas TNI-Polri semakin baik dan menjadi pilar terpenting di dalam menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

“TNI profesional kebanggan rakyat teriring doa semoga teknik ke depan semakin jaya, semakin sukses dan sinergitas TNI Polri semakin baik,” ujarnya.

Acara yang juga diikuti oleh ketua Bhayangkari Riny Ari Lasta tersebut, berlangsung sekitar satu jam. Kegembiraan tampak terpan
car dari raut wajah Kapolres Lhokseumawe dan rombongan usai Dandim 0103/meniup langsung lilin kue ulang tahun tersebut.

“Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini dapat mempereat hubungan silaturahmi di antara TNI-Polri, ini sebagai wujud apresiasi dan terima kasih kami dari Polri terhadap sinergitas, dukungan dan kerjasama yang baik antara TNI dan Polri, khususnya dalam menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polres Lhokseumawe,” tambah Kapolres .

Sementara Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Inf Agung Sukoco, S.H berharap, kedepan solidaritas TNI-Polri akan tetap terjaga dengan baik.

“Saya selaku pribadi ataupun sebagai Dandim mengucapkan terima kasih, tidak menyangka dan ini memang surprise”, tegasnya.

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyambut baik kerjasama di bidang teknologi yang ditawarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, kerjasama antara perguruan tinggi dan pemerintahan dalam pengembangan infrastruktur sudah menjadi tren terbaru dan juga mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik.

"Terimakasih kepada UGM sudah menjajakan kerjasama dengan rakyat Aceh, khususnya dengan pemerintah Aceh," kata Nova saat menerima audiensi Lembaga Kerja Sama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, di Aula P2K Setda Aceh, Banda Aceh, Jumat, 4/10.

Nova mengatakan, pemerintah Aceh sangat terbuka pada setiap tawaran kolaborasi yang dapat memberi dampak pada peningkatan mutu kehidupan rakyat Aceh. Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat menarik, mengingat Aceh saat ini masih terus mengejar ketertinggalan yang diakibatkan oleh konflik berkepanjangan dan musibah besar tsunami.

"Saya tertarik (kolaborasi), karena saya dosen dan juga seorang Insinyur," kata Nova.

Nova mengatakan, kolaborasi tersebut merupakan sebuah keniscayaan yang harus terus dirangkul dan diraih. Dalam hal keilmuan saat ini, kata Nova, pemerintah Aceh masih terus beriman kepada dua perguruan Tinggi Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sebagai lokomotif pemerintah Aceh dalam hal keilmuan.

"Tapi yang MoU secara resmi hanya Unsyiah dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), itu yang saya tahu,"ujarnya.

Karena itulah, jika kerjasama tersebut terjalin, Nova berharap kualitas mutu kehidupan masyarakat Aceh dapat terus meningkat kedepannya.

“ Melalui sistem dan program-program yang ditawarkan pihak UGM untuk pemerintah Aceh, saya yakin ini dapat mengakselerasi pengembangan dan kemajuan Aceh,"ujar dia. 

Sementara itu, Perwakilan dari UGM Jarot Setyowiyoto, menyebutkan bahwa  kedatangannya semata hanya untuk menawarkan kerjasama bersama pemerintah Aceh. Sistem kerjasama tersebut, kata dia, nantinya akan dilakukan sesuai kebutuhan yang diinginkan pemerintah Aceh saat ini.

"Sistemnya bisa dalam bentuk pengabdian, dalam bentuk sistem, dan itu semua bisa dikomunikasikan sistem kerjasama mana yang ingin dilakukan," kata Jarot.

Jika kerjasama tersebut disetujui, kata Jarot, nantinya pihak UGM akan meneliti dan  melihat situasi dan kondisi lapangan terlebih dahulu, agar seusai dengan harapan dan tepat sasaran. Mengingat kondisi Aceh memiliki sistem kepemerintahan yang unik dan khusus.

"Sistemnya nanti sepeti apa bisa dibicarakan lebih lanjut,  asal mau berembuk tentu bisa diselesaikan,” kata Jarot.

Ia kembali menegaskan, bahwa kunjungan tersebut bukan lah untuk menambah pundi-pundi keuangan, namun semata-mata hanya menawarkan program untuk pembangunan Negeri yang lebih baik dalam sistem pengabdian ataupun dalam bentuk pengembangan teknologi.


JAKARTA,(BPN)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinyatakan memenangkan gugatan atas proses hukum ditingkat banding  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) atas pekara gugatan Stadion Taman BMW.

Hal ini disampaikan Prof. Denny Indrayana SH. dari Integrity Law Firm selaku kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta dalam siaran pers nya, Jum'at (4/10/2019).

Denny mengatakan pihaknya telah mendapatkan salinan keputusan dari PTUN Jakarta dengan No. 231/B/2019/PT.TUN.JKT atas perkara banding terhadap putusan No. 282/G/2018/PTUN.JKT mengenai sengketa Stadion BMW.

" Salinan keputusan banding hari telah kita dapatkan dan banding kita menangkan ditingkat PTTUN Jakarta ",ujar denny

Seperti diketahui sebelumnya, PT Buana Permata Hijau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) yang menyoal penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) lahan stadion BMW. 

Pada tingkat pertama, PT Buana Permata Hijau menang dalam gugatan nya sehingga SHP lahan stadion BMW harus dibatalkan. Atas putusan tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengajukan banding ke PTTUN.

Putusan banding PTTUN yang diterima hari ini membalikkan keadaan sebelumnya dengan memenangkan Pemprov DKI Jakarta. 

Majelis Hakim PTTUN dalam pertimbangannya sepakat dengan dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum dan tim hukum Pemprov DKI Jakarta bahwa PT Buana Permata Hijau tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan pembatalan SHP lahan stadion BMW, dengan begitu maka gugatan yang diajukan oleh PT Buana Permata Hijau patut untuk ditolak.

" INTEGRITY Law Firm bersyukur atas hasil putusan banding ini karena memperlancar ikhtiar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun stadion berstandar dunia sebagai markas klub ibukota Persija Jakarta. Sekaligus, putusan menegaskan bahwa upaya pembangunan stadion BMW terbukti benar secara hukum, terlepas dari gangguan-gangguan yang berusaha menghalangi jalannya pembangunan " ujar denny dalam siaran persnya.

Diakhir press realeasenya denny menyampaikan jika apa yang telah dilakukan oleh tim kuasa hukumnya sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi INTEGRITY dalam mengawal kepentingan publik yang sedang diperjuangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. (T.Sayed Azhar)

Banda Aceh –Dinas Sosial Provinsi Aceh memulangkan empat warga Aceh Tenggara yang sudah sejak tujuh tahun lalu menetap sebagai warga Papua, tepatnya di Kota Wamena.

Mereka adalah Priska Susilawati Sitohang bersama dua anaknya Natanael Gultom dan Nasya Gultom, serta adiknya Try Sessy. Sementara suami Priska Abner masih bertahan di tempat pengungsian di Wamena. Keempatnya tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Jumat 4 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB.

Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri memerintahkan Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Rohaya Hanum bersama stafnya Darmaini, Fauzi, dan Sayed Ismail untuk menyambut dan memfasilitasi pemulangan ke empat warga Aceh Tanggara tersebut hingga ke kampung halaman.

Rohaya Hanum kepada wartawan mengatakan, sejak terjadinya kerusuhan di Wamena,  Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah memerintahkan kepada Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri untuk mendata jumlah warga Aceh yang ada di Wamena untuk dipulangkan.

Menindaklanjuti perintah tersebut, Alhudri tadi pagi sudah mendarat di Papua bahkan sudah bertemu langsung dengan 15 warga Aceh yang ada di Papua, baik yang ada di Wamena, Jayapura, dan Jaya Wijaya. Pemerintah Aceh dalam hal ini masih mendata warga Aceh yang masih bertahan di Wamena Papua untuk kemudian dipungkan.

“Seperti yang kita pulangkan hari ini empat warga Aceh Tenggara, mereka diungsikan ke Surabaya karena di Wamena sedang tidak kondusif,” katanya.

Dinas Sosial Aceh, kata Rohaya, mendapat kabar dari Dinas Sosial Surabaya bahwa ada warga Aceh yang diungsikan dari Wamena dan mereka ingin pulang ke Aceh.

“Maka setelah kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial Surabaya, dan sesuai aturan yang ada sebagaimana orang Surabaya atau dari daerah lain di seluruh Indonesia yang sering kita pulangkan maka begitu juga yang dilakukahn Dinas Sosial Surabaya, yaitu membawa pulang mereka ke mari, yang kemudian oleh Dinas Sosial Aceh memulangkan hingga ke kampung halaman,” kata Rohaya.

Rohaya mengungkapkan, saat ini pimpinannya Alhudri untuk sementara sudah mengantongi 15 warga Aceh yang masih ada di Papua, Jayapura 8 orang, Wamena 6 orang, dan Jaya Wijaya 1 orang. Mereka saat ini dalam kondisi aman, sehat, cukup makan dan minum serta masih bisa berkomunikasi menggunakan handpone.

“Pesan Pak Kadis ke kami beliau sudah berjumpa dengan saudara kita warga Aceh di Papua, dan kondisi mereka sehat-sehat semua,” kata Rohaya.

Sementara itu Priska Susilawati Sitohang mengaku bersyukur dan berterimakasih kepada Pemerintah Aceh karena bisa kembali ke Aceh kendatipun suamninya masih di tempat pengungsian di Wamena Papua. Sementara untuk balik kembali ke Wamena ia mengaku akan melihat kondisi dulu. “Kita lihat kondisi dulu, kalau sudah membaik kami akan kembali ke sana,” ujar Priska yang mengaku sudah cukup nyaman tinggal di Wamena sebelum kerusahan terjadi di sana.[]

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sesuai fakta persidangan, terdapat uang senilai Rp250 juta diduga untuk Kongres Sumpah Pemuda PDIP pada 2018. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi ada duit hasil korupsi mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang diduga mengalir ke PDI Perjuangan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hal itu sesuai fakta persidangan yang menyebutkan terdapat uang senilai Rp250 juta diduga digunakan untuk Kongres Sumpah Pemuda PDIP pada 2018.

"Uang sekitar Rp250 juta itu sudah dikembalikan--namun tetap kami sita untuk bagian dari barang bukti, diduga uang itu berasal dari tersangka SUN yang diduga pada saat itu digunakan untuk pembiayaan, untuk kepentingan Kongres Sumpah Pemuda 2018. Itu sudah muncul di fakta sidang," kata Febri saat dikonfirmasi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/10).

Karena itu Febri melanjutkan, untuk mengonfirmasi fakta persidangan tersebut KPK memeriksa sejumlah saksi termasuk anggota DPR dari Fraksi PDIP Nico Siahaan.

"Kami melakukan pemeriksaan beberapa orang. Salah satu saksi dari 146 saksi itu adalah Nico Siahaan dan sejumlah anggota DPRD. Untuk saksi Herry Jung dan Rita Susana juga sudah diperiksa," kata Febri lagi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menjelaskan dalam penyidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjerat Sunjaya, KPK menjadwalkan pemeriksaan 146 saksi.

Dalam kasus ini, Sunjaya diduga menyamarkan dan menyembunyikan penerimaan Rp51 miliar melalui sejumlah cara seperti dialihkan ke rekening lain, dibelikan tanah dan mobil.

Penerimaan tersebut diduga berasal dari pelbagai transaksi di antaranya terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Cirebon, mutasi jabatan, setoran pegawai daerah juga terkait perizinan PLTU 2 Cirebon.

Penersangkaan dugaan pencucian uang tersebut merupakan kali kedua bagi Sunjaya. Dalam kasus sebelumnya, Bupati Cirebon periode 2014-2019 ini telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima suap terkait jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon. | CNN Indonesia

Pemerintah akan mengumumkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 pada minggu keempat Oktober ini. Selanjutnya, pendaftaran dimulai bulan November. Foto/Ilustrasi
Jakarta - Pemerintah akan mengumumkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 pada minggu keempat Oktober ini. Selanjutnya, pendaftaran dimulai bulan November, dan seleksi dilakukan pada bulan Desember.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (Humas BKN) Mohammad Ridwan dalam siaran persnya mengemukakan, total formasi yang akan dibuka dalam rekrutmen kali ini seluruhnya mencapai 197.111, dengan perincian untuk kementerian/lembaga (K/L) sebanyak 37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi. “Namun angka-angka tersebut masih dalam tahap finalisasi,” tulis Ridwan.

Mengenai belum pastinya jumlah formasi itu, Ia menjelaskan seperti dilansir situs resmi Setkab pertama, formasi kementerian dan/atau lembaga harus sesuai dengan skema kabinet yang baru pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Kedua, terdapat beberapa proses dalam rekrutmen CPNS dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dipersingkat.

“Proses ini antara lain meliputi masa pengumuman selama 15 hari kalender, penyampaian persyaratan pelamaran secara daring selama 10 hari kalender dan sebagainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS,” paparnya.

Ketiga, anggaran rekrutmen dan gaji CPNS 2019 pada sebagian Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) kemungkinan telah dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas serta harus selesai dipertanggungjawabkan pada pertengahan bulan Desember, sehingga jika proses seleksi dipaksakan selesai pada tahun ini akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang rumit.

Keempat, sebanyak 541 K/L/D yang akan membuka formasi CPNS tahun 2019 harus melaksanakan training dan entry formasi pada sistem daring yang baru. “Halini penting dilakukan untuk menghindari kesalahan input yang berakibat fatal bagi calon peserta sebagaimana terjadi di beberapa tempat pada proses rekrutmen CPNS tahun 2018,” terang Ridwan.

Kelima, pada akhir Desember beberapa wilayah di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT) akan libur lebih lama untuk melaksanakan perayaan Natal, dengan demikian proses rekrutmen tidak akan berjalan optimal di tempat-tempat tersebut. Ia mengharapkan, agar masyarakat yang tertarik melamar sebagai CPNS dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi yang mungkin timbul saat pengumuman resmi rekrutmen disampaikan.

Masyarakat diimbau agar memantau informasi resmi mengenai rekrutmen CPNS tahun 2019 melalui kanal media sosial BKN, situs web www.bkn.go.id, dan situs web atau media sosial yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D). Selain itu, Ridwan berharap masyarakat untuk tidak mempercayai informasi hoaks seputar rekrutmen CPNS yang beredar selain sumber informasi di atas.

"Serta tidak mempercayai oknum yang mengklaim dapat membantu dalam proses rekrutmen ini. “Rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel hanya melalui https://sscasn.bkn.go.id,” tegas Ridwan.| sindonews 

Banda Aceh – Program Aceh Hebat, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan langkah kecil yang sangat penting. Program ini adalah bentuk dari kehadiran Pemerintah Aceh, dalam upaya melindungi dan memberikan memberikan pendampingan, kepada masyarakat miskin Aceh yang sedang menghadapi permasalahan hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kepada awak media usai meluncurkan Program Aceh Hebat untuk Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Jum’at (4/10/2019).

“Meski hanya sebuah langkah kecil, namun bagi saya ini adalah langkah kecil yang sangat penting. Ini adalah sebuah upaya pemerintah memberikan pendampingan dan perlindungan hukum kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan, yang sedang menghadapi permasalahan hukum,” ujar Nova.

Nova optimis, peluncuran Program Aceh Hebat untuk Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini, maka secara operasional Pemerintah Aceh akan mampu menjangkau daerah-daerah pelosok di seluruh Aceh.

“Kita bertekad seluruh masyarakat miskin yang berhadapan dengan masalah hukum dapat kita dampingi, dan bukan sekedar semboyan semata,” kata Plt Gubernur.

Untuk itu, Pemerintah Aceh dan DPRA telah menerbitkan regulasi lokal guna memperkuat upaya pemberian bantuan hukum bagi fakir miskin. Hal tersebut tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2017, tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin di Aceh. sedangkan aturan teknis bantuan hukum ini dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.

“Peluncuran Program Aceh Hebat untuk Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah, dalam memberikan jaminan hukum bagi warga, khususnya masyarakat miskin. Sehingga spirit equlity before the law atau keadilan dalam hukum berdiri tegak di daerah kita,” kata Nova.

Untuk diketahui bersama, bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum. Qanun nomor 8 tahun 2017 dan Pergub Nomor 10 tahun 2019 merupakan regulasi lokal yang diterbitkan untuk memperkuat upaya pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin.

Untuk menjalankan misi tersebut, Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum Setda Aceh telah melakukan evaluasi dan verifikasi, terhadap lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Dari hasil evaluasi dan verifikasi tersebut, 11 lembaga dinyatakan lolos verifikasi, yaitu Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Indonesia, Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie, Yayasan Penyuluhan dan Bantuan Hukum Doktrin Persada, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh, Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Lhokseumawe.

Selanjutnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Banda Aceh, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang, Perkumpulan Konsultan Hukum Ramli Husen, S.H. & Associates, Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh, Restorative Justice Working Group, berkedudukan di Aceh Besar, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Advokasi Aceh.

Semua lembaga ini, sambung Nova, akan mendapatkan dukungan operasional dari APBA, guna mendanai kegiatan pendampingan masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat pendanaan yang telah diperoleh dari APBN.

Plt Gubernur optimis, langkah pendampingan terhadap masyarakat miskin di Aceh bisa lebih dimaksimalkan, sehingga visi misi Pemerintah Aceh untuk Program Aceh Peumulia dapat berjalan dengan baik. Sehingga istilah ‘hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas’ tidak ada lagi di Bumi Serambi Mekah.

“Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung program ini. Semoga bantuan hukum yang kita berikan mampu menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi di negeri ini,” pungkas Plt Gubernur.

Proses penandatangan kerjasama ini dilakukan turut dihadiri oleh Ketua DPRA, Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Hukum dan Pemerintahan Sekda Aceh, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Kepala Biro Humas Setda Aceh.  

Makam Abdurrauf as-Singkili (Wikimedia Commons)
SEJAK awal abad ke-15, pelabuhan-pelabuhan di utara Sumatera telah menjadi pusat pertukaran kebudayaan dari seluruh dunia. Situasi tersebut merupakan imbas langsung semakin terbukanya jaringan dagang internasional kala itu. Keterbukaan itu pun  dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat Aceh untuk menyerap pengetahuan seluas-luasnya dan menerapkan nilai-nilai baru yang positif di negerinya. Karena keuletan orang-orang Aceh itu, sejak era Kesultanan Samudera Pasai, Aceh banyak melahirkan kaum ulama. Kepandaian mereka pun terkenal di kalangan negeri-negeri Melayu.

Seorang ahli budaya Melayu Richard Olaf Winstedt pernah menulis di dalam penelitiannya, A History of Malaya, tentang seorang alim dari Pasai yang diberi hadiah emas dan budak perempuan muda berkat pengetahuan yang dimilikinya.

Saat itu Sultan Malaka Mansur Syah (wafat 1477) mengirim seorang utusan ke Pasai untuk mencari jawaban atas keresahan yang sedang dihadapinya. Sambil membawa beberapa peti hadiah, si utusan menyerahkan sepucuk surat dari Sultan kepada seorang alim Pasai. Surat itu berisi pertanyaan: ‘apakah sekali orang masuk neraka atau surga, ia harus tinggal di sana untuk selama-lamanya?’

Sang alim awalnya menjawab, berdasarkan dalil al-Qur’an, bahwa manusia akan tinggal di sana selamanya. Namun itu kemudian diralat karena menurut salah seorang muridnya, Sultan Mansur Syah tidak akan puas dengan jawaban tersebut. “Panggilah utusan itu dan terangkan kepadanya bahwa anda tadi tidak dapat memberikan keterangan esoteris di depan umum, tetapi bahwa secara tersendiri bisa”. Setelah melakukannya sang alim pun pulang dengan membawa emas dan budak-budak yang dijanjikan Sultan.

Kepandaian orang-orang Pasai memang telah diakui oleh negeri-negeri di sekitarnya. Pengetahuan dan budaya di sana masuk melalui jalur perdagangan. Namun bagi masyarakat, keberadaan pengetahuan asing itu memberikan dampak yang terlampau besar. Banyak alim yang mulai mencampurkannya dengan kehidupan sehari-hari, bahkan keyakinan mereka.

Sejarawan Denys Lombard dalam Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) menjelaskan bahwa pada abad ke-16 wilayah Sumatera mulai dipenuhi orang-orang pandai yang terpengaruh oleh pemikiran India dan Neo-Platonisme, yang juga berkembang di banyak tempat suci keagamaan seperti Hindustan.

Dalam literatur Barat, mereka disebut sebagai  ‘kaum bidah’. Kaum ini  menganggap segala perbedaan antara Tuhan dan makhluknya harus dihilangkan. Sehingga bagi mereka kewajiban manusia bukan lagi menjalankan sembahyang setiap hari –lima waktu dalam Islam– tetapi lebih mendalami rasa di balik keberadaan manusia, dunia, dan Tuhan sebagai penciptanya.

Lombard mencatat ada dua tokoh yang sedikit banyaknya telah membawa pengaruh yang cukup besar terhadap pemikiran Barat di Sumatera. Mereka adalah Faḍl Allāh al-Burhānpūrī dari Burhānpūr (India) dan Ahmad Kushāshi yang mengajar di Madinah. Nama keduanya disebut dalam banyak literatur tentang Sumatera karya peneliti-peneliti Barat. Satu di antaranya dapat dijumpai dalam Orang Aceh: Budaya, Masyarakat, dan Politik Kolonial karya C. Snouck Hurgronje.

“Di samping pengaruh-pengaruh ini, sebenarnya perlu ditetapkan bagian mana dari pemikiran itu merupakan sumbangan yang orisinal,” tulis Lombard.

Melahirkan Pemikir Besar


Orang Sumatra pertama yang diketahui terpengaruh asing dan menyebarkan pemikiran-pemikirannya adalah Hamzah Fansuri dari Barus. Ia mengarang sebuah uraian pendek, Asraru’l-arifin fi bayan ‘ilm al-suluk wa’l-tawhid,  tentang inti sifat-sifat dan karya-karya Tuhan menurut teologi Islam.

Tulisan Hamzah Fansuri disebut turut mempengaruhi pemikiran ulama besar Aceh Syamsuddin As-Sumatrani (Syams ud-Din). Sebagai alim penting Kesultanan Aceh, pemikiran Syamsuddin turut mempengaruhi perkembangan teologi di Aceh. Dalam Hikayat Aceh: Kisah Kepahlawanan Sultan Iskandar Muda, Teuku Iskandar menggambarkan Syamsuddin sebagai pemimpin rohani rakyat. Dialah yang memimpin banyak upacara keagamaan di Kesultanan Aceh, termasuk menerima laporan dari peziarah yang baru kembali dari Mekkah.

Syamsuddin mengasihlkan banyak karya fenomenal yang banyak dibaca di negeri-negeri Melayu. Beberapa di antaranya, meski bukan hasil karyanya, mencerminkan pengaruh dari pemikirannya. Karya yang paling terkenal ialah Mirat al-Muminin (Cermin Kaum Beriman), berbentuk tanya jawab yang dikarang pada awal abad ke-17.

“Persoalan yang agaknya paling ditekuni pemikir tersebut ialah kehidupan yang sekaligus dipahami sebagai keanekaragaman dan dirasakan sebagai kesatuan,” ucap Lombard.

Dalam kesehariannya, Syamsuddin lebih menekankan pada ajaran zikir dan tauhid. Ia meyakini bahwa setiap orang harus memiliki seorang guru rohaniah untuk diikuti dan menyerap segala ajarannya.

Akan tetapi setelah kematian Syamsuddin, mulai bermunculan pemikir-pemikir yang menentang ajarannya tersebut. Satu di antaranya Nuruddin al-Raniri, pengarang Bustan us-Salatin, yang diperintahkan oleh Sultan Iskandar Thani membuat karya tandingan agar rakyat Aceh kembali ke ajaran tradisional dan terlepas dari belenggu Barat.

“Semua karyanya ditulis terdorong oleh keinginan memberantas gagasan-gagasan Hamzah dan Syam ud-Din, dan terutama paham mereka mengenai kesatuan,” tulis Lombard.

Salah satu karya terbesar Nuruddin adalah Siratal Mustakim, yang ditulis dalam bahasa Melayu dan  menjadi salah satu sastra Melayu yang paling banyak dibaca di Nusantara. Bahkan dalam Hikayat Merong Mahawangsa disebutkan Siratal Mustakim telah dibaca hingga ke negeri Kedah, Malaysia.

Memasuki pertengahan abad ke-17 Aceh kembali melahirkan seorang pemikir besar. Ia adalah Abdurrauf as-Singkili (Abd al-Rauf al-Sinkili). Di dalam karyanya, ‘Umdat al-Muhtajin, Abdurrauf mengatakan bahwa ia pergi menuntut ilmu hingga ke Madinah, Mekkah, dan Jiddah. Ia mengaku diajari oleh 15 orang guru, 27 orang pandit, dan 15 orang Sufi.

Meski bagi pandangan sebagian pemikir, Abdurrauf telah banyak dipengaruhi pemikiran Barat, seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin tetapi ia lebih dapat diterima oleh para alim ulama Aceh. Bahkan ajarannya banyak yang bertentangan dengan para pendahulunya tersebut.

Para pemikir Aceh menyebarkan ajarannya tidak hanya di Sumatra dan negeri-negeri Melayu. Hingga akhir abad ke-17 telah banyak alim ulama Aceh yang berkhotbah hingga ke Makassar dan Siam. Hal itu menjadi bukti kemajuan pengetahuan di negeri Aceh.

“Meskipun Aceh sudah jelas hampir langsung dipengaruhi oleh perdebatan pemikiran di Barat dalam abad-abad ke-16 dan ke-17, namun perlu dikemukakan pula pengaruh guru-guru Aceh ke timur supaya peranannya sebagai perantara dapat dihargai selayaknya,” tulis Lombard.

Sumber: Historia.id

LHOKSUKON – Pemuda berinisial FI, 26 tahun diamankan polisi ke ruang tahanan Polsek Lhoksukon, Kamis (3/10/2019), FI dipolisikan ibu kandungnya lantaran membawa keluar dua kardus berisi pestisida dari toko milik orang tuanya yang berada di Kota Lhoksukon tanpa izin.

Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kapolsek Lhoksukon Iptu Yussyah Riandi mengatakan, FI dilaporkan ibu kandungnya setelah tepergok mengeluarkan 2 kardus pestisida bernilai Rp. 4 juta 950 ribu pada pukul 05.00 Pagi.

“Saat itu Ibu terlapor bersama adik perempuan terlapor baru saja pulang dari Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor, lalu memergoki FI yang sedang mengangkat dua dus pestisida di depan toko miliknya.” ujar Kapolsek.

Menurut Kapolsek, Sang ibu sudah lelah atas kelakuan anaknya yang sering menggelapkan barang di toko, dan diduga dipakai anak untuk memakai narkoba.

“Sebelumnya ibu ini pernah melaporkan anaknya ke polisi, namun perkaranya diselesaikan ditingkat gampong saja, sudah pernah juga bikin perjanjian untuk tidak mengulangi namun kembali terjadi. Saat ini pelaku sudah ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.” pungkas Iptu Yussyah Riandi.

Banda Aceh - Empat oknum anggota TNI ditangkap personel polisi militer Kodam Iskandar Muda (Pomdam IM) di sebuah hotel bintang lima di Banda Aceh, Aceh. Mereka diduga pesta sabu bersama lima perempuan di dalam dua kamar hotel.

"Berita tersebut benar dan para tersangka oknum TNI sedang di proses di Pomdam dan tersangka sipil di Polda Aceh," kata Komandan Pomdam IM Kolonel Cpm Zulkarnain saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (4/10/2019).

Empat oknum TNI serta enam warga sipil ditangkap personel Pomdam IM pada Rabu (2/10) sekitar pukul 00.10 WIB. Saat itu, mereka berada di kamar 311 dan kamar 335. Salah seorang oknum TNI yang ditangkap berpangkat Letnan Kolonel (Letkol).

Keempat oknum TNI yang ditangkap yaitu Serka A, Praka B, Letkol AH, dan Kopda N. Sementara enam warga sipil yaitu MH serta lima perempuan yakni AM, SSTY, RU, WR, dan LV.

Dalam penggerebekan itu, Polisi militer menemukan satu paket kecil narkotika jenis sabu serta satu unit alat hisap sabu atau bong. Keempat oknum TNI tersebut saat ini masih diperiksa di Pomdam IM untuk mengetahui apakah mereka positif sabu atau tidak.

"Yang jelas dengan penangkapan tersebut menunjukkan komitmen kuat Kodam IM dalam pemberantasan narkoba di Aceh khususnya bagi personel TNI AD," jelas Zulkarnain. | Detik.com

Banda Aceh - Pemerintah Aceh menandatangani kerja sama di bidang pembangunan teknologi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan Pemerintah Aceh, di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Kamis 03/10/2019. Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menginginkan agar pembangunan teknologi lewat kerja sama tersebut bisa berbarengan dengan pengembangan hilirisasi.

"Melalui penerapan teknologi ini, kita ingin agar pembangunan kita berbarengan dengan pembangunan hilirisasi," kata Nova Iriansyah. Hal itu kata Nova, atas dasar banyaknya sumber daya alam Aceh yang di tingkat hulunya saja sudah dibawa ke Medan.

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk pembangunan hilirisasi lewat kerja sama penerapan teknologi ini, adalah pada pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dan pengembangan sektor perkebunan.

Hilirisasi dari energi baru terbarukan adalah pada pembangunan industri kelistrikan. Sementara pengembangan sektor perkebunan bisa dilakukan melalui hulu dan hilirisasi industri kopi, kakao, atsiri, dan pala, serta mendukung klaster inovasi nilam.

"Kerja sama dengan BPPT merupakan pilihan tepat, sebab lembaga ini merupakan thinktank bagi kajian strategis dalam perumusan inovasi dan kebijakan pemerintahan," kata Nova. Ia berharap dengan kerja sama itu cita-cita untuk menuju Aceh yang inovatif dan punya saing tinggi akan segera terwujud.

Selain pengembangan teknologi di bidang Energi Baru dan Terbarukan serta sektor perkebunan, BPPT juga bekerjasama di bidang inovasi tata kelola pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam hal ini, pemerintah Aceh telah menerapkannya kebijakan e-procurement secara transparan dan dapat dipantau realtime oleh publik melalui website yang tersedia.

Selain itu, pemerintah Aceh juga telah meluncurkan aplikasi e-planing dan e-budgeting terintegrasi untuk perencanaan dan penganggaran daerah. Hal itu sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada penganggaran APBA tahun depan aplikasi ini akan dipakai secara normatif.

"Dengan itu Insha Allah penyimpangan akan tereliminasi dengan sendirinya. Sistem tidak memungkinkan orang melakukan penyimpangan dalam penganggaran," kata Nova. Dengan pengkajian lebih lanjut dan dukungan BPPT, Nova berharap sistem e-planing dan e-budgeting lebih ideal dan kompatibel, sehingga bisa diterapkan untuk penganggaran di seluruh kabupaten dan kota di seluruh Aceh.

Kerja sama dengan BPPT, juga dilakukan dalam hal optimalisasi di sektor kelautan, perikanan,dan peternakan melalui Penguatan Sistem Aplikasi Daerah untuk kualitas tangkapan ikan, kajian pelabuhan, produk halal dan sumber daya olahan, serta inovasi untuk industri pengembangan ternak sapi.

Selain itu, juga ada kerja sama di bidang pengembangan lembaga pendidikan vokasional dan dayah melalui program life skills. Di bidang ini, diharapkan lahir hilirisasi industri melalui penguatan dan penerapan teknologi sektor pangan serta dukungan bagi penerapan teknologi untuk usaha tradisional.

Sementara itu Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Hammam Riza, mengatakan kerja sama yang dilakukan pihaknya bertujuan membantu pemerintah Aceh dalam pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi. Dalam hal ini, pihaknya ingin ada peningkatan sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan iptek.

"Iptek adalah landasan dalam pembangunan dan penetapan pembangunan di tingkat nasional dan di daerah. Jadi kita menawarkan ke masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam membangun teknologi melalui perekayaan teknologi," kata Hammam Riza.

Selain dengan pemerintah Aceh, BPPT sebelumnya juga telah melakukan kerjasama dengan BPKS dan Banda Aceh dalam membentuk Islamic Smart City. []

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, mensosialisasikan program BEREH, yang merupakan akronim dari Bersih, Rapi Estetis dan Hijau, kepada para peserta Rapat Kerja Camat se-Aceh tahun 2019, yang di pusatkan di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Kamis (3/10/2019).

Agar proram berjalan maksimal, Sekda mengimbau para camat agar menggerakkan seluruh sumberdaya yang ada untuk kembali peduli pada lingkungan masing-masing. Bukan hanya lingkungan kantor, tetapi juga lingkup kecamatan secara lebih luas.

“Saya sangat merasa sedih dan miris jika melihat sejumlah Masjid dan Meunasah Gampong yang kurang terawat. Oleh karena itu, dengan aksi Camat Peusaneut Lingkungan Kecamatan melalui program BEREH, saya mengimbau kita semua untuk merasa berkewajiban menjaga lingkungan termasuk kebersihan dan keindahan Masjid dan Meunasah,” ujar Taqwallah.

Menyahuti hal tersebut, para camat berkomitmen mendukung dan mengaplikasikan program ‘Camat Peusaneut Lingkungan Kecamatan melalui program BEREH’ di daerah masing-masing.

“Setidaknya dalam dua minggu pertama, kami akan membenahi dan mencoba mengaplikasikan hal-hal positif yang telah kami dapatkan pada Raker hari ini, baik dari materi yang bapak sampaikan, maupun dari hasil kunjungan lapangan ke SKPA-SKPA tadi,” ujar Camat Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengingatkan para peserta Raker, bahwa sebagai pemimpin, seorang camat memiliki tugas untuk melayani masyarakat. Dengan soliditas para camat dan seluruh jajaran, Sekda meyakini program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan secara maksimal.

Selanjutnya, Sekda juga mengingatkan para camat agar bekerja dengan penuh kesabaran, komunikatif dan memahami atau memiliki citarasa. Tiga poin ini penting dimiliki para camat selaku pemimpin untuk menunjang kinerja.

“Kita harus sabar saat menerima mendapat tugas dari pimpinan. Kesabaran juga dibutuhkan saat membimbing bawahan dan masyarakat yang tidak paham dengan sistem birokrasi. Selain itu, kita juga harus komunikatif, mampu menjelaskan dengan tepat dan praktis. Terakhir adalah cita rasa. Rasakan dan hayati apakah pekerjaan kita sudah memudahkan orang lain,” ujar Sekda.

Sekda juga mengingatkan para camat agar menggunakan jabatan dengan kesungguhan dan tanggung jawab. Pergunakan jabatan untuk memperbaiki diri dan lingkungan sekitar. “Tugas kita berat. Oleh karena itu, para camat harus mampu membangun kekompakan tim, agar pekerjaan menjadi lebih mudah,” imbau Taqwallah.

Untuk bekerja efektif dan efisien, para camat juga diimbau untuk merumuskan program kerja yang mampu dijalankan. ”Jangan berteori dan merumuskan suatu program kerja yang tidak mungkin bisa dilakukan atau dikerjakan. Mulailah merumuskan program kerja yang sederhana tetapi mungkin dan mudah untuk dieksekusi bersama,” imbuh Sekda.

Hal lain yang disampaikan Sekda adalah pentingnya menahan diri untuk tidak berbuat merusak atau merugikan orang lain. “Watak memang tidak bisa dirubah, tapi bisa kita atasi dengan menahan diri dan menghindari kesempatan berbuat buruk,” kata Taqwallah.

“Mulai saat ini, tanamkan di dalam diri bahwa kepuasan bekerja adalah saat orang lain merasa terbantu dan puas dengan kehadiran dan bimbingan kita, memahami dan terbantu dengan penjelasan kita,” ujar Taqwallah. 

“Jangan mengeluh dengan kekurangan yang ada pada diri atau instansi kita. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu berinovasi, meski dengan fasilitas yang minim. Ini baru disebut pemimpin top of the top,” ujar Sekda tegas.

ninoy karundeng babak belur. ©2019 Merdeka.com/istimewa
Jakarta - Polda Metro Jaya mengamankan dua orang diduga yang telah melakukan penganiayaan terhadap pegiat media sosial, Ninoy Karundeng. Dua orang tersebut diamankan di Jakarta.

"Yang kita amankan yaitu inisial RF dan S. Sekarang dalam pemeriksaan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Jakarta, Kamis (3/10).

Satu dari dua orang yang diamankan diakui Argo merupakan anggota dari salah satu organisasi masyarakat (ormas). Hingga pemeriksaan selesai, Argo menyatakan belum ada status hukum apa pun terhadap keduanya.

"Diperiksa dulu, selesai baru kita baca seperti apa," katanya.

Ninoy Karundeng diculik saat meliput aksi demo mahasiswa di depan gedung DPR, Senin 30 September kemarin. Rekan Ninoy, Jack Lapian menceritakan, Ninoy dicokok saat berada dekat masjid daerah Pejompongan.

Hal ini dia ketahui setelah mendapat cerita dari Ninoy Karundeng yang telah dibebaskan beberapa saat ini.

"Diamankannya kemarin. Ninoy lagi ngeliput demo di tengah massa. Dia ketahuan lagi motret-motret terus massa ini marah. Dia kan memang sehari-hari juga menjadi penulis ya," kata Jack saat dihubungi merdeka.com, Selasa (1/10).

Usai diamuk, Ninoy dibawa ke suatu tempat yang ia yakini adalah wilayah Petamburan, Jakarta Barat. Di sanalah Ninoy diintimidasi seperti dalam video beredar.

Setelah disekap semalaman, Ninoy dipulangkan pelaku ke rumahnya. "Iya sudah dipulangkan tadi pagi. Diantar pelaku sampai rumahnya," tutur Jack.

Jack menduga ada kesepakatan antara Ninoy dengan pelaku. Hal itu yang membuat pelaku awalnya hendak menghabisi nyawa Ninoy lantas memulangkannya. "Tadinya kan mau dibunuh, cuma enggak jadi. Kalau dari perspektif saya kayanya pelaku juga takut dilaporin. Mungkin sudah ada kesepakatan antara keduanya. Mungkin ya. Motornya Ninoy juga sudah hancur kan," tutur Jack. | Merdeka.com

Salah seorang korban kerusuhan Wamena, warga Aceh berada di Malang. | Foto: ACT
StatusAceh - Sebanyak empat warga asal Aceh turut menjadi korban imbas kerusuhan di Kabupaten Wamena, Provinsi Papua. Alhasil, mereka memilih eksodus dan memutuskan pulang kampung ke Tanah Rencong.

Keempat warga Aceh itu terdiri dari Friska Sitohang (30) Natael Gultom (3,5), Nasya (8 bulan), dan Trisesi Sitohang (26). Mereka adalah warga Kecamatan Lawe Sigala Timur dan Lawe Sigala Gala, Kabupaten Aceh Tenggara.

Kepala Cabang ACT Malang, Diki Taufik Sidik menyampaikan mereka tiba di Malang hari Rabu (2/10) menggunakan pesawat Hercules. Saat ini keempat warga Aceh tersebut berada dalam pendampingan pihaknya. “Mereka dalam kondisi sehat, tetapi masih kebingungan,” ujar Diki dalam keterangan tertulis kepada awak media di Banda Aceh, Kamis (3/10).

Ia menuturkan bahwa sebenarnya pesawat yang mereka tumpangi bertujuan untuk menjemput warga Jawa Timur. Namun karena panik, mereka memaksa naik pesawat demi bisa keluar dari Wamena. Saat ini, mereka telah ditempatkan di Mes Dinas Sosial Malang sebelum dipulangkan ke Aceh.

Salah seorang warga Aceh, Friska Sitohang (30), mengaku dirinya telah menetap di Wamena sejak tahun 2013. Sementara itu, suaminya, Apner Gultom (33), seorang PNS di Diaspora Wamena masih berada di sana.

“Kami berempat nyelip ke pesawat yang ada. Pokoknya waktu itu yang penting kami bisa keluar Papua. Kami pulang karena benar-benar gak ada lagi yang bisa saya harapkan di sana. Kos-kosan kami dibakar, motor kami hangus sudah. Kami hanya bawa berkas-berkas penting dan baju seadanya,” tutur Friska

Ia menceritakan, saat terjadinya kerusuhan mereka bersembunyi di dalam rumah. Sedangkan massa sudah mengelilingi area tempat tinggal mereka. Akhirnya mereka bisa keluar rumah karena dijemput polisi yang sedang berpatroli.

“Kami bersembunyi di dalam rumah, takut keluar, nantinya kami dibunuh, dibacok,” katanya.

Hingga saat ini, dirinya masih bisa berkomunikasi dengan suaminya. Ia dan suaminya berpisah di Bandara Wamena yang dimana saat itu ibu-ibu dan anak-anak diprioritaskan lebih dulu untuk dipulangkan.

Sementara itu, Kepala Cabang ACT Aceh Husaini Ismail menuturkan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Aceh untuk memulangkan warga Aceh Tenggara tersebut.

“Tadi malam saya dapat kabar kalau Plt Gubernur Aceh, Pak Nova Iriansyah sudah meminta Dinas Sosial Aceh untuk menjemput mereka,” sebutnya.

Ia menambahkan, penyelesaian konflik di Wamena saat ini merupakan tanggung jawab bersama. Karenanya segala pihak perlu bersinergi kuat menyelesaikan konflik di sana. Apalagi belasan ribu warga Wamena sudah mengungsi.

“Tentunya, kondisi pengungsi harus kita perhatikan bersama agar kondisi kesehatan mereka terjaga, kebutuhan konsumsi tercukupi, serta bagaimana memikirkan keadaan mereka yang dibakar tempat tinggalnya di Wamena,” sebutnya. | Rencongpost.com

Kelapa Sawit.  Merdeka.com
Aceh Timur - Sejak 2016, karyawan perusahaan sawit di Gampong Damar Siput, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, tidak menerima gaji penuh. Selama ini, pihak perusahaan mencicil gaji mereka.

Setiap bulan, gaji mereka dicicil antara Rp 500.000 hingga Rp 800.000. Tidak mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Kondisi ini diceritakan Mukhtar, karyawan perusahaan sawit saat menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (2/10). Dia menyampaikan, lebih dari 100 karyawan perusahaan tersebut, sudah 15 bulan tidak menerima gaji penuh.

"Sejak 2016 lalu gaji kami dicicil sampai sekarang. Cicilannya antara Rp 500.000 hingga Rp 800.000 per bulan," kata Mukhtar.

Persoalan yang membelit karyawan perusahaan sawit ini tidak hanya soal gaji yang dicicil. Sampai sekarang ini, mereka hanya diupah Rp1,9 Jura. Jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp 2,9 juta per bulan. Perusahaan sawit di Aceh Timur ini melanggar ketetapan yang telah diatur dalam standar pengupahan di Serambi Makkah.

"Gaji kami juga masih di bawah UMP, hanya Rp1,9 juta perbulan," jelasnya.

Sejumlah upaya telah mereka lakukan untuk memperjuangkan hak mereka sebagai kaum pekerja. Mukhtar mengaku sudah pernah beberapa kali melakukan mediasi dengan pihak perusahaan. Mereka juga sudah melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh.

Namun sampai sekarang belum ada jalan keluar. Seluruh karyawan masih menerima gaji dengan dicicil. Termasuk masih digaji di bawah UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh.

"Bahkan ada yang cerai gara-gara gaji dicicil di sana," ungkapnya.

Begitu juga soal BPJS Kesehatan. Seluruh karyawan rutin membayar kepada perusahaan. Namun perusahaan diduga tidak menyetor ke kantor BPJS Kesehatan. Persoalan ini sudah pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun lagi-lagi belum ada penyelesaian.

"Soal iuran BPJS Kesehatan, sudah pernah kami laporkan polisi di sana (Aceh Timur)," ungkapnya.

Sekretaris Aliansi Buruh Aceh (ABA), Habibi Inseun membenarkan ada buruh perkebunan sawit di Aceh Timur belum membayar gaji karyawannya. Persoalan ini perlu segera dicari solusi oleh pemerintah, agar kaum pekerja tidak dirugikan dengan skema membayar gaji secara cicil.

"Kami sudah tau soal itu (karyawan digaji secara cicil), kita sudah berupaya dan menyampaikan ke pihak terkiat," imbuhnya.

Dia berharap pemerintah dan anggota DPRA yang baru dilantik bisa terjun langsung ke lokasi. Agar bisa melihat fakta di lapangan peneritaan yang diterima oleh kaum pekerja.

"Dewan kali ini harus sering-sering turun ke lapangan," pintanya.

Ketua DPRA sementara dari Partai Aceh, Dahlan Jamaluddin berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Termasuk mempertanyakan sejauhmana pengawasan terhadap perusahaan yang ada di seluruh Aceh.

"Tenaga pengawas itu cukup penting, ini agar seluruh kebutuhan dan hak-hak buruh terpenuhi," ungkapnya.

Informasi yang diperolehnya, tenaga pengawas tenaga kerja di daerah cukup terbatas. Bahkan ada daerah yang belum memilikinya dan ini tidak sehat dalam iklim ketenagakerjaan.

"Sulit mengawasi tenaga pengawas di daerah itu hanya satu orang dan bahkan ada yang tidak memiliki tenaga pengawas," imbuhnya.

Sementara itu Bardan Saidi, anggota DPRA dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku prihatin era sekarang masih ada buruh 15 bulan tak menerima gaji penuh.

"Mohon izin pak ketua, kita harus memanggil Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh untuk mempertanyakan persoalan itu," katanya.

Bardan Saidi juga menyoroti soal pekerja asing di Aceh. Sebaiknya pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pekerja di Aceh, tidak perlu diserahkan kepada pekerja asing. Harus dimaksimalkan tenaga kerja lokal pada sektor pekerjaan yang bisa dikerjakan. Pekerja asing hanya diberikan pada pekerjaan yang spesifik.

"Kita bukan menolak pekerja asing. Tetapi jangan sampai tenaga cleaning service pun diberikan kepada pekerja asing," tutupnya.| Merdeka.com

Jakarta - Momen Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri nyuekin Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) terekam salah satu kamera televisi swasta. Video tersebut pun menjadi viral di jagat maya.

Kejadian tersebut terjadi pada Selasa, 1 Oktober 2019 di Gedung Nusantara, DPR saat pelantikan anggota DPR periode 2019-2024. Saat itu, Megawati yang mengenakan kebaya merah berjalan menyalami sejumlah tokoh politik yang dilewatinya.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi senyuman dan salam dengan dua telapak tangan di depan dada sambil membungkukkan badan. Namun ketika AHY ingin mengajak salaman Mega, ibunda Puan Maharani itu tak melihatnya. Setelah itu, Mega bersalaman dan tersenyum dengan Plt Ketua DPD Golkar Jakarta Rizal Mallarangeng, yang berada di sebelah AHY.

Saat Mega melihat Surya Paloh yang berdiri di samping Rizal, Mega melewatinya dan membuang muka ke kiri. Surya Paloh pun akhirnya duduk kembali. Namun Mega tersenyum dan menyalami Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa yang maju dan berada di samping Surya Paloh.

Dikutip dari VIVAnews, Ketua DPP NasDem Martin Manurung meminta supaya masalah tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. "Ya kalau saya sih melihatnya mungkin enggak ngeliat saja pas ibu Mega menoleh ke kiri, enggak usah terlalu dibesar-besarkan," katanya di kompleks DPR, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.

Dan menurutnya, sikap Ketua Umum NasDem sudah tepat saat itu. Dia menegaskan bahwa menanggapi hal itu, partainya tetap berprasangka baik.

"Pak Surya juga kan sudah menunjukkan gesture berdiri kan, Ibu Mega pas lihat ke kiri. NasDem selalu berprasangka baik," ujar Martin.

Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate sebelumnya menegaskan tak ada keretakan hubungan antara Ketua Umumnya Surya Paloh dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Isu keretakan ini karena adanya pertemuan Paloh dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Tidak ada buntut-buntut keretakan. Pertemuan antara Bang Surya dengan Gubernur DKI itu sudah direncanakan lama," kata Johnny saat itu.

Dia memastikan hubungan antara Mega dan Paloh maupun dengan koalisi Indonesia kerja tetap baik. Adapun sebab Mega tak hadir dalam pertemuan empat ketua umum koalisi Jokowi di kantor DPP Nasdem beberapa waktu lalu karena sedang berada di luar kota. | Viva.co.id

Banda Aceh- Asisten I Bidang  Pemerintahan dan Keistimewaan Sekretaris Daerah Aceh, M Jafar, menyerahkan 77 Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) guru, tenaga kesehatan dan lainnya, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (2/10).

Sebelumnya, Sekda Aceh Taqwallah telah mengantar dan menyerahan 2.663 SK Kenaikan Pangkat  kepada ASN di kabupaten/kota. Sebanyak 77 orang penerima SK pada hari ini (2/10),  merupakan ASN yang tidak menerima SK pada saat Sekda menyerahkan.

Dalam arahannya, Asisten I mengatakan, penyerahan SK Kenaikan Pangkat tersebut merupakan inovasi baru. Di mana, diserahkan tepat setelah SK itu berlaku yakni 1 Oktober 2019. Bahkan, kata dia, Sekda telah menyerahkannya sejak akhir September 2019 lalu.

"Selain itu, mekanisme penyerahan SK kali ini berbeda, di mana SK diantar dan diserahkan langsung oleh Sekda Aceh ke tempat ASN itu bertugas," kata Jafar.

Jafar berharap sejalan dengan kenaikan pangkat, para ASN juga dituntut untuk mengoptimalkan tanggung jawab dan kerjanya berdasarkan aturan perundang-undangan.

"Selamat untuk bapak ibu, bekerjalah lebih baik," tutur Jafar.

Jakarta - Setelah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI, Rafli mengatakan dirinya akan berfokus pada pengawasan dan pengalawan program pembangunan yang dilakukan pemerintah selama lima tahun mendatang.

Menurut Rafli, Pemerintah harus mampu mengintegrasikan berbagai program pembangunan untuk mencapai tujuan dasar pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara merata.

"Pembangunan dilakukan harus berlandaskan niat meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia, agar tidak hanya berguna untuk keperluan komersil pihak pemodal atau segelintir golongan," ungkap Rafli kepada media, Rabu (02/10)

Sebagai salah satu anggota DPR RI FPKS dari dapil 1 Aceh di Komisi VI, Rafli siap bersama bekerja maksimal.

"Alhamdulillah, saya sudah dilantik, atas kepercayaan dan amanah Rakyat Aceh kita ucapkan terima kasih. Selanjutnya melalui fungsi legislatif kita siap bekerja maksimal membantu membangun Aceh menuju peradaban maju dari berbagai sektor sesuai dengan tugas dan fungsi di komisi VI,"pungkasnya.

Banda Aceh- Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, Teuku Ahmad Dadek, menyatakan pemerintah Aceh memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan Undang-Undang Jasa Kontruksi. Sebab, kata dia, kontruksi merupakan sektor paling banyak  menyerap anggaran pembangunan daerah.

"Sektor kontruksi berkaitan dengan infrastruktur, efeknya menyentuh langsung kepentingan publik, investasi dan ekonomi lainnya," kata Dadek saat membuka acara Sosialisasi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi, di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu, (2/10).

Dadek mengatakan, setiap perusahaan yang bergerak pada bidang kontruksi juga harus profesional dan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

Dadek menjelaskan, undang-undang itu merupakan revisi dari undang-undang nomor 18 Tahun 1999 yang telah berlaku selama 17 tahun. Pergantian itu, kata dia, sengaja dilakukan, sebab undang-undang lama dirasa kurang mampu mengakomodir kebutuhan usaha kontruksi saat ini.

"Melalui undang-undang nomor 2 Tahun 2017 ini, kebutuhan tersebut mampu dipenuhi. Seperti mewajibkan bagi seluruh tenaga kerja  di bidang jasa kontruksi untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja kontruksi, serta adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam membina usaha jasa kontruksi," kata Dadek.

Kemudian, lanjut Dadek, undang-undang tersebut juga menekankan perlunya jaminan agar tercipta penyelenggaraan tertib usaha kontruksi yang adil, sehat dan terbuka melalui pola persaingan yang baik.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Mountie Syurga, mengatakan tujuan penyelenggaraan sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman dan memastikan undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 itu tersosialisasikan ke para pelaku, pengguna, dan penyedia jasa kontruksi.

Mountie berharap, penyelenggaraan sosialisasi tersebut dapat mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan jasa kontruksi demi mewujudkan struktur  usaha yang kukuh, amdal, berdaya saing tinggi dan hasil kerja berkualitas.

"Kemudian, juga diharapkan agar penyelenggara jasa kontruksi dapat menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai ketentuan perundang-undangan," tutur Karo Administrasi Pembangunan itu.

Acara sosialisasi itu diikuti oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa dari tiap kabupaten/kota di Aceh, Bagian administrasi pembangunan kabupaten/kota, 34 orang asosiasi perusahaan kontruksi dan 27 orang asosiasi profesi.

,
Perempuan berinisial R (44) asal Aceh Besar ditangkap petugas Lapas Banda Aceh karena tepergok menyembunyikan ganja di area paha./Foto: Agus Setyadi-detikcom
Banda Aceh - Perempuan berinisial R (44) asal Aceh Besar ditangkap petugas Lapas Banda Aceh karena tepergok menyembunyikan ganja di area paha. Ganja itu dibawa untuk suaminya yang mendekam di Lapas.

Penangkapan terjadi saat R berkunjung ke Lapas Banda Aceh untuk menjenguk suaminya. Ketika masuk, petugas memeriksa barang bawaan serta pemeriksaan badan.

Nah, ketika diperiksa, petugas menemukan bungkusan yang di simpan dalam celana dalam R. Petugas meminta R mengeluarkannya dan setelah dibuka ternyata isinya ganja.

Petugas Lapas akhirnya mengamankan R beserta seorang anaknya sekitar pukul 10.44 WIB, Rabu (2/10/2019). R tampak duduk di dekat pintu pertama Lapas sambil menutup wajahnya dengan jilbab. Sementara anaknya diamankan di sebuah ruangan.

"Ganja yang kita temukan setelah kita timbang seberat 230 gram. Informasi awal yang kita peroleh ganja tersebut ada permintaan dari suaminya," kata Plt Lapas Banda Aceh Ridha Ansari kepada wartawan di lokasi.

Menurutnya, suami R baru setahun menjalani hukuman di Lapas Banda Aceh. Dia divonis 15 tahun penjara terkait kasus ganja.

Ridha menduga, ganja yang dibawa R untuk dipakai suaminya di dalam penjara. "Tapi bisa juga diedarkan," jelasnya.

Barang bukti ganja serta R dan anaknya akan diserahkan ke polisi. Pihak Lapas menyerahkan penyelidikan kasus ini ke Polresta Banda Aceh.

"Keduanya (R dan anaknya) kita serahkan ke polisi. Salah tidaknya (anaknya) tetap dalam proses penyelidikan polisi," kata Ridha. | Detik.com

Ilustrasi massa pelajar terlibat bentrok dengan polisi di depan gedung BPK Pejompongan, Jakarta. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
StatusAceh - Lembaga Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) meminta pemerintah Indonesia tetap menjunjung tinggi hak anak-anak yang ikut demonstrasi selama sepekan terakhir.

UNICEF meminta pihak berwenang Indonesia tetap memberikan kebebasan berekspresi dan menjamin keamanan anak-anak dari kekerasan dan intimidasi menurut hukum nasional dan internasional selama mereka berunjuk rasa.

"Kita harus tetap waspada dalam menegakkan dan melindungi hak-hak anak setiap saat. Anak-anak dan remaja di Indonesia memiliki hak mengeskpresikan diri dan terlibat dialog dalam masalah yang mempengaruhi mereka," kata Perwakilan UNICEF Debora Comini melalui pernyataannya pada Selasa (1/10).

"Kita harus bisa memastikan anak-anak menerima dukungan di waktu dan cara yang tepat ketika mereka berhubungan dengan hukum," ujarnya.

Mahasiswa dan pelajar di sejumlah kota terutama Jakarta turun ke jalan sejak 23 September lalu untuk menggelar aksi protes menolak pengesahan sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai kontroversial seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU KPK.

Ratusan orang yang terlibat demo ditangkap kepolisian, termasuk mahasiswa dan pelajar selama unjuk rasa yang berlangsung rusuh. Dua orang mahasiswa di Kendari bahkan tewas tertembak saat demo.

UNICEF juga mengangkat  sejumlah laporan yang menyebutkan ada anak-anak yang ditahan kepolisian selama lebih dari 24 jam.

Cominio menuturkan Konvensi PBB tentang Hak Anak mengakui kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai bagi anak-anak. Hal itu, menurutnya, sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia yang juga menjamin hak setiap anak di Indonesia untuk berbicara dan pendapatnya didengar, termasuk dalam masalah politik.

Comini juga meminta perhatian kepada pihak berwenang Indonesia untuk menjadikan penahanan dan pemenjaraan sebagai opsi terakhir jika harus menghukum anak-anak yang terlibat pidana.

"Demonstrasi yang terjadi belakangan mengingatkan kita tentang perlunya menciptakan peluang berarti-baik online maupun offline-bagi anak-anak dan remaja untuk mengekspresikan pandangan mereka secara damai dan bebas di Indonesia," kata Comini.

"Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia menetapkan bahwa perampasan kebebasan dan pemenjaraan adalah pilihan terakhir. Penangkapan anak di bawah 18 tahun harus dilakukan maksimal 24 jam," ujarrnya. | CNN

Hossein Fereydoun (Foto: EPA)
TEHERAN - Pengadilan Iran, Selasa (1/10/2019), memvonis adik dari Presiden Iran Hassan Rouhani, Hossein Fereydoun, hukuman penjara selama 5 tahun terkait kasus korupsi dan suap.

Kantor berita Fars, mengutip pernyataan seorang sumber, mengatakan, Fereydoun dituduh membayar uang dalam jumlah besar kepada beberapa orang untuk menyuap bank serta sektor ekonomi berpengaruh lainnya.

Juru bicara pengadilan Gholamhossein Esmaili mengatakan, Fereydoun kemungkinan akan dijerat dengan tuduhan kejahatan lainnya, namun tak disebutkan secara rinci.

Kasus melibatkan Fereydoun sudah berlangsung lama, namun diduga Rouhani turut berperan untuk menyelamatkan kakaknya.

Dua tahun lalu, lebih dari 49 anggota parlemen mendesak Rouhani untuk menghadirkan adiknya itu ke pengadilan.
Para lawan politik Rouhani mengatakan saat itu bahwa Fereydoun yang juga disebut sebagai mata dan telinga Rouhani diduga terlibat korupsi.

Sementara itu Rouhani menuding kasus yang menjerat adiknya bermuatan politik. |  iNews.id

Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Faisal AN, memberikan keterangan pers terkait penangkapan bandar sabu di Aceh, pada Selasa (1/10). Foto: Husaini/acehkini
StatusAceh - Ridwan, seorang buronan penyelundupan sabu antar provinsi di Aceh, tewas ditembak oleh personel gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh bersama BNN Pusat dan pihak kepolisian.

Ridwan sebelumnya telah ditetapkan menjadi buron atau daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak BNN sejak 22 Mei 2019 lalu. Ia tewas ditembak saat petugas mencoba menangkapnya di kawasan Bener Meriah, Aceh, pada Senin (30/9) pukul 12.02 WIB.

"Ridwan asal Aceh Timur selama ini selalu kita kejar dan kemarin baru ketemu di daerah Bener Meriah. Dia melakukan perlawanan, lalu kita lakukan pelumpuhan dan saat dibawa ke rumah sakit yang bersangkutan meninggal dunia," ujar Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Faisal AN, dalam konferensi pers di Kantor BNNP Aceh, Selasa (1/10).

Dia menjelaskan, Ridwan ditetapkan sebagai buron berawal dari tertangkapnya dua rekannya usai dilakukan penangkapan sebuah truk bermuatan 35 bungkus sabu di Cilegon pada 22 Mei 2019 lalu.

"Hari itu tim BNN menangkap Muazir yang membawa sabu 36 kilogram. Kemudian dikembangkan kasusnya pada tanggal itu juga ditangkap Rizki di daerah Langsa. Pengakuan Riski barang haram itu dari Ridwan," kata Faisal.

Dari tangan Ridwan, petugas memang tidak menemukan barang bukti apapun. Namun berdasarkan keterangan Muazir dan Riski, sabu seberat 36 kilogram tersebut barang dari Ridwan.

"Saat hendak ditangkap kita suruh berhenti ia berusaha kabur tidak mau seperti yang kita perintahkan, akhirnya kita melakukan pelumpuhan. Kabur dan kita mendapat informasi bandar-bandar sabu ini juga punya senjata api. Menurut informasi pertama dia naik mobil tau-tau dia muncul dengan naik sepeda motor," jelas Faisal.

Dia menyebut Ridwan salah satu bandar yang sudah berani dengan modus operandi yang bertukar-tukar lintas provinsi. Pada saat Muazir ditangkap di Cilegon dengan teknis membawa sabu dalam truk yang ditutup dengan sayur-mayur.

"Jenazah saat ini sudah diautopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Aceh, dan kita akan memberitahukan kepada pihak keluarganya," tutur Faisal.

Faisal menambahkan, pihaknya juga menangkap tiga orang lainnya dan telah diboyong ke kantor BNNP Aceh di Banda Aceh. Ketiganya masih dirahasiakan identitasnya.

"Ketiganya saat ini dalam pemeriksaaan. Kita tangani secara profesional pengedar lintas provinsi yang bermula kasus penangkapan di Cilegon pada Mei 2019 lalu," sebut Faisal. | Acehkini/Kumparan

Banda Aceh – Blood For Life Foundation (BFLF) Indonesia kembali membuka cabang pelayanan rumah singgah dan ambulance gratis di Jawa Tengah, tepatnya di Banyumas Purwokorto tepatnya di belakang Rumah Sakit Prof. Dr. Margono di Ferum Ketapang Indah Blok D 2 No.71 RT 02 RW 12 Suka Raja Kulon Banyumas Jawa Tengah, rumah singgah khusus melayani rujukan dari seluruh Jawa Tengah, dan Yogjakarta untuk pasien duafa yang menderita penyakit  kanker, kelainan darah, dan penyakit kronis lainnya.

Sebelumnya BFLF juga sudah membuka cabang rumah singgah di Jakarta untuk pelayanan yatim dan duafa, tepatnya di Cakung Jakarta Timur.

Ketua BFLF Indonesia, Michael Octaviano, mengatakan dibukanya cabang rumah singgah ke Pulau Jawa ingin dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam proses pengobatan di rumah sakit sehingga mereka tidak lagi perlu memikirkan tempat tinggal saat berobat rutin di rumah sakit yang ada di daerah Banyumas Purwokerto.

“Rumah singgah ini sebagai tempat istirahat gratis untuk seluruh relawan ambulance yang tergabung dalam Sibulan (siaga ambulance) yang memiki jaringan sebanyak 80 ambulan di Pulau Jawa,” kata Michael, Selasa 1 Oktober 2019

Miceal mengungkapkan, terbentuknya cabang rumah singgah dan ambulan gratis di Pulau jawa tersebut sudah direncanakannya sejak dua tahun yang lalu, namun baru terwujud  pada Oktober 2018 lalu, hal itu dikarenakan keterbatasan biaya dan tenaga sebab BFLF belum memiliki support permanen dari pemerintah sehingga masih mengandalkan dari donasi-donasi pribadi yang disumbangkan kepada.

Tidak hanya di Pulau Jawa, BFLF juga berencana membuka cabang hingga ke seluruh Indonesia.

“Ya tentu kita bersukur karena bisa membantu saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan bantuan, doakan kami agar bisa memberi lebih untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan,” kata Micheal.

Micheal menuturkan, sejauh ini BFLF sudah membuka cabang sebanyak 24 cabang di Indonesia, diantaranaya 15 Provinsi Aceh selebihnya di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI, Sulawesi Tengah, NTB, NTT dan Jawa Tengah.

“Kenapa di Aceh banyak, karena pendirian BFLF dimulai dari Aceh kemudian baru ke seluruh Indonesia,” kata Michael.

Ayah tiga anak ini mengajak para dermawan untuk ikut mengambil bagian dari gerakan sosial BFLF dengan ikut berdonasi melalui Nomor Rekening BRI 33400102241535 atau ke BNI Syariah Nomor Rekening 0812608529 keduanya atas nama Blood For Life Foundation (BFLF) atau hubungi ke nomor HP 081260852973 atas nama Michael Octaviano.[]

Banda Aceh - Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dyah Erti Idawati, berharap peluang pengembangan nilam di Aceh bisa menjadi salah satu solusi terbaik untuk menuntaskan kemiskinan Aceh. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Forum Bisnis Klaster Inovasi Nilam, di kantor perwakilan Bank Indonesia Aceh, Banda Aceh, 30/9.

"Prospek nilam di Aceh cukup baik, jadi saya harap berkah nilam kedepanya bisa membuka akses untuk meningkatkan perekonomi Aceh untuk menuntaskan kemiskinan," kata Dyah.

Melalui nilam, kata Dyah, Aceh bisa memperkuat perekonomian selain melalui olahan nilam, namun juga bisa dilakukan peningkatan pada sektor pariwisata salah satunya melalui pilot projek desa wisata nilam yang sudah digagasnya beberapa waktu lalu. Karena itu, kata Dyah, desa wisata tersebut bisa membuka peluang Aceh untuk menguatkan perekonomian melalui pariwisata.

Ia mengatakan, dengan pengembangan perekonomian melalui pariwisata, kata Dyah, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan melahirkan pendapatan dan penghasilan untuk masyarakat sekitar.

"Jadi, dengan sendirinya UMKM kerajinan dan UMKM lainnya bisa ikut terangkat dan ini terus menjadi fokus pada tim PKK dan juga Dekranasda Aceh, serta juga organisasi lain," kata Dyah.

Selain itu, Ia juga mengungkapkan, penyebab melemahnya perekonomian Aceh, menurut Dyah, diakibatkan oleh masih kurangnya kekompakan untuk mensinergikan penguatan ekonomi masyarakat, baik itu antar SKPA maupun stakeholder lainnya. Sehingga kemiskinan Aceh masih sulit diturunkan.

"Percepatan penurunan kemiskinan, walaupun standly kita menurun tetapi kita maunya tancap gas," kata Dyah.

Dengan sinergitas tersebut, harap Dyah, dapat mempercepat upaya pemerintah melalui SKPA terkait dalam penuntasan kemiskinan dengan memperhatikan potensi daerah dan masyarakat sekitar.

"Banyaknya sekali potensi Aceh (pertanian, sumber daya alam dan seni kerajinan), namun, kita masih kurang di pemasaran, jadi saya harap melalui itu bisa meningkat pemasaran," katanya.


Sementara itu Direktur Jenderal Penguatan Inovasi dari Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jumain Appe, mengatakan bahwa perekonomian Aceh itu harus diperkuat dengan skema ekonomi dari hulu dan hilir, ia mengatakan bahwa saat ini Aceh masih berfokus pada exportir bahan mentah.

"Saya tahu nilam memiliki potensi besar, jadi kita maunya dioperasikan sampai penyulingan, saya sudah komunikasi dengan perusahan besar, bahwa saat ini mereka masih harus impor dari luar negeri, padahal dikita besar potensinyanya," kata Jumain.

TEPI BARAT - Kelompok bersenjata Palestina, Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) mengancam akan bertindak dengan apa yang mereka sebut "membuka gerbang neraka" untuk Israel jika anggota mereka tewas dalam interogasi pasukan Zionis.

Seorang anggota PFLP ditangkap pasukan Israel atas tuduhan terlibat pengeboman di sekitar sumber mata air di Tepi Barat yang menewaskan remaja Israel bernama Rina Shnerb, 17, pada bulan lalu. Tersangka dilaporkan terluka parah selama menjalani interogasi oleh pasukan Zionis.

"Kami menganggap pendudukan Israel bertanggung jawab atas nyawa tahanan Palestina Samer Arbid dan kawan-kawannya, dan kami menjamin bahwa dengan membahayakan nyawa mereka, pendudukan itu akan membuka gerbang neraka," kata sayap militer dari PFLP dalam sebuah pernyataan hari Minggu yang dilansir Times of Israel, Senin (30/9/2019).

PFLP juga meminta masyarakat Palestina untuk melakukan kekerasan lebih lanjut."Untuk mendukung para tahanan kita yang gagah berani, tentara kita di garis depan," lanjut pernyataan sayap militer PFLP.

samer Arbid, 44, menjadi tersangka utama dalam penanaman bom rakitan di sekitar sumber mata air bulan lalu. Selain menewaskan Rina Shnerb, ledakan bom itu juga menyebabkan ayah dan saudara lelaki Shnerb terluka parah.

Arbid dirawat di rumah sakit pada hari Sabtu dalam kondisi kritis setelah diinterogasi oleh layana keamanan Shin Bet.

Kementerian Kehakiman Israel meluncurkan penyelidikan terhadap keadaan cedera tersangka pengeboman tersebut. Secara khusus, kementerian itu menyelidiki tingkat penggunaan kekuatan dan taktik yang digunakan oleh para interogator Shin Bet.

Pengacara Arbid menyerukan penyelidikan internasional oleh PBB dan Palang Merah Internasional atas apa yang dialami Arbid.

Asosiasi Hak Sipil di Israel juga mengkritik dugaan penggunaan penyiksaan. "Citra moral Israel tercermin dalam ruang bawah tanah interogasi Shin Bet," kata asosiasi tersebut.

“Instansi penegak hukum tidak diizinkan menyiksa tahanan, apa pun kecurigaan mereka. Penyelidikan yang kejam dan tidak manusiawi secara kategoris dilarang," lanjut asosiasi itu.

Pada Sabtu malam, Shin Bet mengungkapkan bahwa mereka telah menangkap Arbid bersama dengan dua pria Palestina lainnya yang dicurigai melakukan serangan 23 Agustus di sekitar sumber mata air alami di luar pemukiman Dolev, Tepi Barat.

Menurut pihak berwenang Israel, Arbid memiliki sejarah keterlibatan dalam kegiatan penyerangan dengan PFLP. Dia ditangkap awal bulan ini dan kemudian dibebaskan karena kurangnya bukti. Namun, dia ditangkap lagi pada hari Rabu.

Sumber keamanan Israel kepada wartawan mengatakan, Shin Bet diberi izin hukum untuk menggunakan "tindakan luar biasa" dalam interogasinya terhadap Arbid. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup pemukulan, memaksa tahanan ke posisi yang tidak nyaman, kurang tidur, membelenggu dan membuat tahanan berada pada suhu ekstrem.

Hal seperti itu biasanya diperbolehkan dalam kasus "bom waktu", di mana ada kekhawatiran bahwa tersangka dapat memberikan informasi kepada pasukan keamanan yang dapat mencegah serangan dalam waktu segera.

Shin Bet mengatakan sel kelompok bersenjata Palestina merencanakan serangan tambahan ketika para tersangka ditangkap, termasuk penembakan dan penculikan. Selama penggerebekan dan penangkapan, pasukan keamanan juga menemukan dan meledakkan alat peledak improvisasi (IED) yang dibuat oleh kelompok PFLP.

Arbid dibawa ke Rumah Sakit Hadassah di Gunung Scopus dalam kondisi kritis setelah ia diduga mengalami masalah terkait jantung selama interogasi Shin Bet.

Pengacaranya mengatakan bahwa dia sehat ketika dia ditangkap. "Samer Arbid disiksa dengan kejam oleh interogator Israel. Dia dipindahkan ke rumah sakit tidak sadarkan diri dan menderita beberapa patah tulang," kata pengacaranya dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Addameer Foundation, sebuah organisasi hukum Palestina yang sering mewakili para tersangka terorisme.

Shin Bet hanya mengonfirmasi bahwa Arbid telah dibawa ke rumah sakit.

"Selama interogasinya, pemimpin sel teror yang melakukan serangan IED ... di mana Rina Shnerb terbunuh mengatakan dia merasa tidak enak badan. Sesuai dengan protokol, ia dibawa untuk pemeriksaan medis dan perawatan di rumah sakit. Penyelidikan ke dalam sel sedang berlangsung," kata Shin Bet dalam sebuah pernyataan. | Sindo
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.