2019-09-01

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

BIREUEN - Salah satu proyek milyaran di Kabupaten Bireuen diduga kuat adalah milik Muklis, adik kandung Bupati Saifannur. Hal itu diungkapkan beberapa sumber kepada media ini, antara lain dari pihak rekanan maupun dari staf dinas PUPR Kabupaten Bireuen.

Proyek miliaran tersebut adalah Pembangunan Jalan Pulo Drien Ie Rhop Timu, Kecamatan Simpang Mamplam (Otsus). Dana proyek itu bersumber dari APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4,6 miliar, tepatnya Rp.4.621.080.000. Proyek pengerjaan jalan tersebut saat ini sudah mulai dikerjakan.

Seperti diketahui, proyek milyaran itu adalah salah satu kegiatan yang saat ini menjadi gugatan pihak kontraktor ke PTUN Banda Aceh. Kontraktor menduga pemenangan proyek tersebut penuh rekayasa kongkalikong antara pejabat dengan pihak tertentu yang ingin melahap semua proyek di Kabupaten Bireuen.

Melalui PTUN, kontraktor ingin mendapatkan kepastian, apakah pemenangan proyek dimaksud memang dimenangkan secara fair oleh pihak rekanan yang merupakan adik Bupati Bireuen, ataukah ada indikasi permainan, kongkalikong yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur sehingga proyek itu hanya bisa dikuasai dan dimenangkan oleh pihak-pihak tertentu?

Terkait hal itu, Muklis membantah. Bahkan adik Bupati Saifannur tersebut mengaku tidak tahu mengenai proyek itu dengan dalih yang menang bukan perusahaannya. "Saya tidak ada urusan dengan proyek itu, karena itu bukan proyek saya," katanya kepada media ini melalui telepon seluler. Rabu (4/9/2019) malam.

Saat disinggung terkait adanya kongkalikong, dilakukan secara sistematis dan terstruktur, Muklis menyebutkan hal itu sudah seperti pemilu. "Biasanya sistematis dan terstruktur itu di Undang-Undang Pemilu, kalage bak pemilu," ungkap Mukhlis dengan nada ketawa.

Menurut Muklis, di saat dirinya ada kegiatan, selalu disangkutpautkan karena keluarga Bupati, adik Bupati. Namun baginya hal itu biasa.

"Padahal tidak ada urusan apapun dengan itu, saya ini main proyek bukan pada masa Bupati Saifannur, sudah lama saya menjadi kontraktor. Bahkan pekerjaan saya lebih besar, lebih banyak di saat bukan Bupati Saifannur, namun dikaitkan karena adik Bupati, keluarga Bupati. Itu tidak ada urusan. Saya profesional. Alat berat saya lengkap, kantor jelas," tegas Mukhlis.

"Saya jadi kontraktor tahun 2000, Bupati Saifannur baru kemaren. Jadi, jangan dikait-kaitkanlah," tutup Mukhlis.

Sebagaimana banyak diketahui, ada 3 proyek yang digugat oleh 3 kontraktor ke PTUN Banda Aceh. Ketiga proyek itu adalah, pertama, Rehabilitasi Daerah Irigasi Krueng Meusagob, Kecamatan Simpang Mamplam dengan sumber anggaran APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp.1,740.000.000 yang dimenangkan oleh CV. Ratana Kontruksi.

Proyek kedua, Peningkatan Saluran Pembuangan Daerah Irigasi Peuraden, Kecamatan Juli-Lancok, dan Kecamatan Kuala tahap II, yang bersumber dari dana APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp.4.912.500.000 dimenangkan oleh CV. Mega Karya.

Sedangkan yang ketiga adalah kegiatan proyek Pengadaan Pembangunan Jalan Pulo Drien Ie Rhop Timu Kecamatan Simpang Mamplam (Otsus) sumber dana APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.621.080.000 dimenangkan oleh CV. Alif Perkasa.

Pokja PUPR I Bireuen digugat oleh 3 kontraktor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, karena diduga adanya permainan dan kongkalikong pihak berwenang untuk memenangkan pihak-pihak tertentu yang ingin melahap semua proyek di Kabupaten Bireuen. Menurut keterangan dari salah satu pihak rekanan menyebutkan, mereka melakukan gugatan terhadap Pokja PUPT I tahun 2019 karena atas kesewenang-wenangnya menggugurkan perusahaannya.

Para kontraktor akan melawan terhadap para birokrat yang mengatur semua kegiatan lelang untuk memenangkan pihak-pihak tertentu yang ingin melahap semua proyek di Bireuen.

Kontraktor di Bireuen mengaku, selama 2 tahun ini sudah apatis dengan proses lelang yang ada. Artinya tidak mungkin bisa menang karena kongkalikong antara pejabat dan peserta yang akan dimenangkan, sudah sistematis dan terstruktur.

Hal senada juga diungkapkan pihak rekanan CV. Ernora Zuriba. Dasar mereka menggugat karena jawaban sanggah tidak berpedoman kepada dokumen pemilihan sebagai aturan main dari lelang tersebut, hanya cari-cari alasan untuk menjawab.

Menurut mereka, PTUN adalah langkah terakhir bagi para kontraktor untuk mencari keadilan. Gugatan atas dugaan monopoli proyek oleh pihak tertentu telah didaftarkan oleh para rekanan ke PTUN Banda Aceh. (Fauzan/Red)

Ilustrasi
Banda Aceh - Seorang pasien rehab narkoba di Banda Aceh berinisial SB (45) asal Nagan Raya, Aceh ditemukan gantung diri di rumah rehab. Polisi masih menyelidiki penyebab SB bunuh diri.

SB ditemukan tergantung ditralis pengamanan kamar korban di rumah rehab di Banda Aceh, Kamis (5/9/2019) siang. Jenazah korban ditemukan saat petugas hendak memberinya makan siang.

"Saksi mengetuk pintu kamar korban dan tidak ada jawaban dari korban. Kemudian saksi membuka pintu kamar dan melihat korban di kamar mandi dalam keadaan tergantung," kata Kapolresta Banda Aceh Kombes Trisno Riyanto saat dikonfirmasi wartawan.

Jenazah SB diturunkan setelah polisi tiba di lokasi. Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), jasad SB dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh untuk divisum.

Menurut Trisno, SB merupakan pasien yang masih menjalani rehabilitasi terkait narkoba. Namun dia belum mengetahui terkait informasi penyebab SB bunuh diri karena ditinggal anak istri.

"Nanti saya cek dulu apakah yang bersangkutan ditinggal anak istrinya. Tapi yang jelas dia dalam tahap rehab narkoba," jelas Trisno. | Detik.com

StatusAceh.Net - Kisah Hambali, pemuda yang tewas terpanggang saat rumahnya kebakaran menjadi sorotan publik.

Pasalnya, Hambali dikenal sebagai pemuda yang rajin salat dan berdedikasi tinggi untuk kampungnya.

Tak hanya itu, sebelum jasadnya ditemukan terbakar kobaran api, Hambali juga disebut sempat meneriakkan kalimat Tauhid dan azan.

Kalimat Tauhid dan azan yang dikumandangkan Hambali sempat didengar oleh sang ibu, Fauziah (37).

Kebakaran melanda rumah bantuan untuk Fauziah, janda enam anak di Desa Babad Buloh, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, seperti yang diwartakan Serambinews, pada (4/9/2019).

Musibah tersebut diinfokan terjadi sekitar pukul 04.00 WIB dini hari dan mengakibatkan anak kedua Fauziah yang bernama Hambali tewas terbakar.

Saat kejadian Fauziah dan lima anaknya yang lain tidur di rumah nenek yang berada bersebelahan dengan rumah bantuan tersebut.

Sementara itu, Hambali yang baru pulang pukul 02.00 tidur di rumah bantuan itu seorang diri.

Lhokseukon - Asmuji warga Gampong Ampeh Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara menghuni gubuk reot yang usang dan terlihat sudah mau roboh. Gubuk reot itu merupakan rumah peninggalan mertuannya yang sudah dihuni bersama isterinya Syakdiah Arsyad (35) dan anaknya selama 20 tahun.

Haikal yang merupakan tokoh pemuda di gampong Ampeh kepada media ini Kamis (05/09/2019) mengatakan karena tidak punya kemampuan ekonomi untuk membangun rumah,  terpaksa Asmuji dan isteri serata anaknya menghuni gubuk reot yang ditinggalkan mertuanya itu.

"Kini kondisi gubuk reotnya benar-benar tidak lagi layak dihuni,  lantaran atap rumahnya dan bagian dinding sudah bobol.  Sehingga selama ini mereka tidur digubuk yang beratap langit,"katanya.

Menurutnya, Asmuji sehari-hari bekerja sebagai pencari sayur mayur yang timbuh di rawa-rawa atau sawah seperti sayur kangkung dan Genjer.  Pendapatannya sehari belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.  

Sementara saat ini Pemerintah Aceh Utara saat ini ada mengeluarkan perbup tentang alokasi anggaran bantuan rumah kaum dhuafa untuk setiap Gampong dari Dana Desa,  namun sayangnya,  Asmuji justru terabaikan dan tidak tersentuh bantuan apapun.  

Lanjutnya, untuk membantu Asmuji, salah satu tokoh masyarakat gampong Ampeh Moerhady bersama Ketua Pemuda Bulqaini tampil menggalang sumbangan bantuan dari masyarakat,  tokoh,  pejabat dilingkungan Desa Ampeh dan sejumlah desa tetangga juga ikut turun tangan. 

"Tidak mungkin kami menunggu bantuan desa yang belum tentu dialokasikan.  Sehingga kami semua berinisiatif untuk menggalang sumbangan dana untuk memperbaiki gubuk Asmuji yang sudah rusak berat," tegasnya. 

Tambahnya, pihaknya akan menggalang sumbangan untuk membantu memperbaiki gubuk reot Asmuji yang kondisi kerusakannya sudah darurat.  Bahkan untuk mendukung kegiatan sosial itu, Camat Tanah Luas Usman merupakan orang pertama yang menyumbang sejumlah uang untuk memperbaiki gubuk reot Asmuji.  

"Bagi masyarakat dan dermawan lain yang ingin mengulurkan bantuan dapat menghubungi Moerhady  dengan nomor kontak 085296804445,"tambahnya.(ZA)


StatusAceh.net- Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali meringkus sindikat narkoba jaringan internasional yakni Malaysia-Aceh-Pekanbaru-Palembang. Petugas menangkap delapan bandar, kurir dan pemasok 16 kilogram (kg) sabu-sabu. Bisnis haram itu dikendalikan seorang napi di Pekanbaru dan dibantu oknum TNI.

Menurut Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari, Rabu (4/9/2019), jaringan narkoba internasional yang ditangkap itu adalah Edi Saputra (kurir) dan Hasanuddin (penyedia transportasi).

"Kemudian Sabaruddin alias Cek Bah sebagai koordinator transporter dan penjemput narkoba dari tengah laut untuk diangkut ke darat, Marzuki sebagai penyimpang narkoba dan Kopda Anwar berperan sebagai penerima narkoba," kata Irjen Pol Arman Depari.

Tersangka narkoba lainnya, Ridwan Mahmud sebagai pengantar barang, Fitriani sebagai penerima narkoba dari Malaysia dan Murziyanti sebagai pengendali barang haram tersebut. "Untuk oknum TNI sudah diserahkan BNN ke Pomdam Iskandar Muda," kata Irjen Pol Arman Depari.

Dia mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal adanya laporan masyarakat. Petugas kemudian melakukan penangkapan setelah menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan tersangka Edi Saputra dan Hasanuddin di Jalan Medan - Aceh.

Dalam pengembangan kemudian ditangkap Cek Bah, Marzuki dan lainnya. Setelah dikonfrontir, seluruh tersangka narkoba ini mengaku bahwa seluruh kegiatan itu dikendalikan oleh Faisal alias Ayah, yang merupakan napi di Lapas Pekanbaru. Narkoba itu hendak diedarkan di Palembang.

Selain narkoba, sambung Arman, pihaknya juga menyita Mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1735 GQ, paspor atas nama Edi Saputra, SIM, KTP, kartu perbankan, tiket pesawat atas nama Fitriani tujuan Banda Aceh-Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur - Banda Aceh, tanggal 23 Agustus 2019, handphone sebanyak tujuh unit, serta paspor atas nama Murzianti dan Futriani.(Red/isda)

Video detik-detik penangkapan tersangka jaringan sabu internasional oleh BNN:


Presiden Joko Widodo saat mengumumkan secara resmi pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Foto : Agung/Setkab
StatusAceh.Net - Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota Indonesia yang baru menggantikan DKI Jakarta dipastikan hanya akan melahirkan masalah baru di kawasan pesisir provinsi tersebut. Hal itu, karena pemindahan ibu kota Negara hanya akan merampas ruang hidup masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan Teluk Balikpapan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati, awal pekan ini, menyikapi keputusan Presiden RI Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota Negara dari DKI Jakarta ke Kaltim. Pemindahan tersebut, diyakini akan melahirkan banyak masalah baru, karena ruang hidup masyarakat pesisir yang dirampas.

KIARA mencatat, pada 2019 di Kaltim ada 10 ribu lebih nelayan yang setiap hari mengakses dan menangkap ikan di Teluk Balikpapan. Jumlah ini terdiri dari 6.426 nelayan dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), 2.984 nelayan dari Kab Penajam Paser Utara, dan 1.253 nelayan dari Kota Balikpapan.

Menurut Susan, pentingnya Teluk Balikpapan bagi masyarakat pesisir di Kaltim, karena kawasan tersebut menjadi jalur utama lalu lintas kapal-kapal tongkang batu bara. Maka dari itu, tak heran jika kawasan tersebut akan menjadi satu-satunya jalur pengiriman logistik untuk kebutuhan pembangunan ibu kota yang baru. Selanjutnya>>>

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar unjuk rasa di Jalan Waena, Abepura, Kota Jayapura, Papua. (Liputan6.com/Katharina Janur)
Port Moresby - Papua Nugini (PNG) telah mengulangi seruan agar perwakilan PBB mengunjungi Papua Barat di tengah rangkaian protes sejak pertengahan Agustus 2019.

Menteri Luar Negeri PNG Soroi Eoe mengatakan kepada parlemen hari ini bahwa kerusuhan terakhir di Papua adalah "situasi yang menyedihkan".

Dia mengatakan, PNG menghormati kedaulatan Indonesia, tetapi masalah ini perlu ditangani oleh kantor Komisi tinggi Hak Asasi Manusia PBB atau KTHAM (OHCHR), demikian seperti dikutip dari Radio New Zealand, Selasa (3/9/2019).

"Vanuatu telah mengambil langkah tetapi Papua Nugini harus sangat berhati-hati mengenai bagaimana kami mengatasi masalah ini karena kami berbagi perbatasan. Di sisi lain adalah Papua Barat, di sisi ini adalah Papua Nugini. Jadi, tanggung jawab kita pertama adalah kepada rakyat kita sendiri," lanjutnya.

Menanggapi Soroi Eoe, anggota parlemen oposisi Garry Juffa memperingatkan orang-orang Papua yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dapat merambah perbatasan ke PNG.

Indonesia Undang Komisi HAM PBB Kunjungi Papua

Pemerintah Indonesia, sejak awal 2018, telah mengajukan undangan kepada Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) untuk mengunjungi Papua Barat. Namun, rencana itu belum kunjung rampung hingga tahun ini.

"Rencana kunjungan KTHAM (OHCHR) ke Papua yang akan diwakili oleh Regiobal Office KTHAM di Bangkok masih dibicarakan dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait jadwal yang disepakati dan hal-hal teknisnya," kata duta besar Hassan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa --yang merupakan markas OHCHR-- dalam sebuah pesan singkat yang diterima Liputan6.com pada 28 Agustus 2019.

Undangan masih berlaku sampat saat ini, kata Kleib, seraya menekankan bahwa jika sekiranya lawatan terlaksana, maka itu "tidak terkait dengan situasi terkini di Papua", melainkan sudah terjadwal sejak lama.

"Itu merupakan tindak lanjut dari undangan Pemerintah RI kepada KTHAM sebelumnya (pada masa Komisioner Zeid Al Hussein) tahun lalu," lanjut Kleib.

Komisioner OHCHR saat ini dijabat oleh Michelle Bacelette.

Situasi Berangsur Kondusif

Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengklaim situasi dan kondisi di Kota Jayapura berangsur normal kembali pascademo tolak rasisme yang berujung anarkisme pada Kamis pekan lalu.

Demikian hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal di Kota Jayapura, Minggu (1/9/2019).

"Situasi di Kota Jayapura saat ini berangsur angsur normal," ucap Kamal seperti dilansir dari Antara.

Aktivitas masyarakat baik itu di mal, pasar, dan pusat perbelanjaan lainnya di Kota Jayapura sudah mulai ramai.

"Untuk kendaraan roda dua maupun roda empat sudah ramai lancar. Selain itu aktivitas, seperti SPBU, hotel tetap dibuka," ujarnya.

Berkaitan dengan situasi kekinian, Kamal mengimbau kepada seluruh warga Kota Jayapura agar tetap beraktivitas seperti biasa. | Liputan6.com

Lhoksukon - Mukhtar, 43 tahun, warga Gampong Tanjong Aron Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara diboyong ke Mapolres Aceh Utara, Selasa (3/9/2019) sore.

Ia ditangkap Polisi di Jalan Gampong Teupin Punti Kecamayan Syamtalira Aron terkait perkara Narkoba dengan barang bukti 9 paket sabu seberat 2,18 gram.

Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kasatres Narkoba AKP Ildani mengatakan tersangka Muktar ditangkap anggotanya yang menyamar sebagai pembeli narkoba.

“Tersangka dibekuk saat mengantar paket sabu yang sebelumnya dipesan melalui sambungan telepon.” ujar AKP Ildani.

,
Aceh Besar – Komandan Kodim 0101/BS Kolonel Inf Hasandi Lubis, S.I.P menyerahkan bantuan pembangunan rumah sebanyak 1 unit dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 3 unit bagi para Veteran pejuang 45.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua Kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Besar diantaranya Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Montasik yang mulai sejak tanggal 2 Agustus sampai 31 Agustus 2019 lalu.

Adapun 1 unit rumah yang dibangun yakni milik Bapak Husin (103) warga Desa Capeung Kecamatan Seulimeum. Sementara 3 unit rumah yang direhap yaitu milik Ibu Hamidah (87) warga Desa Sineubok Kecamatan Seulimeum, Bapak Ibrahim Abdullah (84) warga Desa Empe Tanong Kecamatan Montasik dan Bapak Adnan Ali (89) warga Desa Dayah Daboh Kecamatan Montasik.

Pemberian bantuan pembangunan dan rehap rumah veteran ini merupakan wujud perhatian Kodim 0101/BS bekerjasama dengan PT. Adhi Karya untuk membantu para veteran pejuang Kemerdekaan Indonesia yang tinggal ditempat tidak layak huni melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Ini sebagai wujud perhatian nyata kita membantu para veteran, agar mereka bisa lebih sejahtera,” tutur Dandim setelah menyerahkan hasil rumah kepada salah satu veteran penerima bantuan tersebut, Selasa (03/09/19).

Program RTLH bagi veteran yang akhirnya dapat diselesaikan oleh personel Kodim 0101/BS selama kurang lebih satu bulan ini, harapannya kondisi rumah bisa menjadi lebih baik dan layak untuk dihuni.

“Kini keluarga penerima bantuan bedah rumah sudah bisa menghuni rumah dengan aman dan nyaman, sebab prosesnya sudah tuntas,” imbuh Dandim.

JAKARTA -- Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Provinsi Aceh terpilih sebagai salah satu Pembina Teladan dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Hasil tersebut diperoleh setelah Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) melakukan penilaian awal terhadap produk kerajinan dari 34 Provinsi tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DEKRANASDA Aceh, Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, MT usai melakukan presentasi dan wawancara dihadapan Dewan Juri DEKRANAS Award Pembina Teladan 2019 di Kantor DEKRANAS, Rumah Kriya Asri, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa, (3/9/2019).

"Adapun kriteria penjuriannya adalah pembinaan kerajinan DEKRANASDA Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Aceh. Program DEKRANASDA Aceh terkait pengembangan kerajinan, dan pengembangan produk unggulan Kabupaten/Kota," ujar Dyah.

Selain itu, tambah Dyah, kriteria lainnya yang membuat Provinsi Aceh masuk sebagai Nominasi Pembina Teladan 2019 dari DEKRANAS adalah pemanfaatan bahan baku lokal dalam produk kerajinan, serta koordinasi lintas sektoral dengan para stakeholder dan pembina dekranasda kab/kota.

Salah satu dewan juri, Hermawan Kertajaya mengusulkan agar Dekranasda Aceh fokus pada branding "Islamic Province" dan destinasi wisata halal yang selama ini belum digarap secara serius.

"Aceh harus menjadi salah satu daerah "the Only Islamic" Produk di Indonesia. Sebab banyak produk halal di Serambi Mekkah itu. Hanya saja tinggal mempertajam branding saja," jelas dia.

Penghargaan DEKRANAS baru memasuki tahap penjurian bagi 20 Provinsi yang telah dinyatakan lolos. Kedepan, tepatnya 10 September 2019 baru diumumkan daerah mana yang akan meraih produk terbaik.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DEKRANASDA Aceh Jaya, Sabang, Aceh Singkil, Banda Aceh, Subulussalam, Gayo Lues. Sementara, dari DEKRANASDA Provinsi hadir pula Sekretaris DEKRANASDA Aceh, Srinita dan Elita serta dari Bidang Daya Saing Produk DEKRANASDA Aceh.

Presiden Jokowi mengajak peserta 'Festival Gapura Cinta' asal Kabupaten Kepulauan Yapen dan Nduga, Papua, makan siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak peserta 'Festival Gapura Cinta' asal Kabupaten Kepulauan Yapen dan Nduga, Papua, makan siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9).

Mereka yang ikut makan siang dengan Jokowi antara lain, Otniel Matias Kayani, Royland Worembay, dan Amos Ayum dari Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kemudian Tekius Heluka, Giyanus Kumungga, Agung Rezki, Oktavianus Tara Putra dari Kabupaten Nduga. Warga Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi pemenang lomba gapura kategori umum, sementara Kabupaten Nduga mendapat penghargaan khusus.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, Jokowi menerima langsung mereka yang hadir sekitar pukul 13.28 WIB. Jokowi langsung mempersilakan mereka masuk ke dalam ruangan yang telah disediakan makanan.

Jokowi bersama warga Kabupaten Kepulauan Yapen dan Nduga itu makan di satu meja yang sama. Mantan wali kota Solo itu lantas meminta mereka mencicipi es yang telah dihidangkan.

Aktivitas santap siang Jokowi dengan para pemenang lomba itu berlangsung tertutup.

Sementara Ketua Adat Lapago Paus Kogoya bersama lima orang lainnya dari Papua mengaku ingin bertemu Jokowi. Namun, Paus mengaku belum bisa bertemu dengan Jokowi. Sehari sebelumnya Paus juga datang ke Istana.

Ia mengatakan diminta pihak Istana untuk membuat surat audiensi terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Jokowi. Paus mengaku sudah membuat surat tersebut dan telah diserahkan kepada pihak Kementerian Sekretariat Negara.

"Maka surat ini saya buat untuk disampaikan sebagai audiensi. Jadi saya tidak berkecil hati. Apapun yang terjadi hari ini saya terima. Saya harus melewati proses untuk bisa bertemu bapak Presiden," kata Paus di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Paus menyatakan dirinya ikut mendampingi Jokowi ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Wamena pada 2017 lalu. Saat itu, Jokowi menunggangi motor trail saat meninjau jalan Trans Papua ruas Wamena-Mamugu 1.

"Beliau baru buat sejarah presiden masuk ke hutan-hutan, apalagi di sana tempatnya TPM-OPM, tapi beliau bisa masuk. Itu karena kami mengamankan seluruh jalur dan rute yang beliau lewati," tuturnya.

Selepas kegiatan itu, Paus mengklaim bahwa Jokowi memerintahkan stafnya untuk memfasilitasi para kepala adat agar bisa datang ke Istana. Namun, kata Paus, setelah dua tahun berlalu pihaknya belum bisa bertemu Jokowi.

"Namun perintah dan petunjuk presiden itu tidak dilaksanakan sampai lewat dua tahun sekarang ini," ujarnya.

Paus mengaku sudah tiba di Jakarta sejak 13 Agustus lalu. Ia pun berharap setelah membuat surat audiensi dirinya bisa bertemu Jokowi.

"Saya berharap bahwa bapak Jokowi punya hati baik. Sebagai pimpinan republik ini dan hati merakyat, saya yakin bapak terima kami untuk mendamaikan Papua," katanya.

Sebelumnya, setelah terjadi gejolak di Papua dan Papua Barat, Jokowi ingin mengundang para tokoh adat, agama, masyarakat, dan para pemuda setempat akhir bulan lalu ke Istana. Namun, rencana itu belum terlaksana karena kondisi yang belum memungkinkan.

"Kita sudah berusaha tapi waktunya saja. Sebetulnya menunggu ini, kami rencanakan tapi belum memungkinkan," ujar Jokowi di Alun-alun Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (29/8). |
CNNIndonesia.com

Ilustrasi
Lhoksukon - Masyarakat Gampong Ampeh Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara meminta Geusyik segera membuat rapat LPJ Anggaran Dana Desa tahun 2017-2018.
 
Camat Tanah Luas Usman melalui Sekretaris Camat Ramli kepada media ini, Selasa (3/9/2019) mengatakan warga melayngkan protes kepada Geusyik M. Dahlan karena tidak pernah menggelar rapat LPJ dana desa sejak tahun 2015 hingga 2018.

"Rombongan masyarakat Gampong Ampeh pernah mendatangi Kantor Camat Tanah Luas mengadukan kinerja Geusyik M. Dahlan yang diduga tidak transparan dan tertutup soal penggunaan dana desa,"tuturnya.

Menurutnya, warga curiga dan menduga adanya indikasi korupsi akibat tidak pernah menggelar rapat LPJ secara terbuka dengan masyarakat. Robongan masyarakat yang terdiri dari Peu Tuha Peut Bustamam Usmam,  Ketua Pemuda Bulqaini,  tokoh masyarakat Moerhady dan M. Jamil serta Haikal juga menyampaikan berbagai keluhan lain,  seperti pembagian rumah dhuafa yang tidak tepat sasaran. Kemudian dana pemuda dan, dana Majelis Taklim juga diduga tidak disalurkan dengan tepat dan tidak sesuai untuk membayar jumlah honor guru mengaji.

" Atas desakan masyarakatnya dan mengingat tidak pernah menggelar rapat LPJ.  Maka pihak kita sudah meminta Geusyik Desa Ampeh M. Dahlan untuk pasang papan dana desa dan segera menggelar rapat LPJ tahun 2017-2018," ujarnya. 
 
Sementara Geusyik Desa Ampeh M. Dahlan membantah semua tudingan tersebut.  Dan dirinya telah bekerja sesuai aturan dan perbup yang berlaku serta setiap pengeluaran anggaran ada catatannya.

"Karena setiap digelar rapat,  justru warga sering membuat keributan dengan pertanyaan tentang penggunaan anggaran.  Untuk menjawabnya saya harus buka dokumen dulu. Karena selalu rusuh,  maka saya pun enggan membuat rapat, " terangnya.

Dahlan menyebutkan pihaknya akan segera membuat rapat tersebut, namun saat ini ditunda dulu mengingat adanya musibah orang meninggal.

"Meski camat minta segera buat rapat.  Namun sampai sekarang belum dapat saya laksanakan mengingat ada dua orang kampung meninggal dunia. Jadi tidak enak bila ada rapat ditengah orang musibah," tegasnya.  (ZN)

Peserta mengikuti pawai menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah, mengelilingi Kota Lhokseumawe, Aceh, Senin (10/9).
StatusAceh.Net - Tahun baru hijriah sudah didepan mata. Satu tahun berlalu tidak terasa. Ada banyak catatan peristiwa menimpa umat manusia. Wa bil khusus umat Islam. Dan terkusus lagi pribadi kita. Menutup agenda mengawali tahun dengan keistimewaan bulan muharam. Muharam satu bulan haram. Di bulan ini, amal shalih akan dilipatkan pahalanya sebagaimana dosa yang digandakan balasannya. Bukan tanpa maksud Allah SWT memberikan keistimewaan yang demikian. Pilih awal dengan menabung pahala atau dompet dosa. Itu untuk direnungkan manusia.

Hijriah tidak akan lepas dari peristiwa hijrah baginda Nabi SAW. perjalanan yang cukup jauh antara Makkah dan Madinah. Sekitar 500 km harus beliau tempuh dengan unta dan didampingi sahabatnya Abu Bakar Ash Shidiq. Melelahkan, dan kita tidak dapat membayangkan. Bagaimana peluh, terik, dahaga menyamai beliau pada waktu itu. Menatap jarak yang masih jauh untuk menyambut kemenangan yang Allah SWT janjikan di kota Madinah al Munawarah. Kota yang diberkahi menjadi tonggak turunnya ayat-ayat syariat. 

Masa itu dan di tempat itu dentang waktu bagi kaum Muhajirin dan Anshor untuk membuktikan keimanan, ketaatan, keberanian, keikhlasan dan pengorbanan. Pembuktian iman hingga bertaruh nyawa. Melindungi Rasul Allah SWT, menjaga agama dan mendakwahkan Islam seantero jazirah arabiyah. Terbitlah kesadaran pada diri manusia. Akan kaafahnya ajaran agama yang dibawa baginda SAW. Tak hanya Islam spiritual tapi Islam politik dalam artian Islam mengurus seluruh aspek kehiduapan manusia.

Dan tahun ini, 1441 Hijriah. Artinya, 14 abad lebih masa itu berlalu. Lantas, bagaimana kita menerjemahkan pergantian tahun hijriah? Tanpa makna atau ber-arti itu kembali kepada jiwa manusia. Melanjutkan jiwa heroik para pendahulu dienul Islam ataukah cukup jadi bancaan negara Barat.

Diujung sana ada Palestina yang masih terjajah Zionis Israel. Tetangganya yakni Suriah, ada konflik penguasa dengan rakyat hingga menghilangkan ribuan nyawa. Dinegeri tirai bambu, ada suku Uighur yang dicuci otaknya agar melupakan Allah SWT. Di Indonesia, konflik pemikiran intern umat Islam. Dan ditepian, ada banyak Islam KTP yang sembahyang tidak, berhijab tidak, kenal syariat juga tidak, bisa membaca al Quran juga tidak, tapi mengaku muslim.

Mengembalikan Marwah Umat Islam

Sungguh rumit persoalan umat Islam kini. Mungkinkah terurai selesai dan cahaya Islam bisa menyinari setiap pintu rumah manusia? Sangat bisa. Yakni dengan semangat hijriah, menghidupkan kembali tupoksi elemen umat Islam.

Pertama, para ulama kembali menjalankan totalitas peran sebagai da’i, teladan bagi umat. Mendakwahkan agama ini, kepada kalangan bawah hingga Presiden. Mensyiarkan seluruh ajaran Islam. Menjalankan peran amar ma’ruf nahi munkar. Fillah demi izzul Islam, kaum muslimin dan kesejahteraan bagi semesta manusia.

Kedua, kaum intelektual tidak terkooptasi dan tidak teracuni pemikirannya dengan fikrah ajnabi. Karena mereka adalah fiqur umat. Yang diotak dan ditangan mereka dipikulkan amanah sebagai problem solver atas persoalan kehidupan manusia. Sebagaimana ilmuwan muslim dimasa keemasan Islam. Temuan mereka dalam berbagai bidang ilmu memecahkan persoalan, mengangkat peradaban Islam.

Ketiga, menghidupkan kontrol sosial. Menumbuhkan jiwa untuk selalu menuntut ilmu agama, mengamalkannya dan membagikan ilmunya. Menyuburkan semangat ukhuwah. Menghapus sikap saling menjatuhkan dan mendzalimi. Berbaik sangka dan menghentikan konflik internal umat Islam. Kontrol sosial yang baik berbuah pada terselamatkannya pelangaran syariah dan perpecahan umat Islam.

Penulis: Puji Astutik, Pelaku Literasi Islami, Trenggalek Jawa Timur
Sumber: Republika.co.id

Banda Aceh - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan penanganan konflik di Aceh dan Papua berbeda, meski sama-sama diberi kewenangan otonomi khusus. Setiap daerah memiliki karakter masing-masing.

“Suatu daerah mempunyai karakter dan penanganan yang berbeda,” kata Kalla seperti dilansir dari Antara, Senin, 2 September 2019.

Kalla menyebut Aceh menjadi daerah yang aman sejak penandatanganan Perjanjian Helsinki pada 2005. Kesepakatan dilakukan antara pemerintah dan pejuang kemerdekaan Aceh saat itu dan membuat Jakarta dan Aceh berdamai.

Sementara itu, kata Kalla, kondisi Papua masih bergejolak. Menurut dia, persoalan di Papua dipicu berbagai hal.

“Antara lain ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan pembangunan daerah,” tutur Kalla.

Dia menyebut pembangunan infrastruktur yang dibangun di Papua belum menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Padahal, pemerintah berharap pembangunan itu bisa mewujudkan pemerataan, harmonisasi, dan kesejahtaraan.

Untuk itu, Kalla berharap permasalah di Papua tidak semakin berlarut. Dia meminta masyarkat saling menghargai dan menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana. | Medcom.id

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan momentum Hari Pendidikan Aceh harus dimanfaatkan untuk membentuk generasi berkualitas sehingga akan mampu membawa perubahan menuju Aceh yang hebat.

"(Hari Pendidikan Aceh) bukan sekedar seremoni. Harus jadi momentum untuk mengevaluasi diri, sejauh mana pendidikan yang kita raih hari ini," kata Nova saat upacara Hari Pendidikan Daerah ke 60 di Lapangan Tugu Darussalam, Selasa 3/09/2019.

Nova mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bergerak bersama dan memiliki tekad yang sama dalam melahirkan generasi muda yang cakap, religius, pekerja keras dan memiliki karakter ke-Acehan. "Dengan demikian akan lahir generasi unggul untuk membuat Aceh menjadi hebat."

Nova Iriansyah mengatakan, pendidikan merupakan salah satu program pembangunan pemerintah Aceh. Pemerintah kata Nova, punya tekad besar untuk mewujudkan generasi Aceh yang mampu bersaing dan mengukur prestasi. Upaya pemerintah Aceh melalui pelaksanaan pendidikan yang berkualitas mulai menunjukkan hasil.

Selama dua tahun terakhir, geliat pendidikan Aceh mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2018, sejumlah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Aceh meraih predikat terbaik pertama pada 6 kategori, prestasi ini merupakan hasil yang sangat membanggakan karena pada lomba GTK berprestasi tingkat nasional, Aceh berhasil masuk 3 besar dari 34 Provinsi di Indonesia.

Pada tahun yang sama, Guru dan Tenaga Kependidikan di bawah Kementerian Agama Aceh juga berhasil meraih juara umum dalam Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) tingkat nasional tahun 2018. Sementara itu hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan tinggi Negeri (SNMPTN) juga menorehkan prestasi yang sangat memuaskan.

"Alhamdulillah Aceh di tahun ini berhasil menempati 5 besar dari 34 Provinsi di Indonesia dari sisi jumlah pelajar yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur seleksi SNMPTN, bahkan, hampir di semua PTN terbaik di Indonesia ada pelajar dari Aceh," kata Nova.

Pada tahun 2018, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh juga telah mengirimkan sebanyak 10 siswa termasuk guru SMK Penerbangan untuk magang di pabrik Pesawat Terbang Boeing yang dipusatkan pada Everett Community College di Seattle, Washington Amerika Serikat. Hal itu, kata Nova merupakan modal awal untuk mengembangkan lebih jauh sektor kedirgantaraan Aceh. Pemerintah Aceh juga telah mengirimkan sejumlah guru dan siswa SMK ke PT. Innovam yang berkantor pusat di
Negara Belanda untuk mengikuti Pelatihan Otomotif Multibrand bertaraf Internasional.

Namun demikian, kata Nova, pencapaian itu belumlah cukup. Seluruh pihak diminta untuk tidak berpuas diri. Pencapaian itu disebut masih jauh dari harapan. Untuk itu, perlu pembenahan dan penguatan yang lebih komprehensif dalam membangun sistem pendidikan di daerah melalui berbagai program peningkatan mutu yang berkesinambungan.

"Pemerintah Aceh siap melakukan yang terbaik dalam mendukung langkah percepatan di bidang pendidikan ini dan akan memberikan reward yang pantas kepada mereka yang berprestasi cemerlang di bidang pendidikan," kata Nova. Ia berharap, kualitas pendidikan Aceh terus membaik dan dalam tiga tahun mendatang kualitas pendidikan Aceh setara nasional bahkan mampu bersaing di tingkat internasional. []

Banda Aceh - Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) menilai penunjukan Plt kepala Unit Layanan Pengadaan Aceh (ULP) sebagai langkah ideal untuk menghormati proses hukum yang kini tengah dijalani Pandu Irawan Negara pasca di panggil Kejaksaan Agung beberapa hari lalu terkait terkait lelang proyek Rumah Sakit Regional di Tapaktuan 2018 lalu.

"Langkah Plt Gubernur menghormati proses hukum tersebut sudah benar dan patut diapresiasi, namun demikian untuk posisi kepala ULP jangan terlalu kosong, dan tak baik jika terlalu lama berstatus Plt," ungkap sekretaris LPLA, Delky Nofrizal Qutni kepada media, Selasa (03/09/2019).

LPLA berharap Plt. Gubernur dapat menunjuk Plt Kepala ULP yang tepat dan mampu menuntaskan kerja menumpuk terkait lelang di Aceh.

"Jangan terlalu lama kosong, nanti ULP nya masuk angin. Jika ULP masuk angin maka dampaknya pelaksanaan pelelangan tak akan berjalan maksimal, dan serapan anggaran di Aceh akan kembali terhambat, dan Silpa membengkak. Ini kan sudah masuk akhir triwulan ketiga, jadi Plt. kepala ULP yang akan ditunjuk harus mampu tancap gas maksimal tentunya, jika tidak maka dampaknya kepada pembangunan Aceh," ujarnya.

LPLA juga mengingatkan agar Plt Gubernur dapat menunjuk Plt Kepala ULP yang berintegritas dan mempunyai rekam jejak baik dalam pelaksanaan pelalangan. "Jangan sampai lelang di Aceh saban tahun beraroma tak sedap, ULP harus segera bertransformasi dan berbenah diri agar menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan aturan-aturan terkait pelelangan yang telah di atur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia," imbuhnya.

Delky juga berharap, penunjukan kepala ULP tidak menjadi ajang pertarungan mafia proyek. "Jangan sampai Plt. kepala ULP yang ditunjuk karena titipan mafia proyek, ini akan berbahaya. Namun, benar-benar sosok yang berintegritas dan diyakini mampu untuk memaksimalkan kerja-kerja ULP melakukan pelelangan menjelang masuk akhir tahun anggaran, tentunya tanpa mengabaikan aturan-aturan. Pak Plt Gubernur sebagai sosok yang jeli dalam melihat aturan hukum pastinya paham bagaimana dan siapa sosok yang ditunjuk benar-benar tepat dan profesioal. Publik akan menunggu hasil istikhorah Pak Plt Gubernur," sebutnya.

Disamping itu, sembari tugas-tigas Kepala ULP dijalankan oleh seorang Plt, Pemerintah Aceh tentunya harus sesegera mungkin melakukan seleksi terkait pemilihan kepala ULP defenitif yang baru.

"Kalau terlalu lama kepala ULP berstatus Plt juga tak elok karena wewenang dan fungsinya juga tak bakal maksimal. Untuk itu, proses seleksi harus segera dilakukan untuk posisi itu, sehingga tak muncul rumor di masyarakat karena Gubernur masih Plt maka kepala ULP pun harus Plt dulu. Padahal kondisinya memang karena tidak ada lagi stok hasil seleksi untuk mengisi posisi tersebut. Masyarakat Aceh tentunya berharap ke depan pengelolaan Pemerintah Aceh lebih baik, dan cita-cita mewujudkan clean and clean governance dapat terealisasi di Aceh," harapnya.

Sebagai pemantau Lelang, LPLA akan terus memantau pelaksanaan lelang di Aceh agar menjunjunjung tinggi aturan dan terlaksana dengan baik.

"Kita akan terus pantau agar pelaksanaan lelang benar-benar menjunjung tinggi aturan, mengedepankan profesionalisme dan persaingan usaha yang sehat serta tidak diselimuti praktek KKN, yang merajalela" pungkasnya.

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan kedatangan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla, ke Universitas Syiah Kuala menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di berbagai bidang. Ia berharap Kalla dapat terus memberikan dukungan untuk pembangunan Aceh.

Jusuf Kalla, kata Nova, merupakan pribadi yang punya andil besar mewujudkan perdamaian di Aceh. Ia merupakan tokoh yang aktif memperjuangkan perdamaian Aceh. "Untuk itu kembali kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam, atas jasa-jasa Bapak Jusuf Kalla bagi pembangunan Aceh," kata Nova. Ia berharap Kalla dapat terus memberikan dukungan agar Aceh dapat terus berbenah dan giat melakukan perbaikan di berbagai sektor pembangunan.

Jusuf Kalla ke Aceh dalam rangka ulang tahun Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang ke 58. Di Unsyiah , Wapres JK juga meresmikan gedung 7in1, proyek pembangunan yang didukung Kerajaan Arab Saudi lewat Yayasan Saudi untuk Pembangunan atau The Saudi Fond for Development.

Unsyiah resmi berdiri pada 2 September 1961. Tanggal itu merupakan tonggak sejarah penanda dimulainya pembangunan kampus Darussalam, tepatnya pada 2 September Tahun 1959 oleh Bapak Pendidikan Aceh, (almarhum) Prof Ali Hashimy. Oleh mantan Gubernur Aceh itu, tanggal 2 September kemudian ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Daerah Aceh.

"Hari ini kita merayakan dua momen istimewa, yaitu Peringatan Hardikda, dan Milad Universitas Syiah Kuala. Mudah-mudahan, momentum ini semakin memperkuat semangat kita untuk terus memajukan pendidikan Aceh, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, sebagaimana cita-cita para pendahulu kita yang mendirikan kampus Darussalam ini," kata Nova.

Nova menyebutkan, bersama UIN Ar-Raniry, Unsyiah merupakan pemasok utama bagi ketersediaan sumber daya manusia terdidik di Aceh. Karena itu Unsyiah (bersama UIN Ar-raniry) bisa dikatakan, sebagai etalase bagi wajah SDM Aceh. Karenanya pemerintah Aceh bersama semua lembaga lain senantiasa kerja keras mendorong Unsyiah mencapai misinya sebagai universitas inonatif, mandiri, dan terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.

Nova berharap agar Wapres Jusuf Kalla terus mendukung perkembangan Unsyiah. "Sampai kapanpun Bapak Jusuf Kalla tetap mendapat tempat mulia di hati rakyat Aceh. Karena itu kami berharap Bapak Jusuf Kalla senantiasa memberiperhatian bagi dinamika pembangunan yang berjalan di daerah kami ini," kata Nova.

Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, dalam orasi ilmiahnya mengatakan kemajuan zaman terjadi begitu cepat. Di zaman yang sangat dinamis ini, kata JK, sapaan Jusuf Kalla, perubahan terjadi begitu cepat. Karena itu, ia berharap agar mahasiswa dan akademisi terus menciptakan inovasi dan melakukan perubahan secara fundamental.

"Semua punya kemampuan teknologi, tinggal cara terbaik untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Program fundamental hanya dapat dicapai oleh kita yang mau berubah secara fundamental," kata Wapres JK.

Mahasiswa dan akademisi, kata Kalla, harus merespon segala perubahan lewat riset di tengah kemajuan dunia teknologi. Perubahan mendasar dari teknologi haruslah ditanggapi dengan kreativitas tinggi dan inovatif dari mahasiswa. Ia memberi kiasan bahwa berbagai penemuan dunia yang dilakukan oleh mereka yang notabenenya tak lulus kuliah. "Tidak tamat saja mereka hebat, apalagi kalau tamat. Akan lebih hebat dan itu harapan saya," kata dia.

Jusuf Kalla yakin di tangan anak mudalah kehidupan bangsa dapat diubah. "Anda punya potensi itu, lakukan dengan baik."

Rektor Unsyiah Samsul Rijal, mengatakan dalam usianya yang ke 58, kiprah Unsyiah mulai diperhitungkan di level nasional bahkan internasional. Lompatan prestasi kampus dimulai empat tahun lalu, ketika Unsyiah mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional. Usai itu, Unsyiah juga meningkatkan statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negara Badan Layanan Umum (PTN-BLU).

"Pencapaian lain adalah masuk dalam delapan universitas terbaik di Indonesia berdasarkan perangkingan Webometrics dan tujuh besar menurut Scimago Institutions Rangkings," kata Samsul Rizal. Namun menurut Science and Technology Index (Sinta) Kemenristekdikti, Unsyiah berada di peringkat 14 secara nasional atau secara umum berada di rangking ke 23 di antara perguruan tinggi lainnya secara nasional.

Salah satu upaya mengembangkan kapasitas program studi, kata Samsul, adalah penguatan kapasitas program studi. Saat ini terdapat 135 program studi di bawah 12 fakultas dan program pascasarjana. Sebanyak 37 di antaranya telah berakreditasi A. Saat ini tercatat ada 29.268 ribu mahasiswa yang tercatat belajar di Unsyiah. Di antara mereka 68 orang adalah mahasiswa yang berasal dari mancanegara.

Samsul Rizal melaporkan, setiap tahunnya Unsyiah meluluskan enam ribu lulusan. "Jumlah alumni Unsyiah telah mencapai 126.649 ribu orang," kata dia. Sepanjang tahun 2019, Unsyiah mencatat 66 torehan prestasi, di antaranya adalah 10 prestasi tingkat internasional dan 26 prestasi tingkat nasional.

Selain itu, lanjut Samsul, Unsyiah punya kapasitas pengajar sebanyak 1.595 orang dari berbagai bidang keilmuan serta 684 tenaga kependidikan. Dari angka itu, 64 orang di antara tenaga pengajar telah mencapai jabatan Profesor.

Samsul Rizal berharap di usia 58 tahun Unsyiah, kampus Jantong Hate Rakyat Aceh itu terus berkembang, terus menjadi kebanggaan dan benar-benar menjadi universitas yang inovatif, mandiri dan terkemuka. []

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melantik dan mengukuhkan 24 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau pejabat Eselon II, di gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin 2/09. Pelantikan juga dilakukan atas 147 Pejabat Administratur dan 376 Pejabat Pengawas yang pelantikannya dilangsungkan sore hari di Anjong Mon Mata.

Nova mengatakan, mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh kali ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus usaha lebih serius lagi untuk memaksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mutasi kali ini, sebagaimana sebelumnya, sepenuhnya mengacu kepada proses, prosedur dan ketentuan/peraturan yang berlaku.

"Hanya saja, untuk kali ini, apa yang seharusnya diperoleh oleh pejabat yang dilantik langsung dipenuhi yaitu penyerahan SK Petikan begitu usai dilakukan pelantikan," kata Nova.

Nova meminta agar Sekretaris Daerah Aceh untuk segera memberi pembekalan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar mereka dapat menyesuaikan diri lewat pendekatan baru sehingga sinergitas kerja dapat dilakukan.

Salah satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh. Muhammad Iswanto, mantan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh menggantikan posisi Rahmad Raden sebagai kepala biro.

Rahmad Raden berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama ia menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol di Sekretariat Daerah Aceh. Ucapan terima kasih juga ia sampaikan kepada rekan-rekan wartawan yang selama ini telah menyampaikan seluruh informasi pemerintahan kepada masyarakat luas.

"Terima kasih kepada semuanya. Berkat kerja sama yang baik antara kita di Biro Humas dan Protokol, seluruh informasi terkait kinerja pemerintahan diterima secara baik oleh masyarakat Aceh," kata Rahmad. Ia berharap kerja sama yang baik tersebut dapat terus terjalin.

Rahmad menyebutkan, apa yang ia lakukan selama ini bukan sebatas menjalin hubungan kedinasan, melainkan membangun jejaring silaturahim. Paska dari Humas dan Protokol yaitu di Sekretariat Baitul Mal Aceh, hubungan baik itu tetap terjalin. []

Ilustrasi
Banda Aceh - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh menyita barang kosmetik ilegal sebanyak 10.586 unit barang dari 926 merek.

Barang kosmetik tanpa izin edar tersebut, didapat dari aksi penertiban pasar tahap I 2019 dan pengawasan rutin BBPOM Banda Aceh selama 2019 pada sarana distribusi kosmetika di Provinsi Aceh.

Kepala BBPOM Banda Aceh Zulkifli mengatakan, pengawasan terhadap peredaran kosmetika ilegal dan mengandung bahan berbahaya dilakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan.

Dia menyampaikan, masyarakat saat ini harus menjadi konsumen yang cerdas, misalnya seperti mengecek kemasan, izin edar dari BBPOM, serta label kadaluarsa, sebelum membeli barang.

"Ada banyak sekali produk kosmetik yang beredar di Provinsi Aceh, karena itu masyarakat harus lebih teliti. Kalau mau beli lihat izin BBPOM-nya dulu, karena tanpa izin BBPOM kita tidak bisa jamin produk itu aman," kata Zulkifli di Kantor BBPOM Banda Aceh, Senin (2/9/2019).

Ia menyebutkan, aksi penertiban pasar dari kosmetika ilegal dan mengandung bahan berbahaya tahap I 2019 dilakukan pada minggu VI dan minggu V Agustus 2019 lalu. Operasi pasar itu dilakukan pada enam kabupaten/kota di Aceh. Dari sebanyak 56 sarana yang diperiksa, 33 sarana ditemukan barang kosmetik yang tanpa izin edar. Dalam operasi itu BBPOM menyita 294 merek dengan jumlah total barang 2.542 unit.

Sementara dari pengawasan rutin BBPOM Banda Aceh pada sarana distribusi kosmetika di seluruh Provinsi Aceh yang dilakukan pada Januari-Agustus 2019, ditemukan 632 merek dengan total 8.044 unit barang kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya.

Karena itu, dari dua kegiatan pengawasan tersebut diperoleh total barang kosmetika ilegal atau mengandung bahan berbahaya  sebanyak 10.586 unit barang dari 926 merek kosmetika ilegal. Zulkifli menyebutkan, nilai ekonomi dari keseluruhan barang mencapai Rp326 juta.

"Barang-barang yang kita temukan ini masih dalam proses pendalaman. Ada yang akan kita berikan sanksi administratif, yaitu produknya dimusnahkan dan pelaku harus membuat surat pernyataan. Dan kalau dikemudian hari masih juga ditemukan, kami akan melakukan proses hukum selanjutnya," jelas Zulkifli kepada wartawan.

Ia berharap, pengusaha di toko dan penjual barang kosmetik online tidak menjual produk kosmetik yang tidak ada izin edar dari BBPOM. Ia juga berpesan kepada anak-anak generasi milenial untuk lebih teliti dalam membeli produk kosmetik, terlebih produk online.

"Kalau beli kosmetik secara online, tanya ada izin edarnya. Kalau ada izin edar, minta izinnya dan kita bisa cek di aplikasi cek BPOM. Jadi si konsumen harus cerdas dalam membeli," ujar Zulkifli. | Bisnis.com

Lhoksukon - Dalam rangka memperkuat silaturrahmi antara masyarakat, pemuda dan seluruh stake holder yang ada di Kecamatan Nisam, dan untuk memperkokoh persatuan demi Nisam yang maju dan Berjaya, Muspika Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara menggelar Open Turnamen Bola Volly Muspika Nisam Cup. 

Kegiatan itu bertajuk "Dengan Semangat olahraga, kita satukan tekad untuk Nisam Berjaya”.

“Turnamen Bola Voli Muspika Nisam Cup merupakan sebuah kompetisi yang tentunya harus menjunjung tinggi nilai sportifitas di lapangan, serta sebagai ajang silaturahmi antara masyarakat sehingga tercipta harmonisasi keakraban dan persaudaraan supaya tetap terjalin dengan baik tanpa mengenyampingkan semangat berkompetisi, ”
kata Ketua Panitia Feri, Selasa (3/9/2019).

Turnamen ini juga sebagai pembinaan atlit – atlit voli yang ada di Aceh Utara umumnya, dan khususnya Kecamatan Nisam. “Banyak generasi muda Nisam yang punya bakat bermain voli, namun selama ini mereka kurang mendapat kesempatan bermain, sehingga layu sebelum berkembang”, ujar Feri.

Lebih lanjut Feri, mengajak untuk semua masyarakat Nisam untuk dapat mendukung suksesnya turnamen ini,dan kepada tim yang ikut berpartisipasi untuk menjunjung tinggi sportifitas, dan berjuang sampai titik akhir untuk meraih juara.

Turnamen yang menyediakan total hadiah puluhan juta rupiah ini, dikiuti oleh tim voli terbaik yang ada di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Dan panitia sangat yakin, semua tim akan turun dengan sejumlah pemain terbaik, dan akan menyajikan permainan yang menghibur.(Rill)

Empat warga Australia yang akan dideportasi oleh pemerintah Indonesia karena ikut demo pro-kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Foto/ABC News
JAKARTA - Empat warga Australia dideportasi oleh pemerintah Indonesia setelah mereka berpartisipasi dalam demo mendukung kemerdekaan bagi provinsi Papua dan Papua Barat. Keempat warga asing itu beraksi dengan membawa bendera Bintang Kejora kecil.

Empat warga Australia yang dideportasi adalah Tom Baxter, 37, Cheryl Melinda Davidson, 36, Danielle Joy Hellyer, 31 dan Ruth Irene Cobbold, 25. Mereka sebelumnya ditahan oleh pasukan keamanan Indonesia setelah bergabung dalam demonstrasi di luar kantor wali kota di Sorong, Papua Barat pada 27 Agustus.

Tak hanya dideportasi, mereka juga terkena larangan perjalanan ke Indonesia selama enam bulan ke depan. Mereka dikawal oleh pejabat intelijen, polisi dan imigrasi Indonesia dalam penerbangan dari Papua ke Makassar menggunakan Batik Air. Dari sana, mereka melakukan perjalanan ke Denpasar, Bali untuk dideportasi ke Australia.

"Ya benar, kami mendeportasi empat orang, Australia, pagi ini karena mereka berpartisipasi dalam protes di depan kantor Wali kota Sorong pada 27 Agustus," kata Kepala Seksie Intelijen dan Penindakan Hukum Kantor Imigrasi Sorong, Cun Sudiharto.

“Mereka memegang bendera Bintang Kejora kecil di tangan mereka. Juga, mereka mengendarai sepeda bersama para pengunjuk rasa," ujarnya.

Cun mengatakan bahwa salah satu warga Australia, Davidson, berbicara dalam bahasa Indonesia dan para pejabat percaya bahwa sekelompok warga asing ini menyadari bahwa mereka berpartisipasi dalam protes.

"Mereka adalah turis, mereka berencana pergi ke Raja Ampat. Mereka sudah berada di Sorong sejak 10 Agustus," kata Cun.

Keempat orang itu telah berada di Sorong sejak 10 Agustus karena kapal yang ditumpangi Baxter, yang awalnya mengangkut mereka ke Maluku telah rusak.

Baxter, Hellyer dan Cobbold akan diterbangkan keluar dari Bali pada Senin (2/9/2019) malam pukul 22.25 dengan penerbangan Qantas QF44 ke Sydney dan mereka akan tiba pukul 06.25 pagi pada hari Selasa pagi.

Sedangkan Davidson akan terbang pada hari Kamis pukul 15.45 dari Denpasar dengan penerbangan Virgin Australia ke kota Australia lainnya.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, seperti dikutip The Sydney Morning Herald, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memberikan bantuan konsuler kepada empat warga Australia di Sorong. Departemen itu tidak akan memberikan rincian lebih lanjut dengan alasan menyangkut privasi masing-masing. | Sindonews

Jakarta - Surat Izin Mengemudi atau SIM menjadi benda yang wajib dibawa oleh pengendara, ketika mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Kartu tipis tersebut berisi identitas pengemudi yang dibagi ke dalam beberapa golongan sesuai jenis kendaraan.

Beberapa waktu lalu, Korps Lalu Lintas Polri sudah menginformasikan, akan menyiapkan model SIM baru, atau diistilahkan sebagai Smart SIM. Tidak hanya sebagai bukti kelaikan berkendara, Smart SIM bisa dipakai oleh pemiliknya untuk berbelanja, karena dirancang juga sebagai uang elektronik.

Lantas, berapa biaya untuk membuat kartu SIM pintar tersebut? Kakorlantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi, Refdi Andri mengatakan, untuk biaya pembuatan smart SIM ini sama dengan biaya pembuatan SIM yang ada saat ini. Artinya, tidak perubahan biaya pembuatan.

"Tidak ada juga besaran nilai rupiah yang berubah, bertambah atau berkurang, tetap saja perpanjangannya. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 itu, tidak ada ditambah dan dikurangi, hanya saja fungsi semakin baik dan maksimal," ujarnya seperti dikutip dari VIVAnews, Senin 2 September 2019.

Refdi mengatakan,persyaratan dan mekanisme yang berubah pada permohonan pembuatan smart SIM, atau mekanisme perpanjangan SIM tersebut juga tidak berubah. Syaratnya antara lain, pemohon berusia minimal 17 tahun, memilih golongan sim, mengikuti ujian, dan memiliki KTP.

Pengemudi kendaraan bermotor, kata Refdi, nantinya juga akan menjalani tes kesehatan jasmani maupun rohani, ada uji teori, dan praktik yang telah ditentukan oleh polisi saat hedak mengajukan pemohonan pembuatan SIM.

Petugas Satlantas mengawasi warga yang mengikuti ujian SIM (Surat Izin Mengemudi) C di Polresta Sidoarjo, Jawa Timur

"Setelah itu diikuti, barulah itu memenuhi syarat dan layak untuk kita berikan legitimasi kompetensi dalam bentuk SIM," ujarnya.

Sekedar diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada POLRI, biaya pembuatan baru SIM A, BI, BII sebesar Rp12 ribu per penerbitan. Sementara SIM C Rp100 ribu dan golongan D Rp50 ribu per penerbitan.

Sementara untuk biaya perpanjangannya, golongan SIM A, BI, dan BII dikenakan biaya RP80 ribu per penerbitan. Untuk pengguna sepeda motor, Golongan C biayanya RP50 ribu. Serta  SIM golongan D, untuk pengemudi disabilitas dikenakan biaya RP30 ribu. | Vivanews

Sigli- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan menurut amatannya kemajuan proses pembangunan fasilitas arena Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Aceh ke 34 sudah sesuai dengan target, beberapa bagian yang krusial pada bangunan fisik tersebut sudah pada tahap penyelesaian.

Nova Iriansyah menyampaikan hal tersebut saat meninjau lokasi arena MTQ ke 34 yang sedang dalam tahapan pembangunan di Gampoeng Lampeudeu Baroh Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie Minggu, (1/9/2019).

Meskipun demikian, Plt Gubernur meminta agar proses pembangunan dapat lebih dipacu lagi. Ia berharap, segala bentuk pembangunan fisik dapat diselesaikan dalam waktu 2 minggu lagi. Dengan demikian, sisa waktu 5 hari sebelum pembukaan pada 20 September dapat digunakan untuk gotong royong membersihkan sisa pembangunan.

"Saya berharap tanggal 15 bisa benar-benar di peusijeuk. Peusijuek itu kan sama dengan soft launching, nanti habis peusijuek bisa dilanjutkan gotong royong lagi. Saya himbau pegawai pemkab Pidie diajak membersihkan, biar ada rasa memiliki," kata Nova.

Selain itu, Nova juga meminta kepada Wabup Pidie Fadhlullah untuk dapat memastikan kesiapan aliran listrik dan sound system di arena MTQ. Bahkan, lanjut dia, lebih baiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu agar dapat dipastikan kesiapannya.

"Karena yang paling vital sebenarnya ada dua, satu listrik dan satu lagi sound system. Sebab yang dinilaikan (perlombaan MTQ)  ini suaranya, kalau sound system tidak bagus maka kasian yang suaranya bagus," ujar Nova.

"Kita berdoa semuanya berjalan dengan baik, kehandalan sound system dan listrik sesuai dengan harapan dan MTQ nya sukses," kata Nova.

Dalam kesempatan itu, Nova juga meminta agar Wakil Bupati Pidie dapat terus mengontrol semua proses pembangunan selama sisa waktu sebelum pembukaan.

Kunjungan Plt Gubernur ke Sigli ditempuh menggunakan motor gede. kunjungan tersebut juga dilakukan dengan metode touring sepeda motor bersama para anggota IMBI (Ikatan Motor Besar Indonesia) Aceh.

Selain itu, ikut mendampingi Plt Gubernur di antaranya Staf Ahli Gubernur Bidang  Keistimewaan, Hubungan Kerjasama dan SDM Iskandar AP dan Wakil Ketua DPRA Dailami.

Di lokasi MTQ, Plt Gubernur disambut oleh Wakil Bupati Pidie Fadhlullah, Sekretaris Daerah Pidie, Kepala Dinas Cipta Karya Pidie, dan Panitia MTQ Aceh ke 34.

Banda Aceh - Peringatan Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah dinilai dapat dijadikan momentum umat memperbaiki kualitas hidup. Semangat hijrah yang menjadi titik tolak peringatan itu hendaknya dipraktikkan Muslim dan Muslimah.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah,  menyampaikan ajakan tersebut saat memberikan sambutannya dalam momentum peringatan malam tahun baru Hijriyah di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu, (31/8) malam.

"Hijrahnya nabi dari Mekkah ke Madinah merupakan gerakan revolusiener menuju peradaban Islam yang lebih baik dan maju," kata Plt Gubernur.

Nova mengatakan, selama di Mekkah proses penyebaran ajaran Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad berjalan lamban. Hal tersebut terjadi karena berbagai upaya penghadangan dan gangguan terus dilakukan oleh kaum kafir. Oleh sebab itu, demi tercapainya perubahan serta perkembangan dan kemaslahatan Islam, Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah.

"Untuk itu hijrah harus dimkanai dengan melakukan perubahan dalam kehidupan dengan cara evaluasi diri dan meningkatkan kualitas kehidupan," ujar Nova.

Di Aceh, kata Nova, bulan Muharram memiliki nilai sejarah tersendiri. Sebab, lanjutnya, penerapan syariat Islam di negeri Serambi Mekkah itu dimulai pada bulan pertama tahun Hijriyah.

"Syariat Islam yang ditetapkan sebagai landasan pembangunan Aceh diharapkan dapat menjadi rahmat dalam mensejahterakan masyarakat," tutur Nova.

Nova menuturkan, bagi pemerintah Aceh tahun baru Hijriyah menjadi wahana untuk mengevaluasi proses pembangunan dan momentum untuk meraih capaian yang lebih baik. Dalam kesempatan itu, dia juga meminta dukungan masyarakat Aceh dalam membangun daerah. Dukungan itu, lanjut dia, dapat dilakukan dengan cara merawat perdamaian, kesatuan serta kekompakan.

"Dengan momentum tahun baru Hijriyah diharapkan Aceh dan seluruh masyarakatnya dapat berubah ke arah lebih baik," kata Plt Gubernur.

Sementara itu, ustadz kondang asal Sulawesi Selatan, Das'ad Latief yang menjadi pengisi tausiah 1 Muharram di Aceh menyampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir untuk memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

"Ada amalan yang malaikat tak sanggup lagi mencatat banyaknya pahala amal ibadah umat Muhammad, yakni ketika umat Nabi Muhammad berkumpul di masjid Raya Baiturrahman memperingati malam 1 Muharram serta bersalawat kepada nabi nya," ujar ustadz Das'ad.

Dalam kesempatan itu, ustad Das'ad juga memandu semua jamaah yang hadir untuk melantunkan shalawat badar secara serentak. Menurut amatan, halaman masjid kebanggaan masyarakat Aceh itupun terlihat syahdu dan khusyuk saat shalawat menggema.

Selain salawat, ustadz Das'ad juga meminta agar seluruh umat Islam di Aceh memanfaatkan momentum tahun baru Hijriyah sebagai langkah awal untuk menghidupkan masjid dengan salat jamaah.

"Tahun baru ini kalau betul-betul hijrah, maka hidupkanlah salat jamaah, salat jamaah pahalanya 27 kali lebih tinggi dari pada salat sendirian," ujar ustadz Das'ad.

Ustad Das'ad menuturkan, kala Nabi pertama kali berhijrah ke Madinah pertama kali yang dilakukannya adalah membangun masjid, yakni  masjid Quba. Melalui masjid itu, perubahan dan peradaban Islam mulai di bangun Nabi Muhammad. Artinya, ujar dia, jika mau sukses dunia akhirat maka harus memakmurkan masjid.

"Jika ingin Nanggroe Aceh Darussalam makmur sejahtera, maka makmurkan masjid," tutur dia.

Jakarta - Presiden RI Joko Widodo secara resmi memberhentikan sementara Irwandi Yusuf dari jabatannya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022.

Pemberhentian ini karena Irwandi sedang menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

Keputusan itu disampaikan melalui surat Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 70/P tahun 2019 tentang pemberhentian sementara Gubernur Aceh masa jabatan tahun 2017-2022.

Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden RI Jokowi pada 26 Juli 2019. Sementara kopian surat Keppres itu baru diperoleh Serambinews.com pada Senin (2/9/2019).

"Memberhentikan sementara H Irwandi Yusuf MSc sebagai Gubernur Aceh masa jabatan tahun 2017-2022 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi salah satu poin dalam Keppres tersebut.

Selama H Irwandi Yusuf MSc diberhentikan sementara sebagai Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, Wakil Gubernur Aceh, melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Pelaksana Tugas Gubernur Aceh.

"Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," demikian bunyi Keppres tersebut.

Dengan keluarnya Keppres tersebut, maka Irwandi Yusuf bukan lagi berstatus Gubernur nonaktif Aceh. | Serambinews.com

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani masalah adanya jaringan internasional yang terlibat dalam masalah kerusuhan di Papua. (dok JawaPos.com)
Jakarta - Kelompok masyarakat yang melakukan aksi chaos atau atau sengaja mengacau di Papua dan Papua Barat punya hubungan dengan organisasi di luar negeri. Itu diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Ada (hubungannya, red). Jadi dari kelompok-kelompok ini mereka berhubungan dengan jaringan internasional,” kata Tito di sela acara Hari Jadi Ke-71 Polwan, di Jakarta, Minggu (1/9).

Untuk menangani masalah itu, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani masalah tersebut. Apalagi, Tito menegaskan, pihak-pihak yang diduga menggerakan kericuhan di Papua sudah diketahui identitasnya.

“Jadi pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misal terbukti (terlibat), akan ditindak secara hukum. Namun yang terpenting Papua sudah relatif aman,” tegasnya.

Diketahui, hampir 6.000 pasukan gabungan TNI-Polri diperbantukan untuk menjaga wilayah timur Indonesia itu. Mereka disebar di beberapa titik di antaranya Jayapura, Nabire, Paniai, Deiyai, Manokwari, Sorong dan Fakfak.

Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menambahkan, bahwa ada kaitan antara kelompok-kelompok lokal dengan pihak luar. Namun demikian, Iqbal enggan mengungkap pihak-pihak tersebut. “lntinya enggak bisa juga kami sampaikan di sini,” kata Iqbal.

Ia memastikan bahwa Polri akan menjamin situasi keamanan di Papua. “Masyarakat jangan terpancing berbagai provokasi yang bisa menimbulkan kerusuhan, yang sudah terjadi, jangan terulang lagi,” tutur Iqbal.| Jawapos

Ilustrasi
PEKANBARU - Marison Simaremare (47), warga Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, ditemukan tewas bersimbah darah. Korban diduga tewas lantaran dibunuh, dimana si pembunuh dibayar istri korban.

Hal tersebut tertungkap setelah pihak kepolisian mengamankan dua pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Masrison.

Hasil penyelidikan mengarah kepada istri korban. "Dalam kasus ini, kita menangkap dua tersangka RM (27) dan LHH (21). Pengakuan keduanya, disuruh oleh istri korban," kata Kapolsek Sungai Apit, Iptu Yudha Efiar, Minggu (1/9/2019).

Dia menjelaskan pembunuhan terhadap Marison terjadi pada Sabtu 31 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB. Peristiwa itu terjadi di rumah sarang walet di Kampung Mangkapan. Rumah walet itu milik Kopyo yang dijaga oleh Marison. Di dalam rumah itu ada istri dan anak korban.

Saat itu terjadi keributan di rumah antara dua pelaku dengan Marison. Sang istri korban lalu pura-pura kabur lantaran tahu peristiwa tersebut.

Kedua pelaku yang sudah membawa senjata tajam berhasil menghabisi korban. Marison sempat melarikan diri dan masuk parit. Namun akhirnya menghembuskan napas terakhirnya.

"Saat kejadian, istri korban mengaku sempat kabur ke kebun sawit ketika terjadi keributan. Dia membawa anak-anaknya di kebun sawit. Namun hasil penyelidikan, pembunuhan ini mengarah kepada istri korban. Saat ini kita masih mencari keberadaan istri korban," imbuhnya.

Yudha menjelaskan, pengakuan kedua pelaku, bahwa istri korban menaruh sakit hati. Keduanya sering bertengkar. | Sindonews
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.