2019-01-27

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

LANGSA - Walikota Langsa Usman Abdullah, SE meresmikan gedung rawat inap paru, gedung rawat inap bedah dan gedung rawat inap kelas III, di RSUD setempat, Kamis (31/1).

Peresmian itu turut dihadiri oleh perwalikan Kajari  Kota Langsa, perwakilan Pengadilan Negeri Kota Langsa, Kadis Kesehatan Kota Langsa, Direktur Rumah Sakit Umun Daerah Kota Langsa dan tamu undangan lainnya.

Selain meresmikan gedung rawat inap paru, Walikota juga meresmikan gedung rawat inap bedah dan gedung rawat inap kelas III.

Direktur RSUD Langsa dr Fardhiyani menyebutkan, rehabilitasi ketiga gedung ini bersumber dari alokasi Dana Alokasi Khusus tahun 2018.

Dikatakannya, gedung rawat inap kelas III sudah layak untuk direhabilitasi,  mengingat jika musim hujan air tergenang disejumlah ruangan. "Gedung rawat inap kelas III gedungnya terlalu rendah, jika hujan airnya membanjiri ruangan, makanya perlu untuk direhab," ujarnya.

Fardhiyani berharap gedung rawat inap dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga memberikan kenyaman yang baik terhadap pasien.

Sementara itu, Walikota Langsa Usman Abdullah, SE mengatakan rumah sakit merupakan cerminan pemerintah Kota Langsa, karena ini (rumah sakit, red) adalah pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. "Wajah Kota Langsa sangat tergantung oleh semua pegawainya yang ada di badan publik," sebutnya.

Walikota menjelaskan, saat ini masyarakat yang memiliki banyak uang lebih memilih berobat di Medan bahkan keluar negeri, kondisi ini terjadi karena tingkat kepercayaan sebagian masyarakat kepada RSUD Langsa masih kurang. "Setiap orang sakit yang punya duit tidak mau berobat di rumah sakit kita, berarti mereka tidak percaya dengan kemampuan pelayanan rumah sakit," imbuhnya.

"Ini kenyataan pahit yang harus kita telan, untuk itu harus terus ditingkatkan kinerja dan pelayanan, sehingga rumah sakit kita sejajar dengan rumah sakit yang lain," tambahnya lagi.

Walikota yakin pihaknya dapat memberikan kepercayaan kepaeda masyarakat untuk berobat di RSUD Langs jika adanya pengabdian dan keikhlasan dari semua penyelenggara negara.

Usman Abdullah meminta jajaran RSUD langsa untuk dapat melaukan perawatan gedung tersebut. "Mudah membangun, tapi sangat sulit untuk dirawat, jika tidak dirawat secara berkelanjutan, semewah apapun gedung yang kita bangun maka akan kumuh dan rusak," pungkasnya.(teuku/syam)


LHOKSEUMAWE- Belum selesai kasus kaburnya napi teroris dari Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas) Klas IIA Lhokseumawe kemarin,Baca: Napi Teroris Kabur Dari Lapas Lhokseumawe, Kok Bisa Ya ..?

Kini dihebohkan dengan penangkapan satu oknum sipir bersama napi Lapas Lhokseumawe yang terlibat peredaran narkoba jenis sabu.

Personal Subdit II Direktorat Narkoba Polda Aceh  berhasil mengamankan 6 tersangka bersama barang bukti 1 Kg Sabu di sebuah warung kopi di dusun Pante Bidari Desa Keude Baro,Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, Kamis (31/1/2019).

Dari Informasi diterima redaksi,penangkapan berlansung pada pukul 15:30 WIB.

Dikutip dari berita kini,Kabid Humas Polda Aceh Kombes Eko Apriyono mengatakan selain sipir berinitial R (42) dan Z warga muara dua yang juga napi lapas lhokseumawe pihaknya juga mengamankan empat tersangka lainnya yakni M (39), SY (50), I (32) dan M (40) warga Ulee Gle, Bandar Dua Pidie Jaya.

“ Dari keenam tersangka kita mengamankan 1 kg sabu yang dibungkus dalam plastik bermerk cina,timbangan digital dan satu gulung plastik bening “,ungkap kabid humas polda aceh.

 Untuk pengembangan dan proses hukum para tersangka dan barang bukti kini diamankan di Mapolda Aceh.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh Agus Toyib  membenarkan adanya oknum petugas dan napi lapas lhokseimawe yang ditangkap polda aceh karena terlibat narkoba.

" Betul, diperiksa oleh polda, sehubungan tertangkapnya tersangka kasus narkoba di luar yang diduga yang bersangkutan sebagai penghubung/kurir bagi napi," ungkap agus toyib saat dikonfirmasi redaksi melalui sambungan pesan WhatApsnya, Sabtu (2/2/2019). (Red/BK)

BANDA ACEH - Dalam rangka memperkuat mitigasi guna meminimalisir jumlah korban akibat bencana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengajak Pemerintah Daerah Istimewah Aceh untuk bersama-bersama meningkatkan budaya sadar bencana.

Seperti diketahui, Banda Aceh merupakan wilayah rawan gempa dan tsunami lantaran diapit oleh dua patahan Sumatera yang masih aktif, yaitu patahan segmen Aceh dan segmen Seulimuem.

"BMKG Provinsi Aceh memiliki tujuh kantor representatif yang tersebar di seluruh wilayah Aceh untuk melayani informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara komprehensif. Silakan gunakan seluruh data dan informasi yang dimiliki untuk memperkuat upaya mitigasi bencana," ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat mengunjungi Aceh, Jumat, 1 Februari 2019.

Dwikorita menjelaskan, sebagai upaya mitigasi bencana di Aceh, BMKG telah melakukan penambahan dan modernisasi berbagai peralatan penunjang guna memantau kondisi iklim dan cuaca.

“Guna memantau iklim dan cuaca diantaranya BMKG telah menyiapkan Radar Cuaca Automatic Weather Station (AWS), Automatic Weather Observation System (AWOS), Display Info MKG, Automatic Rain Gauge, Automatic Agroclimate Weather Station serta pos kerja sama. Juga tersedia HV Sampler, Rain Sampler, PM-10 dan AARS yang digunakan untuk memantau perubahan iklim dan kualitas udara,” jelasnya.

Dwikorita menambahkan, untuk pemantauan bencana gempa dan tsunami, BMKG Aceh telah dilengkapi dengan sistem monitoring gempa dan tsunami berupa accelerograph, lightning detector, DVB, dan sirine gempa. "Keberadaan seluruh alat tersebut diharapkan mampu meminimalisir kerugian dan korban akibat bencana yang sewaktu-waktu dapat menghantam Daerah Istimewa Aceh”, tandasnya.

Selanjutnya Dwikorita mengajak Pemda Aceh dan masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan memperkuat upaya-upaya mitigasi bencana. Diantaranya dengan membangun tsunami shelter, menyiapkan rute-rute evakuasi, membuat tata ruang yang berbasis risiko bencana dan mengedukasi masyarakat dengan berbagai pengetahuan dan wawasan kebencanaan.

Dwikorita berharap penyampaian informasi peringatan dini semakin cepat, luas dan tepat sasaran. “Saya berharap penyampaian informasi peringatan dini bisa semakin cepat, luas dan tepat sasaran, apalagi pada saat adanya peningkatan kondisi ekstrim alam yang menimbulkan anomali-anomali seperti yang terjadi di Lombok, Palu, dan Selat Sunda," ucapnya.

Ia juga berharap kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan kewaspadaan karena sesuatu yang mustahil jika BMKG bekerja sendiri dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana.

"BMKG juga terus menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, institusi, organisasi dan komunitas guna memperkuat amplifikasi pesan dan informasi kebencanaan kepada masyarakat luas,” pungkas Dwikorita. | Sindonews

Banda Aceh - Proses seleksi Calon sekda Aceh ternyata cacat prosedur, seharusnya tim tersebut melibatkan pejabat eselon 1 Kemendagri dan Kemenpan RI.

Hal ini tergambar dari penyataan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Soni Sumarsono, M.DM, yang menyebutkan Panitia Seleksi itu seharusnya melibatkan pejabat pusat.

"Bila awalnya sudah cacat, maka hasilnya juga salah, agar hasilnya lebih baik maka di lakukan seleksi ulang dengan melibatkan kemendagri dan juga kemenpan RI," sebut Sekjen Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil, Zazang Nurdiansyah, kepada media, Jumat (1/2) malam.

Dirinya kecewa dengan Plt Gubernur, Nova Iriansyah yang dinilai melakukan pembiaran terkait proses seleksi sekda provinsi Aceh.

"Seharusnya plt Gubernur dan tim seleksi melakukan komunikasi awal dengan kemendagri baik lisan atau pun tertulis, karena kemendagri sama sekali tidak dilibatkan," kata Zazang.

Menurutnya, kendati pun Aceh memiliki kewenangan khusus terkait proses sekda Aceh seperti dalam PP No 58 Tahun 2009, namun proses konsultasi juga semestinya juga dilakukan, agar etika secara prosedur tidak dikangkangi.

Pihaknya mendesak Presiden Jokowi untuk mengevalusi kembali proses seleksi sekda Aceh agar tidak cacat prosedur.
      
"Kita dukung proses yang baik, sehingga menghasilkan hasil yang baik bagi Aceh ke depan,"katanya lagi.

Zazang menyarankan agar direkomendasikan proses seleksi ulang Sekda Aceh dan dilakukan koordinasi dengan Kemenpan RB dan Kemendagri. "Koordinasi antara Aceh dengan pusat harus terus dilakukan demi lahirnya harmonisasi antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, agar pembangunan Aceh ke depan bisa lebih baik lagi. Semoga Bapak Plt Gubernur dapat lebih bijaksana dan mengambil jalan tengah untuk masa depan Aceh," ujarnya.

Zazang berharap, pemilihan Sekda yang melalui proses yang baik sehingga sosok yang terpilih jadi Sekda nantinya juga adalah sosok yang tepat. "Ini bukan asal pilih, dan asal seleksi, tapi bagaimana dari prosesnya harus dilakukan dengan baik sesuai prosedur hingga hasilnya juga baik untuk Aceh," tandasnya.(Rill)

StatusAceh.Net - Psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Provinsi Aceh, Endang Setianingsih menyatakan, media sosial (medsos) menjadi pemicu perceraian di daerah yang dijuluki "Serambi Mekkah" itu.

"Di era digitalisasi media sosial menjadi pemicu terjadinya perceraian di Aceh," kata Endang Setianingsih di Banda Aceh, Sabtu (2/2).

Dewasa ini, kata Endang, tidak sedikit kepala keluarga disibukkan dengan media sosial. Prilaku seperti itu berdampak atau peluang terjadinya miskominukasi di dalam sebuah rumah tangga.

"Pengamatan saya di lapangan, suami-istri duduk semeja di warung kopi, tapi masing-masing sibuk dengan media sosial, sehingga waktu untuk berinteraksi dengan keluarga sangat sedikit," kata dia.

Menurut Endang, selain media sosial faktor ekomoni juga menjadi pemicu terjadinya perceraian.

Dan tidak sedikit perempuan menjadi tulang punggung bagi ekonomi keluarga atau perempuan yang mencari nafkah. "Jika pendapatan perempuan lebih tinggi dari suaminya, suami merasa tidak dihargai, padahal itu tidak," ujar dia.

Psikolog P2TP2A, Provinsi Aceh juga berpesan kepada setiap kepala keluarga bisa memberikan contoh yang baik dalam membina rumah tangga serta mendorong anak-anak bertumbuh kembang menggapai masa depan yang lebih baik.

Mahkamah Syari iyah Aceh mentata, Peradilan Mahkamah Syari iah se-Provinsi Aceh pada 2018 telah memutuskan sebanyak 5.562 kasus perceraian. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2017 yakni, 4.917 kasus. | law-justice.co


LHOKSEUMAWE,(BPN)- Setelah beberapa waktu lalu Lapas Lhokseumawe berhasil menangkap kembali napi yang berhasil kabur, kembali aksi yang sama dilakukan oleh salahsatu napi teroris.

Irwan bin Ilyas alias Aneuk Geuteu alias Iwan Granat terpidana 4 tahun penjara dalam kasus terorisme berhasil kabur dari Lapas Lhokseumawe setelah mendapatkan izin luar biasa dari Pelaksana harian (Plh) Kalapas Lhokseumawe untuk membezuk  ibu mertuanya yang sedang sakit di kabupaten Bireuen, Rabu (30/1/2019).

Dari informasi diterima redaksi, Tanpa melibatkan pengawalan dari aparay kepolisian   sekiranya pukul 13:00 WIB Napi teroris iwan granat yang hanya dikawal oleh dua petugas lapas menuju kediaman ibu mertua napi tersebut yang sedang sakit desa Blang Cot, Kecamatam Jeumpa, Bireuen.
Setibanya di desa  tersebut napi iwan mengeluh dan meminta kepada petugas untuk singgah ke masjid guna buang air besar.

Petugas lapas kemudian memberikan izin kepada napi iwan menuju kamar mandi, lama ditunggi napi tersebut tidak keluar,setelah petugas masuk kekamar mandi mendapatkan napi teroris tersebut telah kabur dengan cara memanjat plafon kamar mandi.

Kalapas Klas II A Lhokseumawe H. Nawawi yang dihubungi redaksi, Jum'at (2/2/2019) melalui sambungan telepon selulernya membenarkan adanya napi teroris yang kabur saat mendapatkan izin menjenguk ibu mertuanya sakit.

Nawawi mengatakan saat kejadian dirinya sedang berada di banda aceh mengikuti rakor di kantor wilayah bersama selurujhKa. UPT lainnya se Aceh.

" Benar, kejadiannya dua hari lalu saat saya mengikuti Rakor di kantor wilayah dari tanggal 29 sampai 31 januari 2019, sudah kita laporkan ke pimpinan di kantor wilaya dan buat laporan ke puhak kepolisian untuk pencarian ", ungkap nawawi yang mengaku sedang ikut dalam pencarian napi teroris tersebut di kawasan bireuen.

Sebelumnya napi kasus narkotika Randa Saputra (30), kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A, Kota Lhokseumawe pada Jumat (19/1/2019) dengan cara memanjat tembol lapas pada sat shalat magrib berlansung, belakangan napi ini berhasil diciduk kembali oleh petugas.

Lhokseumawe - Polsek Muara Satu, Polres Lhokseumawe, berhasil mengamankan dua warga karena membawa senjata api rakitan, di Gampong Ujong Pacu, Kecamatan Muara Satu, Jumat (1/2) sekitar pukul 02.30 WIB.

“Kedua warga tersebut yakni SY (30) warga Gampong Ketapang, Kecamatan Kruung Sabih, Aceh Jaya dan MU (26) warga Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Nisam, Aceh Utara,” sebut Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kabag Ops Kompol Ahzan kepada Penanegeri.com.

Selain mengamankan kedua warga itu, polisi juga berhasil menyita, satu pucuk laras panjang jenis rakitan, satu pucuk Pistol FN  jenis Softgun, satu pucuk Pistol FN Mancis, 11 butir amunisi AK 47, satu lembar STNK Mobil, Dua buah Handpon, satu buah Plat Nopol BK 637 A, satu lembar surat kuasa utang piutang, satu unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol BK 1336 QW dan beberapa barang bukti lainnya.

Dijelaskannya, penangkapan kedua warga itu berawal, saat warga gampong setempat sedang melaksanakan jaga malam dan melihat satu unit Mobil jenis Daihatsu Xenia BK 1236 QW warna putih, melintas dan tiba tiba berhenti serta memerintahkan warga untuk membuka porltal pembatas yang dipasang di depan pos jaga.

“Saat itu, kata Kabag Ops, warga yang berjaga melihat ada empat orang  berada di dalam mobil tersebut dan lalu memerintahkan mereka turun dari mobil,” kata Kabag Ops.

Lanjutnya, setelah dua orang tersebut turun dari mobil, mereka langsung melarikan diri sedangkan dua orang lagi masih di tempat dan langsung diamankan oleh masyarakat.

“Kedua warga yang melarikan diri tersebut, NZ (32) warga Gampong Lhok Buya, Kecamatan Krung Sabih, Aceh Jaya dan M (32) warga Gampong Ulee Blang, Kecamatan Nisam, Aceh Utara,” ucap Kabag Ops Polres Lhokseumawe.

Saat ini, sambung Kompol Ahzan, pihaknya masih mengejar dua orang yang melarikan diri, dan kasus ini terus  didalami serta masih dalam penyelidikan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar segera melapor ke pos polisi terdekat apabila melihat hal-hal yang mencurigakan,” tutupnya. |
Penanegeri.com

Sultan Pahang, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah terpilih sebagai Raja Malaysia yang baru. Ia naik takhta pada Kamis (31/1), menandai dimulainya jabatan lima tahunnya (News Beezer)
StatusAceh.Net - Sultan Pahang, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah terpilih sebagai Raja Malaysia yang baru. Ia naik takhta pada Kamis (31/1), menandai dimulainya jabatan lima tahunnya. Sultan Abdullah dipilih sebagai Raja Malaysia menyusul pengunduran diri raja sebelumnya.

Sultan Abdullah tiba untuk menyambut rakyat di Lapangan Parlemen. Ia disambut oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan Wakil Perdana Menteri Wan Azizah Wan Ismail.

Sultan Abdullah kemudian menginspeksi penjaga kehormatan utama dari Resimen Kerajaan Melayu Batalion 1. Dia kemudian melanjutkan ke Istana Negara untuk mengambil sumpah jabatan.
sultan pahang, raja malaysia, malaysia,

Pada upacara yang sama, Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah, mengambil sumpah jabatan sebagai wakil raja. Sebelumnya pada tengah malam, bendera resmi raja dinaikkan di istana di Kuala Lumpur.

Sultan Abdullah, 59, menggantikan Sultan Muhammad V dari Kelantan, yang mundur setelah hanya dua tahun di atas takhta. Ini adalah yang pertama dalam sejarah negara itu.

Padahal, dia memiliki reputasi berpengalaman dalam urusan negara dan dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan ramah.
Sultan Abdullah tiba untuk menyambut rakyat di Lapangan Parlemen. Ia disambut oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan Wakil Perdana Menteri Wan Azizah Wan Ismail (The Straits Times)
Dia diangkat menjadi putra mahkota pada Juli 1976, ketika dia baru berusia 16 tahun, dan mengambil alih tugas ayahnya untuk pertama kalinya ketika dia berusia 20 tahun, ketika mantan Sultan Ahmad Shah menjabat sebagai Raja Malaysia dari tahun 1979 hingga 1984.

Dia juga belajar Hubungan Luar Negeri dan Diplomasi di Queen Elizabeth College, Universitas Oxford, dan juga dilatih di Royal Military Academy Sandhurst.

Dalam sistem monarki konstitusional Malaysia, pemilihan Yang Dipertuan Agung diadakan secara rotasi setiap lima tahun.

Konferensi Para Penguasa dilakukan untuk memilih seorang raja baru selambat-lambatnya empat minggu setelah posisi Yang Dipertuan Agung kosong.| Jawapos

Banda Aceh - Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Mufidah Jusuf Kalla dan Ibu-ibu anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja melakukan kunjungan kerja ke Aceh Kamis, 31 Januari 2019. Di Aceh, Iriana Jokowi dan rombongan melakukan serangkaian acara, di antaranya meninjau pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, meninjau layanan kesehatan di puskesmas, menyosialisasikan bahaya penggunaan narkoba serta sosialisasi parenting.

Iriana Jokowi tiba di Aceh sekira pukul 10 pagi. Ia bersama rombongan disambut Forkopimda Aceh di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Sembari beristirahat di ruangan VVIP bandara, Iriana Jokowi bersama Mufidah Kalla bersama rombongan disajikan kue khas Aceh dan kopi arabica gayo.

Selanjutnya, rombongan melanjutkan perjalanan ke PAUD Permata Hati. Ke sana, para tetamu didampingi langsung oleh Wakil Bunda PAUD Aceh, Dyah Erti Idawati. Di sekolah usia dini itu, Iriana Jokowi menyempatkan menanam tanaman dalam polybag bersama para anak-anak sebagai bentuk keramahan lingkungan. Ia juga mempraktikkan cara cuci tangan sebagai penerapan hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, ibu negara turut menyambangi pojok baca anak-anak PAUD Permata Hati.

Tidak lupa, Iriana juga memberikan bingkisan berupa tas, buku tulis,tempat makanan dan barang lainnya kepada anak-anak PAUD. Selain itu, Iriana juga membagikan ikan kepada para siswa untuk dimakan bersama. Makan ikan, merupakan salah satu program rombongan Iriana dalam membentuk pola makan sehat bagi anak-anak Indonesia.

"Semoga anak-anak tambah sehat, pintar dan tumbuh baik," kata Iriana Jokowi.

Usai dari PAUD Permata Hati, rombongan melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Meuraxa. Di sana, tetamu dari Jakarta tersebut meninjau sosialisasi deteksi dini kanker servick, penanggulangan TBC, dan pencegahan serta penanggulangan stunting yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Aceh bersama Pemko Banda Aceh.

Didampingi istri Plt Gubernur Aceh Dyah Erti Idawati, Iriana dan Mufidah melihat langsung pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) untuk deteksi dini kanker servick, di ruang Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Meuraxa. Iriana memuji kondisi Puskesmas Meuraxa yang ia nilai bagus dan meminta agar pelayanan kesehatan terus ditingkatkan.

Sebelum meninggalkan Puskesmas Meuraxa Banda Aceh, Iriana dan Mufidah melakukan penanaman pohon mangga dan jambu di halaman Puskesmas itu. Penanaman pohon tersebut dimaksudkan sebagai sebagai simbol kepedulian rakyat Indonesia terhadap lingkungan hidup yang hijau nan astri.

Sosialisasikan Bahaya Narkoba dan Parenting
Sementara di Auditorium Ali Hasymi Kampus UIN Ar-raniry, Iriana Jokowi bersama rombongan OASE Kabinet Kerja, menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan Narkoba pada siswa SMP, MTS dan Dayah di Kota Banda Aceh.

Bukan hanya narkoba, pemakaian media sosial dan konsumsi pornografi, kata Iriana, menjadi hal yang berbahaya bagi anak kalangan usia 13 tahun ke bawah.

Untuk melihat pemahaman peserta didik atas bahaya narkoba, Iriana meminta beberapa peserta untuk maju dan menjelaskan tentang bahaya narkoba di hadapan seluruh para tamu.

"Narkoba singkatan dari narkotika dan obat-obat  terlarang dan membuat kita candu, setelah itu membuat otak, paru-paru kita sakit, lalu bisa menyebabkan kematian. Sebagai generasi muda jauhilah narkoba," kata seorang anak yang berdiri di hadapan para peserta lainnya.

Iriana memuji antusiasme para pelajar tersebut. Usia mereka, kata istri presiden tersebut, merupakan usia produktif yang harus dijaga sehingga terjauhkan dari potensi penyalahgunaan narkoba.

Usai dari Kampus UIN Ar-raniry, Iriana Jokowi melanjutkan kegiatan di Kampus Unsyiah. Di sana, Iriana menghadiri Pelatihan Akbar dan Parenting, yang mengangkat tema 'Praktik Pendidikan Karakter dan Pendekatan Saintifik yang Sukses Membangun Akhlak, Daya Pikir Kritis dan Kreativitas Anak. Kegiatan yang diikuti oleh para guru PAUD se-Aceh itu merupakan salah satu program unggulan yang rutin dilakukan oleh Oase Kabinet Kerja, di seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan itu, Iriana Jokowi menyerahkan bingkisan kepada para peserta pelatihan yang didaulat menjadi Penyebar berita baik di Media Sosial hari ini. Selain itu, lima bingkisan lainnya juga diserahkan kepada peserta pelatihan terjauh.

"Sejak pagi sudah banyak kegiatan yang kami hadiri dan ikuti, di antaranya IVA tes, kampanye bijak mengelola sambah plastik, sosialisasi narkoba dan parenting," ujar Iriana Jokowi.

Iriana menyebutkan, pelatihan Parenting akan terus dilakukan oleh Oase Kabinet Kerja di seluruh Indonesia. "Masih banyak daerah di seluruh Indonesia yang akan dikunjungi oleh Oase Kabinet Kerja. Semoga apa yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi lingkungan, keluarga dan Indonesia secara keseluruhan," kata Ibu Negara.

Di antara para istri pejabat Kabinet Kerja yang hadir mendampingi Iriana Jokowi dan Mufidah Kalla di Aceh, adalah Istri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ny. Ratnawati Jonan, istri Menko Polhukam RI Ny Rugaiya Usman Wiranto, istri Menristekdikti Ny Hasibyah, dan istri Sekretaris Kabinet Indonesia Ny. Endang Nugrahani Pramono Anung. (Rill)

Banda Aceh - Pemerintah Aceh secara tegas menyatakan siap memberikan dukungan penuh untuk kegiatan-kegiatan pemuda, khususnya Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) ke depannya.

Penegasan ini disampaikan Kepala Dispora Aceh, Darmansyah S.Pd MM saat bersilaturrahmi dengan perwakilan Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) di ruang kerjanya, Kamis (31/01/2019).

Darmansyah menyebutkan, dirinya diamanahkan oleh Okt Gubernur Aceh untuk menerima kedatangan perwakilan paguyuban mahasiswa dan pemuda Aceh.

"Kita mendukung sepenuhnya pelaksanaan kongres pemuda Aceh yang akan dilaksanakan awal Maret 2019 mendatang," ujarnya.

Masih kata Darman, dirinya juga sudah menyiapkan gedung pemuda sebagai tempat yang dapat digunakan oleh elemen-elemen pemuda termasuk paguyuban. "Gedung pemuda sudah kita siapkan dan sudah direnovasi, jika dulunya gedungnya terkesan angker maka sekarang sudah tidak lagi. Silahkan paguyuban mahasiswa dan pemuda serta elemen pemuda  memanfaatkan gedung itu sebaik mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pemuda," kata Kadispora Aceh didampingi Sekretaris Dispora, dan Kabid Kepemudaan.

Darman juga menyatakan siap membuka diri dan bersama-sama membangun kepemudaan Aceh ke arah yang lebih baik. "Badai kita lalui, air bah pun sudah terlewati, kini saatnya bersama-sama kita membangun Aceh menuju Aceh Hebat dan Aceh yang lebih maju ke depannya. Pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan itu," ucapnya.

Sebelumnya, ketua panitia kongres FPMPA, Muhammad Kalvin menuturkan bahwa pihaknya pada awal Maret mendatang akan menggelar kongres pemuda Aceh ke III. "Insya Allah pada awal Maret mendatang kita rencanya akan menggelar kongres pemuda Aceh ke III. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah untuk membangkitkan semangat pemuda untuk mengambil peran dalam membangun Aceh," ucapnya.

Pihaknya berharap pemerintah Aceh mendukung penuh berbagai kegiatan pemuda nantinya. "Kita berharap kongres ini didukung penuh oleh pemerintah Aceh agar terlaksana sebagaimana yang diharapkan," tandasnya.

Sementara itu, dewan pembina FPMPA, Delky Nofrizal Qutni yang turut mendampingi menyampaikan bahwa kehadiran FPMPA sejak awal siap menjadi mitra kritis dan mitra strategis pemerintah dalam membangun Aceh. "FPMPA siap menjadi mitra kritis dan mitra strategis pemerintah Aceh. Di saat pemerintah melakukan hal-hal positif dan bermanfaat untuk rakyat Aceh maka kita siap bersama-sama mendukung. Begitupun dikala pemerintah khilaf dan melaksanakan kesalahan yang berdampak kepada rakyat, kita siap memberikan masukan dan kritikan, namun FPMPA akan mengedepankan cara-cara yang menunjukkan kearifan lokal kita sebagai sebagai orang Aceh yakni dengan cara-cara yang santun dan bijaksana, kendatipun sesekali juga mesti dilakukan demonstrasi karena hal itu biasa dalam berdemokrasi. Namun, FPMPA bukan lah mengedepankan ancam mengancam apalagi premanisme apalagi Dispora Aceh senantiasa membuka ruang diskusi," tegasnya.

Dia juga menyebutkan, pada tahun 2014 silam dirinya bersama-sama dengan rekan-rekan paguyuban se-Aceh pernah mengusulkan qanun pembangunan kepemudaan Aceh. "Alhamdulillah, pada tahun lalu DPRA telah mengesahkan qanun kepemudaan Aceh kendatipun tak semua elemen dilibatkan termasuk kita dari FPMPA sebagai pihak yang menyampaikan usulan awal tak dilibatkan, dan hanya pernah diundang sekali via SMS satu jam sebelum rapat dengar pendapat terkait qanun itu dilakukan. Namun demikian, kita siap bersama-sama Dispora Aceh untuk mensosialikan qanun pembangunan kepemudaan Aceh, mengawal realisasi qanun, serta memberikan masukan-masukan terkait qanun tersebut," kata Delky yang merupakan salah satu inisiator qanun pembangunan kepemudaan Aceh.

Delky juga berharap agar Kadispora Aceh sebagai instansi yang membidangi kepemudaan berkenan mendukung dan bekerjasama dengan paguyuban dalam melaksanakan program-program kepemudaan.

"Pesan saya kepada Pak Kadis, kalau paguyuban usulkan program untuk satu kegiatan yang sifatnya seremonial tapi anggaran mencapai milyaran rupiah maka tolak saja. Begitupun jika kongres ini atau kegiatan lainnya diminta tiket dengan anggaran mencapai ratusan juta atau milyaran, maka coret dan tolak saja," kata Delky menegaskan.

Selain itu, Kabid Kepemudaan Dispora Aceh, Ikhwanul Fitri menyebutkan dirinya siap memfasilitasi kegiatan-kegiatan paguyuban mahasiswa dan  pemuda sesuai dengan tupoksinya. "Untuk ke depan kita akan minta data dan profil tiap pagayuban, sehingga ke depan jika ada program-program kepemudaan, kita dapat bersinergi dan bersama-sama,"pungkasnya.[Rill]


STATUSACEH- Organisasi Purna Paskibraka Indonesia tidak hanya baris- berbaris, kerjasama dengan berbagai lembaga diharapkan  dapat merubah wajah PPI (Purna Paskibraka Indonesia)  sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan potensi pemuda. Salah satunya dengan meluncurkan gerakan literasi lewat buku "Seratus Surat Cinta Untuk Pak Sanem dan Bang Isyak".

Penerbitan buku ini akan didahului dengan lomba menulis surat kepada Bupati dan Wakil Bupati yang diikuti oleh pelajar se-kabupaten Belitung. Tentunya jika target minimal 1000 surat tercapai.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Kabupaten PPI Belitung Yopvie Agustian Putra, AMa. Pust dalam acara  Launching Lomba Menulis Surat Kalangan Pelajar di Ruang Sidang Pemkab Belitung, Senin (28/1/2019).


Lomba yang digagas oleh Pengurus PPI Kabupaten Belitung ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie, Kepala Dinas Pemuda MZ. Hendra Caya , Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Paryanta dan Kepala Kantor Pos dan Giro Cabang Tanjungpandan Asmad Nuzul Pasha .

"Keprihatinan kami, dengan (kondisi) pemuda yang kini dipengaruhi gadget membuat  kebiasaan menulis (terasa) sangat berat," ujar Asmad. Keterlibatan Pos dan Giro ini mempermudah kegiatan lomba. Dimana setiap peserta akan mengirimkan surat melalui Kantor Pos Terdekat.

" Saya senang, lomba ini mengembalikan saya ke masa lalu. Surat itu seperti mesin waktu. Apalagi kalau ingat mantan pacar saya (Istri) . Tapi sekarang, surat ditinggalkan masa muda padahal dengan menulis kita mengasah otak agar pintar dan segar. Menulis bisa berujung karya," kata Isyak seraya mengenang masa dimana menulis bisa menyelamatkan mahasiswa kurang mampu.

Dengan sayembara menulis dua tahun berturut-turut, Isyak -yang kini Wakil Bupati termuda  di  Belitung ini-bisa mendapatkan beasiswa sehingga biaya kuliah menjadi ringan. Di akhir acara, Wabup mengingatkan untuk selalu mengembangkan literasi yang positif.

"Ekspresi dan narasi mulai tergantikan dengan smartphone. Teknologi boleh berkembang pesat tapi hal positif jangan ditinggalkan," tambah Isyak .


" Target kita masuk 1000 surat untuk kita seleksi menjadi 100 surat terbaik, tentunya ibi memerlukan dukungan dari Dinas Pendidikan khusus nya para Kepala Sekolah Untuk sama bergerak mensukseskan kegiatan ini. Kita kirimkan surat undangan peserta ke seluruh sekolah, agar informasi ini sampai ke Sekolah diseluruh pelosok Kabupaten Belitung. 3 Pemenang masing masing tingkatan akan kami undang untuk makan malam bersama Bupati dan Wakil Bupati Belitung sekaligus penyerahan hadiah didampingi Kepala Sekolah dan Orang Tua mereka," ujar yovie yang kesehariannya berdinas di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan.

Peluncuran Lomba Menulis Surat Cinta ini diawali dengan penyerahan frame perangko berwajah Bupati Belitung H. Sahani Saleh dan Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie oleh Kepala Cabang Pos dan Foto Cabang Tanjungpandan (Red/Rls)


KUALASIMPANG – Khairul Rizal alias Baron warga Desa Blangcut Kecamatan Sawang berhasil diringkus oleh aparat Kepolisian Polsek Karangbaru,Aceh Tamiang, Rabu,(30/1/2019).

Upaya menyeludupkan narkoba jenis ganja seberat 20 Kg ke Sumatera Utara berhasil digagalkan oleh aparat polsek karangbaru.

Baron diamankan saat membeli roti di loket bus kota kuala simpang,Aceh Tamiang pada pukul 15:00 WIB.

"Tersangka kami tangkap saat membeli roti dan minuman di kios di seberang loket bus. Dia sudah bersiap-siap berangkat ke Medan," kata Kapolsek Karangbaru Iptu Tarmidi.

Ganja yang telah di paket berjumlah 20 bal ditemukan petugas dari dalam bagasi mobil bus dengan rincian 14 bal disembunyikan dalam ransel sedangkan 6 bal lainnya ditemukan petugas dalam karung beras.

Polisi mengatakan aksi penyeludupan 20 Kg ganja oleh baron dilakukan secara rapi,untuk mengecoh petugas tersangka membawa ganja dengan bergonta ganti mobil bus ke mobil bus lainnya.

"Kami sempat kehilangan jejak dia, karena ternyata dia naik becak menuju bus kedua," beber Tarmidi.


Dari hasil pengembangan tersangka mengaku dirinya dibantu oleh dua tersangka lainnya dalam meloloskan penyeludupan ganja ke sumatera utara.

“ Dari pengakuan tersangka dua nama yang muncul, A dan T yang terindikasi membantu pelolosan barang haram itu dan masih terus kami dalami “,beber kapolsek.

Untuk pengembangan tersangka dan barang bukti ganja diamankan di Mapolpek Karangbaru.

Tersangka dijerat Undang-undang tindak pidana narkoba dengan ancaman hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun," pungkasnya.(Red/Serambi)

Paus berparuh Cuvier terdampar di pantai Aceh Selatan (Liputan6.com/Rino Abonita)
Aceh Selatan - Seekor paus berparuh Cuvier ditemukan terdampar di kawasan Pantai Lhok Keutapang, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Kamis pagi, 31 Januari 2019. Paus tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang nelayan dalam kondisi sudah menjadi bangkai.

Bangkai paus ditemukan mengapung dan terseret ombak oleh seorang nelayan sekitar pukul 07.00 WIB. Saat ini, paus sudah dikubur oleh pihak terkait.

Seorang saksi di lokasi, Linda Fitria (26), menyebut, panjang paus mencapai 4,9 meter. Belum diketahui apa yang menyebabkan paus tersebut tewas dan terdampar di lokasi.

"Tidak ada luka-luka. Tapi dari bawaan ada. Belum dianalisis. Tapi sampel sudah dibawa oleh pihak terkait. Di kubur sekitar pukul 13.00 WIB di kawasan pantai Rindu Alam," sebut Linda kepada Liputan6.com, Kamis (31/1/2019).

Pengakuan Linda, paus berparuh Cuvier sering terlihat berkeliaran di perairan Lhok Keutapang. Namun, baru kali ini ada paus terdampar di kawasan pantai tersebut.

"Menurut nelayan setempat paus sering tampak di perairan ini. Tapi yang terdampar baru kali ini," kata Linda.

Paus berparuh Cuvier atau paus paruh paruh angsa bernama latin Ziphius cavirostris, merupakan satu-satunya anggota genus Ziphius. Paus ini dapat menyelam lebih dalam dari 1.000 meter atau 3.300 kaki.

Ikan ini tumbuh hingga 7 meter atau 23 kaki, dengan berat 3.090 kilogram. Paus berparuh Cuvier mudah dibedakan, karena punya ciri khas rahang miring yang membuatnya tampak selalu tersenyum.

Paus berparuh Cuvier jarang menampakkan diri, tetapi tidak termasuk hewan langka atau masuk dalam daftar hewan terancam punah. Diperkirakan, ada sekitar 100 ribu paus berparuh Cuvier di laut seluruh dunia.

Salah satu alasan mengapa paus ini jarang terlihat adalah karena kemampuan menyelam mereka. Paus berparuh Cuvier memegang rekor sebagai mamalia yang mampu menyelam paling lama di laut.

Simon Elwen, peneliti yang bergabung dengan Namibian Dolphin Project mengatakan, para ilmuwan belum banyak mengetahui tentang perilaku dan apa saja yang mengancam kehidupan paus tersebut. Hal ini, karena paus berparuh Cuvier jarang menampakkan diri dan lebih sering menyelam ke pedalaman. | Liputan6.com

Warga Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam, Roiyani dan Zulkifli diamankan petugas Imigrasi dan Avsec Bandara Hang Nadim di Batam, Kepri, Kamis (31/1/2019).(KOMPAS.com/ HADI MAULANA)
Banda Aceh - Dua warga Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam, Roiyani dan Zulkifli, diamankan petugas Imigrasi dan Avsec Bandara Hang Nadim di Batam, Kepri, Kamis (31/1/2019).

Keduanya diamankan karena terbukti menyelundupkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan di telapak sepatu keduanya.

Kepala Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim Suwarso mengatakan, keduanya tertangkap berawal dari kecurigaan terhadap Roiyani.

Begitu dilakukan pemeriksaan, ditemukan sabu-sabu sebanyak 453 gram yang dikemas menjadi 4 bungkus.

"Gerak gerik Roiyani mencurigakan saat akan melintasi x-ray pintu kedatangan, saat itulah petugas Bea Cukai dan Avsec langsung menggiring Roiyani ke ruang pemeriksaan dan di sana ditemukan sabu di dalam telapak sepatu pelaku," kata Suwarso.

Pelaku sendiri akan melakukan penerbangan ke Surabaya menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT-970.

"Dari pelaku, kami berhasil mengamankan Zulkifli, yang merupakan teman pelaku yang sudah lebih dulu berada di ruang tunggu A-7 Bandara Hang Nadim," ujar dia.

Dia Utang Sabu Rp 5 Juta Dari Zulkifli, Suwarso menyebut, pihaknya menyita 469 gram sabu yang juga dikemas rapi menjadi 4 bungkus, yang disimpan di telapak sepatu pelaku.

"Keduanya langsung dibawa ke kantor KPU BC Tipe B Batam di Batuampar untuk pendataan sebelum diserahkan ke polisi," terang dia.

Selain sabu, sambung Suwarso, pihaknya juga mengamankan 3 unit HP, dua lembar KTP, dan dua lembar boarding pass Lion Air dengan nomor penerbangan JT-970 Batam tujuan Surabaya.

Sumber: kompas.com

WhatsApp memiliki fitur bernama 'Delete for Everyone' yang memungkinkan pengguna untuk menarik kembali pesan yang telah dikirim. Namun, apakah kamu tahu kalau sebenarnya pesan yang telah dihapus tersebut masih bisa dibaca oleh si penerima?

Ya, pesan yang dikirim di WhatsApp pada dasarnya tidak pernah benar-benar hilang meski telah dihapus. Semua pesan yang pernah dihapus semuanya bisa dikembalikan lewat fitur back up yang biasanya secara otomatis berjalan di perangkat pengguna setiap jam 02.00 pagi.

Sebenarnya, fitur back up bisa digunakan di waktu lain selain dini hari, namun proses back up di jam 02.00 pagi itu paling aman untuk dilakukan. Lalu bagaimana cara membuka pesan yang telah dihapus dengan fitur back up?


Jika seseorang menghapus pesan yang ingin kamu baca, kamu bisa menghapus dan kembali menginstal aplikasi WhatsApp. Langkah ini harus kamu lakukan setelah proses back up selesai. Itu kenapa dini hari menjadi waktu yang paling tepat untuk back up karena kamu akan jarang menerima pesan di waktu tersebut.

Setelah aplikasi kembali terpasang, semua pesan akan muncul di dalam arsip, termasuk pesan yang sudah dihapus oleh si pengirim. Itu tandanya pesan yang telah dihapus itu bisa dibaca oleh penerima. Normalnya, pesan yang sudah dihapus hanya akan bertuliskan "this message was deleted."


Melihat celah ini, sepertinya WhatsApp belum benar-benar menyempurnakan fitur 'Delete for Everyone' tersebut.

Satu-satunya kemungkinan seseorang tidak lagi bisa membaca pesan WhatsApp yang telah dihapus ialah jika mereka mematikan perangkat ketika proses back up sedang berlangsung.

Kalau dilihat cara ini memang merepotkan. Mungkin cara ini bakal benar-benar kamu lakukan kalau kamu merasa sangat penasaran dengan apa isi pesan yang dihapus tersebut. | Kumparan

StatusAceh.Net - Keputusan Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 mendatang menuai reaksi keras dari kader partai. Calon anggota legislatif PBB dari berbagai daerah menyuarakan namanya haram dicoblos saat Pileg 2019.

Salah seorang caleg PBB dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Teuku Irmansyah, mengharamkan masyarakat memilihnya dalam perebutan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya. Ia pun mengajak pemilihnya agar tak mencoblos dirinya.

“Saya telah menarik dukungan untuk PBB. Karena aturan hukum tak memperbolehkan saya mundur dari caleg, maka saya harapkan pemilih saya tidak memilih saya lagi,” kata Irmansyah saat dikonfirmasi VIVA, Kamis, 31 Januari 2019.

Teuku Irmansyah merupakan caleg dari Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Betong Ateh Benggala, Beutong, Seunagan Timur, Seunagan dan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Ia heran dengan sikap partai PBB yang saat ini dipimpin Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra. Menurut dia, sikap PBB sudah melenceng dari ijtima ulama.

Untuk itu, ia mengimbau pemilihnya agar mendukung caleg yang diusung oleh ulama. Namun, kata dia, caleg PBB yang menarik dukungan bukan hanya dirinya. Ia mengklaim ada sekitar 3 caleg lagi yang akan mengikuti jejaknya untuk menarik dukungan.

“Bukan saya saja. Caleg PBB di sini (Nagan Raya) juga sudah ada yang bersikap sama seperti saya,” ujarnya.

Merespons adanya kader yang juga calegnya membelot, DPW PBB Nagan Raya ikut bersuara. Sekretaris DPW PBB Nagan Raya, M Yasin mengatakan akan menyelesaikan semua permasalahan itu secara silaturahmi.

"Tetap, kita akan mengambil sikap mengayomi dengan sistim silaturahmi dalam menyelesaikan semua permasalahan caleg PBB Nagan Raya ini,” kata M. Yasin. |Viva

Tersangka N (Tengah) didampingi Polwan Polres Aceh Utara
Lhoksukon - Wanita asal Kecamatan Langkahan, Aceh Utara berinisial N, 30 tahun ditahan oleh penyidik perlindungan perempuan dan anak Satuan Reskrim Polres Aceh Utara lantaran jadi tersangka tindak pidana pencabulan terhadap lima anak yang masih di bawah umur.

Lima anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan tersebut masing-masing tiga perempuan berinisial A (11), S (11) dan N (8 ). Sedangkan korban laki-laki berinisial M (8) dan satu lainnya M (8).

Wakapolres Aceh Utara Kompol Edwin ALdro, didampingi Kasat REskrim Iptu Rezki Kholiddiansyah dan Ksb Humas AKP M Jafaruddin dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (29/1) menyebutkan, korban dan pelaku merupakan warga kecamatan yang sama. Aksi pencabulan tersebut terjadi di waktu yang berbeda-beda.

Dalam keterangannya, korban rata-rata diduga dicabuli di rumah tersangka. Pencabulan terhadap korban M dan A terjadi pada tahun 2017 lalu. Sedangkan korban lainnya S terjadi pada Januari 2018, selanjutnya M dan N terjadi pada November 2018.

Wakapolres Aceh Utara Kompol Edwin Aldro, didampingi Kasat Reskrim Iptu Rezki Kholiddiansyah dan Ksb Humas AKP M Jafaruddin menunjukkan barang bukti yang diamankan

Sejauh proses yang kami lakukan, sudah ada lima korban. Perbuatan itu dilakukan pelaku dengan cara membujuk para korban diiming-imingi diberikan uang Rp 2 ribu dan dengan cara diajak nonton video (lagu) di HP,” kata Waka Polres Aceh Utara, Kompol Edwin Aldro dalam konferensi pers tersebut.

Edwin mengatakan, tersangka ditangkap Polisi pada tanggal 28 Januari 2019 sesuai laporan LP /162/XII/RES.1.2.4/2018/Aceh/Res Aut/SPKT Tgl 11 Desember 2018.

“Tersangka ditangkap berdasarkan laporan dari pihak keluarga korban, kemudian kita minta keterangan dari saksi-saksi. Lalu berdasarkan dari petunjuk-petunjuk yang ada dan pemeriksaan yang mendalam mengarah lah ke tersangka,” terang Edwin kepada sejumlah wartawan.

Dari kasus itu, lanjut Edwin, pihaknya turut menyita sejumlah barang bukti berupa baju-baju milik korban dan sebuah Ponsel milik tersangka. Atas kasus ini, tersangka terbukti melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan/persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

“Dijerat Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 82 Ayat (1) Dari UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tersangka terancam dipenjara maksimal 15 tahun dan paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp 5 Miliar rupiah,” terang Edwin.(TRB)

Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea-Cukai menggagalkan penyelundupan 1.500 kilogram (1,5 ton) narkoba berjenis ganja yang dikirim dari Aceh. BNN menyita 1,5 ton ganja itu setelah melakukan pengejaran dari Aceh hingga Bogor dan Bandara Soekarno-Hatta.

"Pada hari Rabu (30/1), pukul 22.00 WIB, telah dilakukan penangkapan dan penyitaan terhadap narkoba jenis ganja di dua lokasi, Bogor dan lokasi kargo Bandara Soeta," ujar Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (31/1/2019).

Arman mengatakan ganja tersebut dibawa dengan menggunakan kendaraan truk. Sedangkan sebagian lain dikirim menggunakan kargo udara. Ganja dibawa di dalam truk yang diubah seperti kendaraan angkutan berpendingin.

"Total barang bukti yang disita diperkirakan kurang-lebih 1.500 kg kotor. Ganja tersebut dibawa melalui jalur darat menggunakan kendaraan truk dirancang seolah-olah kendaraan angkutan berpendingin," kata Arman.

Dia menjelaskan, penangkapan penyelundup ganja ini bermula dari laporan masyarakat. Setelah itu, BNN dan Bea-Cukai melakukan penyelidikan dengan mengikuti truk dari Aceh sampai ke Bogor.

"BNN menerima info dari masyarakat, bersama Bea-Cukai melakukan penyelidikan dan mengikuti sebuah truk dari Aceh sampai ke Bogor, Jawa Barat. Tiba di TKP, truk akan ditinggal oleh sopir dan kunci dititip kepada tukang parkir... pada saat tersebut anggota BNN melakukan penangkapan," kata Arman.

Menurut dia, sopir truk menyembunyikan 1,5 ton ganja tersebut di dasar truk dengan dibuat kompartemen khusus yang ditutup dengan pelat besi. Sebagian ganja dikirim menggunakan kargo udara.

Dari penangkapan ini, BNN menahan tiga pelaku di Kantor BNN Cawang, Jakarta Timur. Berdasarkan pengakuan tersangka, ganja tersebut milik salah seorang napi di Lapas Kebon Waru, Bandung.

"Tiga orang pelaku diamankan beserta barang bukti narkoba dan barang bukti non-narkoba. Seluruh barang bukti dan tersangka saat ini sudah dibawa ke kantor BNN Cawang. Menurut tersangka, pemilik narkoba dan yang menyuruh mereka seorang napi LP Kebon Waru, Bandung, atas nama Parman. Saat ini masih dalam pengembangan," tuturnya. | Detik.com

Kepala UPT Perpustakaan Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara Dr. Dahlan Abdullah, ST, M.Kom ketika menerima POK dari Rektor Unimal, Dr. Herman Fithra pada Selasa, 29 Januari 2019. (Foto Humas Unimal)
Lhokseumawe - Dr. Dahlan Abdullah, ST, M.Kom Kepala UPT Perpustakaan Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara mengapresiasi langkah Rektor Unimal, Dr. Herman Fithra yang menyarahkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di awal tahun yakni bulan Januari.

"Bagi saya tahun ini adalah langkah awal yang sangat baik dengan pembagian POK di awal tahun pada bulan januari untuk terus bisa melakasanakan kegiatan,"kata Dahlan Abdullah kepada media ini, Kamis, (31/01/2019).

Langkah selanjutnya, Setelah mendapatkan POK pihaknya langsung mengadakan rapat evaluasi dan tindak lanjut untuk membahas langkah-langkah pelaksanaan kegiatan di Tahun 2019 ini.

"Setelah menerima POK, kami langsung membahas langkah langkah pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2019 dengan memantapkan program yang sudah kami jalankan sebelumnya," ulasnya.
 
Baca: Serahkan POK, Ini Harapan Rektor Unimal Kepada Jajarannya!
Lanjut Dahlan, untuk kedepan pihaknya sangat memerlukan adanya gedung pustaka yang representatif. Selain itu, pihaknya juga memerlukan Pengembangan sistem informasi perpustakaan
.
"Kedepan kami berharap ada gedung Pustaka yang reprensentatif, dan Penambahan personil perpustakaan yang memahami bidang teknologi informasi,"harapnya.

Dahlan menambahkan, Di 2019 juga pihaknya juga akan mengadakan beberapa kegiatan pelatihan seperti pelatihan ejournal, pelatihan penerbitan buku, pelatihan untuk staf perpustakaan dilingkungan Unimal dan seminar nasional pengembangan perpustakaan digital.

"Tahun ini kami juga akan adakan sejumlah kegiatan pelatihan, dan itu semua sudah dalam perencanaan kami untuk melaksanakannya," tambah Dahlan.(Rill)

Foto: Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah memberikan bantuan kepada para ABK. (Dok Kemlu)
StatusAceh.Net - Kementerian Luar Negeri memulangkan 14 nelayan awak kapal Bintang Jasa asal Aceh dari Myanmar. Sebanyak 14 nelayan itu sebelumnya ditahan karena dituduh mencuri ikan di wilayah Myanmar.

Berdasarkan keterangan tertulis Kemlu, 14 nelayan diterbangkan dari Yangon, Myanmar, melalui Kuala Lumpur ke Medan dan tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, sekitar pukul 15.55 WIB, Rabu (30/1/2019). Mereka diserahterimakan langsung oleh Duta Besar RI untuk Myanmar, Iza Fadri, serta Direktur Perlindungan WNI Kemlu Lalu Muhamad Iqbal, kepada Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Nova Iriansyah mengatakan pihaknya memiliki kerja sama yang sangat baik selama ini dengan Kemlu terkait warga Aceh di luar negeri. Karena itu, sejak awal menerima informasi penangkapan kapal Bintang Jasa, Pemprov Aceh langsung berkoordinasi dengan Kemlu dan KBRI Yangon.

"Kami berkeyakinan penuh Pemerintah akan lakukan yang terbaik, karena perlindungan WNI di luar negeri adalah salah satu prioritas Pemerintah. Hari ini, komitmen itu terbukti," kata Nova menjawab pertanyaan media.

Para nelayan tiba dalam keadaan sehat setelah menjalani penahanan selama 2 bulan 17 hari di Kawthaung, sekitar 38 jam perjalanan darat dari Yangon. Dari Banda Aceh, para nelayan akan dipulangkan ke daerah masing-masing oleh Pemda Aceh.

Dalam proses pemulangan nelayan tersebut, KBRI Yangon menghadapi sejumlah kendala. Namun, melalui berbagai upaya diplomasi kepada otoritas setempat pada berbagai tingkatan, pada tanggal 24 Januari 2019 lalu KBRI berhasil membebaskan mereka dan melakukan proses pemulangan.

"Kita terus meyakinkan otoritas Myanmar bahwa pelanggaran tersebut bukan kesengajaan, melainkan karena minimnya sistem navigasi. Karena itu, akhirnya 14 WNI dibebaskan semata-mata karena mempertimbangkan hubungan baik kedua negara," terang Duta Besar RI untuk Myanmar, Iza Fadri yang sejak awal kasus ini diminta Menlu Retno untuk terjun langsung mengupayakan pembebasan.

Ke depan, Iza mengimbau agar kapal-kapal penangkap ikan ukuran besar melengkapi diri dengan peralatan navigasi yang memadai. Sehingga, kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Kapal penangkap ikan Bintang Jasa berangkat dari Aceh pada 31 Oktober 2018. Pada tanggal 6 November 2018, kapal beserta 16 ABK ditangkap oleh Angkatan laut Myanmar karena memasuki wilayah Myanmar secara ilegal dan diduga melakukan pencurian ikan.

Dalam proses penangkapan oleh Angkatan Laut Myanmar, seorang ABK terjun ke laut karena panik dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Atas izin keluarga, jenazah ABK tersebut telah dimakamkan di Kawthaung secara Islam.

Sementara itu, hingga saat ini kapten kapal masih menjalani proses hukum di Myanmar. KBRI Yangon akan terus memberikan pendampingan kepada kapten kapal dalam menjalani persidangan yang direncanakan mulai bulan Februari mendatang. | Detik.com

Spanduk PSI di Tebet, Jakarta Selatan. (Foto: Dok. Istimewa)
Jakarta - Sebuah spanduk bertuliskan "Hargai Hak-hak LGBT" dengan latar belakang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lengkap dengan foto ketua umum dan sekjennya, mencuri perhatian di Jalan Abdullah Syafei, Tebet, Jakarta Selatan.

Namun, PSI ternyata membantah sebagai pihak yang memasang spanduk tersebut. "Perlu kami tegaskan bahwa: spanduk dan baliho itu bukan dibuat oleh PSI," ucap Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Rabu (30/1).

PSI menduga ada serangan sistematis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok politik yang terganggu oleh perjuangan PSI melawan korupsi dan intoleransi. Bukan soal spanduk ini saja, sebelumnya atribut kampanye PSI dirusak.

Tengku Malik Mahmud Al-Haythar (Liputan6.com/Rino Abonita)
StatusAceh.Net - Jabatan Wali Nanggroe (Wali Negara, red) di Provinsi Aceh yang dipegang Tengku Malik Mahmud Al-Haythar untuk kedua kalinya mulai digugat. Diduga ada gelombang besar yang tengah mengendap-endap hendak mengempaskan takhta Sang Wali.

Tengku Malik Mahmud Al-Haythar kembali mendapat lakab Paduka Yang Mulia 'Al-Mukarram Maulana Al-Mudabbir Al-Malik' setelah dia dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe, Jumat, 14 Desember 2018. Dia menjadi Wali Nanggroe untuk kedua kalinya hingga 2023, sesuai dengan masa kepemimpinan lembaga adat, yakni 5 tahun.

Tengku Malik Mahmud Al-Haythar atau dikenal khalayak Malik Mahmud saja, adalah Wali Nanggroe pertama pasca MoU, dan ke-X berdasarkan sejarah keberadaannya.

Pria yang disebut-sebut lahir di Singapura ini pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (PM-GAM), kemudian diangkat menjadi Wali Nanggroe periode pertama pada 2012.

Ketika Malik Mahmud menjabat kembali pada 2018, keabsahannya dinilai cacat hukum. Disebut, Sang Paduka terpilih dengan cara-cara yang tidak demokratis, transparan, dan tidak melibatkan ulama dari 23 kabupaten/kota di Aceh.

Belakangan, yang getol menggugat adalah aliansi mahasiswa Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh-Wali Nanggroe (GEMPA-WN). Senin kemarin, GEMPA-WN berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang tak lain adalah lembaga yang mengukuhkan jabatan Sang Wali.

Selain bakar ban dan mendobrak pagar, mahasiswa mendesak DPRA menggelar sidang paripurna mencabut mandat Malik Mahmud, selaku Wali Nanggroe. Mereka juga minta Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengaudit anggaran yang dialokasikan untuk Lembaga Wali Nanggroe selama kepemimpinan Malik Mahmud periode pertama.

Berkaitan dengan anggaran, di dalam qanun disebut Wali Nanggroe diberi tunjangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Tunjangan representasi, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan asuransi, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, dan tunjangan pakaian dinas.

Selain itu, mahasiswa meminta lembaga adat tersebut memperkuat harkat dan martabatnya. Mereka meminta Waliyul'ahdi segera melakukan pemilihan ulang dengan membentuk komisi pemilihan Wali Nanggroe secara transparan.\

Masyarakat merapikan kembali makam 'Tgk. Raja Amad' yang dibongkar OTK. Foto: dok. Polsek Meurah Mulia
Lhoksukon - Salah seorang warga Gampong Leubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara , terkejut ketika melihat makam Teungku Raja Amad di gampong setempat dalam kondisi sudah dibongkar.

Peristiwa yang menggegerkan warga aceh karena makam tersebut merupakan salah satu kuburan tertua di Asia Tenggara, terjadi pada hari Senin (28/1) awal pekan ini.

Kapolres Lhokseumawe Ajun Komisaris Besar Ari Lasta Irawan mengakui ada laporan pembongkaran makam Teungku Raja Ahmad oleh pelaku misterius di Gambong Leubok Tuwe, Aceh Utara.

”Warga yang kali pertama mengetahui peristiwa itu adalah Bustani. Dia warga setempat yang pada pukul 15.30 WIB, hendak pergi ke kebunnya. Saat melintasi makam Teungku Raja Ahmad, dia melihat kuburan itu sudah terbongkar,” kata Ari seperti diberitakan Portalsatu—jaringan Suara.com, Rabu (30/1/2019).

Selanjutnya, saksi melaporkan kejadian itu kepada geuchik gampong setempat yang kemudian bersama masyarakat mendatangi lokasi kejadian.

Saat polisi melakukan penyelidikan, ditemukan satu sekop dan satu linggis di lokasi kejadian. Hingga kekinian, polisi masih mencari pelaku pembongkaran tersebut.

Sementara kuburan Teungku Raja Ahmad kekinian yang sebelumnya tampak menganga sudah dirapikan kembali oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tim Center of Information for Samudra Pasai Heritage (Cisah), makam yang disebut masyarakat setempat kuburan Teungku Raja Amad yang dibongkar OTK tersebut, merupakan salah satu makam tertua di Asia Tenggara.

Ketua Cisah Abdul Hamid akrab disapa Abel Pasai mengatakan, hasil penelitian pihaknya, di Leubok Tuwe ada dua makam tokoh Islam tertua di Asia Tenggara.

Hal itu diketahui dari data diperoleh pada batu nisan dua tokoh itu. Kedua pemilik makam tersebut, batu nisannya bersurat (berinskripsi). Lokasi kedua makam itu berjarak lebih 200 meter.

"Dua tokoh pemilik makam (yang nisannya bersurat) itu wafat pada tahun 622 H/1226 M. Dari data pada batu nisannya, salah satu pemilik makam itu bernama Ibnu Mahmud. Sedangkan satu lagi yang disebut oleh masyarakat Sebagai kuburan Teungku Raja Amad, tak tertulis nama pada nisan. Cuma disebutkan sifat-sifat si pemilik makam. Namun, tahun wafatnya sama dengan tahun wafat Ibnu Mahmud yaitu 622 H," ujar Abel Pasai.

Berita ini kali pertama diterbitkan Portalsatu.com dengan judul ”Makam 'Tgk. Raja Amad' di Aceh Utara Dibongkar OTK”

Lhoksukon- Sebanyak 103 bangunan rumah dan kios milik warga dibangun sepanjang lahan milik PT KAI (persero) di Keude Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, Rabu (30/1/2019) digusur. Proses pengusuran berlangsung lancar tanpa ada perlawanan dari warga setempat.

Penggusuran dilakukan pada pukul 07.30 WIB, Kamis (30/1/2018), dan dilakukan oleh puluhan petugas PT KAI dikawal oleh puluhan anggota TNI dan personel kepolisian. Warga tak berani melakukan perlawanan dan langsung membongkar bangunan rumah dan mengeluarkan seluru perabot rumah dan barang dagangan.

Vice President PT KAI (Persero) Dirve I Sumatera Utara, Rusi Haryono mengatakan dilahan tersebut berdiri kurang lebih 103 bangunan, penertiban itu dilakukan untuk optimalisasi, penataan dan penjagaan aset milik PT KAI.

“Penataan selanjutnya nanti akan dikelola Pemerintah Daerah yang akan berkoordinasi dengan pihak PT KAI, tapi kita juga belum membahas itu lebih lanjutnya, secara gambaran pemerintah daerah sudah ada gambaran untuk penataan lahan tersebut  ” Kata Rusi.

Sementara, Saiful Bahri (62) pemilik bangunan mengatakan dirinya sudah menempati lahan tersebut selama 26 tahun atau sejak tahun 1992.

Saiful menjelaskan awalnya bangunan tersebut dibangun oleh pihak kecamatan dengan batasan jangan mendirikan bangunan diatas lahan milik PT KAI, tapi di atas tanah milik Pemda Aceh Utara.

“Dulu pemerintah memberi izin kepada warga untuk membangun kios atau pun bangunan dilahan tersebut untuk mencari rezeki, sedangkan dari pihak PT KAI tidak ada pengeluaran surat izin, karena ini tanah milik BUMN atau milik negara, jadi tidak perlu ada surat izin dari PT KAI, sedangkan izin diberikan kami sesuai dengan UU 45 pasal 33 ayat 1.

Saiful menambahkan padahal kita sudah beberapa kali duduk dengan pihak pemerintah daerah, namun tidak ada titik temu, bahkan kami beberapa kali menerima surat akan dilakukan pengusuran jika lahan tersebut tidak dikosongkan dari pihak PT KAI.

Maka itu, kami menolak terkait surat tersebut dengan alasan warga tidak mau lahan yang selama ini mereka mencari rezeki untuk disewa kepada pihak lainnya atau kepihak ketiga. Awalnya lahan tersebut terlantar bahkan ditumbuhi  semak belukar.

“Terkait pengusuran itu, Saiful mengakui mengalami kerugian mencapai 40 juta, untuk sekarang kami tidak ada lagi usaha untuk memenuhi kebutuhan warga,” Pungkasnya.(MD)

Banda Aceh - Ibu dan anak, Ratziati Yusri-Dheni Okta Pribadi dijebloskan ke penjara. Keduanya korupsi pembelian mobil pemadam kebakaran Rp 17,5 miliar di Aceh. Seperti apa kasusnya?

Berikut kronologi kasus itu sebagaimana dirangkum detikcom, Rabu (30/1/2019):

19 Januari 2012
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh mengusulkan pembelian mobil pemadam kebakaran modern ke Gubernur Aceh dengan nomor surat 024/38/2012tanggal 19 Januari 2012. Mobil tersebut dinilai penting untuk melakukan pemadaman kebakaran pada gedung-gedung tinggi di Banda Aceh.

Dalam surat usulan itu, dirincikan yaitu pengadaan mobil pemadam tersebut membutuhkan anggaran Rp 16,8 miliar. Rinciannya, dua unit mobil pemadam kebakaran senilai Rp 2.800.000.000, serta satu unit mobil tangga senilai Rp 14.000.000.000.

22 Agustus 2013
Pemerintah Kota Banda Aceh mengajukan permohonan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran bertangga (fire ladder) dengan melampirkan surat PT. Ahapacivica Putratama Nomor : 206.01.APV.XII.2013 Ref.133.01.APV.VIII.2013). Di dalam surat tertulis perihal penawaran harga fire ladder merk Cella type ALP 295 kepada BPBD Kola Banda Aceh via Rizal Abdillah selaku Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh. 


Rabat - Situs media online www.futurosahara.net menerbitkan sebuah artikel tentang Ahmed Khalil, salah satu anggota utama kelompok separatis Polisario. Ahmed diculik oleh pihak otoritas Aljazair pada 6 Januari 2009 di Aljir, menurut putranya Rachid Khalil.

Ahmed Khalil lahir di Tan-Tan, di wilayah Guelmim-Oued Noun, di Maroko Barat Daya.

Dia adalah penasihat hak asasi manusia di dewan eksekutif Front Polisario.

Pada tahun 2014, Forum Dukungan Otonomi Tindouf (Tindouf Autonomous Support Forum - Forsatin) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Ahmed Khalil telah diculik karena secara terbuka mengkritik pelanggaran HAM berat di kamp-kamp Tindouf.

Sepuluh tahun setelah penghilangan paksa, nasib mantan kepala kamp keamanan Tindouf, Ahmed Khalil, tetap belum terselesaikan. Tuntutan keluarganya tidak mendapatkan respon di Polisario, tidak juga dari pihak di Aljazair, yang dituduh bertanggung jawab atas penculikan itu.

Karenanya muncul permintaan para warga dari suku korban, Suku Rguibat Souaad, mereka baru saja pergi ke Creneau untuk menuntut kembalinya korban "hidup atau mati"!

Pada tanggal 25 Januari 2019, suku Rguibat Souaad dan anggota keluarganya bertemu di kamp Laayoune untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi keengganan pihak Polisario dan otoritas Aljazair untuk memperjelas situasi terkait kasus itu.

Pada pertemuan ini, yang diorganisir oleh putra korban, Haffadallah Khalil Ahmed, anggota keluarganya, serta anggota suku Rguibat Souaad, juga menuntut agar mereka yang bertanggung jawab atas penculikannya memberikan penjelasan tentang segala sesuatu terkait penculikannya.

Termasuk keterangan tentang hilangnya Ahmed Khalil dan tempat penahanannya, dan jika sudah wafat, harus diberitahukan tentang keadaan kematiannya, tanggal serta tempat pemakamannya.

Sumber: www.persisma.org

Jakarta - Poin utama perjuangan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menggungat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dewan Pers di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah terkait kewajiban mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Persidangan atas gugatan PMH itu telah berlangsung sejak Mei 2018 lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Rabu, 30 Januari 2019, akan berlangsung sidang ke-27 dengan materi mendengarkan kesimpulan dari penggugat PPWI dan SPRI atas hasil 26 kali persidangan yang telah berlalu.

Berdasarkan fakta lapangan, PPWI meyakini bahwa UKW telah menjadi pemicu persoalan pers Indonesia secara sistematis, terstruktur, dan massif. UKW telah menimbulkan dampak ikutan yang fatal, yakni terkerangkengnya kemerdekaan pers dalam sekat-sekat birokrasi yang menimbulkan ekses tersumbatnya kanal-kanal penyampaian informasi dari masyarakat kepada publik maupun berbagai pihak berkepentingan dan aparat berwenang. UKW telah menjadi penghambat terjalinnya sinergitas dan koordinasi serta silahturahmi yang harmonis antara pelaku media dengan berbagai elemen publik. UKW juga telah menyebabkan kemacetan dalam proses kontrol sosial dan kebijakan publik yang menjadi tugas dan fungsi pers di negara demokrasi ini.

Lebih jauh, UKW bahkan telah menihilkan potensi dan talenta jutaan warga yang memiliki kemampuan berjurnalis yang sangat mumpuni, yang didapatkan dari bangku kuliah dan pengalaman panjang sebagai jurnalis berbagai jaman. UKW juga telah melahirkan para “terpidana kriminalisasi wartawan” di berbagai daerah di Indonesia. Bukan hanya itu, UKW secara langsung maupun tidak langsung, telah membunuh wartawan Kota Baru, Kalimantan Selatan, Muhammad Yusuf, 10 Juni 2018 lalu, hanya karena rekomendasi Dewan Pers yang menyatakan Muhammad Yusuf bukan wartawan tersebab almarhum belum mengikuti UKW.

Di tataran teknis, oleh Dewan Pers UKW melahirkan puluhan, bahkan mungkin ratusan, rekomendasi yang pada intinya menghambat kerja-kerja pers. UKW melahirkan diksriminasi yang memecah-belah pekerja jurnalistik. Melalui rekomendasi yang diterbitkannya, Dewan Pers dapat dengan sewenang-wenang menuduh seseorang sebagai ‘wartawan’ atau ‘bukan wartawan’ hanya berdasarkan ukuran ‘telah mengikuti UKW’ atau ‘belum mengikuti UKW’. Melalui rekomendasinya pula, Dewan Pers dengan leluasa, didukung oleh MoU kong-kali-kong dengan institusi Polri, dapat menjustifikasi seseorang untuk diadili berdasarkan aturan KUHP atau UU Nomor. 40 tahun 1999, hanya dengan standar ‘yang bersangkutan telah ber-UKW’ atau ‘yang bersangkutan belum ber-UKW’.

Di tataran perundangan, UKW adalah sebuah akal-akalan Dewan Pers bersama beberapa organisasi pers konstituennya yang bertentangan dengan peraturan hukum yang ada. Kewajiban ber-UKW tidak diatur samasekali di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sesuai Pasal 15 UU Pers itu, tidak ada satu ayatpun yang memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk membuat dan/atau menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan. 

Sebaliknya, segala hal yang terkait dengan keahlian (kompetensi) diatur negara melalui Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Dewan Pers secara sangat meyakinkan telah melakukan pelanggaran hukum, mengeluarkan kebijakan melampaui kewenangan yang diberikan Undang-Undang.

Itulah inti terpenting dari Gugatan PMH Penggugat PPWI dan SPRI terhadap Tergugat Dewan Pers.

Sehubungan dengan sinyalemen terbaru, bahwa wartawan bakal dapat sertifikasi BNSP sebagaimana dilansir oleh media online Tempo.Co tertanggal 25 Januari 2019, PPWI menilai bahwa perkembangan ini cukup baik ke masa depan. Informasi lengkapnya di sini: https://bisnis.tempo.co/read/1168917/wartawan-bakal-dapat-sertifikasi-bnsp-ini-kata-dewan-pers/full&view=ok

Menyikapi perkembangan tersebut di atas, dan dikaitkan dengan hal-hal yang menjadi poin perjuangan wartawan seluruh Indonesia selama ini, PPWI Nasional berkesimpaulan dan memberikan pernyataan sebagai berikut:

1. UKW Dewan Pers itu illegal alias haram secara hukum, karena bertentangan atau melawan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sertifikat UKW tidak boleh digunakan dan harus ditarik oleh lembaga yang mengeluarkannya. Dewan Pers harus bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat haram tersebut, termasuk mengembalikan dana penyelenggaraan UKW yang sudah dikeluarkan oleh peserta sertifikasi illegal tersebut.

2. Pihak-pihak yang menggunakan sertifikat UKW sebagai acuan dalam aktivitas kegiatan resmi di lapangan merupakan penjahat jurnalistik, pengguna (penadah) barang haram. Selain wartawan lulusan UKW, pihak Pemda maupun swasta yang selama ini mempersyaratkan setiap calon mitra publikasi di unit-unit kerja di lingkungan instansi setempat, mereka termasuk dalam kategori pengguna barang ilegal, haram secara hukum, dan bisa dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran pasal 18 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999, dan UU Ketenagakerjaan, serta PP No. 10 tahun 2018 junto PP No. 23 tahun 2004.

3. Kepada seluruh wartawan Indonesia, kami himbau untuk segera melakukan gerakan class action menggungat secara hukum dan meminta pertanggungjawaban Dewan Pers atas kebijakan UKW yang bertentangan dengan UU selama ini. Kebijakan tersebut tidak hanya merugikan para wartawan lulusan UKW abal-abal, ilegal dan haram secara hukum nasional Indonesia, namun lebih daripada itu, kebijakan tersebut telah merusak tatanan hukum dan peraturan di negeri ini. Kebijakan Dewan Pers terkait UKW dan diikuti sejumlah rekomendasi yang menghambat kerja-kerja para wartawan non-UKW, bahkan telah memakan korban kriminalisasi wartawan di mana-mana, dan lebih parah lagi telah merenggut nyawa wartawan Kota Baru, Kalsel, Muhammad Yusuf, adalah sebuah perilaku inkonstitusional Dewan Pers yang mesti diminta pertanggungjawabannya, baik secara moral, administratif, maupun secara hukum positif.

4. Kepada pengurus Dewan Pers, PPWI mendesak supaya Anda meletakan jabatan segera, dan laporkan diri ke pihak berwajib untuk menunjukkan pertanggungjawaban hukum Anda semua atas segala kebijakan yang telah merugikan wartawan dan masyarakat Indonesia selama ini. Selayaknya sebagai warga negara yang baik, seluruh anggota Dewan Pers perlu memberikan contoh yang baik dengan sikap dan perilaku taat azas dan taat hukum.

5. Kepada semua Kementerian/Lembaga (K/L) dan institusi pemerintahan (pusat dan daerah) maupun swasta, lembaga pers dan non-pers, serta masyarakat umum di seluruh Indonesia, PPWI menyampaikan bahwa Dewan Pers telah melakukan tindakan mal-praktek birokrasi terkait UKW dan penerbitan rekomendasi-rekomendasi selama ini. Oleh karena itu, PPWI dengan ini menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA LEMBAGA DEWAN PERS. Kepada semua K/L dan institusi pemerintahan maupun swasta, lembaga pers dan non-pers, serta masyarakat umum di seluruh Indonesia kami himbau untuk tidak mengakui, tidak menggunakan dan/atau tidak menjadikan persyaratan, semua bentuk sertifikat UKW illegal, haram secara hukum, yang dikeluarkan Dewan Pers bersama lembaga-lembaga penyelenggara UKW-nya selama ini.

6. Kepada Presiden Republik Indonesia, baik periode saat ini, maupun Presiden terpilih melalui Pilpres 17 April 2019 mendatang, PPWI mendesak untuk membekukan kepengurusan Dewan Pers periode 2016-2019 ini, dan tidak menerbitkan Kepres baru tentang Kepengurusan Dewan Pers periode 2019-2022, sebelum dilakukannya penataan dan perbaikan kembali sistim jurnalisme di negara ini.

7. Kepada lembaga legislatif (DPR/DPD RI), PPWI mengharapkan agar para anggota legislatif dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah yang amat krusial ini. Sebagai Ketua Pelaksana Musyawarah Besar Pers Indonesia, 18 Desember 2018 lalu, atas nama lebih dari 2000 wartawan dan pewarta warga peserta Mubes yang dating dari seluruh nusantara, Ketua Umum PPWI menghimbau agar lembaga DPR RI dapat menginisiasi atau memfasilitasi penyusunan RUU tentang Jurnalisme Indonesia, baik melalui amandemen UU No. 40 tahun 1999 maupun pembuatan UU yang baru.

Demikian Tanggapan PPWI Nasional atas pernyataan Dewan Pers terkait wartawan akan disertifikasi BNSP untuk diketahui, dimaklumi, dan dijadikan referensi bersama.(Red/Rls)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.