2017-03-12

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Sejumlah tank Israel bersiaga di kawasan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel | Foto : Republika
MOSKOW - Rusia bereaksi setelah pesawat-pesawat jet tempur Israel menyerang wilayah Suriah. Pemerintah Presiden Vladimir Putin langsung memanggil Duta Besar Israel untuk Rusia Gary Koren untuk meminta klarifikasi atas serangan tersebut.

Reaksi Rusia—sekutu Suriah—muncul kurang dari 24 jam setelah pesawat-pesawat jet tempur Israel menyerang wilayah Suriah pada Jumat dini hari. Damaskus telah merespons serangan Israel itu dengan menembaki jet-jet tempur Israel dengan rudal-rudal anti-pesawat.

Militer Suriah loyalis Presiden Bashar al-Assad mengklaim satu jet tempur Israel ditembak jatuh dan yang lainnya rusak. Tapi, pasukan pertahanan Israel (IDF) membantahnya. Menurut IDF, tidak ada rudal Suriah yang mengenai jet tempur Israel dan satu rudal Suriah berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel.

Belum diketahui hasil pemanggilan Dubes Koren oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pemanggilan Dubes Israel itu hampir bersamaan dengan munculnya pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang membenarkan serangan militernya terhadap wilayah Israel.

Netanyahu mengklaim serangan jet-jet tempur Israel ke wilayah Suriah itu untuk mencegah transfer senjata canggih Iran kepada Hizbullah Libanon. ”Kebijakan kami sangat konsisten,” kata Netanyahu yang berbicara dalam bahasa Ibrani di sebuah video yang dirilis Times of Israel, Sabtu (18/3/2017).

”Ketika kami mengidentifikasi upaya-upaya untuk mentransfer senjata canggih kepada Hizbullah, ketika kami memiliki intelijen dan kemampuan operasional, kita bertindak untuk mencegahnya,” katanya lagi.

”Itulah cara kami bertindak dan bagaimana kami akan terus bertindak. Dan semua orang perlu mempertimbangkan hal ini. Semua orang,” ujarnya. (Sindo)

Tugu Kilometer Nol (KM-0) Indonesia kawasan Iboih, Sabang, Aceh sedang dalam proses rekontruksi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). (Antara Aceh/Irman Yusuf).
Sabang - Sekelompok anak muda Aceh tak kuasa menahan tawa tatkala mendengar Antara menyampaikan maksudnya mengunjungi Danau Aneuk Laot untuk melakukan napak tilas jejak Laksamana Cheng Ho yang menurut catatan Museum Sabang pernah berlabuh di Pulau Weh pada Abad XV.

"Siapa itu Cheng Ho? Saya tak pernah dengar nama itu," kata salah seorang dari empat anak muda yang ditemui di sebuah bengkel sepeda motor di pinggir jalan yang tak jauh dari pertigaan menuju Danau Aneuk Laot tersebut.

Namun, ketika disinggung nama daerah "Lueng Cina", mereka spontan menyebut keberadaan parit hasil galian yang diduga berhubungan erat dengan jejak kedatangan laksamana yang bernama asli Ma Sanbao (Hanyu Pinyin) atau Haji Mahmud Shams (Arab) ini.

Mereka tampaknya tak habis pikir karena ada pelancong dari luar Provinsi Aceh yang tergerak mengunjungi tepian danau itu bukan untuk sekadar melihat pesona alam tetapi karena penasaran dengan kisah Cheng Ho.

Pada Sabtu (11/3) sekitar pukul 17.30 WIB itu, berbekal informasi dari seorang kurator Museum Sabang, penulis pun memacu sepeda motornya dari kawasan Sumur Tiga ke arah danau berwarna biru yang berada di kaki sebuah bukit berhutan lebat Kota Sabang tersebut.

Menurut Kurator Museum Sabang T.Mahliyuni, persinggahan Cheng Ho dan armadanya di Teluk Sabang itu konon dimaksudkan untuk mendapatkan persediaan air dalam pelayaran mereka menuju Afrika.

"Persediaan air tersebut diambil dari Danau Aneuk Laot, danau yang hingga kini merupakan sumber air minum utama masyarakat Sabang," katanya saat ditemui di gedung museum yang terletak di Jalan O.Surapati pada Kamis (9/3) dan Jumat (10/3).

Menurut buku "Profil Museum Sabang" (2017), penjelajah China yang mengarungi perairan Kepulauan Indonesia selama tujuh kali dengan armada kapal terbanyak sepanjang sejarah itu menyinggahi Pulau Weh pada 1413-1415.

Mengutip catatan Ma Huan, salah seorang penerjemah sang laksamana, Cheng Ho menyebut Pulau Weh sebagai "daratan dengan gunung menjulang" atau "Gunung Mao".

Berdasarkan cerita yang dikisahkan dari generasi ke generasi, parit yang hingga kini dapat ditemui di daerah Lueng Cina itu digali untuk menyalurkan air danau yang tawar itu ke kapal-kapal armada Cheng Ho.

Hanya saja, proses penggalian parit untuk memenuhi stok air armada Cheng Ho tersebut terhenti akibat salah seorang pekerja saat itu secara tak sengaja menebas seekor ular besar hingga putus.

Kecelakaan tersebut berujung pada penghentian penggalian parit karena dalam tradisi dan budaya masyarakat China pada masa itu, ular dianggap sebagai makhluk yang dihormati, katanya.

Kendati sudah berusia ratusan tahun, bukti keberadaan parit tersebut masih ada sekali pun tidak sedikit warga Sabang, terutama kalangan muda, yang tidak lagi mengetahui sejarah kunjungan Laksamana Cheng Ho yang legendaris itu.

Mahliyuni mengatakan kisah berlabuhnya kapal-kapal armada Cheng Ho di Teluk Sabang itu tidak melulu dikaitkan dengan kebutuhan mereka akan air tawar Danau Aneuk Laot dan pelayarannya untuk membangun persahabatan dengan raja Aceh saat itu.

Laksamana yang hidup pada masa Dinasti Ming itu juga mengembangkan dakwah Islam, serta dikabarkan sempat belajar strategi perang, merakit senjata, dan belajar mengaji dari tokoh Islam di Sabang pada masa itu, katanya.

Rekam jejaknya tidak hanya dapat ditelusuri dari keberadaan parit di Lueng Cina tetapi juga dari apa yang disebut "makam dai 12" di Pantai Pasir Putih, Gampong (Desa) Paya Kenekai, katanya.

Makam tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir 12 pengikut Laksamana Cheng Ho yang wafat semasa mereka berada di Sabang karena sakit, kata Mahliyuni.

Bagi wisatawan yang tertarik pada keterkaitan Kota Sabang dengan keberadaan Laksamana Cheng Ho, mereka dapat menggali informasi awal dari beberapa koleksi potret lukisan Laksamana Cheng Ho yang dimiliki Museum Sabang.

Dari situ, informasi tentang kunjungan armada terbesar dalam sejarah dunia yang dipimpin laksamana China beragama Islam di Kerajaan Samudera Pasai dan Pulau Weh tersebut dapat dilengkapi dari keterangan pegawai museum seperti T.Mahliyuni.

Bagi wisatawan yang ingin melakukan napak tilas jejak Cheng Ho, berkunjung ke Danau Aneuk Laot agaknya merupakan pilihan yang paling realistis karena lokasinya yang hanya sekitar dua kilometer dari pusat kota.

Dengan bekal sepeda motor yang disewa dari warga setempat seharga Rp80.000-Rp100.000 per 24 jam pemakaian, kunjungan ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Sabang dan sekitarnya, termasuk Danau Aneuk Laot, menjadi lebih leluasa dilakukan.

Untuk mencapai tepi Danau Aneuk Laot itu, wisatawan dapat memacu sepeda motornya ke arah tugu "I love Sabang". Dari situ, ada persimpangan dengan papan penunjuk arah ke destinasi danau.

Dari papan penunjuk arah tersebut, medan jalan menuju tepi Danau Aneuk Laot tersebut berkelok dan naik-turun.

Di sisi kanan bahu jalan tampak mulut bunker pertahanan Jepang yang menyatu dengan bukit sedangkan di sisi kirinya tampak jurang dengan latar belakang rumah-rumah penduduk dan biru air danau dari kejauhan.

Setibanya di sebuah persimpangan, lurus saja mengikuti jalan yang di sisi kirinya terdapat sebuah sekolah berhalaman luas. Beberapa ratus meter dari sekolah tersebut, tampak plang nama bertuliskan "Poetra Hijoe" di sisi kanan bahu jalan.

Papan nama tersebut merupakan penanda akses jalan tanah yang mengarah ke tepian danau. Di dekatnya ada sebuah restoran dan kolam pemancingan ikan serta rumah kayu beratap seng yang dilengkapi dermaga darurat tempat mereka menambat perahu.

Menurut catatan Museum Sabang mengutip buku Ying Yai Sheng Lan yang kemudian diterjemahkan menjadi "The Overall Survey of The Oceans Shores", Ma Huan menceritakan bahwa Pulau Weh sudah menjadi salah satu tempat persinggahan para pedagang mancanegara.

Dalam misi diplomatik dan persahabatannya ke perairan Nusantara dan sempat menyinggahi Teluk Sabang dan Kerajaan Samudera Pasai itu, Laksamana Cheng Ho didukung oleh armada dengan jumlah personel yang besar.

Kunjungannya itu melibatkan 62 kapal besar dan 225 kapal kecil dengan puluhan ribu personel mulai dari perwira militer, logistik, prajurit, astronomi, politikus, pembuat peta, ahli bahasa dan ahli geografi hingga tabib, juru tulis dan intelektual agama.

Dari segi ukuran kapal, armada Cheng Ho ini melibatkan kapal-kapal yang ukurannya lima kali lebih besar dari kapal Colombus.

Seperti disebutkan informasi tertulis Museum Sabang, perahu besar Cheng Ho yang disebut "Kapal Pusaka" ini memiliki panjang mencapai 44,4 zhang (138 meter) dan lebar 18 zhang (56 meter).

Sebagai bukti dari misi damai dan persahabatannya itu, Laksamana Cheng Ho menghadiahkan sebuah lonceng besar yang dikenal dengan nama "Cakra Donya" kepada penguasa Kerajaan Samudera Pasai.

Lonceng besar yang kini menjadi bagian dari koleksi Museum Aceh di Banda Aceh itu menandakan sejarah panjang hubungan persahabatan kerajaan yang pernah ada di Tanah Rencong dengan Kekaisaran China.

Di Pulau Weh ini, jejak pertalian sejarah panjang itu pun terpatri di Danau Aneuk Laot dan keberadaan parit di Lueng Cina berkat persinggahan armada maritim Laksamana Cheng Ho di Teluk Sabang lebih dari 600 tahun silam.(Sumber: aceh.antaranews.com)

StatusAceh.Net - Tsunami paling dahsyat di benak orang Indonesia adalah bencana di Aceh pada tahun 2004 silam. . Bencana dahsyat yang puncak gelombang tertingginya mencapai 30 meter memang menelan korban terbanyak. Tahun itu, bencana tersebut mungkin menjadi yang paling besar di dunia. Namun kalau dibandingkan dengan setengah abad yang lalu, ternyata belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang terjadi di Teluk Lituya.
 
Teluk Lituya berada di Patahan Fairweather di bagian timur laut Teluk Alaska. Sangat jauh dari Indonesia. Namun ia memiliki bentuk geografis yang unik dengan panjang sekitar 11,3 kilometer dan lebarnya hingga 3,2 kilometer. Lituya memiliki kedalaman sekitar 219 meter. Namun, mulut teluk yang memisahkan dari Teluk Alaska dan La Chaussee Spit dan Harbor Point hanya 9,7 meter. Berikut ini adalah rincian terjadinya megatsunami tersebut.

Terjadinya Megatsunami yang lebih besar dari Aceh

Pada tanggal 9 Juli 1958, gempa bumi terjadi di sepanjang Sesar Fairwearther Alaska Pandhandle melongsorkan setidaknya 30.600.000 meter kubik tanah dan bebatuan dari tebing tinggi, bagian atas dari pantai timur laut Teluk Lituya. Massa dari bebatuan tersebut jatuh dari ketinggian sekitar 914 meter menuju perairan Gilbert Inlet.
Rincian terjadinya tsunami [image source]
Bisa dibayangkan dampak yang terjadi setelahnya yaitu tsunami lokal mengguncang garis pantai barat daya Gilbert Inlet. Kekuatan hantaman luar biasa tersebut menyapu seluruh daratan yang memisahkan Gilbert Inlet dengan tubuh utama Teluk Lituya.

Tsunami Tertinggi di dunia

Gelombang tak lantas berhenti, justru berlanjut ke sepanjang Teluk Lituya hingga ke La Chaussee Spit dan ke Teluk Alaska. Seluruh pepohonan di sekitar teluk tumbang tersapu gelombang dahsyat setinggi 525 meter di atas permukaan laut.
gelombang tertinggi di dunia [image source]
Tentu tidak bisa dibayangkan sehebat apa gelombang tersebut, sedangkan tsunami di Aceh setinggi 30 meter sudah begitu luar biasa. Bencana itu mampu menarik pepohonan hingga ke akar dan menggulung seisi hutan di pinggiran sana hingga tak berbentuk lagi.

Pemicu longsor

Diduga pemicu longsor besar di kepala Teluk Lituya disebabkan oleh gempa bumi dengan kekuatan 8,3 skala richter. Setidaknya, ada sekitar 30 juta meter kubik batu jatuh dari ketinggian 3.000 kaki. Bebatuan tersebut menuruni sisi Lituya Glacier ke Gilbert Inlet di ujung utara teluk.
pemicu longsor [image source]
Pindahnya air secara tiba-tiba tersebut menciptakan gelombang yang mengarah pada daratan. Kejadian serupa juga pernah terjadi di Norwegia, namun gelombang yang dihasilkan tak sedahsyat itu. Bagaimana gelombang yang dihasilkan Teluk Lituya bisa sebesar itu?

Penjelasan yang Masih Simpang Siur

Penyebab pasti kenapa tsunami ini bisa sedemikian kuat memang masih spekulatif. Bahkan ahli geologi tidak menemukan kata sepakat dengan penjelasan-penjelasan yang ada.

dampak tsunami [image source]
Para saksi mata peristiwa Teluk Lituya pada saat tsunami melanda ada yang masih hidup. Mereka menceritakan kisah bagaimana air mencerabut hutan dan seisinya hingga benar-benar gundul. Dua orang dilaporkan tewas karena kapal nelayan yang mereka tumpangi berada di mulut teluk. Tak heran jika bencana yang terjadi di Teluk Lituya disebut dengan megatsunami. Kehebatan gelombangnya memang tak bisa dibayangkan. Semoga tidak terjadi lagi bencana mengerikan seperti kasus Lituya.(Viva)

Foto: Agus Setyadi-detikcom
Banda Aceh - Aksi balap liar yang dilakukan remaja di pinggir sungai Lamnyong, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh dibubarkan polisi. Beberapa pembalap dan penonton diamankan, sementara lainnya berhasil kabur.

Pantauan detikcom, razia balap liar ini digelar tim polisi sektor (Polsek) Syiah Kuala, Polresta Banda Aceh, Jumat (17/3/2017). Polisi tak berseragam berada di sana beberapa jam sebelum pembubaran dilakukan.

Menjelang Magrib, Kapolsek Syiah Kuala AKP Asyhari Hendri datang bersama beberapa personel polisi. Mereka rencananya menutup salah satu jalan agar pembalap dan penonton ini tidak lolos. Tapi kehadiran petugas rupanya diketahui lebih dulu.

Saat kapolsek tiba di lokasi, pelaku balap liar ini langsung tancap gas. Mereka memilih kabur agar tidak ditangkap. Polisi yang sudah siaga di salah satu ujung jalan sempat melepaskan dua kali tembakan ke udara sambil mengejar remaja ini kabur.

Dari ratusan remaja dan puluhan motor yang ada di lokasi, polisi hanya berhasil mengamankan lima sepeda motor. Selebihnya, para remaja tersebut kabur meski sudah dihadang dua mobil petugas.

Kapolsek Syiah Kuala AKP Asyari Hendri, mengatakan, motor yang diamankan tersebut akan dibawa ke Satlantas Polresta Banda Aceh. Pemilik motor akan diberikan surat tilang untuk mengambil motor kembali.

"Mereka sudah sering balap liar di sini (pinggir sungai jembatan Lamnyong). Untuk sanksinya mereka akan ditilang sesuai undang-undang yang berlaku," kata Hendri kepada wartawan.

Menurutnya, razia penangkapan pelaku balap ini digelar untuk memberi efek jera bagi para pebalap dan penonton. "Dengan adanya razia ini ke depan tidak ada lagi balap liar di sini," jelas Hendri.  (Detik.com)

Makassar - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Eonomi (BEM-FE) Universitas Pejuang Republik Indonesia  (UPRI) Makassar hadir sebagai peserta pada kegiatan Indonesia Berdialog 2017 yang dilaksanakan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia yang bertempat di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiya Malang (UMM).dengan tema “Meneropong Strategi Pembanganan Ekonomi Indonesia Berkelanjutan”. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal,15-17 Maret 2017.

Menurut Isman Saburu yang juga koordinator tim dari Universitas Pejuang menyatakan “kegiatan ini diikuti dari berbagai kampus (Khususnya Fakultas Ekonomi) jumlah kampus yang diundang untuk mengikuti kegiatan ini sebanyak 129 Kampus, tetapi yang ikut serta dalam kegiatan ini hanya 77 Kampus, termasuk Kampus UPRI Makassar (Universitas Pejuang Republik Indonesia).

Perekonomian Indonesia hingga saat ini masih diwarnai berbagai kesenjangan dan disparitas yang berpotensi menjadi penghambat pembangunan ekonomi berkelanjutan. Disparitas itu bisa berupa perbedaan mendasar antara orang kaya dan orang miskin, maupun disparitas pembangunan di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Jawaban dari semua itu adalah pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan diseluruh Indonesia. Pembangunan itu harus diwujudkan melalui penjayaan yang berkelanjutan, karena itu penerimaan perpajakan Indonesia sebagai sumber penjayaan pembangunan harus ditingkatan secara jangka panjang dan kontinyu, agar bisa membiayai perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun.

Lanjut Isman “Perekonomian Indonesia hingga saat ini masih diwarnai berbagai kesenjangan dan disparitas yang berpotensi menjadi penghambat pembangunan ekonomi berkelanjutan”

Reski menambahkan “Kami mengkoordinasikan semua keputusan ekonomi dalam jangka panjang dan untuk mempengaruhi secara langsung dan dalam beberapa hal, bahkan mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variable ekonomi yang penting dari satu negara (penghasilan, konsumsi, lapangan kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor dan lain-lain) dalam rangka usaha untuk mencapai sekumpulan keputasan mengenai tujuan-tujuan pembangunan sesuai dengan tema Meneropong Strategi Pembanganan Ekonomi Indonesia Berkelanjutan.” Tegas salah satu utusan peserta dari Fakultas Ekonomi UPRI ini. (Endy)

Kapolres Lhokseumawe saat menerima sertifikat tanah dari kepala BPN kota lhokseumawe,Jumat (17/3)

LHOKSEUMAWE- Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe Ramlan SH menyerahkan sertifikat tanah yang di gunakan sebagai klinik dan pos pelayanan Satuan Sabhara secara sah kepada Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman SH,Jumat (17/3/2017).

Penyerahan sertifikat tanah dilakukan di aula Mapolres Lhokseumawe yang di saksikan oleh Wakapolres Kompol Moch Isharyadi,seluruh perwira dan sejumlah staf dari BPN Kota Lhokseumawe.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman mengaku sangat berterima kasih kepada Kepala BPN Kota Lhokseumawe, dengan di serahkan sertifikat tanah yang di gunakan sebagai klinik dan Pos Pelayanan Satuan Sabhara itu, aset tanah tersebut sah secara hukum milik institusi Polri.

Kapolres mengatakan, aset yang terletak di tengah perkotaan tersebut letaknya sangat strategis untuk mempercepat pelayanan Kepolisian kepada masyarakat.

“Selama ini informasi terkait dengan gangguan kamtibmas di pusat Kota Lhokseumawe  cepat ditindak lanjuti karna Pos Sabhara tersebut terletak di tengah Pusat Kota, sehingga memungkikan pergerakan polisi melalui tim satuan sabhara khususnya ditengah Kota dapat di tindak lanjuti dengan hitungan menit.” Ungkapnya.

Lanjutnya, selain itu di atas tanah tersebut juga terletak bangunan Klinik Bhayangkara Polres Lhokseumawe yang sangat berarti bagi masyarakat khususnya anggota Polri dalam hal pelayaan kesehatan.

Dengan sahnya aset ini menjadi milik Polri, Kapolres meminta pada semua jajaran Polres Lhokseumawe untuk meningkatkan pelayanan. Ini bentuk kepercayaan pada Polri, sehingga sudah seharusnya Polri memberikan pelayanan terbaik pada rakyat.

“Berikan seutuhnya pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya warga Kota Lhokseumawe,” tandas mantan kapolres Aceh Timur tersebut.

Sebelumnya Kapolres Lhokseumawe dan Kepala BPN Kota Lhokseumawe menyaksikan teleconfrence penandatanganan Mou antara Menteri ATR/KBPN dengan Kapolri terkait dengan pemberantasan mafia tanah, pemberantasan pungutan liar, percepatan sertifikasi tahan aset Kepolisian serta penyelesaian tanah di aula Polres Lhokseumawe.(rill)

Suasana saat polisi temukan narkoba dalam mobil yaris  

TANJUNGPINANG - Tim Satuan Narkoba Polres Bintan,Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berhasil mengamankan dua bandar narkoba dengan barang bukti sabu seberat 16,5 Kg dan ribuan pil ekstasi,Jum’at (17/3/2017).

Keduanya berinitial SU (39) dan AC alias Yok (32) berada dalam mobil Toyota Yaris BP 1816 YT yang sedang parkir dihalaman hotel Confort Tanjungpinang tidak dapat berkutik saat tim satnarkoba polres bintan melakukan penyergapan.

Setelah berhasil meringkus kedua bandar tersebut,tim satnarkoba polres bintan melakukan penggeledahan dalam mobil yaris tersebut.

Dari bagasi mobil yaris berwarna putih tersebut polisi berhasil mengamankan dua tas koper yang diduga berisi 16,5 Kg sabu dan ribuan pil ekstasi siap edar, dari keduanya juga diamankan 4 buah handphone yang dipergunakan oleh kedua bandar tersebut untuk melakukan transaksi narkoba.

Menurut informasi kedua bandar narkoba tersebut dalam beberapa hari lalu telah menjadi target operasi pihak Kepolisian resort bintan. 

" Mereka punya jaringan cukup rapi. Sebanyak 16,5 kilogram ini belum tahu akan dipasarkan dimana. Pasalnya masih ada bandar besar pendana 2 bandar narkoba yang di ringkus ini," jelas salahsatu sumber yang tidak ingin disebut namanya. 

Untuk pengembangan dan proses lebih lanjut kedua bandar narkoba beserta barang bukti lansung diamankan ke Mapolres Bintan,keduanya bandar narkoba tersebut terancam hukuman mati atau seumur hidup. (penaone)

Lhokseumawe - Sat Lantas Polres Lhokseumawe gelar Operasi Simpatik dengan melakukan penambalan Lubang di jalan Medan-Banda Aceh Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe." Jum'at pagi 17/3/2017

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman melalui Kasat Lantas IPTU Mulyana menyampaikan, Jalan berlubang  sangat berbahaya dan seringkali memakan korban dari pengguna jalan,  dua hari lalu kecelakaan lalu lintas baru saja terjadi kembali.  Oleh karena pihak kepolisian sangat berantusias untuk melakukan penambalan jalan ini sebagai bentuk partisipasi polisi kepada masyarakat agar terhindar dari kecelakaan." Ujarnya
Lanjutnya, harapan kami kepada masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendaraan khususnya di jalan lintas nasional, karna banyak sekali lubang sudah melebar yang memungkinkan terjadinya kecelakaan,  terutama kepada pengendara sepeda motor,"ujarnya Kasat Lantas

Sambungnya, kecelakaan tunggal dengan terjatuh sendiri seringkali terjadi di malam hari,  apalagi di awal tahun terakhir ini angka kecelakaan lalu lintas intensitas sangat meningkat,  namun kita tetap melakukan upayakan antisipasi kecelakaan lalu lintas tersebut.” Tegas IPTU Mulyana.(Rill)

Dewantara - Kepolisian Resor Lhokseumawe Sektor Dewantara berhasil meringkus dua pengedar sabu asal Tambun Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara." Kamis 16/3/2107 sekira pukul 20.00 Wib.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman melalui Kapolsek Dewantara AKP Fitriadi mengatakan tersangka yang berhasil kita tangkap adalah Y alias B (23) dan  D alias WP (23) keduanya mahasiswa tinggal di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

Lanjutnya, sebelumnya kita menerima informasi dari masyarakat bahwa terduga meresahkan masyarakat karna aktivitasnya yang kerap bertransaksi sabu di wilayah tersebut.
Barang Bukti
Selanjutnya, hal ini kita tindak lanjuti dengan menyamar sebagai pembeli dan melakukan transaksi dengan tersangka Y alias B di depan RS. Komplek Perumahan PT. PIM." ujar Kapolsek

"saat transaksi transaksi, tersangka langsung diringkus dan kita lakukan pemeriksaan, saat diperiksa kita temukan barang bukti sabu di dalam saku celana tersangka." ungkapnya

Sambungnya, Penangakapan ini kita kembangkan, tersangka Y alias B mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dari tersangka D alias WP.

" kita langsung bergerak dan terangka D berhasil kita ringkus dirumahnya dan ditemukan barang bukti yang diduga sabu di dapurnya." Kata AKP Fitriadi

Ditambahkan, dari tersangka Y turut kita sita satu buah timbangan digital, satu paket kecil dengan berat sementara 0,57 gram, uang tunai 590.000 Rupiah, satu unit HP Nokia warna hitam, satu unit HP Android merk samsung dan satu unit sepmor merk honda beat warna hitam.

Sedangkan dari twrsangka D alias WP turut disita satu paket dengan berat sementara 1,16 gram, satu paket berat 0,68 gram, 1 satu paket 0,05 gram, uang tunai 1.030.000 rupiah, 1 satu unit HP samsung lipat dan 16 enam belas bungkus plastik kosong."ujarnya

Saat ini kedua tersangka kita amankan di Polsek Dewantara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut." tegas AKP Fitriadi.(Rill)

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman
Lhokseumawe - Kepolisian Resor Lhokseumawe gelar press relase terkait dengan tahanan yang melarikan diri dari Lapas dengan bantuan oknum petugas," Jum'at pagi 17/3/2017 di ruang Media Centre Polres Lhokseumawe

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman dalam press relasenya menyampaikan, terkait dengan tindak lanjut terhadap larinya seorang napi di LP Lhokseumawe pada tanggal 13 Maret 2017 sekitar jam 10.00 pagi, kami pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap oknum pegawai sipir tersebut, dan kami tetapkan dua Pegawai Sipir tersebut dalam hal ini MS dan US jadi tersangka karna diduga  membantu pelarian terhadap napi tersebut.

Lanjutnya, sore kemarin di lakukan penangkapan kembali terhadap napi yang melarikan diri, sehingga tiga hari kurang lebih dia berada di luar.

"Sebelumnya dia meminta izin kepada petugas Lapas atas nama MS untuk ke Kantor Satpol PP mengurus sesuatu, sehingga petugas Lapas tersebut memberikan izin, diantara kedua belah pihak ini ada hubungan keluarga." Ungkap Kapolres

Dilanjutkan, apabila hasil penyelidikan ada indikasi suap maka kita terapkan pasal korupsi,kalau tidak ada kita terapkan pasal 426 KUHP yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun, sehingga memungkin kedua oknum tersebut tidak dilakukan penahanan.

Sambungnya, tahanan tersebut ditangkap kembali di daerah Muara satu, nanti dari pasal 426 akan kita kembangkan, begitu juga nanti kita lihat ke atas, apakah dari oknum tersebut ada yang terlibat kita akan proses, kita tidak akan pandang bulu.

"kita akui,  kita polisi dibantu oleh masyarakat untuk menangkap tahanan tersebut tapi dengan semena-mena oknum tersebut melakukan pelepasan dan tidak menutup kemungkinan ada napi lain di lakukan seperti itu,  jadi kita sudah bersusah payah menangkapnya tapi masih ada oknum-oknum yang berbuat untuk kepentingan pribadi."ungkap Kapolres

Saat ini mereka kita amankan di Polres untuk di lakukan pemeriksaan." tegas Kapolres. (Rill)

Lhokseumawe - Aparat Kepolisian Resort Lhokseumawe sedang memburu pelaku pengguna akun Facebook yang mengatasnamakan Kapolres AKBP Hendri Budiman. Kapolres Lhokseumawe sangat dirugikan terkait akun tersebut.

“Maka dalam hal ini saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya tidak mempunyai atau tidak memiliki akun media sosial apapun. Kita akan segera mengungkap yang mengatasnamakan saya itu,” kata Hendri Budiman saat konferensi pers di Mapolres Lhokseumawe, Jumat 16 Maret 2017.

Hendri Budiman menambahkan, mereka akan bekerjasama dengan IT Polda Aceh untuk mengusut siapa pelaku tesebut.



Hendri Budiman menyakini, pelaku memiliki tujuan tersendiri dalam membuat akun Facebook tersebut.

“Akan tetapi sampai saat ini belum ada korban atau masyarakat yang melapor terkait atas keresahan terhadap akun yang mengatasnamakan saya itu. namun alangkah baiknya, saya selaku Kapolres Lhokseumawe melakukan pencegahan sejak dini sebelum terjadi penimpuan,” katanya.(BK/St)

Bagian tubuh patung ditemukan di tanah kosong di antara blok apartemen yang berdiri di lokasi ibu kota Mesir kuno, Heliopolis.
StatusAceh.Net - Bagian tubuh sebuah patung Firaun, yang kemungkinan berusia 3.000 tahun, telah diangkat dari dalam tanah di Mesir. Penemuan ini dapat mengungkapkan sosok seorang firaun yang terkenal.

Sebelumnya, bagian kepala patung dan bagian tubuh lainnya telah diangkat dari lokasi yang sama pekan lalu.

Benda-benda peninggalan masa lalu ini ditemukan di daerah yang terletak di bagian timur laut Kairo, dekat dengan kuil Firaun Ramses II, yang juga dikenal sebagai Ramses Agung. Karena itu, para ahli yakin bagian-bagian patung yang baru diangkat amat mungkin mencerminkan diri sang Firaun.(BBC)
Bagian tubuh patung diangkat dari tanah berlumpur menggunakan alat berat crane pada Senin (13/03).

Kementerian Purbakala Mesir mengatakan bagian patung itu akan dipindahkan dan dirakit di Museum Mesir yang berada di pusat kota Kairo. Upaya itu diharapkan dapat merekatkan kedua potongan besar.

Patung yang ditemukan pekan lalu oleh tim arkeolog Mesir-Jerman itu berbobot tiga ton. Adapun proses pengangkatan akan selesai Selasa (14/03).

Bagian kepala dari patung tersebut diangkat pada Kamis pekan lalu.

StatusAceh.Net - Cacingan adalah gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit di dalam tubuh. Penyebab cacingan yang populer di Indonesia adalah cacing pita, cacing kremi, dan cacing tambang. Biasanya cacing bisa dengan mudah menular. Karena anak-anak sering bermain di tanah, cacingan banyak mengintai si kecil.

Prof dr Saleha Sungkar, dari Departemen Parasitologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menerangkan, cacingan merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara tropis, termasuk Indonesia.

Penyakit ini menyebabkan anak menjadi kurang gizi (malnutrisi), anemia, tingkat inteligensi (IQ) menurun, lemas tak bergairah, mengantuk, malas beraktivitas, serta berat badan rendah. Gejala penyakit cacingan pun akan sulit dideteksi jika jumlah cacing yang bersarang dalam tubuh masih sedikit.

"Penyakit cacingan memang masih sulit didiagnosis dokter jika jumlah cacingnya sedikit. Biasanya gejala akan timbul jika sudah banyak larva cacing yang bersarang dalam tubuh." Cara cacing masuk ke tubuh pun beraneka ragam. Cacing gelang (Ascaris lumbricoides), yang bersarang dalam tubuh dengan jumlah telur infektif 100-200 ribu per hari, biasanya masuk melalui makanan.


Adapun cacing cambuk (Trichuris trichiura)--telur infektif yang ada di dalam tubuh sebanyak 3.000-5.000 dalam waktu 3-6 minggu--biasanya juga masuk lewat makanan. Telur cacing cambuk yang infektif bisanya berjumlah 9.000-10.000 dalam waktu tiga hari.

"Berkembangnya penyakit ini juga dipengaruhi banyak faktor, mulai faktor iklim tropis, kebersihan tubuh, sanitasi lingkungan, sosial-ekonomi, hingga kepadatan penduduk," Saleha menerangkan. Untuk telur cacing tambang (Necator americanus dan Ancylostoma duodenale) biasanya bisa berkembang dalam tubuh lewat makanan dan kulit.

Saleha menuturkan, ancaman penyakit cacingan pada generasi penerus perlu ditangani dengan serius. Dia mengutip penjelasan Bank Dunia bahwa cacingan menurunkan kualitas sumber daya manusia, terutama pada negara berkembang.

Karena itu, pengendalian cacing merupakan strategi paling efektif yang dimulai melalui pengetahuan masyarakat tentang cacing, cara penularan, gejala, dan pengobatannya. Selain itu, sanitasi lingkungan dan pengobatan massal memegang peran penting untuk memutus daur hidup cacing.

KORAN TEMPO

DIRJEN Otda Kemendagri, Soni Soemarsono melakukan pertemuan dengan Pimpinan DPRA dan Komisi I DPRA di Rumah Dinas Gubernur DKI, kawasan Taman Suropati, Jakarta, Kamis (16/3) malam.
Banda Aceh - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Soni Soemarsono menyatakan, Mendagri Tjahjo Kumolo tidak pernah menerbitkan izin tertulis kepada Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah untuk melakukan pergantian 20 pejabat eselon II dan pelantikan 33 pejabat baru eselon II yang dilakukannya pada Jumat (10/3) malam di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh.

Dengan demikian, kabinet baru Doto Zaini Abdullah itu dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena belum mendapat izin tertulis dari Mendagri.

“Karena belum mendapat izin dari Mendagri, maka pergantian dan pelantikan pejabat eselon II yang dilakukan Gubernur Zaini itu tidak sah atau ilegal,” kata Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh SH, kepada Serambi mengutip peryataan Dirjen Otda Soni Soemarsono dalam pertemuan dengan Pimpinan DPRA dan Komisi I DPRA di rumah dinas Gubernur DKI di Taman Suropati Jakarta, Kamis (16/3) malam. Sebagaimana diketahui, Soni kini masih menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta karena pilkada Jakarta berlangsung dua putaran.

Dalam pertemuan di Jakarta itu, sebut Abdullah Saleh, unsur DPRA langsung dipimpin Tgk Muharuddin, didampingi Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda, Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh, anggota M Tanwier Mahdi, Djasmi Has, Bardan Saidi, Ramadhana Lubis, Ketua Fraksi Gerindra/PKS, Abdurrahman, dan lainnya.

Sedangkan dari unsur Kemendagri, selain Ditjen Otda Soni Soemarsono, juga hadir Dirjen Kesbangpol dan Pemerintahan Umum, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo yang juga mantan Plt Gubernur Aceh.

Pertemuan itu, kata Abdullah Saleh, berlangsung dari pukul 19.30-20.30 WIB. Sebelum bertemu Dirjen Otda, rombongan DPRA lebih dulu bertemu Dirjen Kesbangpol dan Pemerintahan Umum, Mayjen TNI Purn Soedarmo.

Saat bertemu Soedarmo, kata Abdullah Saleh, rombongan DPRA menyampaikan misi dari kunjungan kerja mereka ke Jakarta. Yakni, untuk menyelesaikan kegaduhan antarelite eksekutif di jajaran Pemerintah Aceh karena Gubernur Zaini Abdullah pada Jumat (10/3) malam memberhentikan 20 pejabat eselon II Pemerintah Aceh yang baru dikukuhkan dan dilantik Plt Gubernur Aceh 44 hari sebelumnya dan melantik 33 pejabat eselon II yang baru.

DPRA mendapat informasi, kata Abdullah Saleh, pelantikan 33 pejabat baru eselon II yang dilakukan Gubernur Zaini itu belum mendapat izin Mendagri, sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Kita juga tahu bahwa dalam UUPA diatur mengenai pengangkatan dan pelantikan pejabat eselon II. Tapi itu berlaku untuk kondisi normal. Sedangkan dr Zaini Abdullah yang menjabat Kepala Pemerintahan Aceh atau Gubernur Aceh, dalam Pilkada 15 Februari lalu ikut mencalonkan diri sebagai calon gubernur periode 2017-2022. Tapi, dalam pemilihan ia kalah. Ia dilarang melakukan mutasi pejabat eselon II menjelang berakhir masa jabatannya pada 25 Juni 2017, kecuali mendapata izin dari Mendagri,” kata Abdullah Saleh.

Nah, sebelum DPRA melakukan kunjungan kerja ke Dirjen Otda Kemendagri, lanjut Abdullah Saleh, Pimpinan DPRA dan Komisi I DPRA juga telah mengundang Gubernur Zaini Abdullah bersama Sekda Aceh, Dermawan MM, selaku Ketua Baperjakat untuk dimintai klarifikasi tetang pemberhentian 20 pejabat eselon II dan pelantikan 33 orang pejabat eselon II baru yang dilakukan Jumat malam apakah sudah mendapat izin dari Mendagri.



Saat itu, kata Abdullah Saleh, Gubernur Zaini menyatakan bahwa ia sudah memberitahukan melalui layanan pesan pendek (sms).

Pemberitahuan melalui sms untuk melakukan pelantikan pejabat eselon II, menurut Abdullah Saleh, tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, ketika Komisi I meminta apakah Mendagri sudah memberikan izin secara tertulis, Gubernur Zaini tidak bisa menunjukkan izin tertulis yang diberikan Mendagri.

Oleh karena itu, lanjut Abdullah Saleh, untuk memastikan kebijakan yang dijalankan Gubernur Zaini, apakah sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, DPRA menjadwalkan berangkat ke Jakarta hari Rabu pagi untuk bertemu pihak Kemendagri. Saat pertemuan pertama rombongan DPRA dengan Dirjen Kesbangpol dan Pemerintahan Umum, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo mengatakan bahwa ia sudah konfirmasi pada Dirjen Otda Soni Soemarsono. Lalu diperoleh kepastian bahwa Mendagri tak pernah mengeluarkan izin untuk memutasi pejabat eselon II Pemerintah Aceh kepada Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah.

Kendati Dirjen Kesbangpol dan Pemerintahan Umum sudah menjelaskan tak ada izin dari Mendagri, tapi rombongan DPRA tetap memintanya untuk mengantar mereka ke Dirjen Otda. Alasannya, Dirjen Otdalah pihak yang berwenang menerbitkan izin mutasi bagi pejabat eselon II itu sebelum diteken Mendagri.

Dalam pertemuan dengan Dirjen Otda, Soni Soemarsono menegaskan, pihaknya tak pernah menerbitkan izin mutasi pejabat eselon II kepada Gubernur Zaini Abdullah. Karena itu, pemberhentian dan pelantikan yang dilakukannya kepada pejabat eselon II di jajaran Pemerintah Aceh pada Jumat (10/3) malam tak sah atau ilegal.

Atas kejadian itu, kata Soni, pihaknya bersama KASN sudah menurunkan tim ke Banda Aceh melakukan klarifikasi dan meminta data pelantikan pejabat eselon II yang dilakukan Zaini pada Jumat lalu.

Dari SK pelantikan pejabat eselon II yang diterbitkannya secara kolektif itu, kata Soni Soemarsono, akan dibatalkan. Pembatalan SK pelantikan pejabat eselon II tersebut, menunggu kembalinya ke Jakarta Tim Komisi ASN, Mendagri, dan Menpan dan RB yang ditugaskan ke Aceh sejak Rabu (15/3).

“Kepada pejabat eselon II Aceh yang diberhentikan, kami harapkan bisa kembali bertugas melaksanakan tugas rutinnya,” kata Soni Soemarsono sembari mengucapkan terima kasih kepada DPRA yang turut membantu penyelesaian kegaduhan elite eksekutif akibat pelantikan yang dilakukan Gubernur Zaini.

Pihak Kemendagri mengetahui hal itu, setelah 18 pejabat eselon II Pemerintah Aceh yang diberhentikan secara ilegal mengajukan pengaduan ke KASN dan Kemendagri, pada hari Senin (13/3).

“Atas dasar itu, kami turunkan tim untuk mendapatkan data dan fakta, guna membatalkan SK pelantikan secara kolektif yang telah diterbitkan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah,” kata Abdullah Saleh lagi-lagi mengutip pernyataan Ditjen Otonomi Daerah, Soni Soemarsono. (Sumber: serambinews.com)

Gua Sarang ini terletak di kaki tebing dan perbukitan hutan lindung Pulau Weh (sumber: twitter Pesona Cahaya Aceh @aceh_disbudpar).
Sabang - Jika Anda berencana atau sedang berlibur di Kota Sabang, Provinsi Aceh dan ingin menikmati pagi, ada baiknya untuk menyempatkan diri ke Gua Sarang. Gua ini terletak di kaki tebing dan perbukitan hutan lindung Pulau Weh yang menjorok ke laut biru.

Walau tak seperti Gua Dau Go di Teluk Ha Long, Vietnam, yang dapat ditelusuri para wisatawan, tujuh gua yang menjadi tempat bersarangnya burung walet dan kalong di Pulau Weh itu tetap dapat menjadi pelengkap destinasi wisata Anda.

Betapa tidak, Anda disuguhi pesona guratan dinding-dinding gua batu yang berdiri kokoh di kaki tebing dan perbukitan hutan lebat serta jernihnya air laut pulau paling ujung barat Nusantara yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia itu.

Bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin ke Gua Sarang ini, mereka disarankan untuk menyewa sepeda motor dari warga setempat setibanya di Pelabuhan Balohan karena kota ini tidak memiliki sistem transportasi umum, seperti angkutan kota dan taksi.

Seperti di kutip dari Antara, Kamis, 16 Maret 2017, baik warga setempat maupun turis domestik dan mancanegara umumnya menggantungkan mobilitas mereka selama berada di Sabang pada kendaraan pribadi, mobil dan sepeda motor sewaan, bus pariwisata, atau jasa pengemudi becak bermotor.

Dari kelima jenis moda transportasi tersebut, penyewaan sepeda motor merupakan pilihan terbaik jika Anda melakukan kunjungan ke kota yang berjarak sekitar 15 kilometer dari Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh itu seorang diri atau maksimal berdua.

Dengan uang sewa berkisar Rp 80.000 sampai Rp 100.000 per 24 jam pemakaian, Anda sudah dapat menelusuri berbagai destinasi wisata yang dimiliki kota dengan luas kawasan mencapai 153 kilometer persegi ini, termasuk Gua Sarang, tanpa kesulitan yang berarti.

Untuk mencapai pos pembelian karcis masuk pengunjung Gua Sarang, dibutuhkan waktu sekitar satu jam dari Pelabuhan Balohan dengan sepeda motor ke arah Gampong (Kampung) Iboih, Kecamatan Sukakarya.

Setibanya di sebuah pertigaan sekitar tiga kilometer sebelum simpang dua gapura Desa Wisata Iboih, ada papan petunjuk arah ke Gua Sarang di sisi kanan ujung jalan yang memandu wisatawan untuk berbelok ke kiri.

Di sepanjang perjalanan belasan kilometer dari Kota Sabang atau Pelabuhan Penyeberangan Balohan menuju Gua Sarang itu, Anda disuguhi pemandangan alam pegunungan, hamparan laut biru, aktivitas ekonomi warga, dan perkampungan penduduk.

Udara segar pegunungan menemani perjalanan Anda. Namun kewaspadaan tinggi diperlukan selama berkendara melintasi jalan-jalan beraspal yang 99 persen kondisinya mulus karena hanya sedikit yang berlubang dan retak.

Kendati dilengkapi marka jalan, beton pengaman, serta papan petunjuk arah dan papan peringatan yang memadai, kondisi jalan ke arah Gua Sarang maupun Iboih dan tugu Kilometer Nol Indonesia penuh dengan medan mendaki dan menurun.

Tikungan-tikungan tajam, jurang-jurang yang dalam, dan ancaman longsor tebing di salah satu sisi jalan menjadi tantangan para pengendara sehingga pengaturan kecepatan dan kondisi baik rem kendaraan diperlukan.

Setibanya di pertigaan yang dilengkapi papan kecil bertuliskan arah Gua Sarang, perjalanan berbelok ke kanan menelusuri jalan beraspal cukup mulus dengan melintasi simpang jalan masuk area The Pade Resort dan depan kompleks TNI AD Kompi Balek Gunung.

Di sepanjang perjalanan menuju pos retribusi parkir kendaraan bermotor pengunjung Gua Sarang, suasana jalan lengang karena tak banyak orang dan kendaraan yang lalu lalang namun kondisi itu tak membuat kecut hati karena keamanan Sabang kondusif.

Hanya saja, kehati-hatian tetap diperlukan di jalan menuju tempat wisata eksotis ini. Misalnya saja ada seekor biawak liar berukuran cukup besar kerap melintas di jalan beraspal yang di sisi kiri dan kanannya tumbuh pepohonan hutan lindung.
Gua Sarang ini terletak di kaki tebing dan perbukitan hutan lindung Pulau Weh (sumber: twitter Pesona Cahaya Aceh @aceh_disbudpar).
Pesona 7 Gua

Setibanya di pos pembelian tiket masuk seharga Rp 5.000, setiap pengunjung harus menuruni puluhan anak tangga untuk mencapai titik awal jalur trekking maupun keberangkatan perahu ke Gua Sarang.

Di sisi kanan titik awal jalur pendakian melalui jalan setapak berbatu-batu itu, terdapat sebuah rumah panggung bercat merah dan hijau bertuliskan "Boat ke Gua Sarang" dan "Menyediakan alat snorkeling" milik Ketua Pemuda Iboih Teuku Ubit.

Dari situ, para wisatawan yang berkunjung dapat memilih jalur trekking dengan berjalan kaki untuk mencapai beberapa sisi gua atau menyewa perahu bermotor milik Teuku Ubit untuk menyaksikan pesona tujuh mulut gua dari arah laut.

Jika memilih menyewa perahu bermotor fiberglass milik Teuku Ubit dan dikenai harga Rp 200.000 untuk melihat ke tujuh mulut gua sarang walet dan kalong tersebut.

Uang sewa tersebut bisa dibagi rata di antara para wisatawan karena perahu bermotor itu mampu memuat maksimal 11 orang penumpang, sehingga per orangnya hanya membayar kurang dari Rp 20.000.

Teuku Ubit, nama panggilan kecil pria bernama asli Teuku Syahrizal ini meminta putranya, Teuku Zulfikar, untuk mendampingi pelancong.

Zulfikar harus berenang sekitar 50 meter untuk menarik perahunya yang berada di laut ke tepi pantai berbatu untuk memudahkan penumpangnya naik. Hal itu akibat tidak ada dermaga khusus untuk memudahkan perahu merapat.

Sudah menjadi pemandangan umum di kawasan wisata Iboih dan sekitarnya, termasuk di titik awal kunjungan Gua Sarang ini, perahu-perahu bermotor dibiarkan terombang-ambing di laut dengan cara diikat ke tali tambang akibat kondisi pantai yang berbatu.

Zulfikar yang bertelanjang dada berhasil merapatkan perahu bermotor 25 PK milik ayahnya itu mendekati batu yang bisa dijadikan pijakan untuk naik ke perahu fiberglass berwarna putih tersebut.

Di tengah deru mesin yang menggerakkan perahu membelah permukaan air laut yang tenang dan terpaan angin yang menampar kulit wajah yang tersengat sinar matahari, kunjungan ke tujuh gua itu pun dimulai.

Setelah berjalan sekitar lima menit dari titik awal keberangkatan, perahu mendekat ke tiga deret gua. Di atas tiga mulut gua yang langsung menyentuh laut itu, tumbuh pepohonan dan tanaman liar hutan lindung.

Di dekatnya, ada dua bukit batu berwarna kehitaman dan tebing-tebing batu yang ditumbuhi tanaman-tanaman liar kokoh berdiri. Empasan ombak laut berwarna hijau tosca tak menggoyahkan bukit dan tebing batu tersebut.

Di balik perbukitan berbatu cadas tersebut tampak mulut gua sarang walet dan kalong yang menyatu dengan air laut. Satu demi satu gua sarang walet dan kalong itu dikunjungi.

Satu di antaranya dapat dimasuki perahu, sehingga guratan-guratan batu di dinding gua yang sebagian ditumbuhi lumut itu tampak jelas dan tercium bau khas burung walet. Di dalamnya agak lembab.

Namun, Zulfikar, yang didampingi seorang karibnya, tak mengizinkan penumpangnya turun dari perahu ke dalam ruang mulut gua saat air laut pasang untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kuatnya hempasan deburan ombak.

Beberapa kumpulan batu gunung berdiri kokoh di tengah perairan tersebut. Dari kejauhan tampak siluet biru perbukitan Pulau Weh dari atas boat.

Remaja berkulit sawo matang itu pun beberapa kali bermanuver dengan kemudi perahu motornya guna menghindari benturan dengan batu-batu gunung berukuran besar yang tersusun menjulang dan menyembul ke permukaan perairan.

Sebagai bagian dari pelayanan wisata Gua Sarang dengan perahu Teuku Ubit itu, karib Zulfikar membantu tamunya mengabadikan suasana dan objek eksotis tersebut dengan kamera telepon seluler.

Setelah berkeliling kurang dari setengah jam mengitari tujuh mulut gua dan bebatuan gunung yang menyembul dari dasar laut serta mengabadikan momen di spot-spot foto yang menarik dan indah, perahu pun kembali berlabuh ke pantai berbatu.

Kembalinya perahu ke pantai berbatu di depan rumah panggung yang menjadi pusat usaha keluarga Teuku Ubit untuk menurunkan wisatawan itu menandakan berakhirnya kunjungan ke Gua Sarang nan eksotis tersebut.(Antara/Liputan6)

Pemusnahan narkoba di Polda Jabar. ©2017 merdeka.com/Andrian Salam Wiyono
StatusAceh.Net - Ratusan narkoba jenis ganja dan sabu dimusnahkan di Halaman Mapolda Jabar, Kota Bandung. Pemusnahan itu hasil pengungkapan Ditresnarkoba Polda Jabar selama enam bulan ke belakang, atau sejak September 2016 sampai Februari 2017.

Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan mengatakan peredaran narkoba yang diungkap itu kebanyakan dikendalikan dari dalam Lapas Nusakambangan, Cilacap. Barang haram itu dikendalikan terpidana WNA asal Malaysia, Mr Wong yang akan dihukum mati.

"Ini jaringan internasional yang kita ungkap termasuk jaringan dari Lapas, salah satunya Mr. Wong di Nusa Kambangan," kata Anton. Dalam kesempatan itu Anton turut memusnahkan ganja seberat 200 kilogram dan 7,5 jenis sabu.

Menurut dia, jaringan Mr Wong ini merupakan jaringan narkoba kelas kakap. Meski sudah di dalam bui, terpidana ini masih saja bisa mengendalikan narkoba ke banyak dareah.

"Ini jaringan Tiongkok, Malaysia, ada yang lewat Sulawesi Selatan, Cirebon, Surabaya. Tapi semuanya 90 persen dari Malaysia, ada bandar besarnya. Ini dari tiga kelompok, semuanya dikendalikan dari lapas. Pengendaliannya dari Lapas Nusa Kambanagan dan Bulak Kapal," tuturnya.

Dia menyebut, bisa dikendalikannya narkoba dari dalam lapas lantaran adanya komunikasi yang dijalin melalui telepon genggam. Oleh karena itu pihaknya meminta untuk memperketat masuknya alat komunikasi ke dalam lapas.

"Razia di Lapas masih dirasakan efektif, tapi perlu sinergitas antar instansi. Dengan sampai saat ini kita tetap melakukan razia agar bagaimana alat-alat komunikasi tidak bisa masuk. Masuknya alat komunikasi adalah pelanggaran keras, karena dia bisa berkomunikasi dengan mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lapas," ungkapnya. [Merdeka.com]

Banda Aceh - Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Universitas Syiah Kuala menggelar kegiatan “Dialog Santai Insan Kampus” hari kamis / 16 Maret 2017 di Darussalam - Banda Aceh. Kegiatan tersebut mengambil tema “Mutasi Jabatan SKPA Paska PILKADA di Aceh (Aspek Hukum dan Efektifitas Pemerintahan. Turut hadir sebagai narasumber pemancing dari perwakilan Pemerintah Aceh yaitu Asisten III Setda Aceh (Kamaruddin) dan Humas Setda Aceh (Mulyadi Nurdin). Selain itu juga hadir Narasumber pemancing lainnya Pakar Hukum Mawardi Ismail, S.H., M.Hum. Dialog tersebut difasilitasi oleh Syaifuddin Bantasyam, S.H., M.A (Akademisi Hukum Unsyiah).

Ketua Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Universitas Syiah Kuala – Kurniawan S, S.H., LL.M dalam sambutannya menyampaikan bahwa terlaksananya “Dialog Santai Insan Kampus” tersebut merupakan manifestasi kontribusi Unsyiah sebagai “Jantung Hati Rakyat Aceh” untuk dapat hadir dalam upaya bersama sama membantu menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dan kebijakan yang terjadi di daerah khususnya di Aceh. Unsyiah melalui PSIP berinisiatif untuk mengurai secara jelas, tegas dan tuntas terhadap polemik berkepanjangan di Aceh terkait mutasi Kepala Dinas di lingkungan Setda Aceh dengan mendudukkan para pengambil kebijakan dan berbagai komponen masyarakat dalam suatu forum ilmiah berupa dialog kebijakan.  

Turut juga hadir dalam Dialog tersebut para pakar/Akademisi Hukum Administrasi Negara (HAN) Unsyiah, Pakar/Akademisi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Unsyiah, Para Ketua Pusat Studi di Lingkungan Unsyiah diantaranya Direktur ICAIOS (Zulfikar), PPISB, PSDP; dan lainnya, Perwakilan KODAM Iskandar Muda, Perwakilan Kantor Kemhan RI Wilayah Aceh, Badan Intelejen Negara (BIN), Ormas (PD – I FKPPI Aceh), Para perwakilan CSO di Aceh seperti FRAKSI Pilkada (Zubaidah Azwan); MaTA (Alfian); Aceh Institute (Muazzinah Yakob); MiSPI (Syarifah Rahmatillah), Organisasi Kemahasiswa (Pema Unsyiah; HmI Cabang Banda Aceh; KAMMI Aceh; Kohati Badko Aceh), para Tokoh Masyarakat (Tomas), serta perwakilan Wartawan/ Jurnalis dan beberapa media cetak dan Media on line dan beberapa Media TV.       

Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H (Akademisi Hukum Unsyiah) berpandangan bahwa Kewenangan Gubernur Aceh dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Eselon II belum bersifat final, melainkan masih memerlukan syarat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Atas dasar itu, maka Keputusan Gubernur Aceh yang melakukan mutasi pejabat eselon II tanpa mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri tidak masuk dalam pengertian Keputusan (Beschikking) yang menjadi kewenangan PTUN untuk mengadili sengekta karena masih belum bersifat “Final” sebagaimana ayang disyaratkan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) tegas Zainal Abidin. Dengan demikian, “Keputusan” Gubernur tersebut bersifat Quo (tanpa status alias abu-abu). 

Kurniawan S, S.H., LL.M (Ketua PSIP) Unsyiah yang juga Akademisi Hukum Unsyiah), mengatakan bahwa berdasarkan kajian Hukum Administrasi Negara (HAN), setiap Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN/Beschikking) wajib dianggap sah (meskipun dalam proses/mekanismenya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada) sebelum dilakukan pembatalan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau dibatalkan oleh Pejabat yang telah mengeluarkan keputusan tersebut. 

Adanya proseder/mekanisme yang dilanggar, secara administrasi negara tidak menyebabkan batal dengan sendirinya (batal demi hukum) keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Gubernur Aceh). Melainkan, justru dengan adanya fakta tidak dipenuhinya prosedur/mekanisme oleh Gubernur Aceh dalam mengeluarkan Keputusan tersebut justru dapat menjadi Dasar (dalil) Gugatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dasar bahwa Keputusan Gubernur Aceh tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara materiil maupun secara formiil (Prosedur), tegas Kurniawan S. Untuk itu, Kurniawan S menyarankan agar guna dapat memberi kepastian dan kejelasan hukum seyogyanya para pihak (para mantan Kepala SKPA) yang merasa dirugikan mengajukan gugatan terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tersebut ke Pengadilan Tata saha Negara (PTUN). 

Terlepas apapun hasil yang nantinya akan diputuskan oleh pengadilan baik Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diterima ataupun ditolak, setidaknya dapat memberikan kejelasan dan ketegasan hukum terhadap keputusan Gubernur tersebut dibandingkan dengan bilamana hanya mendengar berbagai argumentasi/pendapat yuridis dari berbagai para sarjana hukum (legal scholar). Pendapat para sarjana (Doktrin/Legal Scholar) tidaklah memiliki daya paksa (eksekutorial) melainkan hanya sebagai petunjuk dan memberi arah dan kejelasan hukum bagi hakim di PTUN dalam mengambil keputusan. Keputusan hakim di PTUN lah yang pada hakikatnya bersifat mengingat, buka pendapat para sarjana, tegasnya.                      
       
Asisten III Setda Aceh (Kamaruddin) mengatakan bahwa Keputusan Gubernur Aceh dalam melakukan mutasi Pejabat Eselon II di lingkungan Setda Aceh sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Aceh sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tepatya Pasal 119.  Hal yang sama juga diungkapkan oleh perwkilan (utusan) Biro Humas Setda Aceh Mulyadi Nurdin.  

Adapun Mawardi Ismail, S.H., M.Hum berpendapat bahwa meskipun Gubernur Aceh berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Dinas atas usul Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 109 ayat (3), maupun dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemeritah Aceh ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tidaklah bermakna bahwa kewenangan tersebut dilakukan secara mutlak tanpa adanya mekanisme/prosedur.

Oleh karenanya, mengingat UU No. 11 Tahun 2006 tersebut tidak secara khusus mengatur terkait prosedur pengangkatan, dan pemberhentian serta pemindahan dari dan dalam jabatan eselon II atau para Kepala Dinas pada Pemerintah Aceh, maka peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur terkait prosedur dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas (baik dalam konteks Pilkada sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU No. 1 Tahun 2015 dan selanjutnya diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, maupun konteks non Pilkada) efektif berlaku bagi Aceh sebagai peraturan pelengkap (complementery law) tegas Mawardi Ismail.

Dengan demikian - lanjut Mawardi, Keputusan Gubernur Aceh yang melakukan mutasi Jabatan menjelang berakhir masa jabatan (padahal adanya larangan melakukan mutasi jabatan kepala dinas dalam waktu 6 bulan menjelang berakir masa jabatan) adalah tindakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.(Rill)

Ilustrasi serangan udara di Suriah. (Reuters/Yannis Behrakis)
StatusAceh.Net - Militer AS mengklaim telah melakukan serangan udara mematikan terhadap pertemuan Al-Qaidah yang dilaksanakan di Suriah utara dan akan menginvestigasi laporan soal tewasnya 40 warga sipil di sebuah masjid saat serangan itu berlangsung.

"Kami tidak mengincar masjid, tapi bangunan yang kami incar--yang digunakan untuk menggelar pertemuan itu--berada sekitar 15 meter dari masjid yang hingga kini masih berdiri," kata juru bicara Pusat Komando AS, Kolonel John J Thomas, dikutip AFP, Jumat (17/3).

Menurut pernyataan Pusat Komand, "pasukan AS melaksanakan serangan udara terhadap tempat pertemuan Al-Qaidah di Suriah pada 16 Maret di Idlib, Suriah, menewaskan sejumlah teroris."

Thomas kemudian mengklarifikasi bahwa lokasi persis serangan tersebut tidak jelas. Namun, dia mengatakan lokasi itu berada di lokasi yang sama dengan masjid yang dilaporkan telah diincar pasukan AS di Al-Jineh, Aleppo.

"Kami akan menyelidiki dugaan korban sipil terkait serangan ini," kata dia menambahkan, ketika ditanya soal laporan dari Syrian Observatory for Human Rights soal tewasnya 42 orang di masjid tersebut.

"Kami menanggapi laporan itu dengan sangat serius," ujarnya. Dia juga mengatakan Pusat Komando belum menerima laporan langsung soal korban sipil dalam serangan tersebut.

Thomas mengatakan serangan unilateral AS "menghancurkan separuh dari bangunan tempat pertemuan itu dilaksanakan."

Syrian Observatory for Human Rights melaporkan serangan yang dilakukan pesawat tak dikenal mengincar masjid tersebut saat salat Isya.

Organisasi yang berbasis di Inggris itu menyebut ada lebih dari 100 orang korban luka akibat peristiwa ini dan banyak yang masih terperangkap di bawah reruntuhan.(CNN)

Jakarta - Keluarga cendana semakin santer dibicarakan saat Pilkada DKI memasuki putaran kedua. Dua pasang calon gubernur seakan berebut dukungan menyusul pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan bertemu keluarga besar Soeharto dan langsung membuktikan dengan menemui Probosutedjo dua hari lalu.

"Dari fenomena tersebut membuktikan bahwa pasca orde baru itu keluarga cendana enggak pernah benar-benar meninggalkan dunia politik," ujar pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio kepada Rimanews, hari ini.

Lewat Ruhut Sitompul sebagai juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot, Probosutrdjo berada di pihak Ahok dengan motif torehan prestasi selama memimpin Jakarta.

Namun juru bicara lainnya, Eva Sundari menepis pertamuan dua hari lalu merupakan bentuk dukungan yang diberikan keluarga cendana kepada Ahok. Dia mengatakan, pertemuan Ahok hanya urusan kemanusiaan karena kondisi kesahatan Probo yang terus menurun.

Berbeda dengan apa yang dialami pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang langsung mendapatkan posisi tawar tinggi dengan pernyataan dukungan Siti Hediati Haryadi alias Titiek Soeharto secara langsung. Namun Titiek menjelaskan dukungan tersebut bersifat personal tanpa melibatkan Golkar sebagai Parpol yang menaunginya, juga keluarga cendana.

Dengan fenomena tersebut, Hendri menyebut tidak seharusnya rakyat terkejut. Keluarga cendana setelah orde baru tetap mengunjakan kakinya dalam dunia politik Indonesia. Buktinya dengan kemunculan partai-partai kecil yang juga pernah ingin mengusung Tommy Soeharto sebagai Presiden RI.

"Jadi tidak usah heran, saya tidak kaget dengan fenomena kehadiran keluarga cendana. Tapi kembali lagi apakah fenomena tersebut akan dibuat baik atau negatif kembalikan lagi kepada masyarakat," ungkap Hendri. (Rimanews)

Rachel Alience Corrie, 23, aktivis cantik AS yang tewas dibuldoser pasukan Israel saat halangi penggusuran rumah rakyat Palestina. Foto / REUTERS
RACHEL Alience Corrie bukan pejuang Hamas maupun Fatah Palestina. Dia bahkan gadis keturunan Yahudi, asal Olympia, Washington, Amerika Serikat (AS). Tapi, namanya abadi sebagai pahlawan rakyat Palestina setelah 14 tahun lalu, tubuhnya hancur dihantam buldoser lapis baja Israel saat menghalangi penggusuran rumah warga di Rafah, selatan Jalur Gaza.

Corrie adalah aktivis muda dan mahasiswi cantik yang tidak biasa. Dia meninggal di tangan pasukan pertahanan (IDF) Israel yang kejam pada 16 Maret 2003. Usianya, saat itu 23 tahun. Usia yang sangat muda untuk mengorbankan diri membela orang-orang Palestina yang ditindas Israel.

Orang pertama Palestina yang menyematkan gelar pahlawan untuk Corrie adalah almarhum Yasser Arafat, mantan pemimpin Palestina. Saat Corrie mengembuskan napas terakhir, Arafat mengontak orangtuanya di Washington, Craig dan Cindy Corrie, untuk memberitahu putri mereka jadi martir sekaligus pahlawan Palestina.

Corrie sejak masih kecil sudah menonjol. Videonya yang pidato tanpa naskah di depan para siswa cukup mencengangkan. Isi pidatonya bukan tentang imajinasi anak-anak, tapi berisi pesan-pesan moral dan sosial.

Dia menjadi aktivis muda di kelompok International Solidarity Movement (ISM) atau Gerakan Solodaritas Internasional. Berkat Corrie, kelompok ini menginsipirasi anak-anak muda dari berbagai negara untuk bergerak menolong Palestina. Salah satunya anak-anak muda yang tewas dalam tragedi kapal Mavi Marmara, beberapa tahun lalu.

Saban 16 Maret, para aktivis dan seniman rutin menggelar pentas teater tentang detik-detik kematian Corrie. Selain abadi sebagai nama pahlawan Palestina, nama Corrie telah lama menjadi nama yayasan sosial yang digerakkan orangtuanya untuk menolong orang-orang tertindas.

Kematian Corrie sekaligus “tamparan” bagi AS yang selama ini sesumbar memperjuangkan hak asasi manusia (HAM). Alih-alih memperjuangkan HAM, AS selama 14 tahun terakhir ini bungkam untuk membela warganya sendiri yang tewas dibuldoser Israel. Gagal di negaranya sendiri, orangtua Corrie menggugat pembunuha putrinya ke pengadilan di Israel. Tapi, hasilnya jauh dari memuaskan.

Corrie datang ke Gaza selain menjalankan misinya sebagai aktivis ISM, dia juga mengerjakan tugas akhir kuliahnya. Sejak tiba di Rafah dan Gaza, Corrie kerap mengontak ibunya untuk menceritakan penderitaan bocah-bocah Palestina yang ketakutan mendengar tembakan hingga penggusuran. Bagi Corrie, itu pengalaman nyata yang menyayat hatinya.

Nasibnya tragis. Kurang dari dua bulan setelah kedatangannya di Gaza, aktivis cantik itu meninggal dibunuh pasukan IDF dengan buldoser.

Pasukan Israel kala itu, berdalih tidak melihat Corrie karena pandangan terganggu. Tapi, dalih itu janggal. Sebab, Corrie sudah melambaikan tangan dan berteriak memohon untuk menghentikan laju buldoser Israel. Penyelidikan militer Israel juga menyimpulkan kematian Corrie sebagai kecelakaan. Kesimpulan ini yang menyedihkan orangtuanya dan para aktivis pro-Palestina.

Kelompok-kelompok HAM,  seperti Amnesty International, Human Right Watch, B’Tselem dan Yesh Din, mengecam penyelidikan militer Israel atas kematian Corrie.

Pada tahun 2005, orangtua Craig dan Cindy Corrie mengajukan gugatan perdata terhadap negara Israel. Gugatan diajukan karena Israel tidak melakukan penyelidikan penuh dan kredibel dalam kasus kematian putrinya. Orangtua Corrie, meyakini putri mereka sengaja dibunuh oleh tentara Israel yang sembrono.

Pada bulan Agustus 2012, sebuah pengadilan Israel menolak gugatan orangtua Corrie. Pengadilan Israel justru menjunjung tinggi hasil investigasi militer tahun 2003. Ironisnya, pengadilan memutuskan bahwa Pemerintah Israel tidak bertanggung jawab atas kematian Corrie.

Keputusan pengadilan itu dikecam kelompok-kelompok HAM dunia. Namun, pemerintah AS tidak bersuara. Orangtua Corrie mengajukan banding terhadap putusan pengadilan Israel bulan Agustus 2012. Lagi-lagi, Mahkamah Agung Israel pada 14 Februari 2015 menolak banding mereka.

Pada tahun 2005 drama perempuan bertajuk “My Name Is Rachel Corrie” dipentaskan di Royal Court Theater London. Sambutannya luar biasa. Pada bulan April 2015, drama ini dipentaskan Off Broadway di East Village di New York yang juga disambut antusias.

Sebuah kota di Ramallah, Tepi Barat, secara khusus menjadikan nama Rachel Corrie sebagai nama jalan. Nama aktivis ini juga abadi di sebuah nisan simbolik di pemakaman Teheran, Iran.

Biografi

Rachel Aliene Corrie

Lahir: 10 April 1979, di Olympia, Washington, AS.

Aktivitas: Mahasiswi The Evergreen State College dan aktivis ISM.

Meninggal: 16 Maret 2003, di usia 23 tahun di Rafah, Jalur Gaza.

Penyebab: Dihantam buldoser lapis baja Israel saat mencegah penggusuran rumah penduduk Palestina. 

Sumber: Diolah SINDOnews dari biografi Corrie dan sumber lainnya

Yusril Ihza Mahendra
Jakarta - Pasal 158 UU Pilkada mengatur ambang batas sengketa suara yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi maksimal 2 persen. Pengacara Yusril Ihza Mahendra meminta MK mengesampingkan pasal itu khusus untuk Aceh.

"Ketentuan pilkada di Aceh ini spesial. Kami mohon kepada MK untuk mengesampingkan Pasal 158 UU Pilkada untuk Aceh, karena Aceh punya ketentuan sendiri, yaitu Pasal 74 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pilkada Aceh," ujar Yusril dalam sidang sengketa hasil suara di Panel II yang berlangsung di lantai 4 gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).

Yusril mengatakan, dalam Pasal 74 tidak ditentukan mengenai ambang batas sengketa suara. Kuasa hukum pasangan calon Gubernur Aceh nomor urut 5 Muzakir Manaf-TA Khalid ini menyebut kliennya memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa ke MK.

"Aceh ini merupakan daerah khusus. Untuk mencalonkan saja jumlah dukungan dari partai pengusung hanya 15 persen, padahal secara nasional aturannya 20 persen," kata Yusril.

Yusril lebih lanjut mengungkapkan bahwa Aceh sama dengan Jakarta. Dia menyebut Aceh dan Jakarta sama-sama memiliki pasal khusus yang mengatur tentang pilkada.

"Aceh sama dengan Jakarta, punya aturan khusus. Kalau secara nasional, pasangan calon dengan jumlah perolehan suara tertinggi itu bisa ditetapkan sebagai pemenang. Tapi kan di DKI tidak seperti itu aturannya, harus peroleh suara di atas 50 persen. Kalau memang tidak mau mengikuti aturan khusus yang berlaku, pasangan Ahok-Djarot harusnya sudah menang," sebut Yusril.

Dia menegaskan, di Aceh pasangan calon menggunakan syarat dukungan partai pengusung sebesar 15 persen. Jumlah itu berbeda dengan ketentuan nasional, yaitu 20 persen.

"Pasangan calon mendaftar menggunakan aturan Aceh. Jadi, ketika ada sengketa, sudah seharusnya juga digunakan aturan Aceh. Karena itu sudah ada ketentuannya. Jadi kami mohon kepada MK untuk mengadili permasalahan ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan hal itu akan menjadi catatan dalam persidangan. Palguna menyebut apa yang disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara.

"Karena pernyataan itu juga sudah disampaikan dalam persidangan terbuka ini, MK harus mempertimbangkan itu. Hanya itu yang menjadi catatan dalam persidangan ini," ujar Palguna.

Pada persidangan ini, pihak pemohon meminta kepada MK agar membatalkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pembatalan ini disertai dengan permohonan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) di lokasi-lokasi terkait.

Sidang ditutup pukul 15.00 WIB dan akan dilanjutkan pada Senin (20/3) dan Selasa (21/3) mendatang. Lanjutan sidang itu dengan catatan mendengarkan jawaban pemohon, keterangan terkait, dan pengesahan alat bukti.

"Itu supaya dicatat dan diingat. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai," tutup Wakil Ketua MK Anwar Usman dan meninggalkan tempat persidangan.(Detik.com)

Ilustrasi
Banda Aceh - Park Kwan Kwok (34) duduk bersila di depan ustaz Fakrudin Lamudin di Masjid Syeikh Abdurrauf di Gampong Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Kamis (16/3) usai salat Isya.

Menggunakan baju dan peci putih. Park langsung mengucapkan dua kalimat syahadat yang dipandu oleh ustaz Fakrudin Lamudin. Proses ini turut disaksikan oleh sejumlah tokoh masyarakat Gampong setempat.

Pria asal Korea Selatan ini kemudian menggantikan namanya menjadi Abdurrauf yang memiliki arti hamba Allah yang ramah. Abdurrauf, baru enam bulan tinggal di Aceh sebagai pekerja sosial bergerak di bidang kesehatan. Saat ini ada 30 sekolah di Banda Aceh dan Aceh Besar sedang mempromosikan kesehatan.

Abdurrauf mengaku sebelumnya penganut atheis, atau tidak percaya adanya Tuhan sang pencipta alam dan segala isinya. Namun kemudian sia luluh saat berada di Aceh, melihat ayah angkatnya Marzuki setiap saat sujud ketika menunaikan ibadah salat 5 waktu.

Saat itulah, hatinya terketuk hendak mencari tahu apa yang sedang dikerjakan oleh ayah angkatnya. Lantas, Abdurrauf mempertanyakan aktivitas yang dilakukan, salah satunya selalu dia adalah sujud. Lalu Marzuki pun menjelaskan bahwa dirinya sedang menyembah Allah, sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia.

"Beliau sering lihat saya salat. Bertanya kenapa di saat tertentu bapak sujud. Zuhur sujud, Ashar sujud. Saya katakan, saya sedang menyembah Allah," kata Marzuki.

Beberapa hari kemudian, Abdurrauf pun mengutarakan niatnya untuk memeluk agama yang dianut oleh ayah angkatnya. Dia telah mengutarakan keinginan memeluk Islam sejak 3 minggu yang lalu.

"Beliau bertanya kepada saya boleh gak saya masuk Islam. Saya jawab sangat boleh sekali," jelasnya.

Sejak saat itulah Marzuki beserta rekan-rekannya mengajarkan Abdurrauf ilmu-ilmu agama Islam, terutama tata cara menunaikan salat 5 waktu yang menjadi tiang agama Islam.

Kata Marzuki, Abdurrauf punya rencana akan pulang ke Kores Selatan dan memboyong anak dan istrinya ke Aceh untuk memeluk Islam. Meskipun sudah berada di Aceh enam bulan lebih, Abdurrauf belum bisa berbahasa Indonesia, hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa Korea Selatan dan bahasa Jepang. [merdeka.com]
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.