Penganggaran 3,3 M untuk Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pidie Dikecam
"Anggaran tersebut bersumber dari ABPK Pidie tahun anggaran 2025," kata Penjabat Sekretaris daerah (Sekda) Pidie, Jufrizal saat dikonfirmasi pada Kamis, 16 Januari 2025.
Melalui sebuah pernyataan yang disampaikan pada hari ini, oleh salah satu mahasiswa prodi Hukum Pidana Islam,Ramazan menilai bahwa pengalokasian dana tersebut sangat tidak tepat dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial di tengah kondisi ekonomi yang tengah sulit.
Mereka berpendapat bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Pidie, malah dialokasikan untuk fasilitas pribadi pejabat yang terkesan mewah.
“Dalam situasi perekonomian yang masih terbilang sulit dan banyaknya persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius, kami sangat menyayangkan langkah Pemkab Pidie yang lebih memilih mengutamakan pembelian mobil dinas dengan anggaran yang sangat besar,” ujar Demisioner Ramazan, di kampus Al-hilal Sigli.
Mahasiswa ini mengingatkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Mereka juga menekankan bahwa pengeluaran anggaran yang besar untuk kendaraan dinas harus diiringi dengan manfaat yang nyata bagi rakyat, bukan semata-mata untuk kemewahan pejabat.
"Kami mengajak semua pihak, terutama para pengambil kebijakan di Pidie, untuk lebih bijak dalam merencanakan dan menggunakan anggaran daerah, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat,” tambah Ramazan.
Dalam kesempatan ini, mahasiswa juga mendesak agar DPRK Pidie segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan anggaran tersebut dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah-masalah sosial yang saat ini membutuhkan solusi cepat dan tepat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
Sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut, mahasiswa juga berencana menggelar aksi damai di depan kantor Pemkab Pidie dalam waktu dekat, untuk menyuarakan aspirasi dan menuntut agar anggaran tersebut dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih mendesak.(Rilis)