StatusAceh

Aceh Timur - Menjelang pesta demokrasi di Provinsi Aceh dengan menghadirkan 6 pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang bakal terpilih menjadi orang nomor satu di Aceh tidak dapat menghentikan langkah para Tim Relawan Irwandi-Nova untuk mengantarkan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sebagai pemenang di pilkada 2017 mendatang.

Hal ini di sampaikan oleh Ketua Seuramoe Irwandi Pusat Ahmad Dani, Sabtu 1 Oktober 2016, di sela-sela ketika bertemu dengan para tokoh masyarakat di salah satu sudut kota tua Kabupaten Aceh Timur, Tim Relawan Irwandi-Nova berjuang dengan ikhlas bahkan mereka tidak pernah menuntut apapun dari segi finansial, dan mereka benar-benar murni bekerja sebagai Tim Relawan untuk kemenangan Irwandi-Nova.

"Para tim relawan pemenangan Irwandi-Nova ikhlas bekerja dan tidak pernah menuntut apapun dari segi finansial,"sebutnya.

Menurut Dani, Menyangkut kondisi masyarakat Aceh saat ini ketika melayani para Timses membujuk rakyat untuk memilih salah satu kandidat Calon Gubernur, itu merupakan hal biasa-biasa saja bahkan setiap Timses memiliki cara masing-masing untuk menyakinkan hati rakyat, selama kegiatan itu positif, lakukan saja sebisa mungkin, bilapun ada kandidat yang melakukan praktek "Money Politik" itu hak mereka untuk menghamburkan uang, tetapi suatu saat nanti kegiatan seperti itu akan berakibat fatal bagi rakyat khususnya bagi masyarakat Aceh.

Bila kandidat tersebut terpilih, maka secara otomatis mereka harus menarik uang itu kembali dengan berbagai hasil korupsi, sehingga bisa menelantarkan berbagai infrastruktur di Aceh, dan selanjutnya Dani juga mengharapkan kepada masyarakat Aceh harus benar-benar berpikir secara matang dalam menentukan dan memilih calon pemimpin dan ini masalah serius menyangkut hajat orang ramai serta perjalanan masa depan Aceh selama 5 (lima) tahun kedepan.

"Alhamdulillah sampai detik ini rakyat sudah mulai menyadari dan sudah bisa membedakan cara kinerja para pemimpin yang sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota, dan dari segi bentuk dukungan rakyat Aceh kepada Bapak Irwandi Yusuf dapat kita lihat dari jumlah dukungan dan antusias masyarakat tersebut yang meminta namanya untuk di tulis dalam formulir relawan hampir setiap hari daftar nama semakin meningkat," jelas Dani.

Dani juga berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, dalam menyongsong Pilkada 2017, masyarakat tidak perlu takut terhadap premanisme maupun bandit politik, baik itu berupa intimidasi yang sengaja di lakukan oleh oknum-oknum tertentu, mereka sengaja melakukan hal tersebut untuk meraih kemenangan seperti kejadian pilkada 2012 tempo lalu, maka dengan tindakan haram seperti itu bisa menghasilkan calon pemimpin yang kurang tepat bagi masyarakat Aceh, untuk mensukseskan pilkada halal di tahun 2017, masyarakat Aceh harus berani melawan dan menjadi pelopor demokrasi secara utuh dan transparan.

"Saya harap masyarakat tidak perlu takut terhadap premanisme maupun bandit politik menjelang Pilkada 2017 nantinnya"tambah Dani.

Sesuai dengan motto yang di terbitkan oleh KIP Aceh yaitu "Aceh Damai Aceh Memilih" maka serahkan saja semua hak memilih secara demokratis kepada rakyat..(SA/TM)

Lhoksukon - Dua pemuda asal Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Efan Alfatra (20) dan Reza Saputra (20), disekap dan dianiaya sekelompok pria di kawasan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Selasa (27/9) sore.

Hingga Jumat (30/9) sore, Efan Alfatra masih dirawat di Rumah Sakit Kasih Ibu Lhokseumawe, karena mengalami sesak napas. Pihak keluarganya menuding, di antara pria yang melakukan penyekapan dan penganiayaan itu ada seorang oknum polisi.

Orang tua Efan, Rusli, menceritakan kepada Serambi, Jumat kemarin, kasus ini berawal dari hilangnya seorang perempuan, anak dari salah satu anggota kelompok pria tersebut. Ia menduga yang membawa lari anak perempuannya itu adalah teman si korban.

Lalu pada Senin (26/9) siang, kedua korban diundang ke tempat kelompok pria tersebut berada. “Awalnya komunikasi mereka dengan anak saya dan temannya baik. Mereka malah meminta anak saya agar ikut mencari pria yang membawa lari perempuan tersebut,” ujarnya.

Singkatnya, pada Selasa (27/9) sekitar pukul 16.00 WIB, kedua korban diminta datang ke lokasi penyekapan. Tapi saat kedua korban datang, langsung dimasukkan ke rumah kosong. “Setelah terjadi komunikasi panjang, akhirnya tangan anak saya dan temannya diborgol pakai borgol kecil,” jelasnya.

Selanjutnya, Efan--sesuai pengakuannya--sempat disiram pakai air kencing. Mulut dan mata kedua korban pun dilakban. Setelah itu, langsung dipukul berulang kali oleh sejumlah pria. “Termasuk ada oknum polisi yang dikenal anak saya ikut memukul,” urainya.

Setelah disekap sekitar 1,5 jam, Reza berhasil melepaskan jari jempolnya yang diborgol dari gari, lalu ia lari melalui jendela rumah kosong tersebut.

Namun, aksi Reza ketahuan, sehingga sejumlah pria itu mengejarnya. Tak jauh Reza berlari, kembali berhasil ditangkap. Di situ Reza kembali dipukul dan sempat diseret saat dibawa balik ke rumah kosong tersebut.

Tak lama kemudian, kelompok pria tersebut pun melepaskan kedua korban. “Tapi sebelum dilepas, sempat diancam. Keduanya diberi waktu 1,5 jam harus mendapatkan perempuan yang kabur tersebut,” katanya.

Menurut Rusli, saat Efan sampai di rumah, dia pun menginterogasi kejadian yang dialaminya, sehingga tak lama kemudian anaknya pun mengaku sesak napas, sehingga dibawa lari ke Puskesmas Dewantara. Sampai di puskesmas langsung mendapatkan bantuan oksigen. Tak lama kemudian diperbolehkan pulang. “Pada malam Rabu, saya sempat menghubungi oknum polisi tersebut dan meminta datang bersama temannya ke Dewantara untuk diselesaikan secara baik-baik. Tapi mereka tak hadir semua, sehingga tidak ada titik temu,” ucapnya.

Selanjutnya, pada Rabu (29/9) malam pihak keluarga berkesimpulan untuk membuat laporan ke polisi, agar dapat diproses secara hukum. “Sedangkan pada Kamis malam, anak saya kembali sesak napas, sehingga dibawa ke rumah sakit untuk diopname. Sedangkan Reza masih ada di rumahnya, meskipun ada mengalami luka-luka,” pungkasnya.

Ketua Pemuda Keude Krueng Geukuh, Saiful Antara, sangat menyesalkan kejadian itu. Ia berharap kasus ini diusut tuntas. Kapolres Lhokseumawe, AKBP Hendri Budiman, melalui Kasat Reskrim AKP Yasir SE, membenarkan adanya laporan tersebut dan sedang ditindaklanjuti.

Ditanya tentang tudingan pihak keluarga korban bahwa ada oknum polisi yang terlibat, AKP Yasir belum bisa memastikannya. “Masih kita telusuri,” demikian AKP Yasir. (Sumber: serambinews.com)

Blangpidie - Pimpinan Pesantren Babul Istiqamah Abuya Tengku H. Baihaqi Daud menghembuskan nafas terakhir Sabtu pagi (1/10) sekira pukul 07.00 WIB di Ponpes setempat Gampong Padang Hilir, Kecamatan Susoh, Kabupabaten Aceh Barat Daya (Abdya).

"Benar, almarhum meninggal tadi pagi di Pesantren Babul Istiqamah," kata H.Munir Ubit salah seorang  keluarga kepada AJNN di Blangpidie.

Menurutnya, Abuya Tengku Baihaqi Daud meninggal dunia di usia 65 dalam kondisi sakit biasa. "Tidak di rawat di rumah sakit, sebab Almarhum cuma sakit biasa," ujar H. Munir Ubit.

Sebelum meninggal tambahnya, aktivitas Abuya Baihaqi Daud biasa-biasa saja, bahkan kemarin beliau sempat melaksanakan salat Jumat di masjid secara berjamaah.

"Kemari masih beraktivitas salat Jumat, tadi pagi sempat salat subuh dan menelpon salah seorang muridnya," imbuh Munir Ubit.

Dikatakan Munir, hingga saat ini keluarga Almarhum sedang menunggu salah seorang putranya dari Banda Aceh. "Diperkirakan usai ba'dah Dhuhur beliau akan di kebumikan di komplek pesantren dan saat ini sedang menunggu putranya yang mengaji di Pesantren Samalanga Banda Aceh," kata H.Munir Ubit.(AJNN)

StatusAceh.Net - Sainah, seorang gadis 17 tahun, menjadi sorotan media dua bulan setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat pada 30 September 1965.

Sainah disebut-sebut sebagai anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang melakukan Tarian Harum Bunga di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

 “Tarian Bunga Harum itu merupakan tarian perangsang jang kotor, sehingga menimbulkan kelakuan-kelakuan asusila di antara para peserta gerakan Kontrev G30S di Lubang Buaja,” bunyi petikan berita harian Kompas, Senin 13 Desember 1965.

Pers ketika itu mengutip keterangan dari Ketua Tim Pemeriksa dan Interogasi Jawa Barat, Mayor Danamiharja. Menurut Danamiharja, Sainah bergabung di Lubang Buaya atas permintaan Pelda Angkatan Udara bernama Jusuf.

Sainah disebut dijanjikan honorarium Rp100 ribu. Ia bersama teman-teman perempuan lainnya ditugaskan menari telanjang bulat setiap hari. Tarian itu dikenal dengan nama Tari Harum Bunga.

“Kalau tarian serupa ini diadakan, maka berbondong-bondonglah 400 orang laki-laki sebagai ‘penonton’. Maka timbullah ‘pergaulan bebas’, di mana tiap wanita diharuskan melajani tiga sampai empat orang laki-laki.”

Tarian Bunga Harum itu semacam puncak propaganda yang disebarkan secara resmi oleh aparat ketika itu. Kabar itu berembus cepat, setelah sebelumnya Gerwani juga disebut menyiksa tujuh perwira AD –menusuk-nusuk mereka dengan pisau dan menyileti alat vital para korban.

Sejumlah perempuan dari Gerwani, menurut penelitian profesor dan antropolog Universitas Amsterdam Saskia Eleonora Wieringa, memang berada di Lubang Buaya menjelang aksi dari kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September.

Namun, Gerwani sebagai organisasi tak pernah terbukti terlibat dalam aksi penyiksaan dan pembunuhan para perwira AD.

Latihan Ganyang Malaysia

Tanggal 30 September 1965, Suharti Suwarto, seorang anggota Gerwani berpaham komunis garis keras, datang ke kantor pusat Gerwani. Dia mengatakan, perlu sejumlah perempuan untuk latihan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) di Lubang Buaya.

Dwikora ialah bagian dari kebijakan konfrontasi Malaysia oleh pemerintah Sukarno. Saat itu Presiden Sukarno menentang niat Federasi Malaya untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak karena menganggapnya sebagai boneka Inggris.

Sejak Juli 1965, Lubang Buaya menjadi lokasi latihan Ganyang Malaysia bagi sukarelawan Dwikora, mulai anggota PKI, Pemuda Rakyat, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Buruh Tani Indonesia, sampai Gerwani.

Namun pada 30 September itu, para pengurus Gerwani di kantor pusat heran dengan permintaan Suharti untuk menyediakan tenaga untuk latihan Dwikora.

"Menurut mereka, hal itu belum pernah dibahas dalam rapat. Meski demikian Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Gerwani, Sulami, menyanggupi permintaan Suharti," kata Saskia seperti tertulis dalam buku Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI.

Sulami pun menjemput empat anggota Gerwani dan mengirim mereka ke Lubang Buaya.

Namun sehari sesudah mengirim sukarelawan ke Lubang Buaya, 1 Oktober 1965, Sulami kaget mendengar kabar tentang upaya kudeta yang dilakukan G30S.

Para gadis Gerwani yang datang dari Lubang Buaya, tiba di kantor dan kebingungan mendengar cerita pembunuhan para jenderal AD.

Seorang sukarelawan bernama Siti Arifah, kepada Saskia pada Februari 1983, menceritakan peristiwa yang ia lihat di Lubang Buaya.

“Saya menyaksikan para serdadu membunuh beberapa orang jenderal, kemudian saya lari pulang. Saya ditangkap pada jam sembilan pagi, lalu ditahan di penjara selama dua minggu. Saya diinterogasi dan dicambuki. Mereka memaksa kami telanjang bulat dan menari-nari di depan mereka,” kata Siti seperti dituturkan dalam buku karya Saskia.

Setelah peristiwa itu, beredarlah berbagai dongeng tentang kekejaman dan aksi tak senonoh yang dilakukan Gerwani. Para perempuan Gerwani diterpa isu melakukan tarian telanjang dan menyileti kemaluan para perwira.

Desas-desus itu disusul dengan aksi aparat menanggapi anggota Gerwani hingga ke pelosok daerah. Mereka yang melarikan diri, hidup dalam buronan. Banyak yang akhirnya tertangkap dan dipenjara.

Para tahanan politik perempuan itu lantas menghadapi penyiksaan dan pemerkosaan.

Sejumlah lokasi penyiksaan yang terkenal antara lain Penjara Bukit Duri di Jakarta Selatan, dan bekas sekolah Tionghoa di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, yang kemudian dikenal dengan sebutan “rumah setan.”

Pelacur

Saat itu terdapat tiga perempuan di Lubang Buaya yang selalu mendapat pemberitaan di media, yakni Sainah, Emy, dan Atikah Djamilah. Para perempuan itu, menurut penghuni penjara Bukit Duri, dipaksa mengaku melakukan berbagai kekejaman di Lubang Buaya.

Emy misalnya, ialah pelacur yang disiksa untuk mengaku sebagai anggota Gerwani. Dia masuk ke penjara Bukit Duri dan bergabung dengan tahanan politik pada 1967.

“Dia buta huruf, dan diminta memberikan cap jempol dari berita acara pemeriksaan yang tak diketahui isinya,” kata Sri Sulistyawati, mantan tahanan politik Bukit Duri.

Isi surat pernyataan itu memberitakan bahwa dia adalah Ketua Gerwani Jakarta dan ambil bagian dalam penyiksaan kelamin pada jenderal di Lubang Buaya.

Padahal, kata Sri, Emy merupakan pelacur yang biasa berdiam di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Emy akhirnya dilepaskan pada 1979.

“Selama di penjara, para anggota Gerwani mengajari Emy baca tulis dan menjelaskan kepadanya apa dan bagaimana Gerwani itu,” kata Sudjinah, salah satu pengurus DPP Gerwani, dalam buku Saskia.

Sudjinah yang menghadapi sidang pengadilan atas tuduhan subversif pernah mengajukan kisah Emy kepada hakim. Dia juga bercerita tentang para perempuan mengaku Gerwani yang membuat kesaksian setelah mendapat siksaan kejam.

Namun, semua yang dikatakan Sudjinah tak diindahkan.

Selain Emy, Jamilah juga dipublikasikan sebagai anggota Gerwani yang terlibat memutilasi para jenderal.

Jamilah dikenal sebagai Srikandi Lubang Buaya. Pengakuannya bahwa dia memutilasi alat vital para perwira AD ditulis beberapa media, antara lain Angkatan Bersenjata dan Sinar Harapan yang terbit pada 5 dan 6 November 1965.

Dalam laporan itu, Jamilah mengatakan melakukan perbuatan itu atas perintah pimpinan Gerwani berinisial S dan Sas.

Sejak muncul berita-berita itu, demonstran mahasiswa ramai berteriak “Gerwani Cabo,” “Gantung Gerwani,” dan “Ganyang Gerwani.”

Pada 2011, Gramedia menerbitkan buku berjudul Aku Bukan Jamilah dengan kata pengantar dari Koesalah Toer, adik kandung Pramoedya Toer. Buku itu berisi pengakuan Jemilah,  yang  namanya selama itu disebut sebagai Jamilah.

Jemilah adalah gadis kampung asal Pacitan, Jawa Timur. Ia bercerita, baru saja menikah dengan pria bernama Haryanto dan tinggal di Jakarta sejak 1965. Suami Jemilah adalah aktivis SOBSI.

Baru beberapa bulan Jemilah menikah, meletus peristiwa G30S. Jemilah pun berencana pulang kampung.

Namun di tengah perjalanan menuju terminal bus, kendaraan yang ditumpanginya dicegat tentara. Ketika itu tentara sedang mencari seseorang bernama Atikah Jamilah.

Atikah Jamilah itulah yang menurut militer mencungkil mata para jenderal.

Jemilah lalu dibawa ke kamp dan diinterogasi. Lewat berbagai penyiksaan, dia terpaksa mengaku sebagai Atikah Jamilah.

Setelah itu berbagai media menyantap rekayasa informasi atas nama Jamilah.

Sukarno Geram, Soeharto Mendongeng

Bertebarannya kabar tidak masuk akal mengenai perbuatan asusila dan kekejian yang dituduhkan kepada aktivis Gerwani, membuat Presiden Sukarno geram.

Dia berupaya meredam gejolak fitnah lewat siaran radio. “Adakah rakyatku sudah begitu bodohnya dan percaya tentang kabar omong-kosong yang menyatakan beberapa ratus wanita telah memotong buah zakar para jenderal dengan sebuah pisau silet?”

Namun, pernyataan Sukarno itu tak ada hasilnya. Pun meski dia berusaha membendung gelombang kekerasan dengan mengumumkan hasil autopsi para jenderal.

Hanya satu media yang memuat hasil autopsi itu: Sinar Harapan pada 13 Desember 1965.

Hasil visum et repertum oleh Tim Autopsi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto atas jenazah tujuh perwira menunjukkan mereka tewas karena tertembak. Visum menyatakan tak ada luka sayatan pada kelamin para korban.

Prof. Dr. Arif Budianto, ahli forensik Universitas Indonesia yang tergabung dalam tim autopsi, membantah sejumlah laporan soal penyiletan alat vital yang diberitakan oleh Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata, dua harian di bawah militer.

“Kami periksa penis-penis para korban dengan teliti. Jangankan terpotong, bahkan luka iris saja sama sekali tidak ada. Kami periksa benar itu, dan saya berani berkata itu benar. Itu faktanya,” kata Arif kepada Majalah D&R edisi 3 Oktober 1998 seperti dikutip dari buku Siapa Dalang G30S?

“Soal mata yang dicongkel, memang kondisi mayat ada yag bola matanya copot, tapi itu karena sudah lebih dari tiga hari terendam, bukan karena dicongkel paksa. Saya sampai periksa dengan saksama tepi mata dan tulang-tulang sekitar kelopak mata, apakah ada tulang yang tergores. Ternyata tidak ditemukan,” ujar Arif.

Pemberitaan media-media kala itu, menurut Arif, membuat tim autopsi ketakutan karena mereka tak menemukan fakta yang sama.

Hasil autopsi tak berpengaruh apapun.

Pada saat bersamaan, Jenderal Soeharto berpidato seolah berita bohong atas Gerwani adalah kebenaran. Ia, di hadapan 30 ribu orang perempuan, memberikan peringatan tentang pentingnya meluruskan moral kaum perempuan.

“Mereka telah meninggalkan kepribadian kita, karena mereka telah merusak kepribadian kaum wanita Indonesia. Wanita sebagai ibu memiliki peranan khusus dalam mendidik anak-anak. Generasi muda kita harus diselamatkan agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan moral kaum kontrarevolusioner,” kata Soeharto seperti dikutip dari Berita Yudha, 9 November 1965.

Gencarnya pemberitaan fitnah soal Gerwani menimbulkan ketakutan sekaligus kemarahan di tengah masyarakat.

“Rakyat secara psikologis dipersiapkan untuk melakukan pembunuhan terhadap para tetangganya atau siapapun yang ditengarai anggota PKI atau ormasnya,” kata Saskia.

Akibat kemarahan yang dibentuk rangkaian kabar bohong itu, sekitar setengah hingga satu juta orang mati terbunuh di seantero Indonesia.

Sementara jumlah tahanan politik mencapai lebih dari 20 ribu orang, dengan hanya 800 di antaranya yang menjalani persidangan.

Sukarno yang dianggap tak mampu melindungi massanya kehilangan separuh pengaruh, dan kehancuran PKI dan ormasnya melapangkan jalan Soeharto menuju kekuasaan.

Rezim baru berdiri di atas darah dan dusta. (CNN)

Jakarta - Pemerintah secara resmi menyatakan sikap terkait tragedi 1965. Setelah melalui berbagai kajian dan penelitian, pemerintah menyatakan penanganan tragedi 1965 akan diselesaikan melalui jalur non yudisial.

"Bahwa untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, pemerintah telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, Komnas HAM, TNI/Polri, para pakar hukum dan masukan dari masyarakat," kata Menko Polhukam Wiranto di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu (1/10/2016).

Hal itu disampaikan Wiranto usai upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

Wiranto menjelaskan, pemerintah telah melalui kajian dan diskusi yang panjang untuk menentukan sikap terkait perstiwa G30S/PKI. Kajian hukum pun disebut Wiranto telah banyak dilakukan untuk menentukan status hukum kasus masa lalu itu.

"Dari pendekatan yudisial telah dilakukan pendalaman tentang peristiwa tersebut. Dari kajian hukum pidana, peristiwa tersebut termasuk dalam kategori 'The principles clear and present danger', negara dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dan nyata, maka tindakan yang terkait national security merupakan tindakan penyelamatan," jelas Wiranto.

"Dari peristiwa tersebut juga dapat berlaku adagium 'Abnormaal recht voor abnormaale tijden', tindakan darurat untuk kondisi darurat (abnormal) yang dapat dibenarkan secara hukum dan tidak dapat dinilai dengan karakter hukum masa sekarang," tegasnya.

Tak sampai di situ, telah dilakukan bedah kasus antara penyelidik Komnas HAM dan penyidik Kejaksaan Agung yang ternyata menemui hambatan yuridis. Pemenuhan alat bukti menjadi hambatan terbesar untuk menentukan status hukum peristiwa besar itu.

"Terdapat kesulitan untuk terpenuhinya standar pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM," imbuh Wiranto.

Pemerintah lalu memutuskan untuk menyelesaikan masalah 1965 melalui jalur non yudisial. Wiranto menegaskan, penyelesaian melalui jalur non yudisial dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, yaitu:

1. Tidak ada nuansa saling menyalahkan

2. Tidak lagi menyulut kebencian atau dendam

3. Sikap/keputusan pemerintah dibenarkan oleh hukum dan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ekses negatif yang berkepanjangan

4. Tergambar kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan tragedi tersebut dengan sungguh-sungguh

5. Ajakan pemerintah untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran bagi bangsa Indonesia agar di masa kini dan masa depan peristiwa semacam itu tidak terulang lagi

Wiranto juga menyampaikan sikap politik resmi pemerintah terkait tragedi 1965.

Pertama, bahwa pada tahun 1965 dan tahun sebelumnya telah terjadi perbedaan secara ideologi politis yang berujung pada makar, sehingga menimbulkan kemunduran dan kerugian besar bagi bangsa Indonesia.

Kedua, pemerintah merasa prihatin atas jatuhnya korban dalam peristiwa tahun 1965 dan secara bersungguh-sungguh berusaha menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut melalui proses non yudisial yang seadil-adilnya agar tidak menimbulkan ekses yang berkepanjangan.

"Ketiga, pemerintah mengajak dan memimpin seluruh bangsa Indonesia dengan mengedepankan ideologi Pancasila untuk bersama-sama merajut kerukunan bangsa agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi di masa kini dan masa yang akan datang," pungkas Wiranto. (Detik.com)

Banda Aceh - Pasangan Calon Gubernur Aceh Tarmizi A Karim-Machsalmina Ali yang diusung oleh enam partai koalisi, yaitu NasDem, Golkar, Hanura, PPP, PKPI dan PAN, hari ini Sabtu (1/9/2016), menggelar deklarasi dengan tema Rapat Akbar Membangun Aceh.

Deklarasi tersebut dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Surya Paloh, Ketua DPP Partai Golkar, Setya Novanto, Ketua DPP PPP Romahurmuzy. Sementara DPP PAN, Hanura dan PKPI dihadiri oleh perwakilan dari DPP masing-masing.

Amatan MODUSACEH.CO, acara deklarasi yang diprediksi akan menghadirkan 25 - 30 ribu massa pendukung, semula dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB, tapi sempat molor dan baru dilaksanakan menjelang pukul  11.00 WIB. Sementara jumlah massa yang hadir juga tak sesuai prediksi. "Ya, paling hanya sekitar sepuluh ribuan massa serta simpatisan. Kasihan Pak Surya dan Setya Novanto, massa yang hadir amat sangat kecil dan tak sesuai target," bisik seorang panitia dari partai pengusung pada media ini.

Terkait molornya acara, diakui salah seorang panitia pelaksana karena menunggu para pengurus DPP parpol pengusung hadir. "Kita tunggu pimpinan dari DPP dulu," ujar Taf Haikal, pengurus partai Partai NasDem Aceh pada media ini.

Menurut sejumlah aparat keamanan yang berjaga-jaga di sana, jika jumlah massa penuh sesak, lokasi tersebut mampu menampung antara 15-20 ribu massa. "Tapi, acara hari ini kami prediksi hanya sekitar 10 ribu orang yang hadir," katanya.

Bisa jadi alasan Taf Haikal ada benarnya. Sebab, kehadiran elit parpol  ke Banda Aceh hari ini beragam. Jika Surya Paloh, Setya Novanto mengunakan pesawat pribadi, yang lainnya justeru mengunakan pesawat komersial. Prosesi penyambutan para pimpinan partai tersebut disambut dengan silat gelombang, dengan pengamanan ketat baik dari kepolisian yang berseragam lengkap dan para baret Partai NasDem yang selalu sigap siaga.(modusaceh.co)

Calang – Ketua Komisioner KIP Aceh Jaya, Jumat (30/9/216) menyelenggarakan rapat pleno penyampaian hasil penelitian syarat bakal calon bupati/wakil bupati 2017. Pang Toni yang diusung oleh Partai Aceh dinyatakan tidak lulus uji kesehatan.

Helmy Syarizal,SE ketua Komisioner KIP Aceh Jaya kepada aceHTrend, sekira pukul 20.00 WIB melalui sambungan seluler membenarkan ada salah satu kandidat Cabup Aceh Jaya yang ikut pilkada 2017 yang tidak memenuhi syarat sebagai sahnya kandidat mengikuti penyelenggara pilkada 2017.

“Saudara Safriantoni sesuai dengan surat yang dikirim dari pihak KIP Aceh dan diterima pihak KIP Aceh Jaya, menyatakan saudara Safriantoni tidak memenuhi syarat dalam bidang kesehatan sehingga dinyatakan gagal sebagai calon bupati di pilkada 2017,” ungkapnya.

Jubir DPW PA Aceh Jaya,Azis Muhajir,S.Fil.I, MA terkesan enggan menjawab ketika dikonfirmasi oleh media.

“Maaf saya sedang di Banda Aceh. Saat ini sedang sibuk menyiapkan wisuda saya,” katanya.[Sumber: acehtrend.co]

StatusAceh.Net - Presiden Filipina Rodrigo Duterte membandingkan dirinya dengan pemimpin Nazi Adolf Hitler dengan menyatakan dia akan membasmi tiga juta orang pecandu dan penyalur narkotika di negerinya.

Pernyataan ini tak pelak membuat syok dan marah komunitas Yahudi di Amerika Serikat yang langsung mendesak pemerintah AS untuk mengambil garis kebijakan lebih keras lagi terhadap pemimpin Filipina itu.

Belum lama ini Duterte menghina Presiden Barack Obama sehingga memperburuk hubungan Manila dan Washington.

Dalam pidato di Davao City begitu tiba sehabis mengunjungi Vietnam, Duterte berkata kepada wartawan bahwa dia merasa dianggap sepupu Adolf Hitler oleh para pengecamnya.

Seraya mencatat Hitler membunuh jutaan orang Yahudi, Duterte berkata, "Ada tiga juga orang pecandu narkotika (di Filipina). Saya akan senang membasmi mereka."

"Jika Jerman memiliki Hitler, Filipina punya..." kaya dia diam sejenak, lalu menunjuk dirinya, "Anda tahu korban-korban saya. Saya ingin semua kriminal-kriminal itu untuk menyelesaikan masalah negeri saya dan menyelamatkan generasi mendatang dari kebinasaan."

Pernyataan ini segera mendapat kecaman dari komunitas Yahudi di AS, antara lain Rabbi Abraham Cooper, kepala Proyek Terorisme Digital dan Kebencian pada Simon Wiesenthal Center, yang menyebut pernyataan Duterte itu memalukan.

"Duterte berutang maaf kepada para korban (Holocaust, pembantaian etnis Yahudi oleh Nazi selama Perang Dunia Kedua) atas retorika menjijikkannya," kata Cooper seperti dikutip Reuters.

Sedangkan Todd Gutnik dari Liga Anti-Defamasi yang menyatakan kaget oleh pernyataan Duterte berkata, "Membandingkan pengguna dan penyalur narkoba dengan korban Holocaust adalah tidak tepat dan sangat ofensiff."[konfr]

StatusAceh.Net - Gubuk ini adalah kediaman Nur Asiah, janda 56 tahun, warga Gampong Paya Awe, Kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur. Sudah belasan tahun ia mukim di sana.

Luas gubuk itu 4×3 meter. Bagian atap sudah banyak yang bocor. Sementara, di sekeliling rumah dan di dalam ruangan tanpa sekat itu, terdapat banyak plastik bekas dan kardus sebagai alas tidurnya.

Nur hidup dalam kemiskinan. Kondisi kesehatannya juga terus menurun karena sakit-sakitan.

Jauh hari sebelumnya, Nur Asiah tinggal bersama suami dan seorang anak perempuan yang kini telah meninggal dunia saat konflik mendera Aceh.

Untuk kebutuhan makan, Nur Asiah mendapatkan uang dari menjual barang bekas, dengan harga Rp 1.000 sampai  Rp 1.500 ribu per kilogram. Bahkan, tak jarang ia harus menahan lapar.(serambinews)

Aceh Tengah - Potret buram pendidikan masih tampak di sejumlah daerah pedalaman di Tanah Air, termasuk di Aceh Tengah, Aceh. Kesenjangan sarana pendidikan dirasakan oleh anak negeri ini akibat ketidakpekaan pemerintah terhadap pendidikan di pelosok.

Contohnya, di Madrasah Ibtidaiyah Swasta  Kala Wih Ilang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Semenjak dibangun pada tahun 2013, bangunan berdinding papan dan berlantai tanah ini tak kunjung mendapat perhatian pemerintah.

Bangunan yang memiliki dua ruang sebagai tempat belajar kini diisi oleh murid kelas 1 sampai kelas 4. Untuk dapat belajar di waktu yang sama, dua kelas yang berbeda terpaksa digabungkan dalam satu ruang belajar.

Kondisi tersebut mengakibatkan fokus belajar murid terganggu. Kebijakan menggabungkan murid yang berbeda kelas tersebut terpaksa dilakukan mengingat madrasah tersebut hanya memiliki dua ruang belajar, tanpa kantor kepala sekolah, ruang dewan guru, maupun pustaka.

Hal tersebut seperti dikatakan Sulastri, guru honorer yang sudah mengajar di madrasah tersebut sejak awal berdirinya pada tahun 2013. Sulastri juga mengatakan, kendala yang kerap dialami para murid adalah keterlambatan guru. Kondisi jalan yang buruk dan jarak tempuh ke sekolah di pelosok Kabupaten Aceh Tengah tersebut menjadi hambatan utama.

Bahkan, menurutnya, tak jarang orangtua murid menyampaikan keberatannya atas kondisi itu. Dia yang merupakan warga setempat pun hanya bisa meminta orangtua murid memaklumi kondisi tersebut. (Sindonews)

Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, MM meresmikan layanan Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Filial Sigli di Halaman Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Aceh, Jumat (30/9). Selain itu, juga diresmikan gedung baru KPPN Takengan dan Tapaktuan.

Sekda Aceh, Dermawan mengatakan peran  KPPN  sangat  vital  dalam  mendukung kelancaran  program  pembangunan  di  daerah.  Karena  itu, setiap  daerah  membutuhkan  KPPN  yang  kuat, tangguh,  cermat  dan  akurat,  demi  terlaksanya  sistem administrasi  pemerintahan  yang  bersih.

"Kinerja  KPPN  yang  baik  dan  berkualitas   sangat dibutuhkan agar dapat  berperan  sebagai  penjamin  bagi  terlaksananya sistem  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  yang maksimal," kata Dermawan.

Dermawan berharap, kehadiran layanan KPPN filial di Sigli  dapat melancarkan tugas  dan fungsi  KPPN  di  Aceh sehiggga berjalan  lebih  baik  lagi.

Dengan adanya layanan filial tersebut kata Dermawan, stakeholder yang ada di wilayah Pidie dan Pidie Jaya tidak perlu lagi ke Banda Aceh untuk berurusan dengan KPPN, tapi cukup di kantor Sigli saja.

“Layanan ini tentu saja akan menghemat waktu, menghemat tenaga dan menghemat finansial. Mudah-mudahan kehadiran layanan filial ini semakin memperlancar aktivitas pembangunan di wilayah pantai Timur Aceh,” kata Dermawan.

Sementara itu, Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Kementerian  Keuangan RI,  Bapak Marwanto  Harjowiryono menyampaikan, tidak ada perbedaan konteks dan kualitas layanan antara KPPN Filial dan KPPN Banda Aceh.

Kedepan kata Marwanto, dengan kemajuan teknologi informasi keberadaan kantor dan fisik sudah tidak semestinya. Berbagai urusan dapat dilakukan secara online dan dilakukan di tempat masing-masing.

“Ini adalah mimpi kami, semoga dengan kemajuan teknologi informasi hal ini dapat diwujudkan dan kami akan terus berusaha memaksimalkan pelayanan KPPN,” ujar Marwanto.

*KPPN Kota Banda Aceh Raih ISO  9001:2008

Pada kesempatan tersebut, Marwanto juga menyerahkan sertifikat ISO 9001:2008 kepada KPPN Banda Aceh.

Sekda Dermawan mengatakan, Keberhasilan KPPN Kota Banda Aceh mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 merupakan penghargaan atas keberhasilan menerapkan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik yang baik.

“Penghargaan ini merupakan yang pertama diterima satuan kerja lembaga Pemerintahan di Aceh,” kata Dermawan seraya berharap sehingga semangat itu dapat ditularkan kepada semua lembaga pemerintahan yang ada di seluruh Aceh.

Dermawan berharap, penghargaan tersebut dapat menjadikan KPPN Banda Aceh sebagai lokomotif dalam menerapkan quality insurance demi hadirnya manajemen mutu dan layanan publik yang baik di Aceh.

Untuk diketahui, Sertifikat ISO 9001:2008 merupakan pengakuan internasional terhadap suatu organisasi yang telah taat azas memberikan produk baik barang maupun jasa yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat tersebut diberikan setelah organisasi dinyatakan lulus dari suatu proses audit yang dilakukan oleh badan sertifikasi yang berwenang.(Rill)

StatusAceh.Net - Sejumlah ulama dan santri Ahli Sunnah Waljamaah (Aswaja) yang tergabung dalam GATHAT pimpinan Tgk H. Ahmad Tajuddin yang akrab di sapa Abi Lampisang, menyatakan dukungan penuh terhadap pemenangan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah.

 Keputusan itu disampaikan pimpinan Aswaja GABTHAT Tgk. H. Ahmad Tajuddin pada MODUSACEH.CO, usai mengelar rapat di Makam Syiah Kuala, Jumat malam (29/9/2016) di Banda Aceh.

 “Ya, keputusan itu kami ambil setelah mempelajari rekam jejak kepemimpinan dan keberpihakan Irwandi Yusuf dalam memimpin Aceh. Saat menjabat Gubernur Aceh, Irwandi selalu membuka dan memberi ruang untuk memperkokoh Aswaja di Aceh,” begitu kata Abi Lampisang.

 Musyawarah berlangsung aman dan hikmat sampai menghasilkan satu kesepakatan bulat, untuk memperjuankan dan memperkokoh akidah ahli sunnah waljamaah demi menyelamatkan anak bangsa Aceh dunia akhirat.

 “Agar rakyat dan ummat tidak binggung, dukungan ini berasal dari Aswaja yang hanya tergabung dalam GABTHAT yang saya pimpin. Jadi, kami tidak mengklaim Aswaja secara umum,” tegas Abi Lampisang. Ini dimaksudkan Abi Lampisang, karena banyak pihak yang juga beraliran Aswaja.

 Lantas, apa dasar Abi Lampisang dan pengikutnya memberi dukungan Aswaja GABTHAT pada Irwandi Yusuf? “Itu didasari atas sumpah Irwandi yang siap memperkokoh mazhab Syafi'i yang berakidah Ahlussunnah Waljama'ah di Bumi Aceh,” sebut Abi Lampisang. Itu sebabnya, Abi Lampisang mengaku siap mengerahkan semua dukungan dan kekuatan sepenuhnya untuk mememangkan pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pada Pilkada 2017 mendatang.

 Sekedar mengulang, GABTHAT merupakan salah satu partai politik lokal yang didirikan Abi Lampisang bersama pengikutnya pada Pada 21 Maret 2007. Partai ini lolos verifikasi oleh Kanwil Hukum dan HAM Aceh sehingga diperbolehkan mengikuti Pileg 2009. Namun, partai ini gagal mengusung wakilnya untuk duduk di kursi DPR Aceh maupun kabupaten dan kota.

***

Abi Lampisang lahir pada 15 September 1962 di Desa Lampisang, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Ayahnya, Teungku Abdullah, pemimpin dayah atau pesantren Lampisang. Setelah sang ayah meninggal dunia, dia menggantikan ayahnya memimpin dayah Lampisang.

 Pada 1998, pasca pemerintahan Soeharto dan pencabutan status Daerah Operasi Militer atau DOM di Aceh, dia menggelar dakwah akbar yang dihadiri ribuan jamah di dayahnya. Tak ayal, dakwahnya dianggap pemerintah Jakarta sebagai doktrin-doktrin Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Dia pun jadi incaran militer Indonesia.

 “Watee nyan dakwah lon  isi jih teuntang peumbinaan akhlakulkarimah (akhlak yang baik) keupada masyarakat (Waktu itu dakwah saya isinya tentang pembinaan akhlakulkarimah kepada masyarakat,”  tuturnya.

 Dia sempat tinggal berpindah-pindah, karena merasa keselamatannya terancam. Akibatnya, dayah Lampisang sempat terbengkalai. Perjanjian damai antara pihak GAM dan pemerintah Indonesia pada  15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, telah membuka lembaran baru bagi Aceh, termasuk bagi lelaki ini. Perjanjian tadi melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006 atau populer disebut UU PA. Undang-undang itu menyebutkan bahwa  orang Aceh diberi keleluasaan dalam berserikat dengan membentuk partai lokal.

 Dia dan beberapa kawannya, seperti Teungku Azhari, Teungku Hamdani Lampisang,  dan Teungku Muhammad Samalanga, memanfaatkan peluang ini. Mereka sepakat mendirikan partai yang kemudian dinamai Partai Gabthat. Dalam bahasa Indonesia, “gabthat”  berarti “kokoh“ atau “kuat sekali”.

 Gabthat jadi partai lokal kedua yang dideklarasikan di Aceh. Sebelumnya, pada 2 Maret 2006, Partai Rakyat Aceh atau PRA yang dikomandani  para aktivis muda jadi partai lokal  pertama yang mendeklarasikan keberadaannya.

 Sebenarnya Gabthah sudah berdiri pada 4 Desember 2005, tapi belum berbentuk partai, masih berstatus yayasan pendidikan. Pada 21 Maret 2007, deklarasi Gabthat sebagai partai dilaksanakan di makam Sultan Iskandar Muda. Mereka yang hadir saat itu kebanyakan anggota Himpunan Ulama Dayah (HUDA), mantan GAM, anggota Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA), dan utusan dayah.  Makam Iskandar Muda dianggap menjadi simbol kejayaan Aceh. “Kamoe ingin meuba Aceh seuperti jameun Sultan Iskandar Muda (Kami ingin membawa Aceh seperti zaman Sultan Iskandar Muda),” kata Abi Lampisang ketika itu.(*)

Sumber: modusaceh.co

Banda Aceh - Nasib apes, terkait hasil tes kesehatan calon kepala daerah menuju Pilkada Aceh serentak, 15 Februari 2017, ternyata tak hanya memakan ‘korban’ Haji Sulaiman Ibrahim, bakal calon Bupati Aceh Utara. Praktik tak elok itu juga dialami Darwin. MH, SE, wakil calon Bupati Kabupaten Bener Meriah yang diusung PDI-P dan PAN. Darwin berpasangan dengan Ridwan MT (bakal calon bupati).

Seperti Haji Leman, Darwin dinyatakan tak memenuhi syarat secara jasmani (neurobehaviour) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai wakil bupati. Keputusan itu tertuang dalam surat hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, No: 812/5696/2016. Surat itu ditandatangani Direktur RSUZA Banda Aceh, dr Fachrul Jamal, Sp.An.KIC. “Jelas saya tak mengerti dan dirugikan oleh surat tersebut. Tak ada penjelasan rinci dan lengkap mengenai hasil tes kesehatan tersebut. Karena itu, saya menduga rawan penyimpangan,” ungkap Darwin.

Pengakuan ini disampaikan Darwin, menyusul pemberitaan MODUSACEH.CO, terkait kasus yang dialami Haji Sulaiman Ibrahim (Haji Leman). “Setelah saya baca di online, kok nasib kami sama. Karena itu, saya mohon media ini untuk memberitakannya sehingga masyarakat luas tahu tentang apa yang terjadi di RSUZA,” ujar Darwin yang juga mantan Kadis Pendidikan Bener Meriah.

Diungkapkan Darwin, tes kesehatan lalu di RSUZA Banda Aceh, dilakukan secara kelompok atau lima orang. Saat tes sebut Darwin, dia merasa sangat fit dan sehat, mengikuti semua proses yang ada, sehingga usai mengikuti beberapa tahap tes, dia bertanya pada petugas. “Bagaimana kondisi saya,” tanya Darwin. Lalu dijawab petugas. “Bapak sehat dan sangat fit,” kata Darwin, meniru ucapan petugas. Makanya, Darwin mengaku kaget saat menerima surat tadi melalui KIP Bener Meriah. “Ini tidak benar, hanya dengan satu surat telah membunuh kesempatan orang untuk menjadi calon kepala daerah. Itu sangat kecam,” sebut Darwin.

Karena itulah, partai pengusungnya (PDI-P dan PAN), telah membawa masalah ini ke DPP PDI-P, PAN dan Bawaslu Pusat. “Kami berharap, Bawaslu Pusat segera turun ke Aceh dan membereskan masalah tersebut. Jika tidak, akan menimbulkan efek yang tidak baik,” harap Darwin.

Tak hanya itu, kecurigaan Darwin kian memuncak karena beberapa bagian dari surat tersebut juga salah. Misal, tidak ada tanggal surat. Selain itu, tempat lahirnya juga salah. “Bisa jadi, hasil orang lain yang masuk dalam daftar hasil saya,” duga Darwin.

Darwin mempertanyakan mengenai kata: tidak memenuhi syarat secara jasmani. Sebab, dia merasa tidak seperti yang dituliskan tadi. “Yang sangat saya rasakan adalah, bertentangan dengan kondisi yang saya alami. Enam tahun jadi Kadis Pendidikan di Bener Meriah, saya tidak pernah menderita penyakit akut apapun, lalu hasil tes menyebutkan saya tidak layak,” gugat Darwin.(Modusaceh.co)

Aceh Timur - Polisi menetapkan M Raiz Artendi, (27) warga Perumahan PTPN I, Gampong Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, sebagai tersangka pembobolan brankas milik Bank Mandiri Mikro Cabang Aceh Timur. Ia juga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto, mengatakan, penetapan M Raiz yang merupakan Satpam Bank Mandiri Mikro Cabang Aceh Timur sebagai tersangka dan masuk dalam DPO tersebut setelah pihaknya melakukan serangkaian tindakan penyidikan.

“Sebelumnya kami telah melakukan pengambilan keterangan dalam bentuk pemeriksaan terhadap seluruh pegawai Bank Mandiri Mikro Cabang Aceh Timur yang berkaitan dengan operasional bank itu sendiri. Berdasarkan data pegawai, ada pegawai yang belum dapat dimintai keterangan yaitu M. Raiz karena sampai saat ini belum dapat diketahui keberadaannya,” katanya, Jumat 930/9/2016).

Polisi, tambahnya, hingga saat ini terus melakukan pencarian terhadap M. Raiz namun belum ditemukan. “Maka terhitung pada hari ini Jumat, 30 September 2016, Muhammad Raiz Artendi bin Thaib Ilyas, 27 tahun, warga Perumahan PTPN I, Gampong Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa secara resmi kami tetapkan sebagai tersangka dan diterbitkan daftar pencarian orang (DPO),’ katanya.

Terhadap warga yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan agar menghubungi Kasatreskrim Polres Aceh Timur di nomor 0812 6909 984 atau melapor ke kantor polisi terdekat.(Goaceh.co)
Dalam kasus pembobolan brankas, pihak bank mengalami kerugian sebesar Rp 3,7 miliar lebih.

Lhokseumawe - Bakal calon Wali Kota Lhokseumawe Sofyan memprotes hasil tes kesehatan terhadap dirinya yang dikeluarkan tim dokter Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh.

“Saya telah menerima surat hasil tes kesehatan malam tadi yang diberikan oleh KIP Lhokseumawe. Dalam surat tersebut ditulis bahwa saya tidak memenuhi syarat secara psikologis,” kata Sofyan kepada portalsatu.com, Jumat, 30 September 2016.

Sofyan menyatakan tidak dapat menerima keputusan terkait hasil tes kesehatan tersebut. “Saya tidak menerima hasil ini. Tim saya akan menggugat secara hukum dan juga akan menghadirkan tim pembanding dari psikolog lainnya. Saya masih waras, nggak gila, kenapa tidak memenuhi syarat,” ujar bakal calon wali kota dari jalur perseorangan ini.

Menurut Sofyan, seharusnya tim dokter atau pihak rumah sakit menerangkan secara lebih jelas mengapa dirinya dinyatakan tidak memenuhi syarat secara psikologis. “Termasuk apa saja yang menjadi penilaian, harusnya disebutkan, apa yang tidak terpenuhi, tidak mampu bagaimana dan tidak terbuka bagaimana,” katanya.

Sofyan mengatakan, ia akan meminta klarifikasi kepada pihak RSUZA Banda Aceh yang mengeluarkan hasil tes kesehatan. “Saya juga akan membentuk tim untuk menggugat secara hukum,” ujar dia lagi.[portalsatu.com]

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian benar-benar barusaha membersihkan institusi yang dipimpinnya dari keberadaan oknum polisi nakal. Terutama bagi yang suka memeras atau menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.

Upaya itu dilakukan dengan menunjuk Brigjen Idham Aziz sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam).

Dengan dilantik menjadi Kadiv Propam, Idham Aziz menegaskan, tak akan main-main dalam menindak polisi yang bermasalah. Terlebih kini yang sedang heboh polisi suka memeras.

"Di Polri ada aturannya, ada koridornya, ada SOP-nya. Saya mengikuti kebijakan pak Kapolri, pelaksanaan reward dan punishment," ucap dia di Mabes Polri, Jumat (30/9).

Pelantikan Brigjen Idham Aziz sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) bersamaa dengan serah terima jabatan (sertijab) Kapolda Riau dari Brigjen Supriyanto ke Brigjen Zulkarnaen; Kapolda Maluku Utara dari Brigjen Zulkarnaen ke Brigjen Tugas Dwi Apriyanto; dan Kayanma Mabes Polri dari Kombes Supratman ke Kombes Budi Widjanarko.

Brigjen Idham Aziz menjabat Kadiv Propam menggantikan Irjen Mochammad Irwan yang diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya.

Lebih lanjut Idham ketika disinggung soal kasus dugaan penganiayaan dan nikah siri yang dilakukan Kombes Krishna Murti, dia menanggapi dengan diplomatis. "Ini kan baru (menjabat). Saya belum tahu konstelasinya," ucap dia lagi.

Sementara soal programnya di Divisi Propam Polri Mantan Wakadensus 88 Polri ini mengungkapkan, Propam adalah polisinya polisi.

Dia akan membasmi polisi nakal. Sehingga tidak ada lagi stigma kalau yang salah dimaafkan tanpa ada hukuman. "Enggak ada itu. Hanya persepsi. Saya akan tegas, enggak ke kiri, enggak ke kanan. Saya lurus saja," kata dia.

Dia menambahkan, dalam menjalankan tugas dia berpegang teguh pada prinsip tak boleh menyalahkan orang yang benar dan tidak membenarkan orang yang salah.

"Kita lakukan pengawasan melekat. Kemudian kan sudah ada aturannya, yang ini boleh, yang ini tidak boleh," ucapnya.

Bahkan dia menantang awak media untuk bisa mengawasi kinerjanya. "Kau bisa cek kerja saya sehari-hari. Kau yang awasi saya," tuntas dia. (JPG)

Lhoksukon - Satu bakal calon Bupati Aceh Utara dan satu lagi bakal calon Wakil Bupati Aceh Utara dipastikan tak bisa maju dalam pilkada 2017 mendatang, karena kedua balon tersebut tidak lulus kesehatan.

Keduanya adalah Sulaiman Ibrahim balon Bupati Aceh Utara dari jalur independen.

Sedangkan balon Wakil Bupati Aceh Utara yang tak lulus kesehatan adalah Tgk Ibnu Hajar.

Lima pasangan calon di Aceh Utara yang maju dalam pilkada mendatang dari jalur independen dan yang diusung partai adalah, Fakhrurrazi H Cut – Mukhtar Daud, Sulaiman Ibrahim –Razali, dan Syamsuddin Ayah Panton – Tgk Ibu Hajar.

Lalu H Muhammad Thaib-Fauzi Yusuf dan Muhammad Nasir – T Muttaqin.

"Sedangkan delapan orang lagi dari lima paslon tersebut lulus tes kesehatan. Untuk itu, Razali harus mencari balon bupati yang lain, begitu juga dengan Syamsuddin Ayah Panton, juga harus mencari balon wakil bupati. Diberi waktu empat hari untuk mencari pasangan yang lain," kata Ketua Pokja Tes Kesehatan KIP Aceh Utara, M Sayuni kepada Serambinews.com.(red)

StatusAceh.Net - Konferensi Internasional dan Kegiatan Budaya Aceh untuk pertama kalinya digelar di Australia. Konferensi menghadirkan para ilmuwan dan pemerhati isu-isu sosial untuk membahas masa depan Aceh.

Isu yang diangkat dalam konferensi ini diantaranya apa-apa saja yang dicapai dalam bidang politik, hukum, sejarah, budaya dan seni di Aceh serta tantangan Aceh di masa depan. Konferensi digelar sejak Senin (26/9) hingga Rabu (28/9) dengan mengambil tempat di kampus Monash yang berada di kawasan Clayton, negara bagian Victoria.

Salah satu pembicara dalam konferensi ini adalah Anthony Reid, Emeritus Professor di bidang sejarah dari Australian National University. Anthony adalah sejarawan yang banyak mengikuti perjalanan Aceh dan kawasan Asia Tenggara lainnya.

"Aceh memiliki keunikan tersendiri dengan apa yang telah dilaluinya, mulai dari konflik hingga bencana alam sehingga memang layak untuk mendapat sorotan," ujar Anthony.

"Aceh agak berbeda dari daerah lain, sejarahnya penuh [dengan] kosmopolitan, sebagai pelabuhan yang punya peranan dengan Arab, India, Asia Tenggara, saya rasa Aceh memberi banyak bagi Indonesia," tambah Anthony yang disampaikannya dalam bahasa Indonesia.

"Tapi saya rasa isu kemerdekaan Aceh sudah lewat, karena sebenarnya dalam dunia sekarang, kita semua saling ketergantungan, jadi membuang darah untuk mencari kemerdekaan 100 persen sudah tidak masuk akal lagi."

Sementara itu sejumlah mahasiswa asal Aceh yang sedang kuliah di Australia menyambut baik konferensi internasional Aceh yang pertama kalinya ini. "Pertama kali saya menghadiri konferensi yang kenalkan budaya Aceh... saya sebagai orang Aceh merasa bangga ketika Aceh diperkenalkan di mata publik Australia," ujar Tata Hira, mahasiswa S2 Monash University di bidang pendidikan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Raihan, yang juga memiliki harapan dengan adanya konferensi Aceh di tingkat internasional ini. "Saya berharap Aceh bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dan saya berharap masyarakat dunia, khususnya Australia bisa mengenal Aceh lebih dalam lagi," kata Raihan yang baru berada di Australia beberapa bulan.
Ada upaya memperkenalkan budaya Aceh

Tak hanya konferensi dengan mendengarkan pemaparan para pengamat dan mereka yang ahli di bidangnya, acara ini juga menampilkan sejumlah kegiatan budaya. Pelukis asal Aceh, Mahdi Abdullah menggelar pameran tunggalnya di MADA Gallery, Monash University selama lebih dari 10 hari.

Ia banyak menampilkan kehidupan rakyat Aceh, lengkap dengan masalah yang mereka hadapi sehari-hari. "Saya merasa bangga karena bisa ikut ambil bagian dengan memamerkan hasil karya lukisan saya di konferensi internasional Aceh yang pertama kalinya ini," ujar Mahdi.

Sebuah pameran bernama Keuneubah Indatu juga ditampilkan dengan koleksi instrumen musik, bahan tekstil, perlengkapan pernikahan, kostum, yang semuanya adalah tradisional Aceh.

Acara konferensi ditutup dengan sebuah konser yang menampilkan seni tari dan musik khas Aceh, yang dibawakan langsung oleh para seniman dari Universitas Syiah Kuala di Aceh. Seniman ternama Aceh, seperti Hasan Basri yang dikenal sebagai jagonya sudati dan penyanyi sikambang Anhar Sitanggang ikut tampil dalam panggung, selain tentunya penampilan Saman Gayo.

Sumber : australiaplus.com

Banda Aceh – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim Sukamakmur berhasil meraih penghargaan sebagai bank dengan kinerja keuangan terbaik di Aceh. Bank milik Pemerintah Aceh ini, dinilai Otoritas Jasa Keuangan sebagai bank dengan tingkat kesehatan yang paling bagus.

Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah selaku pemegang saham pengendali BPR Mustaqim menyebutkan, keberhasilan perusahaan daerah tersebut menandakan ratio keuangan bank dalam kondisi yang baik. Gubernur meminta, agar seluruh jajaran dewan direksi bekerja lebih ekstra, sehingga keberhasilan tersebut bisa dipertahankan, bahkan harus lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.

“Tahun depan (2017) insya Allah BPR Mustaqim akan dikonversikan ke sistem syariah. Dengan demikian, harapan saya kinerja bank ini bisa lebih baik,” ujar gubernur melalui Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Aceh, Frans Dellian, Kamis (29/09).

Seperti halnya Bank Aceh yang kini telah melayani nasabah dengan sistim syariah, Gubenur, juga menginginkan agar BPR bisa secepatnya menerapkan sistim serupa. Hal itu, ujarnya, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Aceh agar penerapan syariat Islam di Aceh bisa berjalan baik, termasuk dalam pelayanan perbankan.

Gubernur menyebutkan, persebaran BPR Mustaqim yang hampir merata di seluruh Aceh, telah menjadikan bank ini sebagai tempat masyarakat mengambil kredit dan menyimpan uangnya. Masyarakat dari lintaspekerjaan mempercayakan uangnya untuk ditabung di bank milik pemerintah ini. 

Bank yang menyentuh hingga ke pulau-pulau terpencil yang tak disentuh bank swasta lainnya ini menjadi jembatan bagi pelaku usaha khususnya mereka yang bergerak di usaha perkebunan, pertanian dan peternakan di Aceh untuk meminjam modal usaha. Harus diakui, bahwa ketiga sektor ini ikut menggerakkan perekonomian Aceh bahkan menyumbang pendapatan asli daerah.

“Kita akan terus berikan yang terbaik untuk mendorong ekonomi masyarakat kecil sesuai dengan perannya bank milik Pemerintah Aceh yang pro rakyat,” ujar gubernur. 

Sementara itu, Direktur Utama BPR Mustaqim, Teuku Hanansyah, menyebutkan, hingga September 2016, bank pemerintah ini telah menyalurkan kredit usaha hampir mencapai Rp. 100 miliar. Pertumbuhannya bahkan menembus angka 11 miliar dari tahun sebelumnya. 

Keuntungan terbesar bank ini, kata Hanan, adalah dari sektor usaha kecil menengah dan mikro, yang mencapai 90 persen. Sementara keuntungan kredit komersial atau konsumtif sebanyak 10 persen. 

Penghargaan yang diberikan OJK di Hotel Permata Hati Banda Aceh itu, kata Hannan, akan menjadi spirit baru untuk meningkatkan kinerja BPR Mustaqim ke depan dalam menyongsong penerapan system syariah yang akan diterapkan mulai 2017 mendatang.(Rill)

Lhokseumawe - Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL) Lhokseumawe, melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum aspek-aspek perlindungan kekerasan terhadap anak di SMP Swasta Al-Alaq Komplek PT. Asean, Paloh Lada, Aceh Utara (29/09).

Sosialiasi dan penyuluhan hukum dalam program "Pageu Gampong", rutin dilakukan tiap tahunya oleh Fakultas Hukum UNIMAL di beberapa gampong dan sekolah terpilih di Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Materi kegiatan yang di ikuti oleh 120 siswa terpilih di SMP tersebut mengenai perlindungan anak dalam perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam.

Koordinator kegiatan Nanda Amalia SH., M.Hum. Dalam Presentasinya menjelaskan “Sosialisasi dan Penyuluhan Aspek-aspek hukum kekerasan terhadap anak Perlu dilakukan, agar nantinya anak sadar dan paham hak-hak serta kewajibannya, dengan demikian diharapkan mampu mencegah terjadinya kekerasan pada diri mereka masing-masing, sehingga mampu menurunkan angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat dari tahun ketahun”.

Lebih lanjut Nanda Amalia SH., M.Hum berharap pada pihak sekolah untuk terus memantau siswanya agar terhindar dari kekerasan, hal tersebut juga perlu melibatkan orang tua/wali dari murid.

Nanda Amalia juga berterimakasih atas kesediaan sekolah untuk memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa dalam mengemban dharma pengabdian kepada masyarakat.

Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Unimal yang ikut dalam kegiatan tersebut, Wahyu Saputra mengatakan “Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Unimal siap bekerjasama dengan siapapun, baik itu institusi pendidikan, LSM, pemerintah dan lembaga lainnya untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak serta siap melakukan pendampingan kasus-kasus kekerasan terhadap anak”.(Rill)

StatusAceh.Net - Tiga WNA Malaysia divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Mereka terbukti menyelundupkan 140.000 butir pil ekstasi ke Indonesia.

Salah satu terdakwa yakni, Ooi Swee Lei (42)  menangis histeris di ruang sidang PN Jakarta Barat. Ooi ini menangis setelah majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap WN Malaysia tersebut.

Dengan nada tinggi menggunakan bahasa China, Ooi memaki maki suaminya, Toor Eng Tart (46) yang juga di vonis mati. Ketua Majelis Hakim Haran Tarigan mennyatakan keduanya terbukti secara sah menjadi pengedar narkoba sebagaimana dalam Pasal 114 UU No 35/2009 tentang Narkotika. "Tidak ada yang meringankan. Terdakwa dijatuhi hukuman mati," kata Haran dalam sela-sela putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (29/9/2016) sore.

Haran menjelaskan, banyak hal memberatkan kedua terdakwa, yakni merugikan orang lain dan masyarakat karena mengedarkan narkoba, membuat generasi muda jadi ketergantungan karena narkoba, terlebih narkoba yang dibawa ketiganya dijadikan peluang bisnis.

Haran menilai dalam perkara ini, kedua terdakwa dianggap melakukan pemufakatan, ini terlihat dari upah 5.000 Ringgit Malaysia yang diberikan seorang bandar ekstasi bernama Akong ke rekening Ooi.

Toor sendiri usai dibacakan vonis terlihat pasrah, mimik wajahnya bersedih dan terlihat menyesal. Sesekali dia berkata kepada istrinya 'forgive me' (maafkan aku). Namun sang istri tak peduli, dia kemudian meninggalkan ruang sidang dengan memaki Toor dan menangis.

Usai sidang keduanya, PN Jakarta Barat juga menjatuhkan vonis mati terhadap rekan pasangan suami istri tersebut yakni, Phang Hoon Ching (43). Sidang terhadap Phang di pimpin Ketua Majelis Hakim Matauseja Erna.

"Sebagaimana dalam dakwaan primer yang tak jauh berbeda dengan kasus Ooi dan Toong, sementara dakwaan subsider mereka telah merugikan negara," tuturnya.

Terkait keputusan tersebut, kuasa hukum tiga terdakwa Yans Zailani berencana mengajukan banding. Pasalnya tiga kliennya hanyalah kurir narkoba dan tidak sesuai sebagaimana yang dituduhkan jaksa sebagai pengedar narkoba.

Termasuk vonis mati yang diberikan kepada Ooi. Yans menilai hakim telah salah sangka. Pasalnya, Ooi sendiri tidak mengetahui kegiatan suaminya, kedatangan Oi ke Indonesia hanya untuk berlibur.

"Malam ini saya akan siapkan berkas berkasnya," ucapnya Yans. Untuk diketahui ketiga terdakwa ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh Kasubnit 1 Unit 1, Iptu Noviar Anindita membekuk tiga orang WN Malaysia, Phang Hoon Ching (43), Ooi Swee Lai, Toong Eng Tart di dua tempat terpisah. 

Dari tangan pelaku disita 140.000 butir ekstasi pada Sabtu, 26 Desember 2015 lalu.(Sindo)

Lhoksukon - Banta Seudang Dewantara melaksanakan acara Silaturahmi dan Diskusi Politik Banta Seudang Dengan Juru bicara Partai Aceh Adi Laweung dan Calon Bupati  Aceh Utara Muhammad Thaib yang di usung oleh Partai Aceh. Kamis, 29 September 2016.

Acara di mulai pada pukul 10.00 WIB bertempat di Sekretariat Banta Seudang Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara dihadiri oleh ratusan masyarakat dan jajaran PA/KPA diantaranya Jubir PA Pusat Suaidi Sulaiman ( Adi Laweung ),  Calon Bupati Aceh Utara H. Muhammad Thaib ( Cek Mad ), Wakil Panglima Muda Daerah satu Abdurrahman (Raman Pom), Mantan Juru bicara PA Pasee Halim abe, Wakil Panglima Sagoe Bujang Salim Darwis Hasballah,Sekritaris Partai Aceh Dewantara Ibnu hajar , Penasehat Banta Seudang Zainun Basri (Dek Nun), serta Keterwakilan Pengurus Banta Seudang baik di Kecamatan maupun di Gampong.

Pemateri dalam diskusi politik tersebut di antaranya Jubir Partai Aceh (adi Laweung), Calon Bupati Aceh utara (Cek Mad) dan Ketua Banta Seudang (T Saifuddin) yang di Moderatori oleh M. Nur Dewantara Selaku Wakil Ketua Banta seudang.

Dalam pemaparannya Ketua Banta Seudang Mengatakan “ Banta Seudang bukan dilahirkan oleh PA tapi terlahir dari inisiatif pemuda-pemuda kreatif yang ada di Dewantara, yang menyatakan kesetiaannya kepada Partai Aceh, Adapun Unsur Pengurus Banta Seudang didalamnya adalah mereka yang berasal dari Akademisi, Para pemuda lepasan dayah dan Pemuda Abdi Sosial dalam masyarakat, alasan utama Banta Seudang Mendukung Partai Aceh karna keinginan masyarakat wilayah barat untuk terciptanya Pemekaran Aceh Malaka”. Ketua Banta Seudang menutup pembicaraan dengan “Kami bertekat memenangkan Calon yang di usung Partai Aceh “

Dalam Pemaparan calon Bupati Aceh Utara, beliau Mengharapkan “ agar banta Seudang dapat menjadi sebuah LSM yang dapat membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, dan beliau juga berkomitmen untuk terlaksananya Pemekaran Aceh Malaka, beliau juga berharap dengan kualitas yang ada pada pemuda Banta seudang beliau sangat yakin Partai Aceh akan mendapat kader-kader baru untuk pemimpin masa depan. Beliau juga berharap agar Banta Seudang dapat terus bekerja untuk pemerintahan Aceh.

Pada Kesempatan Yang sama, Jubir PA Pusat yang akrab disapa adi laweung, mengucapkan terima kasih kepada Banta Seudang  Kecamatan Dewantara Atas Kinerjanya selama ini, Beliau berharap Teman teman dari Banta Seudang agar selalu menjaga kekompakan dan selalu berkoordinasi dengan semua pihak dari jajaran Partai Aceh Sagoe Bujang salim. Sementara itu pada Acara diskusi politik atara Petinggi Parta Aceh Pusat ini dengan Banta Seudang Dewantara,  Adi Laweung menjawab beberapa Pertanyaan Dari teman – teman Banta seudang secara memuaskan yang selalu di sambut dengan tepuk tangan yang meriah dari para pendengar. Beliau Juga Berpesan Dalam berkampanye nantinya Kader Banta Seudang Jangan pernah melalakukan Black Campaign terhadap lawan Politik, Buktikan Kepada Masyarakat bahwa Banta Seudang Adalah tokoh-tokoh muda  dewantara yang berpendidikan yang berkerja bukan karena di bayar atau ikut-ikutan. Tapi pekerja yang memiliki nilai visioner yang tinggi demi kemajuan Aceh Utara Wilayah Barat.(Rill)

Banda Aceh - Diberitakan sebelumnya, percobaan bunuh diri dilakukan seorang pria berinisial KW, diduga anggota TNI‎ berpangkat Pratu dari kesatuan Yonkav 11/Serbu Jantho. Kejadian di rumahnya di kawasan Gampong Mon Mata, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.

Kapolres Aceh Besar, AKBP Heru Suprihasto mengatakan, pihaknya membenarkan‎ kejadian tersebut. "Iya, betul. Saat ini masih mendapat perawatan di rumah sakit dan perkara tersebut sudah kita serahkan ke Pom IM, karena tersangka masih anggota TNI walau disersi," ujarnya kepada GoAceh, pagi.

Sementara itu, Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Rudy L Polandi, melalui Kapendam, Kolonel Inf Machfud menyatakan, yang bersangkutan adalah mantan anggota TNI yang sudah dipecat dengan tidak hormat dari dinas militer.

Ia menjelaskan, yang bersangkutan sudah dipecat sejak tahun lalu, dikarenakan disersi dari kesatuan tugas. "Sudah putusan hukum tetap, yang bersangkutan dipecat karena ‎disersi, sejak Juni 2015 lalu, dari militer," jelasnya kepada GoAceh.

Seperti diberitahan sebelumnya, KW diduga mencoba bunuh diri dengan menancapkan pisau di lehernya, saat akan dijemput pihak kepolisian Polsek Lhoong, terkait kasus pencabulan yang dilakukan KW terhadap anak tirinya berinisial R (12) siswa SMP di kawasan Lhoong.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan lebih lanjut‎, dari pihak kepolisian maupun TNI.(goaceh.co)

StatusAceh.Net - Tim penyelamat berhasil menyelamatkan 15 orang yang tertimpa tanah longsor akibat topan yang melanda sebuah desa di provinsi Zhejiang, China timur. Namun 32 orang masih belum ditemukan di desa tersebut dan desa lainnya.

Media pemerintah China melaporkan seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (29/11/2016), Topan Megi yang membawa hujan lebat telah menyebabkan tanah longsor di desa Sucun pada Rabu, 28 September waktu setempat.

Para petugas penyelamat saat ini masih terus melakukan pencarian untuk menemukan 32 orang yang hilang. Sebanyak 26 orang masih belum ditemukan di desa Sucun. Tidak disebutkan mengenai identitas mereka. Namun seorang pejabat yang tengah berada di desa itu untuk mengatur evakuasi warga, dilaporkan sebagai salah satu yang hingga kini belum ditemukan.

Enam orang di desa Baofeng di provinsi yang sama, juga hilang setelah rumah-rumah mereka hancur dalam bencana tanah longsor terpisah.

Wilayah pegunungan Zhejiang, beserta provinsi-provinsi tetangganya, kerap dilanda topan dan juga sangat rentan mengalami tanah longsor.

Topan Megi sendiri sejauh ini, telah menewaskan empat orang dan melukai lebih dari 523 orang di Taiwan sejak bergerak dari Samudera Pasifik.(Detik)

Gowa - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) masih memburu seorang yang ditengarai sebagai otak, atau aktor intelektual di balik peristiwa pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa pada Senin lalu, 26 September 2016.

Aparat Polda Sulsel telah menangkap tujuh orang yang diketahui terlibat dalam aksi pembakaran itu. Tetapi mereka bukan aktor inteletual alias dalang, melainkan hanya diperintahkan seseorang. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, ada pelaku yang mengaku disuruh seseorang.

“Ada oknum yang menyuruh mereka melakukan pembakaran gedung. Otak pembakaran gedung DPRD Gowa masih dalam pengejaran. Kami miliki bukti rekaman CCTV (kamera pengawas) yang menyuruh mereka itu," kata Juru Bicara Polda Sulsel, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, kepada wartawan di Makassar pada Kamis 29 September 2016.

Polisi meringkus tujuh pelaku yang masih di bawah umur dan warga asli Gowa. Mereka, antara lain, MR (14 tahun), NA (15 tahun), MUR (15 tahun), MUS (15 tahun), AR (16 tahun), SF (16 tahun), dan MY (17 tahun). Pelaku MR dan NA ditengarai sebagai pelaku utama kasus pembakaran.

"Dari hasil rekaman CCTV (kamera pengawas), dua anak ini terlihat mengambil ban, membawa bensin masuk kantor DPRD, kemudian menggulung karpet dan membakarnya," kata Frans.

Peran kelima rekan mereka, menurut polisi, mengumpulkan sejumlah kursi untuk ditumpuk di satu ruangan. "Mereka terlihat membantu mengangkat dan mengumpulkan kursi di salah satu ruangan di DPRD Gowa.”

Ketujuh tersangka itu ditangkap di persembunyiannya di lokasi berbeda, yang tersebar di lima kecamatan di Gowa. Polisi masih memburu tujuh orang lain yang tertangkap kamera melakukan perusakan.

Tersangka anak di bawah umur itu masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Susel. Mereka tetap akan mendapatkan hak sesuai Undang-undang tentang Perlindungan Anak, termasuk akan didampingi psikiater anak.

Mengenai keterlibatan anggota komunitas adat pada pembakaran gedung milik pemerintah itu, Frans mengatakan bahwa penyidik belum mengambil kesimpulan. "Saat ini, juga kita masih lakukan pengembangan. Kita juga fokus untuk menangkap yang masih buron dulu," katanya.

Polemik adat

Aksi unjuk rasa di gedung DPRD Gowa terjadi pada Senin lalu, 26 September 2016. Massa yang menamai diri Aliansi Masyarakat Peduli Kerajaan Gowa meminta benda pusaka Kerajaan Gowa yang diambil alih Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Balla Lompoa (Istana Kerajaan Gowa). Mereka juga meminta Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah (Perda LAD) Gowa dicabut.

Namun, aksi massa itu berujung kericuhan. Ratusan orang tiba-tiba masuk menyerang dan mengejar aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di lokasi. Mereka juga mengejar pegawai dan merusak sejumlah fasilitas gedung. Ada yang membawa botol berisi bensin. Ada pula orang yang membawa petasan dan meledakkannya di dalam gedung DPRD.

Tak lama kemudian, suara ledakan terdengar dari dalam gedung, hingga kantor pemerintah itu terbakar dari dalam. Para pegawai dan legislator di dalam gedung itu berhamburan keluar. Bahkan beberapa di antaranya terjebak dan terpaksa dievakuasi lewat jendela.

Polemik antara Pemerintah Kabupaten dan keluarga ahli waris Kerajaan Gowa beserta pendukungnya berawal dari disahkannya Perda LAD Gowa. Perda itu menyebutkan bahwa Bupati Gowa menjalankan fungsi sebagai Sombaya (Raja).

Ahli waris Kerajaan Gowa menolak perda itu. Mereka menyebut Bupati Gowa tidak berhak menjadi Raja, karena bukan keturunan Raja.(Viva)

StatusAceh.Net - Lima pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Tengah (Benteng) mengikuti proses verifikasi adminasitrasi di Pilkada 2017.

Dari verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Benteng terdapat 3 balon bupati dan 1 cawabup memiliki ijazah pendidikan yang diragukan keabsahannya.

Koordinator Divisi Logistik KPU Benteng, Dodi Herawansyah menyebutkan salah satu bentuk keraguan keabsahan dari ijazah dari para calon kepala daerah itu, karena sekolahnya sekolahnya tidak ada.

"Kami sudah menyurati balon bersangkutan untuk segera mengklarifikasi kampus bersangkutan," kata Dodi Herawansyah dilansir Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Group), Kamis (29/9).

Dijelaskannya, dari 5 balon bupati yang mendaftar 3 diantaranya masih bermasalah di ijazah. Sedangkan untuk posisi balon wakil bupati, baru ditemukan 1 balon yang ijazahnya meragukan.

Keabsahan ijazah itu diragukan karena sekolahnya tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). "Bisa jadi sekolahnya sudah dihapus atau adanya pergantian nama atau nomenklatur," terang Dodi.

Ijazah yang diverifikasi tidak hanya ijazah terakhir. Melainkan mulai dari ijazah SD, SMP, SMA hingga ijazah terakhir yang dipakai S1, S2 atau S3.

Selain meminta balon bersangkutan klarifikasi ke sekolah bersangkutan, KPU Benteng juga berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Persyaratan Paslon Pilbup Benteng 2017 guna memastikan keabsahan ijazah yang digunakan.

"Nanti akan ketahuan kalau ijazahnya aspal (asli tapi palsu, red)," ujar Dodi.

Soalnya Pokja Verifikasi Persyaratan Paslon Pilkada meliputi Polres, Kejari, Pengadilan Negeri dan Dinas Pendidikan (Diknas).

Jika ijazah balon palsu, dipastikannya balon bersangkutan langsung dicoret alias tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon.

"Karena diusung satu paket berpasangan, salah satu saja kedapatan ijazahnya palsu, apakah balon bupatinya atau balon wabupnya, tetap saja dicoret keduanya," tegas Dodi.

Diketahui, ketiga cabup yang ijazahnya meragukan itu antara lain Henry Koestomo. Sekolah Tinggi Ijazah Manajemen (Stima) Imni Jakarta yang mengeluarkan ijazah S1-nya tidak lagi ditemukan. Diduga sekolah tinggi itu sudah ditutup sejak tahun 2003.

Dua lainnya, ijazah SD Muhammad Sabri dan Ferry Ramli yang juga tidak lagi ditemukan sekolahnya. Namun diduga sekolahnya sudah berganti nama. Sedangkan balon wabup yang ijazahnya meragukan adalah Ismail Bakaria. (JPG)

Jakarta - Manager Geographic Information System (GIS) Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) Agung Dwinurcahya mengatakan, 4.097 hektare (ha) hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Provinsi Aceh hilang akibat berubah fungsi sepanjang tahun 2016.

Agung dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (29/9), mengatakan, pada Januari 2016, luas hutan KEL mencapai 1.820.726 ha dan berkurang menjadi 1.816.629 ha pada Juni 2016.

Kawasan Ekosistem Leuser yang mencakup 13 dari 23 kabupaten/kota di Aceh, menurut dia, telah kehilangan kawasan hutan terbanyak di Aceh Timur yang mencapai 1.870 ha, dari 236.874 ha menjadi 235.004 ha.

Kemudian, di Gayo Lues dari 402.684 hektare menjadi 402.279 hektare atau 405 hektare. Aceh Selatan kehilangan 378 hektare. Serta lainnya berkisar antara 12 hingga 286 hektare.

Selain kehilangan kawasan hutan, pada periode Januari hingga Juni 2016 terpantau 187 titik api dan yang terbanyak terdapat di Aceh Timur mencapai 56 titik. Sedangkan Gayo Leus terpantau 31 titik api, di Aceh Selatan 30 titik api, serta titik api di tujuh kabupaten/kota lainnya berkisar antara satu hingga 21 titik.

Kawasan yang, menurut dia, tidak terpantau titik api ada di Aceh Utara, Aceh Barat, dan Aceh Singkil.

"Titik api ini berbanding lurus dengan kehilangan tutupan hutan di Aceh. Misalnya, tingginya titik api di Aceh Timur menjadi kontributor utama deforestasi di Aceh Timur," ujar Agung.

Sedangkan hutan produksi dengan kehilangan kawasan hutan atau "forest loss" terbanyak terjadi di Aceh Timur mencapai 927 ha, dan hutan lindung dengan "forest loss" terbesar di Gayo Lues sebanyak 184 ha.

Agung mengatakan, hutan produksi terbatas dengan "forest loss" terbesar terjadi di Aceh Barat Daya mencapai 46 ha. Suaka Margasatwa dengan forest loss terbesar di Aceh Selatan mencapai 70 ha, sedangkan taman nasional dengan "forest loss" terbesar terjadi Aceh Tenggara mencapai 123 ha. (Antara)

Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan enam pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh lolos tes kesehatan.

"Berdasarkan hasil rekomendasi tim pemeriksa kesehatan, maka enam pasangan bakal calon dinyatakan lulus tes kesehatan," kata Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi di Banda Aceh, Kamis.

Pemeriksaan kesehatan pasangan Tarmizi A Karim dan T Machsalmina Ali, Zakaria Saman dan T Alaidinsyah, Abdullah Puteh dan Sayed Mustafa, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, Muzakir Manaf dan TA Khalid, serta Zaini Abdullah dan Nasaruddin dilakukan 24 dan 26 September di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh.

"Tes kesehatan melibatkan sejumlah dokter. Selain tes kesehatan, pasangan bakal calon juga dites narkoba. Hasilnya, semuanya dinyatakan negatif," kata Ridwan.

Selain menjalani pemeriksaan kesehatan, para calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022 juga menjalani ujian membaca Alquran di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada 28 September 2016 dan semua dinyatakan lulus.

"Dewan juri sudah menyerahkan hasil penilaian uji kemampuan baca Alquran. Hasilnya, semua kandidat atau enam pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur tersebut dinyatakan mampu membaca Alquran," kata Ridwan.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022 digelar 15 Februari 2017, serentak dengan pemilihan bupati/wali kota di 20 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. (Antara)