2018-01-21

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke S.Pd, M.Sc, MA bersama Pimred media online StatusAceh.Net T. Sayed Azhar di Gedung Nusantara V Kompleks MPR RI Senayan Jakarta.
JAKARTA - Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) akan menggelar perhelatan akbar bertajuk *"Doa Nasional Rawat NKRI"* pada bulan Mei 2018 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kepada media ini melalui pesan WhatsApp-nya, Sabtu, 27 Januari 2018.

"PPWI Nasional sedang mempersiapkan acara doa bersama dari warga oleh warga untuk bangsa Indonesia. Nama acaranya *Doa Nasional Rawat NKRI*, melibatkan sebanyak mungkin elemen dan sub elemen bangsa dari seluruh pelosok Nusantara," jelas Wilson yang terpilih lagi sebagai Ketua Umum PPWI dalam Kongres Nasional PPWI November 2017 lalu di Gedung Nusantara V Kompleks MPR RI Senayan Jakarta.

Kegiatan itu, lanjut lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, dilandasi oleh pemikiran dan pertimbangan atas kondisi bangsa Indonesia saat ini yang menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih melahirkan pola komunikasi dan penyebaran informasi yang baru, berbeda jauh dengan pola-pola komunikasi di masa lalu.

System dan desain komunikasi antar manusia, antar kelompok masyarakat, dan antar bangsa, dalam dua dekade terakhir telah memunculkan berbagai fenomena baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, Indonesia. 

"Kita memasuki era baru yang penuh perubahan dan kejutan. Teknologi informasi yang semakin canggih dan rumit telah melahirkan pola hidup baru bagi setiap manusia di dunia ini, termasuk bangsa kita. Rasa berbangsa dan bernegara kita juga sudah mulai berubah, bergeser dari kondisi dua-tiga puluh tahun lalu," imbuh lulusan pasca sarjana dari tiga universitas terbaik di Eropa (Universitas Birmingham, Inggris; Universitas Utrecht, Belanda; dan Universitas Linkoping, Swedia) itu.

Dalam rangka menjaga rasa kebangsaan dan nasionalisme Indonesia, menurut lelaki dari suku bangsa Mori, salah satu suku terbesar di Sulawesi Tengah itu, kita perlu melakukan olah rasa, olah spiritual, olah batin. Menyerahkan bangsa Indonesia ini kepada yang maha kuasa, menyerahkan segala persoalan yang dihadapi bangsa dan negara kepada yang maha mengatur alam semesta ini.

"Acara Doa Nasional Rawat NKRI yang akan kita laksanakan nanti adalah wujud penyerahan total bangsa kita secara batiniah kepada Sang Pencipta Alam Semesta, seraya kita sampaikan isi hati bangsa se-nusantara yang tetap ingin bersatu padu, ingin hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak inginkan perpecahan antar suku antar agama antar ras dan antar golongan atau keompok, menolak permusuhan satu dengan lainnya, dan menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas Tuhan Yang Maha Esa untuk membimbing setiap hati anak-anak bangsa ini kepada keinginan yang kita sudah sampaikan kepada-Nya itu," urai peraih gelar Master of Science (M.Sc) in Global Ethics dari Inggris ini.

Saat ditanya mengapa memilih Mei 2018 sebagai momentum pelaksanaan acara doa nasional ini, Wilson menjelaskan bahwa acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati dua momentum penting bangsa, yakni Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional.

"Acara ini dilaksanakan dalam rangka mengisi peringatan Hardiknas 2 Mei dan Harkitnas 20 Mei 2018," katanya.

Bentuk acara yang akan digelar nanti semacam perhelatan bersama rakyat dari semua latar belakang suku, agama,, ras, antar golongan/kelompok. Warga berkumpul untuk menyampaikan doa bersama, membacakan ayat-ayat suci dari semua kitab suci agama dan kepercayaan yang ada oleh penganut masing-masing, mengikrarkan kehendak bersama merawat NKRI, dan menggelar acara ragam budaya nusantara dari Merauke hingga ke Sabang.

"Acara intinya nanti terdiri dari 4 mata acara, yakni: pembacaan ayat-ayat suci dari semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, pembacaan doa bersama oleh setiap pemimpin umat dan kelompok masyarakat, pengucapan ikrar peneguhan tekad merawat kebangsaan dan NKRI, serta pagelaran beragam budaya nusantara," tutur alumni Program Persahabatan Indonesia-Jepang tahun 2000 yang disponsori oleh Japan International Cooperation Agency itu.

Wilson berharap kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di Bandung ini akan didukung bersama oleh segenap elemen bangsa, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. 

"Kita undang segenap elemen dan sub elemen bangsa yang ada di negeri ini, dari tokoh agama dan kepercayaan, perwakilan dari 700-an suku yang ada. raja, sultan, datuk, dubalang, pimpinan puak, budayawan, seniman, kalangan pendidikan dan profesional, perwakilan diaspora dan naturalisasi, serta pejabat pemerintah, legislatif dan yudikatif, semuanya kita harapkan berpartisipasi dan berkenan hadir dalam Doa Nasional Rawat NKRI ini," urainya penuh harap. (Red/Rls)

Kondisi makam ulama Aceh di Kuala Lumpur, Malaysia.
StatusAceh.Net - Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) dan Pecinta Sejarah Malaysia merespons sejumlah pemberitaan yang menyebutkan makam ulama Aceh telah hilang di Malaysia.

Dalam penyelidikannya, tim DMDI dan Hikmah diketahui bahwa Nisan itu adalah milik Engku Klang seorang penguasa wilayah di kawasan makam itu ratusan tahun silam.

“Laporan awal tentang dua makam ulama Aceh di Malaysia yang hilang telah direspons cepat oleh semua pihak di Malaysia. Makam itu sebenarnya  ditimbun hendak ditinggikan sebab banjir sering menggenangi makam dua tokoh besar tersebut,” kata Ketua Peubeudoh Sejarah Adat dan Budaya Aceh (Peusaba), Mawardi Usman kepada VIVA, Pada Sabtu, 27 Januari 2018.

Kata dia, seharusnya Pemerintah Malaysia dalam melakukan kegiatan di lokasi makam itu, harus memberitahu kepada komunitas Sejarah Malaysia. Dan membuat petunjuk berupa pamplet di kawasan makam tersebut. Sehingga masyarakat yang mengetahui makam itu tidak berburuk sangka.

Peusaba juga menginginkan diadakan penelitian lanjutan, untuk membedah siapa sebenarnya kedua tokoh penting berbatu Nisan Aceh yang sudah berusia ratusan tahun lalu tersebut. Sehingga perjalanannya dalam mengajarkan ajaran Islam di Asia Tenggara bisa diketahui.

“Perlu ada seminar dan juga membuka Khazanah lama untuk melihat kembali peran penting pembesar di Pinang Tunggal itu,” sebutnya.

Sebelumnya, dua makam ulama Aceh ini dinyatakan hilang oleh pecinta sejarah Malaysia, karena tertimbun bangunan di sekitar makam. Sehingga makam dua ulama tersebut tidak terlihat dari daratan. Kemudian, ahli waris makam tersebut menggugat pemilik bangunan terkait tertimbunnya makam itu oleh puing bangunan. | Viva

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Aceh menyatakan, semua penjara, baik lembaga permasyarakatan maupun rumah tahanan negara yang ada di provinsi itu melebihi daya tampung.

"Baik lembaga permasyarakatan maupun rumah tahanan, semuanya kelebihan daya tampung," ungkap Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh Edy Hardoyo di Banda Aceh, Jumat (26/1).

Edy menyebutkan, di Aceh ada 26 lembaga permasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Dari semuanya hanya satu yang tidak kelebihan daya tampung. Yakni LP Kelas IIA Banda Aceh yang berada di kawasan Lambaro, Aceh Besar.

Lainnya semua kelebihan daya tampung, seperti penjara di Lhokseumawe dengan daya tampung 300 orang, tetapi diisi dengan 500 narapidana, kata dia menyebutkan.

"Begitu juga dengan lainnya, daya tampung 100 hingga 200 orang, tetapi dihuni lebih dari 300 orang. Sedangkan LP Banda Aceh daya tampungnya 800 orang, tetapi baru diisi 500 orang lebih," ungkap Edy Hardoyo.

Edy menyebutkan, untuk mengatasi permasalahan daya tampung tersebut, pihaknya melakukan r distribusi atau memindahkan narapidana ke tempat yang masih memiliki daya tampung.

Namun, kata dia, program redistribusi tersebut untuk Aceh dihentikan terjadi kerusuhan di LP Kelas IIA Banda Aceh beberapa waktu lalu. Kerusuhan tersebut menyebabkan sejumlah ruangan di penjara itu dibakar.

Edy tidak menyebutkan kapan pastinya program redistribusi narapidana tersebut kembali dilakukan. Hanya saja, program tersebut kembali dilaksanakan setelah pembenahan di LP Banda Aceh.

"LP Banda Aceh saat ini sedang dibenah karena sebelumnya banyak laporan warga binaan bisa dengan mudah keluar masuk secara ilegal. Setelah pembenahan ini, barulah redistribusi narapidana dilakukan," kata Edy Hardoyo.

Sumber : Antara

Banda Aceh - Gubernur Aceh drh. Irwandi Yusuf, M. Sc, secara resmi mencabut Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) terhadap Perusahaan Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten Bener Meriah.

Hal demikian disampaikan Tehnical Assisten Gubernur Aceh, M. Rizal Falevi Kirani, Jumat (26/01/2018).

Falevi menjelaskan, Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tertanggal 25 Januari 2018, merupakan bagian dari tindaklanjut sidak yang dilakukan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 24 November 2017 lalu pada IUIPHHK usaha Sawmill Hakim Meriah.

“Pada sidak itu gubernur Irwandi Yusuf menemukan terjadinya penyalahgunaan izin dengan cara menampung  atau mengolah bahan baku kayu yang berasal dari sumber yang tidak sah (illegal),” ujar Falevi.

Atas dasar itu lanjut Falevi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menerbitkan surat perihal usulan pencabutan izin usaha IUIPHHK atas nama usaha Sawmill Hakim Meriah dai Kabupaten Bener Meriah.

“Karena sesuai dengan peraturan  Menteri Kehutanan, IUIPHHK usaha Sawmill Hakim Meriah telah melakukan pelanggaran yaitu menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah atau illegal,” ujarnya.

Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, Lc, MH.

Menurut Mulyadi Nurdin, keputusan gubernur Aceh itu sekaligus mencabut keputusan gubernur Aceh sebelumnya  dengan nomor 522.562/BP2T/761/IUIPHHK/IV/2016 tanggal 18 April 2016 tentang pemberian izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) jenis sawmill kepada usaha Sawmill Hakim Meriah di kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh.

“Dengan demikian sejak dilakukan pencabutan terhadap keputusan gubernur Aceh sebelumnya  dengan Nomor 522.562/BP2T/761/IUIPHHK/IV/2016 Tanggal 18 April 2016 itu, maka semua kegiatan industri yang sebelumnya dilakukan oleh usaha Sawmill Hakim Meriah agar segera dihentikan,” ujar Mulyadi.

Menurut Mulyadi Nurdin, Pemerintah Aceh sangat serius mengawal kelestarian lingkungan melalui program Aceh Green, yang merupakan salah satu program unggulan Irwandi-Nova.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melakukan inspeksi mendadak ke dua lokasi penebangan kayu di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah dan Desa Rusip, Kecamatan Syiah Utama, pada 24 November 2017 lalu.

Saat melakukan sidak ke Desa Rusip tepatnya di pabrik kayu, milik Perusahaan Sawmill Hakim, Irwandi mendapati banyak kayu yang di tebang tanpa izin.(Rill)

Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, memperkenalkan berbagai potensi yang bisa dikembangkan di Aceh, pada delegasi Yayasan Ilmuan Malaysia, Kamis 25/01/2018. Di antara potensi yang dikenalkan adalah ekonomi, wisata, budaya, pendidikan dan kesehatan.

"Kami mengharapkan ini menjadi awal baik untuk mengenal potensi Aceh lebih dalam sehingga banyak kerjasama ekonomi yang bisa kita lakukan," kata Wagub saat menjamu rombongan para ilmuan tersebut.

Selain potensi ekonomi, Nova Iriansyah juga menjelaskan penerapan syariat Islam di Aceh. Persoalan syariat Islam, ujar Nova, merupakan salah satu fokus pembangunan yang sedang dipacu di bawah kepemimpinan ia bersama Gubernur Irwandi Yusuf.

Hingga kini, telah 16 tahun syariat Islam diterapkan di Aceh. Tercatat ada 15 qanun yang telah disahkan, di samping juga instruksi serta peraturan gubernur terkait dengan penguatan pelaksanaan syariat Islam.

"Tak hanya pembangunan fisik, kita juga gencar mengupayakan syiar Islam bagi seluruh masyarakat," kata Wagub Nova.

Wagub Nova menjelaskan, syariat Islam di Aceh tak hanya sebatas pada pelaksanan hudud, atau pidana. Meski pidana menjadi salah satu unsur penting, namun masyarakat tetap dibina dengan ilmu-ilmu Islam.

Pemerintah Aceh bahkan ikut memberikan perhatian khusus pada perekonomian Islam. Di antara langkah yang dilakukan adalah mengkonversi Bank Aceh, bank milik pemerintah yang semula adalah bank konvensional menjadi bank dengan sistem Syariah.

"Kita tengah merancang grand desain syariat Islam Aceh. Harapan kita nantinya grand desain itu bisa jadi rujukan pemerintah dalam menjalankan aktifitas di bawah naungan syariah," kata Wagub Nova.

Rombongan ilmuan Malaysia dipimpin langsung oleh Dato Sri Dr. Muhammad Khirtoyo. Ia merupakan mantan Menteri Besar Negeri Selangor, yang juga Pimpinan Yayasan Kepemimpinan Ilmuan Negara Malaysia. Dato Muhammad Khiryoto ke Aceh dalam rangka mencari informasi terkait pelaksanaan pembangunan Aceh dan penerapan syariat Islam.

Kedatangan mereka disambut unsur pimpinan daerah Aceh dan juga para pimpinan SKPA. Di antara yang hadir adalah para Asisten Pemerintahan, Wakil Rektor UIN Ar-Raniry, Kepala Dinas Syariat Islam serta Kepala Biro Humas Setda Aceh.

Dato Muhammad Khiryoto mengatakan, kedatangannya ke Aceh bukanlah yang perdana. Ia merupakan salah satu rombongan relawan pertama yang tiba ke Aceh saat Tsunami 2004 lalu. Ia yakin Aceh akan menjadi daerah maju, karena pondasi pembangunan dinilai telah kokoh.

Pondasi yang dimaksud adalah penerapan syariat Islam, yang menjadi dasar dari segala pembangunan di Aceh. "Kesadaran masyarakat Aceh dalam memuliakan agama Islam sangat kuat," kata Muhammad Khirtoyo.

Penerapan syariat Islam di Aceh, ujar Dato Muhammad Khirtoyo, tidak mampu digugat oleh siapa pun bahkan oleh bangsa mana pun. Hal tersebut didasarkan atas penerapan syariat Islam atas kehendak seluruh masyarakat. "Kita ingin belajar dari Aceh," kata Muhammad Khirtoyo.

Di Aceh, Dato Muhammad Khirtoyo bersama rombongan akan melihat beberapa pelaksanaan syariat Islam. Salah satunya adalah hukuman cambuk bagi pelanggar yang akan dilangsungkan besok di Jantho. Bukan hanya di Aceh, mereka juga akan melihat hukuman serupa di Brunai Darussalam. "Doakan kami sehingga hal serupa bisa kamu terapkan di Malaysia." [Humas Aceh]

Aceh Tenggara - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meresmikan Listrik Perdesaan di Desa Naga Timbul, Kecamatan Leuser, Aceh Tenggara, Kamis 25 Januari 2018.

Di kecamatan ini sedikitnya terdapat 11 desa dengan jumlah pelanggan mencapai 667 keluarga.

Dalam sambutannya, Gubernur menjelaskan, PLN telah menyediakan sambungan sepanjang 43,6 km untuk mengalirkan energi Iistrik ke kecamatan Leuser ini.

"Dengan demikian, mulai hari ini 11 desa ini sudah bisa menikmati listrik dengan baik," ujar Gubernur.

Dengan pencapaian ini, lanjut Gubernur, berarti kini hanya tinggal 12 desa lagi di Aceh yang belum mendapatkan aliran listrik. Lokasi desa itu memang kebanyakan berada di wilayah pedalaman.

Meski demikian, langkah menyediakan listrik bagi mereka tetap diupayakan pemerintah.

"Insya Allah di akhir tahun 2018 diharapkan rasio elektrifikasi desa sudah 100 persen, artinya seluruh desa di Aceh telah menikmati Iistrik," ujar Gubernur.

Gubernur juga mengatakan, langkah penyediaan listrik ini tidak terlepas dari upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Aceh dan merupakan contoh terobosan yang telah dilakukan pemerintah bekerjasama dengan PLN Aceh.

"Sebagaimana kita ketahui, pusat-pusat kemiskinan di Aceh umumnya berada di wilayah pedesaan. Dengan tersedianya jaringan listrik ke semua desa, kita berharap aktivitas ekonomi masyarakat kian berkembang sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan," kata Gubernur.

Pada kesempatan itu Gubernur juga kembali menjelaskan, Pemerintah Aceh memiliki visi “Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani."

Visi tersebut selanjutnya dituangkan dalam 15 program unggulan, salah satunya adalah ‘Aceh Energi', yaitu pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal dari energi bersih terbarukan.

Menurut Gubernur, salah satu upaya Pemerintah Aceh memenuhi kebutuhan listrik adalah mencari investor di sektor energi dan mendorong kinerja PLN dalam rangka menyediakan fasilitas listrik bagi seluruh rakyat Aceh.

Gubernur menjelaskan, tingkat pertumbuhan masyarakat yang cukup tinggi disertai dengan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat, mengharuskan pemerintah menambah ketersediaan energi listrik secara berkelanjutan.

"Tanpa ketersediaan energi listrik, investasi juga tidak bisa masuk, sebab dalam menjalankan gerak usaha, kebutuhan listrik adalah hal mutlak. Oleh sebab Itu, Pemerintah Aceh akan terus mendorong agar PLN mampu menyediakan
listrik bagi semua masyarakat Aceh sehingga semua desa di Aceh bisa menikmati aliran listrik 24 jam sehari," ujar Gubernur.

Gubernur juga menjelaskan, saat ini tingkat ketersediaan listrik di Aceh sebenarnya sudah tergolong cukup tinggi, yakni 96,6 persen.

"Dari 6.474 desa yang ada di Aceh, hanya segelintir desa yang belum mendapat ailiran listrik. Umumnya desa-desa itu berlokasi di wilayah pedalaman," ujar Gubernur.

Namun Gubernur menegaskan, dimanapun lokasi desa itu berada, tetap menjadi kewajiban Pemerintah untuk menyediakan listrik bagi masyarakatnya.

Untuk mewujudkan itu, lanjut Gubernur, akan dimulai dengan membangun berbagai fasilitas utama, seperti jalan menuju desa agar jaringan aliran listrik mudah masuk.

"Kita juga akan berupaya mengoptimalkan sumber energi yang ada di sekitar wilayah tersebut, seperti sumber energi dari air, angin, panas bumi dan sebagainya. Dengan demikian sumber energi kita akan lebih banyak tersedia, dan kualitas Iayanan akan lebih baik."

Persemian listrik di Kecamatan tersebut dihadiri General Manager PLN Wilayah Aceh Jefri Rosiadi, Bupati Aceh Tenggara, unsur Forkopimda Aceh Tenggara, para Kepala SKPK Aceh Tenggara, serta sejumlah tamu lainnya.

Sebelumnya, informasi terkait belum teralirinya listrik di Deaa Naga Timbul Kecamatan Leuser diketahui berkat informasi Tim Relawan 86 Irwandi Yusuf yang diketuai Teuku Izin.(Rill)

Banda Aceh - Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA) merilis data di awal tahun ini bahwa laju deforestasi di Provinsi Aceh relatif menurun di tahun 2017, yang sebelumnya di kisaran 21.000 hektar per tahun menjadi hanya 17.333 ha. Saat ini teknologi pemantauan hutan semakin canggih. Kehilangan tutupan pohon kini dapat diketahuI dalam waktu yang lebih cepat. Semua orang kini dapat memantau hutan lebih mudah dengan mengakses data peringatan kehilangan tutupan hutan secara cepat dan dimana saja.

Untuk mendukung pemangku kepentingan di kawasan hutan dalam memantau area yang dikelolanya secara (nyaris) akurat, HAkA bersama WRI (World Resource Institute) Indonesia mengadakan pelatihan Global Forest Watch (GFW) dan aplikasi Forest Watcher untuk sektor pemerintah bidang kehutanan di Hotel Harmoni Langsa pada tanggal 23-25 Januari 2018. Peserta yang terlibat dalam pelatihan tersebut yaitu dari KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) II, KPH III, KPH V, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL).

GFW dan Forest Watcher sendiri merupakan suatu aplikasi berbasis web dan smartphone yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui hilangnya tutupan pohon dengan cepat. Pelatihan ini ditujukan agar pengelola kawasan hutan dapat mengetahui dan memanfaatkan data kehilangan tutupan pohon terkini yang tersedia gratis untuk membantu mereka dalam memantau deforestasi di tingkat tapak, jelas Hidayah Hamzah dari WRI Indonesia.

Ummi Purnamasari dari WRI Indonesia menjelaskan bahwa GFW mempunyai sebuah data bernama peringatan GLAD yang memungkinkan estimasi kehilangan pohon pada kawasan hutan. GLAD dengan kepanjangan Global Land Analysis and Discovery merupakan sebuah sensor berbasis satelit Landsat 7 dan Landsat 8 yang dapat mendeteksi kehilangan pohon setiap 8 hari sekali. Akurasi dari sensor ini mencapai 30 x 30 meter. Dengan sistem Near Real Time (NRT), peringatan GLAD dapat mencapai ke pengguna seketika, hampir bersamaan dengan kehilangan tutupan pohon yang terdeteksi.

Lalu bagaimana peringatan GLAD membantu pengguna untuk melihat kehilangan tutupan pohon di lapangan? Forest Watcher merupakan jawabannya, terang Agung Dwinurcahya dari HAkA. Peringatan GLAD yang ada di GFW juga tersedia di aplikasi berbasis seluler ini. Fungsi dari aplikasi ini yaitu untuk membantu navigasi patroli hutan yang dapat digunakan tanpa membutuhkan sambungan internet (offline). Pengguna dapat memeriksa wilayah-wilayah yang terdeteksi peringatan GLAD, dan mengecek apakah kehilangan pohon benar-benar terjadi atau tidak.

Pelatihan itu sendiri masih berlangsung hingga hari ini (25/01). Kegiatan kolaborasi HAkA dan WRI Indonesia ini mendapatkan antusiasme dari sebagian besar peserta yang hadir. Yusriza Agustian dari KPH III menilai teknologi ini bakal bermanfaat untuk kerja sehari-harinya sebagai informasi awal mereka melakukan patroli pemantauan kerusakan hutan. Hal itu juga diamini oleh semua peserta dari 5 instansi pemerintah. Sri Wahyuni dari KPH V menyampaikan bahwa ada keterbatasan jaringan internet di area kerjanya di Gayo Lues sehingga dia khawatir akan terkendala memanfaatkannya.

Dimulai dengan materi ruangan pada hari pertama, peserta kemudian dibawa ke lapangan untuk mempraktekkan cara memantau dan memeriksa wilayah-wilayah yang terdeteksi peringatan GLAD yang tersebar dari Aceh Tamiang hingga Kuala Langsa. Dengan menggunakan ponsel pribadi, aplikasi Forest Watcher diunduh secara gratis di Appstore maupun Playstore. Dengan demikian, peserta dapat menggunakan ponsel pribadinya untuk memantau kawasan hutannya masing-masing bahkan tanpa sinyal internet. Jika deforestasi diketahui dengan cepat, maka harapannya adalah laju deforestasi dapat semakin ditekan.(Rill)


Pekanbaru - Kejaksaan Negeri Pekanbaru melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Bertempat di Kantor Kejari Jalan Diponegoro Ujung Pekanbaru. Kamis (25/1/2018).

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Bapak Irianto Suripto, S.H., Kapolresta Pekanbaru Kombes  Pol Susanto, S.I.K., S.H., M.H., yang diwakili oleh Wakapolresta Pekanbaru AKBP Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., Kepala BNN Kota Pekanbaru, Perwakilan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Perwakilan Balai Pengawas Obat dan Makanan, Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Kompol Dedy Herman, Perwakilan dari Rupbasan Pekanbaru, serta pegawai Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Pemusnahan barang bukti tindak pidana umum sebanyak 761 perkara dengan rincian Barang Bukti Psikotropika dan Narkotika sebanyak 590 perkara barang bukti yang dimusnahkan Ganja sebanyak 822,86 gram, sabu sebanyak 178,69 gram dan Pil Ekstasi sebanyak 122 butir.

Barang bukti perjudian sebanyak 116 perkara, Barang Bukti perkara perlindungan konsumen dan kesehatan sebanyak 6 perkara, Barang bukti perkara pangan sebanyak 5 perkara, Barang bukti porno grafis sebanyak 2 perkara dan Barang bukti perkara uang palsu 3 perkara.

Sementara barang bukti senjata api rakitan sebanyak 39 perkara dengan rincian 38 pucuk senjata api, 2 pucuk senjata mancis pistol, 1 pucuk senjata pisau pistol, 2 pucuk senjata shoftgun, 2 pucuk magazine, 2 butir selongsong peluru dan 238 butir amunisi.

Untuk  Barang bukti Senjata api rakitan dimusnahkan dengan cara di potong dengan mesin pemotong hingga menjadi bagian kecil. Tidak semua senpi itu dapat dimusnahkan sendiri oleh Kejari Pekanbaru. Masih ada beberapa senpi dan proyektil yang akan dimusnahkan bersama dengan Brimob.

Senjata api rakitan yang merupakan barang bukti penanganan serangkaian perkara pidana umum sepanjang 2015 hingga 2017. "Barang bukti senpi rakitan itu hasil penanganan perkara tindak pidana umum seperti pencurian kekerasan, pencurian pemberatan hingga undang-undang darurat," kata Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Suripto Irianto.

Wakapolresta Pekanbaru mengatakan "Pemusnahan Barang Bukti tindak pidana sebagai bentuk sinergitas dengan melihat secara langsung pemusnahan barang bukti hasil kerja sama dan penegakkan hukum oleh Polresta Pekanbaru terhadap pelaku kejahatan di Wilayah Kota Pekanbaru," Ungkap AKBP Edy Sumardi Priadinata, S.I.K.(Red/rls)


Pekanbaru - Dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Wilayah Kota Pekanbaru, maka Polresta Pekanbaru menggelar rapat koordinasi lintas sektoral di lantai 3 ruang bunga kiambang, Rabu (24/1/2018).

Kapolresta Kombes Pol Susanto.SIK.SH.MH diwakili Wakapolresta Pekanbaru Akbp Edy Sumardi Priadinata.SIK  memimpin rapat ini untuk meningkatkan sinergitas Polri dengan instansi lain, dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pilkada serentak 2018 yang aman, tertib, damai dan bermartabat,” ucap wakapolresta.

Dalam sambutan Wakapolresta menyanpaikan" Ucapan terimakasih pada seluruh peserta atas kehadiran bapak ibuk, dan permohonan maaf dari  bpk Kapolresta tdk dapat hadir dalam acara ini krn dalam waktu bersamaan beliau ada kegiatan lain di Mabes Polri dalam rangka terkait kegiatan menerima penghargaan terhadap pelayanan terbaik polresta dan Kapolri Award terkait Polmas sehingga Polresta mendapat juara I

Rapat yang digelar ini, dihadiri oleh Dandim.0301/ Pekanbaru dan  Wakil ketua DPRD Kota Pku Sondiawarman, Asisten I Kota Pekanbaru, Ketua KPU Kota Pekanbaru, Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru, para camat se- Kota Pekanbaru, PJU dan Kopolsek jajaran Polresta Pekanbaru serta para tamu undangan lainnya.

Situasi Kamtibmas Kota Pekanbaru dalam paparan Kabag Ops untuk pengamanan Pilkada Serentak 2018 ini,  pihak  Polresta Pekanbaru menurunkan sekitar 780 personel, hitungannya sekitar 2/3 dari jumlah anggota Polri, yaitu yang terlibat dalam pengamanan. diluar bantuan atau Bko personel  Polda Riau dan PHH brimob namun anggota Linmas kurang lebih sekitar 3.606 orang dan 1.798 Tps.

“Tapi nanti pada saat pelaksanaannya di lapangan, bisa saja bertambahnya jumlah personil pengamanan, dimana semuanya tergantung pada dinamika yang terjadi di lapangan,” jelas Kabag ops.

“Namun kita juga menyampaikan, bahwa pihak Polresta Pekanbaru siap untuk mengamankan kegiatan pilkada serentak ini, dibantu oleh TNI dan instansi terkait lainnya,” tegas wakapolresta.

Meski demikian, harus terjadi sinkronisasi pengamanan di lapangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman, maupun pelanggaran pelanggaran yang signifikan, dari pihak pemenangan pemenangan calon.

Karena itu, dibutuhkan rapat koordinasi  antar sektoral ini sehingga bisa memberikan materi sesuai dengan tupoksinya masing masing.

Sekarang sudah masuk tahapan pilkada yang dilaksanakan secara serentak, para forkopimda berkewajiban utk membantu para penyelenggara pilkada untuk menyelenggarakan, mewujudkan pilkada yg susuai harapan kita bersama.
Tupok polri sesuai UU no 2 tahun 2002
1. Menjamin dan mewujudkan kamtibmas sebelum, sesaat dan setelah pilkada.
2. Memberikan rasa aman dan nyaman dlm rangka pemeliharaan kamtibmas hrs tetap terjaga
3. Pengakan hukum terhadap pelanggaran pilkada sesuai dgn gakkumdu yg ditentukan.

Rapat koordinasi ini hendaknya dapat saling memberikan informasi dan saling menyampaikan menyamakan persepsinya dengan panwascam dan para kanit intel, Bimmas dan Polmas dan babinsa harus sama- sama berjalan utk ikut mengawasi kegiatan pilkada.(Red/Rls)

,
Lhokseumawe | Satuan Komando Resor Militer (Korem) 011/Lilawangsa yang di pimpin oleh Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono, S.I.P, M.Si, Rabu (24/1/2018) pagi, mengelar kegiatan bongkar pasang senjata M16A1 dan Pistol FN P1.

Kegiatan tersebut dilaksanakan para prajurit TNI Korem 011/Lilawangsa dan Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan) di Lhokseumawe, bongkar pasang senjata dilakukan dalam rangka latihan pada minggu militer Triwula I, bulan Januari 2018, di Lapangan Jenderal Sudirman Korem setempat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan materi pengetahuan senjata.

Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono, S.I.P, M.Si melalui Kasrem 011/Lilawangsa Letkol Inf Shofanudin mengatakan, di setiap bulan, pada minggu keempat satuan Korem melaksanakan latihan minggu militer, materi-materi yang dituangkan pada kegiatan tersebut sesuai program yang telah di Jadwalkan.

Latihan bongkar pasang senjata ringan M 16 A1, Pistol FN P1 dan senjata lainnya bukanlah hal yang baru bagi prajurit TNI, akan tetapi diadakan latihan yang di gelar satuan Korem 011/Lilawangsa bertujuan untuk mengingatkan kembali materi-materi dasar tentang pengetahuan senjata agar jangan sampai luntur taktik, teknik maupun berbagai karakteristik senjata, terlebih lagi bila sampai  terlupakan.

Hal itu jangan sampai terjadi. Namun latihan yang maksud, agar seluruh prajurit, khususnya TNI Korem 011/Lilawangsa dan jajarannya terus berubaya meningkatkan kemampuannya melalui latihan yang digelar baik kemahiran pada latihan teori maupun saat pelaksanaan di lapangan pada waktu jadwal latihan menembak nantinya, harap Danrem yang di sampaikan melalui Kasrem pada saat menyaksikan latihan minggu militer.(Laung)

Muslem : " Kami berusaha perjuangkan nasib mereka agar sejahtera dan mendapat pekerjaan yang layak " tegasnya. 
Ketua LSM Lemperari Muslim 
Lhokseumawe- Lsm Lembaga Pemuda Rakyat Aceh Republik Indonesia (Lemperari ) Aceh telah mendeklarasikan diri sebagai wadah mempersatukan dan merangkul seluruh mantan kombatan konflik baik pro atau kontra yang ada selama ini terabaikan pemerintah.  

Hal itu diungkapkan Ketua LSM Lemperari Muslem alias Buya Hitam, Selasa (23/1) kemarin,  terkait perjuangannya mempersatukan mantan kombatan yang dulu pernah berbeda pandangan dan ideologi.  

Muslem mengatakan pasca perdamaian di Aceh,  ternyata masih banyak masyarakat korban konflik yang hidup dibawah garis kemiskinan tanpa tersentuh perhatian pemerintah.  

Sehingga sebagian besar dari mereka masih hidup dibawah garis kemiskinan  dan terbiar putus asa tanpa uluran tangan.  

Muslem menilai bila orang yang pernah menjadi korban terimbas konflik masih terbiar tanpa rasa peduli,  maka mereka akan menjadi bom waktu dimasa mendatang.  

Untuk mencegah timbulnya gerakan barisan sakit hati yang bisa melakukan pemberontakan dan merusak perdamaian yang sedang berlangsung di Aceh. 

Maka pihak Lemperari pun perlu mengambil sikap menyelamatkan bangsa dengan merangkul seluruh warga yang pernah terlibat dan menjadi korban konflik Aceh. 

Antara lain,  mantan kombatan baik yang pro seperti GAM, Deli Merdeka, atau kontra seperti gerakan Berantas,  Forkab dan korban kehilangan keluarga dimasa konflik serta banpol lainnya.  

Disebutkannya saat ini Lemperari memiliki jumlah anggota sebanyak 7000 orang dari setiap daerah kab/kota di Propinsi Aceh.  

Muslem menegaskan dirinya akan bertekad kuat untuk memperjuangkan nasib kesejahteraan anggota dengan berbagai kegiatan atau pelatihan yang bisa membuka lapangan kerja.  

"Sejarah di Aceh selalu perang karena sejengkal perut dan selembar bendera.  Orang-orang ini bisa melupakan dendam konflik bila hidupnya sejahtera dan sibuk bekerja untuk menata ulang masa depannya, " terangnya.  

Muslem berharap semua pihak dapat mendukung kegiatan positif yang bertujuan untuk menyelamatkan generasi bangsa yang termarginalkan dan terabaikan pemerintah.  

Muslem juga menuturkan,  pada dasarnya Lemperari hanyalah organisasi yang bergerak dibidang pembangunan mental,  pendidilan, sosial dan budaya.  Sedangkan anggotanya terdiri dari para kalangan mahasiswa,  aktifis dan tokoh cendikiawan lainnya. 

Namun atas restu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang ingin meratakan kesejahteraan pada masyarakat yang terabaikan dimasa pemerintahan sebelumnya.  

Sehingga LSM Lemperari kini menjadi harapan terakhir dan menjadi tempat sandaran korban konflik yang luput dari perhatian.(Red/Jh)

LHOKSEUMAWE- Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, SH, S.Ik, MH bersama Istri Ny Gamar Budiman kunjungi tempat tinggal penderita empedu bocor di Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.” Selasa (23/1) sore.

Terlihat Fatih Akbar seorang batita yang  berusia 2,5 tahun penderita empedu bocor dengan bernafas dengan tersengal-sengal akibat hati dan pankreas yang di deritanya kian membengkak hannya mampu duduk dipangkuan ibundanya Cut Indayani (42) seorang guru honorer yang selalu berdoa untuk kesehatan anaknya yang tak kunjung sembuh dan dimudahkan rezeki mendapat bantuan.

 “Semenjak kecil kami memanggil dengan sebutan nama Akbar, Akbar sejak usia tiga bulan dirinya kerap mengeluarkan darah segar dari hidung dan anus selama berhari-hari lamanya.”ujar Cut Indayani

Awalnya Kapolres Lhokseumawe bersama istri mendengar prihal penyakit diderita balita tersebut, sehingga memutuskan mendatangi rumah cut Indayani melihat langsung Fatih Akbar penderita empedu bocor.

“ibu silahkan bawa berobat anaknya, tak perlu takut untuk berobat dan kalau memang operasi jangan takut akan kami bantu.” Imbuh Kapolres kepada cut Indayani

Sambungnya, ibu tidak usah pikirkan melalui allah kita akan bantu, untuk biaya makan di banda aceh juga jangan takut hubungi kami, fokus dan jangan khawatir, insyaallah allah memberikan jalan melalui kami.

Selanjutnya Ibu Kapolres Ny. Gamar Budiman yang juga ketua bhayangkari cabang Lhokseumawe menyerahkan bantuan kepada ibunda Akbar Cut Indayani.(RMD)


KAMPAR - Dua orang pemuda Reskiki alias Eki (29) warga Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar dan Andi (25) warga Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar  berhasil diamankan Polsek Tapung, Minggu (21/01/2018) sekira jam 22.30 Wib.

Saat dikonfirmasi kejadian penangkapan tersebut, Kapolres Kampar melalui Kapolsek Tapung Kompol Indra Rusdi SH, membenarkan bahwa adanya penangkapan 2 orang pemuda  yang sedang asik memakai sabu.
"Iya benar bahwa ada penangkapan atas 2 orang pemuda, penyalahguna narkotika jenis sabu, pada hari Minggu." Ungkap Kapolsek tersebut.

Dijelaskannya lagi, Pada hari Minggu(1/1) Polsek Tapung dapat laporan dari seseorang warga yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa dia mendapat informasi akan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu disalah satu tempat, mendapat laporan tersebut, tim dari Polsek Tapung pun segera meluncur ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan mendapatkan kedua pemuda ini tengah asik memakai narkotika jenis sabu-sabu.

"Minggu 1 Januari 2018 sekira jam 22.30 Wib sewaktu pelapor dan saksi-saksi melaksanakan giat lidik mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Sp 1 Desa Petapahan Kec Tapung. Lalu tim langsung mendekati rumah pelaku dan melihat ada 2 orang yg lagi asik menggunakan sabu dan tim pun langsung mengamankan pelaku."

Dari tangan ke 2 tersangka tersebut diamankan BB (Barang Bukti) 1 paket sabu-sabu dan 1 buah perlengkapan untuk memakai sabu. Kini ke 2 tersangka diamankan guna proses lebih lanjut. (Red/Rls)

,
Lhokseumawe - Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat (Aspam Kasad) Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad memberikan 10 penekanan kepada Staf dan Satintel jajaran Korem 011/Lilawangsa di Wilayah Kodam IM, Selasa (23/1/2018), di Aula Yudha Makorem 011/Lilawangsa.

Hal itu tertuang dalam sambutan Aspam Kasad yang dibacakan Paban IV/Bragiat Spamad Kolonel Inf Lukmansyah didampingi Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono, pada pembukaan Aswasev Spamad Triwulan I Ta 2018, di bidang staf dan satintel jajaran Korem 011/Lilawangsa.

Aspam Kasad mengatakan, hadirnya Tim dari Spamad ke Kotama, Balakdam serta jajaran, khususnya Korem 011/Lilawangsa, meliputi asistensi dan pengawasan bidang perencanaan dan pengamanan tubuh. Hal itu sesuai fungsi Spamad selaku pengawasan kegiatan bidang Intel/Pam fungsi Intelijen di satuan bawah.

Selanjutnya, selain memberikan (10) sepuluh penekanan, Aspam Kasad mengharapkan, agar para pejabat Intel/Pam memberikan data yang sebenarnya, obyektif dan valid, karena tujuan Tim Spamad dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi bukan untuk mencari-cari kesalahan di staf maupun satuan Intelijen, melainkan untuk mengetahui sejahumana masing-masing satuan kerja telah melaksanakan program yang direncanakan dari Spamad dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas.

“Dengan adanya data yang obyektif dan valid, akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berguna dalam merumuskan kebijakan program dan anggaran bidang Intel/Pam yang akan datang”, pungkas Paban IV/Bragiat Spamad Kolonel Inf Lukmansyah saat membacakan sambutan Aspam Kasad.

Kehadiran Tim Spamad Aspam Kasad di Ketua oleh Paban IV/Bragiat Spamad Kolonel Inf Lukmansyah bersama 4 (Empat) orang anggota, di sambut baik Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono di ruang kerjanya dan didampingi Kasi Intel Korem 011/LW Letkol Inf Surya.

Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono mengungkapkan terima kasih atas kehadiran Tim Spamad Aspam Kasad beserta rombongan di Korem 011/Lilawangsa dalam rangka pengawasan Aswasev Spamad Triwulan I Ta 2018, di bidang staf dan satintel jajaran Korem 011/Lilawangsa.

Danrem berharap, kehadiran Tim dapat memberikan masukan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas satuan Intelijen Staf dan jajaran, guna mencapai keberhasilan kedepan agar semangkin baik dan lancar dalam mendukung tugas pokok Korem 011/Lilawangsa, harapnya.

Acara Asistensi Pengawasan dan Evaluasi (Aswasev) oleh Tim Spamad pada Triwulan I Ta 2018, turut dihadiri antara lain, para Kasi Korem 011/LW, para pewira, Bintara dan Tamtama pejabat Intelijen Staf Korem 011/LW dan jajaran.(Laung)

LHOKSEUMAWE- Satuan Reskrim Polres Lhokseumawe berhasil membekuk tersangka pembobolan dan pencurian toko pakaian boss fashion di Jln. Perdagangan No. 57 Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumaw Kota Lhokseumawe.

Tersangka yakni RI (33 tahun) Warga Kampung jawa di tangkap di kawasan KP3 Desa Pusong lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, SH, S.Ik, MH melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha, SH mengatakan, penangkapan tersebut menindak lanjuti laporan korban Salamudin (41), Rabu (27/12/2017) bulan lalu terkait pembobolan dan pencurian di toko boss fashion.

“Saat itu korban di telpon oleh pemilik toko Gucci yang memberitahukan bahwa pintu belakang toko Boss Fashion telah dirusak oleh orang tidak dikenal, dan setelah dilihat barang-barang pakaian ada yang hilang dibawa tersangka.”imbuhnya, selasa siang (23/01/2018)

Sambungnya, modusnya tersangka merusak pintu belakang toko dengan menggunakan kayu bersama temannya MA yang saat ini masih dalam pengejaran atau DPO.

Dari tersangka amankan barang 1 unit sepmor Yamaha R 15 warna putih biru, 2 buah celana jeans merk Levis, 1 (satu) buah kemeja merk Adidas motif kotak warna biru langit dan 1 buah kemeja merk Boss Versity warna biru.”jelas Kasat Reskrim

Tersangka diancam dengan Pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan (curat). Saat ini tersangka dan barang diamankan di Mapolres Lhokseumawe untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.(RMD)

LHOKSEUMAWE- Kepolisian Resor Lhokseumawe Sektor Meurah Mulia bersama Satpol PP melakukan operasi penertiban siswa bolos di kawasan Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.” Selasa pagi (23/01/2018)

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, SH, S.Ik, MH melalui Kapolsek Meurah Mulia Iptu Bustani.SH mengatakan, Sasaran dalam operasi tersebut adalah pelajar bolos dan berkeliaran di cafe,warnet dan tempat wisata yang ada di kecamatan Meurah Mulia.”ujarnya

Hadir dalam operasi tersebut Personil Polsek Meurah Mulia dipimpin oleh Aiptu Maimun, Kasi Trantib Kecamatan Meurah Mulia Mariati serta petugas Satpol PP yang bertugas di Kantor Kecamatan Meurah Mulia.

Dalam operasi tersebut ditemukan sembilan siswa bolos dijalan line pipa Desa meunasah Mesjid Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh utara. Mereka yang terjaring penertiban siswa bolos yakni Mu SMA N1 Meurah Mulia, Hu SMA N 1 Meurah Mulia, Sa  SMA N1 Meurah Mulia, Ra SMK N 1 Tanah Luas, Wa SMK N1 Tanah Luas, Ri  SMK N 1 Tanah Luas, Ar SMK N 1 Tanah Luas, MI MAN N 6 Sumbok dan Ba MAN N 6 Sumbok.

“kita berikan Nasehat kepada mereka agar tidak bolos lagi dan mengingatkan siswa berambut gondrong agar dipangkas.”imbuh Kapolsek

Selanjutnya mereka  diserahkan ke Kepala Sekolah dengan Berita Acara serah terima, siswa yang bersangkutan juga membuat pernyataan diatas materai 6000 tidak akan megulangi perbuatan yang sama dan siap diberikan sanksi yang lebih berat lagi.”terang Kapolsek

Razia ini dilakukan oleh pihak Polsek Meurah Mulia sebagai bentuk Konsistensi dalam Dunia Pendidikan agar Mutu Pendidikan di Kecamatan Meurah Mulia semakin hari tambah bagus, hal ini kita lakukan secara Konfrehensif dan tidak pandang bulu ( Diskriminasi) siapapun serta dari keluarga manapun berasal murid dimaksud kita tetap akan menindak, yang terlebih dahulu kita komunikasi dengan pihak Sekolah dan Muspika”tegas Iptu Bustani

Ditambahkan pula, Kapolsek mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan pihak Camat ISKANDAR, SsTP., MSP, Danramil KAPTEN IRIAMAN, Para Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerhati dunia pendidikan yang sudah memberikan support kepada pihak Polres Lhokseumawe, khususnya Polsek Meurah Mulia untuk melakukan kegiatan tersebut, kita akan melakukan kegiatan ini secara kontinue sampai dengan tahun-tahun berikutnya.(RMD)

LHOKSEUMAWE- Kepolisian Resor Lhokseumawe Sektor Banda Sakti, senin malam (22/01/2018) amankan dua pelaku penjambretan yang berhasil ditangkap warga di Jalan Kenari Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Tersangka yang ditangkap yakni RAP (17) warga Meunasah Mesjid, Muara Dua kota Lhokseumawe dan rekannya TZA (17) pelajar SMA PT. PIM warga Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, SH, S.Ik, MH melalui Kapolsek Banda Sakti Iptu Arief Sukmo Wibowo mengatakan, tersangka diamankan ke Polsek Banda Sakti setelah warga berhasil menangkap pelaku di Jalan Kenari Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.”ujarnya selasa pagi (23/01/2018)

Sambungnya, kejadian tersebut berawal ketika korban yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio melintas di Jalan Veteran Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda sakti Kota Lhokseuamawe, tiba-tiba pelaku yang menggunakan sepeda motor vixion hitam memepet korban dari arah belakang dan lansung menarik tas korban yang dijinjing disamping korban.

Sambungnya, korban langsung berteriak minta tolong dan pelaku langsung dikejar oleh masyarakat dan berhasil ditangkap di jalan kenari Desa uteun Bayi Kecamtan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

“Selanjutnya kedua tersangka kita amankan untuk proses pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.” terang Kapolsek.(RMD)

LHOKSEUMAWE- Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe dipimpin langsung AKP Budi Nasuha. SH,  Senin (22/01/2018) berhasil mengungkap kasus bahan bakar minyak oplosan dengan membekuk 3 tersangka serta menyita 6 drum diduga bahan bakar minyak oplosan di Kota Lhokseumawe.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, SH, S.Ik, MH melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha, SH mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari banyak keluhan masyarakat terutama pengguna sepeda motor. Mereka mengeluh sepeda motornya rusak setelah mengisi BBM luar SPBU yang diduga disebabkan BBM oplosan.

Sambungnya, berdasar keluhan masyarakat tersebut kami lakukan penyelidikan dengan melakukan observasi lapangan di tempat yang dicurugai menjual BBM oplosan dan dalam waktu 1x24 jam tim berhasil memetakan tempat penjulan BBM oplosan tersebut. Selanjutnya tim langsung bergerak mengamankan 3 tersangka dan barang bukti.

“Modus mereka dengan menjual minyak  bensin oplosan dan ada juga campuran bensin oplosan dengan pertalite serta minyak tanah yang dijual kemasyarakat secara eceran sehingga banyak sepmor yang rusak dikarenakan minyak tersebut diolah secara tradisional atau oplosan tidak standart pertamina.” ungkap AKP Budi Nasuha. SH

Mereka yang diamankan yakni US (58 tahun) lokasi kampung jawa baru dengan barang bukti 2 Jerigen BBM jenis premium, 4  jerigen BBM jenis premium, 1 jerigen BBM jenis premium, 1 drum BBM jenis premium, 7 botol BBM jenis premium.

Selanjutnya, TS (48 tahun) lokasi pasar Impres dengan barang bukti 4 (jerigen BBM jenis premium, 6 botol BBM jenis premium, 15 botol BBM jenis premium, 27 botol BBM jenis pertalite, 1 botol BBM jenis pertalite, 1 jerigen BBM jenis pertalite. Kemudian HA (49 tahun) lokasi hagu barat laut dengan barang bukti 5 drum BBM jenis premium dan solar.

“Saat ini ketiga tersangka diamankan di Mapolres Lhokseumawe untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.”tegas AKP Budi Nasuha.SH. (RMD)

Banda Aceh – Direktur Program Implementasi,  Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Rumah Dinas Wagub Aceh, Senin (22/01/2017).

Pertemuan tersebut membahas berbagai informasi terkait pengelolaan dana Otsus di Provinsi Aceh dan Papua.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Minister Counselor, Kedutaan Australia, Fleur Davies, Unit Manager Dept of Foreign Affairs & Trade (DFAT), Kedutaan Australia, Astrid Kartika dan Sekda Kebupaten Lanny Jaya, Papua, Christian Sohilait.

Fleur Davis mengatakan, kedatangannya ke Aceh bersama tim KOMPAK dan Sekda Kabupaten Lanny Jaya untuk melihat dan berbagai pengalaman Aceh dalam pengelolaan dana Otsus untuk kesejahteraan masyarakat.

Aceh dan Papua kata Fleur Davis merupakan dua provinsi yang sama-sama menerima dana otsus, untuk itu berbagi informasi terkait pengelolaan dana otsus sangat penting agar kedua provinsi bisa saling membantu untuk menciptakan program – program yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Sekda Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Menuru Christian, apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk program  seperti JKA dan lain sebagainya patut menjadi contoh bagi provinsi Papua dalam mamaksimalkan dampak dari dana Otsus.

Sementara itu, Wagub Aceh, Nova Iriansyah menyampaikan, penggunaan dana otsus di Aceh yang sudah dilakukan antara lain untuk program JKA, pembangunan gampong, beasiswa anak yatim, rumah dhuafa, pembangunan dayah dan lain sebagaianya.

Nova sangat mengapresiasi KOMPAK yang bersedia untuk berbagi infomasi terkait program-program kesejahteraan masyarakat yang nantinya bisa di adopsi pemerintah Aceh terutama program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Aceh saat ini sangat Kolaboratif, kita siap bekerjasama dengan siapapun,” ujar Nova. [Rill]

Banda Aceh – Sebanyak sembilan dari empat belas Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI se Aceh menilai bahwa Ketua BPD HIPMI Aceh tidak mampu membawa kebaikan bagi lembaga, dimana keberadaan BPD HIPMI Aceh terhadap BPC HIPMI kami menilai tidak berada dalam satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Organisasi.

Penegasan itu disampaikan oleh 9 BPC Hipmi se-Aceh dalam surat pernyataan mosi tidak percaya tertanggal 20 Januari 2018.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketum BPC Hipmi Aceh Utara Mahyiddin ST, Ketum Hipmi Aceh Timur Abdul Kamal, Ketum BPC Hipmi Pidie Basir, Ketum BPC Hipmi Aceh Barat Said Fadhel, Ketum BPC Hipmi Aceh Jaya Faizin, Ketum BPC Hipmi Pidie Jaya Harries Munandar, Ketum BPC Hipmi Lhokseumawe Fauzan ST, Ketum BPC Hipmi Aceh Selatan Hadi Surya STP MT dan Ketum Hipmi Aceh Barat Daya Roni Guswandi.
[22/1 20:12] Bos Futsal Lhoks: Sembilan BPC Hipmi se-Aceh itu menyampaikan sikap mosi tak percaya terhadap ketua BPD HIPMI Aceh dengan poin-poin pernyataan sikap sebagai berikut :

1) BPD HIPMI Aceh tidak melakukan konsolidasi/pembinaan dengan BPC selama periode kepengurusan saudara Furqan dan tidak membentuk BPC baru selama kepengurusan, hanya melakukan pembentukan saat akan melaksanakan Musda yang dinilai sarat kepentingan.

2) BPC yang telah melaksanakan Muscab tidak di berikan SK oleh BPD atau di persulit dengan berbagai alasan dan pengurusan KTA usulan BPC melalui BPD amburadul bahkan ada yang kehilangan  berkas, sehingga BPC harus mengusulnya kembali ke BPP.

3) Kami 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Aceh dengan ini menolak hasil rapat BPH BPD Hipmi Aceh Pada tanggal 6 Januari 2017 tentang jadwal Musda dan verifikasi Calon Ketua Umum dan menyatakan bahwa BPD HIPMI Aceh tidak netral dalam persiapan musda XIII BPD HIPMI Aceh, dengan membangun opini public melalui media tentang bakal calon ketua tanpa koordinasi dan mendahului hasil asitensi dengan BPP HIPMI sehingga menimbulkan keresahan dalam keluarga besar HIPMI Aceh.

4) BPD HIPMI Aceh mengeluarkan mandat atas nama Rizky Syahputra untuk mengikuti Diklatnas, namun pada saat Asistensi dengan BPP telah menganulir bahwa saudara Rizky Syahputra tidak mengikuti Diklatda. Dalam hal ini kami menilai BPD HIPMI Aceh lalai dalam administrasi organisasi.

5) Pada Saat Asistensi pertama dengan BPP HIPMI pada tanggal 27 Nopember 2017 , SC dan OC BPD HIPMI menyerahkan berkas Dua Balontum BPD HIPMI Aceh dan sudah dinyatakan lengkap, namun pada asistensi selanjutnya panitia musda HIPMI ACEH menyatakan saudara Rizky Syahputra gugur menjadi bakal calon pada rapat BPH di Banda Aceh. Menurut kami BPD HIPMI Aceh tidak konsisten dalam mengeluarkan pernyataan dan semestinya keputusan tentang bakal calon ketua BPD setelah final tahapan proses asistensi dengan BPP HIPMI, bukan mendahului asistensi dengan BPP HIPMI.

6) Pada saat Rapat BPH, BPD HIPMI Aceh Pra Musda mengambil kebijakan-kebijakan organisasi yang menurut amatan kami ada keganjilan yang mana menganulir Saudara Rizky Syahputra tidak ikut Diklatda dan Saudara Fahlevi ikut Diklatda dan sudah satu tahun pelaksanaan Diklatda sertifikat tidak ada dan saudara Rizky Syahputra mampu menghadirkan Saksi-saksi yang membenarkan bahwa dia ada ikut kegiatan Diklatda BPD HIPMI Aceh pada Bulan Februari 2017.

7) Konferensi Pers yang dilakukan oleh BPD HIPMI Aceh bersama SC dan OC Musda jika melihat kronologis diatas,menurut kami BPD HIPMI Aceh tidak Netral dan Manipulatif, maka kami perlu mempertanyakan kepada BPD HIPMI Aceh kesungguhannya menjalankan organisasi sesuai AD/ART dan PO HIPMI.

8) Kami 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Aceh menyangkan pemberian SP 1 kepada BPC HIPMI Pidie dan Pidie Jaya menyangkut konfirmasi dari BPP mengenai Diklatda III BPD HIPMI Aceh, kami menilai ini merupakan upaya menutupi informasi atau fakta terkait persoalan dalam tubuh BPD HIPMI Aceh.

9) Maka kami 9 (Sembilan) BPC HIPMI di Aceh memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah organisasi dengan melakukan MOSI TIDAK PERCAYA terhadap BPD HIPMI Aceh di Bawah kepemimpinan Saudara M.Furqan Firmandez dengan segera melakukan Musdalub/Careteker terhadap BPD HIPMI Aceh.

Atas dasar tersebut, maka 9 BPC HIPMI tersebut meminta kepada BPP HIPMI untuk menunjuk karateker untuk BPD HIPMI Aceh untuk persiapan pelaksanaan Musda XIII BPD HIPMI Aceh dengan harapan dapat melakukan verifikasi yang objektif dengan BPP HIPMI dengan baik dan perhelatan Musda XIII HIPMI ACEH dapat berjalan dengan baik dan kondusif dengan harapan adanya persaingan yang baik untuk melahirkan kedepan Ketua BPD yang terbaik yang akan membawa BPD HIPMI Aceh Kearah yang lebih baik. [DNQ]

Rokan Hulu - Malang tak dapat ditolak Mujur tak dapat diraih, bak kata pepatah  orang tua dulu sudah jatuh ketimpa tangga Pasca telah ditetapkannya sebagai tersangka dugaan pemerasan pengururusan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT), Kepala Desa (Kades) Rantau Binuang Sakti (RBS) Faisal Amin (32) dan Sekretaris Desa (Sekdes) Sarqoni (29), Kecamatan Kepenuhan, kini diberhentikan sementara.

Dikataan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Kabupaten Rohul Ir. Jufri, M.Si saat dikonfirmasi, Pemkab Rohul akan secepatnya menunjuk Penjabat (Pj) Kades Rantau Binuang Sakti, menggantikan Pajri Amin yang terlibat kasus hukum, namun tetap mengacu Undang-Undang berlaku.

Pemberhentian sementara Pajri Amin dari Kades Rantau Binuang Sakti dan Sekdes Sarqoni, untuk memastikan pelayanan dan roda pemerintahan desa setempat tidak terganggu, tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. bahwa pemberhentian Pajri Amin hanya bersifat sementara, sampai perkara yang sedang dihadapinya inkrah di pengadilan." kata jufri‎"

“Untuk pelayanan di masyarakat akan dijalankan Pj Kades yang nantinya kita tunjuk," ucap Jufri, Senin (22/1/2018), juga disebutkannya pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Kepenuhan.‎

Kemudian, terkait pemberhentian sementara Pajri dan menunjuk Pj Kades Rantau Binuang Sakti, kata Jufri juga ada alasan lainnya. Karena, dalam dekat seluruh Kades segera menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) desa tahun 2018 dan diserahkan ke Dinas PMPD Rohul, sebagai syarat pencairan dana desa tahap satu tahun anggaran 2018 sebesar 20 persen.

Ungkap Jufri, dimana sesuai rencana hari ini Dinas PMPD Rohul juga akan menunjuk Pj Kades Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, menggantikan Pajri Amin yang tengah diproses penyidik Polres Rohul.

“Kita berharap, pelayanan dan tugas pemerintahan di Desa Rantau Binuang Sakti berjalan sesuai dengan yang diharapkan pimpinan," harap Jufri. ***( Alfian)

Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghadiri penyerahan SK CPNS Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin 22 Januari 2018.

Dalam sambutannya Wagub berharap penambahan PNS ini dapat meningktkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM Aceh di masa yang akan datang.

Wagub mengakui, minat masyarakat menjadi PNS cukup tinggi karena beranggapan status sebagai PNS cukup bergengsi.

Akibatnya, ada anggapan bahwa posisi sebagai PNS merupakan jabatan yang nyaman sehingga membuat PNS santai, kurang berinovasi, dan cenderung mengutamakan kepuasan atasan.

"Saya sendiri tidak sepenuhnya sependapat dengan pandangan miring itu, sebab pada kenyataannya masih ada PNS yang bekerja keras dan mampu melakukan inovasi. Namun kita harus mengakui bahwa peningkatan kinerja mutlak harus dilakukan. Itu sebabnya Reformasi Birokrasi menjadi agenda penting dalam setiap program yang dijalankan Pemerintah," ujar Wagub.

Khusus untuk Aceh, lanjut Wagub, reformasi Birokrasi termasuk program prioritas yang dijalankan untuk lima tahun ke depan yaitu dengan merubah mental dan prilaku aparatur pemerintahan.

"Kalau sebelumnya aparatur pemerintah cenderung menuntut pelayanan dari masyarakat, sekarang paradigma itu kita ubah dengan menjadikan PNS sebagai pelayan masyarakat. Itu sebabnya semangat menghadirkan good governance dan clean government merupakan keharusan dalam setiap pemerintahan," ujar Wagub.

Wagub juga berpesan kepada para penerima SK, untuk menjadi pekerja profesional ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu Keterampilan, Komitmen dan loyalitas.

Ketiga hal tersebut akan menjadi tolak ukur penempatan seorang PNS pada jabatan tertentu.

"Saya ingatkan kembali, saat ini sistem Pemerintahan berlangsung transparan dengan pengawasan yang juga sangat ketat. Setiap gerak Pemerintahan selalu dalam pemantauan publik. Kami selaku Kepala Pemerintah Aceh memberi perhatian khusus kepada upaya peningkatan kepatuhan PNS dalam menjalankan tugas di daerah ini," ujarnya.

Wagub juga mengingatkan, di tubuh PNS juga ada sanksi tegas yang akan diberikan jika melakukan pelanggaran.

"Jika di jajaran TNI/Polri ada prajurit yang dipecat karena pelanggaran berat, maka di lingkup PNS juga berlaku sanksl hukum yang sama," ujarnya.

Untuk itu Wagub mengajak para PNS tersebut untuk dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik mungkin.(Rill)

Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke bersama Pangdam Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto
SEMARANG - Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau disingkat PPWI  merupakan sebuah organisasi jurnalis warga yang diketuai Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA melaksanakan audiensi dengan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si., beserta para Asisten dan Kabalakdam IV/Diponegoro di ruang kerja Pangdam, Senin (22/1/2018).

Ketua PPWI Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA pada kesempatan ini menyampaikan, selama ini kegiatan jurnalistik warga dilaksanakan untuk memberikan informasi, menginspirasi, memberi semangat, menyampaikan berbagai ide dan pemikiran serta sebagai usaha kontrol sosial di antara sesama fungsi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini sesuai dengan semangat didirikannya PPWI yaitu mewujudkan komunitas warga masyarakat Indonesia yang cakap media, yakni yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab dalam berbagai informasi melalui media massa serta mampu merespon dengan benar setiap informasi yang diperoleh dari media massa.

“Sebagai salah satu fungsi publikasi, PPWI siap membantu Kodam IV/Diponegoro dalam mempublikasikan kegiatan,” ungkap Wilson yang juga adalah Anggota Ikatan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI.

Dengan penyampaian Ketua PPWI, Pangdam IV/Diponegoro,  menyambut baik hal tersebut dan siap melaksanakan kerjasama dalam kegiatan publikasi. Selama ini Kodam IV/Diponegoro telah menjalin kerjasama dengan media massa di wilayah Jateng dan DIY dalam mempublikasikan setiap kegiatan.

Hal ini juga  sesuai dengan tema HUT Penerangan TNI AD beberapa waktu lalu yaitu Bersama Media, Penerangan TNI AD Kuat. Sehingga diharapkan kerjasama yang telah terjalin dapat ditingkatkan lagi untuk mewujudkan TNI Angkatan Darat yang kuat.

Untuk menjalin sinergitas antara Kodam IV/Diponegoro dengan media, Pangdam sudah berencana melaksanakan acara Coffe Morning dengan para insan media.

“Beberapa waktu lalu Pendam sudah merencanakan kegiatan tersebut, tetapi karena banyaknya kegiatan yang harus diselesaikan, kegitatan itu masih ditunda,” terang Pangdam. (Pendam Diponegoro / Red)

Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghadiri pelantikan Pengurus Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) Wilayah Aceh Periode 2018 - 2021 di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Sabtu 20 Januari 2018.

Acara ini juga dilanjutkan dengan seminar ilmiah yang dibuka oleh Wagub. Seminar tersebut mengangkat tema "eksistensi Rumah Sakit pemerintah dengan diberlakukannya sistem JKN secara universal".

Dalam sambutannya Wagub berharap Arsada dapat menjadi partner yang baik bagi pemerintah dalam berbagai hal menyangkut perumahsakitan.

"Keberadaan Arsada haruslah mempunyai manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, artinya perhatian terhadap pelayanan publik yang bermutu dan menyeluruh khususnya di rumah sakit menjadi prioritas utama," ujar Wagub.

Untuk itu, lanjut Wagub, diperlukan usaha dan kerja keras dari semua pihak khususnya dalam hal manajemen rumah sakit.

Menurut Wagub, masih banyak hal yang perlu dibenahi demi mewujudkan rumah sakit yang baik, yang mampu memberikan pelayanan secara prima melalui berbagai kebijakan dan program seperti JKP Plus; yakni mudah, berkualitas, cepat dan nyaman.

"Karena itu saya ingin menegaskan kembali komitmen saya atas na Pemerintah Aceh dan menjadi komitmen kita bersama, dengan.kesadaran dan konsistensi yang tulus untuk menata majemen rumah sakit kita secara bersama-sama sesuai perudang-undangan yang berlaku," kata Wagub.

Dalam pelantikan pengurus baru tersebut dr. Fachrul Jamal dilantik sebagai ketua Arsada periode 2018-2021. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Arsada Pusat Dr. Heru Ariyadi. (Rill)

Banda Aceh – Gubernur Aceh, Drh Irwandi Yusuf M Sc, kembali menegaskan bahwa tahun ini nantinya akan digunakan untuk melakukan patroli di perairan Aceh terhadap illegal fishing dan penyeludupan obat-obatan terlarang ke Aceh.

Penegasan tersebut disampaikan oleh pria yang akrab disapa Bang Wandi itu, dalam sambutannya pada acara pisah sambut Danlanud Sultan Iskandar Muda, dari Kolonel Pnb Suliono S Sos kepada Kolonel Nav Indrastanto Setiawan S Sos, di Anjong Mon Mata, Sabtu (20/1/2018) malam.

“Pesawatnya sama persis dengan pesawat saya, namun akan ditambah dengan perangkat keselamatan di air,” imbuh Gubernur.

Irwandi mengungkapkan, pembelian pesawat tersebut karena dirinya sangat mengetahui karakter pesawat buatan slovakia itu. “Saya tahu betul karakternya, jadi tidak beli kucing dalam karung.”

Pria yang akrab disapa Bang Wandi itu juga memaparkan beberapa keunggulan pesawat jenis ini, dia antaranya kemampuan terbang mengalahkan pilot. Pesawat jenis ini mampu terbang non stop hingga 9 jam. Sedangkan pilot hanya 4 hingga 5 jam. Selain itu, pesawat ini juga mampu terbang dengan kecepatan tinggi serta bisa terbang rendah dan mampu pula terbang tinggi.

Gubernur juga membandingkan, dalam 1 jam, kapal perang bergerak dengan kecepatan maksimum hanya mampu mencapai 30 mil atau 55 kilometer. Sedangkan dengan pesawat Shark Aero, waktu 1 jam mampu menjangkau hingga 200 mil atau tepat berada di Zona Ekonomi Eksklusif.

Gubernur mengungkapkan, ada juga pihak yang menyarankan kepada dirinya agar dalam melakukan patroli laut, Pemerintah Aceh dapat meminta bantuan kepada TNI Angkatan Udara. Namun, Gubernur kembali memberi penjelasan, bahwa untuk kebutuhan 1 jam terbang, sebuah pesawat tempur membutuhkan Bahan Bakar hampir 1 ton.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan pesawat Eagle One Hanakaru Hokagata milik Gubernur yang hanya menghabiskan 125 liter pertamax untuk perjalanan sejauh 1.700 kilometer. Perjalanan udara tersebut pernah dilakukan Irwandi, saat melakukan kunjungan kerja ke 10 kabupaten/kota di Aceh pada bulan oktober tahun 2017 lalu.

Sementara itu, kendala lain terkait penggunaan pesawat milik TNI AU untuk patroli laut adalah, bahwa di Lanud SIM tidak ada pesawat tempur yang diparkir untuk patroli laut, di Sabang juga tidak ada, yang terdekat adalah di Provinsi Riau.

“Hal ini tentu tidak efektif karena jauh. Oleh karena itu, timbul inisiatif saya untuk membeli pesawat ini untuk membantu TNI AL dan TNI AU dalam melakukan patroli laut dan patroli darat serta patroli narkoba.

Gubernur menjelaskan, pesawat jenis Shark Aero yang akan dipesan oleh Pemerintah Aceh bukanlah pesawat mahal dengan perawatan yang mahal pula.
“Harga perunitnya adalah sebesar 150 ribu Euro atau sebesar Rp2,5 miliar. Dalam pengoperasiannya, Pemerintah Aceh tidak akan show sendiri tapi akan berkoordinasi dengan TNI AL, TNI AU dan Bakamla. Dalam pengoperasiannya juga akan melibatkan AL, AU dan pilot-pilot Aceh yang sudah pernah kita sekolahkan,” tambah Gubernur. 

Gubernur: Lanjutkan Program dan Kinerja Baik Selama Ini

Komandan Landasan Udara Sultan Iskandar Muda yang baru diharapkan dapat terus melanjutkan program dan kinerja bagus yang selama ini telah telah dilakukan oleh Danlanud sebelumnya. Lebih dari itu, Danlanud SIM yang baru diharapkan dapat meningkatkan status LANUD SIM dari tipe B menjadi tipe A.

“Sama seperti Danlanud pendahulunya, Pak Suliono sangat rajin melakukan kunjungan ke masjid-masjid yang berada di sekitar Lanud SIM, kami harap hal ini dapat diteruskan oleh Pak Indrastanto Setiawan. Lebih dari itu, kami juga berharap agar di masa kepemimpinan Bapak, Lanud SIM akan naik status dari tipe B ke Tipe A,” ujar Gubernur

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah dan penanganan TNI, saat sebuah pesawat militer Amerika Serikat mendarat Darurat di Bandara SIM pada bulan Maret tahun lalu.

“Tentu kita masih ingat, bagaimana TNI di Aceh melakukan penanganan cepat saat pesawat militer Amerika Serikat mendarat darurat di Bandara SIM. Semua itu menunjukkan bahwa upaya penjagaan kedaulatan RI di wilayah Aceh ini berjalan dengan sangat baik. Keberhasilan itu tentunya layak dicontoh dan diperkuat lagi di masa mendatang,” kata Gubernur.

“Kepada Kolonel Pnb Suliono beserta keluarga, kami ucapkan terimakasih atas pengabdian yang telah diberikan kepada Aceh selama ini. Selamat jalan dan selamat bertugas di tempat yang baru. Dan, kepada Kolonel Nav Indrastanto Setiawan beserta keluarga, kami ucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Bumi serambi Mekkah,” pungkas Gubernur Aceh.

Sementara itu, Kol Pnb Suliono, dalam kata-kata perpisahannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Aceh dan seluruh jajaran serta kepada seluruh masyarakat Aceh atas kerjasama yang telah terjalin selama 21 bulan masa tugasnya di Aceh.

Sedangkan Kolonel Nav Indrastanto Setiawan, dalam sambutannya sempat bernostalgia saat dirinya terlibat dalam operasi kemanusiaan di Aceh pasca bencana tsunami. Oleh karena itu, Indrastanto berharap Pemerintah Aceh dan jajaran serta seluruh masyarakat Aceh dapat memberikan dukungan dan kerjasama selama dirinya berdinas di Aceh. (Rill)

Banda Aceh - Sebanyak 1124 anak yatim menerima beasiswa dari Islamic Devolopment Bank (IDB) dan Rumah Zakat di Anjong Mon Mata, Komplek Pendopo Gubernur Aceh, Minggu 21 Januari 2018.

Penyerahan beasiswa secara simbolis itu dilakukan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Mulyadi Nurdin mewakili Gubernur Aceh.

Dalam sambutan yang dibacakan Mulyadi Nurdin, Gubernur mengucapkan terimakasih kepada Rumah Zakat Indonesia dan Islamic Development Bank.

Kegiatan tersebut diakui Gubernur sangat membantu program Pemerintah Aceh dalam memberi perlindungan kepada masyarakat Aceh, khususnya anak-anak yatim.

"Mudah-mudahan langkah yang baik ini bisa turut dikembangkan oleh lembaga non pemerintah lainnya, sehingga upaya kita meningkatkan kualitas kehidupan dan pendidikan bagi anak-anak yatim di Aceh akan terus meningkat," ujar Gubernur.

Kepada para anak yatim yang menerima beasiswa, Gubernur juga minta untuk menjadikan bantuan tersebut sebagai motivasi untuk lebih gigih belajar guna mencapai apa yang dicita-citakan.

Gubernur menjelaskan, dalam Islam kedudukan anak yatim mendapat perhatian secara khusus.

Dalam naskah pidatonya Gubernur juga mengutip sejumlah ayat Al-Qur’an yang menyebutkan kewajiban memberi perhatian kepada anak yatim. Gubernur juga mengatakan, ada banyak hadist yang menggambarkan betapa cintanya Rasulullah kepada anak yatim.

"Tugas dan tanggungjawab untuk memperhatikan anak yatim dan fakir miskin adalah merupakan tugas kita bersama. Dalam hal ini, Pemerintah Aceh melalui visi Aceh Carong bertekad untuk menjadikan anak-anak Aceh sebagai Anak yang cerdas (carong) yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat naSional dan regional," ujar Gubernur.

Salah satunya, lanjut Gubernur, dengan penyediaan beasiswa bagi anak yatim dan miskin mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri.

Sementara itu Muqni Affan, Program Manager OKP,  IDB Indonesia, mengatakan beasiswa tersebut merupakan program OKI dan IDB sejak tahun 2006 lalu untuk membantu anak-anak yatim Tsunami Aceh untuk jangka waktu 15 tahun dengan bantuan dari berbagai pihak dan dari berbagai Negara Islam diantaranya Saudi, Qatar, Kuwait, Turki, Malaysia dan Rusia.

"Hingga saat ini 5332 anak yatim aktif menerima bantuan setiap bulannya yang disalurkan melalui 3 lembaga kemanusian nasional: Rumah Zakat,  PKPU dan BMM (Baitulmal Muamalat)," ujarnya.

Para anak yatim yang mendapatkan bantuan tersebar di beberapa daerah di Aceh yaitu,  Banda Aceh,  Aceh Besar,  Sabang,  Pidie,  Pidie Jaya dan Aceh Utara.

Ia menjelaskan, setiap bulannya anak yatim mendapatkan bantuan sejumlah 24 US dolar yang langsung masuk ke rekening mereka di bank yang disalurkan langsung oleh ketiga lembaga pelaksana program.

"Setiap tahunnya menyalurkan bantuan kepada anak yatim Aceh lebih kurang 25 Miliar rupiah lebih dan hingga saat ini sudah lebih 11 tahun program ini berjalan," katanya.

Ia berharap ke depan program yang  dihandle oleh kantor IDB Indonesia di Jakarta ini akan terus bisa berjalan dengan baik demi kemaslahatan anak-anak yatim Aceh.

Ia juga mengatakan, selain anak yatim IDB yang mendapatkan buku rekening baru dari Bank Aceh hari ini,  ada juga anak yatim bantuan Yayasan Kafalah Indonesia di daerah Bireuan dan Aceh Jaya melalui Rumah Zakat.(Rill)

Ilustrasi
StatusAceh.Net - Waluyo sungguh jahat. Pria 44 tahun itu tega melakukan perbuatan asusila terhadap anak tirinya, Bunga (13, bukan nama sebenarnya).

Saat ini, kasus tersebut sedang ditangani Polsek Gunung Timang, Kalimantan Tengah.

Perbuatan warga Desa Batu Raya itu terbongkar setelah bidan memeriksa Bunga pada Jumat (19/1).

Waluyo melancarkan aksinya di rumahnya pada November 2017 sekitar pukul 09:00 WIB.

Menurut penuturan Bunga, peristiwa itu terjadi saat ibunya, HY, berjualan di Pasar Batu Raya I.

Kondisi rumah yang sepi membuat Waluyo leluasa melakukan  perbuatan asusila.

Dia menggunakan jarinya untuk menodai Bunga.

Salah satu tetangga bernama Jahrani mengetahui peristiwa tidak layak itu.

Dia lantas menghubungi bidan bernama Karsidah, Kamis (18/1).

Keesokan harinya, Karsidah mengecek kebenaran kabar itu ke Desa Batu Raya I.

Wanita 45 tahun itu juga langsung menanyakan kepada Bunga.

“Tindakan kepolisian yang telah dilakukan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), mencatat saksi-saksi, membuat VER dan mengamankan tersangka,” kata Kalpolsek Gunung Timang Iptu Ecky Widi Prawira, Minggu (21/1).

Dia menambahkan, Waluyo dijerat Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.(JPNN)

Banda Aceh – Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi penetapan hutan adat Aceh, di Pendapat Wakil Gubernur Aceh, Jumat 19/01/2018. Rapat tersebut dilaksanakan jelang rapat koordinasi tingkat nasional di Jakarta, 23-24 Januari pekan depan.

Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyebutkan persoalan hutan adat penting untuk dibahas secara bersama. Pasalnya dengan adanya pengakuan atas hutan adat, bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalisasi fungsi hutan demi kepentingan rakyat.

Selama ini, ujar Nova, banyak kasus yang menimpa rakyat yang mengelola hutan yang seharusnya berada dalam kawasan hutan adat. Namun demikian, Wagub menginggatkan, keberadaan hutan adat untuk tidak direkayasa demi kepentingan bisnis.

“Hak rakyat harus menjadi milik rakyat. Jangan diplot sebagai cagar sehingga masyarakat dianggap melanggar hukum ketika mengelola kawasan hutan adat,” ujar Nova.

Dalam rapat yang diikuti juga oleh pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bupati Pidie, Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, serta para aktivis  dan para akademisi itu, dibentuk tim inti yang bertugas merumuskan secara keseluruhan ketentuan-ketentuan dan kriteria hutan adat di Aceh. 

Tim tersebut merumuskan kriteria khusus yang harus dilakukan untuk mendalami potensi hutan adat. Tim ini pula yang nantinya akan mempersiapkan dan mengisi formulir  keberadaan hutan adat di Aceh, untuk nantinya akan dibawa dalam Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta, 23 Januari nanti.

Aceh sendiri sejauh ini telah mendaftarkan 11 lokasi usulan hutan adat seluas 95 ribu hektar lebih ke Kementerian Lingkungan Hidup. Seluruhnya berada di empat kabupaten: Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat. Sementara secara keseluruhan ada hampir 200 ribu hektar wilayah hutan adat yang telah tercatat. Sebagiannya masuk dalam kawasan hutan lindung.

Hutan-hutan ini nantinya adakan diadvokasi sehingga secara resmi bisa tercatatat sebagai hutan adat dan tidak memunculkan sengketa di kemudian hari. Sementara hutan lainnya yang memang diperkirakan berfungsi sebagai hutan adat, untuk bisa dicatat dalam formulir yang disediakan untuk didaftarkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia.(Rill)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.