2018-05-20

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA


JAKARTA- Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional, Wilson Lalengke, S.Pd. M.Sc, MA, bersama keluarga menghadiri undangan buka puasa bersama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Maroko yang diwakili Konselor, Mr. Mostafa Nakhloui, di SHISHA Café, Jl. Kemang, Jakarta, Jumat, 24/05/2018. Turut hadir bersama Ketum PPWI dan keluarga, Ketua DPD-PPWI Provinsi Papua, Sem Gombo, S.Kom.

Wilson bersama keluarga tiba di lokasi buka puasa bersama sekitar pukul 17.35 WIB yang langsung disambut oleh Mr. Mostafa Nakhloui, didampingi beberapa staf kedutaan Besar Maroko, antara lain Mr. Mjido dan Ms. Nadia. Sambutan yang sangat akrab dan hangat tersebut senantiasa ditunjukkan oleh Kedubes Maroko terhadap setiap mitra kerja Kedubes, terutama kepada Ketua Umum PPWI yang pada beberapa tahun lalu telah berhasil menerbitkan buku bertema hubungan Indonesia dengan Kerajaan Maroko. Selain undangan dari PPWI, hadir juga rekan lainnya dari RRI Nasional dan sahabat Kedubes Maroko.

Seusai menyalami semua anggota rombongan keluarga Ketum PPWI, Mr. Mostafa Nakhloui langsung mengarahkan semua undangan untuk segera menuju meja jamuan makan, karena sebentar lagi waktu berbuka tiba. Masing-masing undanganpun bergegas mengambil makanannya sendiri-sendiri. Setelah itu, semua undangan menuju ruangan yang dipesan khusus oleh Kedutaan Besar Maroko bagi pelaksanaan acara berbuka puasa bersama ini.

Selintas kemudian, azan maghrib dan tanda berbuka puasa berkumandang. Semua hadirin dipersilahkan oleh Mr. Mostafa Nakhloui untuk membatalkan atau berbuka puasa bersama. Masing-masing menikmati hidangan pembuka berupa minuman segar dan makanan ringan dengan senang hati.

Jamuan yang dihidangkan cukup banyak. Sebagian besar menu tidak kita jumpai di rumah, termasuk di rumah makan ala Indonesia. Namun, ada juga beberapa menu khas nusantara yang disediakan, seperti soto dan nasi pecel. Setiap undangan dipersilahkan mencoba mencicipi setiap menu makanan yang umumnya merupakan makanan Timur Tengah, seperti nasi kebuli, roti lebar, grill daging domba, dan lain-lain.

*Kedubes Berakrab Ria dengan PPWI Papua*

Sambil makan, Mr. Mostafa Nakhloui sepertinya sudah kenal Sem Gombo, ketua DPD PPWI Papua. Rupanya, Beliau masih ingat pernah bertemu saat Sem yang orang asli Papua ini menghadiri acara temu alumni Maroko di Hotel Borobudur Jakarta beberapa tahun lalu. “Mr. Mostafa Nakhloui tegur saya dengan sapaan ‘Saya sudah kenal Anda waktu 2 tahun lalu bertemu di Hotel Borobudur,” ujar Sem kepada pewarta media ini.

“Saya kaget dan agak heran dengan sambutan luar biasa ini, karena waktu itu benar sudah pernah bertemu namun wajah saya waktu itu berjambang. Jadi saya berpikir Mr. Mostafa Nakhloui sudah lupa. Tetapi beliau masih ingat betul katanya. Saya sangat terkesan, koq bisa yaa.. seorang Konselor Kedutaan Kerajaan Maroko ini bisa ingat, sampai begitu kaget saya. Namun, saya merasa senang sekali,” imbuh Sem Gombo.

Untuk menghilangkan rasa sungkan kami, Ketua Umum Wilson menyampaikan kepada kami semua agar mencicipi makanan yang tidak ada atau tidak pernah ketemu di rumah. “Kesempatan di sini, kalian cari makanan yang tidak ada di rumah supaya bisa merasakan enaknya seperti apa, jangan ambil makanan yang biasa ada di rumah yaa,” katanya. He..he..he… iya benar juga ya, akhirnya kami menuju ke meja tempat makanan-makanan ‘asing’ itu lalu masing-masing ambil menu yang ada di situ yang belum pernah dimakan di rumah. Ketika kami makan, ada kesan tersendiri.

Selesai buka puasa bersama, istri Ketum PPWI, Ibu Winarsih Lalengke meminta foto bersama sebagai kenangan-kenangan dengan Mr. Mostafa Nakhloui. Kami semua berfoto bersama Mr. Mostafa Nakhloui dan staf Kedubers Maroko lainnya beserta rekan undangan yang hadir.

Sebelum meninggalkan tempat berbuka puasa bersama, Wilson menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus minta permisi untuk pamitan kepada Mr. Mostafa Nakhloui dan keluarga besar Kedutaan Besar Kerajaan Maroko. Selanjutnya acara diakhiri dengan bersalam-salaman disertai hati penuh kegembiraan. Mr. Mostafa Nakhloui mengantarkan kami sampai di pintu keluar SHISHA cafe, disertai ucapan selamat jalan dan terima kasih telah hadir dalam undangan buka puasa bersama di tempat ini. (Red/Rls)


Jakarta- Implementasi industri 4.0 dapat menjadi salah satu strategi untuk menciptakan Ekonomi Pancasila berbasis digital. Hal ini sesuai dengan arah peta jalan Making Indonesia 4.0 dalam upaya meningkatkan kinerja industri nasional melalui pemanfaatan teknologi terkini dan inovasi guna dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

“Dalam Making Indonesia 4.0, kita sudah punya 10 langkah prioritas yang perlu dijalankan untuk mendongkrak perekonomian nasional di era ekonomi digital sesuai prinsip dasar Ekonomi Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Kamis (24/5).

Ngakan menjelaskan, kebijakan pemerataan ekonomi yang telah dijalankan Kementerian Perindustrian, misalnya memfasilitasi pembangunan kawasan industri di luar Jawa. “Contohnya, kawasan industri Morowali yang mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut hingga 60 persen atau 12 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Kemudian, langkah prioritas nasional yang tengah diakselerasi adalah memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hampir 70 persen, pelaku usaha Indonesia berada di sektor UMKM. “Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pelaku UMKM dengan membangun platform e-commerce. Maka itu, Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital,” tutur Ngakan.

Kemenperin telah mengajak para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) nasional supaya ikut serta dalam program e-Smart IKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan perluasan pasar bagi produk IKM lokal hingga mampu menembus pasar ekspor melalui pemanfaatan platform digital.

Ngakan menyebutkan, beberapa peluang pengembangan ekonomi digital di Indonesia, di antaranya adalah koneksi internet telah menjangkau 51,8 persen dari populasi penduduk. Hal ini dapat mendorong pengembangan usaha rintisan (startup) di dalam negeri.

“Selain itu, peningkatan permintaan produk digital, seperti telepon seluler (ponsel),” ujarnya. Pengguna aktif ponsel di Indonesia tumbuh signifikan, dari 55 juta orang pada tahun 2015 dan diproyeksi menjadi lebih dari 100 juta orang tahun 2018.

Ngakan menyampaikan, potensi Indonesia memasuki era revolusi industri keempat atau ekonomi digital, karena juga akan menikmati bonus demografi selama periode tahun 2020-2030. Momentum tersebut ketika jumlah penduduk didominasi oleh yang berusia produktif (15-64 tahun)mencapai 70 persen.

“Bahkan, pada tahun 2030, diprediksi sebanyak 135 juta penduduk Indonesia akan memiliki penghasilan bersih di atas USD3.600 sebagai konsumen e-commerce,” imbuhnya. Ngakan pun meyakini, digitalisasi memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Namun demikian, sejumlah langkah prioritas nasional Making Indonesia 4.0 tersebut, perlu didukung melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia sesuai kebutuhan dunia industri saat ini.

“Kami optimistis, apabila semua program dan kebijakan dijalankan secara terintegrasi, target Indonesia menjadi 10 besar negara ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030 bisa tercapai,” tegas Ngakan.

Audit Teknologi Industri

Pada kesempatan berbeda, Ngakan mengatakan, Kemenperin terus menyiapkan segala sesuatu dalam upaya mengimplementasikan revolusi industri generasi keempat di Tanah Air sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0 Salah satunya adalah dengan menyusun regulasi mengenai Audit Teknologi Industri (ATI).

Lebih lanjut lagi Ngakan menjelaskan, bahwa ATI merupakan metode untuk melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan aset teknologi (tangible and intangible asset) dalam rangka pelaksanaan manajemen teknologi.

“Teknologi diharapkan dapat berperan penting dalam meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing industri,” tuturnya.

Dalam memasuki era industri 4.0, ATI memegang peranan penting karena sebagai salah satu tools atau alat analisa dan evaluasi terhadap penerapan teknologi yang dimanfaatkan oleh industri di Indonesia. “Jadi, nantinya didapatkan gambaran yang utuh mengenai penggunaan teknologi tertentu oleh industri serta tahapan yang harus disiapkan industri dalam penerapan teknologi industri 4.0,” jelas Ngakan.

Di samping itu, hasil ATI dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyiapkan regulasi atau insentif yang tepat dalam penerapan industri 4.0. “Bahkan, data yang diperoleh dari hasil ATI ini juga bisa menjadi masukan dalam menyusun dan melaksanakan research, development and design (RD&D) untuk mendukung program Making Indonesia 4.0,” imbuhnya.

Ngakan berharap, sinergi antara pengembangan RD&D industri 4.0 serta penerapan regulasi dan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi industri nasional, dapat memacu target utama di dalam Making Indonesia 4.0 yaitu menjadikan Indonesia masuk peringkat 10 besar ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030 dan menjadi negara industri tangguh tahun 2035.

“Adapun dasar penerapan ATI di sektor industri merupakan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada Pasal 41, bahwa Pemerintah dapat melakukan audit teknologi industri terkait pengendalian pemanfaatan teknologi industri,” paparnya.

Pengendalian ini dilakukan dalam rangka pelarangan dan pembatasan atas teknologi-teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri seperti boros energi, beresiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan.

“Dengan dilakukannya pengendalian ini, diharapkan teknologi yang digunakan oleh industri dapat meningkatkan mutu, efisiensi dan daya saing industri nasional, serta meminimalkan resiko-resiko yang mungkin ditimbulkan atas pemanfaatan teknologi yang kurang tepat oleh industri,”pungkasnya.(Red/Rls)


MEDAN- Kembali Aparat Kepolisian daerah Sumatera Utara (Poldasu) berhasil menangkap jaringan sindikat narkoba Malaysia-Aceh-Medan dan mengamankan barang bukti sabu seberat 28,18 Kg yang dikemas dalam 29 paket.

Pengungkapan kasus narkoba ini telah berlansung sejak 1 Mei hingga 24 Mei 2018, ini diungkapkan oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw dalam konfrensi pers di depan kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, Jumat (25/5/2018).

Dalam konfrensi pers yang dihadiri wartawan dari berbagai media cetak,elektronik serta online Kapolda Sumut didampingi Pejabat Utama Polda Sumut antara lain, Kasubdit II Dit Resnarkoba Polda Sumut, Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda Sumut, Kabag Wassidik dan personil Polda Sumut.

Kronologis kejadiannya bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib ada informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang pria membawa narkotika jenis shabu yang melewati di jalan Lintas Sumatera (Medan) – Banda Aceh Kecamatan Besitang. Kabupaten Langkat.

Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti Petugas unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut langsung mendatangi TKP sesuai informasi masyarakat tersebut yang dipimpin oleh Kompol Aris Wibowo, SIK. Sekira pukul 21.00 Wib, di lapangan Team melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna biru Metalic No. Pol BK 1878 BH di jalan Lintas Sumatera (Medan) – Banda Aceh kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat di SPBU.

Setelah dilakukan pengejaran terhadap Anuwar (Belum tertangkap/DPO) namun tidak ditemukan. Dan dari hasil introgasi terhadap Tarmizi bahwa narkotika jenis shabu tersebut dikirim oleh seorang yang bernama Tengku Rizal (Belum tertangkap/DPO) beralamat di Malaysia kepada Hendra alias Hen di Kabupaten Tamiang Provinsi NAD, selanjutnya Hendra als Hen (Belum tertangkap/DPO) menyerahkan kepada Anuwar (Belum tertangkap/DPO) dan Tarmizi untuk disalurkan kepada pembeli di Medan.
Pelaku melakukan kejahatan dengan motif mencari keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara mengantar narkotika jenis shabu kepada calon pembeli/penerima dan perbuatan ini telah sering dilakukan berulang kali.

Dengan tertangkapnya para bandar dan barang bukti sabu-sabu tersebut bahwa kita sudah menyelamatkan anak bangsa sejumlah 142.979 orang dengan asumsi 1 gram untuk 5 orang pemakai sedangkan untuk ekstasi anak bangsa dapat diselamatkan 300 orang.

Jumlah kasus dan tersangka dalam pengungkapan kasus tanggal 01 s/d 24 Mei 2018 17 kasus/LP dan 23 orang tersangka (22 laki-laki, 1 perempuan dengan jumlah barang bukti sabu 28, 595,96 gram (28,596 Kg) = Rp. 28. 595.960.000,- dan ekstasi sebanyak 300 butir Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta).

Barang Bukti :
– 29 paket narkotika jenis shabu (19 bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Qing Shan dan 10 bungkus plastik warna emas bertuliskan tulisan cina berlogo lima bintang) seberat 28.18 kg, 1 (satu) unit HP, 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna biru Metalic BK 1878 BH.

Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ancaman hukuman Pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup paling singkat penjara 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). (Red/Rls)


SERANG - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) Wilson Lalengke yang berkantor di Slipi, Jakarta Pusat, bersama Ketua DPD PPWI Papua Sem Gombo berkesempatan melakukan kunjungan ke PPWI Serang, Banten, Rabu, 23 Mei 2018. Kunjungan ini, selain dalam rangka silaturahmi, sekaligus juga untuk memberikan semangat dan arahan terkait pembentukan pengurus DPD PPWI Banten.

Nur Sopyan, salah satu anggota PPWI Serang yang menjadi inisiator acara kunjungan DPN PPWI ini mengatakan bahwa kedatangan Ketua Umum DPN PPWI ini, sengaja kita undang, selain untuk bersilaturahmi, juga sekaligus bertujuan pembahasan terkait pembentukan pengurus DPD PPWI Provinsi Banten.

"Kita undang Ketua Umum karena kita ingin dikasih pencerahan terkait tentang pembentukan pengurus DPD PPWI Provinsi Banten ini," jelas Nur Sopyan yang akrab dipanggil Obot.

Di tempat yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke mengatakan, pihaknya sangat mendukung niat teman-teman dalam pembentukan pengurus DPD Banten. "DPN PPWI akan segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD PPWI Provinsi Banten ini nanti setelah terbentuk susunan pengurus DPD PPWI-nya," ujar lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Wilson juga mendorong  rekan-rekan PPWI di Banten untuk pembentukan DPC-DPC PPWI di seluruh wilayah Provinsi Banten. "Silahkan dikembangkan,, dibentuk pengurus  DPC PPWI di kabupaten dan kota di Provinsi Banten,“ imbuh Ketum PPWI yang saat itu mengenakan rompi PPWI warna biru langit.

Dalam acara diskusi silahturahmi PPWI Nasional, PPWI Papua, dan PPWI Serang ini turut hadir Anas Mathofani, tokoh masyarakat Serang Timur, dan beberapa anggota PPWI di Banten. Silaturahmi yang dimulai pada pukul 19.45 wib ini berlangsung sekira 2 jam bertempat di kantor PT. Kahayan, di kawasan CBA Harendong, Serang, Banten. 

Sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah kediaman Nur Sopyan di daerah Junti, Serang, Banten, Ketua Umum PPWI menyempatkan melakukan penyematan ID Card PPWI kepada anggota baru atas nama Ery Biyaya, SE, Pimpinan PT. Kahayan, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi bata ringan, di Serang. (Red/Rls)

DI ANJONG. Penampakan Masjid Teungku Di Anjong setelah dipugar kembali pascatsunami Aceh 2004. Foto oleh Habil Razali/Rappler
StatusAceh.Net - Mendung menggelayut siang itu saat Rappler mengunjungi Masjid Teungku Di Anjong, di Desa Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, Selasa siang, 22 Mei 2018. Adzan Zuhur sudah berkumandang, tapi pria bernama Zulfahmi belum juga menampakkan batang hidungnya. Dua jam sudah Rappler menunggu pria yang disebut-sebut sebagai sang juru kunci penjaga makam masjid itu.

Selama menunggu Rappler berkeliling. Halaman masjid sangat luas. Tidak seperti masjid pada umumnya, Masjid Teungku Di Anjong tanpa menara. Bagian atap masjid terdapat tiga tingkat tanpa kubah di atasnya.

Masing-masing tingkatan atap terpisah oleh  beberapa bilik jendela bercat hijau. Warna hijau juga menghiasi keseluruhan bagian atap. Dinding masjid berwana putih terbuat dari beton. Pondasinya hitam.

Sekitar lima meter dari masjid, sebuah tugu dibangun. Tingginya satu setengah meter. Bagian ujung atas tugu mengikuti gaya atap masjid berbentuk limas. Pada bagian bawah, terdapat tulisan yang dipahat brewer emas dalam tiga bahasa, yaitu Aceh, Indonesia, dan Inggris. Isi tulisan itu kurang lebih menjelaskan bahwa masjid itu didirikan oleh Teungku Di Anjong.

Selemparan batu dari tugu, terdapat makam Teungku Di Anjong. Makam berada di dalam sebuah bangunan. Pintunya digembok. Pintu makam lazimnya baru dibuka saat ada pergelaran kenduri. Penziarah biasanya hanya berdoa di bagian luar makam. “Biasanya Pak Zulfahmi di sini (makam). Dia juga ahli waris dari Teungku di Anjong," kata seorang warga di area sekitar makam.

Karena sang ahli waris itu tak kunjung tiba, Rappler pun menemui Bustami, Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Teungku di Anjong. Darinya, kami memeroleh sejarah masjid yang telah berusia ratusan tahun lalu itu.

Masjid Teungku Di Anjong merupakan salah satu masjid tertua di Ibu Kota Provinsi Aceh. Sebuah riwayat menyebutkan, masjid itu dibangun pada 1769 M oleh Sayyid Abubakar bin Husaien Bilfaqih, ulama besar asal Hadramaut, Yaman. Ia mengembara ke Asia Tenggara dan menetap di Aceh.

"Nama masjid Teungku Di Anjong adalah sebuah julukan yang diberikan masyarakat Desa Peulanggahan untuk mengenang dan menghormati ulama sang pendiri," kata Bustami.

Sebelum mendirikan masjid di tanah seluas 4 hektare itu, sang ulama dikisahkan menjadikan rumahnya sebagai tempat pengajian dan asrama bagi murid–muridnya yang memperdalam agama Islam dan menetap di sana. Namun karena jumlah muridnya semakin bertambah dan rumahnya tak lagi sanggup menampung, Teungku Di Anjong kemudian mendirikan masjid.

Setelah masjid yang dibangun dari kayu selesai, fungsinya bukan hanya untuk ibadah. Tetapi dimanfaatkan untuk bermusyawarah, pengajian, dan lainnya. Saat Belanda masuk ke Aceh, masjid Teungku di Anjong berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi pejuang Aceh.

Baca Selanjutnya

StatusAceh.Net - Belasan orang memenuhi ruang rapat kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh medio Mei 2018. Mata mereka tertuju ke arah depan. Muhammad Nasir tampak sibuk mempersiapkan proyektor untuk mempresentasikan temuan baru Koalisi Tolak HGU PT Cemerlang Abadi di Aceh Barat Daya (Abdya).

Muhammad Nasir adalah Divisi Advokasi Walhi Aceh. Dia mulai memaparkan temuan koalisi 7 lembaga yang melakukan investigasi. Dia memperlihatkan melalui slide proyektor, perusahaan sawit PT Cemerlang Abadi menggarap tanah di bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah berakhir 31 Desember 2017.

Tampak dari foto yang diperlihatkan di layar proyektor, ada 269 hektar lahan yang kembali digarap dengan menggunakan dua ekskavator. Ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2018. PT Cemerlang Abadi melakukan Land Clearing (pembersihan lahan) di HGU yang sudah berakhir.

Koalisi Tolak HGU PT Cemerlang Abadi dari 7 lembaga di Aceh pun melaporkan perusahaan tersebut ke Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Aceh, Rabu (23/5). Koalisi berharap polisi bisa bergerak cepat untuk memproses kasus ini sampai tuntas.

"Kami berharap kepolisian segera melakukan penyelidikan atas perkara ini," kata Ketua Divisi Advokasi Walhi Aceh, Muhammad Nasir.

Penolakan terhadap perpanjangan izin HGU milik PT Cemerlang Abadi sudah berlangsung lama. Sejak 2015, arus penolakan sudah dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah kabupaten setempat. Namun, perusahaan sawit itu hampir saja bisa mendapatkan kembali perpanjangan HGU saat gubernur Aceh dipimpin oleh Plt Soedarmo.

Pada tanggal 20 Desember 2016 Plt Gubernur Aceh, Soedarmo menerbitkan surat dengan Nomor 525/BP2T/2657/2016, perihal Rekomendasi Perpanjangan HGU PT Cemerlang Abadi. Ini menjadi angin segar bagi perusahaan sawit tersebut.

Di sisi lain, pihak yang menolak HGU milik PT Cemerlang Abadi meradang. Masyarakat sipil, warga dan juga pemerintah Kabupaten Abdya terus menolak rencana tersebut. Pemerintah Kabupaten tidak mengeluarkan surat rekomendasi sehelai pun untuk perpanjangan HGU tersebut.

Setelah Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Aceh yang baru, terbitlah surat pembatalan HGU milik PT Cemerlang Abadi pada tanggal 21 Februari 2018 Nomor 590/6993, perihal Pembatalan Izin HGU PT Cemerlang Abadi.

Yang menjadi persoalan kemudian, Pemerintah Aceh belum mencabut surat sebelumnya yang dikeluarkan oleh Plt Gubernur Soedarmo tentang rekomendasi perpanjangan HGU PT Cemerlang Abadi. Menurut Muhammad Nasir, ditakutkan surat pembatalan izin HGU yang dikeluarkan Gubernur Irwandi Yusuf tidak memiliki kekuatan hukum kuat.

"Ini karena surat sebelumnya belum dicabut, bisa saja ini bermasalah nantinya dan kekuatan surat pembatalan bisa lemah," ungkap Muhammad Nasir.

HGU Puluhan Tahun Terlantar

Muhammad Nasir menjelaskan, perusahaan mendapatkan HGU nomor Nomor 45/HGU/BPN/87, tanggal 7 November 1987. Luas lahannya adalah 7.516 hektar untuk komoditas kelapa sawit di Abdya.

Namun pada 31 Desember 2017 lalu, HGU milik PT Cemerlang Abadi berakhir. Sampai batas akhir izin HGU itu, perusahaan ini baru melakukan penanaman kelapa sawit seluas 2.627 hektare. Sedangkan sisanya seluas 1.841 hektar ditelantarkan dan 2.286 hetar dikuasai oleh masyarakat atau enclave.

Muhammad Nasir menyebutkan, yang dilaporkan ke Ditkrimsus Polda Aceh adalah dugaan PT Cemerlang Abadi masih melakukan land clearing pada HGU yang sudah berakhir izin seluas 269 hektar. Secara hukum, perusahaan tersebut sebenarnya tidak bisa lagi melakukan aktivitas apapun di HGU tersebut.

Dia juga menyebutkan, selain tidak menggarap semua lahan sesuai dengan HGU yang telah diterbitkan tahun 1987, pihak perusahaan juga diduga mencoba mengelabui masyarakat dan pemerintah dengan cara hanya menanam sawit di pinggir atau sekeliling hutan saja.

Sedangkan hutan yang berada di tengah-tengah masih terlihat lebat. Muhammad Nasir curiga, ini akal-akalan perusahaan untuk tetap bisa menguasai semua lahan tersebut.

"Ini kami menduga modus saja, atas ketidakmampuan mereka menggarap semua lahan, jelasnya.

Sementara itu Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani mengatakan, ada tiga periode HGU milik PT Cemerlang Abadi. Pertama adalah HGU atau izin dari Badan Pertanahan Negara (BPN), kedua Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUPB) dari Gubernur dan Bupati setempat dan ketiga izin lingkungan dan Amdal.

"Nah izin lingkungan dan Amdal mereka ini tidak ada, sedangkan rekomendasi bupati dan gubernur juga tidak dimiliki," jelasnya.

Menurut Askhalani yang merangkap jadi kuasa hukum Koalisi Tolak HGU PT Cemerlang Abadi menyebutkan, proses penolakan perpanjangan HGU milik PT Cemerlang Abadi sudah dilakukan sejak 2015 lalu, masa kepemimpinan Bupati Jufri.

"Sejak itu sudah dilakukan penolakan, dan sekarang bupati Akmal juga menolak, ucapnya.

Menurutnya, penolakan ini tidak terlepas dari tidak ada keuntungan apapun masuk ke pemerintah kabupaten Abdya sejak berdirinya perusahaan sawit tersebut. Akan tetapi hanya yang didapatkan oleh pemerintah setempat kerusakan jalan yang semakin parah.

"Ini harus mendapat perhatian dari penegakan hukum," pintanya.

Undang-Udang yang dilanggar adalah UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang pokok Agraria, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan sejumlah peraturan lainnya. Termasuk UU Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Janji perusahaan

Dihubungi terpisah, Koordinator Lapangan (Korlap) PT Cemerlang Abadi, Agus Marhelis mengaku sudah mengetahui melalui media tentang laporan tersebut. Pihaknya akan menunggu surat panggilan resmi dari pihak Polda Aceh.

"Kita akan kooperatif, sebagai warga negara yang baik kita harus taat kepada hukum," tegas Agus Marhelis melalui sambungan telepon genggamnya.

Agus mengaku operasional perusahaan tetap berjalan seperti biasa. Menurut pandangannya, yang dituduhkan kepada pihak perusahaan tidak memiliki alasan yang cukup.

"Karena menurut kami apa yang dituduhkan kepada kami itu mungkin beliau-beliau ini belum melihat secara langsung surat-surat yang kita miliki, jadi mereka perlu kita akan berikan, kita siap untuk bersilaturrahmi," ungkapnya.

Menurutnya, pihak yang melaporkan PT Cemerlang Abadi ke Polda Aceh belum pernah sekalipun bertemu dengan manajemen perusahaan. Padahal bila mereka membutuhkan dokumen tentang perizinan milik perusahaan akan diberikan.

"Kami akan berikan kalau memang mereka perlu, tetapi mereka belum pernah berkomunikasi dengan kami," ungkapnya.

Menyangkut dengan HGU yang berakhir 31 Desember 2017, diakui pihak PT Cemerlang Abadi. Agus menyebutkan, pihak perusahaan sudah melakukan pengurusan perpanjangan HGU sejak 2015 lalu. Semua persyarat sudah dipenuhi dan sekarang tinggal keputusan dari pemerintah pusat.

"Kita sudah melakukan permohonan secara prosedural di awal tahun 2016, kita sudah melakukan pendaftaran, bahkan pada tahun 2015 juga sudah kita melakukannya. Artinya segala prosedur yang ditentukan oleh BPN sudah kita penuhi," ucapnya.

Pihak perusahaan berdalih, saat ini PT Cemerlang Abadi hanya menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait perpanjangan HGU. Pihak perusahaan akan menyerahkan kepada kuasa hukum dan siap menghadapi gugatan tersebut.

SUMBER

Air bersih yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup di Gayo Lues dan sekitar ini harus terus dijaga. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia
StatusAceh.Net - Kabupaten Gayo Lues merupakan hulu tiga daerah aliran sungai (DAS) terpanjang di Aceh. Ada DAS Alas-Singkil, DAS Tamiang, dan DAS Tripa.Air yang bersumber dari pegunungan Leuser ini, mengalir hingga ke Samudera Hindia di barat dan selatan Aceh, serta ke Selat Malaka di pantai timur Aceh.

Data GIS Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) menunjukkan, luas hutan di Kabupaten Gayo Lues adalah 554.820 hektar. Rinciannya, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas 201.672 hektar, hutan lindung (221.010 hektar), hutan produksi (30.385 hektar), hutan produksi terbatas (26.714 hektar), hutan produksi konversi (656 hektar), dan APL (74.383 hektar).

Namun tutupan hutan di Gayo Lues ini berkurang. Pada 2017, Luas TNGL menjadi 192.261 hektar, hutan lindung (198.699 hektar), sedangkan hutan produksi konversi sudah tidak tersisa lagi. Sebagian besar, kehilangan tutupan hutan tersebut akibat pembukaan lahan perkebunan ilegal yang berpadu dengan pembalakan.

Padahal, stabilitas debit air di hulu, sangat bergantung pada kelestarian hutan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Perambahan, pembalakan liar, hingga alih fungsi lahan merupakan ancaman utama terjaganya kualitas sumber air tersebut.

“Di Gayo Lues itu, sebagian DAS mulai rusak akibat berbagai kegiatan ilegal,” ujar TM Zulfikar Koordinator Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) Wilayah Aceh.

Dia menunjuk secara umum kondisi daerah aliran sungai di Provinsi Aceh, termasuk di Gayo Lues, keadaannya memprihatinkan lantaran semua bantara sungai telah berubah fungsi menjadi perkebunan dan kegiatan Galian C.

Perambahan juga masih terjadi di pinggiran DAS, yang mengakibatkan datangnya erosi dan tanah longsor.

“Pepohonan dengan jarak 100 meter dari sungai tidak boleh ditebang. Namun, saat ini, aturan tersebut tidak terlihat, kondisinya sudah parah sehingga harus menjadi keprihatinan semua pihak,” ungkapnya.

StatusAceh.Net - Tingginya permintaan baju koko Black Panther menyambut datangnya bulan ramadan dan lebaran tahun ini tampaknya mulai dirasakan para penjual di toko online.

Bagaimana tidak, sejumlah toko online yang menjual baju koko motif ini tampak mulai memberikan pengumuman bahwa stok di toko-nya kosong alias habis.

Demikian hasil penelusuran detikFinance di sejumlah toko online yang menjajakan produknya di Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak hingga Salestock Indonesia.

"Stok produk kosong. Untuk sementara produk ini tidak dijual. Silakan hubungi toko yang bersangkutan untuk informasi lebih lanjut," tulis salah satu penjual online seperti dkutip, Jumat (25/5/2018).

Popularitas baju koko ini mulai terlihat sejak ditayangkannya film Black Panther dan The Avengers: Infinity War. Tak hanya viral, Film superhero garapan Marvel Studios ini tengah tayang di Indonesia dan merajai layar bioskop.

Pada film Black Panther banyak kostum-kostum menarik yang dikenakan oleh para pemainnya. Salah satu yang mencuri perhatian adalah kostum yang dikenakan oleh King T'Challa yang diperankan oleh Chadwick Bosman.

Pada situs jual beli online, baju koko ala Black Panther dijual dengan harga mulai Rp 64 ribu hingga Rp 395 ribu. Selain ukura dewasa, baju koko Black Panther juga tersedia dalam ukuran mini, untuk si kecil. Harganya Rp 65 ribu.

"VM Black Panther Baju Koko Pria - Hitam, long sleeves koko berbahan cotton combed yang didesain trendy dalam black panther pattern dengan round neckline, sehingga nyaman ketika dikenakan." tulis salah satu penjual di deskripsi produknya.

Selain itu, kali ini selain memiliki bordira yang khas, baju koko ini juga tersedia dalam warna putih yang cocok untuk menyambut hari raya. Baju White Panhter dijual dengan harga lebih mahal yaitu kisaran Rp 97 ribu. | Detik.com

Polisi mengembalikan uang dan tas yang hilang kepada pemiliknya. (KRJogja.com/Istimewa)
Yogyakarta - Kisah haru datang dari seorang warga Gambiran Umbulharjo, Yogyakarta, bernama Jubaidi. Pria yang keseharian bekerja sebagai pemulung itu menemukan tas berisi uang Rp 20 juta. Bukan ingin memilikinya, kakek berusia 65 tahun itu justru berupaya mengembalikannya kepada sang pemilik.

Dengan susah payah Jubaidi mencari si pemilik tas tersebut dan berniat hendak mengembalikannya. Melalui bantuan polisi, pria asli Mojokerto itu berhasil bertemu dan menyerahkan barang berharga tersebut.

Jubaidi di hadapan petugas Polsekta Umbulharjo menuturkan, tas warna oranye itu ditemukannya di Jalan Veteran Yogyakarta, Rabu, 23 Mei 2018 lalu. Saat itu, ia sempat membuka tas tersebut. Kaget bukan kepalang ketika dia mendapati uang tunai sebanyak Rp 20 juta, kipas angin, power bank, dan charge HP.

Merasa bukan miliknya, Jubaidi segera berusaha mencari pemilik tas, tetapi upayanya itu tak berhasil. Ia akhirnya memutuskan untuk menyerahkan barang berharga itu ke Polsekta Umbulhajo.

"Tas itu bukan milik saya, jadi saya tidak punya hak untuk memilikinya. Saya menyerahkan kepada polisi agar bisa membantu menemukan pemiliknya, pasti ia juga sedang mencari tas itu," tuturnya kepada KRJOGJA.com, Jumat (25/5/2018).

Awalnya, polisi juga sempat menemui kesulitan karena tak ada identitas tertinggal di tas itu. Namun, setelah ditelusuri, akhirnya petugas berhasil menemukan pemilik dari tas berisi uang Rp 20 juta itu.

Pencarian Si Pemilik Tas


Pemiliknya merupakan PNS warga Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta, bernama Edy Prastya (48). Dengan disaksikan petugas, Jubaidi menyerahkan langsung tas tersebut kepada Edy Prastya di Mapolsekta Umbulharjo, Kamis, 25 Mei 2018.

Edy Prastya mengaku bersyukur tas miliknya ditemukan oleh seseorang yang baik dan akhirnya bisa kembali ke tangannya. Ia tak menyangka tas miliknya dapat kembali utuh tanpa kurang sedikit pun.

Dia mengatakan saat itu ia memang tengah melintas di Jalan Veteran Yogyakarta dan tak sadar jika tasnya jatuh. Edy Prastya baru menyadari tas jatuh setelah sampai di rumah, ia sudah mencoba mencari dengan kembali menyusuri jalan yang dilaluinya, tetapi tetap tak berhasil menemukannya.

"Saya sangat bersyukur tas ini dapat kembali utuh. Ternyata di zaman sekarang masih ada seseorang yang jujur dan berbuat baik kepada sesama," tuturnya.

Sementara itu, Kapolsekta Umbulharjo Kompol Alaal Prasetyo melalui Kanit Reskrim Iptu Supatno mengapresiasi apa yang dilakukan Jubaidi. Dia menegaskan tindakan pemulung tersebut mengembalikan tas yang bukan miliknya itu merupakan perbuatan terpuji.

"Apa yang dilakukan Pak Jubaidi sudah benar, menemukan tas dan mencoba mengembalikan namun tak berhasil sehingga meminta bantuan kepada polisi. Kini tas tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya dalam kondisi baik dan diserahkan langsung oleh Pak Jubaidi," dia menandaskan.

Ilustrasi
Aceh Timur - Sedikitnya 25 ekor kawanan gajah liar (Elephas maximus sumatranus) masuk ke pemukiman penduduk dan merusak rumah warga di Desa Semanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Kamis (24/5) pagi.

Muhat saat ditemui di desanya mengaku, konflik gajah dengan manusia di pedalaman Aceh Timur itu belum selesai, sehingga kawanan binatang berbadan besar itu selalui masuk ke pemukiman penduduk.

Diakuinya, pemerintah setempat bersama lembaga lingkungan terus menyelesaikannya, namun hingga saat ini petani dan pekebun masih dihantui aksi keganasan binatang dilindungi itu yang saban hari merusak tanaman warga.

"Gajah-gajah liar ini merusak tanaman sawit, coklat, pisang dan karet milik warga di Dusun Lapangan Heli, Dusun Blang Gadeng dan Dusun Krueng Tuan," sebut Muhat seperti dilansir dari Antara, Jumat (25/5/2018).

Ia menyatakan, Desa Seumanah Jaya sudah menjadi langganan "serangan" binatang bebelalai panjang itu sejak tahun 2008.

Mustafa, pemilik kebun mengaku jumlah gajah yang masuk ke kebunnya di atas 25 ekor dalam dua kelompok.

"Saat ini gajah-gajah ini sudah masuk ke HGU milik PT Atakana, karena sebagian HGU milik perusahaan perkebunan itu terbengkalai dan tidak dibersihkan," ujar Mustafa.

Sementara itu, Camat Ranto Peureulak, Saiful membenarkan adanya aksi amukan gajah liar di Desa Semanah Jaya. "Soal adanya laporan gajah mengamuk kita sudah teruskan informasinya ke CRU Serbajadi, muda-mudahan segera tertangani," demikian jelas Saiful.

Sumber: suara.com

Potret sekelompok anak usia sekolah dengan memegang batu tulis. Foto: geheugenvannederland.nl.
SABAN datang bulan puasa, anak sekolah kebagian jatah libur cukup banyak. Mereka libur pada jelang puasa sampai hari-hari awal puasa. Kemudian mereka masuk sekolah lagi beberapa hari. Mereka kembali libur ketika dekat lebaran sampai seminggu lepas lebaran. Bagaimana sejarahnya?

Libur puasa anak sekolah bermula ketika sistem pendidikan modern masuk ke Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Sistem ini garapan pemerintah kolonial dan berada di bawah naungan Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan yang kemudian berubah jadi Departemen Pendidikan dan Agama pada 1912.

Pemerintah kolonial menimbang perlu memberi orang-orang tempatan pendidikan demi menciptakan tenaga-tenaga terampil di lapangan kesehatan, birokrasi, pertukangan, pertanian, dan teknik. Kebetulan orang-orang tempatan yang mengecap pendidikan kolonial mayoritas beragama Islam dan ada yang menjalankan ibadah puasa selama Ramadan.

Pemerintah kolonial meliburkan semua sekolah binaan mereka dari tingkat dasar (HIS) sampai tingkat menengah atas (HBS dan AMS) selama bulan puasa dan beberapa hari setelah lebaran. “HIS zaman Belanda dulu libur pada bulan puasa,” kata Aziz Halim, tamatan HIS, dalam Pelita, 2 Mei 1979.

Lama libur puasa anak sekolah sekira 39 hari. “Sekarang boleh pulang, sampai ketemu habis lebaran,” kata Menir van Dalen seperti dikutip Mahbub Djunaidi, cendekiawan kelahiran tanah Betawi, dalam Asal Usul: Catatan-Catatan Pilihan, mengenang ucapan gurunya menjelang bulan puasa pada 1930-an.

Kebijakan libur sekolah pada bulan puasa beralas dari cara pandang pemerintah kolonial terhadap Islam dalam bidang pendidikan. Dr. N. Andriani, penasihat Urusan Bumiputera, pernah menyampaikan pertimbangannya tentang kedudukan Islam dalam bidang pendidikan kepada J.A.C. Hazeu, direktur Pendidikan dan Agama, pada 1913.

“Islam adalah satu-satunya milik mereka yang tak dapat dihilangkan dan tidak dapat diganggu gugat. Mereka ingin tetap memiliki Islam, juga bagi anak-anak mereka. Mereka tidak menginginkan pelajaran agama dari Belanda,” kata Andriani seperti dikutip S.L. van der Wal dalam Kebijaksanaan Pendidikan di Hindia Belanda 1900-1940.

Baca: Teka-Teki Silsilah Presiden Soeharto

Andriani juga mengingatkan pemerintah kolonial jangan main paksa melepaskan Islam dari penduduk tempatan. Sepanjang menyangkut urusan peribadatan seperti puasa, lebih baik kasih kesempatan luas bagi anak-anak sekolah yang beragama Islam untuk menjalankannya.

Apalagi anak-anak sekolah kadung senang dengan kedatangan bulan puasa. Sejak gelap hari mereka membangunkan orang sahur dengan bebunyian kaleng rombeng. Siang hari mereka jumpalitan di pohon belimbing.

Menjelang sore hingga magrib, anak-anak sekolah itu tidur-tiduran di langgar. “Jika saat berbuka tiba, mereka nyaris menelan seluruh isi bumi,” begitu cerita Mahbub Djunaidi tentang keriangan anak-anak pada zamannya kecil dulu selama bulan puasa.

Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, yang masa kecilnya jadi siswa HIS di Kotanopan, Sumatra Utara, pada 1930-an, menceritakan pengalamannya libur sekolah selama bulan puasa pada masa kolonial.

“Bagi anak desa, bulan puasa dan lebaran adalah saat-saat yang paling berbahagia. Berlibur, orang-orang pada pulang kampung dari perantauan, malam hari beramai-ramai di masjid mengaji… Siang hari anak-anak mengembara di bukit-bukit atau bermain-main di kali mencari ikan,” kata Nasution dalam Memenuhi Panggilan Tugas: Kenangan Semasa Muda.

Tapi tak semua anak-anak pada masa kolonial menghabiskan libur puasa dengan beribadah saja.

Ajip Rosidi, sastrawan sohor Sunda yang dulu sempat mengenyam sekolah HIS pada 1930-an, mempunyai pengalaman libur sekolah selama bulan puasa. Sekali waktu dia pergi ke kebun mangga di belakang sebuah masjid raya dekat pekuburan. Bersama teman-teman, Ajip memanjat pohon mangga, memetik buahnya, dan memakannya. Padahal mereka sedang berpuasa.

“Masing-masing kami setelah sampai di rumah dari pekuburan yang berpohon mangga itu, mengaku masih tetap puasa; kami juga berbuka bersama ketika magrib,” kenang Ajip dalam Hidup Tanpa Ijazah. Pada kemudian hari, Ajip mengaku menyesali perbuatan tipu ini.

Ibnu Sura Maesti, mantan redaktur majalah Muhammadiyah pada zaman pergerakan nasional, juga punya kisah mirip dengan Ajip Rosidi.

Ketika Ibnu masih bersekolah di HIS Cikaso, Kuningan, Jawa Barat, pada 1910-an, dia telah menjadi pujaan orang kampung lantaran kefasihannya membaca Alquran dan kesediannya membantu kerjaan rumah orangtua dan neneknya. Dia menikmati puja-puji dari orang kampung dan berusaha terus mempertahankannya dengan giat aktivitas sana-sini.

Baca: Kekecewaan Soeharto pada Habibie

Upaya Ibnu ternyata berdiri di atas dusta. Dia sering batal puasa sebelum azan magrib berkumandang. Tanpa diketahui oleh keluarga dan orang sekitarnya pula. Hingga datanglah saatnya dia ketahuan secara tak sengaja oleh keluarga dan orang sekitarnya bahwa dia telah bolong puasa.

“Benar-benar waktu itu aku sangat merasa malu dan menyesal, serta berjanji dalam hatiku, tidak akan berdusta dan berbuat sesuatu untuk mendapat pujian belaka,” tulis Ibnu dalam “Dari Asuhan Nenek hingga ‘Ayah’ Belanda” termuat di Perjalanan Anak Bangsa: Asuhan dan Sosialisasi dalam Pengungkapan Diri suntingan Aswab Mahasin dan kawan-kawan.

Begitulah anak-anak zaman kolonial menghabiskan libur sekolah sepanjang bulan puasa. Kebijakan yang bertahan terus sampai masa merdeka. Kelak kebijakan libur sekolah lebih dari sebulan ini kena gugat Daoed Joesoef, menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada 1978.(historia.id)

Jakarta - Kabar gembira bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk tahun anggaran 2018. Menariknya, THR dan gaji ke-13 pada tahun ini lebih besar jika dibandingkan 2017.

Dalam PP tersebut juga mengatur mengenai pemberian THR dan gaji-13 bagi pensiunan PNS. Ini adalah pertama kalinya pensiunan mendapat THR. Di tahun lalu, pensiunan hanya mendapat gaji ke-13.

"PP ini menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan seluruh PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Jokowi berharap, pemberian ini bisa menyejahterakan para pensiunan dan PNS di Hari Raya Idul Fitri. "Kita berharap juga ada peningkatan kerja para ASN dan pelayanan publik secara keseluruhan," ucap Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan sebetulnya pemberian THR bagi PNS sudah dilakukan sebelumnya. Pembeda pada tahun ini hanya pada ketentuan besaran THR.

"Yang berbeda dari tahun ini bahwa THR dibayarkan tidak hanya dalam bentuk gaji pokok, tapi termasuk di dalamnya tunjangan keluarga, tunjangan tambahan, dan tunjangan kinerja," ujarnya.

Khusus untuk gaji ke-13, pemerintah telah menetapkan akan memberikan sebesar gaji pokok satu bulan, tunjangan umum, keluarga, jabatan, dan kinerja. Dan untuk pensiunan dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan.

Untuk membayar semua itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan sekitar Rp 35,76 triliun.

Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kunta Wibawa Dasa Nugraha merinci anggaran sekitar Rp 35,76 triliun tersebut, terdiri dari untuk pembayaran gaji ke-13 PNS maupun pensiunan ke-13 sekitar Rp 17,5 triliun serta THR PNS dan purna PNS sekitar Rp 17,5 triliun.

"Untuk THR Rp 17,5 triliun dan gaji ke-13 sekitar Rp 17,5 triliun. Mereka (PNS) terima take home pay," Kunta menegaskan.

Kunta memastikan dana sekitar Rp 35 triliun untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS sudah dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. "Dananya sudah ada di APBN 2018 sekitar Rp 35 triliun," ujarnya.

Pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS maupun purna PNS di 2018 sebesar Rp 35,76 triliun atau naik 68,92 persen dari pembayaran 2017, rinciannya:

1. THR Gaji Rp 5,24 triliun

2. THR Tunjangan Kinerja Rp 5,79 triliun

3. THR Pensiun Rp 6,85 triliun

4. Gaji ke-13 sebesar Rp 5,24 triliun

5. Tunjangan kinerja ke-13 Rp 5,79 triliun

6. Pensiun atau Tunjangan ke-13 sebesar Rp 6,85 triliun.

Pembayaran

Sri Mulyani melanjutkan, pengajuan permintaan pembayaran THR oleh satuan kerja kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara dapat dimulai pada akhir Mei 2018. Diharapkan pembayarannya dapat dilakukan hingga awal Juni.

"Dengan demikian seluruh PNS, TNI, Polri, dan termasuk pensiunan akan mendapatkan THR sebelum Hari Raya Idul Fitri yang berakhir pada awal Juni. Jadi mulai pembayarannya adalah akhir bulan ini sampai dengan awal Juni," ujar Sri Mulyani.

Adapun untuk gaji ke-13, Sri Mulyani mengatakan, direncanakan pengajukan permintaan pembayarannya oleh satuan kerja kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara dilakukan pada akhir Juni dan berakhir atau dibayarkan pada awal Juli 2018. Dengan demikian, Sri Mulyani menuturkan, gaji ke-13 itu akan diterima pada Juli 2018.

"Ini karena gaji ke-13 sesuai dengan kebijakan selama ini ditujukan agar ASN, PNS, Polri, dan TNI bisa membantu terutama untuk anak-anak sekolah mereka," ujar dia.

Untuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, menurut Sri Mulyani, dapat menyeleraskan waktu pembayarannya, sesuai yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun beban pemberian THR dan gaji ke-13 itu, menurut Sri Mulyani menjadi tanggungan APBD setempat.

"Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan, dan selama ini memang sudah dilakukan untuk pembayaran THR dan gaji ke-13," kata Sri Mulyani.

Dampak ke Ekonomi


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung kebijakan pemerintah, dalam meberikan THR dan gaji ke-13 untu‎k PNS, TNI Polri, dan pensiunan.

‎Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun menjelaskan, pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian yang dilakukan selama ini.

"Saya setuju dan mendukung adanya THR untuk PNS, TNI, Polri dan para pensiunan karena itu adalah penghargaan negara kepada mereka dalam menjalankan tugas selama ini," kata Misbakhun, saat berbincang dengan Liputan6.com.

Menurut Misbakhun, insentif tersebut adalah bagian dari upaya negara untuk membantu para PNS, TNI, Polri dan para Pensiunan yang selama ini sangat terbatas pendapatannya, dengan adanya THR tersebut akan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan Lebaran.

"Menurut saya mereka layak dan pantas mendapatkan THR tersebut oleh negara," tandasnya.

Kebalikannya, Pengusaha menyatakan tak setuju dengan kebijakan pemerintah yang memberikan THR kepada para PNS. Pasalnya, tunjangan yang diberikan tidak seiring dengan perbaikan layanan yang diberikan oleh para abdi negara tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, jika pemerintah ingin memberikan tunjangan kepada PNS, maka harus melihat dulu kinerja yang telah dicapai selama ini. Sebab kinerja yang ditunjukkan PNS selama ini masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat.

Selain THR, lanjut Hariyadi, para PNS ini juga telah mendapatkan banyak keistimewaan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor swasta. Padahal gaji yang diterima PNS salah satunya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh sektor swasta.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, pembayaran THR untuk PNS aktif dan purna PNS pada awal Juni akan mengangkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal II-2018.

"Dampak ekonominya memang cukup mengangkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal II ini," kata dia saat dihubungi Liputan6.com.

Untuk diketahui, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2018 sebesar 5,06 persen. Sementara konsumsi rumah tangga di periode tersebut hanya mampu bertumbuh 4,95 persen atau kurang dari 5 persen.

Bhima memperkirakan, jumlah PNS plus pensiunan mencapai sekitar lebih dari 4 juta orang. Apabila setiap orang langsung membelanjakan uang THR itu, sambung Bhima, maka konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh di kisaran 5,2-5,3 persen di kuartal II.

"Dorongan ke konsumsi cukup penting karena 56 persen ekonomi Indonesia disusun oleh konsumsi masyarakat. Apalagi libur Lebaran cukup panjang, di saat mudik peredaran uang ke daerah juga naik," terangnya.

Tahun Politik

Bhima melanjutkan, pemberian THR yang lebih besar kepada PNS maupun pertama kalinya bagi purna PNS merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat di tahun politik.

"Ini salah satu strategi mendongkrak daya beli masyarakat. Kebijakan yang populis di tahun politik," tegasnya.

Padahal, dia bilang, konsekuensi dari pemberian THR yang lebih besar akan menaikkan belanja pegawai. Di APBN 2018, anggaran belanja pegawai dipatok sebesar Rp 227,46 triliun.

"Konsekuensinya belanja pegawai naik. Tapi kalau konsumsi rumah tangga stagnan di 4,9 persen, pertumbuhan ekonomi tahun ini bakal tidak bergerak dari 5 persen. Elektabilitas bisa tergerus," ujar Bhima.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di 2018. Apabila tidak tercapai, maka kepercayaan investor terhadap pemerintah akan merosot.

"Kepercayaan investor bisa turun karena target pertumbuhan ekonomi di APBN 2018 sebesar 5,4 persen," paparnya.

Dia memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II sekitar 5,15 persen-5,2 persen. Sedangkan pada 2018, diperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen.

"Tantangan kuartal III dan IV masih berat. Jadi meskipun di kuartal II-2018 dibantu THR, efeknya belum optimal full year," pungkas Bhima.

Honorer Gigit Jari

Sayangnya, kebijakan pemerintah yang memberikan THR kepada PNS dinilai tidak adil. Pasalnya, tunjangan tersebut tidak didapatkan oleh para tenaga honorer yang juga bekerja untuk pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Supriyadi mengatakan, jangankan untuk mendapatkan THR seperti PNS, status para tenaga hororer selama ini saja tidak jelas dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Tidak ada THR untuk honorer. Status saja tidak ada. Kalau dapat THR paling urunan (sumbangan) dari teman-teman sejawatnya. Kalau tidak, ya siapa yang mau ngasih," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Padahal menurut Didi, beban kerja yang harus dipikul oleh para tenaga kerja honorer ini sama dengan para PNS. Namun sayang nasib yang diterimanya jauh berbeda dengan para abdi negara tersebut.

"Beban kerjanya sama, kalau tidak masuk tetap ditegur‎. Hanya (terima) gaji, itu pun kalau ada. Kadang tiga bulan belum keluar. Ini pemerintah zalim. Ini ASN kerja di luar pemerintahan dilarang, sekarang ada orang di luar ASN kerja di dalam pemerintah dibiarkan dan tidak diberikan THR, tidak diberikan gaji, tidak diberikan status," jelas dia.

Didi juga menyatakan, saat ini jumlah tenaga honorer juga tidak bisa dibilang sedikit. Untuk profesi guru misalnya, sekitar 1,2 juta guru di Indonesia merupakan tenaga honorer.

‎"Sekarang untuk jumlah guru di seluruh Indonesia ada 4 jutaan. Yang merupakan PNS itu 2,2 juta, berarti 1,8 juta ini nonPNS. Dari jumlah itu 600 ribu orang guru tetap di swasta, berarti 1,2 juta yang honorer. Itu 800 ribu ada di sekolah negeri dan 600 ribu di madrasah. Belum lagi yang diprofesi lain, rata-rata 20 persennya itu honorer," tandas dia.(*)

Sumber: liputan6.com

Lhokseumawe - Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan, S. Ik didampingi Istri Ny. Riny Ari Lasta Irawan turun langsung memberikan takjil bubur kanji kepada masyarakat di Halaman Islamic Centre , Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kamis (24/5/2018) sore.

Pembagian takjil dibagikan kepada masyarakat menjelang berbuka puasa.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan, S.Ik melalui Kasat Bimas Iptu Sarimin menyebutkan, pembagian takjil dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

"ada sekitar 1500 porsi bubur kanji diberikan, aksi berbagi takjil ini dilakukan sebagai wujud kepedulian polri kepada masyarakat dalam bulan Ramadan," imbuhnya

Selain itu pembagian takjil tersebut dilakukan dalam rangka menyambut Hut Bhayangkara ke-72 tahun 2018."pungkasnya

Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat utama Polres Lhokseumawe dan sejumlah pengurus Bhayangkari Polres Lhokseumawe.(RMD)

Ilustrasi
Banda Aceh - Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin mendukung penerapan tindak pidana ringan (tipiring) bagi perokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Meski demikian, Zainal menyarankan agar dibuat ruangan khusus bagi mereka yang belum mampu berhenti merokok.

"Ini perlu kita apresiasi, saya sangat mendukung semoga penerapan tipiring ini nantinya berjalan maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan warga kota," kata Zainal, Kamis (24/5/2018).

Penerapan sanksi ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Saat ini, pihak Dinkes masih melatih 50 orang yang akan bertugas melakukan sosialisasi. Nah, setelah sosialisasi digelar baru diambil tindakan bagi pelanggar.

Zainal menyarankan pihak terkait menyiapkan sejumlah ruang khusus bagi perokok. Ruangan ini dipakai untuk mereka yang belum dapat berhenti merokok.

"Ini mungkin solusi bagi mereka yang belum bisa berhenti merokok. Kita siapkan juga ruang atau space yang ketika mereka merokok tidak akan mengganggu orang lain," jelas Zainal.

"Meski kita sediakan space, tapi sosialisasi tidak boleh berhenti, mereka yang masih belum berhenti merokok harus terus kita ingatkan bahwa merokok sangat buruk untuk kesehatan dirinya dan orang disekitarnya," ungkapnya.

Aturan tentang rokok ini tertuang dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh akan mengoptimalkan penerapan qanun tersebut dengan memberikan sanksi tindak pidana ringan kepada perokok, penjual dan produsen rokok yang melakukan promosi di kawasan tersebut.

Kadis Kesehatan Kota Banda Aceh, dr Warqah Helmi, mengatakan, sesuai aturan qanun, warga yang kedapatan merokok di KTR Banda Aceh akan dikenakan denda sebesar Rp 200 ribu atau denda kurungan selama tiga hari. Sedangkan penjual rokok bisa didenda dengan kurungan 5 hari atau membayar denda Rp 500 Ribu.

"Bagi badan usaha (produsen) yang kedapatan melakukan penjualan di area KTR akan didenda 10 hari kurungan atau membayar Rp 5 juta. Denda paling besar akan dikenakan bagi badan usaha yang melakukan kegiatan promosi rokok di area KTR, bisa 14 hari kurungan atau denda Rp 10 juta," kata Warqah, Kamis (24/5/2018). | Detik.com

Penyerangan pasukan Amerika ke Kuala Batu, Aceh, 1832.
PADA 7 Februari 1831, kapal dagang berbendera Amerika Serikat, Friendship, berlabuh di Kuala Batu, Aceh Barat Daya, untuk mengangkut lada. Kehadiran kapal-kapal dagang Amerika di pantai barat Sumatra sudah menjadi pemandangan biasa sejak pergantian abad ke-19. Namun kegiatan transaksi jual beli yang semestinya berjalan seperti biasa tersebut, lantas menjadi malapetaka bagi awak Friendship.

Friendship melepas jangkarnya dari kota Salem, Massachusetts, salah satu kota pelabuhan terpenting Amerika dalam urusan perdagangan di Timur Jauh kala itu. Dalam misinya membeli lada ke Kuala Batu, Friendship dipimpin oleh Kapten Charles M. Endicott. Friendship berlabuh dan Endicott beserta beberapa anak buahnya turun untuk menegosiasikan harga. Situasi mulai terasa aneh ketika tiga perahu kayu penuh dengan penduduk yang bersenjata mengerubungi Friendship, dan kemudian menyerangnya.

Awak kapal Friendship berhamburan, dan beberapa lainnya tewas. Friendship dirampas. “Melihat kekacauan tersebut dari pantai, Endicott dan awaknya yang tersisa melarikan diri dengan sampan ke Muki, meminta bantuan dari tiga kapten kapal lain di sana (yang juga berasal dari Salem) untuk merebut kembali Friendship,” tulis David Foster Long dalam Gold Braid and Foreign Relations: Diplomatic Activities of U.S. Naval Officers 1798-1883.

Friendship dapat direbut kembali, namun kargonya yang terdiri dari lada, opium, dan lain-lain senilai US$50.000 lenyap. Protes keras dilayangkan kepada uleebalang (kaum bangsawan) di Kuala Batu, namun tak digubris. Perampasan Friendship ini menjadi sensasi di Amerika, yang direspons oleh Presiden Andrew Jackson dengan mengirim ekspedisi militer untuk menghukum penduduk Kuala Batu. Maka, dikirimlah Komodor John Downes, dengan menahkodai Potomac beserta lebih dari 300 prajuritnya ke Aceh pada 28 Agustus 1831. Ini menjadi intervensi militer Amerika Serikat pertama di Asia.

Potomac berlabuh di Kuala Batu pada 5 Februari 1832, menyamarkan dirinya sebagai kapal dagang Denmark. Penduduk Kuala Batu tidak curiga. Downes dan 282 prajuritnya tiba-tiba menyerang. Kuala Batu dibombardir dan terbakar hebat, dan meski penduduknya telah melawan sekuat tenaga, perbedaan teknologi senjata membuat mereka akhirnya menyerah.

Lebih dari 450 penduduk Kuala Batu, termasuk wanita dan anak-anak, tewas. Di pihak Amerika, dua prajurit tewas dan sebelas orang luka-luka. Potomac pun berlayar pulang setelah memberi peringatan keras terhadap penduduk yang menyerah untuk tidak lagi menyerang kapal-kapal Amerika. Nantinya, meski mendapat kritik keras publik di kampung halaman, keputusan Downes dianggap tepat oleh Presiden Andrew Jackson sendiri.

Mengapa penduduk Kuala Batu menyerang Friendship?

Salah satu sebab khususnya adalah karena mereka muak dengan pedagang Amerika yang suka mencurangi takaran timbangan. “Endicott menghabiskan banyak waktu dengan Po Adam, uleebalang setempat, yang memperingatkannya bahwa raja-raja lokal tengah marah karena turunnya harga lada dan kapten-kapten kapal yang kabur dengan tidak membayar penuh,” tulis Robert Booth dalam Death of an Empire: The Rise and Murderous Fall of Salem, America’s Richest City.

Setelahnya, arus kapal-kapal dagang dari Salem ke Aceh kian intensif. Pada 1839, pemerintah kota Salem kemudian memutuskan untuk membuat logo kota bergambarkan sosok penduduk dengan pakaian khas Aceh dan kalimat berbahasa Latin: “Ke pelabuhan terjauh yang kaya di Timur.”

“Logo tersebut merupakan contoh bagaimana Salem memaknai aktivitas dagangnya di Hindia sebagai simbol kejayaan dan keterlibatannya dalam dunia komersial internasional,” tulis Jessica Lanier, “Salem’s China Trade: Pretty Presents and Private Adventures,”  termuat dalam Global Trade and Visual Arts in Federal New England suntingan Patricia Johnston dan Caroline Rank.

Baca Selanjutnya


Jakarta- Kementerian Perindustrian telah menjalankan program Santripreneur melalui pelatihan produksi alas kaki di Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Drajat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada tahun 2017. 

Hasilnya, unit industri alas kaki di Ponpes tersebut, kini mampu menghasilkan lebih dari 4000 pasang sandal jepit spon per bulan.

“Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM), kami telah melatih sebanyak 20 santri Ponpes Sunan Drajat untuk pembuatan alas kaki jenis sandal jepit spon,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Kamis (24/5).

Gati mengungkapkan, selama delapan hari pelatihan yang dilaksanakan tahun lalu, para santri telah membuat sekitar 200 pasang sandal jepit spon.

“Kami terus mendorong mereka untuk meningkatkan produktivitasnya. Bahan baku diperoleh dari Surabaya, dan saat ini sandal jepit mereka telah berhasil dipasarkan ke Bojonegoro, Gresik, Lamongan, Tuban, dan sekitarnya,” tuturnya.

Ponpes Sunan Drajat memiliki 12 ribu orang santri dan 1.041 orang tenaga pendidik. Ponpes ini mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya dengan memiliki beberapa unit usaha industri, di antaranya produksi air minum dalam kemasan (AMDK), minuman ringan (jus mengkudu), kemiri sunan, garam samudra, dan pupuk.

“Guna menumbuhkan wirausaha industri baru dan pengembangan sektor IKM di lingkungan ponpes, kami meluncurkan program Santripreneur melalui pelaksanaan bimbingan teknis berupa pelatihan pengolahan ikan, revitalisasi industri garam SNI, industri alas kaki, dan pelatihan pembuatan lampu Light Emitting Diode (LED),” papar Gati.

Santripreneur juga bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bertalenta di lingkungan ponpes, sehingga menjadi bekal para santi untuk belajar mandiri dan berwirausaha sebelum terjun ke masyarakat. “Mereka bisa menjadi agen pengembangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Gati menyebutkan, pada tahun 2018,Ditjen IKM Kemenperin telah melakukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Produk IKM Makanan Ringan di Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran Surakarta, Bimtek IKM Pengelasan di Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta, dan Bimtek Pengolahan Limbah Plastik di Ponpes Hidayatul Mubtadiin Lirboyo.

Selanjutnya, Bimtek Penumbuhan Wirausaha Baru IKM Busana Muslim di Ponpes Al-Quran Al Falah Bandung, Bimtek Perbengkelan Roda Dua di Ponpes Suryalaya Tasikmalaya, Bimtek Pengembangan Unit Usaha Pengolahan Roti di Ponpes Fathiyyah Al Idrisiyyah Tasikmalaya, Bimtek IKM Perbengkelan Roda Dua di Ponpes Buntet Cirebon.

Juga dilaksanakan Bimtek Pengembangan Unit Usaha Kopi di Ponpes Al Ittifaq Bandung dan Bimtek Pupuk Organik Cair di Ponpes Saung Balong, Majalengka. “Program pelatihan Bimtek tersebut dilaksanakan guna menciptakan SDM yang kompeten dan profesional sesuai kebutuhan industri dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional,” ujar Gati.

Selain menjalankan program pelatihan, Kemenperin pun telah memfasilitasi pemberian alat dan mesin produksi industri kepada beberapa ponpes. Misalnya, pemberian mesin dan peralatan produksi roti untuk Ponpes Muhammadiyah Hj. Nuriyah Shabran di Surakarta.(Red/Rls)


JAKARTA – Kementerian Perindustrian akan terus mendongkrak peningkatan ekspor produk manufaktur guna menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Karena telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha utama

Hal itu diungkapkan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dalam sambutannya, saat Buka Bersama Menperin Dengan DPR, Pengurus KADIN, dan Para Menteri Kabinet Kerja di Rumah Dinas Menteri, di Jakarta (22/5/18).

Menurut Airlangga, dengan meningkatnya ekspor produk manufaktur mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak.

“Industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha utama. Khususnya pada periode Januari-April 2018 yang mencapai Rp 103,07 triliun dengan pertumbuhan sebesar 11,3 persen,”  pungkasnya.(Red/Rls)

Lhoksukon - Satuan Resnarkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap JM (33) warga Gampong Matang Sijuek Barat Kecamatan Baktya Barat, pada Selasa, 22 Mei 2018 lalu, Penangkapan tersebut Polisi berhasil menyita tujuh paket narkotika jenis Ganja seberat 47,07 g/bruto.

Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin, melalui Kasat Reserse Narkoba AKP Ildani Ilyas kepada StatusAceh.net menyebutkan, sekira pukul 22.30 wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa tersangka sering mengedarkan ganja disekitar rumahnya.

Kemudian sekira pukul 23.30 Tim tiba di tkp serta langsung menggeledah TKP tepatnya di lorong dekat rumah pelaku dan ditemukan narkotika jenis ganja dari tangan pelaku kemudian langsung dilakukan penangkapan.

"Tersangka bersama barang bukti sudah diamankan di Polres Aceh Utara guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," tegasnya.(RS)

Lhoksukon - Dibulan ramadan ini, Polres Aceh Utara kembali menyalurkan bantuan beras kepada ratusan masyarakat kurang mampu yang tersebar di 15 kecamatan wilayah hukumnya.

"Penyerahan bantuan beras ini merupakan bentuk tali asih kesatuan Polres Aceh Utara terhadap warga kurang mampu" kata Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Milyardin, Kamis (24/5/2018).

Disebutkan, sebanyak 300 paket beras dengan berat total 1,5 ton untuk warga kurang mampu itu didistribusikan melalui para personil dijajaran Polsek.

"Bantuan yang telah disalurkan tersebut, diharapkan dapat membantu meringankan beban kebutuhan warga kurang mampu," tpungkasnya.(red)

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil alih Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh apabila tidak ada pelantikan anggota KIP Aceh periode 2018-2023.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU, Ilham Saputra di Jakarta, Senin (24/5/2018).

Disebutkannya, KPU sudah menerbitkan SK untuk komisioner KIP Aceh yang baru.

"Tapi SK itu baru berlaku setelah pelantikan. Kalau tidak ada pelantikan, maka KIP Aceh kosong, sebab SK komisoner lama sudah dicabut. Dan itu terhitung mulai hari ini," kata Ilham.

KPU akan langsung memgambil alih seluruh tugas dan wewenang KIP Aceh dalam menjalankan tahapan pemilu, sampai ada jalan keluarnya.

"Termasuk jalan keluarnya adalah, mengkaji pelantikan dilakukan oleh KPU, apabila gubernur tidak melantik juga," lanjut Ilham Saputra yang pernah menjabat Wakil Ketua KIP Aceh periode 2008-2013.

Ilham Saputra mengatakan, KPU menerbitkan SK anggota komisioner KIP Aceh sesuai hasil ajuan DPRA yang melakukan rekrutmen anggota KIP Aceh.

"Kami mengeluarkan SK ini, karena menganggap prosesnya sudah selesai di level provinsi," tukasnya.

Ilham akan terbang ke Aceh, untuk menjalankan fungsi dan tugas KIP Aceh sebelum dilantiknya komisoner KIP yang baru.

"Mulai esok saya tugas ke Aceh," katanya.

Sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh, anggota KIP Aceh dilantik oleh Gubernur Aceh.

Berbeda dengan anggota KPU provinsi lainnya, pelantikan dilakukan oleh KPU RI.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan akan mengkaji dulu soal pelantikan komisoner KIP Aceh periode 2018-2023, karena terkait Qanun Nomor 6 Tahun 2016 yang menyebutkan perpanjangan masa tugas bagi KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota jika masih dalam tahapan pemilu.

Tapi Ketua DPR Aceh, Muharuddin, mengatakan tidak ada alasan bagi gubernur tidak melantik KIP Aceh yang beru, karena seluruh prosesnya sudah dijalani. "Soal qanun, itu ada undang-undang di atasnya, dan qanun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang," ujarnya.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan masa kerja KIP atau KPU hanya lima tahun.

"Artinya, secara keududukan, undang-undang ini lebih tinggi dari qanun. Dalam hal ini tentu yang harus kita dahulukan undang-undang di atasnya, qanun tidak boleh menabrak UU di atasnya, qanun itu produk tahun 2016 akan tetapi UU Nomor 7 itu Tahun 2017," kata Muharuddin.(*)

Lhoksukon - Kebakaran hebat terjadi di Gampong Keude Geudong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Ludes terbakar, Kamis (24/5/2018) sekitar pukul 05.00 WIB. Lima unit rumah berkontruksi kayu dan permanen Ludes dilalap  api.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan, melalui Kapolsek Samudera, Ipda Bakhtiar mengatakan kebakaran tersebut diduga berasal dari korsleting arus pendek. Sehingga membakar lima unit ruko yaitu, dua pintu keudai kopi milik Armia (46), toko soundsistem milik Zulfahmi (44), toko servis elektronika milik Rasyidin (42) dan toko parfum milik Teungku Murdan (45).

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian material sendiri ditaksirkan lebih kurang Rp 350 juta, selain itu ada dua toko disampingnya juga terkena imbas,” ungkapnya.
 
kebakaran tersebut berhasil dipadamkan sekira pukul 06.30 WIB oleh lima unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Aceh Utara, Pemkot Lhokseumawe dan dari pemadam kebakaran PT Perta Arun Gas (PAG), serta turut di dilakukan pengamanan oleh Kpolisian Polsek Samudera serta Koramil setempat.(Red)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.