2018-12-09

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

,
Lhokseumawe – Dihari peringatan Hari Juang Kartika tahun 2018, sebanyak 8 (delapan) prajurit TNI Korem 011/Lilawangsa dan jajaran yang berprestasi menerima penghargaan dari Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa.

Penghargaan diserahkan oleh Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto kepada prajurit yang berprestasi setelah selesai pelaksanaan upacara peringatan Hari Juang Kartika, di Lapangan Jenderal Sudirman Korem 011/Lilawangsa, Provinsi Aceh, Sabtu, (15/12).

Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto pada saat memimpin upacara peringatan Hari Juang Kartika membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa.

Dalam amanatnya, Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan “Selamat Hari Juang Kartika 2018”, kepada segenap Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil TNI AD beserta keluarga, teriring ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdiannya selama ini.

Tema Hari Juang Kartika tahun 2018 yaitu, “TNI Angkatan Darat Mengabdi dan Membangun Bersama Rakyat” sangat tepat merepresentasikan komitmen prajurit TNI AD dalam mengemban amanat perjuangan rakyat untuk membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Torehan tinta emas peristiwa Palagan Ambarawa dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia menunjukkan kesemestaan perjuangan kemerdekaan yang melibatkan para pemuda serta masyarakat Ambarawa melawan kekuatan kolonial Belanda. Semangat patriotisme dan nasionalisme yang dibungkus dengan keberanian, keikhlasan, serta kerelaan berkorban dalam menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, mampu menghantarkan para pejuang bersama rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kasad mengatakan, Selaku generasi penerus, kita wajib menjadikan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat tersebut sebagai pendorong pengabdian kita dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks serta dinamis. Saya mengajak agar momentum peringatan Hari Juang Kartika kita manfaatkan untuk melakukan introspeksi serta koreksi diri dan selanjutnya, harapnya.

“Menatap lurus ke depan guna memantapkan langkah bersama guna mewujudkan TNI AD yang kuat, tangguh, modern dan profesional, “Dirgahayu TNI Angkatan Darat”, pungkas Kasad.

Delapan prajurit TNI yang menerima penghargaan diantaranya, Sertu Andreanto (Juara 1 Binaraga kelas 85 Kg), Serka Kenedi Sinaga (juara 2 PORA Binaraga kelas 62 Kg), Serda R. Parlaungan.H (juara 3 PORA angkat berat kelas 83 Kg), Kopda Hajidin (juara 2 Arung Jeram), Serma Frengki Handoro (penyerahan 1 pucuk pistol Revolver dan 5 butir munisi kaliber 38), Serka Fahriadi (penyerahan 1 pucuk Jat api jenis Sabhara P2 dan 18 butir munisi), Serka Syahridwan (penyerahan 1 pucuk M16A1), Sertu Indarto (penyerahan 1 pucuk AK 56), Koptu Ridwan (penyerahan 2 pucuk Jat api jenis AK 56 dan pistol jenis Bareta).

Upacara Hari Juang Kartika dihadiri Antara Lain, Kasrem 011/Lilawangsa, para Kasi dan Pasi Korem 011/LW, para Komandan Satuan Dinas Jawatan Lhokseumawe, para Perwira, Bintara, Tamtama dan Segenap Pegawai Negeri Sipil TNI AD jajaran Korem 011/LW.

Kemenag Luncurkan Edisi Aceh, Bugis, Madura. (Dok. Kemenag)
Jakarta - Kementerian Agama kembali meluncurkan Alquran terjemah bahasa daerah. Alquran khusus ini ditujukan untuk melestarikan bahasa daerah dan juga memperbanyak peredaran Alquran di kalangan masyarakat daerah.

Menteri Agama (Menag) Lukamn Hakim Saifuddin mengatakan bahwa, kali ini kitab suci agama Islam ini diterjemahkan kedalam tiga bahasa daerah yakni Aceh, Bugis dan Madura. Peluncuran Alquran terjemahan kali ini untuk melengkapi 13 Alquran terjemahan bahasa daerah lain yang telah diluncurkan Kemenag.

Menag berharap program penerjemahan Alquran dalam berbagai bahasa daerah ini akan memperluas praktik moderasi beragama di Indonesia. “Untuk membumikan Alquran, melestarikan bahasa-bahasa daerah, serta untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia,” katanya saat peluncuran Alquran Terjemahan Bahasa Daerah di kantor Kemenag, Jakarta, kemarin.

Ke-13 terjemahan Alquran dalam bahasa daerah yang telah diterbitkan itu dalam bahasa Jawa Banyumasan, Sasak, Makasar, Kaili, Minang, Dayak Kanayant, Batak Angkola, Toraja, Bolaang Mongondow, Bali, Ambon, Banjar, dan Osing (Banyuwangi, Jatim).

Menag berharap, kementeriannya akan mampu melakukan penterjemahan sebanyak mungkin Alquran kedalam berbagai bahasa daerah. Lukman memberikan apresiasi kepada para penerjemah Alquran ke bahasa daerah yang telah bekerja selama bertahun-tahun.

Namun, Lukman menegaskan bahwa terjemahan ke bahasa daerah itu hanya merupakan karya manusia, sehingga kebenarannya tidak absolut. Karena itu, dia mengimbau agar masyarakat tidak salah tanggap terhadap peluncuran Alquran terjemahan bahasa daerah ini.

Menag selanjutnya menyerahkan secara simbolis Alquran terjemahan bahasa daerah tersebut kepada perwakilan masing-masing daerah. Alquran terjemahan bahasa Aceh diserahkan kepada Alyasa Abu Bakar (UIN Ar-Raniry Aceh), terjemahan bahasa Bugis diserahkan kepada Nurhayati Rahman (Budayawan-Unhas), dan Alquran terjemahan  bahasa Madura diserahkan kepada M Kosim (Madura).

Kepala Balitbang-Diklat Kemenag Abdurrahman Mas'ud menjelaskan bahwa dengan diluncurkannya Alquran terjemah tiga bahasa daerah Aceh, Bugis, dan Madura ini, berarti sudah ada 16 bahasa daerah yang digunakan sebagai terjemahan Alquran

“Rata-rata proses penerjemahannya dua tahunan. Proses penerjamahan Alquran yang sedang berlangsung adalah bahasa Sunda dan Palembang yang diharapkan dapat selesai pada tahun mendatang,” ujarnya. | Sindonews

Jokowi bagi-bagi foto di Banda Aceh (Agus/detikcom)
Banda Aceh - Presiden Joko Widodo atau Jokowi  bersama Ibu Negara Iriana berada di Provinsi Aceh untuk melakukan sejumlah kunjungan kerja hari ini, Jumat, 14 Desember 2018. Keduanya beserta rombongan telah berada di negeri rencong itu sejak tadi malam.

"Selama berada di Aceh, sejumlah agenda kegiatan telah menanti Presiden Jokowi dan Ibu Iriana." Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyampaikannya dalam keterangan tertulisnya.

Bey menjelaskan Jokowi dan Iriana akan menghadiri sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019 di Provinsi Aceh hingga peletakan batu pertama dan peresmian proyek-proyek strategis nasional. "Seluruh kegiatan akan dimulai hari ini, Jumat, 14 Desember 2018,"

Selain Aceh, Presiden Jokowi juga akan mengunjungi dua provinsi lainnya selama empat hari mendatang, yakni Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.

Presiden beserta rombongan sebelumnya berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018, pukul 19.45 dan tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada pukul 22.25.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana beserta rombongan langsung menuju hotel untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokannya.

Turut menyertai Jokowi dan Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Aceh adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsekal Muda Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI Suhartono, dan Staf Khusus Presiden Abdul Ghofar Rozin. | Tempo

MAARTEN HIDSKES tidak menampik jika Piet Hidskes (ayah kandungnya) mengalami trauma dan penyesalan dengan apa yang pernah dia buat puluhan tahun lalu di Sulawesi Selatan. Kendati tidak dihindari, kata “Indonesia” selalu tidak pernah secara mendalam dibahas di rumah mereka.

“Padahal dia pernah menghabiskan salah satu fase hidupnya sebagai seorang prajurit komando di Sulawesi Selatan,” ungkap jurnalis Belanda itu kepada Historia.

Menurut penulis buku Thuis Gelooft Nieman Midj: Zuid Celebes 1946-1947 (diterjemahkan menjadi Di Belanda Tak Seorang Pun Mempercayai Saya) itu, tidak hanya sang ayah yang mengalami trauma di masa senjanya, kawan-kawan sesama anggota DST (Depot Pasukan Khusus) banyak mengalami situasi yang sama.

“Bahkan salah satu kawan ayah saya menjadi gila karena tak kuasa menerima trauma itu,” ujar Maarten.

Kisah para veteran yang masih mengalami trauma perang hingga masa-masa tuanya memang bukanlah suatu hal yang aneh bagi publik Belanda. Beberapa film dokumenter bahkan pernah mengupas kisah-kisah sedih itu. Sebut saja misalnya film dokumenter berjudul Hoe Nederland met Zijn Geschiendenis Omgaat atau karya yang lebih lawas lagi, Tabeek Toean.

Brutalitas Perang

Kawasan Stasiun Karangsari, Banyumas, 1949. Teng Bartels masih ingat kejadian itu. Sebagai penjaga kereta api jurusan Purwokerto-Bumiayu, dia bersama beberapa kawannya dari Batalyon Infanteri 425 Angkatan Darat Kerajaan Belanda (KL) tengah duduk di bagian kereta api yang terbuka berlindungkan karung-karung pasir. Masing-masing menggenggam senjata dalam posisi siaga dan tegang.

Di tengah suasana mencekam itu, tetiba terdengar suara dentuman mitralyur. Kereta api pun dihentikan secara mendadak. Semua melompat keluar. Nampak di depan mereka menghadang barikade yang terdiri dari gelondongan kayu dan potongan besi. Belum sempat melepaskan satu peluru, mereka sudah dikepung dan diserang dari belakang.

Para serdadu bule itu langsung tak berkutik. Dengan mata kepala sendiri, Bartels menyaksikan seorang anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) mengekesekusi Prajurit Boss. Anak muda itu menggelepar lalu diam.

“Saya shock. Mereka membunuh Boss begitu saja. Ketika melihat saya tak berdaya, mereka memegangi saya dan mengambil semua yang ada di tubuh saya. Saya dan beberapa kawan lalu digiring ke kampung nyaris tanpa pakaian,” kenang Bartels seperti dituturkan kepada rekannya Ant. P. de Graaff dalam Met de TNI op Stap (edisi Indonesianya berjudul: Napak Tilas Tentara Belanda dan TNI).

Bartels dan ketiga kawannya otomatis menjadi tawanan hingga perang berakhir beberapa bulan kemudian. Kendati mengaku diperlakukan baik oleh TNI, kejadian-kejadian itu kerap menghantuinya seumur hidup. Terutama ketika tidur dan ada dalam situasi sendiri.

Trauma akibat brutalitas perang juga dirasakan J.C. Princen. Anggota KL berpangkat kopral yang kemudian membelot ke kubu TNI itu mengaku tak pernah bisa melarikan diri sepenuhnya dari kejadian-kejadian mengerikan saat terlibat dalam peperangan. Terutama yang terkait dengan orang-orang dekatnya.

“Saya pernah kehilangan istri yang sedang mengandung anak saya di Cianjur. Saya melihat sendiri, kepalanya pecah terhantam peluru Tommy Gun dari seorang letnan KST (Pasukan Khusus Angkatan Darat Kerajaan Belanda),” katanya dalam nada lirih.

Princen mengaku tak pernah bisa melupakan kejadian itu. Dia berhari-hari menangisi kepergian Odah dan merasa marah kepada dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkan sang istri. Akibat stres itu, Mayor Kemal Idris (atasan Princen di Batalyon Kala Hitam Divisi Siliwangi) sempat mengistirahatkannya di sebuah desa terpencil yang masuk dalam wilayah Kadupandak, Cianjur Selatan.

Kekejaman perang yang menumbuhkan trauma pun terungkap dalam beberapa data oral yang dikutip oleh Gert Oostindie dalam Soldaat in Indonesie 1945-1950: Getuggenissen van een Oorlog Aan de Verkeerde Kant van de Geshciedenis (diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950: Kesaksian Perang pada Sisi Sejarah yang Salah). Salah satunya adalah pengalaman seorang kopral bernama Kees.

Dalam catatan hariannya bertahun 1949, Kees menulis bahwa dirinya bukanlah seorang pemuda Belanda yang beruntung karena kerap harus menghadapi situasi yang mengguncangkan jiwanya selama bertugas di Indonesia. Puncaknya terjadi saat dia harus menyaksikan dua gadis kecil tengah menangis seraya memeluk tubuh kaku sang ibu dan adik kecil mereka di sebuah parit dangkal.

“Keduanya terbunuh oleh satu peluru yang sama,” ungkap Kees.

Terapi ke Indonesia

Bartels, Princen, dan Kees hanyalah sebagian kecil dari serdadu-serdadu Belanda yang pernah terluka jiwanya akibat perang. Menurut Oostindie, sesungguhnya masih banyak dari mereka yang mengalami penderitaan psikologis hingga masa tuanya. Itulah yang menjadi jawaban mengapa para veteran Belanda seolah enggan mengatakan apapun tentang pengalaman mereka di Indonesia.

“Terlalu pahit dan cukup ditelan sendiri saja, tak usah anak dan cucu tahu, begitu yang pernah dikatakan oleh para veteran Belanda itu kepada saya,” ujar Iman Sardjono, salah seorang veteran Indonesia yang kemudian menjalin persahabatan dengan para bekas musuhnya itu. Lantas apa yang kemudian dilakukan oleh para veteran tersebut untuk mengobati rasa traumatik itu?

Princen mengungkapkan bahwa satu-satunya jalan adalah berdamai dengan masa lalu. Caranya adalah dengan kembali mengunjungi tempat-tempat yang dulu sempat menorehkan kisah kelam dalam hidup mereka.

“Saat masa-masa tua seperti ini (waktu saya wawancarai pada 1995, dia berusia 70 tahun), saya memerlukan kembali pergi ke masa lalu. Saya pernah datang ke Cilutung tempat istri saya gugur dan kembali menangis sejadi-jadinya saat tiba di tempat itu. Tapi seterusnya saya merasa lega,” ujar Princen.


Hal yang sama juga dilakukan oleh Bartels. Bersama kawan-kawannya yang pernah bertugas di Banyumas, pada 1987 dia menelusuri kembali tempat saat dia ditangkap oleh TNI pada 1949. Ironisnya, di sana dia sempat bertemu dengan Salimin, anggota TNI yang bertempur dengan pasukannya di sekitar stasiun Karangsari itu. Sebuah pertemuan yang menurut Bartels sangat emosional.

“Air mata saya meleleh saat Salimin meminta maaf atas apa yang telah dilakukan kepada kami puluhan tahun yang lalu,” ujarnya.

Selanjutnya mereka mengikrarkan diri menjadi sahabat. Dengan bergandengan tangan, kedua orang tua yang semasa mudanya pernah berhadapan itu menyusuri rel kereta api seraya menceritakan dalam versi masing-masing tentang kejadian itu.

Ternyata itu bukan yang terakhir. Pada 1991, para eks serdadu Belanda itu kembali datang. Kali ini atas undangan resmi dari orang-orang yang dulu pernah menjadi musuhnya: veteran Indonesia. Kendati ditentang oleh organisasi resmi veteran Belanda (VOMI), kunjungan itu tetap berlangsung dalam semangat persahabatan yang erat.

”Saya meminta pengertian kepada mereka yang belum bisa menerima musuh lama kita sebagai sesama manusia. Kami sudah ada di jalan yang benar, karena permusuhan antarsaudara harus berakhir,” demikian menurut F.L. Meijler, salah seorang veteran Belanda yang mengikuti tur tersebut. | Sumber: Historia


IDI- Kepala Divisi Pemasyarakatan Aceh, Meurah Budiman bersama anggota DPD RI asal aceh H. Sudirman atau akrab di sapa Haji Uma meresmikan Balai Pengajian hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)  Cabang Rutan Idi,  kamis 13/12/2018.

Acara peresmian Balai yang berukuran 4x12 meter berkonstruksi kayu tersebut bersamaan dengan acara memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. 

Selain peresmian Balai Pengajian,  acara turut diisi dengan penyerahan santunan untuk anak yatim dilingkungan cabang rutan Idi dan tausiah siraman rohani yang disampaikan oleh H Sudirman yang sering disapa Haji Umar.  

Kepala Cabang Rutan Idi,  Efendi dalam laporannya mengatakan,  Balai pengajian terbangun berkat bantuan  moril dan materil dari pegawai rutan dan Warga Binaan.  

" Pembangunan Balai ini merupakan inisiatif WBP mengingat mushalla yang ada saat ini agak kecil sehingga pengajian tidak terlaksana dengan baik". Kata Efendi. 

Sementara itu,  Kadiv Pas Aceh Meurah Budiman menyampaikan apresiasi kepada kepala Cabang Rutan Idi,  Efendi yang telah bekerja keras hingga terbangunnya sebuah Balai Pengajian, apresiasi juga disampaikan kepada WBP yang telah membantu pembangunan Balai tersebut.

Dihadapan para tamu undangan dari Forkopimda dari unsur Pemda,  kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan, dan tokoh masyarakat,  Meurah Budiman menyampaikan bahwa keberadaan Napi dan tahanan di Rutan idi sudah melebihi kapasitas.



Menurutnya,  kapasitas penampungan cabang rutan Idi hanya 75 orang,  namun hingga hari ini penghuni rutan mencapai 475 orang yang didominasi kasus narkoba. 

Untuk itu,  Mantan Kadiv PAS Gorontalo ini mengingatkan para Warga Binaan agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban serta bersikap baik selama pembinaan agar mudah memperoleh remisi untuk mengurangi masa hukuman.  


" Saya ucapkan terimakasih kepada semua Warga Binaan yang telah bersusah payah membangun Balai Pengajian,  namun semua ini untuk kepentingan kita besama,  dengan pembinaan pengajian ini,  saya harapkan jika masa hukuman telah berakhir nantinya,  setidaknya saudara dapat menjadi imam dalam keluarga". Harap Meurah Budiman. (ISDA) 

Tajuddin S.Sos, Kader Partai Aceh Kecamatan Banda Baro, Aceh Utara
Aceh Utara - Kader Muda Partai Aceh Tajuddin, S.Sos, berharap pengukuhan Teungku Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh ke X, Periode 2018-2023 yang akan dilaksanakan nanti malam, Jumat (14/12/2018) berjalan dengan lancar dan sukses.

"Beliau adalah salah seorang yang menandatangani MOU di Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan sudah sepantasnya menjadi pemangku Wali Nanggroe untuk rakyat Aceh," tutur Tajuddin kepada StatusAceh.Net, Jumat, 14 Desember 2018.

Dia yakin, rakyat Aceh pada umumnya sangat mendukung beliau menjadi Wali Nanggroe Aceh di periode selanjutnya, walau ada segelintir orang yang memprotesnya.

Lanjutnya, Ketika ada segelintir orang yang mengatakan beliau belum melaksanakan tugas secara maksimal, itu hal yang wajar, mungkin saja segelintir orang tersebut belum tau makna dari perdamaian Aceh.

"Seorang Wali Nanggroe itu harus memahami tentang kondisi Aceh saat ini, dan perdamaian yang sudah berjalan sampai saat ini,"ungkapnya

Selain itu, Tajuddin juga meminta kepada masyarakat harus memahami bahwa beliau baru menjabat satu periode, dan sudah sepantasnya diberi kesempatan untuk memaksimalkan peran lembaga Wali Nanggroe Aceh sehingga lembaga tersebut berperan lebih strategis bagi sejarah dan masa depan Aceh.

"Menjalankan tugas sebagai Wali Nanggroe itu tidak mudah, dan saya yakin kedepan lembaga tersebut akan lebih baik lagi." jelas Tajuddin.(TM)

StatusAceh.Net - Banjir luapan merendam sejumlah daerah di Kabupaten Bireuen. Hal ini terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi menguyur Wilayah Bireuen dari pukul 14.00 WIB, Kamis (13/12/18).

Banjir ini menyebabkan sejumlah desa di lima kecamatan terendam dan 477 KK dan 1.919 Jiwa terpaksa harus mengungsi.

Kepala Dinas Sosial Bireuen, Drs Murdani menjelaskan menyebutkan, jumlah pengungsi hingga pukul 22.00 WIB sebanyak 1.919 jiwa.

Di Kecamatan Peudada, Desa,Tanjong Selamat, jumlah pengungsi, 35 KK dan 146 Jiwa, Meunasah Bungo,185 KK dan 745 Jiwa,Gampong Baro, 100 KK dan 400 Jiwa, Blang Geulumpang, 7 KK dan 28 Jiwa.

Pengungsi di Kecamatan Jeumpa, di DesaTeupok Baroh , 150 KK dan 600 Jiwa, dan Teupok Tunong, jumlah pengungsi, 15 KK dan 65 Jiwa.

Kecamatan Kota Juang, pengungsi di Desa,Bireuen Meunasah. Tgk Digadong 170 KK dan 590 Jiwa.

Pengungsi di Kecamatan Juli, di Desa Batee Raya, 42 KK dan 189 Jiwa.

Bantuan masa panik, sebutnya, telah disalurkan ke titik pengungsi di Desa Blang Geulumpang, bantuan masa panik untuk dapur umum di Desa Tanjong Selamat, dan Desa Gampong Baro, Kecamatan Peudada.

Bantuan juga telah disalurkanke titik pengungsi di Desa Teupok Tunong dan Teupok Baroh, Kecamatam Jeumpa.

“Bantuan yang diantarkan malam ini untuk masa panik dan dikoordinir oleh keuchik/perangkat gampong disasarankan untuk kebutuhan malam ini dan besok jika harus buka dapur umum. Peran perangkat dan tokoh serta pemuda di gampong sangat kami harapkan untuk membantu tim kami jika ada masyarakat evakuasi dan mengungsi,” pungkasnya.| Pikiranmerdeka.co


StatusAceh.Net - Hujan yang mengguyur Aceh selama sepekan terakhir mengakibatkan ruas jalan lintas nasional yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tengah menuju Nagan Raya terputus akibat longsor.

Badan jalan amblas dan menutup jalan lintas sehingga terputus. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh, T Ahmad Dadek mengatakan penyebab longsor akibat faktor curah hujan yang masih tinggi dan mengguyur kawasan tersebut.

“Curah hujan yang tinggi terjadi sejak tiga hari terakhir ini menyebabkan longsoran tebing sehingga badan jalan amblas dan putus total,” ujar Ahmad Dadek saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 13 Desember 2018.

Dadek menyebut longsor sepanjang 40 meter dengan kedalaman 15 meter tersebut terjadi sekitar pukul 17.30 WIB.

Kini, petugas penanggulangan bencana setempat bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan dan membuka jalur alternatif. Beruntung dalam insiden itu tidak ada korban jiwa.

“Petugas sedang mengupayakan membuka jalur alternatif sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama masyarakat bisa kembali memanfaatkan jalan tersebut,” sebutnya.



Dadek mengimbau masyarakat wilayah Aceh Tengah tetap siaga. Berdasarkan informasi BMKG hujan akan terus mengguyur daerah itu. Karena hujan, diprediksi longsor susulan akan kerap terjadi.

“Masyarakat diminta untuk menjaga lingkungan serta tetap berhati-hati ketika berada di luar rumah,” ujar dia. | Vivanews

IDF dilaporkan telah memblokir ibu kota de-facto Palestina, Ramallah, setelah insiden penembakan di dekat pemukiman Yahudi di Ofra, yang berada Tepi Barat. Foto/Istimewa
TEL AVIV - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dilaporkan telah memblokir ibu kota de-facto Palestina, Ramallah. Pemblokiran dilakukan setelah insiden penembakan di dekat pemukiman Yahudi di Ofra, yang berada Tepi Barat.

Juru bicara IDF, Jonathan Conricus menyatakan, hal ini dilakukan setelah pelaku penembakan melarikan diri ke dekat Ramallah. Oleh karena itu, IDF memblokir akses untuk masuk dan keluar Ibu Kota Palestina tersebut.

"Seperti yang kita ketahui, mobil itu melarikan diri ke suatu tempat dekat Ramallah. Jadi, kami telah memblokir semua titik masuk ke Ramallah dan semua titik keluar. Kami sedang melakukan pencarian di sana, dan kami akan beroperasi di daerah ini di masa mendatang," kata Conricus, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (13/12).

Penembakan di Ofra terjadi kemarin di Route 60. Menurut laporan Haaretz, seorang pria keluar dari kendaraannya, melepaskan tembakan, dan segera melarikan diri dari lokasi. Dua orang tewas dan dua lainnya luka parah dalam penembakan tersebut.

Penembakan di Tepi Barat terjadi hanya sehari setelah pasukan Israel menembak seorang pria Palestina di dekat kota Ramallah. Pria itu diduga melancarkan serangan di pemukiman Ofra pada hari Minggu, yang menyebabkan 7 orang terluka. | Sindonews

Pasutri yang mengeroyok anggota TNI ditangkap polisi (Istimewa)
Jakarta - Dalam waktu singkat Polda Metro Jaya kembali menciduk dua pelaku pengeroyokan anggota TNI yang sebelumnya sempat buron. Keduanya merupakan pasangan suami istri (pasutri). 

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis membenarkan bahwa pihaknya telah menangkap dua pelaku yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun dirinya tidak merinci lokasi penangkapan dilakukan.

"Iya besok ekspose," ujar dia saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (13/12).


Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono membenarkan kalau yang ditangkap adalah pasangan suami istri. Keduanya yakni Iwan Hutapea dan Suci Ramdani. "Iya (yang ditangkap pasutri)," kata Argo menambahkan.

Dengan demikian, sudah ada empat pelaku yang ditangkap. Mereka adalah Agus Priyantara dan Herianto Pandjaitan yang telah ditangkap terlebih dulu. Kemudian Iwan Hutapea dan Suci Ramdani. Sementara itu, satu pelaku lagi hingga kini masih buron. Dia adalah Depi.

Sebelumnya, perwira TNI dikeroyok oleh beberapa juru parkir di depan pertokoan Arundina Cibubur, Jakarta Timur, Senin (10/12) lalu. Buntut dari pengeroyokan itu, ratusan massa mendatangi Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (11/12) malam.

Kedatangan mereka ditemui oleh Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Tony Surya Putra. Karena tidak puas, massa pun akhirnya melakukan perusakan kantor dan puluhan mobil yang terparkir di Mapolsek Ciracas. | Jawapos

Banda Aceh - Sebanyak 350 ribu masyarakat Aceh hingga kini belum memiliki e-KTP dari total penduduk di Aceh yang wajib punya KTP sebanyak 3,5 jutaan jiwa.

Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Teuku Syarbaini, mengatakan jumlah penduduk Aceh pada triwulan pertama itu keseluruhan 5.227.030 dan yang wajib KTP 3.595.593.

"Data ini sudah sinkron dan sama persis dengan yang di Kemendagri," ujarnya di Banda Aceh, Kamis (13/12/2018).

Ia menambahkan, dari 3,5 jutaan warga, hanya 3,2 jutaan warga sudah mencetak e-KTP. Karena itu Syarbaini mengingatkan warga Aceh yang belum mengikuti perekaman data e-KTP segera mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota untuk mengurusnya agar dapat menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum 2019 mendatang.

Menurutnya, Aceh akan mencanangkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dalam upaya mengajak warga mengurus dokumen administrasi kependudukan. GISA akan dilaksanakan pada 17 hingga 19 Desember dan dipusatkan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.

Selama kegiatan itu, warga bisa mendapat pelayanan rekam data dan cetak e-KTP serta dokumen kependudukan lainnya di Gedung Sultan Selim II, Banda Aceh.

"Masyarakat Aceh serta warga Indonesia lainnya dari Sabang sampai Merauke yang berdomisili di Aceh bisa mendapat pelayanan rekam dan cetak KTP elektronik, KK, kartu identitas anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen kependudukan lainnya," tutupnya. | wartaekonomi.co.id

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meresmikan pembangunan (groundbreaking) Tol Sigli-Banda Aceh Jumat besok (14/12/2018). Pembangunan tol pertama di Aceh ini akan menghabiskan dana triliunan rupiah.

Berdasarkan catatan detikFinance, pembangunan tol akan dilakukan PT Hutama Karya (Persero). Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Sigli-Banda Aceh diteken pada 20 Juli 2018.

Tol Sigli-Banda Aceh akan membentang sepanjang 74 km. Tol tersebut merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera.

Direktur Utama Hutama Karya, Bintang Perbowo mengatakan, Tol Sigli-Banda Aceh terdiri dari 6 seksi.

"Jadi ruas tol Sigli-Banda Aceh ini nantinya akan terdiri atas seksi Indrapuri-Blang Bintang sepanjang 13 km, seksi Blang Bintang-Kutobaro sepanjang 8 km, Seksi Kutobaro-Simpang Baitussalam sepanjang 5 km, Seksi Padang Tiji-Seulimeum sepanjang 26 km, Seksi Seulimeum-Jantho sepanjang 6 km, dan terakhir seksi Jantho-Indrapuri sepanjang 16 km," terang Bintang dalam keterangan tertulisnya (23/7/2018).

Nilai investasi pembangunan tol lebih dari Rp 12 triliun. Adapun investasi ini 85% berasal dari ekuitas dan 15% dari pinjaman. Tol ini ditargetkan rampung pada 2022.

"Dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) ini, kami berharap dapat mempercepat proses pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh yang ditargetkan selesai pada tahun 2022 dengan asumsi pembebasan lahan dapat selesai seluruhnya paling lambat pada Maret 2020," ujar Bintang. | Detik.com

Achamad Danny bersama Sayed Ikhsan (penderita tumor)
Lhoksukon - Sayed Ikhsan (37) warga Gampong Bungkaih Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara menderita penyakit “tumor sinonasal sinistra” yang terus menjalar didalam tubuhnya.

"Sayed Ikhsan harus segera diobati sebelum semuanya terlambat, masalah umur di tangan Allah SWT dan dia juga merupakan salah seorang Kader Partai Nanggroe Aceh (PNA)," kata Achmad Danny Mantan Koordinator Relawan Pemenangan Irwandi-Nova Provinsi Aceh kepada StatusAceh.Net, Kamis 13 Desember 2018.

Menurutnya, tumor yang dialaminya terus menjalar ditubuhnya, dan dia berharap para pejabat yang baik hati agar bisa mendonasikan bantuan kepada Sayed Ikhsan.

"Mengingat kondisi keluarga yang begitu memperihatinkan, maka mau tidak mau Sayed Ikhsan harus mendapatkan perawatan khusus di RS Kuala Lumpur,
dan ini perlu sumbangan dari rekan-rekan dan khususnya Pemerintah Aceh," tuturnya.

Danny menambahkan, Sayed Ikhsan saat ini sedang menjalani perawatas medis sendiri dirumahnya setelah dirawat di RSUZA Banda Aceh beberapa bulan yang lalu.

"Sayed pernah dirawat di RSUZA Banda Aceh, dan sekarang dia menjalani perawatan dirumahnya," tabahnya.

Untuk diketahui, Sayed Ikhsan merupakan kader PNA Banda Aceh yang mempunyai seorang istri dan memiliki seorang anak perempuan yang beru berusia 3 tahun.(TM)

Suasana lokasi pengungsian Rohingya di Gedung SKB Kabupaten Bireun, Aceh
Bireuen - Sejak terdampar pada 20 April 2018, sebanyak 79 pengungsi Rohingya asal Myanmar yang delapan orang di antaranya adalah anak-anak, belum mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Saat ini mereka diungsikan di Gedung SKB, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Kemudian, pada 4 Desember 2018, sebanyak 20 warga Rohingya kembali terdampar di Aceh, kali ini manusia perahu itu terdampar di Kuala Idi, Kabupaten Aceh Timur. Mereka diungsikan di panti gepeng milik Kota Langsa.

Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri mengaku prihatin dengan semakin bertambahnya pengungsi warga Rohingya di Aceh. Sebab, kondisi ini akan memberatkan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota setempat. Baik secara anggaran maupun moral.

Di sisi lain, Alhudri menilai pemerintah pusat sampai saat ini masih abai terkait penanganan pengungsi Rohingya tersebut.

"Padahal kita sudah berulang kali menyurati kementerian terkait, plt gubernur Aceh juga sudah menyurati kementerian dimaksud namun hingga saat ini belum ada respons apa pun," katanya saat dikonfirmasi, Kamis 13 Desember 2018.

Kementerian yang dia maksud ialah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Semua kementerian tersebut sudah kami datangi dan bertemu langsung saat kita kasih surat. Namun sampai saat ini belum ada respons apa pun. Kita tentu menyayangkan sikap seperti ini," ujarnya.

Menurutnya, aturan penanganan masyarakat luar negeri yang terdampar di suatu negara seperti warga Rohingya yang terdampar di Aceh, pihak yang bertanggung jawab mestinya adalah Kementerian Hukum dan HAM melalui Keimigrasian atau IOM sebagai organisasi internasional yang menangani pengungsi.

Sayangnya, peran dan tanggung jawab ini terkesan abai, sedangkan IOM setelah tiga bulan mau menangani kemudian menarik diri. Apalagi, Pemprov Aceh tidak memiliki alokasi dana untuk pembiayaan makan dan kebutuhan para pengungsi. 

Sementara itu, terkait wacana pemindahan warga Rohingya dari Bireun ke Liposos Langsa, hal itu tetap harus menjadi tanggung jawab Imigrasi, bukan Pemerintah Aceh ataupun kabupaten/kota.

"Kita tetap mendesak pemerintah pusat segera bertindak dan merespons surat yang telah kita berikan," katanya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, Murdani juga berharap agar pemerintah pusat tidak lagi tinggal diam.

Setiap bulan, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bireun harus menggelontorkan anggaran sekitar Rp100 juta, dengan rincian untuk biaya makan pengungsi Rohingya minimal Rp3 juta per hari. Biaya air dan listrik rata-rata setiap bulannya mencapai Rp5-6 juta, belum lagi untuk kebutuhan lainnya termasuk biaya kesehatan dan para petugas di lapangan.

"Setiap bulan kita harus menganggarkan Rp100 juta dan ini tentu sangat membebani anggaran kita," ucapnya.

Sumber: Vivanews

Lantai rumah milik warga di Desa Panteraja Pasie, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, terasa begitu panas jika disentuh. (Liputan6.com/ Rino Abonita)
Pidie Jaya - Lantai rumah milik seorang warga di Desa Panteraja Pasie, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, terasa begitu panas jika disentuh. Rasa panas ini diduga terindikasi dari panas bumi.

Permukaan rumah milik Ali Basyah Saad itu mengalami kondisi demikian sejak sebulan terakhir. Dia dan keluarga masih bertahan di rumah, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya terus memantau perkembangan.

"BPBD Kabupaten Pidie Jaya melakukan pemantauan di lokasi dan berkoordinasi dengan BPBA Provinsi Aceh serta BMKG, PVMBG, ESDM Aceh dan unsur terkait lainnya," ujar Kepala BPBA, Ahmad Dadek kepada Liputan6.com, Kamis (13/12/2018).

Menurut Mahdinur Kepala Dinas ESDM Aceh yang terjadi di rumah Ali Basyah Saad merupakan salah satu fenomena geologi yang umum terjadi. Itu disebabkan adanya gas dangkal atau shallow gas yang terjebak di bawah rumah.

Gas keluar ke permukaan tanah melalui rekahan yang ada. Jika jalur rekahan berada di dalam rumah, gas akan terjebak karena sudah tertutup oleh ubin lantai. Panas tersebut akan hilang jika gas telah habis. Prosesnya dapat dibantu dengan membongkar salah satu ubin.

Kemungkinan lain, menurut Mahdinur, adanya korslet listrik, yang diteruskan ke bawah permukaan melalui kabel grounding. Hal tersebut juga akan menyebabkan panas di lantai.

"Kejadian seperti ini juga perlu dilaporkan kepada pihak PLN untuk melakukan pengecekan instalasi listrik," ungkap Mahdinur kepada Liputan6.com, Kamis (13/12/2018).

Jika dalam waktu satu minggu ke depan panas yang ada di permukaan rumah  tersebut masih belum hilang, Dinas ESDM Aceh akan menurunkan tim ke lokasi melakukan observasi.|
Liputan6.com

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menyebut salah satu korban pengeroyokan oleh juru parkir adalah anggota Paspampres. Foto: Okezone
Jakarta - Salah satu dari dua anggota TNI yang menjadi korban pengeroyokan oleh juru parkir di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, ternyata anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), yakni Pratu Rivonanda dari satuan TNI AD.

Saat kejadian, Rivonanda bermaksud melerai perselisihan yang terjadi antara Kapten Komarudin dengan sejumlah juru parkir. Namun justru mendapat perlawanan dari juru parkir hingga terjadi keributan.

"Satu dari Paspampres itu ya, yang satu dari Angkatan Laut (Komarudin)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Diduga kasus pengeroyakan terhadap dua anggota TNI ini berimbas kepada perusakan dan pembakaran Mapolsek Ciracas. Namun, Argo enggan berspekulasi terkait dugaan itu.

Polisi saat ini sedang menyelidiki dalang di balik penyerangan dan pembakaran di Mapolsek Ciracas. “Kita sedang lakukan penyelidikan siapa yang lakukan ya," tandasnya.

Polisi sebelumnya telah menangkap seorang juru parkir berinisial AP yang diduga pengeroyok Komarudin. Saat ini polisi sedang memburu tiga orang pelaku lainnya. | Sindonews

Bandung - Keberadaan 'bilik cinta' di Lapas Sukamiskin perlahan mulai terungkap. Ruangan 2x3 yang semula toilet umum itu, pernah digunakan oleh 7 narapidana koruptor.

Cerita keberadaan bilik cinta awalnya terbongkar dalam sidang dakwaan Wahid Husen, eks Kalapas Sukamiskin yang disebut menerima suap dari napi. Dalam dakwaan jaksa KPK yang dibacakan pekan lalu, disebutkan Fahmi Darmawansyah napi kasus suap Bakamla membuat dan mengelola bisnis ruangan bercinta itu bersama tahanan pendampingnya (tamping), Andri Rahmat.

Dakwaan serupa juga diungkapkan lagi oleh jaksa KPK pada sidang perdana Fahmi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (12/12) kemarin. Sebagaimana dalam dakwaan Wahid, Fahmi dan Andri menyewakan bilik cinta ke sesama napi dengan biaya Rp 650 ribu.

Andri dalam kesaksiannya saat sidang Wahid menyatakan bahwa bilik cinta itu berasa di area saung-saung 'elite' Lapas Sukamiskin. Lokasinya tepat di belakang saung Fahmi. "Kan ada saung Fahmi di depan, nah di belakangnya," ucap Andri di persidangan.

Andri awalnya membantah apabila ruangan itu disewakan. Namun saat hakim menyebutkan dakwaan jaksa, Andri membenarkan ruangan itu disewakan dengan nominal Rp 650 ribu.

Dia lantas menyebutkan nama-nama napi yang menggunakan bilik cinta itu. Namun tak semua disebutkan lantaran terpotong pertanyaan hakim.

Ada tiga nama disebut Andri yang pernah menggunakan 'bilik cinta' itu antara lain Sanusi, Suparman dan Umar. Sanusi yang dimaksud Andri merupakan napi kasus suap reklamasi Jakarta. Sementara dua nama lain Suparman dan Umar, tak dijelaskan secara rinci.

"Sanusi pernah pakai, Suparman, Umar pokoknya rekan-rekan Fahmi," kata Andri.

Firma Uli Silalahi, pengacara Wahid, membeberkan asal usul bilik cinta itu. Menurutnya, bilik cinta awalnya berupa toilet umum yang tak terpakai.

Itu (bilik cinta) sangat hangat, saya juga sangat tertarik. Jadi bilik bercinta itu sudah ada sebelumnya (sebelum Wahid Kalapas), itu bekas WC," kata Firma.

Firma menjelaskan posisi bilik cinta itu berada di area saung-saung Lapas Sukamiskin. Sebelum dibuat bilik cinta, ruangan itu digunakan untuk buang air kecil tamu yang membesuk.

"Kalau orangnya yang besuk di saung, karena itu kan terbuka. Kalau mau buang air kecil dulu ke situ. Lalu diperbaiki ditambahkan kasur di situ, enggak ada AC," tuturnya.

Ruangan bekas toilet itu lalu direnovasi dan dijadikan bilik cinta. Ruangan disulap jauh hari sebelum Wahid ditunjuk jadi Kalapas. Namun sejak Wahid menjabat, dia menyangkal Wahid mengetahui adanya aktivitas hubungan badan di situ.

"Itu tadi kita pertanyakan melalui saksi atau Wahid. Kalapas atau klien kami tidak tahu," kata Firma.

Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan jaksa. Jaksa KPK dalam dakwaan Wahid maupun Fahmi Darmawansyah menyebut bahwa Wahid memberi keleluasaan kepada Fahmi mengelola bisnis penyewaan bilik cinta itu. Fahmi melalui tahanan pendampingnya, Andri Rahmat, menyewakan kamar itu ke warga binaan lain dengan harga Rp 650 ribu. | Detik.com

Menkumham Yasonna H Laoly (ketiga kanan) berikan paparan capaian kinerja Ditjen Imigrasi. (Foto: Efira Tamara/kumparan)
Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM menyatakan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) se-Indonesia paling banyak diisi oleh narapidana kasus narkoba. Menkumham Yasonna H Laoly menilai harus ada perubahan paradigma untuk mengatasi hal tersebut. 

Yasonna beranggapan hukuman untuk pemakai, kurir, dan bandar narkoba harus memiliki perbedaan yang jelas. Khusus pemakai, Yasonna mengusulkan agar tak ada lagi hukuman penahanan, melainkan rehabilitasi. Yasonna juga meminta Undang-undang Narkotika segera direvisi.

"Sekarang, posisi lapas dan rutan itu 254.000 lebih, dan itu mayoritas narkoba. Kalah semua (jenis kejahatan lain) dengan satu jenis crime, narkoba," ujar Yasonna di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (12/12).

"Pemakai itu jangan ditaruh di dalam (penjara). Kita kasih makannya juga harus (pakai) uang negara, tetapi direhab, karena kalau di dalam (penjara), itu kan jadi masalah. Karena dia ketergantungan," lanjutnya.

Selain itu, kata dia, hukuman penjara tak menjamin pemakai bisa berhenti mengonsumsi. Menurutnya, kesempatan untuk menyelundupkan narkoba ke dalam penjara demi memenuhi keinginan para pemakai, akan terbuka lebar. 

"Kalian lihat sajalah movie star, bintang film, sinetron, sudah di lapas, masuk lagi, masuk lagi, karena memang kecanduan. Harus direhab total," tuturnya.

Saat ini, Kemenkumham tengah membangun lapas baru untuk narapidana kasus narkoba dan terorisme di Nusakambangan. Demi mengurangi kepadatan, Yasonna menilai langkah penambahan lapas dengan dilengkapi teknologi canggih sangat diperlukan. Atau alternatif lainnya, adalah meredistribusi narapidana ke lapas-lapas yang masih kosong

"Jadi ada beberapa strategi untuk kita buat itu. Khusus yang untuk super maksimum, untuk bandar narkoba, dan termasuk teroris, kita sedang membangun sekarang satu lapas super maximum security, ongoing, di Nusakambangan. Ongoing untuk 1.000 orang," ungkapnya.

"Itu lapas yang betul-berul high end dengan teknologi high yang canggih. Betul-betul canggih," tutup Yasonna. | Kumparan

Banda Aceh- Pemerintah Aceh meminta kepada delegasi DPD RI memperjuangkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Pusat. Permintaan tersebut disampaikan Asisten III bidang Administrasi Umum, Kamaruddin Adalah dalam pertemuan dengan delegasi Komite 4 DPD RI di Ruang Potensi Daerah, Setda Aceh, Rabu (12/12).

Menurut Kamaruddin,  perpanjangan dana Otsus dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan Aceh. Sebab masih banyak daerah yang belum tersentuh pembangunan secara merata dikarenakan letak geografisnya terpencil dan terluar.

Ia menyebutkan, Otsus Aceh yang dianggarkan pada tahun 2008 mengalami kekosongan selama 2 tahun penganggaran yaitu sejak UUPA disahkan. Karenanya, menurut Kamaruddin Andalah pengalokasian Dana Otsus Aceh perlu ditambah minimal 2 tahun lagi.

"Saat ini dana Otsus sudah diimplementasikan sesuai kebutuhan dan regulasi  jadi tidak bisadisalah gunakan oleh aparatur, Jadi apa yang diinginkan Pak Ghazali Abbas sudah  sesuai," tutur Kamaruddin.

Ia menambahkan, dana Otsus selama ini digunakan untuk kesejahteraan dan  pembangunan rakyat. Apalagi bentuk geografis Aceh dengan banyaknya pulau dan daerah yang sulit dijangkau membuat pembangunan belum maksimal dan butuh banyak sekali sentuhan..

"Jadi perlu tenaga ekstra dalam membangun Aceh bahkan ada Kabupaten di Aceh kalau ingin ke Banda Aceh perlu melalui Provinsi lain dulu seperti Gayo Lues, ini sungguh menyedihkan. Secara administrasi mereka berada di wilayah Aceh, namun akses nya ke ibu kota sangat sulit," ujarnya.

Dana Otsus, kata Kamaruddin, sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pembukaan akses ke pulau- pulau terluar dan daerah terpencil di Provinsi Aceh. Selanjutnya, ujar dia, Dana Otsus dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, di antaranya untuk revitalisasi lahan masyarakat. Seperti pertanian,perkebunan dan tambak. 

"Dana Otsus juga diimplementasikan untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini bisa dilakukan seperti melalui penyaluran beasiswa ke anak kombatan korban konflik. Kemudian membangun rumah untuk masyarakat miskin setiap tahunnya, ini semua bersumber dari dana Otsus," ujar Asisten III Pemerintah Aceh itu. Selain itu, Dana Otsus juga dimanfaatkan untuk dana pendidikan dan kesehatan.

Kamaruddin memaparkan, saat ini tahapan transfer Dana Otsus, Pemerintah Aceh melakukan melalui  tiga tahapan. Tahap pertama 30 persen ditransfer sebesar 30 persen, 45 persen di tahap kedua dan sisanya ditransfer pada tahap ketiga.

Sementara itu, Ketua Koordinator tim delegasi DPD RI, Ghazali Abbas, meminta agar pengelolaan dana Otsus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Ia berharap dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi aparatur.

"Yang terpenting saya berharap setiap sen uang itu berguna untuk rakyat. Jangan digunakan oleh siapapun yang menghamburkan uang rakyat. Saya tidak suka rakyat miskin, tapi pemimpin bersenang- senang di atas kesusahan rakyat," ujar Senator Aceh itu.

Ia menjelaskan kedatangannya bersama tim ke Aceh dalam rangka ingin mendengar langsung tentang bagaimana pengelolaan dan Otsus. "Hari ini saya ingin mengontrol kinerja pemerintah Aceh, apakah dalam pengelolaan dana tersebut  tepat sasaran atau tidak," ujar Ghazali.

Ia juga berharap agar dana Otsus yang diberikan untuk Aceh dapat diperpanjang. Mengingat Aceh adalah daerah yang berkontribusi besar dalam Kemerdekaan Indonesia.

Pada kesempatan itu, seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh  yang hadir menerangkan kepada tim DPD RI terkait kinerja dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh oleh pihaknya.(Rill)

Banda Aceh –  Pemerintah Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) mencanangkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) pada selasa (18/12/2018) di Anjong Mon Mata Banda Aceh. Masyarakat juga akan mendapatkan pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-elektonik dan dokumen kependudukan lainnya selama tiga hari mulai 17 sampai 19 Desember di Gedung Sultan Selim II Banda Aceh.

“Masyarakat, siapa saja baik dari Aceh dan luar Aceh seperti mahasiswa luar yang sedang belajar di Aceh dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el secara langsung,” kata Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Drs. Teuku Syarbaini dalam konferensi pers bersama sejumlah wartawan di Kantor Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Rabu (12/12/2018).

Syarbaini menyampaikan, pada event Gisa ini, Masyarakat Aceh termasuk masyarakat luar domisili Tanah Rencong dapat melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian serta dokumen kependudukan lainnya.

“Semua pelayanan yang diberikan tidak memungut biaya, pelayanannya juga mudah dan cepat karena akan disediakan beberapa counter pelayanan, masyarakat cukup datang dan bawa KK saja,” ujar Syarbaini

Syarbaini menghimbau masyarakat di Banda Aceh, Aceh Besar dan masyarakat luar domisili Aceh agar datang dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melengkapi dokumen kependudukan. Siswa SMA sederajat juga dapat hadir ke arena pencanangan GISA, mereka merupakan pemula mendapatkan KTP karena sudah berusia 17 tahun, atau sampai dengan 17 April 2019 akan berusia 17 tahun yang merupakan usia wajib KTP.

“KTP-el menjadi persyaratan wajib menuju ke titik-titik TPS guna menyukseskan Pemilu, makanya, kesempatan GISA Aceh 2018 ini, semestinya dimanfaatkan masyarakat luas secara maksimal,” ujar Syarbaini.

Syarbaini menargetkan pelayanan kepada sekitar 3000 orang. Untuk mengantisipasi memblukdaknya animo masyarakat. Event GISA akan diback-up oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, Disdukcapil Banda Aceh, Aceh Besar baik dari sisi alat-alat perekaman, blanko KTP dan dokumen kependudukan lainnya maupun tim teknis.

Adapun puncak kegiatan pencanangan GISA akan dilakukan oleh Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arief Fakhrullah yang akan dihadiri oleh sekitar 500 undangan yang terdiri dari Dirjen Dukcapil dan jajaran, Forkopimda, DPRA, para Rektor, Bupati/Walikota, SKPA, Kadisdukcapil Kab/Kota, Instansi vertikal,  perbankan, dunai usaha, camat dan geuchiek di Banda Aceh dan Aceh Besar, pemuka agama dan tokok masyarakat, unsur LSM dan unsur lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Syarbaini juga menyampaikan bahwa data Kependudukan Masyarakat Aceh berdasarkan data semester satu atau per 30 Juni, berjumlah 5,227,034. Dari jumlah tersebut, yang wajib memiliki KTP berjumlah 3,595,593. Adapun yang sudah merekam KTP sebanyak 3,376,021, sedangkan yang sudah mencetak KTP Sebanyak 3,219,879.  Dan yang sudah wajib KTP dan belum merekam dan mencetak sebanyak 219,572.(Rill)

StatusAceh.Net - Deklarator GAM, Tgk Muhammad Hasan di Tiro atau yang akrab disapa Tgk Hasan Tiro adalah deklarator GAM yang tercatat dengan tinta emas dalam sejarah konflik  Aceh puluhan tahun lalu.

Diketahui bersama, Hasan Tiro meninggalkan kemewahan hidup dan keluarga yang dia sayangi untuk mengobarkan semangat perang.

Dia merekrut sejumlah pemuda, tokoh, dan masyarakat untuk ikut berjuang bersama dirinya di dalam hutan.

Setelah mendeklarasikan GAM di Gunung Halimon, Pidie pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro adalah orang paling diuber oleh tentara pemerintah saat itu.

Dia bergerilya, ke luar masuk hutan untuk menguatkan gerakan, merekrut orang-orang, dan melakukan strategi perlawanan terhadap Indonesia.

Hingga akhirnya, Hasan Tiro mengasingkan diri.

Hasan Tiro ke luar negeri sampai akhirnya menetap di Stockholm, Swedia bersama elite-elite pendiri GAM di masanya.

Hasan Tiro tercatat pulang ke Aceh pada 11 Oktober 2008 setelah 30 tahun berada di luar Indonesia, mengobarkan semangat ideologi GAM di sana.

Pada 3 Juni 2010, putra kelahiran Tiro, Pidie, Aceh, 25 September 1925 ini tutup usia dan dimakamkan di Meureu, Indrapuri, Aceh Besar.

Dalam sejarah perjuangannya, sosok Hasan Tiro memiliki sejumlah kolega dan menteri kabinet yang dibentuknya untuk memperjuangkan Aceh menjadi sebuah negara.

Di antara para kabinet tersebut seperti dr Teungku Mochtar Hasbi yang menjabat sebagai majelis mentroe dan juga Mendagri saat itu.

Ada juga nama dr Zubir Mahmud yang menjabat sebagai  Menteri Sosial.

“Iya. Bahwa dulu kami membuat siapa yang akan memimpin perjuangan jika wali tak ada.  Hierarkinya menurut kepemimpinan, pertama ada nama dr Mukhtar Hasbi, kemudian Tgk Ilyas Leubee, lepas itu saya, sesudah giliran saya ada dr Zaini Abdullah, lalu ada nama Zubir Mahmud. Sampai itu saja,” katanya.

Sementara itu, peneliti Hasan Tiro, Haikal Afifa menyebutkan, pesan Hasan Tiro terkait kelanjutan kepemimpinan itu adalah “Dekrit Keramat” Wali Negara Aceh, Tengku Hasan di Tiro.

Dia menuliskan hal itu di halaman Facebooknya pada Rabu (12/12/2018).

Menurutnya, banyak pihak bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang akan menggantikan tugas Wali Negara Aceh Tengku Hasan Muhammad di Tiro baik saat beliau berhalangan maupun ketika beliau tiada.

“Secara resmi, kala kabinet Aceh Merdeka sudah terbentuk, Wali Neugara mengeluarkan surat keputusan penting terkait hal ini,” tulisnya.

“Surat Keputusan atau ‘Dekrit Wali Negara Aceh’ ini setau saya belum pernah dibatalkan, baik dalam rapat-rapat penting GAM maupun dalam Deklarasi Stavanger di Norwegia pada 21 Juli 2002,” katanya.

Sehingga, banyak pihak terjebak menempatkan narasi sejarah penting Aceh khususnya tugas dan fungsi yang akan menggantikan sang Wali.

Haikal menuliskan, keputusan ini dikeluarkan oleh Tengku Hasan pada Tanggal 15 Maret 1979 di Camp Bateë Iliëk II. Camp terakhir (Camp ke-41) sejak kepulangan Tengku Hasan di Tiro ke Aceh pada tahun 1976.

“Dari Camp inilah, beliau memimpin rapat dan upacara terakhir Aceh Merdeka sejak kepulangannya ke Aceh. Karena, 13 hari sesudah itu (28 Maret 1979) beliau berangkat ke luar negeri melalui perairan Batëe Iliëk,” tulis Haikal lagi.

Di camp ini juga, semua anggota staf Aceh Merdeka menerima seragam militer yang diberikan oleh beberapa orang di Keude Djeunib.

Menurut Haikal, dalam catatan Aceh Merdeka, Batée Iliëk memiliki sejarah penting.

Karena, di sana adalah tempat bersejarah perang dahsyat antara Aceh dan Belanda pada tahun 1905. Belanda kala itu di bawah kepemimpinan Van Heutz.

Haikal menjelaskan, Dalam versi asli buku The Price of Freedom: the unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro (Koleksi Leiden) terbitan 1982.

Wali Negara menulis Dekrit ini dalam Bahasa Inggris sebagai berikut:

“I signed a Decree stipulating that in my absence the State of Acheh Sumatra shall be governed by the Council of Ministes headed by a Prime Minister and with several Deputy Prime Ministers who, in case of death will replace one another in succession.

The Prime Minister is Dr. Muchtar Hasbi with Tengku Ilyas Leubè as First Deputy, Dr. Husaini Hasan the Second Deputy, Dr. Zaini Abdullah the Third Deputy, and Dr. Zubir Mahmud, the Fourth Deputy. That precedent  is established by their order of seniority in the leadership of the NLF.

The Central Committee of the NLF shall act the emergency legislature to ratify the acts of the Cabinet,”.


Haikal menerjemahkan bunyi pesan Tgk Hasan Tiro sebagai berikut;

“Saya menandatangani keputusan yang menetapkan kondisi Negara Aceh Sumatra apabila saya tidak ada. Maka, Aceh Sumatra Merdeka akan diatur oleh Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri bersama beberapa Wakil Perdana Menteri. Jika mereka meninggal akan mengantikan satu sama lain secara berurutan.

Perdana Menteri adalah Dr. Muchtar Hasbi dengan Teungku Ilyas Leubée sebagai Wakil Pertama; Dr. Husaini Hasan Wakil Perdana Menteri Kedua; Dr. Zaini Abdullah Wakil Perdana Menteri Ketiga; Dr. Zubir Mahmud Wakil Perdana Menteri Keempat.

Urutan ini ditetapkan berdasarkan senioritas mereka dalam kepemimpinan NLF - National Liberation Front.

Komite Sentral Aceh Merdeka akan bertidak sebagai Legislatif darurat untuk meratifikasi setiap tindakan Kabinet,”

Menurut Haikal, “dekrit Keramat" ini mendeskripsikan urutan kepemimpinan resmi dalam perjuangan Aceh Merdeka kala gerakan ini didirikan oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro.

“Bahkan, dekrit ini menjelaskan kepada generasi Aceh selanjutnya siapa sebenarnya yang lebih senior dalam perjuangan ini,” tulis Haikal.

Menurutnya, itulah nama dan urutan yang disebutkan oleh Hasan Tiro dalam dekritnya.

Jika dilihat lebih jauh, saat ini hanya dua orang yang masih hidup sebagai central commite ‘Aceh Merdeka’ yakni Dr Husaini Hasan dan Dr Zaini Abdullah.

“Melihat urutan senioritas mereka, maka Dr Husaini Hasan adalah penerima resmi Dekrit Wali Negara Aceh,” katanya.

“Dengan sengaja, Tengku Hasan di Tiro mengeluarkan dekrit bersejarah ini di tempat yang penuh dengan darah dan air mata pahlawan Aceh sebagai pesan bahwa sejarah tidak boleh dan tidak bisa dikhianati oleh siapapun. Terlepas dari apapun, sejarah adalah harga yang harus kita bayar dengan sangat mahal,” demikian Haikal dalam tulisannya. (*)

Sumber: Serambinews.com

Presiden Jokowi saat peluncuran geoportal kebijakan satu peta dan buku kemajuan infrastruktur nasional tahun 2018 di Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. TEMPO/Subekti.
Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan meletakkan batu pertama atau "ground breaking" jalan tol Sigli-Banda Aceh.

"Menyatakan siap menyambut Presiden RI di Aceh pada tanggal 13-14 Desember untuk 'ground breaking' jalan tol dan peresmian beberapa proyek di Aceh," kata Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada akun Twitter resminya, Selasa, 12 Desember 2018.

Pemerintah Aceh sebelumnya telah berulang kali mengagendakan peletakan batu pertama tol Aceh itu dilakukan Presiden Jokowi, sehingga proyek jalan tol Sigli-Banda Aceh sepanjang 73 kilometer tersebut bisa segera dikerjakan.

Pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli merupakan salah satu proyek strategis nasional hingga ke Lampung. Selain Banda Aceh-Sigli, pembangunan jalan tol akan dilakukan pada ruas Sigli-Lhokseumawe, Lhokseumawe-Langsa dan Langsa- Binjai.

Jokowi dijadwalkan lepas landas dari Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Internasional SIM, Blang Bintang, Aceh Besar, Kamis besok. Selanjutnya pada Jumat, Presiden melakukan peletakan batu pertama pembangunan ruas tol di Blang Bintang, Aceh Besar.

Peletakan batu pertama ruas tol di Aceh oleh Jokowi tersebut akan dipadu dengan acara penandatanganan peresmian jalan layang atau "fly over", serta peresmian Mesjid Attaqarub Pidie Jaya dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. | ANTARA

StatusAceh.Net - Presiden Soeharto pernah mengumbar janji di sekitar pemberantasan korupsi. Dia berjanji pemerintahannya tidak akan mewariskan korupsi ke generasi muda. Kalau ternyata pemerintahannya bertindak salah dalam pemberantasan korupsi, dia bersedia menanggung derita. “Biarlah rakyat menggantung saya,” kata Presiden Soeharto pada 14 Agustus 1970.

“Pernyataan itu dikemukakan oleh presiden ketika menerima delegasi bersama Steering Committee panel diskusi DM-UI (Dewan Mahasiswa), KAK (Komite Anti Korupsi), BB (Bandung Bergerak), dan FAK (Front Anti Korupsi) dari Yogyakarta,” catat mingguan Mahasiswa Indonesia, 16 Agustus 1970.

KAK, BB, dan FAK merupakan gerakan mahasiswa dan pemuda anti-korupsi, sedangkan DM-UI organisasi intra kampus. Mereka mempunyai keprihatinan sama terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia. Mereka bilang korupsi semakin merajalela sehingga pemerintah harus lebih serius menanganinya.

Suara pemberantasan korupsi telah muncul sejak Soeharto mulai berhasil mengendalikan keadaan pada 1967. Gerakan mahasiswa dan pemuda anti-Sukarno memprakarsai desakan pemberantasan korupsi. Kemudian suara ini diikuti oleh pers. Mereka menaruh harapan Indonesia bersih dari korupsi pada pemerintahan baru racikan Soeharto.

Kerja TPK


Soeharto menangkap suara para mahasiswa, pemuda, dan pers. Dalam pidato di hadapan anggota DPR pada 16 Agustus 1967, Soeharto mengatakan pemerintahan Sukarno telah gagal memberantas korupsi. Dia berupaya menarik batas pemisah antara pemerintahan kemarin dengan pemerintahan hari ini dari komitmen pemberantasan korupsi.

Enam bulan setelah pidato di hadapan anggota DPR, Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 228 Tahun 1967 tentang pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Tim ini memiliki dua fungsi : pencegahan dan penindakan korupsi di lingkungan sipil dan militer.

Jaksa Agung Sugih Arto mengetuai TPK. Dia membawahkan sejumlah struktur pendukung. Antara lain sekretaris, anggota, dan satuan tugas (satgas). Kompas, 18 Desember 1967, menyebut, di dalam struktur itu bercokol wakil-wakil golongan masyarakat. Antara lain militer dari empat matra, pers, ahli ekonomi dan keuangan, dan organisasi massa.

TPK menghadapi delapan kasus korupsi besar dan ratusan kasus korupsi kecil selama dua tahun awal masa kerjanya. Misalnya korupsi dalam Bulog, Pertamina, PN Telekomunikasi, Jajasan Pers dan Grafika, Coopa dan Ciba, CV Haruman, CV Waringin, dan Biro Bangunan Indonesia. Rentang kasus-kasus korupsi besar itu mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

TPK gagal menuntaskan delapan kasus korupsi besar. Kasus-kasus ini berkaitan dengan pejabat negara. Sejumlah pihak melihat TPK hanya bertaring ketika menghadapi kasus korupsi kecil selama dua tahun masa kerjanya. Tapi TPK ompong jika berhadapan dengan kasus korupsi pejabat tinggi dan dekat dengan penguasa.

“TPK dibentuk untuk mengumpulkan data-data yang terkait dengan korupsi, jadi bila TPK ingin berhasil, harus berani. Jika tidak, maka nasibnya akan sama dengan tim-tim anti korupsi terdahulu seperti Operasi Budhi pada masa Orde Lama,” kata seorang anggota MPRS dalam Indonesia Raya, 29 November 1968.

Kritik senada juga datang dari Hoegeng Iman Santoso, Panglima Angkatan Kepolisian—sekarang jabatan ini disebut Kapolri. Dia mengatakan orang-orang di TPK harusnya memiliki keberanian kuat, idealisme, dan ketegasan. Kenyataannya, TPK tidak memiliki semua kapasitas itu. Demikian pesan Hoegeng dalam Indonesia Raya, 24 Februari 1969.

Sementara itu, Mochtar Lubis, pemimpin redaksi Indonesia Raya, mengemukakan kekhawatirannya terhadap mewabahnya perilaku korup di Indonesia. Kehadiran TPK belum cukup kuat untuk memberantas wabah tersebut.

Dalam Tajuk-Tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya Seri 2, Mochtar menyatakan bahwa koruptor sama sekali tidak ada takut-takutnya dan puas-puasnya. “Perbuatan korupsi tidak lagi dilakukan oleh perseorangan untuk dirinya sendiri, akan tetapi kini dilakukan beramai-ramai oleh kelompok-kelompok yang cukup besar, yang dapat saling menutupi perbuatan korupsi mereka untuk jangka waktu yang lama,” tulis Mochtar.     

Sugih Arto meladeni kritik terhadap kinerja TPK. Dia merasa TPK telah bekerja keras. Dalam Indonesia Raya, 5 Maret 1969, Sugih Arto memaparkan bahwa TPK berhasil menyelesaikan 172 kasus korupsi di pusat dan daerah hingga akhir 1969.

Pembelaan TPK

Sugih Arto mengakui ada kekurangan dalam TPK. Dia bilang kerja TPK terhambat oleh Undang-Undang Korupsi. Menurutnya, kerja TPK beralas pada undang-undang korupsi yang ketinggalan zaman. Yang dia maksud adalah Perpu No 24/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.   

Sugih Arto menyoroti terbatasnya waktu penyelidikan dan penuntutan terhadap tersangka korupsi. Pasal 3 ayat 1 dan 2 Perpu No. 24/1960 menyebut batas maksimal penahanan tersangka korupsi hanya enam bulan. Jika melebihi enam bulan, kasus tersebut gugur. Padahal penanganan kasus korupsi tidak bisa secepat itu.

Ketika orang menyorot kinerja TPK, Soeharto membentuk sebuah task force UI pada 1968. Tim ini terdiri dari pengajar dan mahasiswa Universitas Indonesia. 

“Task force ini bertugas melaksanakan penelitian ke berbagai aparatur pemerintah, dan selesai bertugas ia memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam mengamankan dana dan daya negara,” tulis Sjahrir dalam “Pengamanan Dana dan Daya Negara Soal Pemberantasan atau Pencegahan Korupsi” termuat dalam Prisma, No 3, 1986.

Pembentukan task force UI lebih mengarah ke pencegahan korupsi. Task force menerbitkan sejumlah rekomendasi dan laporan tentang pengamanan dana dan daya negara dari tindak korup petugas atau pejabat berwenang.

Tetapi rekomendasi dan laporan itu hanya masuk dalam laci kantor pemerintah. Tidak ada tindakan nyata dari pemerintah terhadap rekomendasi dan laporan task force UI.

“Task Force telah mengalami kegagalan, seperti juga Tim Pemberantasan Korupsi yang dibentuk Jaksa Agung (di antaranya beberapa cendekiawan dan wartawan sebagai anggotanya) telah mengalami kegagalan sama sekali, karena kedua tim tersebut tidak mempunyai kekuasaan nyata yang dibutuhkan, yang melulu terletak di tangan Jenderal Soeharto,” catat Sjahrir dalam Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok.

Menutupi Laporan Komisi Empat

Melihat pemerintah tidak serius memberantas korupsi, sekelompok mahasiswa di Jakarta mulai bergerak ke jalan pada Januari 1970. Momen gerak mereka bertepatan dengan kenaikan harga bensin. Mereka menolak kenaikan harga bensin dan mewanti-wanti pemerintah lebih berani menindak pelaku korupsi.

Kelompok mahasiswa ini menamakan dirinya Mahasiswa Menggugat (MM). Mereka menempel poster di jalan raya, mobil, dan bus.

“Ternyata dampak gerakan ini kuat sekali. Kegiatannya di-cover oleh hampir semua surat kabar Ibukota… Presiden Soeharto menanggapi langsung tuntutan mahasiswa untuk memberantas korupsi dengan membentuk Komisi Empat,” tulis Sjahrir. MM kemudian membekukan sendiri aktivitasnya begitu Komisi Empat terbentuk.

Komisi Empat berdiri di atas landasan Keppres Nomor 12 Tahun 1970. Keppres tersebut memuat dua pertimbangan pembentukan Komisi Empat. “Bahwa agar segala usaha pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien…” dan “…Perlu untuk membentuk sebuah Komisi yang dianggap memadai.”

Komisi Empat hanya mempunyai empat orang anggota, sesuai namanya. Mereka adalah Wilopo S.H, I.J. Kasimo, Prof. Ir. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto. Dua orang lagi membantu Komisi Empat sebagai penasihat dan sekretaris, yaitu Mohammad Hatta dan Mayjen TNI Sutopo Juwono.

Tugas Komisi Empat ada dua. Pertama, mengkaji kebijaksanaan pemberantasan korupsi. Kedua, memberikan  rekomendasi kepada pemerintah tentang kebijaksanaan pemberantasan korupsi.

Harapan masyarakat sempat hidup lagi bersama Komisi Empat. Mereka yakin dengan integritas orang-orang di Komisi Empat. Setelah enam bulan bekerja, Komisi Empat mengungkap laporan kerjanya kepada presiden. Tetapi presiden tak langsung mengumumkan laporan itu ke masyarakat. Presiden berjanji akan mengumumkannya pada 16 Agustus 1970.

Keputusan presiden mengecewakan banyak orang. “Kita merasa sayang Presiden Soeharto mengundurkan pengumuman isi laporan Komisi Empat begini lama,” tulis Mochtar.

Tak mau menunggu lama, harian Sinar Harapan edisi 18—24 Juli 1970 menyiarkan bocoran laporan Komisi Empat kepada masyarakat. Laporan itu menyebut korupsi telah menggerogoti Pertamina, Bulog, dan Perhutani. Komisi Empat menyarankan pemerintah menindak orang-orang korup di perusahaan negara.

Masa kerja Komisi Empat berakhir setelah menyerahkan laporan kerjanya kepada presiden pada pertengahan Juli 1970. Sedangkan presiden tak pernah menepati janjinya mengumumkan laporan Komisi Empat. Masyarakat kembali mempertanyakan keseriusan pemerintah memberantas korupsi.

Sebagian mereka mulai lebih keras menekan pemerintah. Mereka mendirikan gerakan anti-korupsi seperti Komite Anti Korupsi di Jakarta, Bandung Bergerak di Bandung, dan Front Anti Korupsi di Yogyakarta. Kelak aksi mereka mendapat perlawanan balik dari Pemerintah. | Sumber: historia.id

Banda Aceh - Satpol PP WH dibantu polisi dan Polisi Meliter (Pomdam) melakukan razia sejumlah penginapan di Banda Aceh yang dianggap rawan pelanggaran Syariat Islam. Pada Rabu (12/12/2018) dini hari.

Kasi Ops Syariat Islam Marzuki mengatakan, operasi gabungan SATPOL PP WH aceh di bantu Tim PM dan POLRI dini hari, sekira pukul 00:05 ada beberapa Hotel yang di razia wilayah Banda Aceh, Aceh besar.

Namun saat petugas melakukan razia pada Mess ternama di Neusu Banda Aceh, petugas menemukan sembilan pasangan muda mudi yang bukan muhrim berpasangan di dalam kamar yang berbeda, jumlahnya semuanya 18 orang.


"Sangat di sayangkan tersangka rata-rata putra putri Aceh mngaku baru tiba untuk lanjutkan kuliah, ada yang mengaku tunangan tapi kok udah bisa satu kamar baru tunangan "ungkap Ustaz Fairus salah seorang petugas.

Operasi Gabungan tersebut di Koordinir Oleh Komandan Marzuki, SH, Mhum menjabat Kasi OP Syariat Islam Marzuki. | Acehportal.com

Banda Aceh - Menanggapi Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Jaminan Kesehatan, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai aturan tersebut merugikan dan mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Hasil kajian MaTA khususnya bagian kedua tentang manfaat yang tidak dijamin pasal 52 ayat (1) huruf (r) jelas-jelas telah mendiskrimasi dalam pemanfaatan layanan kesehatan.

Selain itu, klausul tersebut juga merugikan masyarakat banyak, baik iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah maupun iuran yang dibayarkan mandiri oleh peserta jaminan kesehatan.

Pada pasal 52 ayat (1) disebutkan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi, huruf (r) pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme,
dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Terkait klausul tersebut, dimana kewajiban pemerintah memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat?

Secara manusiawi, tidak ada masyarakat yang ingin dianiaya, tidak ada masyarakat yang ingin mengalami kekerasan seksual dan seterusnya sebagaimana disebutkan dalam aturan tersebut.

MaTA mensinyalir, aturan tersebut disusun oleh oknum yang ingin "membisniskan" layanan kesehatan sehingga melahirkan pasal-pasal yang merugikan masyarakat.

MaTA berharap, Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memikir ulang dan merevisi klausul tersebut sehingga masyarakat tidak dirugikan untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Selain itu, MaTA juga berharap kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota untuk memprotes aturan tersebut. Pasalnya, setiap tahun Pemerintah Aceh selalu membayarkan Rp 500 milyar lebih kepada BPJS Kesehatan untuk diikutkan masyarakat Aceh dalam layanan kesehatan.

Kalau ternyata tidak ditanggapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh lebih baik keluar dari skema BPJS Kesehatan dari pada harus bertahan pada skema tersebut akan tetapi layanan kesehatan tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Aceh.

Disisi lain, sebelumnya adanya usulan revisi terkait klausul tersebut, MaTA mendesak kepada BPJS Kesehatan agar aturan ini disosialisasikan kepada masyarakat secara luas.

Jangan sampai aturan ini hanya difahami oleh BPJS Kesehatan saja. Perlu digaris bawahi, yang menerima dampak akibat pemberlakuan aturan tersebut adalah fasilitas-fasilitas kesehatan, semisal puskesmas dan rumah sakit sebagai pemberi layanan.

Fasilitas kesehatan inilah yang menjadi garda terdepan untuk melayani dan menerima "protes" dari masyarakat terkait layanan kesehatan, bukan BPJS Kesehatan selaku penyelenggara jaminan kesehatan.(Rill)
loading...
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.