StatusAceh

Sumber: metrotvnews.com

StatusAceh.Net - Dua gadis Aceh yang berasal dari Pidie berumur 19 tahun dan Aceh Tamiang berumur 24 tahun, menjadi korban human trafficking atau perdagangan manusia oleh oknum di Malaysia.

Keduanya berangkat ke Malaysia karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji menggiurkan oleh pelaku yang merupakan warga Pidie.

Namun, setelah tiba di Malaysia, dokumen mereka ditahan oleh agen (mucikari), dan kedua gadis muda itu lantas dijual ke rumah bordil.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Iskandar Ali mengatakan, keberadaan dua gadis Aceh yang menjadi korban human trafficking ( perdagangan manusia) diketahui saat dirinya sedang berkunjung ke Malaysia, beberapa hari lalu.

Tujuan ke Malaysia bersama dengan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Aceh Besar, Dr Yusran, MA dan sejumlah anggota yakni Abdul Mucthi, AMd, Muhsinir Marzuki, SSos, MSi, dan Rahmat Aulia, SPdI adalah untuk menjemput warqa Aceh yang mengalami stroke sudah berbulan-bulan di negeri jiran.

"Jadi kita bertemu dengan mereka (korban human trafficking), dan mereka mengaku dijual ke tempat prostitusi atau dunia malam oleh warga Aceh sendiri," kata Iskandar kepada Serambinews.com, Kamis (12/1/2023).

Kondisi itu, menurut Iskandar, sangatlah miris karena warga Aceh jadi ‘budak seks’ di negeri orang.

Ia berharap unsur stakeholder di Aceh untuk turut serta menjaga agar anak Aceh tidak menjadi korban perdagangan manusia, baik itu dipekerjakan di sektor formal maupun informal.

“Terlebih, kebanyakan korban human trafficking di Malaysia itu dijual justru oleh orang Aceh sendiri,” tukasnya.

“Mereka bekerja sama dengan agen-agen di luar Aceh, seperti Medan dan sebagainya,” urai dia.

"Jadi jangan cepat-cepat menerima jika ada tawaran mengadu nasib di luar negeri," imbau Iskandar Ali.

Iskandar mengaku sempat melakukan wawancara langsung dengan kedua gadis korban human trafficking yang ia temui di Malaysia.

Mereka mengaku, telah ditipu oleh orang yang menawarkan pekerjaan. “Mereka semula dijanjikan untuk bekerja di sektor formal dan diimingi gaji yang tinggi,” terangnya.

Namun, saat tiba di Malaysia, oleh agen yang membawa mereka langsung mempekerjakan korban di rumah prostitusi.

Karena hal itu pula, Ketua DPRK Aceh Besar ini meminta, Pemerintah Aceh tidak tutup mata melihat kasus-kasus tersebut.

“Pekerja migran harus betul-betul dilindungi. Pasalnya, mereka masuk ke Malaysia itu legal, namun dokumen keduanya disita oleh agen (pelaku perdagangan manusia),” tandas dia.

"Jadi dalam waktu dekat juga saya akan berkomunikasi dengan keluarga korban. Agar dalam bulan ini mereka bisa kita pulangkan," jelasnya.

Bulan lalu, lanjut Iskandar, ia sudah menemui wakil Ketua MPR RI dan membicarakan perihal kasus perdagangan manusia itu. Ia mencoba menyuarakan kasus ini menjadi perhatian nasional.

Sebab, di Malaysia, sebutnya, ada 650 ribu jiwa masyarakat Aceh, dan kebanyakan mereka tidak memiliki dokumen.

Atas laporan itu, terang Iskandar, MPR RI mengajak untuk melakukan investigasi bersama.

"Kasus ini juga sudah pernah saya laporan ke Polresta meskipun tidak secara resmi,” papar dia.

Kalau ada kesempatan, kita akan menemui Kapolda untuk membicarakan persoalan tersebut. Karena kasusnya sudah sangat kronis," pungkasnya.

Layani 20 pria semalam

Sementara itu, Ketua Bireuen Bersatu Aceh Malaysia, T Haikal mengatakan, untuk kasus perdagangan manusia, dalam tiga bulan terakhir saja, naik sebesar 30 persen.

Modus operandinya hampir sama. Para gadis malang itu ditawarkan bekerja di restoran dengan imbalan gaji yang sangat besar.

Dari hasil penelusuran yang ia lakukan, bandit atau pelaku human trafficking ini salah satunya adalah selebgram. Namun ia enggan menyebutkan namanya.

"Dengan dijanjikan gaji besar, anak-anak muda ini tergiur. Khususnya perempuan,” paparnya.

“Tapi pas sampai di Malaysia, mereka langsung dipegang oleh para mafia di sana,” ulas dia.

“Jika tidak melayani customer, mereka akan mendapat kekerasan," terang T Haikal kepada Serambinews.com, Kamis (12/1/2023).

Bahkan, menurut pengakuan korban, mereka pernah dipaksa melayani dalam satu malam itu 20 orang pria ‘hidung belang’.

Karena hal tersebut, ia mewakili masyarakat Aceh yang ada di Malaysia berharap, agar Pemerintah Aceh harus serius menangani dan tidak tutup mata perihal kasus perdagangan manusia ini.

Sebab, menurut pengakuan korban, ia membuat paspor di Batam hanya bermodalkan KTP saja.

Korban harus membayar Rp 5 juta, untuk bisa mendapat paspor tersebut.

"Harus diperketat dalam pembuatan paspor, apalagi anak perempuan. Karena kita tidak mau mereka jadi korban," pungkasnya.(*)

Sumber: SerambiNews.com

TANJUNGBALAI- Pasca pergantian pucuk pimpinan di Lapas Tanjungbalai beberapa waktu lalu,kembali mencuat informasi kembali maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh oknum petugas lapas.

Jeritan para napi ini disampaikan oleh anonim yang menyebut pihaknya dari Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Tanjungbalai

Informasi yang diperoleh redaksi bapanasnews, Rabu (07/1) dari aplikasi Lapor Kemenkumham menerima laporan dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Tanjungbalai menyampaikan kepada menkumham yasona laoly,Dirjenpas dan Kakanwil Kemenkumham Sumut telah terjadinya pungutan liar atau pungli kepada para napi oleh oknum petugas lapas tanjungbalai dengan modus bantuan operational sambut tahun baru dan operational kalapas yang baru dilantik pada bulan desember 2022 lalu biaya pindahan serta pemenuhan fasilitas rumah dinas kalapas yang baru.

Dalam laporan tersebut juga menyebutkan secara rinci oknum petugas yang melakukan perbuatan pungli terhadap para napi seperti Staf KPLP bernama P. Tarigan dan Josua Rabel yang meminta uang kepada napi atas perintah kepala pengamanan (KPLP) Monang sebesar 3 – 5 juta untuk biaya pindah kamar jika tidak diberikan maka napi tersebut diancam akan dijebloskan ke kamar orientasi atau kamar padat.

Bahkan salahsatu istri napi yang menjadi korban pungli tersebut sempat menemui kalapas tanjungbalai yang baru sangapta surbakti guna menyampaikan hal tersebut namun oleh kalapas tidak ditanggapi,ironisnya bukannya menindak petugas yang melakukan pungli,kalapas malah meminta istri napi tersebut untuk mengerti dan malah mendatangkan sejumlah oknum preman untuk menakut-nakuti istri napi tersebut.

Dalam laporannya mahasiswa dan masyarakat peduli tanjungbalai juga membongkar praktek pungli lainnya yang baru dijalankan sejak labasta dijabat kalapas yang baru yakni terkait pungli terhadap hak napi dalam mendapatkan Asimilasi,Cuti Bersyarat dan pembebasan bersyarat menjelang tahun baru.

Pungli tersebut dilakukan oleh Oknum Kasibinadik Marlon dengan meminta uang sebesar 5 – 10 juta pada keluarga penjamin,bahkan biaya yang dikeluarkan tergantung masa penahanannya,semakin tinggi hukuman maka semakin besar uang jaminan yang harus dikeluarkan dengan alasan agar mempercepat proses diterbitkannya SK CB dan PB dari pusat serta membantu biaya operational pindah kalapas yang baru.

Sementara itu Kalapas Tanjungbalai Asahan Sangapta Surbakti membantah tudingan dan informasi terkait praktek pungli yang dilaporkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Tanjungbalai.

“ Tidak benar itu bang,bahkan kita telah melakukan perubahan yang lebih baik disini “,ujar sangapta melalui sambungan telpon selulernya Jumat (8/01).

Bahkan sangapta mengatakan jika pihaknya telah menyelesaikan kesalahahpahaman tersebut dengan Lembaga Wanita Indonesia (LWI) yang berencana akan menggelar aksi namun dibatalkan setelah adanya pertemuan dengan pihak lapas.(Red)

Manajemen Perusahaan PT PIM Aceh Utara diwakili oleh Project Manager Peningkatan Kinerja Lingkungan, Usman menyampaikan,terima kasih kepada seluruh karyawan, mitra kerja, stakeholders, dan masyarakat Aceh atas dukungan dan kerjasamanya sehingga PT PIM dapat memperoleh anugerah Proper Hijau,Ungkapnya

"Penghargaan ini membuktikan komitmen PT Pupuk Iskandar Muda selaku satu-satunya industri pupuk di Aceh yang memprioritaskan peningkatan kinerja lingkungan dan penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam keberlanjutan bisnis perusahaan"Paparnya

Kata Usman,pada ajang penghargaan anugerah Proper tahun ini dihadiri Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin mengucapkan selamat kepada seluruh penerima anugerah Proper,khususnya, perusahaan yang berperingkat Hijau dan Emas untuk menjadi Inspirasi dan motivasi bagi seluruh perusahaan lain dalam mengelola lingkungan dengan program- program inovasi yang berkelanjutan, terang KH. Ma’ruf  Amin.

Usman menegaskan perusahaan selalu mengutamakan aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap kegiatan operasi dan produksinya. 

"PT PIM akan terus berupaya meningkatkan dan melahirkan berbagai inovasi baru yang lebih ramah lingkungan sebagai investasi bagi keberlangsungan bisnis, peningkatan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Mohon doa serta dukungan dari semua pihak agar PT PIM dapat memperoleh peringkat yang lebih baik lagi di masa mendatang untuk mewujudkan bisnis pupuk dan petrokimia yang berkelanjutan di Indonesia dan dunia," tutupnya

Prestasi membanggakan diraih oleh PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) kali meraih penghargaan Anugerah Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan  Dalam Pengelolaan Lingkungan) periode 2021/2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Peringkat Hijau yang diumumkan langsung di Istana Negara pada 29/12/2022.