2018-08-19

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Lombok mencapai 563 orang. Adapun sebelumnya, jumlah korban meninggal dunia mencapai 555 orang. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto
StatusAceh.Net - Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Lombok mencapai 563 orang. Adapun sebelumnya, jumlah korban meninggal dunia mencapai 555 orang.

"Jumlah korban meninggal itu ada 563 orang, data yang dirilis posko utama itu kan masih 555, berarti ada selisih 8," ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial, Harry Hikmat dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Bertajuk Lombok, Status Bencana dan Kita di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8/2018).

Dari delapan orang korban meninggal itu, tujuh orang di Sumbawa dan seorang meninggal di posko. "Lagi dipantau yang Sumbawa. Sumbawa ibaratnya baru h+ sekian yang coba kita lagi petakan, kita identifikasi ulang, tapi tujuh orang sudah teridentifikasi, terverifikasi," tuturnya.

Kendati demikian, pihaknya akan tetap memeriksa lebih lanjut kemungkinan masih adanya penambahan jumlah korban. Adapun jumlah korban meninggal dunia sebanyak 563 jiwa itu berdasarkan data Kemensos per tanggal 23 Agustus 2018.

Dari jumlah tersebut, 12 jiwa di Kota Mataram, 45 Jiwa di Lombok Barat, 471 jiwa korban di Lombok Utara, 2 jiwa di Kabupaten Lombok Tengah, 26 korban jiwa di Lombok Timur, Sumbawa Barat Daya 2 jiwa, dan Sumbawa Besar 5 jiwa. | Sindonews

GUNA memahami kenapa pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk mendanai sebuah investigasi/riset berskala besar tentang Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1950), kita perlu mengakui adanya akibat politik dari kasus-kasus pengadilan yang menggugat negeri Belanda. (Salah satunya kasus pengadilan Rawagede, diadvokasi K.U.K.B, yang memaksa pemerintah Belanda akhirnya membayar kompensasi kepada para janda yang suaminya dieksekusi secara massal pada masa Perang Kemerdekaan).

Terlalu naif jika kedua hal tersebut dipisahkan. Investigasi/riset ini kelihatan seperti usaha tulus dan tegas dari Belanda yang pada akhirnya bertanggungjawab penuh pada kekejaman penjajahan. Meskipun begitu, pemerintah Belanda kerap mengutarakan keinginannya untuk melupakan masa lalu dan beranjak menatap masa depan. Tanpa tekanan dari kasus pengadilan yang sedang berjalan sekarang ini, pemerintah Belanda seperinya tak akan mau mendanai investigasi kasus itu lebih lanjut.

Namun, bukannya mengakui rintisan dari ketua K.U.K.B. (Komite Utang Kehormatan Belanda), Jeffry Pondaag, para pimpinan proyek investigasi/riset tersebut justru menyingkirkan dan mengabaikannya. Kenapa bisa begitu? Saya pikir penelitian ini adalah strategi untuk meyakinkan dunia internasional bahwa pihak Belanda sedang melakukan hal luar biasa.

Katakanlah seperti laporan pemerintah tahun 2004 berjudul “Melupakan masa lalu untuk janji masa depan” yang fokus pada perjanjian keuangan tahun 1966. Setahun setelah Soeharto naik tahta, Belanda mengatur kesepakatan yang membuat Indonesia membayar kerugian perusahaannya di Indonesia.

Soeharto dikenal lebih pro-Barat dibanding Sukarno. Hingga kini, pandangan umum di Belanda yang menyebut sang presiden RI pertama itu berlaku bengis dengan menasionalisasi seluruh perusahaan Belanda pada 1957,  masih hidup.

Dalam narasi ini, sepertinya tak ada orang yang peduli apakah “properti-properti” kolonial ini sejak awal didapatkan secara legal. Lihatlah laporan tahun 2004 itu, kesimpulannya menyatakan bahwa wajar bagi Indonesia untuk membayar sejumlah besar uang kepada Belanda, seperti juga para bekas koloni Inggris yang melakukan hal sama. Dalam laporan Belanda ini, pertanyaan kritis terkait dengan pembayaran ini direduksi begitu saja menjadi “stereotip orang kulit hitam dan putih” yang aneh. 

Lebih lanjut, tahun 2008, pemerintah Belanda menolak klaim kasus Rawagede dengan alasan bahwa perjanjian tahun 1966 sudah mengakhiri segala kewajiban keuangan. Nampaknya, Belanda memasukkan perjanjian ini (yang hanya menguntungkannya) yang tak bisa dibatalkan sebagai bantahan. Oleh karena itu, mereka menganggap kompensasi pada para korban perang Indonesia adalah mustahil –menakjubkan, bahwa perjanjian 1966 dimaksudkan untuk menjamin pembayaran Indonesia kepada Belanda namun bukan untuk sebaliknya.

Pengalaman pribadi saya membuktikan sikap pengabaian yang disengaja ini. Pada Juni 2016, Saya datang ke seminar di The Hague yang menghadirkan sepuluh profesional Indonesia dan Belanda secara bersamaan. Sebagai sebuah kelompok, kami diundang oleh Kementrian Luar Negeri Belanda untuk lebih mempelajari tentang hubungan bilateral kedua negara.

Selama presentasi tersebut, pejabat pemerintah Hanjo de Kuiper tak henti-hentinya berbicara tentang masa depan. Menurutnya, inilah saatnya untuk beranjak; Belanda dan Indonesia pada akhirnya menjadi rekan yang setara. Dia juga mengucapkan terima kasih pada seluruh bantuan pembangunagn yang (diantara negara-negara lain) telah dilunasi Belanda, Indonesia bukan lagi negara berkembang.

Namun De Kuiper juga memperingatkan bahwa Belanda (dengan bayangan standart moral yang lebih tinggi) akan tetap kritis terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang sedang berjalan. Hanya ada satu slide presentasi power point yang merujuk pada topik hangat kejahatan perang Belanda di Indonesia. Slide itu menunjukkan gambar Bert Koenders, menteri luar negeri sebelumnya, yang mengunjungi para janda Rawagede. Gambar tersebut secara jelas melukiskan sebuah pertanggungjawaban. Tentu pada bagian ini tak menerangkan bahwa awalnya negara Belanda telah menolak klaim. Secara keseluruhan, rahasia umum – tentang berabad-abad pelanggaran hak asasi manusia Belanda terhadap Indonesia dan pembayaran hutang ke Belanda – diabaikan.

Pertanyaannya sekarang, apa maksudnya ketika seorang pejabat Belanda menyajikan propaganda tentang kunjungan ke orang Indonesia itu hanya 4 bulan sebelum riset Rémy Limpach membuatnya merevisi pernyataan resminya? Dengan mantra tentang masa depan, De Kuiper tampaknya tak berpikir bahwa meneliti kekejaman penjajahan adalah kewajiban moral bagi Belanda untuk bisa beranjak.

Menariknya, ketika proyek riset/investigasi itu akhirnya diluncurkan pada September 2017, saya melihat De Kuiper lagi. Dia duduk diantara penonton, tepat di belakang para pemimpin proyek. Saya heran bagaimana kebijakan pemerintah untuk mendanai penelitian baru tentang masa lalu itu bisa langsung mempengaruhi pandangannya. Sulit membayangkan bahwa slide, mantra menuju masa depan, dalam presentasi power pointnya berubah secara drastis.

Kemudian, pada Oktober 2017, bersama yayasan saya Histori Bersama, kami menyelenggarakan diskusi di Universitas Leiden. Diskusi ini tak hanya memberikan dasar bagi inisiasi Surat Terbuka (Open Letters), tetapi juga memberikan kesempatan pada ketua K.U.K.B. Pondaag untuk menjelaskan motivasinya selama bertahun-tahun mendampingi para korban perang Indonesia, namun tak dianggap penting bagi para pemimpin proyek riset itu. Pondaag, yang berjuang bertahun-tahun untuk membangun kesadaran lebih besar tentang kasus korban perang Indonesia di Belanda ini, tidak diakui peran pentingnya, yang justru adalah pemicu sebenarnya adanya investigasi baru ini.

Sekali lagi, De Kuiper ada diantara penonton, Duta Besar Indonesia Gusti Agung Wesaka juga berusaha datang. Dari kehadiran mereka saja, saya menggambarkan betapa sangat politisnya proyek riset ini.

Baru-baru ini, The Jakarta Post memuat tulisan-tulisan tentang Surat Terbuka yang ditujukan pada pemerintahan Belanda akhir November lalu, “Mempertanyakan Investigasi”. Kebanyakan artikel tersebut secara optimis mengarahkan pada keuntungan yang mungkin didapatkan dari proyek riset itu, sementara mengabaikan hal spesifik dari Surat Terbuka tersebut.

Sejak awal publikasi tulisan di Jakarta Post itu akan membuat orang berpikir bahwa Surat Terbuka itu mengkritik bahwa para peneliti harus menandatangani kontrak, mengikat mereka untuk memproduksi hasil tertentu untuk kepentingan pemerintah Belanda. 

Namun mereka yang benar-benar membaca Surat Terbuka itu akan tahu bahwa itu tak benar. Konflik kepentingan bukanlah soal perjanjian/kontrak tertulis. Saya pikir bahwa tak mungkin juga para peneliti yang terlibat akan mau menandatangani kontrak itu. Biarpun begitu, ketiadaan kontrak tertulis tersebut tak berarti tak ada yang perlu dikhawatirkan.

Surat Terbuka secara jelas menerangkan hubungan politis apa yang mesti dipertimbangkan untuk memahami konstruksi besar proyek itu. Jadi, percuma Kedutaan Besar Belanda mengatakan kepada Jakarta Post bahwa “pemerintah tak punya perjanjian/kontrak (dengan para peneliti),” karena Surat Terbuka itu sejak awal tak menyisipkan soal keberadaan kontrak itu.

Hal sederhana lain adalah pernyataan sejarawan Belanda Maarten Manse (“Memeriksa dekoloniasasi untu pemahaman lebih baik”, The Post, Jan. 23) bahwa: belum ada indikasi bahwa para peneliti yang bekerja sama dalam proyek ini beralih dari disiplin akademik mereka demi keuntungan politik.”

Saya jadi heran apakah ia benar-benar membaca Surat Terbuka itu, yang tertera daftar semua faktor di balik titik berangkat riset yang problematis. Niat baik dan kompetensi akademik bukanlah masalah utama. Politiklah masalahnya.

Penulis adalah peneliti independen dari Belanda dan pendiri Histori Bersama, media online multibahasa yang fokus pada sudut pandang Belanda dan Indonesia tentang sejarah kolonial. Untuk studi master di Universitas Leiden, dia mempelajari akibat politik dari kasus-kasus pengadilan yang menggugat negara Belanda.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di The Jakarta Post, 8 Februari 2018.

Sumber kutipan: historia.id

StatusAceh.Net - Dua hari menjelang gerakan #2019GantiPresiden di Jawa Timur mulai bermunculan video-video yang isinya mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan yang akan dilaksanakan di monumen Tugu Pahlawan Surabaya pada 26 Agustus 2018 mendatang.

Presidium gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman melalui vidio pendeknya mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk tidak takut dan ragu hadir dalam kegiatan tersebut.

"Insya Allah tanggal 26 Agustus ini, seluruh relawan-relawan se-Jawa Timur akan melakukan deklarasi gerakan 2019 Ganti Presiden, jangan takut dan jangan ragu," ungkap Ustazah yang dikenal aktif mengkampanyekan gerakan ini, dikutip merdeka.com, Jumat (24/8).

Neno Warisman juga menegaskan, bahwa gerakan ini adalah gerakan yang konstitusional dan tidak melanggar undang-undang. Bahkan kegiatan ini dijamin oleh undang-undang.

"Gerakan 2019 Ganti Presiden adalah gerakan konstitusional dan insya Allah semuanya demi mencapai ridho Allah, kita semua akan berkumpul," tegasnya dalam vidio pendek ini.

Neno yang didampingi oleh Humas Presidium 2019 Ganti Presiden, Tjejep M Yasin dalam video pendeknya juga mengajak masyarakat agar setelah acara semuanya bersih dan rapi tanpa ada pihak yang memprovokasi.

Dalam acara deklarasi tersebut akan dihadiri oleh musisi kelahiran Surabaya, Ahmad Dhani dan Deri Sulaiman.

"Selesai deklarasi semuanya harus bersih teratur dan tidak ada yang boleh memprovokasi," tegasnya.

Untuk diketahui, sejumlah acara deklarasi gerakan #2019GantiPresiden kerap mengundang kontroversi. Di Batam, Neno sempat diadang sejumlah orang untuk membatalkan agenda itu.

Di Makassar juga acara deklarasi tak mendapatkan izin dari polisi. Polda Jatim juga tak memberikan izin gerakan tersebut. Dikhawatirkan akan memicu kericuhan. Sebab di saat bersamaan juga ada aksi massa yang mengatasnamakan Cinta Jokowi. Polisi memutuskan tak izinkan keduanya menggelar aksi.| Merdeka.com

Ilustrasi
StatusAceh.Net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara meminta keuchik supaya pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) terhadap aparatur desa tidak diadakan lagi di luar daerah mulai 2019. Bimtek itu harus diadakan di Aceh Utara atau daerah lain di Aceh, sehingga dana desa tidak keluar dari Tanah Rencong.

Hal itu disampaikan Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib kepada keuchik melalui camat masing-masing dalam surat edarannya. Tujuan surat itu untuk mengantisipasi supaya dana APBG masing-masing desa mulai 2019 tidak berputar di luar Aceh. Tapi dana tersebut harus sepenuhnya dapat dimanfaatkan di Bumi Serambi Mekkah.

“Surat tersebut sudah disampaikan kepada semua camat untuk diteruskan ke keuchik. Jadi, ini tahun terakhir bagi aparatur desa mengikuti bimbingan teknis di luar daerah. Selama ini, kita lihat belum ada hasil dari bimbingan teknis yang diikuti di luar daerah,” ujar Cek Mad--sapaan akrab Bupati Aceh Utara kepada Serambi, kemarin.

Cek Mad juga meminta kepada camat untuk menyampaikan penegasan tersebut kepada keuchik dan mengawasinya, sehingga ke depan tak ada lagi keuchik yang membuat perencanaan untuk bimtek ke luar daerah. “Karena, dengan diadakan bimtek di sini (Aceh Utara), itu bisa memberdayakan ekonomi masyarakat dan juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk Aceh Utara,” ulasnya.

Sumber: serambinews.com

Ilustrasi
Aceh Barat - Personel Satreskrim Polres Aceh Barat melakukan operasi tangkap tangan terhadap 5 orang, dua di antaranya pejabat Dinas Pendidikan setempat dan dua orang kepala sekolah dan satu orang pihak swasta.

Kelima orang yang diciduk tersebut yaitu MN (Kasi Sarpras Dinas Pendidikan Aceh Barat), RS (operator Bidang Sarpras Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat), MB (swasta / kontraktor pekerjaan), ZL (PNS/kepala sekolah SD Ranto Panyang II) dan AL (PNS/ Kepala Sekolah SKB Aceh Barat). Mereka diciduk di sejumlah tempat.

"Personel Satreskrim melakukan OTT pada Senin 20 Agustus lalu terkait dengan kegiatan pembanguan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2018," kata Kapolres Aceh Barat AKBP R Bobby Aria Prakasa, Jumat (24/8/2018).

Dalam kasus tersebut, polisi awalnya membekuk RS di musala salah satu bank di Aceh Barat pada pukul 13.00 WIB. Penangkapan dilakukan saat RS hendak mengutip uang dari kepala sekolah.

Berdasarkan pengakuan RS, dia mengutip uang sebesar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta dari sekolah sesuai perintah atasannya. Saat diciduk, RS sedang bersama beberapa kepala sekolah. Namun saat diperiksa, dia mengaku pihak sekolah yang sudah menyerahkan uang yaitu ZL dan AL.

Polisi kemudian bergerak mencari kedua kepala sekolah tersebut. AL akhirnya ditangkap di Sanggar Kegiatan Belajar di Aceh Barat dan ZL di sebuah cafe dekat pantai di Aceh Barat.

Menurut Kapolres, dari hasil pemeriksaan, ketiganya menyebut nama MB selaku Kontraktor pekerjaan kegiatan rehabilitasi Di Dinas Pendidikan Aceh Barat. MB selanjutnya ditangkap di jalan Imam Bonjol Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat sekitar pukul 15.00 WIB.

"Berdasarkan keterangan dari empat orang yang telah ditangkap sebelumnya kesemuanya mengarah kepada MN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang dalam strukturalnya menjabatnya sebagai Kasi Sarpras Dinas Pendidikan Aceh Barat," jelas Bobby.

Polisi selanjutnya membekuk MN di rumahnya. Dari kelima orang yang ditangkap, polisi menyita uang sejumlah Rp 157 juta. Duit tersebut uang tunai dari "MB" sejumlah Rp 127.815.000, uang tunai dari "ZL" sejumlah Rp 20.000.000, uang tunai dari "RS" sejumlah Rp 6.200.000, dan uang tunai dari "AL" Rp 3.600.000.

"Diduga bahwa pemberian uang kepada RS oleh masing-masing kepala sekolah untuk biaya penggandaan kontrak dokumen dengan maksud untuk kelancaran administrasinya dalam mengelola pekerjaan yang mendahului sebelum pencairan dana DAK Fisik Bidang Pendidikan, karena pekerjaan dilakukan sebelum adanya uang masuk di rekening sekolah penerima dana DAK T.A 2018. Istilahnya ijon pekerjaan," ungkap Bobby.| Detik.com


Sidoarjo - Sidang lanjutan terhadap terdakwa Slamet Maulana alias Ade, wartawan korban kriminalisasi oknum pengusaha tempat hiburan "esek-esek" X2 Family Karaoke, berkolusi dengan oknum polisi di Polres Sidoarjo, di PN Sidoarjo berlangsung lancar pada Senin, 20 Agustus 2018 lalu. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan ahli pers yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya bahwa Slamet Maulana ditangkap polisi atas tuduhan pelanggaran UU ITE dan pemerasan oleh manajemen X2 Family Karaoke Sidoarjo, Arief Wiryawanto, terkait pemberitaan yang bersangkutan di media beritarakyat.com.

Dalam sidang sebelumnya, unsur pemerasan yang dituduhkan tidak terbukti, malah sebaliknya yang terjadi adalah kasus upaya penyuapan wartawan Slamet Maulana oleh pihak pelapor yang mengharapkan agar berita tentang dugaan adanya wanita pemuas nafsu disediakan di X2 dihapus dari media beritarakyat.com.

Pihak Arief Wiryawanto juga menawarkan iklan kepada wartawan Slamet Maulana dengan maksud agar tidak dilakukan penayangan berita terkait aktivitas layanan wanita penghibur di tempat karaoke X2 yang dia kelola.

Dari banyak kasus kriminalisasi jurnalis, surat sakti Dewan Pers berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) terhadap pemberitaan, menjadi salah satu alat bukti oleh polisi dan jaksa di pengadilan.

PPR Dewan Pers atas pengaduan Arief Wiryawanto yang mengadukan media online beritarakyat.com pada intinya menyatakan bahwa wartawan yang menulis berita itu bersalah dan merekomendasikan pengadu menempuh upaya hukum lain di luar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa, Imam Syafii, SH, sebagai ahli pers di persidangan dengan tegas menyatakan bahwa Dewan Pers telah membuat keputusan dan rekomendasi yang keliru atas kasus ini.

Ketika ketua Majelis Hakim, I Ketut Suarta, SH, MH menanyakan pendapat ahli terkait isi kesimpulan berupa keputusan dan rekomendasi Dewan Pers yang dituangkan dalam PPR, trainer jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, PNS, guru, dosen, mahasiswa, wartawan, dan masyarakat umum itu mengatakan Dewan Pers ngawur.

"Maaf Yang Mulia, tapi saya harus mengatakan bahwa terkait PPR atas kasus pemberitaan di media siber beritarakyat.com ini, Dewan Pers itu ngawur," ujar Wilson tegas.

Dengan sedikit terkejut, Ketua Majelis Hakim melanjutkan pertanyaannya, "Alasan ahli mengatakan Dewan Pers ngawur, apa penjelasannya?"

"Ada tiga alasan Yang Mulia, berdasarkan PPR yang dibuat Dewan Pers ini," imbuh Wilson sambil menunjukkan halaman di lembaran PPR yang berisi keputusan dan rekomendasi Dewan Pers.

Pertama, lanjutnya, pada poin 1 dikatakan bahwa _"Teradu (red - beritarakyat.com) terindikasi kuat melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers terkait penghormatan terhadap norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah."_ Juga, poin 3 yang berbunyi _"Teradu tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan di dalam pasal 3 dan 6 Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers."_

Jikapun wartawan Slamet Maulana benar bersalah melanggar UU No. 40 tahun 1999 sesuai yang tertulis dalam dua poin itu, maka seharusnya si wartawan harus direkomendasikan untuk diberi sanksi atau hukuman berdasarkan UU No. 40 tahun 1999 juga, bukan menggunakan UU atau peraturan lain.

"Yang Mulia, ibaratnya, apabila DPR RI memutuskan bahwa presiden bersalah melanggar UUD 1945, apakah masuk akal jika kemudian DPR RI merekomendasikan agar presiden dihukum berdasarkan aturan di luar UUD 1945?" ujar Wilson dengan nada tanya.

Kedua, lanjutnya lagi, pada poin kedua dinyatakan bahwa: _"Teradu tidak beritikad baik karena memuat berita berkesinambungan yang berkandungan negatif terhadap pengadu dengan berdasarkan narasumber utama yang anonim.

"Dari poin ini menurut Wilson tidak ada sesuatu yang dapat dikatakan tidak beritikad baik, karena yang dikemukakan adalah fakta lapangan, hasil wawancara dan investasi langsung wartawan yang bersangkutan.

"Soal narasumber anonim, Pasal 1 ayat (10) UU Pers menjamin bahwa wartawan memiliki hak tolak, yakni hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya," jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Selanjutnya, ahli pers yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PPWI ini menjelaskan alasannya yang ketiga.

"Ketiga, jika yang disangkakan oleh Dewan Pers terhadap teradu adalah pelanggaran Pasal 5 ayat (1) terkait penghormatan terhadap norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, maka ini adalah ranah pelanggaran kode etik jurnalistik, bukan pidana pers," tegas lulusan pascasarjana bidang Etika Terapan (Applied Ethics) dari Utrecht University, Belanda ini.

Sesuai Surat Keputusan Dewan Pers No. 23/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka sanksi atas pelanggaran kode etik diserahkan kepada organisasi pers masing-masing.

"Sangat jelas disebutkan dalam SK Dewan Pers No. 23 tahun 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers, namun sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jadi, Dewan Pers itu ngawur, melanggar aturan yang dibuatnya sendiri," pungkas Wilson mengakhiri penjelasannya kepada Majelis Hakim.

Sidang akan dilanjutkan pada Senin, 27 Agustus 2018 mendatang, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pidana yang akan diajukan oleh kuasa hukum terdakwa. (Red).

Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bersama presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dalam pertemuan bilateral di Ankara, Turki (15/8/18). FOTO/AP
StatusAceh.Net - Turki dihantam krisis akibat anjloknya nilai mata uang lira Turki terhadap dolar sekitar 40% sejak awal tahun hingga 13 Agustus 2018. Turunnya lira disinyalir disebabkan oleh kekhawatiran atas kebijakan ekonomi yang diusung pemerintah Turki, utang luar negeri yang mencapai ratusan miliar dolar AS, hingga hubungan dagang antara AS dan Turki yang kian memanas.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, sempat menuduh AS sebagai biang kerok ambruknya nilai tukar lira. "Turki tengah menghadapi serangan ekonomi. Kami akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melawan serangan ini dan akan terus melakukannya," tegas Erdogan sebagaimana dikutip ITV News.

Sebelumnya Presiden AS, Donald Trump, mengambil keputusan untuk menaikkan tarif impor besi dan aluminium dari Turki. Untuk aluminium, Trump menaikkan tarif impor hingga 20%, dan untuk tarif impor besi sebesar 50%.

Kendati begitu, ambruknya lira tidak serta merta salah Amerika, mengingat fundamental ekonomi Turki tak terlalu kokoh. Defisit transaksi berjalan Turki tercatat lebih dari 6% dan inflasi hampir menyentuh 20%.

Benteng Kraton Yogyakarta. Sumber: KITLV.
UNTUK mempertahankan kemerdekaan yang dirongrong Belanda-NICA, para pejuang menempuh segala cara, termasuk dengan merekrut kembang desa untuk dijadikan penarik mangsa. Peran itu antara lain dimainkan oleh Marsilah, kembang desa berumur 16 tahun yang tinggal di Klitren Kidul, Gondokusuman, Yogyakarta.

Paras ayu Marsilah membuat para pemuda desa, baik yang pro-Belanda ataupun pro-republik, berebut ingin jadi kekasihnya. Ikhsan, polisi pro-Belanda, salah satunya. Ikhsan, menurut Galuh Ambar Sasi dalam Gelora di Tanah Kraton, merupakan inspektur polisi yang terkenal kejam. Dia suka menyiksa bahkan membunuh pejuang yang ditangkap. Ia juga suka mempermainkan perempuan, punya banyak kekasih, dan tak segan memperkosa mereka. “Ikhsan selain pro-Belanda juga bukan lelaki baik. Ia sering memperkosa perempuan-perempuan.” kata Galuh pada Historia.

Ketika Ikhsan mengajak Marsilah kencan, si gadis menurutinya. Namun sebelum kencan berjalan, Marsilah yang was-was dan tak ingin bernasib seperti para perempuan korban Ikhsan, menceritakan ajakan kencan tersebut pada gerilyawan bernama Kasbun. “Kebetulan, Kasbun yang pro-republik juga terpesona dengan Marsilah,” sambung Galuh.

Kasbun terpaksa menekan perasaan cintanya dengan membujuk Marsilah untuk ikut mengiyakan ajakan Ikhsan. Dia membujuk Marsilah ikut dalam operasi bersandi Mapag Penganten, operasi yang dirancang Kasbun dan teman-temannya untuk menjebak Ikhsan. Mereka sudah lama gerah pada sepak terjang Ikhsan yang membunuh rekan-rekan seperjuangan mereka.

Pada 15 Maret 1949, operasi dilaksanakan. Sambil berkencan, Marsilah mengarahkan target operasi ke tempat penjebakan. Mula-mula mereka berjalan-jalan di sekitar Toko Perak Tjokrosoeharto, Jeron Beteng. Kasbun beserta rekan-rekannya terus membuntuti kencan mereka dengan menyamar sebagai pegawai toko.

Ikhsan yang sedang dimabuk asmara tak menaruh curiga pada Marsilah. Ketika Marsilah berhasil menggiring Ikhsan sampai ke Kampung Taman (daerah Taman Sari), dia langsung ditangkap Kasbun dan kawan-kawan. Kampung Taman terkenal sebagai markas pejuang di masa revolusi. Setiap orang pro-Belanda yang masuk ke daerah Taman Sari, dipastikan pulang hanya tinggal nama.

Hal yang sama terjadi pada Ikhsan. “Ia diseret ke tengah Kampung Taman. Orang-orang  mengulik informasi tentang pihak Belanda, lantas membunuhnya,” kata Galuh.

Kabar kematian Ikhsan akhirnya sampai ke para pribumi pro-Belanda. Keesokan harinya, Marsilah beserta ayah-ibunya, juga Kasbun ditangkap lantaran menjadi dalang pembunuhan Ikhsan. Selama dipenjara, Marsilah mengalami penyiksaaan dengan disetrum dan mendapat pelecehan seksual.

Marsilah baru dibebaskan pada 19 Maret 1949 ketika Bambang Sungkono, pemimpin kelompok Kasbun, menyerahkan diri. Sejak itu, “Kembang Klitren” memperoleh kembali kebebasannya. Namun, kisah tentangnya tertimbun dalam narasi besar sejarah.

Sumber: Historia

,
Lhokseumawe – Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto menyerahkan hadiah kepada 15  Orang perwakilan peserta lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-73 Tahun 2018. Diantaranya sebanyak 9 prajurit TNI dan 6 anggota persit jajaran Korem 011/Lilawangsa.

Penyerahan hadiah berupa Trovi dan Piagam dari Danrem diserahkan melalui Kepala Staf Korem (Kasrem) 011/Lilawangsa Letkol Inf Sunardi Istanto dilaksanakan usai kegiatan upacara Bendera Merah Putih yang dipimpin oleh Komandan Detasemen Perbekalan dan Angkutan (Dandenbekang) 00-44-02 Lhokseumawe, Letkol Cba Budi Santosa, di Lapangan Jenderal Sudirman, Senin (20/8).

Adapun peserta lomba yang meraih juara terdiri dari Juara Satu Volly Ball Putra dari satuan Denhubrem 011/Lilawangsa, Juara Dua Makorem 011/Lilawangsa, Juara Tiga dari satuan Denpom IM/1 Lhokseumawe. Sedangkan Volly Ball Putri diraih Juara Satu dari persit KCK anak ranting 1 Denpom IM/1, Juara Dua dari persit KCK anak ranting 1 Denkesyah IM 04-01 Ranting 5 Kes Cabang IV PD Iskandar Muda, dan Juara ke Tiga dari persit KCK anak ranting 5 Denpal ranting 4 Pal Cabang IV PD Iskandar Muda.


Peraih juara memasak Nasi Goreng antar Komandan satuan, diraih Juara ke Satu oleh Kaajen Rem 011/Lilawangsa Mayor Caj Waryono, Juara ke Dua Kasi Intel Korem 011/Lilawangsa Letkol Inf Suriya, dan Juara ke Tiga oleh Dandenpal 18-12-01 Lhokseumawe Letkol Cba Budi Santosa.

Selanjutnya lomba Karoke diraih Juara ke Satu dari anggota persit KCK anak ranting 1 satuan Denkesyah IM 04-01 Ranting 5 Kes Cabang IV PD Iskandar Muda , juara ke Dua dari persit KCK anak ranting 5 satuan Denpal ranting 4 Pal Cabang IV PD IM Lhokseumawe, dan juara ke Tiga dari persit KCK Denhubrem 011 anak Ranting I Ranting 3 Hub Cabang II  Lhokseumawe.

Sedangkan kegiatan Lomba kebersihan Rumah Asrama juara I dari Asrama Dua, juara Ke-II Asrama Satu dan juara Ke-3 Asrama Pardede Korem 011/Lilawangsa

Penyerahan hadiah oleh Kasrem 011/Lilawangsa Letkol Inf Sunardi Istanto diterima para perwakilan peserta lomba dari masing-masing satuan turut disaksikan Diantaranya para Kasi dan Pasi Korem 011/LW, para Komandan/Kepala Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan), para Perwira, Bintara dan Tamtama serta para PNS peserta upacara satuan jajaran Korem 011/Lilawangsa di Lhokseumawe.(Laung)

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengimbau agar revitalisasi dan pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Jeumpa Puteh, tidak mengganggu bangunan utama yang penuh nilai sejarah.

Hal tersebut disampaikan oleh pria ya juga merupakan alumni SMAN 1 Jeumpa Puteh itu, dalam sambutannya sesaat sebelum melakukan peletakan batu pertama revitalisasi dan pembangunan mushalla SMAN 1 Jeumpa Puteh Banda Aceh, Senin (20/8/2018).

"Bangunan utamanya adalah bangunan yang harus dilestarikan. Saya berharap revitalisasinya tidak mengganggu bangunan utama yang bersejarah. Ke depan, SMAN 1 bisa kita kembangkan menjadi menjadi sarana untuk mengenang masa lalu yang dapat kita kembangkan menjadi destinasi wisata," ujar Nova.

Sebagaimana diketahui, bangunan awal SMAN 1 Jeumpa Puteh merupakan peninggalan Belanda yang telah ada sejak  tahun 1878. Di masa lalu, gedung ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya tokoh-tokoh pemikir Belanda. Sejak 1 September 1946, gedung ini difungsikan sebagai  SMA 1 Negeri  Banda Aceh, dan kemudian dilengkapi dengan sejumlah ruang kelas di bagian dalam.

Sebagai sekolah tertua di Aceh, SMAN 1 Banda Aceh telah menjadi sekolah favorit dengan segudang prestasi. Salah satu prestasi yang paling membanggakan adalah ketika Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan menyatakan SMAN 1 Jeumpa Puteh sebagai salah satu sekolah rujukan dari 614 SMA yang ada di Indonesia, pada tahun 2016 lalu.

"Itu berarti, sekolah ini telah melampaui standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan Pemerintah. Saya berharap prestasi ini hendaknya dipertahankan sehingga sekolah ini akan terus menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia," imbuh Alumni SMAN 1 tahun 1982 itu.

Plt Gubernur mengungkapkan Anggaran pembangunan ulang SMAN 1 telah dianggarkan dalam APBA 2018 dengan total biaya sekitar Rp20 miliar. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membangun gedung sekolah dan ruang belajar sebanyak 24 kelas baru. Selain itu, ada pula laboratorium, kantor guru, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Dalam sambutannya, Plt Gubernur juga berpesan agar anak-anak peserta didik dapat memaklumi sistem belajar mengajar yang harus berubah dan beberap gangguan yang timbul selama proses pembangunan berjalan.

"Percayalah, proses ini berlangsung tidak terlalu lama. Jika selesai, maka situasi belajar akan lebih nyaman karena fasilitasnya lebih lengkap. Dengan kehadiran gedung yang baru, kami yakin sekolah ini mampu mencatatkan prestasi yang lebih baik lagi, sehingga sekolah ini senantiasa dapat membanggakan Pemerintah dan masyarakat Aceh.

Sebagai sekolah tertua di Aceh, Nova mengimbau para alumni dan seluruh masyarakat Aceh untuk turut mendukung kelancaran pembangunan sekolah ini, agar SMAN 1 Banda Aceh semakin siap menyongsong era baru sebagai sekolah yang ramah lingkungan, lengkap dengan fasilitas belajar, serta terbaik dalam manajemen dan proses pendidikan bagi peserta didiknya. (Rill)

Merawat Tradisi untuk Generasi Milenial Pemko Banda Aceh Gelar Festival Meugang, Senin (20/8/2018). (Foto: Zuhri Noviandi/kumparan)
Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Yayasan Khadam Indonesia (YKI) dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BNPB) Aceh menggelar Festival Meugang, yang diadakan di Banda Aceh, Senin (20/8).

Festival ini diadakan untuk menjaga dan merawat tradisi meugang, sekaligus memperkenalkannya pada generasi milenial.

Untuk diketahui, meugang adalah tradisi menyembelih hewan kurban oleh masyarakat Aceh, yang diadakan menjelang Ramadhan, Idul Adha dan saat Idul Fitri. Daging yang disembelih bisa berjumlah ratusan, dan dagingnya nanti akan dinikmati bersama-sama.

Tradisi Meugang di desa biasanya berlangsung satu hari sebelum bulan Ramadhan atau hari raya, sedangkan di kota berlangsung dua hari sebelum Ramdhan atau hari raya. Masyarakat biasanya memasak daging di rumah, setelah itu membawanya ke masjid untuk makan bersama tetangga dan warga yang lain.

Festival Meugang ini pertama kalinya diadakan di kota Banda Aceh. Tradisi ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional pada tahun 2016. Untuk melestarikannya, digelar sejumlah kegiatan agar tradisi ini tetap terjaga.

Sejumlah kegiatan Festival Meugang diisi dengan serangkaian kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.30 WIB hingga 16.00 WIB. Kegiatan di dalamnya berupa kompetisi atraksi membelah isi kepala sapi, expo histori meugang, pameran meugang, kuah beulagong, dan hiburan yang ditampilkan artis lokal Aceh.

“Tradisi ini merupakan warisan budaya sangat unik yang hanya ada di Aceh dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Meugang itu sendiri memiliki cerita dan makna bagi masyarakat saat menjelang Idul Fitri maupun Idul Adha. Bentuk rasa syukur sudah bekerja dari setahun dan inilah waktu mereka memperkuat tali silaturrahmi," ujar Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman.

"Ada yang menggelar khanduri anak yatim, dan keluarga untuk medoakan arwah saudara  mereka yang sudah lebih dulu kembali ke sisi Allah SWT,” sambungnya.

Aminullah menyebutkan, meugang penting untuk dilestarikan karena tradisi ini bisa dijadikan sebagai salah satu objek wisata islami di Aceh. Sehingga turis mancanegara yang berkunjung tidak hanya menikmati keindahan Masjid Raya Baiturrahman dan Museum Tsunami tetapi juga melihat tradisi unik yang hanya ada di Aceh.

“Momen ini diharapkan menjadi event tetap terutama di Banda Aceh. Tahun depan kita akan lebih mempersiapkan lagi. Kita memberikan hadiah pada semua kategori yang diperlombakan dalam festival meugang. Tidak hanya itu, di dalam festival itu nanti juga kita gelar syukuran sehinga bisa dinikmati bersama. Sebenarnya itulah hikmah di balik festival ini,” pungkas Amin.

Kepala BPNB Aceh, Irini Dewi Wanti mengatakan, Festival Meugang merupakan tindak lanjut dari tradisi meugang yang telah ditetapkan warisan budaya tak benda.

“Apa yang sudah ditetapkan harus ditindaklanjuti, salah satunya seperti festival ini, dan ini merupakan perdana dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada 2016 lalu," ucapnya.

Pada event perdana ini, sebanyak 7 warga mengikuti perlombaan membelah kepala sapi. Pantauan kumparan, di hadapan mereka disedikan telah disediakan kepala sapi diletakkan di atas kursi panjang. Sementar kapal dan pisau dibawa oleh masing-masing peserta.

“Dalam perlombaan itu kita menilai tingkat kecepatan dan kebersihan mereka dalam membelah kepala sapi. Saya rasa ini sangat sulit tidak semua orang bisa dan yang mengikuti ini adalah orang-orang professional yang ahli di bidangnya,” pungkas Irini. | Kumparan

Ilustrasi
Banda Aceh - Seorang pengedar narkoba di Aceh ditangkap di bandara setelah kepergok memasukkan sabu ke dalam anusnya. Barang haram tersebut dibalut dengan kondom dan satu paket lagi dibungkus dengan uang kertas Rp 2.000.

"Tersangka berinisial WY ditangkap karena petugas curiga dengan gerak-gerik tersangka. Untuk menyelundupkan sabu ke Jakarta, WY mengaku dibayar Rp 10 juta," kata Direktur Narkoba Polda Aceh Kombes Agus Sarjito saat dimintai konfirmasi, Senin (20/8/2018).

Penangkapan WY yang berprofesi sebagai tukang jahit ini dilakukan pada Jumat 17 Agustus lalu sekitar pukul 08.00 WIB saat tersangka hendak terbang ke Jakarta. Ketika melewati pintu X-Ray Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh, petugas Avsec curiga dengan gerak-gerik tersangka.

Petugas kemudian memeriksa tersangka dan menemukan barang bukti sabu yang dimasukkan ke dalam anus tersangka. Barang haram tersebut dibalut dengan kondom.

"Setelah itu petugas menemukan lagi satu paket kecil sabu yang dibalut dengan uang kertas Rp 2.000 di dalam dompet tersangka sendiri," jelas Agus.

Usai ditangkap, tersangka dan barang bukti selanjutnya diserahkan ke personel Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 100 gram.

"Tersangka membawa lewat bandara alasanya.dengan adanya perubahan cara masuk penumpang dengan langsung tanpa pemeriksaan di pintu pertama menjadikan peluang untuk bisa lewat. Namun hal tersebut tetap terus kita koordinasi dengan pihak pengamanan Avsec bandara dan bea cukai," ungkap Agus.| Detik.com

BANDA ACEH - Ikatan Wartawan Online Iwo (IWO) meminta pemerintah Aceh untuk menghentikan diskriminasi terhadap perusahaan media dari luar daerah.

Hal tersebut disampaikan ketua Pengurus Wilayah PW-IWO Provinsi Aceh Muhammad Abubakar terkait sulitnya perusahan media dari luar Aceh mendapat akses untuk menjadi mitra pemerintah, misalnya dalam hal iklan.

Menurut IWO, "pemerintah Aceh dengan oknum oknum yang ada di keuangan selalu mempersulit perusahaan pers (media) yang berasal dari luar provinsi Aceh baik dalam hal penagihan iklan maupun yang lainnya.

"IWO meminta pemerintah Aceh untuk memperlakukan media media dari luar Aceh sama dengan media lokal, karena semua perusahaan pers memiliki badan hukum yang sama.

IWO juga mempertanyakan apakan NPWP dari luar Aceh bukan NPWP NKRI sehingga tidak berlaku di provinsi Aceh, "tanya Abubakar.

"PW-IWO Aceh meminta pemerintah Aceh jangan mencari cari alasan yang tidak masuk akal untuk mendiskriminasikan media yang bukan dari Aceh, "tegas Abubakar.(Rill)

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, meyambut kedatangan rombongan kontingen Guru dan Tenaga Kepengajaran Berprestasi Aceh, di ruang VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Minggu (19/8/2018) malam. Mereka merupakan guru yang berhasil merebut juara 3 nasional pada Lomba GTK Nasional di Jakarta.

“Selamat. Ini adalah sebuah prestasi yang tidak biasa dan patut dibanggakan. Saya yakin, bapak dan ibu sekalian tentu melewati banyak perjuangan untuk sampai di tahap ini," kata Nova. 

Meberhasilan itu, kata Nova, menghadirkan kewajiban yang lebih besar yaitu bagaimana memajukan pendidikan Aceh, mengingat rapor Aceh di bidang pendidikan masih belum baik.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubernur mengingatkan agar prestasi yang telah diraih ini tidak hanya menjadi pigura-pigura penghias rumah. Peran mereka, kata Nova, sangat besar dalam upaya memperbaiki rangking pendidikan Aceh saat ini. 

"Prestasi ini harus dijadikan sebagai energi untuk berbuat lebih baik bagi dunia pendidikan Aceh di masa mendatang,” kata Nova.

Nova Iriansyah berharap, meningkatnya kompetensi guru tersebut akan berimbas pada meningkatnya prestasi peserta didik, salah satunya tentu hasil Ujian Akhir Nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Saridin, dalam laporannya menjelaskan, tahun ini sebanyak 25 GTK berprestasi Aceh dikirim untuk mengikuti seleksi nasional di Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 orang berhasil meraih predikat terbaik nasional, bahkan 6 orang di antaranya meraih predikat terbaik pertama.

“Ini merupakan suatu prestasi yang sangat baik dalam upaya kita mewujudkan pendidikan Aceh yang lebih baik dan berkualitas demi mendukung mewujudkan Aceh Hebat melalui program Aceh Carong. Meraih predikat terbaik pertama pada 6 kategori merupakan prestasi yang sangat membanggakan karena sebelum ini, Aceh belum pernah juara pada 1 kaategori pun,” kata Saridin.

Pemerintah Aceh telah menjanjikan sejumlah bonus kepada para GTK berprestasi yang telah menghantarkan Aceh sebagai juara 3 nasional, salah satunya adalah umrah gratis.

Berikut ini adalah nama-nama GTK Berprestasi yang berhasil meraih predikat terbaik pertama; Fadhillah, Juara 1 Tenaga Perpustakaan SMP (SMP 6 Banda Aceh), Muarif, Juara 1 Kepala Administrasi SMP (SMP IT Al-Fityan), Mukhlis, Juara 1 Pengawas Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh), Evi Erviana, Juara 1 Laboran SMA (SMA 2 Unggul Ali Hasmy), Raisul Akbar, Juara 1 SMA/SMK Berdedikasi (SMAN 2 Pulo Aceh) dan Sri Wahyuni, Juara 1 Guru TK Berdedikasi 3T (TK Pertiwi Kota Sabang).

Jakarta - Satu tersangka dan lima saksi rencananya akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (20/8/2018) terkait dengan kasus dugaan suap dalam pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Dalam daftar KPK< terdapat nama Bupati non-aktif Bener Meriah Ahmadi. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka, sedangkan lima saksi lainnya diperiksa untuk tersangka Irwandi Yusuf, Gubernur non-aktif Aceh.

"Diagendakan pemeriksaan terhadap satu tersangka dan lima orang saksi untuk kasus dugaan suap terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan resminya, Senin (20/8/2018).

Salah satu dari lima saksi yang diperiksa untuk tersangka Irwandi Yusuf adalah Astera Primanto Bhakti yang saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan.

Astera baru dilantik pada 26 Juni 2018 lalu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menggantikan Boediarso Teguh Widodo.

Berikut nama-nama saksi untuk kasus DOKA yang dijadwalkan untuk diperiksa KPK:

•Astera Primanto Bhakti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu

•Riski, swasta

•Sandy Irawan Saputra, swasta

•T. Yusrizal, PNS

•Akbar Velayati, swasta

Penyidikan terhadap kasus DOK Aceh terus dilakukan KPK untuk memperdalam proses-proses pembahasan dan pengalokasian.

Sejauh ini, sejumlah saksi dari pejabat kementerian dan pejabat Aceh telah diperiksa KPK.

Selain itu, perincian informasi aliran dana yang diduga terkait dengan Aceh Marathon juga terus diklarifikasi oleh penyidik.

Sumber: Bisnis.com

StatusAceh.Net - “Mumtaz!” Ibnu Syahdan atau lebih dikenal sebagai Benu Buloe menandaskan hidangan di hadapannya sembari mengucapkan istilah itu di depan kamera. Artinya, hidangan barusan yang dilahapnya begitu lezat sampai ia harus berseru "luar biasa."

Bagi pencinta kuliner, wajah Benu Buloe mungkin familiar. Ia mengisi sebuah program kuliner di sebuah stasiun televisi swasta setiap pekan.

Benu asli Aceh. Ia meninggalkan kampung halamannya di Saree, Aceh Besar—sekitar 45 menit dari Banda Aceh—setahun sebelum tsunami. Saree adalah salah satu titik konsentrasi konflik antara GAM dan TNI saat Darurat Operasi Militer. Hal itu membuat perekonomian di daerahnya, juga daerah sekitar Aceh, lumpuh.

Mereka yang bertahan akan dicurigai sebagai "cuak" atau mata-mata GAM. Maka, sebagian besar anak muda di kampung lebih memilih ke luar Nanggroe seperti Medan, Padang, hingga Jakarta. Aceh bak negeri ditilep tanpa masa depan.

Lapangan kerja pada masa konflik terbatas. Bagi usia produktif di perkotaan, pilihannya hanya ada dua: menjadi PNS atau pegawai bank.

Namun, dua belas tahun pasca-konflik, urusan lapangan pekerjaan nyatanya tak berubah dramatis. Pilihan hanya terbatas pada, lagi-lagi, menjadi PNS ataupun pegawai bank. Segelintir korporasi di Aceh. Mau tak mau, peluang kerja yang lebih besar ada di luar Aceh.

Banda Aceh - Kabupaten Aceh Selatan akhirnya meraih Juara Umum Pekan Kebudayaan Aceh Ke-7 (PKA VII) yang digelar di Taman Sulthanah Safiatuddin (Tasulsa), Banda Aceh 5-15 Agustus 2018 lalu.

Setelah lebih dari satu dekade, gelar prestisius itu pun akhirnya berhasil disabet kembali oleh Negeri Pala itu dengan predikat juara umum sekaligus Juara Anjungan Terbaik dalam PKA-7 tahun ini.

Dengan rasa haru, bangga dan suka cita, para asisten dan kepala dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengelar syukuran bersama panitia anjungan beserta tokoh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Aceh Selatan di Banda Aceh yang diselenggarakan di Jambo Peuniyoh, Anjungan Aceh Selatan, minggu (19/8/18) pagi.

Sekda Aceh Selatan, Nasjudin memberikan arahan dan kata sambutannya dengan menyatakan rasa haru dan bangga atas kekompakan yang ditunjukkan oleh seluruh elemen masyarakat Aceh Selatan atas keberhasilan yang telah dicapai oleh negeri yang beribukota Tapaktuan tersebut.

Dia berharap agar kebersamaan ini terus dipelihara dan perlu ditingkatkan lagi. "Juara umum ini adalah hasil kerja kita semua, baik perangkat daerah, masyarakat, pelaku seni budaya dan panitia, baik di Aceh Selatan maupun di Banda Aceh," katanya sembari melemparkan senyuman.

Nasjudin menambahlan, "Ini kado terindah untuk masyarakat Aceh Selatan," ujarnya.

Nasjudin juga tidak lupa mengucapkan terimakasih banyak kepada Dedy Yuswadi AP, PJ Bupati Aceh Selatan yang telah memberikan ruang kreatif kepada panitia untuk bekerja maksimal.

Salam hangatnya juga dihaturkan kepada Teuku Sama Indra dan Harmaini, Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya yang juga telah memberikan andil dan peran strategis dalam mempersiapkan kebutuhan kontingen Aceh Selatan hingga memperoleh juara umum.

Ketua Harian PKA VII, Martunis menyampaikan apresiasi untuk tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa Aceh Selatan yang ada di Banda Aceh.

"Terima kasih atas segala partisipasi dan kontribusinya seluruh asyarakat Aceh Selatan sehingga kita (Aceh Selatan) menjadi juara umum," katanya.

Basri Emka, salah satu yang mewakili tokoh masyarakat Aceh Selatan mengatakan tahun 2004 lalu anjungan ini dibangun di masa mantan Sekda Aceh Selatan Bapak Meurah Hasan, pada saat itu Aceh selatan juga meraih juara umum.

Kegiatan evaluasi dan syukuran juara umum PKA VII dipandu oleh Teuku Mulizar, Ketua Pemuda Aceh Selatan (PAS), berlangsung dengan khidmad dan penuh dengan kekeluargaan. Ada pun acara tersebut diakhiri dengan makan siang dan shalat zuhur bersama di Jambo Peuniyoh, Anjungan Aceh Selatan.

Aceh Selatan meraih poin tertinggi yakni 1.870. Diikuti Juara II Aceh Besar dengan poin 1.820 dan Banda Aceh dengan raihan angka 1.740.

Sedangkan Juara Harapan I, II, dan III secara berurutan diperoleh Kabupaten Bireuen dengan 1.520 poin, Aceh Tengah1.510, dan Aceh Barat dengan 1.100 poin.(Najmi)

Sidoarjo - Saya, Wilson Lalengke, baru saja usai menjumpai Mas Ade sore ini untuk silahturahmi temu kangen setelah lebih sebulan belum bertemu lagi. Juga mempelajari kasus kriminalisasi pers yang menimpa beliau ini dengan lebih detail dalam rangka mempersiapkan keterangan ahli pers yang relevan dan diperlukan dalam rangka membela Mas Ade, yang juga sekaligus membela kepentingan Pers Indonesia.

Pertemuan ini difasilitasi oleh Mas Lutfi dan Mbak Tama, dua jurnalis yang amat setia kawan terhadap sesama jurnalis yang sedang dikriminalisasi oleh oknum pengusaha karaoke "esek-esek" X2 berkolaborasi dengan oknum polisi di Polres Sidoarjo (19 Agustus 2018).

Mohon doa kawan-kawan semua semoga persidangan Mas Ade, yang bernama lengkap Slamet Maulana, Senin 20 Agustus esok berjalan dengan lancar dan memberikan penguatan bagi pembelaan korban kriminalisasi jurnalis Slamet Maulana, yang sekaligus juga menjadi bagian dari perjuangan membela kepentingan jurnalisme dan kemerdekaan pers di negeri ini. Sesuai jadwal, saya akan hadir sebagai Ahli Pers dari PPWI Nasional untuk memberikan keterangan ahli meringankan Mas Ade.

Terima kasih atas dukungan dan doa dari semua. Salam hormat saya Wilson Lalengke di Sidoarjo. (Rill)

Tim SAR (search and rescue) Banda Aceh berhasil mengevakuasi 24 orang nelayan yang terdampar di Pulau Bunta, Aceh Besar, akibat boat yang mereka tumpangi karam setelah terhempas angin dan gelombang besar, Minggu (19/8/2018).
Banda Aceh - Tim SAR (search and rescue) Banda Aceh berhasil mengevakuasi 24 orang nelayan yang terdampar di Pulau Bunta, Aceh Besar. Kapal nelayan tersebut sebelumnya karam karena terhempas angin dan gelombang besar.

"Setelah mendapat informasi tadi pagi sekitar pukul 05.30 Wib, kami langsung melakukan evakuasi terhadap nalayan itu," kata Kepala SAR Aceh, Hariadi Purnomo kepada wartawan, Minggu (19/08/18).

Menurut Hariadi, evakuasi nelayan yang dilakukan Tim SAR Banda Aceh menggunakan kapal sar KN Kresna.

Namun saat sampai kelokasi posisi kapal nelayan tersangkut karang sehingga Tim Sar harus menggunkan Rigid Inflatable Boat (RIB) untuk mengevakuasi 24 nelayan ke KN Kresna.

"Tadi sempat terkendala karena angin dan gelombang mencapai 3 meter lebih. Kemudian lokasi boat nelayan yang karam itu berada di lokasi karang, sehingga kami harus menggunakan dua unit RIB untuk mengevakuasi nelayan ke KN Kresna," katanya.

Sementara itu menurut Feri, KM Rahmad Ilahi berkapasitas 35 GT miliknya terdampar ke Pulau Bunta Aceh Besar sejak Sabtu (18/08/18) malam karena dihempas angin dan gelombang besar hingga tersangkut karang sehingga kondisi boat mengalami bocor.

"Posisi boat miring dan bocor. Seluruh ABK selamat karena cepat mendapat pertolongan dari SAR, mereka sudah enam hari melaut " jelasnya. (*)

Sumber: pos-kupang.com

Jakarta - Pembukaan Asian Games 2018 diawali dengan Tari asal Aceh, Saman di SUGBK, Jakarta, Sabtu (18/8/2018). 1.600 penari dari 18 SMA se-DKI yang disorot dari atas terlihat memakai kostum warna keabuan dengan topi warna emas. Nyanyian tari Ratoh Jaroe yang berjudul Assalamualaikum pas menyambut seluruh peserta negara yang akan berkompetisi di Indonesia.

Saat sedang asyik menikmati tarian, dengan formasi yang terlihat indah dilihat dari atas, tiba-tiba beberapa penari sudah berganti baju menjadi orange. Membuat orang bertanya-tanya bagaimana secepat itu mengganti baju.

Belum terjawab pertanyaan pertama, para penari pengisi Pembukaan Asian Games 2018 berganti baju lagi menjadi ungu. Magic dan semakin membuat takjub. Ternyata kostum dan koreografi tari Ratoh Jaroe merupakan karya Deni Malik.  Baca Selanjutnya

Aceh Timur - Aparat gabungan Polres Aceh Utara, Minggu (19/8/2018) terlibat kontak tembak di kawasan di kawasan Desa Blang Bitra Kecamatan Peureulak Kota Aceh Timur.

Kontak tembak selama 15 menit ini terjadi dengan Johansyah (32), pria yang terlibat dalam sejumlah kasus kriminal di Polres Aceh Utara dan Aceh Timur.

Informasi yang diperoleh Serambinews.com, kontak tembak tersebut terjadi ketika personel Polres Aceh Utara hendak menggerebek rumah Johansyah di Desa Blang Bitra.

Tiba-tiba mereka langsung diserang dengan suara tembakan yang berasal dari dalam rumah tersebut.

Lalu Polisi langsung membalas tembakan tersebut.

"Setelah terjadi kontak tembak selama 15 menit, kemudian petugas berhasil menangkap dua pria dalam rumah tersebut bersama sejumlah barang bukti," ujar Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kasat Reskrim Iptu Rezki kholiddiansyah. (*)

Lombok - Gempa berkekuatan 6,5 magnitudo yang mengguncang Lombok, Nusa Tengga Barat, hari ini, menyebabkan longsor di lereng perbukitan Pegangsingan Gunung Rinjani di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, insiden itu terjadi sekitar pukul 11.10 WIB.
Ads by AdAsia

"Longsor terjadi akibat gempa susulan 6,5 SR pada 19/8/2018 pukul 11.10 WIB. Masyarakat merasakan guncangan keras. Masyarakat segera keluar rumah," ucap Sutopo, melalui akun Twitter-nya @Sutopo_PN, Minggu (19/8).

Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Rinjani Sudiyono mengatakan, ia belum mengetahui informasi terkait longsornya tanah di Gunung Rinjani. Namun, berkaca dari gempa yang terjadi sebelumnya, bukan tak mungkin longsor kembali terjadi di gunung tersebut.


"Saya sebenenrya masih di luar Lombok tapi kemungkinan besar iya (ada longsor), karena gempa sebelumnya sudah terjadi longsor. Apalagi ini 6,5 magnitudo jadi kemungkinan besar ada longsor lagi," ucap Sudiyono saat dihubungi kumparan.

Sudiyono memastikan, tak ada aktivitas di Rinjani sebab sejak tanggal 29 Juli aktivitas pendakian di Gunung Rinjani ditutup.

"Sudah kita tutup dari tanggal 29 Juli, untuk pendakian sudah tidak ada lagi. tanahnya kan sudah retak-retak dan sangat labil," jelas dia.

Gempa yang terjadi di Lombok itu juga terasa getarannya hingga ke Denpasar, Bali. Namun, hingga saat ini belum ada data terkait kerusakan akibat gempa yang terjadi tersebut. | Kumparan

,
Lhokseumawe – Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto mengungkapkan, dalam semboyan dan kebuktian bahwa kualitas prajurit TNI-AD tidak diragukan lagi, disebut prajurit selain harus berdisiplin, jago perang, jago tembak, jago beladiri dan memiliki fisik yang prima, kesemuaanya itu sudah tentu terbukti.

Namun kehebatan TNI AD bukan hanya jago dalam dunia militer, akan tetapi para prajurit TNI khususnya di satuan Korem 011/Lilawangsa dan jajarannya memiliki kehebatan lebih lainnya seperti  kemampuan memasak dengan rasa yang gurih dan nikmat. Hal itu dibuktikan oleh para Perwira TNI di Satuan Makorem 011/Lilawangsa dan Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan) jajaran Korem 011/Lilawangsa, di Gedung KNPI, Kamis (16/8).

Disaksikan Istri, para Perwira TNI itu sangat antusias mengikuti perlombaan memasak seperti Ala Chef ternama, memasak yang dinilai dari Cepat, Rasa, dan Hiasan menu, acara perlombaan memasak itu merupakan rangkaian dalam menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia  (HUT RI) yang Ke-73 Tahun.


Dalam siaran persnya Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto mengatakan, memperingati dan menyambut kemeriahan Hari Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-73 Tahun 2018 saat ini. Satuan Korem 011/Lilawangsa mengelar dengan sederhana namun hikmat, diantaranya yaitu lomba memasak, namun kali ini mengikuti lomba memasak bukan para istri, tetapi para suami yaitu para prajurit TNI itu sendiri, katanya.

“Para prajurit TNI bukan hanya jago perang namun memasak juga harus mampu menguasainya, acara memperingati Hari Dirgahayu Republik Indonesia tidak harus sampai mengurangi nilai moral dalam kehidupan, walaupun sederhana akan tetapi penuh hikmat dan semangat tinggi, selain itu bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat, terlebih dapat menjadi contoh dalam kualitas sumber daya manusia (SDM)”, Ungkap Danrem.

Acara lomba memasak dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) Ke-73 Tahun, turut dihadiri antara lain, Ketua Persit KCK Koorcab Rem 011 Ny Ariani Purmanto, Kasrem 011/LW Letkol Inf Sunardi Istanto, para Komandan/Kepala Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan), Wakil Ketua Persit KCK Koorcab Rem 011 Ny Sunardi beserta para pengurus persit KCK Koorcab Rem 011, para Perwira, Bintara dan Tamtama serta PNS yang hadir.(Rill)

,
Lhokseumawe – Dalam rangka menyambut Hari Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) Ke-73 Tahun 2018, Korem 011/Lilawangsa mengelar berbagai aneka perlombaan, di Lapangan Jenderal Sudirman, Kamis (16/8).

Kegiatan perlombaan yang berlangsung dengan meriah diantaranya Lomba berjalan dengan bakiak, Masukan paku kedalam botol, Lompat karung, Kerja sama membawa kelereng dari titik start ke finish menggunakan 3 potong pipa yang dibelah, selain itu juga diadakan perlombaan katagori anak-anak diantaranya Lomba lompat Karung, membawa kelereng pakai sendok dengan mulut, mengambil koin dalam jeruk, dan berbagai permainan lomba lainnya.

Acara peringantan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diikuti Ratusan peserta terdiri dari para prajurit TNI antar satuan jajaran Korem 011/Lilawangsa di Lhokseumawe beserta para anggota persit dan anak-anak asrama dan masyarakat seputaran Korem 011/Lilawangsa.


Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Purmanto melalui Kepala Staf Korem (Kasrem) 011/Lilawangsa Letkol Inf Sunardi Istanto saat menyaksikan berlangsungnya acara tersebut mengatakan, acara ini diadakan dan dilaksanakan dalam rangka menyambut serta memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) Ke-73 Tahun.

“Memperingati dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) adalah rasa wujud syukur dan kebanggaan kita sebagai Rakyat Indonesia, khusunya kita bersama para generasi penerus Bangsa Indonesia di Wilayah jajaran Korem 011/Lilawangsa, Provinsi Aceh. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan memperingati Kemerdekaan yang kita rasakan hingga sampai saat ini”.

Selain dari pada itu, pada tanggal 17 Agustus tahun 2018 ini seluruh Rakyat Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang Ke- 73 Tahun. Begitu juga kegiatan yang berlangsung saat ini digelar oleh satuan Korem 011/Lilawangsa, dalam menyambut kemeriahan Kemerdekan dengan berbagai Aneka perlombaan oleh para prajurit TNI beserta keluarga besar Korem 011/Lilawangsa dan satuan jajaran di Lhokseumawe bersama anak-anak masyarakat setempat.


“Kebanggaan itu terlihat dari usaha dan upaya peserta saat mengikuti aneka perlombaan, berusaha untuk berhasil menang merupakan mengibaratkan seperti menunjukan semangat dan kebanggaan kita kepada Tanah Air Indonesia, semangat itu ditunjukan seperti semangat para pejuang Pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan”.

Dengan demikian tambah Kasrem, acara ini diharapkan semakin menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan yang dilandasi kebersamaan, kesetiaan dan sportivitas serta kekeluargaan dan silaturrahmi antar prajurit dan keluarga besar Korem 011/Lilawangsa sejajaran.(Laung)

Seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Provinsi Aceh diamankan jajaran kepolisian lantaran membawa 12 bal ganja kering. (Istimewa)
StatusAceh.Net - Seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Provinsi Aceh harus bermalam di hotel prodeo. Dia ditangkap setelah ketahuan membawa 12 bal ganja kering.

Ibu rumah tangga itu berinisial Zur, 45, asal Lhokseumawe, Aceh. Dia ditangkap tepat di Hari Kemerdekaan, Jumat (17/8)

“Tersangka kita amankan di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan," kata Kapolsek Medan Timur, Kompol Wilson Pasaribu, Sabtu (18/8).

Awalnya, polisi mendapat informasi terkait pengiriman ganja dari Aceh menuju Medan. Setelah menyelidiki informasi itu, polisi langsung mengawasi penumpang mobil angkutan L300 di kawasan Terminal Pinang Baris.

Petugas mencurigai seorang perempuan yang baru turun. Setelah turun dari L300 yang membawanya dari Aceh, dia menaiki becak bermotor. Petugas mengikuti kendaraan roda tiga itu.

Di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Zur ditangkap. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti ganja kering. "Dia menyimpan ganja di dalam kotak air mineral dan kotak teh," ujarnya.

Akibat perbuatannya, pelaku langsung diboyong ke Mapolsek untuk diproses. Hingga kini yang bersangkutan ditahan dan masih menjalani pemeriksaan. "Kita masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan dari tersangka," tandasnya. | Jawapos
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.