2016-10-30

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Penggalian cagar budaya menggunakan alat berat  

LHOKSEUMAWE - Akibat desakan dan protes dari warga yang meminta agar pihak kontraktor yakni PT Krueng Meuh mengembalikan cagar budaya yang dikubur di desa Ujong Blang Dusun Tanah Lapang Kota Lhokseumawe. 

Protes yang dilakukan warga dilakukan dengan mendatangi 2 Instansi terkait yakni Dinas Pariwisata dan Pekerjaan Umum (PU) Pemko Lhokseumawe kemarin Jumat (4/11/2016).

Setidaknya sebanyak 2 unit alat berat diturunkan oleh pihak PT Krueng Meuh selaku rekanan/kontraktor pelaksana pembangunan jalan ujong blang untuk mengangkat kembali situs sejarah peninggalan zaman jepang tersebut.

Namun pihak PT Krueng Meuh gagal mengangkat cagar budaya berbentuk sebuah benteng yang terbuat dari coran semen yang berusia ratusan tahun yang sebelumnya dikubur oleh kontraktor tanpa adanya izin dengan dinas perhubungan dan pariwisata kota lhokseumawe.

Bahkan penguburan cagar budaya tersebut tidak diketahui oleh perangkat desa setempat,sehingga warga yang berada didesa ujong blang merasa geram dan meminta agar cagar budaya tersebut diangkat kembali ke permukaan.

Dari pantauan Reporter dari Lokasi, Sabtu (5/11/2016), sebanyak dua eskavator dikerahkan untuk menggali kembali cagar budaya yang telah dikubur rata dengan tanah oleh pihak kontraktor.
Operator kedua alat berat kewalahan  mengangkat Cagar budaya peninggalan zaman jepang

Puluhan warga setempat bahkan pengguna jalan memadati lokasi untuk menyaksikan penggalian cagar budaya oleh pihak PT Krueng Meuh menggunakan eskavator.

Setelah menggali hampir satu jam akhirnya fisik cagar budaya berbentuk bungker baru terlihat dengan posisi miring berada di kedalaman,namun anehnya walau dikerahkan 2 alat berat namun cagar budaya tersebut tidak berhasil diangkat ke permukaan.

Jangan untuk mengangkat ke permukaan bungker tersebut tidak sedikit pun dapat digerakkan oleh 2 alat berat jenis eskavator milik PT Krueng Meuh.
Walau menggunakan 2 eskavator namun cagar budaya gagal diangkat ke permukaan

Hanya terlihat percikan api serta kepulan asap saat bucket eskavator bergesek dengan bungker tersebut,walau operator kedua alat berat tersebut telah berupaya semaksimal munkin namun terlihat kewalahan untuk mengangkat kembali ke permukaan tanah.

Pihak PT Krueng Meuh yang berhasil ditemui di lokasi mengataka  jika pihaknya telah berupaya untuk mengangkat bangunan cagar budaya tersebut namun tidak berhasil dan merasa kewalahan.

 “ Semua orang kan bisa saksikan jika kita hari ini telah menurunkan 2 eskavator untuk mengangkat bungker tersebut namun jangankan untuk kita angkat bergerak pun tidak bungker tersebut, kami akan memikirkan cara lain untuk mengangkat bungker tersebut “,Ujar Firdaus selaku penanggungjawab dilapangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan ujong blang oleh PT Krueng Meuh.


Reporter: Bustami

Foto: Fida/detikcom
Jakarta - Polisi mengonfirmasi ada yang meninggal dalam aksi demo 4 November kemarin. Polisi menyebut yang meninggal karena penyakit asma. Namun keterangan itu dibantah.

"Ada yang meninggal dunia, jatuh korban. Korban ini bukan seperti yang disebarkan media karena asma. Pak Syahri dari Banten," kata Koordinator GNPF MUI Ustaz Bachtiar Nasir di Restoran Pulau Dua, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

Peserta demo yang meninggal bernama Syahri, dari Banten. Keterangan bahwa almarhum Syahri tidak menderita asma didapat dari istrinya.

"Istrinya mengatakan dia tidak asma. Semua baik-baik saja," ujar Bachtiar Nasir.

"Insiden ini sudah memakan korban," imbuhnya.

Keterangan lain diberikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono yang menyatakan pendemo yang meninggal karena asma. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar juga memperkuat pernyataan Kombes Awi. (Detik.com)

bnn tangkap jaringan narkoba malaysia medan. ©2016 merdeka.com/imam buhori
StatusAceh.Net - Bareskrim Polri kembali membongkar sindikat pengedar narkoba Malaysia-Indonesia akhir Oktober lalu. Dalam kasus ini, petugas mengamankan empat orang tersangka, di antaranya AY (36), CG (40), DO (35), dan JN (33).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Dharma Pongrekun mengatakan kasus ini diungkap setelah tim di bawah Kasubdit Narcotic Investigation Center (NIC), AKBP Donny Setiawan mendapat informasi adanya peredaran sabu jaringan Malaysia-Batam-Aceh-Medan.

"Pada 29 Oktober, Tim NIC menangkap AY di Batam. Dia berperan sebagai orang gudang yang menerima pengiriman dari transporter Malaysia. Tim NIC menyita 6,3 Kg sabu-sabu," kata Dharma saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/11).

Dharma melanjutkan, dari hasil pengembangan polisi kembali menangkap tersangka lain yakni CG yang berperan sebagai pengendali gudang. Tak berselang lama, tim juga menangkap DO di perumahan di Batam.

"Keduanya berperan sebagai transporter pengangkut methapethamine dari Malaysia ke Batam menggunakan speed boat," tambah Dharma.

Tak sampai di situ, berdasarkan keterangan ketiga tersangka tim kembali menangkap seorang tersangka lain di daerah kabupaten Aceh Utara yakni JN. "Perannya sebagai koordinator sindikat Indonesia yang mengendalikan tiga tersangka lainnya," jelasnya.

Modus pengiriman yang dilakukan para tersangka ialah membungkus sabu-sabu menggunakan alumunium foil. Kemudian paket sabu-sabu disimpan dan dibawa menggunakan speed boar dari Malaysia ke Batam.

"Daerah peredaran sindikat ini adalah Bandung, Surabaya, Palu, Batam, Jambi, Medan, dan Papua," pungkas Dharma.

Dharma memastikan akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Sementara itu, keempat tersangka akan dijerat Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati.(merdeka.com)

Banda Aceh -- Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menggelar pertemuan, dalam rangka membahas isu kemajuan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Aceh. Pertemuan yang digelar di Hermes Hotel Banda Aceh, Jumat (04/10) tersebut diikuti juga oleh 24 Duta Besar negara sahabat.

Ke 24 negara tersebut adalah Korea Selatan; Pakistan; Peru; Armenia; Panama; Mexico; Jordania; Argentina; Colombia; China; Venezuela; UNIC; Portugal; Nigeria; Bangladesh; Finland; France; Japan; Vietnam; ICRC; UNFPA; Polandia; Bulgaria dan Mesir.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), Yohanna Susana Yembise, menyebutkan, persoalan perlindungan perempuan dan anak merupakan isu internasional. Di lingkup nasional, hal ini secara jelas disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2004-2025 dan Rencana Jangka Menengah Nasional tahun 20015-2019.

“Pertemuan yang kita buat ini bertujuan menginformasikan dan menunjukkan komitmen pemerintah, khususnya Pemerintah Aceh  dalam memajukan perempuan dan anak dalam segala bidang pembangunan,” ujar Menteri Yohanna.

Yohanna menyebutkan, kementeriannya sengaja mengundang para duta besar negara sahabat, untuk berbagi pengalaman bersama terkait penanganan berbagai persoalan perempuan dan anak.

“Saya pikir akan sangat baik, mempelajari apa yang mereka buat dan bagi mereka tentunya mereka juga bisa mengambil pelajaran dari Negara kita terkait hal itu,” kata Yohanna. Biasanya, Kemeterian PP-PA lebih sering mengadakan pertemuan dalam lingkup lokal, regional dan nasional.

Menteri Yohanna beranggapan, perempuan Indonesia saat ini sudah cukup maju, bahkan dipakai sebagai model bagi Negara-negara lain.

Indonesia diketahui juga dipilih menjadi satu dari 10 negara besar yang nantinya membawa perempuan ke planet 50:50 yang direncanakan terwujud di tahun 2030. Artinya, 14 tahun lagi jumlah perempuan dan laki-laki di Indonesia akan setara dalam sebala bidang. Yohanna mengajak semua pihak mendukung kampanye tersebut, termasuk dengan cara memberikan posisi strategis bagi kaum perempuan.

Pertemuan bersama 24 Dubes yang dibalut dengan diplotic tour tersebut, tentunya diharapkan bisa membawa semua pihak pada sebuah kesimpulan, yaitu ide besar yang nantinya akan mengeratkan hubungan bilateral antar negara.

Menteri Yohanna yang sudah empat kali mengunjungi Aceh, secara khusus memuji perempuan Aceh. “Banyak kemajuan yang saya lihat,” ujarnya. Ia menyebutkan, seusai konflik dan tsunami, banyak janda-janda yang membuat industri rumahan dan usaha kecil-menengah. Mereka membuat produk yang kemudian dipakai sebagai konsumsi masyakat.

Meski demikian, ia melihat ada sebuah permasalahan, dan skalanya bukan hanya dalam lingkup Aceh, tapi nasional. “Masalah terbesar adalah narkoba dan pornografi yang melibatkan anak,” ujarnya. Karena itu, ia mengajak semua pihak berpikir bersama, agar permasalahan tersebut dapat dientaskan di Indonesia.

Sementara itu, Plt. Gubernur Aceh, Soedarmo, mengaharapkan pertemuan tersebut bisa menambah pengetahuan semua tamu yang hadir mengenai dinamika dan perkembangan terkini tentang Aceh.

Soedarmo mengaku bangga, melihat kondisi Aceh yang semakin berkembang paskaproses recoveri tsunami.  “Kita di sini sedang giat-giatnya menjalankan berbagai progam pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” ujar Soedarmo.

Mantan Jenderal TNI ini menambahkan, Pemerintah Aceh juga terus mengikat kerjasama dengan lembaga internasional, khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan program-program penguatan demokrasi lainnya. Dengan semua program dan kerjasama tersebut, Soedarmo mengharapkan dalam lima tahun mendatang, Aceh bisa mengejar ketertinggalannya dari daerah lain.

“Kegiatan utama yang berlangsung di Aceh adalah pembangunan sektor ekonomi dan pemberdayaan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Soedarmo.

Melihat progress yang berkembang dalam tiga tahun belakangan, Soedarmo yakin, kesejahteraan seluruh masyarakat akan semakin mendekati kenyataan. Apalagi ketertarikan investor untuk berinvestasi di Aceh terus meningkat. Sebagai gambaran, pada tahun 2012, realisasi investasi di Aceh hanya Rp. 1,27 triliun. Pada tahun 2013 melonjak hingga Rp. 4,5 triliun. Sedangkan tahun lalu, realisasi investasi di Aceh naik hingga Rp. 5,72 triliun.

“Tahun ini diperkirakan angka investasi itu terus melonjak seiring banyaknya perusahaan besar yang mengembangkan usahanya di Aceh. Kehadiran investor ini akan membuat ekonomi Aceh semakin berkembang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya,” kata Soedarmo. (Rill)

BANDA ACEH: Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Prof Dr Syahrizal Abbas, MA, menekankan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam sejarah pembangunan Aceh. Hal ini disampaikan Syahrizal Abbas ketika menjadi narasumber dalam Konferensi Internasional Diplomatic Tour on the Progress of Women Empowerment and Child Protection in Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Jumat (4/11).

Menurutnya, perempuan Aceh dalam sejarah memainkan peran penting dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. "Buktinya sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Aceh pernah dipimpin oleh beberapa orang raja perempuan selama 53 tahun berturut-turut yaitu, pada masa kepimimpinan Sultanah Safiyatuddin Syah, Sultanah Zakiyatuddin Syah, Sultanah Kamalatsyah, dan Sultanah Inayat Syah.

“Masyarakat Aceh dari dulu mengganggap perempuan punya status yang sama dengan laki-laki, sehingga semua peran dalam urusan publik dapat dinikmati oleh perempuan seperti pendidikan dan perdagangan,” ujar Prof. Syahrizal.

Perempuan Aceh kata Prof. Syahrizal juga dibenarkan untuk mengikuti pendidikan tinggi dalam berbagai bidang termasuk bidang keagamaan. Bahkan pada masa lalu, terdapat beberapa orang ulama Aceh yang terdiri dari kaum perempuan, diantaranya Tgk. Fakinah dan Tgk. Pocut Meurah Inseun.

“Di Aceh kita juga mengenal dengan beberapa panglima perang perempuan yang mashyur, antaranya, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia dan Laksamana Malahayati,” katanya.

Di berbagai bidang lainnya, seperti perdagangan, Aceh juga mempunyai beberapa nama perempuan seperti Ummi Habibah yang sukses dalam dunia perdagangan impor dan ekspor antara Aceh dan Melaka pada abad ke 16.

Sejarah Aceh yang mengalami konflik yang berkepanjangan menurut Prof. Sayhrizal sempat mengakibatkan peran perempuan sedikit merosot. “Saat konflik, banyak perempuan lebih memilih untuk tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga,” ujarnya.

“Namun, situasi itu sudah mulai berubah setelah konflik. Sekarang perempuan di Aceh mulai bangkit dan ikut serta membangun Aceh dengan berbagai cara termasuk politik, pendidikan dan pemeberdayaan wanita,” tandas Prof. Syahrizal.

Acara Konferensi Internasional Diplomatic Tour on the Progress of Women Empowerment and Child Protection in Aceh diikuti oleh 22 perwakilan negara asing dan organisasi internasional. Turut menjadi narasumber dalam acara tersebut, Dr. Asna Husin dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan moderator Martunis dari Bappeda Aceh. (Rill)

Banda Aceh -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Soedarmo, meminta Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh untuk berlaku netral selama gelaran Pemilu yang direncanakan berlangsung Februari mendatang. Ia juga meminta, agar Panwaslih Aceh meneruskan pesannya terkait kenetralan panitia pemilu kepada semua pengawas di lapangan.

"Kerjalah sesuai dengan frame yang sudah ada. Jangan coba-coba untuk tidak netral karena anda sudah disumpah dan jalankan secara konsisten," ujar Soedarmo saat berkunjung ke Kantor Panwaslih Aceh, Jumat (04/10). 

Soedarmo juga meminta agar seluruh jajaran komisioner panwaslih baik di tingkat provinsi mau pun kabupaten, tidak memihak pada salah satu calon.

Terkait dengan adanya kejadian-kejadian di yang merusak suasana demokrasi seperti pembakaran bendera partai serta perusakan baliho calon, Soedarmo meminta agar Panwaslih bekerjasama dengan aparat kepolisian. Semua laporan yang masuk kepada Panwaslih, haruslah diproses secepatnya. "Jangan ada laporan yang tidak ditindaklanjutin. Cepat proses (selesaikan) semua masalah yang masuk dan jangan tunda-tunda.

"Soedarmo menyebutkan, dirinya bersama seluruh aparat keamanan  selalu berada di barisan belakang Panwaslih. "Tidak ada lagi intimidasi sekarang. Saya ingin pemilu sukses dan damai."Sukses atau tidaknya pemilu, lanjut Soedarmo, sangat tergantung dari kerja Panwaslih dan KIP. 

"Sekarang ini, primadonanya adalah Panwaslih dan KIP. Karena itu, saya minta sekali lagi,
kerjalah sesuai track (value) nya."Minta Tertibkan Alat Peraga

Selain itu, Soedarmo juga meminta seluruh jajaran Panwaslih Aceh untuk berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk menertibkan seluruh atribut kampanye yang dipasang di tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan untuk pemasangan atribut.

Menjawab hal itu, Samsul Bahri, Ketua Panwaslih Aceh, menyebutkan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Satpol PP. Karena, Panwaslih, ujarnya, tidak punya kewenangan menurunkan alat peraga, melainkan hanya punya kewenangan memberikan rekomendasi.

 Ia mengakui bahwa banyak alat peraga yang dipasang di tempat terlarang seperti di batang pohon. (Rill)

Banda Aceh - Ulama dan Umara harus bersinergi demi suksesnya program pembangunan di Aceh, sehingga mampu memberikan pelayanan serta menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh PelaksanaTugasGubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, saat bersilaturrahmi dengan seluruh unsur Pimpinan dan jajaran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Jum'at (4/11/2016).

"Mungkin Abu sekalian sudah pernah membaca di media tentang saya, tapi dengan bertatap muka hari ini terasa jauh lebih afdhal.Saya memohon maaf karena baru hari ini bisa bersilaturrahmi dengan Abu pimpinan MPU," kata Soedarmo, sembari memperkenalkan diri lebih jauh kepada para pimpinan danjajaran MPU.

Dalam silaturrahmi tersebut, lulusan Akabri tahun 1983 itu meminta dukungan dari parapimpinan MPU, agar selama bertugas sebagai Plt Gubernur dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan masyarakat.

"Saya sangat mengharapkan dukungan dari para Abu di MPU selama masa saya memimpin Aceh.Dalam waktu singkat ini, kurang lebih tiga bulan, saya berharap ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk saudara-saudara saya di Aceh," tambah Soedarmo.

Dalam kesempatan tersebut, Soedarmo juga menjelaskan, bahwa selama menjadi PelaksanaTugas Gubernur Aceh, dirinya memiliki lima tugas penting, yaitu melanjutkan program yang sudah direncanakan oleh petahana, menjaga kemanan, ketertiban dan kondusifitas Aceh,mensukseskan pelaksanaan Pilkada di Aceh, mensahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, serta mengisi atau mengganti pejabat daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

"Saya berharap MPU dapat memberikan wejangan dan petuah kepada kami, sehingga kami mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan mampu menjaga situasi tertib, aman dan kondusif, terutama dalam masa kampanye hingga hari pemilihan nanti," sambung Gubernur.

Gubernur mencontohkan, kejadian yang terjadi sehari lalu, terkai tak sipenurunan spanduk salah satu calon yang kemudian dibalas oleh kelompok pendukung lainnya.Gubernur menghimbau agar kejadian tersebut tida boleh berlangsung secara terus menerus.

"Oleh karena itu kami sangat membutuhkan dukungan dari para ulama terkait dengan pelaksanaan pilkada, agar pesta demokrasi ini tidak dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kami sangat membutuhkan dukungan dari para ulama dengan mengeluarkan fatwa atau himbauan terkait dengan pelaksanaan Pilkada yang baik, karena pada hakikatnya Pilkada adalah sebuah pesta demokrasi, maka momen ini harus kita sambut dengan suka cita dan kegembiraan, bukan justru menghadirkan suasana mencekam," kata Gubernur.

Sebagaimana diketahui, dalam Pilkada langsung 2017, akan ada tujuh daerah lain yang melaksanakan Pilkada serentak, yaitu Aceh, Provinsi Gorontalo, DKI Jakarata, Bangka Belitung, Selawesi Tengah, Bantendan Papua Barat. Sementara itu di Aceh, selain menggelar pemilihanGubernur juga menggelar pemilihan bupati dan walikota di 20 daerah.

"Aceh adalah yang terbanyak menggelar pemilihan bupati dan walikota, yaitu di 20 daerah.Oleh karena itu mari kita sukseskan pelaksanaan Pemilukada dengan suka cita dan penuh kegembiraan. Saya juga mengapresiasi aparat kepolisian yang mampu mengendalikan suasana dalam waktu yang relatifsingkat," ujar Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Soedarmo juga berharap agar pembahasan dan pengesahan APBA tahun 2017 bersama legislatif dapat segera diselesaikan agar pembangunan serta denyut ekonomi masyarakat Aceh dapat menggeliat.

"Implikasi pengesahan APBA bukan hanya kepada pemerintahan tetapi juga kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, jika APBA lebih cepat disahkan, maka akan segera berguna bagi masyarakat Aceh secara menyeluruh," pungkas PltGubernur Aceh Mayjen (Purn) Soedarmo. (Rill)

Banda Aceh - Setelah berhasil menertibkan pertambangan bermasalah di Provinsi Aceh melalui Instruksi Gubernur Nomor 11/INSTR/2014 tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara, dan mencabut puluhan izin usaha pertambangan (IUP), Pemerintah Aceh pun melanjutkan moratorium pertambangan hingga 30 Oktober 2017.

Gubernur Aceh dalam Instruksi Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun 2016 yang ditandatangani 25 Oktober 2016 menyebutkan, moratorium dikeluarkan untuk menyempurnakan tata kelola usaha pertambangan secara strategis, terpadu, dan terkoordinir.

“Keluarnya Instruksi Nomor 09 tahun 2016 ini, maka instruksi sebelumnya dicabut, terang Gubernur Aceh Zaini Abdullah, pada 30 Oktober 2016.

Dalam instruksi itu, Gubernur memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Bappeda, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Bapedal, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Investasi dan Promosi, serta Bupati dan Walikota seluruh Aceh untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas. Serta fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mendukung moratorium pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara.

“Dinas Pertambangan dan Energi harus melakukan perencanaan ruang wilayah IUP sesuai RTRW Aceh. Juga, melakukan pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan melakukan evaluasi serta verifikasi Clear and Clean terhadap kegiatan usaha pertambangan yang sudah memiliki IUP,” sebut Zaini Abdullah.

Gubernur pun meminta Badan Pelayanan Perizinan Terpada untuk tidak memproses permohonan izin prinsip atau persetujuan gubernur untuk IUP eksplorasi mineral logam dan batubara, kecuali peningkatan IUP operasi produksi. Namun, hal tersebut diberikan setelah semua persyaratan terpenuhi sesuai perundang-undangan.

“Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menghentikan distribusi merkuri atau air raksa dan sianida yang digunakan dalam kegaitan pertambangan. Serta, berkoordinasi dengan kepolisian untuk menghentikan peredaran bahan berbahaya tersebut.”

Kepada Bupati dan Walikota, Gubernur meminta semua aktivitas pertambangan diawasi, dievaluasi, dan dicabut IUP yang tidak aktif. Serta, mempersiapkan wilayah pertambangan rakyat, namun harus berada di luar hutan lindung.

“Bupati dan Walikota harus menghentikan dan memberikan sanksi kepada semua pertambangan di hutan lindung, baik yang telah mengantongi IUP maupun kontrak karya,” tutur Zaini.

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh yang memantau pertambangan mengatakan, moratorium IUP yang telah diberlakukan Pemerintah Aceh sejak Oktober 2014 hingga Oktober 2017 merupakan kemajuan yang sangat berarti demi penyelamatan hutan dan lingkungan Aceh.

“Ini harus jadi contoh nyata bagi pemerintah pusat dan provinsi lain, untuk melakukan moratorium sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Aceh. Sejak pemberlakuannya, sudah 92 IUP dicabut,” ujar Koordinator Gerakan Anti Koruspsi (GeRAK) Aceh, Askhalani.

Askhalani menuturkan, pertambangan telah merusak hutan Aceh yanag tidak hanya di hutan lindung tetapi juga hutan konservasi. Pemerintah Aceh saat ini harus melakukan proteksi terhadap hutan seluas 648.000 hektare dari IUP yang dicabut. Solusinya adalah dengan melanjutkan moratorium.

“Patut diketahui, hasil Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2014-2015 menunjukkan ada tunggakan piutang kepada negara dari penerimaan bukan pajak (sektor tambang mineral dan batubara) oleh perusahaan yang telah mengantongi IUP di Aceh sebesar Rp24,7 miliar,” paparnya.(Mongabay)

Warga melayat ke rumah Syachrie Oye (65) yang tewas saat demo Bela Islam kemarin di depan Istana Negara. Rencananya korban dimakamkan di TPU Binong dekat rumahnya. Foto/SINDOnews/Deny Irawan
Jakarta  - Tangis pecah ketika keluarga memakamkan Syachrie Oye (65) yang tewas saat demo Bela Islam kemarin di depan Istana Negara. Korban yang dikenal sebagai guru mengaji ini dimakamkan di TPU Binong dekat rumah duka di Perumahan Binong Permai Blok F 14 No. 24 RT 07 / RW 07 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

Syachrie yang berprofesi sebagai guru ngaji itu meninggal dunia diduga karena penyakit asma-nya kambuh. Tampak di rumah duka, suasana kesedihan mengiringi proses pemakaman Syachrie.

Tak sedikit dari keluarga beserta kerabat serta para tetangga  mendatangi rumah tokoh agama di lingkungan tersebut.

“Memang ada riwayat asma, semalam Pak Syachrie sudah dibawa ke sini. Rencananya akan di makamkan di TPU Binong Permai," ucap kerabat dekat Syachrie, Mandra, Sabtu (5/11/2016).

Isak air mata mengalir saat jenazah dimandikan dan di salatkan. Keluarga, kata dia, tidak menyangka kalau pria yang biasa dipanggil ustaz di lingkungan tersebut meninggal.

“Orangnya baik banget, enak bisa membimbing dan menjadi imam yang baik. Makanya kami sangat kehilangan begitu mendengar beliau meninggal,” ujarnya.

Jasad Syachrie dikebumikan tak jauh dari tempat tinggalnya. Petugas Polda Metro Jaya menyatakan, dalam jasad Syachrie tidak ditemukan adanya luka. (Sindonews)


JAKARTA- Bukan saja di Indonesia,namun aksi unjuk rasa terhadap penistaan agama juga dilakukan oleh para Militan Suriah yang meminta agar basuki cahya purnama alias ahok dihukum. 

Sebuah foto yang menunjukkan anggota militan Suriah tengah memegang papan bertuliskan ancaman terkait rencana aksi demonstrasi besar-besaran sejumlah organisasi kemasyarakat Islam, yang digelar, Jumat, 4 November 2016.

Calon Gubernur DKI Jakarta inkumben, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelumnya diduga melakukan penistaan agama Islam. Kasus ini memicu gerakan aksi massa yang menuntut tindakan penegakan hukum terhadap.

"Hukum Ahok atau peluru kami yang menghukum,” tulis papan yang dipegang dua anggota militan dari kelompok Jabhat Fatah al-Salam di Suriah. Keduanya menyandang senjata menghadap ke kamera, seperti dilansir Sidney Morning Herald, Kamis, 3 November 2016. (Tempo)

Pendemo secara bergantian berfose dengan kapolresta banda aceh kombes pol T. Saladin usai unjuk rasa 
BANDA ACEH – Walau Aksi Unjuk rasa anti Ahok di pusatkan di ibukota Jakarta namun sejumlah aksi yang sama juga dilakukan oleh kelompok massa ormas islam diberbagai daerah. 

Salahsatunya adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD),Ratusan massa ormas islam juga menggelar aksi yang sama di gedung DPRA Banda Aceh,Jum’at (4/11/2016). 

Aparat keamanan dari Kepolisian dan TNI juga terlihat ikut mengamankan aksi damai anti ahok ini,namun  dalam unjuk rasa di gedung DPRA ini ada yang berbeda. 

Mengapa tidak usai menggelar demo puluhan massa dari berbagai kelompok dan daerah ini lansung menyerbu Kapolresta Banda Aceh yang berada di lokasi.

Pendemo foto bersama sambil memegangi tongkat komando 

Dalam hitungan detik orang nomor satu di Polresta Banda Aceh ini menjadi perhatian dan idola ,pendemo diminta untuk berfoto bersama oleh setiap pendemo sambil memegangi tongkat komando bersama-sama. 

Malah, mantan anak buah Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian saat masih berdinas di Polda Metro Jaya ini tidak sedikit pun canggung atau enggan saat silih berganti, para kelompok massa maupun perseorangan meminta foto bersamanya. 

"Alhamdulillah, ini adalah bagian komunikasi persuasif. Bagi kami ini bagian yang terpenting, Polisi menjadi sahabat bagi masyarakat," kata T Saladin.(Serambi/Detik.com)


Oleh: T. Sayed Azhar

Atribut bendera bertuliskan 'Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akan memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)' yang muncul dalam aksi unjuk rasa damai, Jumat (4/11).
Jakarta - Kapolda Metro Jaya M Iriawan menyita beberapa atribut bendera bertuliskan 'Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akan memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)'.

"Sudah saya sampaikan ke Habib Rizieq (Imam Besar FPI). Kenapa itu bisa terjadi dan langsung diamankan," ucapnya di Kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2016).

Padahal sebelumnya, ia telah mengimbau agar massa aksi unjuk rasa tidak membawa atribut yang bisa mengancam kebhinekaan NKRI.

"Karena saya menuntut apa yang disampaikan oleh korlap (koordinator lapangan) bahwa tidak akan ada provokasi," katanya.

Karena itu pihaknya menyita sejumlah atribut yang dinilai bisa memancing gerakan separatis di wilayah di luar Jakarta.

"Tadi adanya bendera GAM Aceh dengan tulisan Aceh akan memisahkan dengan NKRI. Kita sudah sampaikan dan sudah diambil," tutupnya. (TRB)

Ahok saat menyapa warga di Muara Karang. Foto: ist for Jawapos.com/JPNN
Jakarta - Sejak tadi pagi beredar rumor bahwa calon Gubernur DKI Jakarta (petahana), Basuki Purnama alias Ahok, akan mengundurkan diri dari pencalonannya di Pilkada Jakarta.

Kabar mengejutkan itu beredar di kalangan wartawan. Spekulasi menyebut, pernyataan mundur bakal disampaikan Ahok sendiri pada sore ini, pukul 15.00 WIB.

Ditanya tanggapannya soal kabar tersebut, Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, menjawab tidak tahu.

Ia malah menyarankan untuk bertanya langsung ke Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. PDIP adalah partai utama pengusung Ahok dalam Pilkada Jakarta 2017.

“Coba cek Bu Mega,” singkatnya, dikutip RMOL Jakarta sesaat lalu Jumat (4/11/2016).

Sejak kemarin pula sudah beredar kabar bahwa dua tokoh kunci yang selama ini mendukung Ahok baik sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun dalam pencalonannya di Pilkada DKI Jakarta, telah meminta Ahok mengundurkan diri.

Permintaan itu hampir pasti akibat kasus hukum dugaan penistaan agama Islam yang menjerat Ahok.(pojoksatu.id)

Spanduk dan bendera bulan bintang dipasang oleh anggota FPI asal Aceh di Istiqlal. (Dok. Istimewa)
Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan menegur Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab terkait temuan pesan pemisahan diri Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (4/11) siang.

"Sudah saya sampaikan ke Habib Rizieq, kenapa itu bisa terjadi," kata Iriawan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (4/11).

Menurutnya, spanduk dan bendera tersebut bertentangan dengan arahan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian yang meminta agar aksi unjuk rasa 4 November tidak mengeluarkan pesan yang provokatif atau pun hujatan.

Ia mengatakan, kini bendera dan spanduk sudah diamankan oleh polisi.

"Kami sudah sampaikan dan sudah diambil," ujar Iriawan.

Bendera Bulan Bintang sempat berkibar di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (4/11) siang. Saat itu ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Istiqlal untuk salat jumat dan berkumpul sebelum menggelar aksi unjuk rasa.

Selain itu, ditemukan juga sebuah spanduk bernada provokatif. Spanduk itu bertuliskan "Bila NKRI dipimpin oleh pembela Ahok, maka kami bangsa Aceh akan menuntut PISAH DIRI DARI NKRI". Spanduk itu terbentang di lantai dua pintu masuk Al Fatah.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono membenarkan pengibaran bendera dan spanduk tersebut. Keduanya dipasang oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI) asal Aceh.

"Masing-masing satu buah," kata Awi saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat (4/11).

Selain mengibarkan bendera dan membentangkan spanduk, anggota FPI asal Aceh juga menggelar orasi.

Pesan Pemisahan Diri Aceh Terbentang di Istiqlal

 Bendera Bulan Bintang sempat berkibar di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (4/11) siang. Saat itu ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Istiqlal untuk salat jumat dan berkumpul sebelum menggelar aksi unjuk rasa.

Selain itu, ditemukan juga sebuah spanduk bernada provokatif. Spanduk itu bertuliskan "Bila NKRI dipimpin oleh pembela Ahok, maka kami bangsa Aceh akan menuntut PISAH DIRI DARI NKRI". Spanduk itu terbentang di lantai dua pintu masuk Al Fatah.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono membenarkan pengibaran bendera dan spanduk tersebut. Keduanya dipasang oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI) asal Aceh.

"Masing-masing satu buah," kata Awi saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat (4/11).

Selain mengibarkan bendera dan membentangkan spanduk, anggota FPI asal Aceh juga menggelar orasi.

Ada sejumlah poin yang mereka sampaikan, yakni menuntut calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diproses secara hukum dan diturunkan dari jabatannya.

FPI Aceh juga mengancam akan menegakan syariat Islam di wilayahnya, bila Ahok menjadi pemimpin Indonesia.

Menurut Awi, polisi telah menurunkan bendera dan spanduk tersebut sebelum salat Jumat. Polisi pun telah mengimbau agar FPI Aceh tidak menggunakan atribut tersebut lagi.

"Sudah dikoordinasikan, situasi aman," kata Awi.(CNN)

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan saat diwawancarai di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2016).
Jakarta - Polisi mendapati adanya segelintir orang yang membawa bendera mirip logo Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam bendera itu terdapat tulisan "Aceh akan memisahkan diri dengan NKRI".

Menanggapi itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan mengaku telah berkoordinasi dengan imam besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Sihab, mengenai bendera tersebut. Saat ini, menurut Iriawan, orang beserta bendera itu telah diamankan.

"Sudah saya sampaikan ke Habib Rizieq, kenapa itu bisa terjadi dan langsung diamankan oleh yang bersangkutan," ujar Iriawan di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2016).

Iriawan juga menagih janji dari para koordinator lapangan aksi unjuk rasa untuk tidak menyampaikan ujaran yang bernada provokasi kepada para pendemo. Hal tersebut, agar aksi penyampaian pendapat ini bisa berjalan damai hingga akhir acara.

"Saya menuntut apa yang disampikan oleh korlap bahwa tidak akan ada provokasi, tadi adanya bendera GAM Aceh dengan tulisan Aceh akan memisahkan dengan NKRI. Kita sudah sampaikan dan sudah di ambil," ucap Iriawan.(Kompas)


Ribuan umat Islam di seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta, Jumat (4/11), tak terkecuali umat muslim dari Aceh. Aksi tersebut dilakukan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sejak dua hari yang lalu, ribuan umat muslim dari berbagai provinsi di Indonesia mulai berdatangan ke ibu kota. Setiap provinsi membawa peralatan sendiri, seperti spanduk dan peralatan lainnya. Seperti massa dari Aceh, mereka membawa spanduk bertuliskan kecaman kepada Ahok, dan bahkan juga membawa bendera Bulan Bintang. Untuk diketahui bendera Bulan Bintang hingga kini masih menjadi kontroversi antara

Baca: Demo Ahok, Bendera Bulan Bintang Ikut Diarak di Jakarta

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM, menegaskan, bahwa dibentuknya badan publik adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, Sekda menghimbau seluruh badan publik yang ada, agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Dermawan, saat menerima rombongan kunjungan kerja Komisi  IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kegiatan yang di pusatkan di Gedung Serbaguna Sekretariat  Daerah Aceh itu, turut pula dihadiri oleh sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangat Aceh terkait, Kamis (3/11/2016).

“Mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Sekda.

Sebagaimana diketahui, ruang lingkup Komisi IX DPR RI adalah kesehatan dan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Komisi IX bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan sejumlah keluhan dari masyarakat terkait dengan kinerja BPJS Kesehatan, terutama dalam hal klaim biaya kesehatan.

“Banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan klaim biaya kesehatan di BPJS Kesehatan. Padahal, Pemerintah Aceh telah mengasuransikan seluruh asyarakat Aceh dengan membayar premi premi sebesar Rp540 miliar kepada BPJS Kesehatan,” ungkap Sekda.

“Jika tidak segera dibenahi, maka ini akan menjadi masalah bagi BPJS Kesehatan, karena sebelum terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, masyarakat Aceh hanya perlu menunjukkan Kartu tanda Penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.Namun setelah bergabung dengan BPJS justru menjadi lebih rumit administrasinya,” sambung Sekda.

Senada dengan Sekda, Bupati Aceh Selatan, H T Sama Indra, juga menghimbau agar BPJS Kesehatan dapat merubah paradigma dan meninggalkan cara-cara kerja di masa Askes.

“BPJS Kesehatan  harus meninggalkan sistem asuransinya dan lebih mengedepankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. BPJS Kesehatan harus menyadari bahwa mereka adalah badan hukum publik, bukan lagi PT Askes, yang berorientasi pada keuntungan,” ujar Sama Indera 

Sama Indra juga menambahkan, Rumah Sakit Umum di Aceh Selatan, yaitu RS Yuliddin Away, sering kelebihan kapasitas. Untuk itu Sama Indra berharap agar Komisis IX dapat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk membangun sarana kesehatan di Kabupaten Aceh Selatan.

“Rumah Sakit Umum Yuliddin Away melayani masyarakat di empat kabupaten/kota, yaitu Aceh Selatan, Subulussalam, Singkil, Simeulue dan Aceh Barat Daya. Rumah sakit ini haya memiliki 230 bed dan sering kelebihan kapasitas, kata Sama Indra.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Aceh Selatan telah menaikkan sejumlah Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap. “Dari totsl 24 Puskesmas di Aceh Selatan, 17 diantaranya sudah ditingkatkan jadi puskesmas rawat inap, ungkap Sama Indra”

Sementara itu, Amren Rahim selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh, juga berharap agar BPJS dapat mempermudah proses administrasi bagi para pasien jiwa yang selama ini dirawat di RSJ, mengigat sebahagian besar pasien merupakan pasien jiwa yang terlantar dan hidup menggelandang.

“Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Aceh memiliki program bebas pasung. Selain itu, RSJ juga merawat sejumlah sejumlah orang yang mengalami gangguan iwa dan menggelandang untuk di rawat di RSJ. Nah mereka inikan tidak memiliki KTP maupun data kependudukan lainnya. Untuk tu kami meminta kemudahan administrasi dari BPJS,” ujar Amren.

Amren menambahkan, prevalensi penyandang gangguan jiwa di Aceh masih berada di atas rata-rata nasional yaitu, 2,7, sedangkan rata-rata nasional adalah 1,7. Selain itu, angka relaps juga masih tinggi.

“Kasus yang sering terjadi adalah saat pasien sudah sembuh dibawa pulangoleh keluarga. Nah ketika obat para pasien sudah habis biasanya saat itulah terjadi relaps,” tambah Amren.

Apresiasi Pergub Cuti Pemberian ASI

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Aceh juga menyampaikan tentang Pergub ASI kepada rombongan Komisi IX. Mendengar hal tersebut, salah seorang anggota tim, yaitu Hj Elva Hartati menyampaikan apresiasi atas kebijakan Pemerintah Aceh tersebut.
“Kami sangat mendukung diterbitkannya Pergub Cuti Pemberian ASI selama enam bulan karena aturan ini sangat berpihak kepada kaum perempuan,” ujar Elva Hartati.

Tak hanya mendukung pergub pemberian ASI eksklusif, Elva juga menghimbau Pemerintah Aceh untuk membuat kebijakan yang lebih ketat terkait dengan penyerapantenaga kerja Aceh. “Jangan sampai pekerja lokal hanya diterima sebagai office boy saja, karena saya yakin Aceh memiliki sumberdaya manusia yang sangat baik,” tambah Elva.

Tahun 2017, Anggaran Kesehatan Pemerintah Pusat untuk Aceh Rp700 miliar

Sementara itu, Ketua Tim Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengungkapkan, untuk tahun anggaran 2017 mendatang, Pemerintah Pusat akan menggelontorkan dana sebesar Rp700 miliar kepada Pemerintah Aceh, untuk bidang kesehatan.

Dede Yusuf berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi memberikan pelayanan kesehatan terbaik  kepada seluruh masyarakat Aceh.

Sementara itu, menanggapi sejumlah masukan dan kritik dari SKPA dan pejabat yang hadir, Maya Amiarny Rusady selaku Direktur pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan menjelaskan, bahwa BPJS Kesehatan berterima asih atas masukan tersebut dan akan berusha untuk terus memerbaiki pelayanan lembaga tersebut.

“Terima Kasih atas masukannya, ini akan menjadi sarana bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Untuk diketahui bersama, tahun lalu klaim rasio masyarakat Aceh pada BPJS Kesehatan mencapai 208 persen. Sedangkan tahun ini sudah mencapai 180 persen klaim rasio Aceh. memang jauh lebih besar dari premi yang dibayarkan oleh Pemerintah Aceh,” kata 

Acara diakhiri dengan pertukaran cinderamata antara Sekretaris Daerah Aceh dengan Ketua Tim Komisi IX DPR RI. (Rill)

BANDA ACEH: Pemerintah Aceh menjajaki peluang kerjasama kebudayaan dan pendidikan dengan Russia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow, Russia.

Peluang kerjasama tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan dalam pertemuan bersama Wakil Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Lasro Simbolon di Ruang Rapat Sekda Aceh, Kantor Gubernur, Banda Aceh, Kamis (3/11).

Antara bidang yang dijajaki dalam pertemuan itu adalah peluang kerjasama pendidikan dengan Universitas Federal Kazan, Russia dan Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh (LPSDM) Aceh melalui penandatangan Letter of Intent (LoI).

Sekda Aceh dalam pertemuan tersebut manyampaikan bahwa Russia mempunyai banyak potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Aceh, terutama di bidang pendidikan, perdagangan dan kebudayaan.

“Dalam kesempatan ini, saya berharap Aceh dapat memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dan Russia dengan terjalinnya berbagai kerjasama di beberapa bidang,” ujar Dermawan.

Kedatangan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Lasro ke Aceh dilakukan setelah melihat tingginya antusiasme masyarakat Russia terhadap Indonesia, terutama Aceh pada Festival Indonesia yang dilaksanakan di Mokswa pada 20 Agustus lalu.

Menurut Lasro, masyarakat Russia, terutama di Republik Tatarstan, yang mayoritas warganya muslim, sangat tertarik dengan kebudayaan islam di Aceh. Pemerintah Republik Tatarstan bahkan menawarkan beberapa kerjasama dengan Aceh, terutama di bidang pendidikan melalui Universitas Federal Kazan dan pertukaran budaya Russia dan Aceh.

“Kemungkinan kedepan kita akan mendorong kerjasama dalam bentuk yang lebih formal, seperti pembentukan sister province antara Aceh dan Republik Tatarstan serta pertukaran budaya antara masyarakat Tatar dan Aceh,” kata Lasro.

Sementara itu Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh (Bainprom), Dr. Iskandar Zulkarnain mengatakan minat investor di kalangan pengusaha Russia semakin tinggi, terutama setelah adanya kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ke Russia beberapa waktu lalu.

“Kita harap dengan adanya dukungan dari pihak KBRI di Moskwa dapat mendorong terjalinnya hubungan yang lebih erat antara calon investor Russia untuk dapat menanamkan modalnya di Aceh serta menarik lebih banyak wisatawan dari negara itu untuk berkunjung ke Aceh,” ujar Iskandar.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, Raudhi,  Kepala LPSDM Aceh, Prof. Said Muhammad, Kepala Bagian Penyiaran Biro Humas Setda Aceh, Marwan Yusuf, serta beberapa perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.(Rill)

Foto: Isfari Hikmat/detikcom
Aceh Besar - Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menemukan ladang ganja di kawasan Lamteuba, Aceh Besar. Namun kali ini jenis tanaman ganja tersebut diperkirakan kualitas unggulan, hibrida.

Kasubdit Narkotika Alami BNN Kombes Pol Anggoro Sukartono menjelaskan kualitas tanaman ganja yang ditemukan ini adalah jenis hibrida.


"Saya yakin 90% ini jenis hibrida, 10%-nya harus kita uji lab," ujar Anggoro di lokasi, Kamis (3/11/2016).

Jenis ganja hibrida ini sebenarnya masih jarang ditemukan di Tanah Air. Kombes Anggoro pun bingung bagaimana ganja tersebut bisa ada di Aceh. "Ini tidak biasa," terangnya.

Menimbulkan pertanyaan di benaknya dari mana bibit tanaman ini berasal. Apakah didatangkan dari luar atau memang petaninya yang sudah mampu membudidayakan.

Meski belum melalui tahapan uji lab, Anggoro memiliki keyakinan. Dia beralasan temuannya kali ini ganja jenis hibrida bukan tanpa alasan kuat. Tanaman tersebut pasalnya sudah dipanen lebih awal.

Kualitas ganja hibrida ini ketika tingginya mencapai 1,5 meter sudah dipanen. Jenis biasanya baru dipanen adalah ketika tinggi 3-4 meter. Usianya diperkirakan 1,5 - 2 bulan sudah siap panen. Sementara jenis lain, perlu waktu 3 bulan sebelum siap panen.

"Kalau ini walau baru 50-60 sentimeter juga sudah bisa dipanen," terangnya di lokasi.

Dia pun melihat jenis ganja yang ditemukannya adalah jenis ganja unggulan. Temuan tanaman ganja oleh BNN di Lamteuba kali ini terbilang unik. Diduga sengaja di tanam melihat pagar dan jarak tanam yang terbilang rapi. Situasi ini meyakinkan BNN, bahwa tanaman ini ada yang mengelola secara profesional.

Serta kemungkinan ditanam untuk mencari keuntungan ekonomis. Karena dalam hitungan 2 - 3 bulan tanaman sudah mencapai tinggi 1,5 meter. "Sudah bisa dipanen. Diduga sudah satu kali panen," ujar Anggoro.

Dari pengamatan di lokasi, luas lahan diperkirakan mencapai 2-4 hektar. Tanaman ini hampir semua jenisnya sama, satu varian. Selain dikelilingi pagar, sekitar tanaman ini bersih dari rumput ilalang.

Daun ganja lebih ramping, bunganya cenderung berwarna putih atau mempunyai white widow. Permukaan daun terasa kesat, dan memiliki getah yang kuat.

Ganja jenis ini diyakini kualitas nomor satu di dunia. Harganya terbilang mahal, satu ons bisa capai Rp 1 juta. Selain itu jenis hibrida memiliki keunggulan dapat tumbuh lebih cepat.

Kandungan kadar THC (Tetra Hydro Cannabinol) tinggi membuat ganja jenis ini banyak di cari di pasar internasional. Namun, patut diduga, tanaman jenis ini ditanam karena gencarnya perang BNN terhadap tanaman ganja.

"Jenis ini sangat cocok di masa kucing-kucingan seperti ini," ujarnya. Penanaman tanaman ganja di Lamteube, Aceh saat ini tengah jadi sorotan BNN. Masyarakat harus menyadari menanam ganja itu dilarang.

Kabag Humas BNN, Kombes Slamet Pribadi menjelaskan kawasan Lamteuba, Aceh Besar memang kawasan yang sangat subur. Tapi yang dia sayangkan masyarakat lebih senang bercocok tanam ganja daripada varietas tanaman lainnya.

Pihaknya pun menegaskan tidak akan lelah untuk menyapu daerah ini dari tanaman ganja. "Sudah kesekian kalinya Lamteuba ini diberantas dari tanaman ganja. Ini adalah simbol bahwa negara hadir di tempat ini," terangnya.

Dia berharap masyarakat sadar dan mau mengganti jenis tanamannya. Tidak lagi menanam jenis Cannabis, namun menanam jenis yang diizinkan negara.

Dia berharap, pemerintah setempat dan stake holder lain juga mau menjaga kawasan Lamteuba ini dari tanaman ganja. Masyarakat seharusnya turut menjaga daerahnya agar tidak lagi ditanami ganja.(Detik.com)

Jakarta - Ribuan umat Islam di seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta, Jumat (4/11), tak terkecuali umat muslim dari Aceh. Aksi tersebut dilakukan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sejak dua hari yang lalu, ribuan umat muslim dari berbagai provinsi di Indonesia mulai berdatangan ke ibu kota. Setiap provinsi membawa peralatan sendiri, seperti spanduk dan peralatan lainnya. Seperti massa dari Aceh, mereka membawa spanduk bertuliskan kecaman kepada Ahok, dan bahkan juga membawa bendera Bulan Bintang. Untuk diketahui bendera Bulan Bintang hingga kini masih menjadi kontroversi antara pusat dan Aceh.

Salah satu massa dari Aceh melalui laman Facebook-nya mengunggah foto bendera bulan bintang yang diarak ke dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Ada dua foto yang diunggah oleh sepemilik akun, satu foto diambil dari depan, dan satu foto lagi diambil dari belakang, seraya menuliskan "Allahu Akbar......Bendera bintang bulan berkibar di kawasan mesjid istiqlal"

Informasi yang diterima AJNN, rute aksi masa peduli Islam itu dimulai dari Istiqlal, selepas salat Jumat kemudian berjalan kaki ke Pejambon-gereja Imanuel-Gambir kemudian ke Kedutaan Besar Amerika Serikat-depan Kantor Wakil Presiden-depan Balai Kota lurus. Tiba di Patung Kuda lanjut ke Medan Merdeka Barat, sampai berakhir di depan Istana Negara.(AJNN)

Lhokseumawe - Memprotes aksi penguburan situs sejarah Aceh berupa bunker Jepang di tepi Pantai Selat Malaka, Kamis (3/11), warga Desa Ujung Blang berdelegasi ke Kantor Dinas PU Kota Lhokseumawe untuk bertanggung jawab atas tindakan menghilangkan jejak sejarah.
 
Tindakan rekanan pelaksana proyek jalan lingkar di Desa Ujung Blang menguburkan bukti sejarah berupa bunker pertahananmilik penjajah Jepang ke dalam tanah.

Kini telah menuai protes warga lingkungan, pasalnya tindakan tersebut dilakukan rekanan secara sepihak tanpa melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum ( PU)  Kota Lhokseumawe.

Sejumlah pemuda yang mewakili warga Desa Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti mendatangi Kantor DInas PU Kota Lhokseumawe sekira pukul 15.45 wib, dan disambut oleh Kabid Sarana dan Prasarana Said.

Salah seorang warga Desa Ujung Blang Fendi dengan nada tegas langsung meminta Dinas PU bertanggung jawab atas tindakan menghilangkan bukti sejarah dengan menguburkan bunker hingga rata dengan tanah.

Fendi menjelaskan keberadaan situs sejarah itu sudah dianggap sangat sakral dalam kehidupan masyarakat sebagai bukti kenangan perjuangan Aceh dimasa lalu.

“Bunker itu sudah ada sebelum saya lahir. Selama ini warga dengan kesadarannya selalu menjaga dan melestarikan bunker. Sekarang tiba-tiba saja mau dihilangkan dengan alasan berada diatas badan jalan, padahal posisinya terletak dekat dengan bibir jalan lingkar,” terangnya.

Fendi juga menegaskan bila pihak DInas PU tidak  mau bertanggung jawab dengan mengangkat kembali bunker ke permukaan  tanah, maka warga dalam gelombang yang besar kembali untuk berdemo.

Sementara itu, Kadis PU Dedi didampingi Kabid Sarana dan Prasarana Said dengan sikap tenang merespon semua keluhan yang disampaikan oleh warga yaitu menyelamatkan situs sejarah.

Bahkan Said juga mampu mengendalikan suasana warga yang awalnya tampil dengan rasa marah akhirnya menjadi lunak hingga terjadi dialog harmonis tanpa ada rasa tegang.

Said mengaku pihak Dinas PU sendiri juga sama sekali tidak diajak koordinasi oleh pihak rekanan ketika menguburkan bunker.

Akan tetapi pihak DInas PU berjanji akan menyelamatkan bunker dalam kondisi utuh dengan mengangkat kembali ke atas permukaan.

“ Kami akan berupa menyelamatkan dan mengangkat kembali bunker tersebut. Tapi semua itu tentu membutuhkan waktu cukup untuk melakukannya. Semua keluhan warga kami tampung dan berilah kami waktu untuk melakukannya,” papar Said. (SA/ZA)

Mayjen TNI (Purn) Soedarmo
Banda Aceh - Mayjen TNI (Purn) Soedarmo resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada Kamis, 27 Oktober 2016. Pria kelahiran Tulung Agung, Jawa Timur 28 September 1956 itu dipercaya untuk menjalankan tugasnya sebagai Plt Gubernur Aceh dari mulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Febuari 2017.

Karirnya di dunia pemerintahan bermula sejak menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada pertengahan 2015 lalu. Sebelum mengisi jabatan tersebut Soedarmo beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat dengan jabatan terakhir sebagai Staf Ahli bidang Ideologi dan Politik, Badan Intelijen Negara.

Pria lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) 1983 itu mempunyai pengalaman luas di bidang pertahanan dan intelijen. Ia tercatat pernah berdinas di Pusat Intelijen Angkatan Darat (Pusintelad) dan menjalankan tugas operasi pertahanan di Dili, Timor Timur dan Irian Jaya bersama Gatot Nurmantyo, yang sekarang menjabat sebagai Panglima TNI.

Ayah dari dua orang putra dan dua putri tersebut kemudian berkiprah di luar negeri sebagai Atase Pertahanan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dari tahun 1995 hingga 1998, dan Staf Bidang Hukum dan Keamanan KBRI Malaysia dan Atase Pertahan di KBRI Bangkok, Thailand dari tahun 2003 hinga 2006.

Setelah bertugas di berbagai negara dalam bidang pertahanan dan keamanan, Soedarmo kemudian bergabung dengan BIN dengan posisi sebagai Direktur Sumatera dan Kalimantan Deputi II BIN sebelum kemudian dilantik sebagai Kepala BIN Daerah (Kabinda) Kalimantan Timur pada 6 Maret 2012, dan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik BIN pada 15 September 2014.

Terhitung sejak 26 Juni 2015, suami dari Ida Yuliati Soedarmo itu mengakhirinya karirnya di BIN dan TNI setelah mendapat kepercayaan untuk mengisi jabatan sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Belum genap setahun menjabat di Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo mendapat apresiasi dari berbagai pihak terhadap kinerjanya, terutama menyangkut dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 269 daerah di Indonesia pada 9 Desember 2015 silam.

Sebagai seorang dengan latar belakang pendidikan militer, Soedarmo selalu menjalankan tugasnya dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Plt Gubernur Aceh, Soedarmo berulang kali mengingatkan para pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh untuk menjalankan tugasnya dengan disiplin dan sesuai dengan aturan yang berlaku.  Sosoknya yang tegas diharapkan mampu meningkatkan prestasi dan kinerja Pemerintah Aceh walaupun dalam waktu jabatan yang singkat.

JAKARTA – 3 November 2016: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memberi putusan atas gugatan Warga Negara  terhadap Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Aceh, dan DPR Aceh, terkait tidak masuknya nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh. Keputusan gugatan tersebut akan diumumkan dalam persidangan yang rencananya dilangsungkan pada hari Selasa, 8 November 2016.

Gugatan ini diajukan kepada Mendagri, Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh oleh  sejumlah warga Aceh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) dan didaftarkan pada tanggal 21 Januari 2016 lalu di PN Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 33/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.

Nurul Ikhsan selaku Koordinator Kuasa Hukum GeRAM menyatakan bahwa "Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan terhadap Mendagri, Gubernur Aceh dan DPR Aceh sebagai penyelenggara negara yang dengan sengaja melanggar UU dan lalai menjalankan tugasnya dan akibat perbuatannya itu merugikan kepentingan para penggugat”.

“Mendagri dianggap lalai mengawasi Pemerintah Aceh dalam penetapan Qanuan RTWA Aceh. Seharusnya Mendagri membatalkan Qanun RTRW Aceh karena ditetapkan mengabaikan kawasan strategis nasional KEL, dengan demikian Mendagri terkesan melakukan pembiaran. Padahal Mendagri memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sementara itu, Gubernur Aceh dan Ketua DPR Aceh digugat karena mengesahkan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh dengan tidak memasukan beberapa substansi penting yang diamanahkan dalam RTRW Nasional, seperti Kawasan Strategis Nasional Ekosistem Leuser,” Nurul Ikhsan menambahkan.

Prof. Dr. Emil Salim, selaku tokoh lingkungan hidup internasional dan mantan Menteri Lingkungan Hidup turut memberikan keterangan sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta pusat. Beliau memaparkan pembentukan KEL didasarkan atas usulan para pemerintah adat pada masa  tahun 1925 yang menghadang invansi perkebunan dan pertambangan kolonial Belanda di kawasan hutan mereka. Usulan tersebut kemudian mendorong dibuatnya perjanjian yang dikenal dengan “Kesepakatan Tapak Tuan” pada 6 Februari 1934 dan disahkan melalui keputusan Gubernur Aceh No.317/35 pada 3 Juli 1935.
Karena pentingnya Leuser, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan intelektual bersepakat dan meminta pemerintah melindungi KEL. Kesepakatan tersebut dinyatakan dalam deklarasi di berbagai tempat di Aceh dan Sumatra Utara. Presiden Indonesia kemudian menetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1998, yang memuat ketentuan KEL.

Perwakilan dari penggugat, Farwiza mengatakan, “Nilai dari fungsi lingkungan Kawasan Ekosistem Leuser lebih besar daripada kalau ekosistem ini hancur. Tanpa perencanaan kebijakan lingkungan dengan partisipasi publik, jalan menuju pembangunan berkepanjangan akan terus tertutup untuk Aceh. Banjir dan longsor akan bertambah parah, dan air yang semula bersih akan penuh polusi. Gugatan warga negara kami adalah yang pertama kalinya di Aceh. Kami mewakili masyarakat yang meminta agar hukum ditegakkan dan Kawasan Ekosistem Leuser dilindungi.”

Zenzi Suhadi dari Departemen Kajian Pembelaan dan Hukum Lingkungan, Badan Eksekutif Nasional WALHI menemukan bukti motivasi Pemerintah Aceh dibalik penghapusan KEL dari tata ruang Aceh. Zenzi mengungkapkan bahwa, “Sebenarnya dalam pasal 150 UU No.11/2006, secara tegas disebutkan, baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di Aceh dilarang mengeluarkan izin di KEL. Tapi hingga saat ini ada 93 perusahaan di wilayah KEL yang menguasai 351,000 hektar lahan. Jelas Pemerintah Aceh hendak mencari kesejahteraan ekonomi dibalik itu. Tidak dimasukannya KEL ke dalam target perlindungan merupakan bentuk pelanggaran yang berdampak pada pengrusakan.”

“Selain berkonsekuensi langsung terhadap kekayaan keanekaragaman hayati di dalam dan sekitar kawasan, hal tersebut juga akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan di Aceh, setidaknya akan berakibat pada degradasi kualitas 24 sungai yang menjadi sumber air bersih, irigasi dan tatanan kehidupan rakyat Aceh," Zenzi menambahkan.

Sementara itu, Aman Jarum tokoh adat Gayo Lues yang juga bertindak sebagai penggugat, meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut bersikap bijak dalam  menilai dan mengambil putusan terhadap perkara ini. “Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan penting bagi masyarakat di Aceh, khususnya bagi yang tinggal di Kawasan Ekosistem Leuser,” ungkap Aman. Namun menurut Aman Qanun ini secara nyata mengabaikan wilayah kelola masyarakat adat di dalamnya. Aman menyatakan bahwa “Aspirasi Mukim sebagai pemerintahan adat tidak pernah di dengar, apa lagi diundang dalam pembahasan Rancangan Ruang RTRWA Aceh tahun 2013-2033”.

Lebih dari 68,000 orang dari Aceh, Indonesia dan seluruh dunia menandatangani petisi yang sedang berjalan ini melalui change.org/lindungileuser.  Setelah konferensi pers GeRAM menyerahkan petisi mereka ke Kantor Staf Presiden Jokowi sore hari ini. Yanuar Nugroho, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Ekologi menerima petisi tersebut. GeRAM berharap akan mendapatkan lebih banyak tanda tangan lagi sebelum putusan pengadilan.
“Keputusan akhir gugatan yang dikeluarkan akan menjadi sebuah momen besar, dan kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung dan membantu menyebarkan berita gugatan ini ke seluruh Indonesia dan dunia,” ujar Farwiza.(Rill)

Jakarta - Bercermin pada perilaku elit-elit bangsa ini, terutama drama JOKOWI PRABOWO dengan SBY WIRANTO serta PBNU MUI MUHAMMADYAH dengan FPI FUI dan MASYARAKAT MUSLIM, sepertinya Indonesia akan memasuki sebuah ruang waktu yang penuh badai dan tentu akan mengalami turbulensi atau guncangan hebat. Rakyat harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menghadapi segala kemungkinan yang tidak baik, sembari kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bangsa kita yang besar ini diselamatkan dari guncangan, dilindungi dan dibebaskan dari para penguasa yang jahat yang tidak berpihak pada bangsanya.

Apa yang terjadi seminggu terakhir hingga meningkatnya suhu politik di Jakarta dan Indonesia secara umum tidaklah lepas dari sikap para elit bangsa ini. *Mereka lupa tentang hukum AKSI dan REAKSI hingga tidak bisa menahan diri untuk bertingkah yang tidak sepatutnya. Jauh dari kata bijaksana, begitulah sikap para elit bangsa kita saat ini*.

Langkah Presiden yang mengunjungi PRABOWO dan mengundang PBNU MUI MUHAMMADYAH adalah langkah bagus kurang bijak yang justru membuat bangsa TERKOTAK KOTAK. *Pertanyaannya, jika memang tujuan Presiden adalah untuk menyelamatkan kondisi bangsa, mengapa Presiden tidak mengundang semua tokoh bangsa dan semua ormas yang terdata yang memiliki peran dalam aksi 4 Nopember 2016?* Inilah sikap tidak bijak dari seorang Presiden yang entah siapa pembisiknya.

*Kesan yang muncul kemudian adalah langkah presiden tersebut hanya ingin menunjukkan dan menarik garis antara kawan dan lawan, meski sesungguhnya yang dianggab kawan itu belum tentu berpihak sebagai kawan dan yang dianggab lawan itu belum tentu bersikap sebagai lawan*. Namun dari sudut lain, jelas tersirat presiden ingin membangun komunikasi opini dengan publik bahwa PRABOWO, PBNU, MUI dan MUHAMMADYAH ada dikotak presiden, sementara SBY, WIRANTO (yang tidak diajak presiden ke Hambalang), FPI dan PULUHAN ORMAS yang tergabung dalam Gerakan Pembela Fatwa MUI yang menuntut penegakan hukum terhadap Ahok dimasukkan kedalam kotak lawan. *Alhasil, bangsa dikotakkan demi sebuah ekspektasi kekuasaan*.

Semakin menarik bila kita telisik lebih jauh pola yang dilakukan oleh Jokowi. Mengajak Luhut Panjaitan ke hambalang dan bukan Wiranto, tentu menimbulkan interpretasi berbeda beda dari publik. Wiranto Menkopolhukam dan Luhut Menkomaritim. Mengapa Luhut yang diajak presiden dan bukan Wiranto? Mengapa juga kemarin Luhut yang ditanya wartawan tentang aksi 4 Nopember 2016? Tentu akan memunculkan banyak analisis. *LUHUT dan PRABOWO adalah alumni Barret Merah sementara SBY dan WIRANTO adalah alumni Barret Hijau. Adakah ini juga upaya membangun kotak kotak dijajaran TNI?* Semoga tidak.

Reaksi akhirnya muncul dari SBY. Setelah banyak tudingan tertutup mauoun terbuka kepada SBY sebagai dalang aksi 4 Nopember 2016, kemarin di Cikeas, SBY berbicara ke publik lewat media. *Andaikanpun SBY benar ada dibalik 4 Nopember, justru menurut kami itu sikap yang harus didukung karena keberpihakannya jelas kepada Agama yang dianutnya, tidak abu abu dan tidak pengecut, bahwa SBY BERPIHAK PADA ISLAM*. Dalam konperensi pers tersebut, SBY menyampaikan pikiran dan suasana hatinya serta sikap politiknya yang kemudian mendapat tanggapan beragam. Salah satunya ALIFURRAHMAN yang kemudian menulis analisisnya atas sikap SBY. Semua kalimat negatif dituduhkan ALIFURRAHAM kepada SBY, mulai dari kata kekanakan, provokasi dan lain-lain. *Sangat disayangkan tulisan tersebut sungguh jauh dari sebuah nalar intelektualitas. Tulisan yang hanya berbasiskan rasa takut dan kebencian pada SBY. Takut karena SBY akhirnya siap turun gelanggang meski baru pernyataan dan belum turun kejalan bersama rakyat, yang kedua basis kebencian kepada SBY yang tidak bisa diucapkan oleh ALIFURRAHMAN dengan kata-kata kasar*.

Itulah kondisi realitas bangsa saat ini, penguasa sibuk mempertahankan diri dan memperpanjang kekuasaan, sementara rakyat dan kaum yang berseberangan politik dengan penguasa distigmakan sebagai lawan dan harus dihabisi perlawanannya.

*Kotak-kotak itu ternyata membawa ekses negatif dimana kini bangsa terkotak-kotak. Jokowi kotak-kotak, Ahok juga kotak-kotak. Entah kebetulan atau tidak, tapi saat ini bangsa sungguh terkotak-kotak*.

*Semoga segala keburukan ini segera berakhir dan Indonesia melahirkan pemimpin baru nantinya  yang membawa bangsa untuk rakyat dan pemimpin yang melayani bukan dilayani*.

Oleh: Ferdinand Hutahaean*Rumah Amanat Rakyat
 
Konfrontasi

Foto: Agus Setyadi/detikcom
Banda Aceh - Puluhan gelandangan dan pengemis serta anak punk terjaring razia penyakit masyarakat (Pekat) di Banda Aceh. Mereka selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Razia dimulai sejak pukul 09.30 WIB, Kamis (3/11/2016). Petugas yang dibagi dalam dua tim bergerak ke tiga titik. Mereka merazia ke tempat-tempat yang dicurigai lokasi mangkal gepeng.

Saat bergerak ke lokasi pertama di kawasan Keudah, tim gabungan yang terdiri dari personel polisi Polresta Banda Aceh, Satpol PP dan WH serta POM mengamankan sejumlah gepeng yang sedang mangkal di sana. Bahkan seorang pengemis sedang tidur dan membalutkan diri dengan karung besar.

Pengemis tersebut melawan tidak mau ikut. Ia kemudian digendong petugas dan dibawa ke tempat semua gepeng dikumpulkan. Mereka selanjutnya diboyong ke kantor Dinsos dengan menggunakan truk dan dikawal ketat.

Sementara di Terminal Keudah, petugas mengamankan dua anak punk. Di sana juga ditemukan beberapa plastik bekas lem cap kambing yang sudah dihisap. Selain itu, petugas juga dikabarkan menemukan bong sabu di kawasan Peunayong.

"Jumlahnya kita masih mendata. Karena tadi ada dua tim yang bergerak harus kita data dulu jumlah yang terjaring nanti baru kita tahu jumlahnya berapa orang," kata Kasi Ops Satpol PP dan WH Banda Aceh, Hardi Karni, kepada wartawan di sela-sela razia.

Menurutnya, pihaknya hanya bertugas melakukan penertiban gepeng. Tim melakukannya dengan persuasif. Tidak ada kekerasan dalam razia ini.

"Yang terjaring hari ini akan kita serahkan ke Dinsos. Nanti mereka yang mendata dari mana asal gepeng ini. Pihak Dinsos nanti yang akan memutuskan apakah mereka dibina atau dipulangkan ke kampung masing-masing," jelas Hardi.(Detik.com)

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat dievakuasi menggunakan angkutan kota (angkot) saat diamuk oleh warga Rawa Belong, 2 November 2016. ISTIMEWA
Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dijaga ketat saat didemonstrasi sekelompok orang yang mengatasnamakan warga Rawa Belong, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Meski begitu, pengamanan sempat dibobol demonstran.

Ahok pun tetap melanjutkan blusukan dengan dikawal ketat puluhan polisi. Namun kerusuhan kembali pecah saat demonstran melihat jalan kecil. Mereka langsung memburu Ahok sambil berlari ke arah jalan kecil itu. "Kami warga asli! Kami menolak Ahok! Bunuh Ahok!" kata para demonstran.

Kondisi semakin tidak kondusif. Ahok diarahkan menuju jalan raya. Tak berapa lama, ajudan Ahok menyetop satu angkutan kota (angkot) biru bernomor 24 rute Pasar Kopro-Binus-Srengseng-Slipi. Tiga orang yang berada di dalam terpaksa diturunkan.

Hari ini, Ahok kembali blusukan untuk menemui warga Sukabumi Utara, Jakarta Barat. Ahok datang sekitar pukul 16.15 WIB. Sesampai di sana, Ahok sempat menyapa masyarakat dan berfoto.

Saat hendak menyambangi warga lebih jauh, Ahok justru disambut penolakan oleh sekelompok orang yang mengaku warga setempat.

Ahok sempat menanggapi santai penolakan itu. Namun kondisi semakin pecah saat demonstran menerobos pengamanan. Penerobosan berkali-kali dilakukan. Saat itu, jumlah aparat belum tampak begitu banyak. Ahok dievakuasi di Kepolisian Sektor Kebon Jeruk, Jakarta Barat.(Tempo)

PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) luncurkan Kawasaki Ninja 650 di ajang Indonesia Motorcycle Show. FOTO/ Jegesta
Jakarta - PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) luncurkan Kawasaki Ninja 650 di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2016. Hadir dengan beberapa penyegaran, Ninja 650 tampil lebih agresif dibanding generasi sebelumnya.

"Kawasaki menghadirkan produk sepeda motor premium untuk penggemar sepeda motor tanah air. Dengan begitu, Ninja 650 akan semakin meramaikan pasar sepeda motor sport di Indonesia," ujar Deputy Head Sales and Promotion Division KMI, Michael chandra Tanadhi, saat peluncuran Ninja 650 di JCC, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Sementara itu,  Line Head Research Development & Design Marketing Division KMI,  Sucipto Wijono mengatakan, Kawasaki Ninja 650 didesain langsung oleh Kawasaki Jepang. "Berbeda dengan generasi terdahulu, Ninja 650 memiliki mengadopsi garis tajam yang memperlihatkan kesan sporty," ungkap Sucipto.

Selain itu, Sucipto menambahkan, Ninja 650 dibekali dengan tralis baja baru yang lebih ringan. Alhasil bobot yang ditawarkan juga lebih ringan dari generasi sebelumnya. "Beratnya jadi lebih ringan sekitar 9 Kg dari pendahulunya," tandasnya.

Untuk urusan harga, Ninja 650 warna Black dibanderol dengan harga Rp 164,900.000 On The Road (OTR) dan mulai dilakukan pengiriman pada Desember. Sedangakan edisi spesial akan dibanderol dengan harga Rp 166.900.000 dan mulai dikirim pada Februari. (Sindo)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.