StatusAceh

Pemerintah akhirnya memutuskan polemik sengketa empat pulau Aceh masuk wilayah Sumatera Utara. Pemerintah memutuskan empat pulau tersebut sah milik Aceh. Foto/Tangkapan Layar

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menetapkan empat pulau sengketa—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Aceh. Pengumuman tersebut disampaikan langsung dari Istana Negara pada Selasa, 17 Juni 2025, dan menandai babak baru dalam penyelesaian sengketa wilayah melalui pendekatan yang mengedepankan keadilan historis dan keberlanjutan ekologis.

Keputusan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk akademisi Universitas Nasional, Mochdar Soleman. Dalam keterangan persnya pada Rabu (18/6/2025), Mochdar menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo mencerminkan pertimbangan menyeluruh terhadap hak-hak masyarakat lokal, sekaligus berpijak pada kajian historis dan ekologis yang komprehensif.

“Keputusan ini tidak hanya bersandar pada aspek administratif, tetapi juga mengakui keberadaan masyarakat lokal yang selama ini hidup dan menggantungkan kehidupannya dari sumber daya di wilayah tersebut,” ujar Mochdar.

Ia menyoroti bahwa pijakan keputusan ini antara lain mengacu pada dokumen penting seperti Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara tahun 1992. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik wilayah berdasarkan rekam jejak sejarah dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ruang hidup.

Lebih jauh, Mochdar menilai penetapan empat pulau ini sebagai bagian dari Aceh merupakan implementasi dari otonomi relatif yang menghormati hak daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini merupakan bukti bahwa pemerintah pusat tidak alergi terhadap koreksi terhadap ketidakadilan historis. Sebaliknya, ini justru memperkuat relasi antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih adil dan berimbang,” jelasnya.

Kendati demikian, Mochdar mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana pengelolaan wilayah tersebut dilakukan ke depan. Ia menekankan perlunya melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses perencanaan dan pengelolaan, guna menghindari eksploitasi sumber daya yang berlebihan.

“Empat pulau ini memiliki potensi ekologis dan ekonomi yang besar, namun juga rentan. Pengelolaan yang tidak bijak justru dapat merusak daya dukung lingkungan serta merugikan masyarakat lokal,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut bukan sekadar garis batas geografis, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai ekologis, budaya, dan sosial yang tinggi. “Pulau-pulau ini harus dilihat sebagai ruang kehidupan yang perlu dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan,” tutup Mochdar.

Keputusan Presiden Prabowo ini diharapkan dapat menjadi model penyelesaian sengketa wilayah lainnya di Indonesia—yakni penyelesaian yang tidak hanya adil secara administratif, tetapi juga berlandaskan pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dengan pendekatan yang mengedepankan nilai historis, partisipatif, dan ekologis, langkah ini mencerminkan arah baru dalam tata kelola wilayah yang inklusif dan berkeadilan sosial.[]

Lhokseumawe – Civitas akademika Universitas Malikussaleh (Unimal) turun langsung ke Pantai Ujong Blang, Lhokseumawe, pada Sabtu (19/4/2025) untuk melaksanakan aksi bersih-bersih pantai sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan pesisir.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Dies Natalis Unimal ke-55 yang sempat tertunda pada tahun sebelumnya, dan sekaligus menjadi momentum menyambut ulang tahun ke-56 universitas yang akan jatuh pada 12 Juni 2025 mendatang.

Dengan mengusung tema “Hidup Lestari Tanpa Semesta Sampah”, aksi bersih pantai ini dipimpin langsung oleh Rektor Unimal, Prof. Dr. Herman Fithra, ASEAN Eng, dan melibatkan para pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, puluhan mahasiswa dari berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan fakultas, serta sejumlah stakeholder yang menjadi sponsor kegiatan, antara lain Harbour Energy, SKK Migas, Bank Syariah Indonesia (BSI), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), dan Mubadala Energy.

Seluruh peserta bergotong royong memungut sampah plastik, botol bekas, styrofoam, batok kelapa, dan limbah rumah tangga lainnya yang berserakan di sepanjang garis Pantai Ujong Blang.

Ketua panitia kegiatan, Teuku Kemal Fasya, menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kalangan mahasiswa, serta mengajak masyarakat khususnya pemilik kafe agar lebih peduli terhadap kawasan pesisir dan jangan membuang sampah plastik ke pesisir pantai. Jika itu masih terjadi maka ia akan meminta Walikota Lhokseumawe untuk menindak tegas pelaku usaha cafe yang berada di Ujong Blang tersebut.

“Pantai Ujong Blang merupakan salah satu ikon wisata di Lhokseumawe. Sudah semestinya kita jaga bersama. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa civitas akademika Unimal tidak hanya peduli pada pendidikan, tetapi juga aktif dalam isu-isu lingkungan dan sosial,” ujarnya.

Kemal yang juga menjabat sebagai Kepala UPT Bahasa, Kehumasan, dan Penerbitan Unimal menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program yang telah direncanakan untuk Dies Natalis ke-55 tahun lalu, namun baru bisa direalisasikan tahun ini karena berbagai kendala teknis dan padatnya agenda kampus.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para sponsor yang telah mendukung kegiatan ini. “Kami berterima kasih kepada Harbour Energy dan SKK Migas yang telah mendukung sejak tahun lalu, meski pelaksanaannya baru bisa dilakukan tahun ini. Juga kepada Mubadala Energy, Bank Syariah Indonesia, dan PT PIM yang terus berkontribusi dalam program-program lingkungan yang kami selenggarakan,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor Unimal, Prof. Dr. Herman Fithra, ASEAN Eng, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari kontribusi perguruan tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ia juga menegaskan bahwa aksi bersih pantai ini akan dilanjutkan dengan program penghijauan di lingkungan kampus.

“Selain membersihkan pantai, kami juga akan melakukan gerakan penghijauan di Kampus Reuleut dengan menanam berbagai jenis pohon. Ini adalah komitmen kami untuk menjadikan kampus dan lingkungan sekitar lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan,” tutup Prof. Herman.

Selain aksi bersih-bersih, kegiatan ini turut diisi dengan edukasi singkat kepada masyarakat pesisir mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang bijak serta dampak negatif sampah plastik terhadap ekosistem laut.[]