2019-04-14

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

India - Pria India bernama Pawan Kumar nekat memotong jari telunjuknya karena merasa menyesal setelah memilih partai yang salah dalam pemilu yang baru lalu.

Dalam sebuah video yang viral di media sosial setempat, Pawan Kumar mengatakan dia menjadi bingung oleh simbol-simbol pada mesin pemilihan elektronik di tempat pemungutan suara (TPS).

Alhasil, dia justru memilih Partai Bharatiya Janata (BJP), partai yang mendukung Perdana Menteri Narendra Modi.

Padahal, sebagaimana dikutip dari The Straits Times pada Sabtu (20/4), Kumar awalnya berniat memilih lawan regional BJP di negara bagian Uttar Pradesh, yang didukungnya.

Menyesal akan hal tersebut, Kumar pulang ke rumah dengan lesu dan kemudian berniat memotong jari telunjuknya dengan pisau daging.

Meski suara dalam pemilu India diberikan secara elektronik di TPS, namun setiap pemilih diwajibkan mencelupkan salah satu jarinya ke tinta, untuk memastikan mereka tidak memilih lagi.

Dalam video yang viral itu, terlihat pisau daging tergeletak di tanah dengan darah segar yang menempel di permukaannya.

Video itu juga memperlihatkan Kumar berdiri seraya memegang perban yang menutup jari telunjuknya yang telah dipotong. Adapun jari yang dipotong hanya disorot sekilas, tidak begitu jelas.

"Saya ingin mendukung (partai berlambang) gajah, tetapi justru memilih bunga," katanya di video.

Bunga teratai adalah simbol BJP, sedangkan gajah adalah representasi untuk Partai Bahujan Samaj, yang merupakan bagian dari aliansi oposisi terhadap pemerintahan PM Modi di India Utara.

Di India, simbol partai digunakan sebagai opsi pilihan pada mesin pemungutan suara.

"Saya pulang dan memotong jari saya dengan pisau. Saya kecewa salah memilih," lanjut Kumar dalam video tersebut.

Masih dalam video yang sama, Kumar mengatakan bahwa dirinya murni mendukung Partai Bahujan Samaj, dan tidak ada tekanan atas sikapnya tersebut.

Pemilu di India berlangsung secara maraton sejak 11 April lalu, dan akan berakhir pada 19 Mei mendatang.

Pemilu di India merupakan pesta demokrasi berbiaya termahal di dunia, di mana menurut pengamatan majalah Forbes, biaya operasionalnya mencapai US$ 7 miliar, atau setara Rp 98 triliun.

Dana sebesar itu digunakan untuk mengakomodasi layanan pemilu bagi 830 juta pemilih di India, yang akan memberikan suara mereka kepada sekitar 8.000 kandidat dari 450 partai politik berbeda.

Pemilu termahal ini juga tidak lepas dari campur tangan para hartawan yang sibuk memberi donasi. Dunia korporat India pun memberi dukungan finansial yang besar bagi Narendra Modi, demikian laporan The Straits Times.

Menurut Centre for Media Studies asal New Delhi, dana pemilu India terus menanjak sejak tahun 2009.

Pada tahun 2014 saja, dana yang digelontorkan mencapai USD 5 miliar atau Rp 70 triliun. Angka itu naik hingga USD 2 miliar (Rp 28 triliun) dari tahun 2009. | Liputan6.com

Lhokseumawe - ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH) Universitas Malikussaleh Muhammad Fadli tanggapi pernyataan Rektor Unsyiah, Prof Samsul Rizal yang mensinyalir, ada pihak tertentu yang membekingi aksi demo tolak tambang emas beberapa pekan lalu. 

Menurutnya,aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada dua minggu lalu di koeta Radja Banda Aceh itu murni menuntut penolakan PT EMM di Beutong, Nagan Raya yang dilakukan oleh elemen masyarakat Aceh khususnya mahasiswa yang mendapat dukungan dari berbagai pihak baik masyarakat sipil,para akademisi,dan praktisi khususnya para dosen

"Karna ini merupakan permasalahan bersama Masyarakat Aceh tidak mau kejadian di Papua dengan PT Freeport nya terulang kembali di Aceh dengan PT EMM tersebut, dan itu akan memunculkan berbagai konflik baru kedepannya baik kerusakan lingkungan hidup,penggusuran tanah masyarakat dan pula bisa timbul kembali konflik bersenjata nantinya,"kata  Fadli kepada media ini, Sabtu (20/4/2019).

Namun,
Fadli menyayangkan saat melihat dan mendengar beberapa argumentasi Prof Samsul yang merupakan Rektor Unsyiah yang mendiskreditkan aksi tersebut.

Menurut nya aksi tersebut di tunggangi oleh kepentingan segelintir orang, Mahasiswa harus cerdas katanya di beberapa media. Seharusnya setingkat profesor harus memfilterisasi setiap argumentasi nya, apakah itu akan menyakiti hati rakyat, apakah itu mempunyai bukti yang valid dan kongkrit atau mungkin rektor Unsyiah yang telah ditunggangi untuk meredam massa mahasiswa yang begitu besar?

"Kampus bukan hanya tempat untuk melahirkan para sarjana yang punya IPK tinggi, tapi kampus juga tempat melahirkan para pejuang,yang akan menyampaikan suara-suara yang terzhalimi di pelosok Negeri," terang
Fadli.
 
Perlu juga diketahui bahwasanya setelah di analisis pemberian izin PT EMM tersebut telah melanggar beberapa prosedur, seperti

1. khusus untuk Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 3 tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf cc dan kembali ditegaskan dalam pasal 13 Bab IV ketentuan lain-lain dalam ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa poin utama tentang kewenangan Pemerintah di Aceh yang belum diatur dalam PP ini dan mempunyai eksternalitas nasional tetap menjadi kewenangan Pemerintah, sedangkan dalam ayat ke 2 dijelaskan secara substansi bahwa kewenangan Pemerintah di Aceh yang belum diatur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan Gubernur, tetapi faktanya dalam proses pengurusan izin IUP PT EMM diketahui bahwa pertimbangan dari Pemerintah Aceh sama sekali tidak dilakukan sebagaimana amanah PP Nomor 3 tahun 2015,

2. Kemudian di dalam UU No 11 tahun 2006 tentang UUPA di dalam pasal 156 dinyatakan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota, mengelola sumberdaya alam di Aceh baik didarat maupun dilaut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Sumber daya alam tersebut dirinci lebih lanjut pada ayat 3, meliputi: bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan.
Sedangkan ruang lingkup pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksaan, pemamfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksporasi, operasi produksi, dan budidaya. Berdasarkan atas kajian hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa IUP PT Emas Mineral Murni (EMM) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Nomor ;66/1/IUP/PMA/2017 tertanggal 19 Desember 2017 Karna 2 poin utama tersebut pemberian izin untuk PT. EMM berpotensi melanggar hukum dan cacat prosedur formil dan materil

Jelanya lagi, Aceh sudah dari tahun 2005 berdamai dengan RI,namun sampai saat ini perdamaian tersebut hanya dirasakan oleh segelintir orang saja yang mempunyai kepentingan dan kekuasaan.

"Seharusnya kekhususan Aceh yang termaktub di dalam UU No. 11 tahun 2006 harus di hargai oleh pemerintah pusat, didalam kaidah hukum juga kita mengenal azaz Lex specialis derogat legi generalis (hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum),"terangnya.

Alur Ekonomi Pancasila dan konstitusi kita tepat nya di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Jelas disitu bukan untuk kemakmuran para pengusaha !!!

"Kami para mahasiswa/i dan khususnya saya pribadi meminta Prof Samsul untuk mencabut pernyataan nya di beberapa media bahwa mahasiswa di tunggangi dalam aksi tersebut atau kami akan melakukan langkah-langkah konkrit lainnya seperti menempuh jalur hukum, karna itu merupakan fitnah yang sangat menyakiti kami mahasiswa yang berjuang setelah era reformasi, aksi menolak PT EMM itu termasuk yang terbesar dalam sejarah mahasiswa Aceh," ungkap Muhammad Fadli. (*)

Muhammad Ikram Zamzami, mahasiswa asal Aceh di Mesir saat ini dirawat intensif di El-Sefarat Hospital, Kairo. (Foto: Dok. KMA)
Mesir - Mahasiswa Aceh di Mesir tengah menggalang dana untuk kesembuhan Muhammad Ikram Zamzami, yang saat ini mengalami sakit parah dan dirawat intensif di El-Sefarat Hospital, Kairo. Ia dilarikan ke rumah sakit pada Rabu (17/4).

Ikram tiba di Mesir pada bulan Desember 2018, dan saat ini masih belajar di kelas persiapan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan tercatat sebagai anggota Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA) Mesir.

Remaja yang berasal dari Ajun, Banda Aceh ini, mulai mengalami gejala penyakit sekitar tiga minggu lalu. Awalnya Ikram menderita demam ditambah muntah-muntah. Ia juga punya luka di kaki yang terus membengkak.

Semakin lama, kondisinya semakin parah hingga Ikram mulai sesak nafas dan tak bisa tidur dengan normal. Ikram harus tidur dengan posisi duduk. Ia akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Tayseer, Nasr City.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Ikram didiagnosa menderita asma. Ia hanya diberi obat penyakit asma. Namun, setelah obatnya habis, kondisi Ikram masih belum membaik.

Ikram lalu dibawa ke Rumah Sakit Rab’ah, Nasr City, untuk didiagnosa ulang. Setelah itu, ia dibawa ke dokter Latifah, dokter yang biasa menangani mahasiswa Indonesia. Latifah menyarankan agar Ikram dibawa ke Rumah Sakit El-Sefarat, Kairo.

Meskipun sempat tersebar bahwa Ikram menderita leukimia. Namun, di Rumah Sakit El-Sefarat, Ikram divonis menderita gagal jantung, peradangan hati dan ginjal. Detak jantungnya sangat lemah dan jauh di bawah normal. Pihak dokter juga mendeteksi adanya cairan di sekitar hati dan perut Ikram yang harus disedot keluar.

Ikram masih dalam kondisi kritis. Pihak dokter terpaksa menggunakan sinar Akko di jantungnya dan sinar-X di dada, untuk memeriksa kinerja jantung. Selang juga dipasang pada laring untuk membantu Ikram bernapas. Kamis (18/4), Ikram sempat berada dalam keadaan koma. Namun, alhamdulillah sekarang kondisinya sudah agak membaik.

Saat ini pemuda yang berasal dari keluarga kurang mampu ini masih menjalani perawatan intensif di ICU Rumah Sakit El-Sefarat, Kairo. Dana yang sudah dihabiskan untuk pengobatan dan perawatan Ikram sekitar 30 juta di hari pertama dan kedua di rumah sakit. Ia masih membutuhkan biaya yang cukup besar.

Ketua KMA Mesir, A’maril Basyiriy, berharap ke semua pihak untuk terus mendoakan dan mendukung Ikram. Ia juga berterimakasih kepada semua masyarakat yang sudah membantu mendonasikan uang untuk proses pengobatan dan perawatan Ikram.

“Terima kasih banyak atas doa dan dukungan dari berbagai orang dermawan yang sudah menyumbang untuk proses pengobatan Ikram. Kita berharap kondisi Ikram yang sekarang masih di ICU semakin membaik,” harap A’maril.

Untuk para dermawan yang ingin menyumbang, KMA membuka donasi yang bisa dikirimkan ke rekening Bank Mandiri Syariah atas nama Keluarga Mahasiswa Aceh Mesir (777-333-5529) atau ke rekening BRI atas nama Syifaurrahman (3340-01-023304-53-3). Selain itu, dermawan juga bisa menyumbang di website Kitabisa.com (https://m.kitabisa.com/bantumuhammadikram). Nomor yang bisa dihubungi +201021078491 (Syifaurrahman).[]

Ilustrasi
SLEMAN - Warga Dusun Murten, Desa Tridadi Sleman gempar. Tugiman (53) warga setempat yang juga Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 21 Desa Tridadi, Sleman ditemukan gantung diri di belakang rumahnya, Jumat (19/4/2019). Belum jelas motif aksi nekat tersebut. Pasalnya tidak ada tanda tanda mencurigakan selama dirinya menjalankan tugas di TPS tersebut.

Kapolsek Sleman, Kompol Sudarno mengatakan, kasus yang menghebohkan ini bermula saat anak Tugiman hendak mencari keberadaan ayahnya. Sejak pamit ke kebun, Tugiman tidak kembali ke rumahnya.

Sebelumnya Tugiman pulang dari TPS pada Kamis pagi. Kemudian dia istirahat dan hari berikutnya dia pamit ke kebun. "Dari keterangan keluarga, dia pergi ke kebun sejak pagi. Pas anaknya mau ke belakang rumah malah menemukan ayahnya gantung diri di tempat jemuran belakang rumah," terangnya kepada wartawan , Jumat (19/4/2019).

Anaknya pun kaget dan langsung minta tolong warga sekitar. Kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sleman. Pihaknya pun segera mengirimkan petugas dan tim medis guna melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban yang sudah kaku menggantung. "Hasil pemeriksaan medis, tidak ditemukan tanda - tanda penganiayaan di tubuh korban. Ini murni bunuh diri," katanya.

Ketika dikejar kemungkinan penyebab Ketua KPPS ini bunuh diri, Sudarno tidak mau berspekulasi. Ini lantaran tidak ada riwayat penyakit yang diderita pelaku yang mengakhiri hidupnya dengan cara nekat tersebut.

"Kita mencoba mencari keteragan ke anggota KPPS juga tidak ada masalah. Jadi belum bisa dipastikan," bebernya. Setelah dilakukan pemeriksaan jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan pada sore hari tadi. | Sindonews

LHOKSUKON – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nisam, Aceh Utara menjadwalkan pemungutan suara ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 38 Desa Meunasah Cut, Selasa (23/4/2019).

PSU tersebut diadakan atas rekomendasi Panwaslih Aceh Utara, karena di TPS tersebut ditemukan dugaan pelanggaran saat pemilihan, Rabu (17/4/2019).

Panwaslih Aceh Utara menyebutkan di lokasi itu ditemukan ada sekitar sejumlah saksi yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.

Ketika pencoblosan itu, tiba-tiba seorang warga memvideokan dan kemudian mengupload ke facebook. Selanjutnya,  setelah pihak Panwaslih Aceh Utara mendapat informasi tersebut,  meminta supaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara mengadakan PSU.

“Informasi saya terima dari KPPS di lokasi tersebut ada sekitar 10 saksi yang melakukan pencoblosan dari satu kali. Saat itu ada warga yang memvideokan, sehingga video itu tersebar,” ujar Ketua PPK Nisam Nahyul Mauli, kepada Serambinews.com.

Akibatnya ketika itu, suara tidak lagi dihitung ulang karena sudah ricuh.

Kotak suara tersebut sekarang sudah diamankan ke Balai Desa Kantor Camat Nisam. “Besok kami juga akan mengadakan pleno. Tapi khusus untuk TPS tersebut (38) nanti akan kami skor dulu,” ujar Nahyul.

Saat ini pihaknya juga sedang menunggu logistik berupa surat suara dan juga kotak suara untuk PSU.

Ketua KIP Aceh Utara Zulfikar SH menyebutkan pihaknya sudah menyampaikan hal itu ke KIP Aceh, untuk mendapatkan surat suara.

“Berdasarkan informasi yang kami terima di Meunasah Cut, terjadinya pencoblosan lebih dari satu kali, sehingga pihaknya mengadakan PSU berdasarkan rekomendasi Panwaslih Aceh Utara,” ujar Zulfikar SH. (*) 

Sumber: serambinews.com

Insiden kecelakaan kerja terjadi di kapal pengangkut pasir di Kabupaten Siak, Riau. Dalam musibah ini, sebanyak empat anak buah kapal (ABK) dinyatakan meninggal dunia.Foto Okezone/Banda HT
PEKANBARU - Insiden kecelakaan kerja terjadi di kapal pengangkut pasir di Kabupaten Siak, Riau. Dalam musibah ini, sebanyak empat anak buah kapal (ABK) dinyatakan meninggal dunia. Humas Basarnas Pekanbaru, Kukuh Widodo mengatakan keempat korban meninggal dunia diduga karena menghirup udara beracun. Rekan korban sempat, mencoba menolong, tapi kesulitan karena bunker kapal sangat gelap dan pengap.

"Saat ini semua ABK sudah berhasil dievakuasi dari bunker, namun semuanya meninggal dunia," kata Kukuh, Jumat (19/4/2019).

Empat korban meninggal itu adalah Fahruddin, Indra Bayu, Indra Maulana Ansar dan M Ishak. Kukuh menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi dan kapten kapal pada pukul 09.00 WIB, keempatnya bertugas membersihkan dan memperbaiki bunker kapal. Saat ini posisi Kapal BG Maju Lancar berada di Pelabuhan Industri Buton, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.

Saat membersihkan diduga mereka tidak menggunakan peralatan yang standar seperti tabung oksigen. Rekan korban baru mengetahui karena korban sudah lama tidak keluar dalam dari bunker kapal. Bunker kapal pasir itu berbentuk lorong dan panjang, ini yang membuat korban tidak selamat.

Sekitar pukul 12.00 WIB, Kapten Kapal BG Maju Lancar mencoba mengevakuasi korban. Untuk masuk ke dalam bunker, kapten kapal menggunakan peralatan tabung oksigen. Namun karena lokasi sangat tidak memungkinkan, kapten kapal hanya bisa mengevakuasi satu korban.

Sekitar pukul 13.30 WIB, kru kapal menelepon Basarnas. Tidak lama tim datang ke lokasi. Petugaspun berhasil mengevakuasi korban satu persatu. Selain dari Basarnas, tim rescue yang melakukan evakuasi berasal dari pihak Kepolisian, Dinas Kebakaran, Syahbandar dan warga.

"Di dalam bunker tentunya mengandung gas beracun, seharusnya apabila melakukan pembersihan harus menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) biar safety. Saat mengevakuasi, tim tentu menggunakan alat keselamatan," tukasnya. | Sindonews

Lhoksukon - Kantor Lembaga bantuan hukum (LBH) Samudera Pase resmi didirikan tepatnya di jalan Medan Banda Aceh, depan SPBU Gampong Meunasah Ranto Lhoksukon, Aceh Utara. Jumat, (19/4/2019)

Ketua Umum LBH Samudera Pase Advokat Muzakir, SH di dampingi Ketua I, Armia, SH.,MH mengatakan tujuan pendirian LBH tersebut untuk membantu masyarakat umum, terutama warga Dayah yang ada di Aceh Utara, dan umumnya Aceh.

"Pendirian LBH ini mengingat banyak masalah yang harus di advokasi, apa lagi masyarakat menengah ke bawah banyak yang tidak tersentuh bantuan hukum." jelas Muzakir.

Untuk membayar pengacara mungkin banyak masyarakat yang tidak mampu, itu karena faktor ekonomi, apalagi banyak masyarakat yang membutuhkan keadilan malah tidak terpenuhi ketika menjalani proses hukum atau menghadapi putusan hakim.

"Kehidupan masyarakat kita umumnya kelas menengah ke bawah, jika ada suatu masalah yang menimpanya dan butuh keadilan maka untuk membayar pengacara kebanyakan dari mereka tidak mampu," Terang Muzakir.

Selain itu, banyak kasus yang terjerat warga Dayah tidak ada yang membantu mereka, contoh kasus yang dialami salah seorang guru pengajian di Aceh Utara pada waktu lalu terkait penyebaran video Ma'ruf Amin yang mengucapkan natal.

"Keadilan bagi warga Dayah adalah salah satu upaya kita di LBH ini, karena kita semua tau bahwa selama ini tidak ada lembaga hukum yangbm konsen untuk dayah dan warga dayah" tambah Armia.

Selain itu Armia berharap, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tidak segan-segan datang ke kantor LBH Samudera Pase.

"Kita harap masyarakat yang butuh keadilan hukum bisa datang ke kantor, kami juga siap memberi konsultasi hukum serta advokasi baik litigasi maupun non litigasi," harapnya.

LBH Samudera Pase merupakan suatu lembaga bantuan hukum  berkumpulnya para pengacara atau advokat dari Aceh Utara. (*)

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra meminta seluruh kader PBB untuk tidak terpengaruh dengan hasil QC atau hitung cepat. (Issak/JawaPos.com)
Jakarta - Hasil hitung cepat alias Quick Count (QC) telah dirilis oleh sejumlah lembaga survei di Indonesia. Ada tujuh partai politik yang diprediksi tidak akan lolos Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4 persen di pileg 2019. Salah satunya, Partai Bulan Bintang (PBB).

Namun, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra meminta seluruh kader PBB untuk tidak terpengaruh dengan hasil QC. Bagi Yusril, kemunculkan hitung cepat hasil pemilu berpotensi akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan.

“Apapun hasil Quick Count jangan membuat para caleg dan aktivis Partai Bulan Bintang (PBB) terpengaruh. Jangan sampai hasil akhir pemilu justru hanya mengikuti dan melegitimasi hasil Quick Count,” kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (19/4).

Dia mengatakan, hasil akhir pemilu adalah hasil yang secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karenanya, pihaknya meminta seluruh kader dan simpatisan untuk tidak lengah mengawal suara PBB.

“Tetaplah waspada dan jangan lengah. Kawal suara sampai perhitungan akhir. Insya Allah, Tuhan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Partai Bulan Bintang!” tegas Yusril.

Sementara itu, Ketua Bidang Pemenangan PBB, Sukmo Harsono mengatakan, tengah melakukan rekapitulasi suara yang berasal dari caleg partai di seluruh Indonesia. Dari sampling yang sudah masuk, pihaknya mengklaim telah memperoleh suara 4,4 persen.

Itu berdasarkan suara caleg di tingkat DPR RI pada dapil Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur dan DKI Jakarta. Atas dasar itu, Sukmo meyakini hitungannya tak akan meleset dari hasil Real Count KPU.

“Hitungan kami saat ini suara PBB sudah 4,4 persen. Dan saya yakin real count KPU nanti akan sesuai dengan hitungan internal PBB,” pungkasnya.

Diketahui, dalam seluruh hasil hitung cepat lembaga survei, ada tujuh partai yang diprediksi tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Adapun 4 dari 7 partai yang tak lolos Senayan merupakan partai baru. Artinya, keseluruh partai baru ditanyatakan tidak lolos.

Mereka adalah Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Adapun partai yang terpaksa terdepak dari Senayan adalah Partai Hanura. Sedangkan dua partai lainnya adalah partai lama yang belum lolos ke Senayan, yakni PBB dan PKPI. | Jawapos

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengkoreksi kesalahan input data suara dari form C1 di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di situs resmi KPU. Awalnya di TPS 093 Bidara Cina, Jatinegara, Jaktim, suara Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi tak sesuai antara C1 dan input di Situng KPU.

Dimana dalam scan C1 yang diunggah, suara Jokowi-Ma'ruf 47, sementara Prabowo-Sandiaga 162 suara. Tapi, dalam data yang diinput KPU, suara Jokowi-Ma'ruf naik menjadi 180, untuk Prabowo-Sandiaga menyusut jadi 56 suara. Jokowi naik 133 suara, Prabowo turun 106 suara.

Komisioner KPU Evi Novida Malik menjelaskan, Situng adalah upaya pihaknya untuk menjadikan Pemilu serentak transparan dan siapapun bisa melihat penghitungan suara. Apabila ada kesalahan, KPU tak menutup diri untuk melakukan koreksi.


"Ini adalah bagian dari transparansi kami sebagai penyelenggara Pemilu. Setiap orang boleh memberikan masukan bila ada yang tidak pas di entri," jelas Evi kepada merdeka.com, Jumat (19/4).

Evi pun menegaskan, kesalahan entri kasus di TPS 093 di Badara Cina telah diperbaiki. Dalam Situng KPU. suara Prabowo-Sandi kembali seperti di C1 yakni 162. suara Jokowi-Ma'ruf 47.

"Data scan dan upload adalah data sementara, pada penghitungan di TPS para saksi dan Panwas mendapatkan salinannya juga. Pada rekapitulasi di PPK dapat dikoreksi bila ada kesalahan. Bila kesalahan input maka kita koreksi input sesuai C1," tutup dia. | Merdeka.com

Kepala KSP dan Wakil Ketua TKN, Jenderal (Purn) Moeldoko
Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang juga Kepala Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko mengakui kekalahan pasangan 01 itu di sejumlah daerah.

Berdasarkan hasil hitung cepat, daerah-daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat hingga NTB, Jokowi-Ma'ruf mendapat sedikit suara dibanding Prabowo-Sandi yang bisa menang hingga di atas 70 persen.

"Ya kalau kita lihat dari daerah yang kering, itu relatif basisnya Islam, muslimnya kuat. Aceh, Sumbar, Riau, Jabar, terus juga NTB. Kenapa begitu terpengaruh? Karena hembusan isu yang dari  awal sudah diwaspadai itu, itu memang luar biasa kuat. Waduh semburannya luar biasa," jelas Moeldoko, di kantornya, Bina Graha Jakarta, Kamis 18 April 2019.

Isu agama yang kerap dialamatkan ke Jokowi, seperti kalau terpilih maka azan akan dilarang. LGBT juga diisukan akan dilegalkan, hingga pernikahan sesama jenis. Di mana semua itu jelas-jelas hoaks atau tidak benar. Sebelumnya Jokowi juga dihantam isu sebagai kader PKI.

Selama kampanye di daerah-daerah, Jokowi selalu mengangkat isu itu. Ia mengklarifikasi soal kabar bohong. Dimana dalam survei internal, menurut Jokowi yang percaya isu hoaks itu mencapai sekitar 9 juta orang.

Moeldoko mengatakan, ia diberi tahu oleh orang-orang Aceh. Bahwa kalau isu agama, maka selesai sudah. Maka di hitung cepat itu, bahkan Prabowo mampu menang hingga 80 persen lebih.

Dihantam isu agama itu, Moeldoko mengakui keberadaan tokoh-tokoh agama yang ada di kubu Jokowi seperti Ustad Yusuf Mansur dan M.Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, belum mampu meredam isu seperti itu.

"Masih belum bisa mengubah situasi. karena ya, apa ya, menyentuh emosi, ya. Tapi mudah-mudahanlah nanti, kita sudah tidak lagi bicara di arah itu semuanya sudah fokus pada upaya membangun negara," ucap mantan Panglima TNI itu. | Vivanews

Banda Aceh - Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Aceh kalah telak dalam Pilpres 2019. Tim Kampanye Daerah (TKD) Aceh mengaku tidak mampu melawan fitnah dan hoax kepada pasangan capres nomor 01 tersebut.

"Kencangnya fitnah dan hoax itu hingga kami tidak mampu membendungnya," Ketua TKD Aceh Irwansyah dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (18/4/2019).

Menurut Irwansyah, TKD Aceh sudah bekerja maksimal untuk menyosialisasi program-program dan keberhasilan yang telah dilakukan Jokowi di Aceh. Selain itu, mereka menyosialisasi program yang bakal dilakukan Jokowi jika terpilih lagi.

Namun hal terberat untuk memenangkan Jokowi adalah melawan hoax. Dia menyebutkan fitnah dan hoax yang dibikin untuk menyerang Jokowi-Ma'ruf mempengaruhi persepsi masyarakat untuk memilih.

Irwansyah mengaku bertanggung jawab atas kegagalan memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Aceh. "Saya tidak menyalahkan siapa pun karena, sebagai Ketua TKD, saya harus bisa menerima risiko itu," jelas Irwansyah.

"Sejak awal memimpin TKD, pertarungan dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Aceh untuk pilpres sangatlah berat. Bukti kerja nyata Pak Jokowi di Aceh bisa dikalahkan dengan fitnah," ungkap Irwansyah.

Irwansyah mengucapkan terima kasih kepada seluruh TKK kabupaten/kota di Aceh, relawan, dan tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Aceh lainnya. Dia mengimbau untuk terus bekerja sampai mendapatkan C1 hasil pemilihan di tangan.

"Kawal terus perolehan suara. Walaupun kita kalah di Aceh, namun kita menang di nasional," imbuhnya.

Berdasarkan hasil quick count Saiful Mujani Research & Consulting, pasangan Prabowo-Sandiaga meraup 83,11 persen suara. Sedangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin hanya memperoleh 16,89 persen suara. Data itu didasari suara masuk 89,66 persen.

Ini kedua kalinya Jokowi kalah di Aceh. Pada Pilpres 2014, Jokowi, yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, hanya meraih 45,61 persen suara. Sedangkan rivalnya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, unggul dengan 54,39 persen suara. | Detik.com

Seorang anggota Panwascam di Jambi dikeroyok, kotak dan surat suara dibakar massa. (Metrojambi.com/Sahrial)
Jambi - Seorang Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam di daerah Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dikabarkan dikeroyok massa yang diduga pendukung dari salah satu calon legislatif atau caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Sungai Penuh.

Dari informasi, insiden penganiayaan itu terjadi di TPS 2 Desa Kota Bento, Kecamatan Pesisir Bukit, pada Kamis (18/4/2019) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Saat itu korban bernama Suardi, tengah melakukan tugasnya sebagai Panwascam.

Ketua Bawaslu Sungai Penuh, Jumiral Lestari mengatakan, awalnya Suardi bersama 3 orang staf mendatangi TPS 2 Desa Koto Bento, karena disinyalir ada warga bikin rusuh di TPS dengan memprovokasi massa untuk membakar kotak suara.

"Nah pada saat Suardi mengeluarkan HP untuk merekam, tiba-tiba ada yang memukul dan terjadilah pengeroyokan dan penganiayaan," ujar Jumiral seperti dilansir Metrojambi.com (jaringan Suara.com).

Mendapat informasi tersebut, Ketua Bawaslu langsung menuju ke TKP dan melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.

"Tadi langsung kita lapor ke polres dan kita antar ke rumah sakit untuk visum, pihak kepolisian dan pimpinan Bawaslu Provisi juga sudah turun ke lokasi," kata Jumiral.

Karena tidak hanya melakukan penganiayaan, massa juga membakar kotak dan surat suara.

"Surat suara dan kotak suara di 3 TPS dibakar. Sekarang kasus dilaporkan ke polisi, dan korban juga sudah divisum," imbuh dia. |
Suara.com

Capture dua video beredar di Whatsapp yang merekam insiden di Pos Marinir Pusong, Lhokseumawe, Rabu (17/4/2019) malam.
Lhokseumawe -  Insiden pengepungan yang disertai upaya pembakaran dan pengrusakan Pos TNI AL di TPI Posong Lhokseumawe, mengejutkan publik Aceh, Rabu (17/4/2019) malam.

Pasalnya, beberapa saat setelah kejadian, beredar dua video pendek yang memperlihatkan peristiwa pengepungan dan kebakaran di Pos Marinir Pusong.

Dalam kedua video itu juga terdengar letusan senjata. Pada satu video memperlihatkan suasana kepanikan di salah satu TPS.

Peredaran video ini sempat menimbulkan spekulasi yang mengait-ngaitkan insiden tersebut dengan Pemilu 2019.

Namun, pihak berwenang di Lhokseumawe, seperti Kapolres, Dandim, Danlanal, dan Keuchik Pusong memastikan bahwa insiden tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilu.

Hanya saja, insiden ini terjadi di dekat salah satu TPS yang berada tidak jauh dari Pos Marinir Pusong.

Meski tidak terkait Pemilu 2019, insiden ini membuat penghitungan suara untuk DPR Aceh dan DPR Kota Lhokseumawe terhenti.

Tadi malam, para pihak terkait di Lhokseumawe telah duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan itu secara damai.

Kronologis

Informasi dihimpun Serambinews.com, Danlanal Lhokseumawe Kolonel Laut (L) M Syamsul Rizal, Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Agung Sukoco, dan Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan telah duduk bersama dengan aparat desa Pusong Lama di Makodim setempat.

Baca Selanjutnya

Situng C1 KPU RI, Prabowo sementara ungguli Jokowi, data TPS masuk belum 1 %
Jakarta - Data Sementara C1 Website KPU, Prabowo 55 % Ungguli Jokowi 44 %, data masuk belum 1%.

Hasil Situng C1 di Website KPU RI mulai bisa dilihat Rabu (17/4/2019) malam ini.

Pantauan StatusAceh.Net sekitar pukul 23:10 WIB, Rabu (17/4/2019) Prabowo - Sandiaga Uno unggul
55,27 % suara. Sementara Jokowi - KH Maruf Amin 44,,73 %.

Data TPS masuk belum sampai 1 % dari total 813.350 TPS.

Data terbaru silahkan diakses di website: https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/

Ketua PSI Grace Natalie, Rabu malam (17/4) membacakan pernyataan tertulis partai yang diberi judul "Setelah Kami Kalah" merujuk pada hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei kredibel yang memperkirakan PSI tidak akan lolos ke DPR. (Foto courtesy: PSI).
Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia PSI mengatakan akan tetap memperjuangkan suara rakyat meskipun tidak berhasil masuk ke DPR karena tidak memenuhi ambang batas suara empat persen sebagaimana ketentuan pemilu.

Dalam pernyataan pers Ketua Umum PSI Grace Natalie yang diterima VOA beberapa saat lalu, PSI mengatakan bangga sebagai partai pendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, “yang telah memenangkan pemilihan presiden dengan selisih sekitar sepuluh persen,” meskipun ini baru dari hasil hitung cepat lembaga-lembaga kredibel, bukan hasil penghitungan suara resmi KPU.

PSI mengatakan telah berjuang dengan apa yang ada. “Kami tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kade, pengurus, caleg kami telah bekerja keras siang dan malam meyakinkan rakyat,” dan karenanya “keputusan rakyat melalui mekanisme demokrasi ini harus kami terima dan hormati.”

Grace Natalie dalam pernyataan tertulis itu berterima kasih kepada semua yang berjuang bersama “menyumbang uang, membantu mencetak alat peraga kampanye, menyumbang tenaga dan pikiran, bahkan meninggalkan pekerjaan mereka demi berjuang bersama PSI.”

Dalam hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, PSI diperkirakan tidak akan lolos ke DPR karena tidak mencapai ambang batas suara empat persen. PSI diperkirakan akan meraih dua persen suara atau sekitar tiga juta suara.

“Ini adalah suara rakyat yang harus diperhitungkan. Meskipun PSI tidak masuk parlemen, suara ini akan tetap kami perjuangkan... Tak ada suara terbuang, tak ada suara yang sia-sia,” tegas Grace. Ia juga mendoakan teman-teman partai lain yang lolos ke DPR utuk siap bekerja dan amanah menjalankan tanggung jawab.

“We shall return soon!” tutup pernyataan PSI yang juga mengajak para pemilih partai baru itu untuk mengkonsolidasikan diri dan bekerja. “Bukan lima tahun lagi, tapi besok!.” 

Ilustrasi, Foto: Detik.com
Jakarta - Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi - Maruf Amin unggul pada empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilih Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ. Salah satunya di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung, Jakarta Timur.

Berdasarkan penghitungan suara, Jokowi - Maruf Amin memperoleh 64 suara dari total suara sah 159 di TPS 078, sedangkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh 54 suara, serta terdapat 41 surat suara tidak sah di TPS tersebut.

"Yes Pak Jokowi menang! Saya ingin main bersama Pak Jokowi jika bapak menang," kata Yusuf Fransisco, salah satu ODGJ di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung, Rabu (17/4/2019).

Untuk TPS 079, pasangan Jokowi - Maruf Amin memperoleh 61 suara dari total 204 suara sah, sedangkan pasangan Prabowo - Sandiaga memperoleh 55 suara, kemudian 88 surat suara tidak sah.

Di TPS 082, pasangan Jokowi - Maruf Amin memperoleh 99 suara dari total 165 suara sah, sedangkan Prabowo-Sandi memperoleh 56 suara, serta 10 surat suara yang tidak sah.

Dan untuk TPS 083, pasangan Jokowi - Maruf Amin memperoleh 119 suara dari total 251 surat suara sah, sedangkan Prabowo - Sandiaga meraih 102 suara, dan terdapat 30 surat suara tidak sah.

Surat suara tidak sah tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti para ODGP tidak pas mencoblos, mencoblos lebih dari satu pasangan calon, bahkan ada yang tidak mencoblos surat suara sama sekali.

Penghitungan surat suara pada setiap TPS dimulai sekitar pukul 14.00 WIB yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pengawas dari Bawaslu, pengawas dari KPU kecamatan, saksi, serta disaksikan oleh pengurus panti dan beberapa ODGJ. (Antara)

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan. (CNN Indonesia/Farid)
Sampang - Polres Sampang, Jawa Timur menangkap dua pemuda yang membawa kabur kotak suara di TPS 13 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang saat proses pemungutan suara sedang berlangsung.

"Kami telah meminta Polres Sampang untuk mengusut tuntas kasus ini," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat memantau pelaksanaan pemungutan suara di Sampang, seperti dikutip dari Antara Rabu (17/4)

Kejadian itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Keduanya membawa kabur kotak suara di TPS 13 di Desa Bapelle menuju ke wilayah pantura tanpa alasan yang jelas.

Pelaku membawa kabur kotak suara menggunakan mobil Ertiga bernopol M 1697 HI. Sesampainya di depan kantor Kecamatan Robatal, mobil berwarna silver itu berhasil diadang aparat.

"Terjadi kejar mengejar bahkan polisi sempat mau ditabrak, akhirnya diadang dengan mobil Dalmas, dan Alhamdulillah dua orang diamankan dan kotak suaranya dikembalikan ke TPS karena masih banyak warga yang belum selesai melakukan pemilihan," kata Luki.

Menurut Luki, polisi mengamankan mobil Ertiga dari tangan pelaku. Motifnya diduga, terkait dukungan pada salah seorang calon legislatif.

"Semua akan kami proses. Ini adalah pidana," kata Luki.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Sampang Insiyatun mengatakan meski sempat terjadi insiden kotak sura dibawa kabur, proses pemungutan suara di TPS terkait berlangsung lancar setelah dikembalikannya kotak.

"Sudah kami rekomendasikan kepada Panwascam Kecamatan Robatal untuk memantau kejadian ini... Kotak suara yang dibawa kabur itu sudah dikembalikan ke TPS," kata Insiyatun saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Insiyatun mengungkapkan, kotak suara yang dibawa kabur merupakan kotak suara pemungutan suara DPRD Kabupaten/Kota. Setelah diinterogasi Panwascam, kotak suara tersebut akhirnya dikembalikan ke TPS.

Ia mengatakan saat dibawa kembali ke TPS, isi di dalam kotak itu yakni surat suara DPRD Kabupaten/Kota tidak ada yang rusak maupun hilang.

Sementara itu, Kasubag Humas Polres Sampang Ipda Puji Eko Waluyo mengatakan dua orang pelaku yakni Yusuf dan Romadhan adalah warga asli kecamatan Robatal. Ia menerangkan saat proses pengadangan, mobil pelaku enggan berhenti dan hampir menabrak petugas polisi karena dikendalikan kencang.

Kemudian, kata Puji, polisi lalu mengejar pelaku dan meminta bantuan dari Polsek Robatal guna mengadang menggunakan mobil truk.

"Saat ini sudah kami tangani di Mapolres Sampang," tutur Puji.

Kasus membawa kabur kotak suara di TPS 13 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal ini merupakan salah satu kasus menonjol pada pelaksanaan pemungutan suara pemilu 17 April 2019 kali ini.

Kasus lain yang juga terjadi di Kabupaten Sampang adalah kasus penembakan di TPS 7 Dusun Tapaan Tengah, Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates. Satu orang mengalami luka tembak. Kasus penembakan yang bermula dari bentrok massa ini terjadi, karena rebutan rekomendasi saksi caleg salah satu partai politik. | CNN

JAKARTA - Berada tepat di depan rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tak membuat pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin menang mudah.

Di TPS 62, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jokowi harus bersusah payah mengungguli suara Prabowo-Sandi.

Hingga penghitungan suara menjelang pukul 15.00 WIB, pasangan nomor urut 01 harus puas dengan menang tipis 11 suara atas paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dari data dihimpun, paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat suara sah 129 dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 118 suara sah. Sementara suara tidak sah tidak ada.

Dari total DPT tersebut, tercatat 286 DPT, 39 warga tidak menggunakan hak pilihnya. Usai menutup penghitungan Pilpres, pendukung Jokowi bernyanyi. Teriakan Jokowi siapa yang punya menggema di kawasan itu. (Sindonews)

Disclaimer: Prakiraan hasil penghitungan cepat ini bukan merupakan hasil resmi Pemilu.
StatusAceh.Net - Data hitung cepat atau quick count Pemilihan Presiden 2019 yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia di wilayah Sumatra menunjukkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul di enam provinsi, sedangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di empat provinsi.

Data lembaga survei Indikator, hingga pukul 17.00 WIB, Rabu (17/4/2019), Prabowo unggul hingga 84,25 persen di Aceh, dengan data masuk 53,45 persen. Keunggulan telak Prabowo juga diraih di Sumatra Barat, mencapai 83,04 persen (data masuk 72,58 persen).

Pasangan nomor urut 02 masih unggul di Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Jambi, dan Riau. Hasil lengkap bisa dilihat di sini.

Sementara itu, Jokowi-Ma'ruf tercatat unggul di Sumatra Utara (52,51%), Bengkulu (51,65%), Lampung (59,29%), dan Kepulauan Bangka Belitung (67,64%). Data masuk bervariatif, dari 65 persen hingga 86 persen.

Ilustrasi
Banda Aceh - Petugas di TPS Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh mengamankan empat pria, karena menipu dengan membawa undangan orang lain saat hendak mencoblos.

Koordinator tim Gakkumdu Banda Aceh M Yusuf Al Qardhawy membenarkan kejadian tersebut, kata dia keempat pria diamankan ketika memperlihatkan KTP, namun tidak terdaftar di DPT tersebut.

"Empat orang yang kita amankan ini satu orang asal Lhokseumawe dan tiga orang asal Aceh Utara. Mereka diamankan karena membawa C6 atau undangan pencoblosan atas nama orang lain," katanya, Rabu 17 April 2019.

Sementara Kanit 1 Pidum Polresta Banda Aceh Ipda M. Hadimas mengatakan, keempatnya membawa undangan milik orang lain untuk mencoblos caleg dan calon presiden tertentu. Namun penyidik masih mendalami motif keempatnya ke TPS.

"Jadi yang diamankan hari ini bahwa adanya dugaan pelanggaran. Dalam hal ini terkait (mereka diberikan uang) Rp 50 ribu atau berapa itu masih dalam proses. Hari ini masih kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu," ungkapnya. [tagar.id]

StatusAceh.Net - Angka Golongan Putih (Golput) pada pemilu tahun ini diperkirakan akan menurun. Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari melihat kecenderungan masyarakat saat ini lebih antusias untuk turut serta melakukan pencoblosan.

Salah satunya karena pemilu kali ini dianggap sebagai pertarungan ideologi. Mereka yang merasa terasosiasi dengan ideologi tertentu merasa wajib untuk mendukung pilihannya.

"Tren golput absolut belum tau, (tapi) kemungkinan menurun karena pilpres kali ini para pemilihnya semangat," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (16/4).

Faktor lain yang membuat pemilu 17 April besok akan ramai karena faktor profesionalisme penyelenggara Pemilu 2019, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sudah dengan baik mengurus Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurutnya, dibandingkan periode lima thun lalu, jumlah DPT periode kali ini lebih baik.

Hal senda disampaikan oleh Ray Rangkuti, pendiri Lingkar Madani (Lima). Ray memprediksi golput pada pemilu kali ini akan di bawah 10 persen saja.

"Ya sekitar 7 persen," kata Ray saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (16/4/2019).

Ray justru mengkhawatirkan jika KPU selaku penyelenggara pemilu akan kuwalahan menangani para pemilih yang membeludak.

Kontras dengan pendapat kedua pengamat di atas, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego memprediksi golput pemilu tahun ini akan meningkat. Menurutnya hal itu disebabkan karena mereka yang tergolong pemilih kritis kesulitan untuk menentukan mana calaon yang terbaik.

"Karena masing-masing punya masalah," tutur Indria.

Menurut Indria, para pemilih kritis ini merasa takut bertanggung jawab terhadap pilihannya jika pemimpin yang mereka pilih berbuat salah.

"Secara moral politik (supaya) tidak berdosa ya tidak memilih," papar Indria.

Menurut peneliti LIPI ini, anggapan adanya pertarungan ideologi dalam Pemilu 2019 ini dinilai tidak berdasar. Dia melihat dalam pemilu ini kedua kubu tersebut sama-sama berideologi Pancasila.

"Saya tidak percaya itu. Apa ideologinya? Masa Pancasila lawan Khilafah. Khilafah siapa? Prabowo bukan Khilafah, ia lahir dari rahim seorang Kristen. Masa dibilang Khilafah," tutur Indria.

Angka Golput Sepanjang Sejarah Pemilu di Indonesia

Tingkat partisipasi politik pada Pemilu rezim Orde Lama mulai dari tahun 1955 dan Orde Baru pada tahun 1971 sampai 1997, kemudian Orde Reformasi tahun 1999 sampai sekarang masih cukup tinggi. Tingkat partisipasi politik pemilih dalam pemilu tahun 1955 mencapai 91,4 persen dengan angka golput hanya 8,6 persen.

Baru pada era non-demokratis Orde Baru golput menurun. Pada Pemilu 1971, tingkat partisipasi politik mencapai 96,6 persen dan jumlah golput menurun drastis hanya mencapai 3,4 persen.

Sementara Pemilu tahun 1977 dan Pemilu 1982 hampir serupa. Yakni, partisipasi politik sampai 96,5 persen dan jumlah golput mencapai 3,5 persen. Pada Pemilu 1987 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,4 persen dan jumlah golput hanya 3,6 persen.

Pada Pemilu 1992 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 95,1 persen dan jumlah golput mencapai 4,9 persen. Untuk Pemilu 1997 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 93,6 persen dan jumlah golput mulai meningkat hingga 6,4 persen.

Pasca-reformasi, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,6 persen dan jumlah Golput 7,3 persen. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen.

Pada Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2 persen dan jumlah Golput 21,8 persen, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4 persen.

Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,7 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,3 persen. Pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen.

Pada Pemilu Legislatif tahun 2014 tingkat partisipasi politik pemilih naik menjadi 75,2 persen dan jumlah golput turun menjadi 24,8 persen. Pada Pilpres 2014 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 70,9 persen dan jumlah golput mencapai 29,1 persen.

Sumber: Merdeka.com/Liputan6.com

Banda Aceh – Pemeritah Aceh menanggapi dengan serius keluhan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, terkait kekecewaan mereka atas klaim bahwa pemerintah Aceh tak membantu KIP dalam hal pendanaan serta beberapa permasalahan lainnya.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Aceh, M. Syakir, mengatakan berbagai persoalan tersebut sebenarnya telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh. Misal saja pada persoalan usulan anggaran KIP Aceh. Pemerintah Aceh, kata dia telah menyurati Kemendagri sesuai dengan surat Nomor 270/3272 tanggal 26 Februari 2019 perihal Mohon Penjelasan terhadap dukungan anggaran Pemilu Tahun 2019, namun surat jawabannya masih dalam proses di Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Berdasarkan Pasal 451 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditegaskan antara lain Anggaran belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat masing-masing, bersumber dari APBN. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa dana penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu wajib dianggarkan dalam APBN.

“Walaupun demikian, Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh pernah menerima dan mencemati usulan dari KIP Aceh pada bulan September 2018 namun belum dapat diproses lebih lanjut karena belum ada surat dari Pemerintah Pusat yang meminta Pemerintah Aceh mengalokasikannya, selain itu surat usulannya belum melampirkan rincian yang penggunaannya tidak dialokasikan dalam APBN,” kata Syakir dalam konferensi pers di Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Selasa 16/04.

Sementara terkait pembayaran honorarium tenaga kontrak pada Sekretariat KIP Aceh, Syakir mengatakan, anggaran tersebut tidak tertampung dalam anggaran Sekretariat KIP Aceh yang bersumber dari APBN Tahun 2019 sehingga tidak dapat dibayar melalui APBA Tahun 2019.

“Mengingat Pembayaran honor tenaga kontrak dibayarkan sesuai dengan beban kerja dan tupoksi di SKPA, apabila yang bersangkutan tidak bekerja di SKPA, maka honor tersebut tidak dapat dibayarkan,” kata Syakir.

Dalam hal mobil dinas, pemerintah Aceh juga telah mengupayakan pinjam pakai mobil dinas kepada KIP Aceh dalam rangka mendukung kelancaran tugas KIP Aceh dalam Pemilu Tahun 2019. Pemerintah Aceh melalui Biro Umum Setda Aceh telah memberikan Mobil X-Trail tahun 2011 yang saat ini dipakai oleh Ketua KIP.

Sementara itu, Asisten I Setda Aceh, M. Jakfar, menjelaskan terkait keluhan tidak disediakan fasilitas kantor baru. Sebenarnya di tahun 2009 pemerintah Aceh telah mengalokasikan tanah seluas 4.285 m2, yang bertempat di jalan Sokarno Hatta. Tepatnya berada di depan gedung Wali Nanggroe Aceh. Lokasi itu diberikan untuk pembangunan kantor KIP Aceh. Namun demikian, informasi yang diterima, pembangunan gedung baru urung karena lokasi tersebut tidak sesuai kebutuhan KIP Aceh.

“Apabila adanya usulan baru dari KIP Aceh, Pemerintah Aceh tetap mengacu pada norma-norma dalam pengelolaan aset, sesuai peraturan perundang-undangan (aset lama dikembalikan dan diusul yang baru),” kata M. Jakfar

Banda Aceh - Tim Penggerak PKK Aceh bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mensosialisasikan bahaya penyakit tuberculosis serta bahaya pornografi pada pelajar SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar, Selasa 16/04.

Ketua PKK Aceh, Dyah Erti Idawati menyebutkan pihaknya menggandeng PPTI (Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia) untuk mengampanyekan bahaya tuberkulosis bagi pelajar. Sementara untuk kampanye anti-pornografi, PKK Aceh menggandeng da'i. Mereka yang menyampaikan kedua materi itu adalah dr. Dewi dan Ustadz Husni.

Pemilihan sekolah sebagai sasaran kampanye kesehatan dan agama, kata Dyah, adalah bentuk pendidikan bagi generasi muda. "Di tangan kalianlah masa depan dan kesejahteraan Aceh berada," kata Dyah.

Para pelajar, kata Dyah merupakan generasi penerus yang nantinya akan jadi pimpinan Aceh di masa depan. "Adek-adek adalah masa depan Aceh. Untuk mengubah masa depan Aceh, kami butuh kalian dan inilah kenapa kami hadir di hadapan adek," kata Dyah.

Tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit yang terdeteksi akibat batuk berkepanjangan. Biasanya batuk berlangsung selama dua pekan. Penyakit itu bukan lagi penyakit yang menyerang mereka yang tinggal di tempat kumuh tapi penularannya amat sangat mudah.

"Harus hati-hati. Banyak TBC yang resisten atas obat yang tersedia," kata Dyah. Ia meminta agar pelajar yang mendapati keluarganya yang batuk berkepanjangan untuk segera berobat ke dokter.

Sementara pornografi, kata Ustadz Husni merupakan penyakit kronis yang amat berbahaya. Pornografi, kata dia, merusak otak kiri yang berhubungan dengan konsentrasi. Mereka yang terpapar pornografi akan sangat sulit berkonsentrasi.

Jamaluddin, Kepala SMA 1 Darul Imarah Aceh Besar, mengatakan pihaknya amat senang dengan kedua materi yang diberikan pada pelajar di sekolah mereka. "Sangat penting menjadi pengetahuan bagi anak-anak kami," kata Jamaluddin.

Ilustrasi
Aceh Tamiang - Lima pengawas pemilihan umum kelurahan/desa di Aceh Tamiang, Aceh, dipecat setelah foto mereka berpose jari ala capres tertentu viral di media sosial. Mereka diberhentikan karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

"(Mereka) sudah diberhentikan, pengawas pemilu wajib menjaga etika dan netralitas, mereka pengawas di lima desa di Kecamatan Kejuruan Muda," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, Imran, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/4/2019).

Proses pemberhentian dilakukan pada Senin, 15 April, kemarin setelah proses kajian dan persidangan dugaan ketidaknetralan digelar. Menurut Imran, kelima pengawas desa itu foto bersama dengan jari menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon presiden tertentu.

"Mereka berpose setelah apel siaga pengawasan masa tenang dan pengawasan politik uang, yang diselenggarakan di halaman Kantor Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang," jelas Imran.

Setelah foto mereka viral di medsos, pihaknya kemudian melakukan penelusuran. Setelah diselidiki, foto tersebut diunggah di WhatsApp milik seorang Panwas.

"Kita langsung panggil dan proses. Tidak ada toleransi bagi jajaran yang melanggar, kenetralan jajaran pengawas pemilu, dalam sikap, tingkah laku dan ucapan serta perbuatan adalah hal utama yang harus dijaga," ungkap Imran.

"Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang berkomitmen untuk menjaga jajaran agar kejadian ini tidak sampai terulang kembali di masa depan, dan mengharapkan kepada masyarakat untuk memantau gerak-gerik Pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, serta pengawas TPS, jika ditemukan ada yang tidak netral, segera laporkan ke Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang. Kami akan menindaklanjutinya," ungkapnya. | Detik.com

Jambi - Rombongan diplomat muda peserta Diklat Sekolah Luar Negeri (Sesdilu) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI digiring lelaki Suku Anak Dalam (SAD) menapaki bidang bukit. Begitulah pemandangan yang saya saksikan di kawasan hutan Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Muara Tebo, Jambi, pada Kamis (11/4).

Mereka berjalan menyusuri semak-semak hutan, iring-beriring menapaki jalur curam nan lembab.

Seorang lelaki SAD yang berada paling depan terlihat meratap. Sambil sesekali ia berteriak, "Bapakku mati, bapakku sudah mati". Lelaki itu diikuti dan dikejar-kejar oleh para lelaki SAD lainnya. Mereka berusaha menahan laju si lelaki yang meratap, seolah berusaha meredam teriakan-teriakannya.

Mereka mengelilingi separuh bagian sebuah bukit dengan adegan seperti itu. Menempuh rute sepanjang kurang lebih 1 Km, lalu kembali ke titik kumpul semula, lantas beristirahat.

Tak lupa, kamera-kamera pun 'dipetik': jepret!, Baca Selanjutnya


BANDA ACEH- Sebanyak 5056 orang Narapidana (Napi)yang menghuni berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Cabang Rutan di Aceh akan menyalurkan Hak Politiknya pada Rabu 17 April 2019 mendatang.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Aceh Drs. H. Meurah Budiman mengatakan sebanyak 270 orang napi Wanita ikut menyoblos pemilu tahun 2019 dari 5056 orang warga binaan yang telah tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT)

“ Sampai hari ini data yang kami peroleh dari semua Unit Pelaksana Tehnis se Aceh ada 5056 telah terdaftar sebagai pemilih tetap diantaranya ada 270 warga binaan wanita di TPS 37 “,ujar Meurah Budiman kepada redaksi, Senin (15/4/219).

Menurut Meurah Budiman sekitar 2980 orang napi lainnya yang tidak dapat menyalurkan suaranya pada pemilu 2019 ini disebabkan para napi berasal dari kabupaten lain serta tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“ Sekitar 2980 warga binaan belum terdaftar dalam DPT karena napi tersebut dari luar daerah atau kabupaten lain dan tidak memiliki KTP “,jelasnya.(Red)

StatusAceh.Net - Sinopsis Sexy Killers, film dokumenter yang mengupas kompleksitas bisnis batu bara.

Beberapa hari ini luas beredar acara nonton bareng atau nobar film Sexy Killers. Sexy Killers didistribusikan Watchdoc kepada komunitas untuk mengadakan acara pemutaran film secara mandiri.

Watchdoc Documentary merupakan rumah produksi film-film dokumenter tentang Indonesia. Film yang diproduksi Watchdoc adalah film-film dokumenter yang kritis.

Watchdoc menyodorkan fakta-fakta dari rangkaian investigasi yang dirancang oleh para kru. Tak ayal dokumenter garapan Watchdoc memberikan banyak perspektif. Membantu para penonton mengupas persoalan dari berbagai sudut.

Melalui film Sexy Killers, Watchdoc seolah ingin menyetrum penonton. Mengangkat isu seksi yang relevan dengan iklim Indonesia saat ini.

Watchdoc menyuguhkan fakta kelam di balik terangnya lampu-lampu kota. Lewat media visual, Sexy Killers memberikan perspektif lain dalam usaha pemerintah memenuhi kebutuhan listrik di kota besar.

Sexy Killers dibuka dengan cukup provokatif, adegan satu pasangan bak sedang berbulan madu. "Kita semua tahu adegan selanjutnya yang tidak kita tahu bagaimana listrik bisa sampai ke ruangan ini," ujar narator.

Sexy Killers langsung beralih dari terangnya listrik kota ke gelapnya warna batu bara. Narator menceritakan sedikit tentang batu bara dan mengapa hal ini relevan dengan adegan sebelumnya. Batu bara merupakan sumber daya penghasil energi yang menghalirkan listrik.

Namun antara listrik dan batu bara hanya sebagian kecil cerita dalam film ini. Bertetangga dengan Tambang Batu Bara

Penonton diajak ke pinggiran Kota Samarinda.
Sejumlah petani yang berada tak jauh dari tambang batu bara. Selama bertahun-tahun mengalami krisis air bersih.

Tambang batubara masuh menghancurkan jalur air bersih. Baik untuk kebutuhan sehari-hari, maupun bertani.

Warga sekitar telah hidup berdampingan bersama lumpur selama beberapa tahun ini. Kelangkaan air bersih pun menyebabkan banyaknya penyebaran penyakit.

Selain itu adanya kematian anak-anak akibat pembangunan tambang cukup dekat dengan kawasan sekolah.

Segara Ditanduri Wesi (Laut Ditanami Besi)

Selain lokasi tambang batu bara, tempat koversinya menjadi aliran listrik pun turut bermasalah.

Pembangunan PLTU Batang yang digadang-gadang akan menjadi PLTU terbesar se-Asia Tenggara

Pemerintah mengatakan PLTU ini dapat mengakomodasi kebutuhan listrik 1-2 juta rumah tangga.

Lokasinya yang berada di pinggir pantai, kesibukan PLTU ini akan berdampak ke nelayan.

Transportasi kapal tongkang yang membawa batu bara, akan mengakibatkan pencemaran dan terganggunya habitat ikan.

Di sini penonton akan menyaksikan sendiri keluhan dan pendapat dari warga yang terkena dampak langsung.

Selain mata pencaharian warga sekitar di laut yang terkena dampaknya.

Penolakan pembangunan PLTU di darat akhirnya berujung kriminalisasi.

Bulan Mei 2014, dua warga menolak menjual tanahnya untuk pembangunan PLTU.

Carman dan Cahyadi akhirnya dijatuhi hukuman kurungan tujuh bulan.

Ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali.

Seorang petani kelapa, Ketut Mangku, mengaku hasil panennya menurun drastis.

"Sebelumnya bisa 9000 kelapa per hari, sekarang hanya sekitar 2500," tuturnya.

Penurunan tersebut diakibatkan oleh memebangun pabrik batu bara tahap 2.

Padahal menurut riset dari Greenpeace, polusi yang disebabkan pabrik batu bara mengandung senyawa berbahaya.

Senyawa tersebut berupa merkuri yang bersifat polutan.

PArtikel bernama PM2,5 ini bertahan di udara dalam jangka panjang.

Jika terpapar secara terus-menerus hal tersebut dapat membahayakan 650.000 jiwa populasi yang ada di Bali.

Menggali kasus ini lebih dalam, Sexy Killers juga mempertontonkan tokoh-tokoh di balik seksinya bisnis batu bara.

Beberapa nama dalam lingkaran oligarki turut bertanggung jawab atas hal ini.

Ingin tahu siapa saja?

Simak trailer Sexy Killer di sini:


Sumber: jateng.tribunnews.com

BANDA ACEH- Sebanyak 22 orang nelayan asal Aceh Timur tidak termasuk kapten kapal Zulfadhli (34) yang tergabung dalam ABK KM Troya tadi pagi, Senin (15/4/2019) tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM).

Kepulangan para ABK ini diantar langsung oleh pihak Kementrian Luar Negeri untuk Myanmar yang disambut oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Dinas Sosial Aceh, Dinas Kelautan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Panglima Laot Aceh.

Usai serah terima dari pihak Kementerian Luar Negeri ke Pemerintah Aceh, para nelayan dibawa ke kantor Dinas Sosial Aceh guna disuguhi makan siang sebelum diantar ke Aceh Timur oleh pihak Dinsos Aceh.

Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah, AKS, MS.i dalam sambutannya di hadapan para nelayan mengungkapkan, semua pihak harus bersyukur atas keberhasilan pemerintah Aceh dalam memulangkan 22 nelayan yang ditanggkap oleh angkatan laut Myanmar 2 bulan lalu karena terlibat illegal ihising.

“Alhamdulilah, bapak-bapak sudah tiba kembali ke Aceh, yang Insya Allah hari ini juga akan dipulangkan ke Aceh Timur setelah makan siang,” ujar Devi yang turut didampingi oleh Kabid Linjamsos, Yusri,S.Sos.

Dalam kesempatan tersebut juga, sehari setelah beredar kabar bahwa sebanyak 23 nelayan asal Aceh Timur ditangkap di Myanmar, Kepala Dinasa Sosial Aceh Drs. Alhudri,MM langsung melakukan komunikasi dengan Kadubes RI untuk Myanmar guna membicarakan nasib para nelayan asal Aceh Timur.

“Alhamdulillah, hari ini kita telah melihat sendiri keberhasilan (memulangkan nelayan) yang diupayakan oleh Dinsos Aceh beberapa waktu lalu,” ujar Devi.

Kedepan kata dia, para nelayan Aceh akan dibekali pengetahuan tentang tatacara melaut yang benar tanpa melanggar sejumlah aturan yang ada dan batas wilayah negara.

“Oleh dinas terkait, para nelayan akan dibekali pengetahuan dan alat navigasi yang memadai, dengan harapan tidak akan terulang lagi kejadian yang sama,” sambung Devi Riansyah.

Terimakasih Pemerintah Aceh

Salah satu ABK KM Troya Darwinsyah mewakili seluruh ABK lainnya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Aceh dan Dinas Sosial Aceh yang telah mengupayakan pemulangan mereka sehingga bisa tiba dan bertemu kembali bersama keluarga di Aceh Timur.

“Terimakasih kami kepada pemerintah Aceh dan jajarannya yang telah bekerja keras dalam mengupayakan pelepasan kami dari penjara negara Myanmar, sehingga kami bisa tiba kembali di Aceh,” katanya.

Darwinsyah menceritakan, saat sesaat sebelum ditangkapnya mereka oleh pihak angkatan laut Myanmar, dia bersama kawan-kawan lainnya sedang memancing ikan, tiba-tiba datang angkatan laut Myanmar yang kemudian Darwin bersama rekan diperintahkan naik ke kapal milik tentara Myanmar yang kemudian kedua tangan mereka diikat.

Saat dalam penjara Myanmar, para ABK yang berjumlah 22 orang plus 1 orang Kapten Kapal diperlakukan dengan baik dan manusiawi.

“Kami tidak pernah dipukul, makanan juga disuguhkan sesuai dengan makanan para tahanan lainnya,” tutup Darwinsyah mengakhiri wawancara.[Rill]

Ilustrasi
Banda Aceh - Puluhan mahasiswa/i mengikuti kegiatan bincang-bincang seputar perlindungan perempuan dan kebijakan diskriminatif, Jumat (12/4/2019) di Aula Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Acara yang diselenggarakan atas hasil kerjasama Solidaritas Perempuan (SP) Aceh dengan Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry ini mengulas berbagai situasi terkait dengan perlindungan perempuan akhir-akhir ini. 

Ketua Badan Eksekutif Komunitas (BEK) SP Aceh, Elvida dalam sambutannya mengatakan, kegiatan diskusi semacam ini baru pertama kalinya dilakukan di UIN – Arraniry dan harapannya kedepan dapat berlanjut karena kelompok muda sangat potensial untuk mendiskusikan aturan-aturan terkait perlindungan perempuan serta kebijakan diskriminatif. 

"Saya sangat mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin selama ini. Adapun tujuan diskusi ini agar mahasiswa bisa ikut menyuarakan isu tersebut. “Mahasiswa perlu mempelajari mana saja yang disebut aturan diskriminatif, dan ikut mengkritisinya," tandas Elvida.

Sementara, pembicara pertama, Ruwaida S.Pd.I dari SP-Aceh menjelaskan, diskriminasi merupakan perlakuan berbeda terhadap satu individu maupun kelompok. Ia berawal dari cara pandang seseorang terhadap orang selain dirinya. Diskriminasi mengarahkan pikirannya untuk menegasikan keberadaan orang lain, baik itu disebabkan perbedaan warna kulit, ras, agama, gender, maupun pandangan politik. 

"Ketika ini tertanam, bakal berwujud pada tindakan," kata Ruwaida. 

Pelaku diskriminasi tidak hanya individu, tetapi juga kelompok. Menurut Ruwaida, diskriminasi bisa dilakukan siapa saja. Bahkan, pemimpin dalam rumah tangga, agama hingga pemangku kebijakan sekalipun, bisa diskriminatif.

"Ini semua menyangkut pada akhlak seseorang. Akhlak merupakan dasar dari segala perilaku," ujarnya.  lagi. 

Mundur ke belakang, momentum reformasi tahun 1998 silam, imbuhnya, merupakan titik balik perlawanan atas segenap tindakan diskriminatif negara terhadap gerakan perempuan selama bertahun-tahun. Usai reformasi, ada perubahan pada aspek pengakuan terhadap kaum perempuan. Salah satu pencapaian yang paling kentara, yakni keterlibatan perempuan dengan kuota minimal 30 persen di sektor publik.

Salah satu sektor yang ditekankan oleh yaitu pendidikan. Perempuan perlu meningkatkan kapasitasnya secara pendidikan guna menunjang kualifikasinya tidak hanya di dunia kerja, namun juga di lingkungan sosial masyarakat.

Bicara realitas hari ini, Ruwaida prihatin dengan maraknya tindakan-tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Beberapa contoh diuraikan Ruwaida. "Di kampus, mulai ada aturan larangan bercadar. Karena alasan mencurigai penampilan seseorang, maka muncul aturan diskriminatif," ujarnya.

Karena itu, menurutnya, mahasiswa sebagai insan akademis perlu menempa wawasannya terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan perlu diterapkan dalam empat hal: partisipasi, akses, kontrol, dan manfaat.
Adapun pembicara kedua, Dr. Rasyidah M.Ag menjelaskan bahwa definisi 'setara' berbeda dengan 'sama'. Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Ar-Raniry ini meluruskan bahwa laki-laki dan perempuan memang berbeda. Namun keduanya berhak menerima akses, kontrol, partisipasi, manfaat yang sama sesuai kebutuhannya masing-masing.

"Kebutuhan itu tidak mungkin sama antara laki-laki dan perempuan, namun masing-masing tetap harus menerima akses dan manfaat," ujar dia.

Selanjutnya, Rasyidah mengulang kembali bahwa Indonesia termasuk negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (bahasa Inggris: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, disingkat CEDAW). Maka Indonesia wajib memenuhi isi konvensi tersebut.  

Diskriminasi sendiri, ujar Rasyidah, merujuk pada definisi dalam CEDAW, yakni pembedaan perlakuan atas dasar perbedaan jenis kelamin. Tujuannya merusak atau membatalkan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). 

Kesetaraan itu memiliki bentuk-bentuknya. Kesetaraan formal mengabaikan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan dengan didasari kebijakan yang netral. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan diberi kesamaan untuk memperoleh haknya. Namun, alih-alih mendapat akses dan kesempatan yang ada, ruang itu disediakan dengan standar laki-laki.

“Masih ada contoh, beberapa rapat di gampong, katanya siapapun boleh hadir, tapi rapatnya diadakan jam 10 malam,” kata Rasyidah. 

Selanjutnya, kesetaraan proteksionis, dimana kesetaraan yang berorientasi pada pembatasan-pembatasan dengan alasan untuk melindungi seseorang. Hal ini dicontohkan dengan maraknya larangan perempuan beraktifitas larut malam, dilarang duduk ngangkang dan sebagainya. “Berusaha melindungi, tapi merugikan perempuan lantaran pembatasan diberikan tanpa solusi yang berimbang,” ujarnya.

Yang terakhir, kesetaraan substantif. Bentuk kesetaraan ini mengharapkan adanya hasil yang baik bagi laki-laki dan perempuan. Ia menekankan agar perempuan mempunyai akses yang sama dan dapat menikmati manfaat yang sama dengan laki-laki perihal kesempatan dan peluang yang ada.
“Kesetaraan inilah (substantif) yang perlu diterapkan,” ucap Rasyidah.

Untuk mewujudkan kesetaraan substantif, harus ada perubahan pola pikir dan tingkah laku sosial budaya terhadap perempuan, menghapuskan prasangka serta kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminatif. Pemerintah diminta untuk mengembangkan peraturan untuk mencapai itu, yakni hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, misalnya hak yang sama dalam keluarga, peluang kerja, kewarganegaraan, dan berpartisipasi di bidang politik, bukan malah membatasinya.

Terakhir, Rasyidah menutup bahwa agama Islam sejak awal kedatangannya telah menekankan pembebasan terhadap keterkungkungan kaum perempuan sejak masa jahiliyah. Setidaknya, Rasyidah merangkum beberapa poin revisi Islam atas budaya jahiliah, yakni: adanya peraturan yang melindungi hak perempuan, hak untuk memilih pasangan hidup sesuai pilihan secara mandiri, hak untuk menggugat cerai pasangannya dengan alasan yang dibenarkan, hak memelihara anak (belajar dari masa jahiliyah tentang budaya anak perempuan dikubur hidup-hidup), hak untuk mengelola keuangan, dan terakhir hak terkait warisan.

Ia juga mengingatkan, produk aturan diskriminatif muncul lantaran genealogi pengetahuan yang didominasi laki-laki. Standar yang timpang menyebabkan perempuan sulit mengakses kesempatan itu, karena aturan dibentuk atas pengalaman laki-laki saja. [Rill]
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.