2019-04-14

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Kepala KSP dan Wakil Ketua TKN, Jenderal (Purn) Moeldoko
Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang juga Kepala Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko mengakui kekalahan pasangan 01 itu di sejumlah daerah.

Berdasarkan hasil hitung cepat, daerah-daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat hingga NTB, Jokowi-Ma'ruf mendapat sedikit suara dibanding Prabowo-Sandi yang bisa menang hingga di atas 70 persen.

"Ya kalau kita lihat dari daerah yang kering, itu relatif basisnya Islam, muslimnya kuat. Aceh, Sumbar, Riau, Jabar, terus juga NTB. Kenapa begitu terpengaruh? Karena hembusan isu yang dari  awal sudah diwaspadai itu, itu memang luar biasa kuat. Waduh semburannya luar biasa," jelas Moeldoko, di kantornya, Bina Graha Jakarta, Kamis 18 April 2019.

Isu agama yang kerap dialamatkan ke Jokowi, seperti kalau terpilih maka azan akan dilarang. LGBT juga diisukan akan dilegalkan, hingga pernikahan sesama jenis. Di mana semua itu jelas-jelas hoaks atau tidak benar. Sebelumnya Jokowi juga dihantam isu sebagai kader PKI.

Selama kampanye di daerah-daerah, Jokowi selalu mengangkat isu itu. Ia mengklarifikasi soal kabar bohong. Dimana dalam survei internal, menurut Jokowi yang percaya isu hoaks itu mencapai sekitar 9 juta orang.

Moeldoko mengatakan, ia diberi tahu oleh orang-orang Aceh. Bahwa kalau isu agama, maka selesai sudah. Maka di hitung cepat itu, bahkan Prabowo mampu menang hingga 80 persen lebih.

Dihantam isu agama itu, Moeldoko mengakui keberadaan tokoh-tokoh agama yang ada di kubu Jokowi seperti Ustad Yusuf Mansur dan M.Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, belum mampu meredam isu seperti itu.

"Masih belum bisa mengubah situasi. karena ya, apa ya, menyentuh emosi, ya. Tapi mudah-mudahanlah nanti, kita sudah tidak lagi bicara di arah itu semuanya sudah fokus pada upaya membangun negara," ucap mantan Panglima TNI itu. | Vivanews

Banda Aceh - Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Aceh kalah telak dalam Pilpres 2019. Tim Kampanye Daerah (TKD) Aceh mengaku tidak mampu melawan fitnah dan hoax kepada pasangan capres nomor 01 tersebut.

"Kencangnya fitnah dan hoax itu hingga kami tidak mampu membendungnya," Ketua TKD Aceh Irwansyah dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (18/4/2019).

Menurut Irwansyah, TKD Aceh sudah bekerja maksimal untuk menyosialisasi program-program dan keberhasilan yang telah dilakukan Jokowi di Aceh. Selain itu, mereka menyosialisasi program yang bakal dilakukan Jokowi jika terpilih lagi.

Namun hal terberat untuk memenangkan Jokowi adalah melawan hoax. Dia menyebutkan fitnah dan hoax yang dibikin untuk menyerang Jokowi-Ma'ruf mempengaruhi persepsi masyarakat untuk memilih.

Irwansyah mengaku bertanggung jawab atas kegagalan memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Aceh. "Saya tidak menyalahkan siapa pun karena, sebagai Ketua TKD, saya harus bisa menerima risiko itu," jelas Irwansyah.

"Sejak awal memimpin TKD, pertarungan dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Aceh untuk pilpres sangatlah berat. Bukti kerja nyata Pak Jokowi di Aceh bisa dikalahkan dengan fitnah," ungkap Irwansyah.

Irwansyah mengucapkan terima kasih kepada seluruh TKK kabupaten/kota di Aceh, relawan, dan tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Aceh lainnya. Dia mengimbau untuk terus bekerja sampai mendapatkan C1 hasil pemilihan di tangan.

"Kawal terus perolehan suara. Walaupun kita kalah di Aceh, namun kita menang di nasional," imbuhnya.

Berdasarkan hasil quick count Saiful Mujani Research & Consulting, pasangan Prabowo-Sandiaga meraup 83,11 persen suara. Sedangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin hanya memperoleh 16,89 persen suara. Data itu didasari suara masuk 89,66 persen.

Ini kedua kalinya Jokowi kalah di Aceh. Pada Pilpres 2014, Jokowi, yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, hanya meraih 45,61 persen suara. Sedangkan rivalnya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, unggul dengan 54,39 persen suara. | Detik.com

Seorang anggota Panwascam di Jambi dikeroyok, kotak dan surat suara dibakar massa. (Metrojambi.com/Sahrial)
Jambi - Seorang Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam di daerah Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dikabarkan dikeroyok massa yang diduga pendukung dari salah satu calon legislatif atau caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Sungai Penuh.

Dari informasi, insiden penganiayaan itu terjadi di TPS 2 Desa Kota Bento, Kecamatan Pesisir Bukit, pada Kamis (18/4/2019) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Saat itu korban bernama Suardi, tengah melakukan tugasnya sebagai Panwascam.

Ketua Bawaslu Sungai Penuh, Jumiral Lestari mengatakan, awalnya Suardi bersama 3 orang staf mendatangi TPS 2 Desa Koto Bento, karena disinyalir ada warga bikin rusuh di TPS dengan memprovokasi massa untuk membakar kotak suara.

"Nah pada saat Suardi mengeluarkan HP untuk merekam, tiba-tiba ada yang memukul dan terjadilah pengeroyokan dan penganiayaan," ujar Jumiral seperti dilansir Metrojambi.com (jaringan Suara.com).

Mendapat informasi tersebut, Ketua Bawaslu langsung menuju ke TKP dan melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.

"Tadi langsung kita lapor ke polres dan kita antar ke rumah sakit untuk visum, pihak kepolisian dan pimpinan Bawaslu Provisi juga sudah turun ke lokasi," kata Jumiral.

Karena tidak hanya melakukan penganiayaan, massa juga membakar kotak dan surat suara.

"Surat suara dan kotak suara di 3 TPS dibakar. Sekarang kasus dilaporkan ke polisi, dan korban juga sudah divisum," imbuh dia. |
Suara.com

Capture dua video beredar di Whatsapp yang merekam insiden di Pos Marinir Pusong, Lhokseumawe, Rabu (17/4/2019) malam.
Lhokseumawe -  Insiden pengepungan yang disertai upaya pembakaran dan pengrusakan Pos TNI AL di TPI Posong Lhokseumawe, mengejutkan publik Aceh, Rabu (17/4/2019) malam.

Pasalnya, beberapa saat setelah kejadian, beredar dua video pendek yang memperlihatkan peristiwa pengepungan dan kebakaran di Pos Marinir Pusong.

Dalam kedua video itu juga terdengar letusan senjata. Pada satu video memperlihatkan suasana kepanikan di salah satu TPS.

Peredaran video ini sempat menimbulkan spekulasi yang mengait-ngaitkan insiden tersebut dengan Pemilu 2019.

Namun, pihak berwenang di Lhokseumawe, seperti Kapolres, Dandim, Danlanal, dan Keuchik Pusong memastikan bahwa insiden tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilu.

Hanya saja, insiden ini terjadi di dekat salah satu TPS yang berada tidak jauh dari Pos Marinir Pusong.

Meski tidak terkait Pemilu 2019, insiden ini membuat penghitungan suara untuk DPR Aceh dan DPR Kota Lhokseumawe terhenti.

Tadi malam, para pihak terkait di Lhokseumawe telah duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan itu secara damai.

Kronologis

Informasi dihimpun Serambinews.com, Danlanal Lhokseumawe Kolonel Laut (L) M Syamsul Rizal, Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Agung Sukoco, dan Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan telah duduk bersama dengan aparat desa Pusong Lama di Makodim setempat.

Baca Selanjutnya

Situng C1 KPU RI, Prabowo sementara ungguli Jokowi, data TPS masuk belum 1 %
Jakarta - Data Sementara C1 Website KPU, Prabowo 55 % Ungguli Jokowi 44 %, data masuk belum 1%.

Hasil Situng C1 di Website KPU RI mulai bisa dilihat Rabu (17/4/2019) malam ini.

Pantauan StatusAceh.Net sekitar pukul 23:10 WIB, Rabu (17/4/2019) Prabowo - Sandiaga Uno unggul
55,27 % suara. Sementara Jokowi - KH Maruf Amin 44,,73 %.

Data TPS masuk belum sampai 1 % dari total 813.350 TPS.

Data terbaru silahkan diakses di website: https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/

Ketua PSI Grace Natalie, Rabu malam (17/4) membacakan pernyataan tertulis partai yang diberi judul "Setelah Kami Kalah" merujuk pada hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei kredibel yang memperkirakan PSI tidak akan lolos ke DPR. (Foto courtesy: PSI).
Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia PSI mengatakan akan tetap memperjuangkan suara rakyat meskipun tidak berhasil masuk ke DPR karena tidak memenuhi ambang batas suara empat persen sebagaimana ketentuan pemilu.

Dalam pernyataan pers Ketua Umum PSI Grace Natalie yang diterima VOA beberapa saat lalu, PSI mengatakan bangga sebagai partai pendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, “yang telah memenangkan pemilihan presiden dengan selisih sekitar sepuluh persen,” meskipun ini baru dari hasil hitung cepat lembaga-lembaga kredibel, bukan hasil penghitungan suara resmi KPU.

PSI mengatakan telah berjuang dengan apa yang ada. “Kami tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kade, pengurus, caleg kami telah bekerja keras siang dan malam meyakinkan rakyat,” dan karenanya “keputusan rakyat melalui mekanisme demokrasi ini harus kami terima dan hormati.”

Grace Natalie dalam pernyataan tertulis itu berterima kasih kepada semua yang berjuang bersama “menyumbang uang, membantu mencetak alat peraga kampanye, menyumbang tenaga dan pikiran, bahkan meninggalkan pekerjaan mereka demi berjuang bersama PSI.”

Dalam hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, PSI diperkirakan tidak akan lolos ke DPR karena tidak mencapai ambang batas suara empat persen. PSI diperkirakan akan meraih dua persen suara atau sekitar tiga juta suara.

“Ini adalah suara rakyat yang harus diperhitungkan. Meskipun PSI tidak masuk parlemen, suara ini akan tetap kami perjuangkan... Tak ada suara terbuang, tak ada suara yang sia-sia,” tegas Grace. Ia juga mendoakan teman-teman partai lain yang lolos ke DPR utuk siap bekerja dan amanah menjalankan tanggung jawab.

“We shall return soon!” tutup pernyataan PSI yang juga mengajak para pemilih partai baru itu untuk mengkonsolidasikan diri dan bekerja. “Bukan lima tahun lagi, tapi besok!.” 

Ilustrasi, Foto: Detik.com
Jakarta - Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi - Maruf Amin unggul pada empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilih Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ. Salah satunya di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung, Jakarta Timur.

Berdasarkan penghitungan suara, Jokowi - Maruf Amin memperoleh 64 suara dari total suara sah 159 di TPS 078, sedangkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh 54 suara, serta terdapat 41 surat suara tidak sah di TPS tersebut.

"Yes Pak Jokowi menang! Saya ingin main bersama Pak Jokowi jika bapak menang," kata Yusuf Fransisco, salah satu ODGJ di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung, Rabu (17/4/2019).

Untuk TPS 079, pasangan Jokowi - Maruf Amin memperoleh 61 suara dari total 204 suara sah, sedangkan pasangan Prabowo - Sandiaga memperoleh 55 suara, kemudian 88 surat suara tidak sah.

Di TPS 082, pasangan Jokowi - Maruf Amin memperoleh 99 suara dari total 165 suara sah, sedangkan Prabowo-Sandi memperoleh 56 suara, serta 10 surat suara yang tidak sah.

Dan untuk TPS 083, pasangan Jokowi - Maruf Amin memperoleh 119 suara dari total 251 surat suara sah, sedangkan Prabowo - Sandiaga meraih 102 suara, dan terdapat 30 surat suara tidak sah.

Surat suara tidak sah tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti para ODGP tidak pas mencoblos, mencoblos lebih dari satu pasangan calon, bahkan ada yang tidak mencoblos surat suara sama sekali.

Penghitungan surat suara pada setiap TPS dimulai sekitar pukul 14.00 WIB yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pengawas dari Bawaslu, pengawas dari KPU kecamatan, saksi, serta disaksikan oleh pengurus panti dan beberapa ODGJ. (Antara)

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan. (CNN Indonesia/Farid)
Sampang - Polres Sampang, Jawa Timur menangkap dua pemuda yang membawa kabur kotak suara di TPS 13 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang saat proses pemungutan suara sedang berlangsung.

"Kami telah meminta Polres Sampang untuk mengusut tuntas kasus ini," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat memantau pelaksanaan pemungutan suara di Sampang, seperti dikutip dari Antara Rabu (17/4)

Kejadian itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Keduanya membawa kabur kotak suara di TPS 13 di Desa Bapelle menuju ke wilayah pantura tanpa alasan yang jelas.

Pelaku membawa kabur kotak suara menggunakan mobil Ertiga bernopol M 1697 HI. Sesampainya di depan kantor Kecamatan Robatal, mobil berwarna silver itu berhasil diadang aparat.

"Terjadi kejar mengejar bahkan polisi sempat mau ditabrak, akhirnya diadang dengan mobil Dalmas, dan Alhamdulillah dua orang diamankan dan kotak suaranya dikembalikan ke TPS karena masih banyak warga yang belum selesai melakukan pemilihan," kata Luki.

Menurut Luki, polisi mengamankan mobil Ertiga dari tangan pelaku. Motifnya diduga, terkait dukungan pada salah seorang calon legislatif.

"Semua akan kami proses. Ini adalah pidana," kata Luki.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Sampang Insiyatun mengatakan meski sempat terjadi insiden kotak sura dibawa kabur, proses pemungutan suara di TPS terkait berlangsung lancar setelah dikembalikannya kotak.

"Sudah kami rekomendasikan kepada Panwascam Kecamatan Robatal untuk memantau kejadian ini... Kotak suara yang dibawa kabur itu sudah dikembalikan ke TPS," kata Insiyatun saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Insiyatun mengungkapkan, kotak suara yang dibawa kabur merupakan kotak suara pemungutan suara DPRD Kabupaten/Kota. Setelah diinterogasi Panwascam, kotak suara tersebut akhirnya dikembalikan ke TPS.

Ia mengatakan saat dibawa kembali ke TPS, isi di dalam kotak itu yakni surat suara DPRD Kabupaten/Kota tidak ada yang rusak maupun hilang.

Sementara itu, Kasubag Humas Polres Sampang Ipda Puji Eko Waluyo mengatakan dua orang pelaku yakni Yusuf dan Romadhan adalah warga asli kecamatan Robatal. Ia menerangkan saat proses pengadangan, mobil pelaku enggan berhenti dan hampir menabrak petugas polisi karena dikendalikan kencang.

Kemudian, kata Puji, polisi lalu mengejar pelaku dan meminta bantuan dari Polsek Robatal guna mengadang menggunakan mobil truk.

"Saat ini sudah kami tangani di Mapolres Sampang," tutur Puji.

Kasus membawa kabur kotak suara di TPS 13 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal ini merupakan salah satu kasus menonjol pada pelaksanaan pemungutan suara pemilu 17 April 2019 kali ini.

Kasus lain yang juga terjadi di Kabupaten Sampang adalah kasus penembakan di TPS 7 Dusun Tapaan Tengah, Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates. Satu orang mengalami luka tembak. Kasus penembakan yang bermula dari bentrok massa ini terjadi, karena rebutan rekomendasi saksi caleg salah satu partai politik. | CNN

JAKARTA - Berada tepat di depan rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tak membuat pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin menang mudah.

Di TPS 62, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jokowi harus bersusah payah mengungguli suara Prabowo-Sandi.

Hingga penghitungan suara menjelang pukul 15.00 WIB, pasangan nomor urut 01 harus puas dengan menang tipis 11 suara atas paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dari data dihimpun, paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat suara sah 129 dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 118 suara sah. Sementara suara tidak sah tidak ada.

Dari total DPT tersebut, tercatat 286 DPT, 39 warga tidak menggunakan hak pilihnya. Usai menutup penghitungan Pilpres, pendukung Jokowi bernyanyi. Teriakan Jokowi siapa yang punya menggema di kawasan itu. (Sindonews)

Disclaimer: Prakiraan hasil penghitungan cepat ini bukan merupakan hasil resmi Pemilu.
StatusAceh.Net - Data hitung cepat atau quick count Pemilihan Presiden 2019 yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia di wilayah Sumatra menunjukkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul di enam provinsi, sedangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di empat provinsi.

Data lembaga survei Indikator, hingga pukul 17.00 WIB, Rabu (17/4/2019), Prabowo unggul hingga 84,25 persen di Aceh, dengan data masuk 53,45 persen. Keunggulan telak Prabowo juga diraih di Sumatra Barat, mencapai 83,04 persen (data masuk 72,58 persen).

Pasangan nomor urut 02 masih unggul di Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Jambi, dan Riau. Hasil lengkap bisa dilihat di sini.

Sementara itu, Jokowi-Ma'ruf tercatat unggul di Sumatra Utara (52,51%), Bengkulu (51,65%), Lampung (59,29%), dan Kepulauan Bangka Belitung (67,64%). Data masuk bervariatif, dari 65 persen hingga 86 persen.

Ilustrasi
Banda Aceh - Petugas di TPS Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh mengamankan empat pria, karena menipu dengan membawa undangan orang lain saat hendak mencoblos.

Koordinator tim Gakkumdu Banda Aceh M Yusuf Al Qardhawy membenarkan kejadian tersebut, kata dia keempat pria diamankan ketika memperlihatkan KTP, namun tidak terdaftar di DPT tersebut.

"Empat orang yang kita amankan ini satu orang asal Lhokseumawe dan tiga orang asal Aceh Utara. Mereka diamankan karena membawa C6 atau undangan pencoblosan atas nama orang lain," katanya, Rabu 17 April 2019.

Sementara Kanit 1 Pidum Polresta Banda Aceh Ipda M. Hadimas mengatakan, keempatnya membawa undangan milik orang lain untuk mencoblos caleg dan calon presiden tertentu. Namun penyidik masih mendalami motif keempatnya ke TPS.

"Jadi yang diamankan hari ini bahwa adanya dugaan pelanggaran. Dalam hal ini terkait (mereka diberikan uang) Rp 50 ribu atau berapa itu masih dalam proses. Hari ini masih kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu," ungkapnya. [tagar.id]

StatusAceh.Net - Angka Golongan Putih (Golput) pada pemilu tahun ini diperkirakan akan menurun. Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari melihat kecenderungan masyarakat saat ini lebih antusias untuk turut serta melakukan pencoblosan.

Salah satunya karena pemilu kali ini dianggap sebagai pertarungan ideologi. Mereka yang merasa terasosiasi dengan ideologi tertentu merasa wajib untuk mendukung pilihannya.

"Tren golput absolut belum tau, (tapi) kemungkinan menurun karena pilpres kali ini para pemilihnya semangat," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (16/4).

Faktor lain yang membuat pemilu 17 April besok akan ramai karena faktor profesionalisme penyelenggara Pemilu 2019, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sudah dengan baik mengurus Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurutnya, dibandingkan periode lima thun lalu, jumlah DPT periode kali ini lebih baik.

Hal senda disampaikan oleh Ray Rangkuti, pendiri Lingkar Madani (Lima). Ray memprediksi golput pada pemilu kali ini akan di bawah 10 persen saja.

"Ya sekitar 7 persen," kata Ray saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (16/4/2019).

Ray justru mengkhawatirkan jika KPU selaku penyelenggara pemilu akan kuwalahan menangani para pemilih yang membeludak.

Kontras dengan pendapat kedua pengamat di atas, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego memprediksi golput pemilu tahun ini akan meningkat. Menurutnya hal itu disebabkan karena mereka yang tergolong pemilih kritis kesulitan untuk menentukan mana calaon yang terbaik.

"Karena masing-masing punya masalah," tutur Indria.

Menurut Indria, para pemilih kritis ini merasa takut bertanggung jawab terhadap pilihannya jika pemimpin yang mereka pilih berbuat salah.

"Secara moral politik (supaya) tidak berdosa ya tidak memilih," papar Indria.

Menurut peneliti LIPI ini, anggapan adanya pertarungan ideologi dalam Pemilu 2019 ini dinilai tidak berdasar. Dia melihat dalam pemilu ini kedua kubu tersebut sama-sama berideologi Pancasila.

"Saya tidak percaya itu. Apa ideologinya? Masa Pancasila lawan Khilafah. Khilafah siapa? Prabowo bukan Khilafah, ia lahir dari rahim seorang Kristen. Masa dibilang Khilafah," tutur Indria.

Angka Golput Sepanjang Sejarah Pemilu di Indonesia

Tingkat partisipasi politik pada Pemilu rezim Orde Lama mulai dari tahun 1955 dan Orde Baru pada tahun 1971 sampai 1997, kemudian Orde Reformasi tahun 1999 sampai sekarang masih cukup tinggi. Tingkat partisipasi politik pemilih dalam pemilu tahun 1955 mencapai 91,4 persen dengan angka golput hanya 8,6 persen.

Baru pada era non-demokratis Orde Baru golput menurun. Pada Pemilu 1971, tingkat partisipasi politik mencapai 96,6 persen dan jumlah golput menurun drastis hanya mencapai 3,4 persen.

Sementara Pemilu tahun 1977 dan Pemilu 1982 hampir serupa. Yakni, partisipasi politik sampai 96,5 persen dan jumlah golput mencapai 3,5 persen. Pada Pemilu 1987 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,4 persen dan jumlah golput hanya 3,6 persen.

Pada Pemilu 1992 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 95,1 persen dan jumlah golput mencapai 4,9 persen. Untuk Pemilu 1997 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 93,6 persen dan jumlah golput mulai meningkat hingga 6,4 persen.

Pasca-reformasi, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,6 persen dan jumlah Golput 7,3 persen. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen.

Pada Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2 persen dan jumlah Golput 21,8 persen, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4 persen.

Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,7 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,3 persen. Pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen.

Pada Pemilu Legislatif tahun 2014 tingkat partisipasi politik pemilih naik menjadi 75,2 persen dan jumlah golput turun menjadi 24,8 persen. Pada Pilpres 2014 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 70,9 persen dan jumlah golput mencapai 29,1 persen.

Sumber: Merdeka.com/Liputan6.com

Banda Aceh – Pemeritah Aceh menanggapi dengan serius keluhan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, terkait kekecewaan mereka atas klaim bahwa pemerintah Aceh tak membantu KIP dalam hal pendanaan serta beberapa permasalahan lainnya.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Aceh, M. Syakir, mengatakan berbagai persoalan tersebut sebenarnya telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh. Misal saja pada persoalan usulan anggaran KIP Aceh. Pemerintah Aceh, kata dia telah menyurati Kemendagri sesuai dengan surat Nomor 270/3272 tanggal 26 Februari 2019 perihal Mohon Penjelasan terhadap dukungan anggaran Pemilu Tahun 2019, namun surat jawabannya masih dalam proses di Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Berdasarkan Pasal 451 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditegaskan antara lain Anggaran belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat masing-masing, bersumber dari APBN. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa dana penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu wajib dianggarkan dalam APBN.

“Walaupun demikian, Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh pernah menerima dan mencemati usulan dari KIP Aceh pada bulan September 2018 namun belum dapat diproses lebih lanjut karena belum ada surat dari Pemerintah Pusat yang meminta Pemerintah Aceh mengalokasikannya, selain itu surat usulannya belum melampirkan rincian yang penggunaannya tidak dialokasikan dalam APBN,” kata Syakir dalam konferensi pers di Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Selasa 16/04.

Sementara terkait pembayaran honorarium tenaga kontrak pada Sekretariat KIP Aceh, Syakir mengatakan, anggaran tersebut tidak tertampung dalam anggaran Sekretariat KIP Aceh yang bersumber dari APBN Tahun 2019 sehingga tidak dapat dibayar melalui APBA Tahun 2019.

“Mengingat Pembayaran honor tenaga kontrak dibayarkan sesuai dengan beban kerja dan tupoksi di SKPA, apabila yang bersangkutan tidak bekerja di SKPA, maka honor tersebut tidak dapat dibayarkan,” kata Syakir.

Dalam hal mobil dinas, pemerintah Aceh juga telah mengupayakan pinjam pakai mobil dinas kepada KIP Aceh dalam rangka mendukung kelancaran tugas KIP Aceh dalam Pemilu Tahun 2019. Pemerintah Aceh melalui Biro Umum Setda Aceh telah memberikan Mobil X-Trail tahun 2011 yang saat ini dipakai oleh Ketua KIP.

Sementara itu, Asisten I Setda Aceh, M. Jakfar, menjelaskan terkait keluhan tidak disediakan fasilitas kantor baru. Sebenarnya di tahun 2009 pemerintah Aceh telah mengalokasikan tanah seluas 4.285 m2, yang bertempat di jalan Sokarno Hatta. Tepatnya berada di depan gedung Wali Nanggroe Aceh. Lokasi itu diberikan untuk pembangunan kantor KIP Aceh. Namun demikian, informasi yang diterima, pembangunan gedung baru urung karena lokasi tersebut tidak sesuai kebutuhan KIP Aceh.

“Apabila adanya usulan baru dari KIP Aceh, Pemerintah Aceh tetap mengacu pada norma-norma dalam pengelolaan aset, sesuai peraturan perundang-undangan (aset lama dikembalikan dan diusul yang baru),” kata M. Jakfar

Banda Aceh - Tim Penggerak PKK Aceh bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mensosialisasikan bahaya penyakit tuberculosis serta bahaya pornografi pada pelajar SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar, Selasa 16/04.

Ketua PKK Aceh, Dyah Erti Idawati menyebutkan pihaknya menggandeng PPTI (Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia) untuk mengampanyekan bahaya tuberkulosis bagi pelajar. Sementara untuk kampanye anti-pornografi, PKK Aceh menggandeng da'i. Mereka yang menyampaikan kedua materi itu adalah dr. Dewi dan Ustadz Husni.

Pemilihan sekolah sebagai sasaran kampanye kesehatan dan agama, kata Dyah, adalah bentuk pendidikan bagi generasi muda. "Di tangan kalianlah masa depan dan kesejahteraan Aceh berada," kata Dyah.

Para pelajar, kata Dyah merupakan generasi penerus yang nantinya akan jadi pimpinan Aceh di masa depan. "Adek-adek adalah masa depan Aceh. Untuk mengubah masa depan Aceh, kami butuh kalian dan inilah kenapa kami hadir di hadapan adek," kata Dyah.

Tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit yang terdeteksi akibat batuk berkepanjangan. Biasanya batuk berlangsung selama dua pekan. Penyakit itu bukan lagi penyakit yang menyerang mereka yang tinggal di tempat kumuh tapi penularannya amat sangat mudah.

"Harus hati-hati. Banyak TBC yang resisten atas obat yang tersedia," kata Dyah. Ia meminta agar pelajar yang mendapati keluarganya yang batuk berkepanjangan untuk segera berobat ke dokter.

Sementara pornografi, kata Ustadz Husni merupakan penyakit kronis yang amat berbahaya. Pornografi, kata dia, merusak otak kiri yang berhubungan dengan konsentrasi. Mereka yang terpapar pornografi akan sangat sulit berkonsentrasi.

Jamaluddin, Kepala SMA 1 Darul Imarah Aceh Besar, mengatakan pihaknya amat senang dengan kedua materi yang diberikan pada pelajar di sekolah mereka. "Sangat penting menjadi pengetahuan bagi anak-anak kami," kata Jamaluddin.

Ilustrasi
Aceh Tamiang - Lima pengawas pemilihan umum kelurahan/desa di Aceh Tamiang, Aceh, dipecat setelah foto mereka berpose jari ala capres tertentu viral di media sosial. Mereka diberhentikan karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

"(Mereka) sudah diberhentikan, pengawas pemilu wajib menjaga etika dan netralitas, mereka pengawas di lima desa di Kecamatan Kejuruan Muda," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, Imran, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/4/2019).

Proses pemberhentian dilakukan pada Senin, 15 April, kemarin setelah proses kajian dan persidangan dugaan ketidaknetralan digelar. Menurut Imran, kelima pengawas desa itu foto bersama dengan jari menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon presiden tertentu.

"Mereka berpose setelah apel siaga pengawasan masa tenang dan pengawasan politik uang, yang diselenggarakan di halaman Kantor Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang," jelas Imran.

Setelah foto mereka viral di medsos, pihaknya kemudian melakukan penelusuran. Setelah diselidiki, foto tersebut diunggah di WhatsApp milik seorang Panwas.

"Kita langsung panggil dan proses. Tidak ada toleransi bagi jajaran yang melanggar, kenetralan jajaran pengawas pemilu, dalam sikap, tingkah laku dan ucapan serta perbuatan adalah hal utama yang harus dijaga," ungkap Imran.

"Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang berkomitmen untuk menjaga jajaran agar kejadian ini tidak sampai terulang kembali di masa depan, dan mengharapkan kepada masyarakat untuk memantau gerak-gerik Pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, serta pengawas TPS, jika ditemukan ada yang tidak netral, segera laporkan ke Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang. Kami akan menindaklanjutinya," ungkapnya. | Detik.com

Jambi - Rombongan diplomat muda peserta Diklat Sekolah Luar Negeri (Sesdilu) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI digiring lelaki Suku Anak Dalam (SAD) menapaki bidang bukit. Begitulah pemandangan yang saya saksikan di kawasan hutan Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Muara Tebo, Jambi, pada Kamis (11/4).

Mereka berjalan menyusuri semak-semak hutan, iring-beriring menapaki jalur curam nan lembab.

Seorang lelaki SAD yang berada paling depan terlihat meratap. Sambil sesekali ia berteriak, "Bapakku mati, bapakku sudah mati". Lelaki itu diikuti dan dikejar-kejar oleh para lelaki SAD lainnya. Mereka berusaha menahan laju si lelaki yang meratap, seolah berusaha meredam teriakan-teriakannya.

Mereka mengelilingi separuh bagian sebuah bukit dengan adegan seperti itu. Menempuh rute sepanjang kurang lebih 1 Km, lalu kembali ke titik kumpul semula, lantas beristirahat.

Tak lupa, kamera-kamera pun 'dipetik': jepret!, Baca Selanjutnya


BANDA ACEH- Sebanyak 5056 orang Narapidana (Napi)yang menghuni berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Cabang Rutan di Aceh akan menyalurkan Hak Politiknya pada Rabu 17 April 2019 mendatang.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Aceh Drs. H. Meurah Budiman mengatakan sebanyak 270 orang napi Wanita ikut menyoblos pemilu tahun 2019 dari 5056 orang warga binaan yang telah tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT)

“ Sampai hari ini data yang kami peroleh dari semua Unit Pelaksana Tehnis se Aceh ada 5056 telah terdaftar sebagai pemilih tetap diantaranya ada 270 warga binaan wanita di TPS 37 “,ujar Meurah Budiman kepada redaksi, Senin (15/4/219).

Menurut Meurah Budiman sekitar 2980 orang napi lainnya yang tidak dapat menyalurkan suaranya pada pemilu 2019 ini disebabkan para napi berasal dari kabupaten lain serta tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“ Sekitar 2980 warga binaan belum terdaftar dalam DPT karena napi tersebut dari luar daerah atau kabupaten lain dan tidak memiliki KTP “,jelasnya.(Red)

StatusAceh.Net - Sinopsis Sexy Killers, film dokumenter yang mengupas kompleksitas bisnis batu bara.

Beberapa hari ini luas beredar acara nonton bareng atau nobar film Sexy Killers. Sexy Killers didistribusikan Watchdoc kepada komunitas untuk mengadakan acara pemutaran film secara mandiri.

Watchdoc Documentary merupakan rumah produksi film-film dokumenter tentang Indonesia. Film yang diproduksi Watchdoc adalah film-film dokumenter yang kritis.

Watchdoc menyodorkan fakta-fakta dari rangkaian investigasi yang dirancang oleh para kru. Tak ayal dokumenter garapan Watchdoc memberikan banyak perspektif. Membantu para penonton mengupas persoalan dari berbagai sudut.

Melalui film Sexy Killers, Watchdoc seolah ingin menyetrum penonton. Mengangkat isu seksi yang relevan dengan iklim Indonesia saat ini.

Watchdoc menyuguhkan fakta kelam di balik terangnya lampu-lampu kota. Lewat media visual, Sexy Killers memberikan perspektif lain dalam usaha pemerintah memenuhi kebutuhan listrik di kota besar.

Sexy Killers dibuka dengan cukup provokatif, adegan satu pasangan bak sedang berbulan madu. "Kita semua tahu adegan selanjutnya yang tidak kita tahu bagaimana listrik bisa sampai ke ruangan ini," ujar narator.

Sexy Killers langsung beralih dari terangnya listrik kota ke gelapnya warna batu bara. Narator menceritakan sedikit tentang batu bara dan mengapa hal ini relevan dengan adegan sebelumnya. Batu bara merupakan sumber daya penghasil energi yang menghalirkan listrik.

Namun antara listrik dan batu bara hanya sebagian kecil cerita dalam film ini. Bertetangga dengan Tambang Batu Bara

Penonton diajak ke pinggiran Kota Samarinda.
Sejumlah petani yang berada tak jauh dari tambang batu bara. Selama bertahun-tahun mengalami krisis air bersih.

Tambang batubara masuh menghancurkan jalur air bersih. Baik untuk kebutuhan sehari-hari, maupun bertani.

Warga sekitar telah hidup berdampingan bersama lumpur selama beberapa tahun ini. Kelangkaan air bersih pun menyebabkan banyaknya penyebaran penyakit.

Selain itu adanya kematian anak-anak akibat pembangunan tambang cukup dekat dengan kawasan sekolah.

Segara Ditanduri Wesi (Laut Ditanami Besi)

Selain lokasi tambang batu bara, tempat koversinya menjadi aliran listrik pun turut bermasalah.

Pembangunan PLTU Batang yang digadang-gadang akan menjadi PLTU terbesar se-Asia Tenggara

Pemerintah mengatakan PLTU ini dapat mengakomodasi kebutuhan listrik 1-2 juta rumah tangga.

Lokasinya yang berada di pinggir pantai, kesibukan PLTU ini akan berdampak ke nelayan.

Transportasi kapal tongkang yang membawa batu bara, akan mengakibatkan pencemaran dan terganggunya habitat ikan.

Di sini penonton akan menyaksikan sendiri keluhan dan pendapat dari warga yang terkena dampak langsung.

Selain mata pencaharian warga sekitar di laut yang terkena dampaknya.

Penolakan pembangunan PLTU di darat akhirnya berujung kriminalisasi.

Bulan Mei 2014, dua warga menolak menjual tanahnya untuk pembangunan PLTU.

Carman dan Cahyadi akhirnya dijatuhi hukuman kurungan tujuh bulan.

Ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali.

Seorang petani kelapa, Ketut Mangku, mengaku hasil panennya menurun drastis.

"Sebelumnya bisa 9000 kelapa per hari, sekarang hanya sekitar 2500," tuturnya.

Penurunan tersebut diakibatkan oleh memebangun pabrik batu bara tahap 2.

Padahal menurut riset dari Greenpeace, polusi yang disebabkan pabrik batu bara mengandung senyawa berbahaya.

Senyawa tersebut berupa merkuri yang bersifat polutan.

PArtikel bernama PM2,5 ini bertahan di udara dalam jangka panjang.

Jika terpapar secara terus-menerus hal tersebut dapat membahayakan 650.000 jiwa populasi yang ada di Bali.

Menggali kasus ini lebih dalam, Sexy Killers juga mempertontonkan tokoh-tokoh di balik seksinya bisnis batu bara.

Beberapa nama dalam lingkaran oligarki turut bertanggung jawab atas hal ini.

Ingin tahu siapa saja?

Simak trailer Sexy Killer di sini:


Sumber: jateng.tribunnews.com

BANDA ACEH- Sebanyak 22 orang nelayan asal Aceh Timur tidak termasuk kapten kapal Zulfadhli (34) yang tergabung dalam ABK KM Troya tadi pagi, Senin (15/4/2019) tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM).

Kepulangan para ABK ini diantar langsung oleh pihak Kementrian Luar Negeri untuk Myanmar yang disambut oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Dinas Sosial Aceh, Dinas Kelautan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Panglima Laot Aceh.

Usai serah terima dari pihak Kementerian Luar Negeri ke Pemerintah Aceh, para nelayan dibawa ke kantor Dinas Sosial Aceh guna disuguhi makan siang sebelum diantar ke Aceh Timur oleh pihak Dinsos Aceh.

Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah, AKS, MS.i dalam sambutannya di hadapan para nelayan mengungkapkan, semua pihak harus bersyukur atas keberhasilan pemerintah Aceh dalam memulangkan 22 nelayan yang ditanggkap oleh angkatan laut Myanmar 2 bulan lalu karena terlibat illegal ihising.

“Alhamdulilah, bapak-bapak sudah tiba kembali ke Aceh, yang Insya Allah hari ini juga akan dipulangkan ke Aceh Timur setelah makan siang,” ujar Devi yang turut didampingi oleh Kabid Linjamsos, Yusri,S.Sos.

Dalam kesempatan tersebut juga, sehari setelah beredar kabar bahwa sebanyak 23 nelayan asal Aceh Timur ditangkap di Myanmar, Kepala Dinasa Sosial Aceh Drs. Alhudri,MM langsung melakukan komunikasi dengan Kadubes RI untuk Myanmar guna membicarakan nasib para nelayan asal Aceh Timur.

“Alhamdulillah, hari ini kita telah melihat sendiri keberhasilan (memulangkan nelayan) yang diupayakan oleh Dinsos Aceh beberapa waktu lalu,” ujar Devi.

Kedepan kata dia, para nelayan Aceh akan dibekali pengetahuan tentang tatacara melaut yang benar tanpa melanggar sejumlah aturan yang ada dan batas wilayah negara.

“Oleh dinas terkait, para nelayan akan dibekali pengetahuan dan alat navigasi yang memadai, dengan harapan tidak akan terulang lagi kejadian yang sama,” sambung Devi Riansyah.

Terimakasih Pemerintah Aceh

Salah satu ABK KM Troya Darwinsyah mewakili seluruh ABK lainnya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Aceh dan Dinas Sosial Aceh yang telah mengupayakan pemulangan mereka sehingga bisa tiba dan bertemu kembali bersama keluarga di Aceh Timur.

“Terimakasih kami kepada pemerintah Aceh dan jajarannya yang telah bekerja keras dalam mengupayakan pelepasan kami dari penjara negara Myanmar, sehingga kami bisa tiba kembali di Aceh,” katanya.

Darwinsyah menceritakan, saat sesaat sebelum ditangkapnya mereka oleh pihak angkatan laut Myanmar, dia bersama kawan-kawan lainnya sedang memancing ikan, tiba-tiba datang angkatan laut Myanmar yang kemudian Darwin bersama rekan diperintahkan naik ke kapal milik tentara Myanmar yang kemudian kedua tangan mereka diikat.

Saat dalam penjara Myanmar, para ABK yang berjumlah 22 orang plus 1 orang Kapten Kapal diperlakukan dengan baik dan manusiawi.

“Kami tidak pernah dipukul, makanan juga disuguhkan sesuai dengan makanan para tahanan lainnya,” tutup Darwinsyah mengakhiri wawancara.[Rill]

Ilustrasi
Banda Aceh - Puluhan mahasiswa/i mengikuti kegiatan bincang-bincang seputar perlindungan perempuan dan kebijakan diskriminatif, Jumat (12/4/2019) di Aula Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Acara yang diselenggarakan atas hasil kerjasama Solidaritas Perempuan (SP) Aceh dengan Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry ini mengulas berbagai situasi terkait dengan perlindungan perempuan akhir-akhir ini. 

Ketua Badan Eksekutif Komunitas (BEK) SP Aceh, Elvida dalam sambutannya mengatakan, kegiatan diskusi semacam ini baru pertama kalinya dilakukan di UIN – Arraniry dan harapannya kedepan dapat berlanjut karena kelompok muda sangat potensial untuk mendiskusikan aturan-aturan terkait perlindungan perempuan serta kebijakan diskriminatif. 

"Saya sangat mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin selama ini. Adapun tujuan diskusi ini agar mahasiswa bisa ikut menyuarakan isu tersebut. “Mahasiswa perlu mempelajari mana saja yang disebut aturan diskriminatif, dan ikut mengkritisinya," tandas Elvida.

Sementara, pembicara pertama, Ruwaida S.Pd.I dari SP-Aceh menjelaskan, diskriminasi merupakan perlakuan berbeda terhadap satu individu maupun kelompok. Ia berawal dari cara pandang seseorang terhadap orang selain dirinya. Diskriminasi mengarahkan pikirannya untuk menegasikan keberadaan orang lain, baik itu disebabkan perbedaan warna kulit, ras, agama, gender, maupun pandangan politik. 

"Ketika ini tertanam, bakal berwujud pada tindakan," kata Ruwaida. 

Pelaku diskriminasi tidak hanya individu, tetapi juga kelompok. Menurut Ruwaida, diskriminasi bisa dilakukan siapa saja. Bahkan, pemimpin dalam rumah tangga, agama hingga pemangku kebijakan sekalipun, bisa diskriminatif.

"Ini semua menyangkut pada akhlak seseorang. Akhlak merupakan dasar dari segala perilaku," ujarnya.  lagi. 

Mundur ke belakang, momentum reformasi tahun 1998 silam, imbuhnya, merupakan titik balik perlawanan atas segenap tindakan diskriminatif negara terhadap gerakan perempuan selama bertahun-tahun. Usai reformasi, ada perubahan pada aspek pengakuan terhadap kaum perempuan. Salah satu pencapaian yang paling kentara, yakni keterlibatan perempuan dengan kuota minimal 30 persen di sektor publik.

Salah satu sektor yang ditekankan oleh yaitu pendidikan. Perempuan perlu meningkatkan kapasitasnya secara pendidikan guna menunjang kualifikasinya tidak hanya di dunia kerja, namun juga di lingkungan sosial masyarakat.

Bicara realitas hari ini, Ruwaida prihatin dengan maraknya tindakan-tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Beberapa contoh diuraikan Ruwaida. "Di kampus, mulai ada aturan larangan bercadar. Karena alasan mencurigai penampilan seseorang, maka muncul aturan diskriminatif," ujarnya.

Karena itu, menurutnya, mahasiswa sebagai insan akademis perlu menempa wawasannya terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan perlu diterapkan dalam empat hal: partisipasi, akses, kontrol, dan manfaat.
Adapun pembicara kedua, Dr. Rasyidah M.Ag menjelaskan bahwa definisi 'setara' berbeda dengan 'sama'. Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Ar-Raniry ini meluruskan bahwa laki-laki dan perempuan memang berbeda. Namun keduanya berhak menerima akses, kontrol, partisipasi, manfaat yang sama sesuai kebutuhannya masing-masing.

"Kebutuhan itu tidak mungkin sama antara laki-laki dan perempuan, namun masing-masing tetap harus menerima akses dan manfaat," ujar dia.

Selanjutnya, Rasyidah mengulang kembali bahwa Indonesia termasuk negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (bahasa Inggris: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, disingkat CEDAW). Maka Indonesia wajib memenuhi isi konvensi tersebut.  

Diskriminasi sendiri, ujar Rasyidah, merujuk pada definisi dalam CEDAW, yakni pembedaan perlakuan atas dasar perbedaan jenis kelamin. Tujuannya merusak atau membatalkan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). 

Kesetaraan itu memiliki bentuk-bentuknya. Kesetaraan formal mengabaikan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan dengan didasari kebijakan yang netral. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan diberi kesamaan untuk memperoleh haknya. Namun, alih-alih mendapat akses dan kesempatan yang ada, ruang itu disediakan dengan standar laki-laki.

“Masih ada contoh, beberapa rapat di gampong, katanya siapapun boleh hadir, tapi rapatnya diadakan jam 10 malam,” kata Rasyidah. 

Selanjutnya, kesetaraan proteksionis, dimana kesetaraan yang berorientasi pada pembatasan-pembatasan dengan alasan untuk melindungi seseorang. Hal ini dicontohkan dengan maraknya larangan perempuan beraktifitas larut malam, dilarang duduk ngangkang dan sebagainya. “Berusaha melindungi, tapi merugikan perempuan lantaran pembatasan diberikan tanpa solusi yang berimbang,” ujarnya.

Yang terakhir, kesetaraan substantif. Bentuk kesetaraan ini mengharapkan adanya hasil yang baik bagi laki-laki dan perempuan. Ia menekankan agar perempuan mempunyai akses yang sama dan dapat menikmati manfaat yang sama dengan laki-laki perihal kesempatan dan peluang yang ada.
“Kesetaraan inilah (substantif) yang perlu diterapkan,” ucap Rasyidah.

Untuk mewujudkan kesetaraan substantif, harus ada perubahan pola pikir dan tingkah laku sosial budaya terhadap perempuan, menghapuskan prasangka serta kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminatif. Pemerintah diminta untuk mengembangkan peraturan untuk mencapai itu, yakni hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, misalnya hak yang sama dalam keluarga, peluang kerja, kewarganegaraan, dan berpartisipasi di bidang politik, bukan malah membatasinya.

Terakhir, Rasyidah menutup bahwa agama Islam sejak awal kedatangannya telah menekankan pembebasan terhadap keterkungkungan kaum perempuan sejak masa jahiliyah. Setidaknya, Rasyidah merangkum beberapa poin revisi Islam atas budaya jahiliah, yakni: adanya peraturan yang melindungi hak perempuan, hak untuk memilih pasangan hidup sesuai pilihan secara mandiri, hak untuk menggugat cerai pasangannya dengan alasan yang dibenarkan, hak memelihara anak (belajar dari masa jahiliyah tentang budaya anak perempuan dikubur hidup-hidup), hak untuk mengelola keuangan, dan terakhir hak terkait warisan.

Ia juga mengingatkan, produk aturan diskriminatif muncul lantaran genealogi pengetahuan yang didominasi laki-laki. Standar yang timpang menyebabkan perempuan sulit mengakses kesempatan itu, karena aturan dibentuk atas pengalaman laki-laki saja. [Rill]

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Sekda Aceh, Helvizar Ibrahim, meminta seluruh pegawai di Sekretariat Daerah Aceh untuk berpartisipasi menyukseskan Pilkada 2019 yang akan digelar 17 April, 2 hari mendatang. Para pegawai, kata dia, harus menjadi pelopor untuk penggunan hak suara.

"Jangan kita memprovokasi untuk tidak menggunakan hak suara. Jangan ada satupun yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pilkada ini," kata Helvizar di Banda Aceh, Senin 15/04.

Helvizar menyebutkan, pada pelaksanaan pilkada nanti, aktifitas perkantoran diliburkan. Namun demikian ia meminta seluruh pegawai dan keluarga yang sudah mempunyai hak pilih untuk tidak memanfaatkan waktu libur untuk keluar kota.

"Ajak keluarga untuk menggunakan hak suaranya. Sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) ada kewajiban untuk mensosialisasikan kepada lingkungan (untuk menyukseskan Pilkada)," kata Helvizar.

Selain itu, Helvizar juga meminta agar seluruh pegawai baik yang berstatus ASN maupun Non-ASN untuk berkomitmen netral dan tidak memihak dalam Pilkada nanti. Soal berbeda pilihan, kata dia, biar menjadi urusan di dalam bilik pemilihan. "Beda pilihan hanya persoalan hati nurani." (Rill)

Banda Aceh - Keberhasilan lulus dalam seleksi Pegawai Negeri Sipil harus dijadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik bagi bangsa. Di era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengawasan. PNS tidak bisa bekerja sembarangan karena sanksi tegas siap menanti siapa saja yang melakukan kesalahan.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah , dalam sambutannya usai menyerahkan SK Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Aceh, di Anjong Mon Mata, Senin (15/4/2019).

“Sanksi tegas siap menanti siapa saja PNS yang melakukan kesalahan fatal. Oleh sebab itu, keberhasilan saudara menjadi CPNS di lingkup Pemerintahan Aceh harus dijadikan sebagai cambuk untuk meningkatkan karya di masa depan serta mengikat komitmen untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Sebagai PNS, saudara harus siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Plt Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubernur juga memotivasi para penerima SK CPNS sebagai orang-orang pilihan dan istimewa, karena berhasil lulus setelah mampu bersaing dengan ribuan pelamar, dan melewati proses seleksi yang ketat.

“Saudara-saudari adalah orang yang istimewa, karena telah berhasil lulus dalam proses seleksi PNS yang dilaksanakan akhir tahun lalu. Ingat, tidak banyak peserta seleksi yang berhasil diterima sebagai PNS, mungkin hanya 5 sampai 8 persen yang lulus dari ribuan peserta yang medaftar. Terlebih lagi, seleksi yang dilakukan ini benar-benar ketat dan bersih,” kata Nova.

Oleh karena itu, Plt Gubernur mengimbau para penerima SK CPNS agar menjadikan agar pemberian SK hari ini dijadikan sebagai langkah awal untuk mempersiapkan diri sebagai PNS profesional sehingga dapat meniti karir yang gemilang di masa depan.

Kepada para CPNS di formasi tenaga kesehatan, Plt Gubernur berpesan para pemegang SK CPNS untuk terus belajar dan menumbuhkan jiwa melayani. Nova mengingatkan, bahwa pelayanan yang baik adalah salah satu faktor untuk mewujudkan sektor kesehatan yang baik.

Sementara itu, kepada lulusan di bidang kependidikan, Nova mengingatkan, bahwa para lulusan memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan masa depan generasi penerus Aceh yang lebih baik.

”Karena itu jangan berhenti untuk meningkatkan kapasitas diri. Sebagai tenaga pendidik, saudara harus bisa menjadi teladan dan panutan bagi peserta didik. Bangun karakter mereka, tingkatkan pengetahuan dan daya saing mereka. Insya Allah, pembangunan Aceh ke depan akan dilanjutkan oleh generasi yang terbaik sebagai hasil didikan saudara sekalian,” imbuh Nova.

Plt Gubernur juga mengingatkan bahwa para lulusan untuk taa dan patuh kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan siap mengikuti berbagai pelatihan untuk peningkatan kapasitas.

“Saya perlu ingatkan, bahwa seseorang PNS, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dapat diberhentikan, baik secara hormat maupun tidak hormat, jika melanggar aturan yang telah ditentukan. Sejumlah PNS di Aceh telah mengalami hal ini,” ujar Nova mengingatkan.

Plt Gubernur juga mengingatkan, agar para CPNS maupun PNS dituntut untuk bekerja keras dan bekerja kreatif serta selalu melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Kami selaku jajaran pimpinan akan senantiasa mengevaluasi kinerja saudara. Proses reward dan punishment akan berlaku untuk setiap langkah yang saudara lakukan. Karena itu, sikap profesional dan prilaku terpuji, dilandasi disiplin kerja harus bisa saudara tunjukkan. Selamat menjalani tahapan berikutnya. Semoga kehadiran saudara semakin melengkapi upaya peningkatan kinerja di lingkup Pemerintahan Aceh,” pungkas Plt Gubernur.(Rill)

Banda Aceh – 22 orang nelayan asal Aceh Timur yang tergabung dalam ABK KM Troya tadi pagi, Senin (15/4/2019) tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM). Kepulangan para ABK ini diantar langsung oleh pihak Kementrian Luar Negeri untuk Myanmar yang disambut oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Dinas Sosial Aceh, Dinas Kelautan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Panglima Laot Aceh.

Nova Iriansyah dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Myanmar sebagai negara sahabat, dan kerja keras Kementrian Luar Negeri melalui Duta Besar di Myanmar yang telah membantu pemulangan nelayan Aceh sehingga mereka bisa kembali ke kampung halaman. Tidak lupa juga Nova juga mengucapkan terimakasih kepada dinas terkait yang terlibat dalam pemulangan para nelayan tersebut.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Myanmar, Duta Besar Indonesia untuk Myanmar yang telah membantu memulangkan nelayan Aceh. Kita upayakan ke depan kejadian ini tidak terulang lagi dengan melakukan berbagai upaya diantaranya memberikan workshop dan pengadaan alat sedarahana yang bisa dibagikan ke nelayan sehingga kejadian seperti ini tidak lagi terulang,” kata Nova.

Kasubdit II Perlindungan dan BHI Kementrian Luar Negeri, Neni Kurniati, yang ikut dalam rombongan mengatakan, keberhasilan  pemulangan 22 dari 23 nelayan Aceh tersebut berkat kombinasi upaya diplomasi yang baik kedua negara. Namun untuk kapten kapal harus menjalani persidangan di Myanmar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di sana.

“Kepada para nelayan kami sangat berharap agar mematuhi ketentuan-ketentuan perbatasan yang tidak boleh dilanggar, sehingga kejadian ini tidak lagi terulang,” katanya.

Dinsos Intens Berkomunikasi dengan Dubes Myanmar

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri, yang diwakili  Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah menuturkan, bahwa para nelayan Aceh tersebut ditangkap karena sudah memasuki batas wilayah perairan Myanmar.

“Namun dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah Myanmar dengan Kementrian Luar Negeri RI yang berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Sosial sehingga pemulangan nelayan bisa dilakukan hari ini,” ujarnya.

Devi  mengungkapkan, proses pemulangan ini dilakukan tidak serta-merta tapi melalui komunikasi yang sangat intens antara Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri, dengan Duta Besar RI untuk Myanmar Irjen Iza Fadri. Untuk itu dia berharap kepada masyarakat Aceh yang berprofesi sebagai nelayan terutama nelayan-nelayan yang erat kaitannya dengan perbatasan wilayah haruslah betul-betul memperhatikan batas wilayah.

Beruntung, katanya, Pemerintah Myanmar dengan Pemerintah RI memiliki hubungan yang bagus, sehingga mereka bisa dipulangkan kembali.

“Ke depan kita berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Profesi nelayan memang tidak bia kita pungkiri, tapi kita harus membekali dengan sistem yang lebih baik, pengetahuan yang lebih baik sehingga kita tidak melanggar batas wilayah negara orang.”

“Dinas Sosial Aceh berharap kepada para nelayan untuk dapat menyampaikan kepada rekan-rekan lainnya untuk tidak melewati batas negara orang saat menangkap ikan,” pesan Devi Riansyah.

Seusai melakukan penyambutan di ruang VIP Bandara SIM, para nelayan kemudian dibawa ke Dinas Sosial Aceh untuk selanjutnya diantar ke kampung halaman mereka di Aceh Timur. [Rill]

Banda Aceh - Seorang oknum dokter yang bertugas di Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh, dicambuk delapan kali karena terbukti mesum. Dia ditangkap ketika berada di mobil usai melarikan diri dari hotel ketika digerebek.

Dikutip dari detikcom, Senin (15/4/2019), eksekusi cambuk digelar di Halaman Masjid Al-Ala di Desa Cot Masjid Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh. Proses cambuk disaksikan masyarakat berbagai usia. Sesekali, mereka menyoraki ketika rotan mendarat di punggung terpidana.

Para terpidana dihadapkan ke hadapan algojo secara bergantian. Terpidana pria dicambuk sambil berdiri sedangkan perempuan dengan posisi duduk.

Oknum dokter yang dicambuk berinisial F dan pacarnya AS asal Pekanbaru. Keduanya dicambuk masing-masing delapan kali karena terbukti melanggar qanun Jinayah tentang khalwat.

"Dokternya memang tugas di Aceh. Yang perempuan asal Pekanbaru dan datang ke Aceh untuk menemui F," kata Kabid Penegakan Perundang-undangan Satpol PP-WH Aceh, Marwan kepada wartawan.

Menurutnya, ketika digerebek petugas beberapa bulan lalu, keduanya sedang berduaan di sebuah hotel di kawasan Lamgugob, Banda Aceh. Namun keduanya sempat berhasil kabur.

"Keduanya akhirnya ditangkap ketika berada di mobil. Setelah ditangkap, diproses dan hari ini dicambuk," jelas Marwan.

Selain pasangan ini, ada 10 orang lain yang ikut dicambuk yaitu MZ (22 kali cambukan), ZZ (22 kali), UH (21 kali), AF (23 kali), F (23 kali), M (22 kali), MA (26 kali), NA (23 kali). Selain itu juga RJ (18 kali) dan F (37 kali).

Beberapa perempuan yang dicambuk itu terlihat menangis ketika disabet algojo. Namun mereka menjalani hukuman hingga selesai. | detik.com

Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan rencana Capres Prabowo selama menjalani masa tenang. Ia mengatakan Prabowo melakukan ziarah hingga meresmikan masjid.

"Ziarah makan ayahnya, istirahat, hari ini ada wisuda di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UNKRI) di Padepokan Garudayaksa, saya mau ke sana sekarang," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin 15 April 2019.

Ia menambahkan, di Padepokan Garudayaksa, Prabowo akan meresmikan masjid yang dibuatnya.

"Masjid beliau namanya Nurun Wathon artinya cahaya negeri kebangsaan. Besok kita resmikan dengan para ulama sekaligus bermunajad," kata Fadli.

Masyarakat Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019. Masa tenang pemilu sudah dimulai sejak Minggu 14 April 2019. | Viva

Kesehatan - Terdapat banyak sekali pilihan produk minuman yang bisa menyegarkan tubuh kembali setelah letih berolahraga. Mulai dari air putih, susu, sports drink, dan lainnya yang bisa dipilih sesuai selerea Anda.

Bahkan tak jarang pula orang-orang lebih memilih untuk minum soda. Padahal, minum soda sesudah olahraga bisa berimbas pada kesehatan ginjal Anda. Benarkan demikian?

Bahaya Minum Soda Setelah Olahraga bagi Ginjal

Minum soda tak hanya berbahaya bagi kesehatan jangka panjang. Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Physiology menemukan bahwa minum setelah sesudah berolahraga bisa berisiko meningkatkan cedera ginjal akut.

Hal tersebut berkaitan dengan perubahan aliran darah menuju ginjal saat berolahraga. Aliran darah menuju ginjal bisa beruukurang saat Anda berolahraga di lingkungan yang panas. Hal tersebut merupakan mekanisme normal pada tubuh.

Yang bertujuan untuk mengatur tekanan dan cairan darah di dalam tubuh. Namun, penurunan aliran darah secara drastis bisa menurunkan pasokan oksigen yang dibtuhkan jaringan ginjal. Sehingga bisa mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh.

Penelitian yang melibatkan 12 orang dewasa ini menunjukkan bahwa minum soda setelah berolahraga memiliki potensi dalam menimbulkan bahaya pada ginjal. Para peserta yang meminum soda setelah olahraga menunjukkan tanda-tanda dari dehirasi ringan.

Mereka juga mengalami peningkatan hormon vasopresin yang bisa meningkatkan tekanan darah. Hasil tes urinnya pun turut menunjukkan adanya peningkatan kreatinin dalam darah serta penurunan laju filtrasi glomerular (LFG).

LFG sendiri merupakan laju rata-rata penyaringan di dalam darah yang ada pada ginjal. Adanya peningkatakn kreatinin dan penurunan LFG tersebut adalah tanda dari cedera ginjal akut, dan kondisi ini bisa bertambah parah jika penderita juga mengalami dehidrasi.

Oleh sebab itu, untuk mengembalikan cairan yang hilang setelah olahraga sebaiknya lebih memilih minuman yang lebih sehat dan bernutrisi ketimbang soda. Misalnya pilihlah jus buah murni, susu coklat, smoothie, sport drink, dan terpenting air putih.

Itulah sekilas artikel mengenai bahaya dan dampak buruk mengonsumi minuman soda setelah berolahraga. Semoga bermanfaat.

Jakarta - Memasuki masa tenang (14-16 April 2019) dalam tahapan Pemilu 2019, Pandam Jaya Mayjend TNI Eko Margiono bersama Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si. kembali menegaskan, TNI dan Polri netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu), 17 April 2019. Penegasan perwakilan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia tersebut disampaikan pada acara Apel Patroli skala besar TNI-Polri dalam rangka menjamin keamanan masyarakat sampai ke TPS di JI Expo Kemayoran, Minggu (14/04/2019).

Pada kesempatan acara Apel Patroli skala besar TNI-Polri yang juga dihadiri oleh para Pejabat Utama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya tersebut, Kapolda dan Pangdam juga berkesempatan mengechek kesiapsiagaan personil, peralatan dan kendaraan dalam rangka mengamankan rangkaian perhelatan nasional, pesta demokrasi Pemilihan Umum 2019 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

"Apel Kesiapsiagaan Polri dan TNI ini menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa keamanan negara dijamin dan dijaga dengan penuh tanggungjawab oleh TNI/Polri sehingga tidak ada lagi ketakutan masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019 mendatang dengan sukarela melaksanakan haknya sebagai warga negara mengikuti Pemilu 2019," ujar Pandam Jaya Mayjend TNI Eko Margiono yang didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si.

Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si menambahkan, Polri dan TNI juga menunjukkan kepada pihak yang berniat akan mengganggu jalannya   Pemilu 2019 dengan berbagai cara. "Bagi pihak manapun yang mau mengganggu stabilitas pesta demokrasi maka akan berhadapan dengan Polri dan TNI, yang secara otomatis siaga dan siap menindak siapapun juga yang berupaya menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2019 dengan melanggar hukum dan melawan konstitusi negara," imbuhnya.

Pada kesempatan ini Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kepada media ini menyatakan mendukung sepenuhnya sikap yang diambil oleh TNI/Polri dan semoga para prajurit TNI/Polri yang berperan dalam pengamanan Pemilu harus siap. "Kita dukung sepenuhnya, dan untuk itu TNI/Polri harus benar-benar siap, mulai dari personil, logistik, pengetahuan metode pengamanan dan Standard Operasi Pengamanan Pemilu, termasuk pengetahuan personel tentang kategori pelanggaran Pemilu dan lain sebagainya," ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Prajurit TNI/Polri, lanjut Wilson, juga harus netral, tidak mendukung salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta tidak mudah terpancing emosi ketika bertugas dan harus mengedepankan profesionalisme.

Dalam kesempatan apel besar di Halim menyatakan Polri menjamin keamanan warga yang akan datang ke TPS, menjamin keamanan pelaksanaan Pemilu hingga selesai Penghitungan Suara dan seluruh rangkaian Pemilu 2019 hingga tuntas serta menyatakan netralitas Polri. (WRI/Red)

Banda Aceh – Kepala Dinas Aceh Drs H Alhudri MM mengungkapkan ihwal upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk memulangkan 22 nelayan Aceh Timur yang sempat ditahan oleh angkatan laut Myanmar karena memasuki perairan Kawthaung, Thanintharyi Region pada 6 Februari 2019 lalu.

“Setelah peristiwa penangkapan tersebut, Duta Besar RI untuk Myanmar Irjen Iza Fardri langsung memberitahu kepada saya selaku Kepala Dinas Sosial Aceh, bahwa ada 22 nelayan asal Aceh serta seorang kapten kapal ditahan pihak angkatan laut Myanmar,” papar Alhudri, Minggu (15/4/2019) malam.

Mendapat kabar tersebut, Alhudri langsung melaporkan kepada Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, kemudian dia memerintahkan Alhudri untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak KBRI untuk memantau kondisi para nelayan, serta mencari solusi dalam upaya pembebasan para nelayan a ada kekhkarenawatiran bahwa peristiwa ini sudah terjadi yang ke dua kali.

“Intinya Pemerintah Aceh serius menangani setiap warganya yang bermasalah di luar negeri,” tegas Alhudri.

Alhudri menuturkan, para nelayan Aceh tersebut ditangkap oleh Angkatan Laut Myanmar karena kapal  mereka, KM Troya,  memasuki wilayah perairan di Kawthaung. Kemudian Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dan KBRI Yangon melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Aceh dalam hal penanganan 23 orang nelayan asal Aceh tersebut.

“Atas upaya diplomasi yang dilakukan dan dengan mempertimbangkan hubungan baik antara Indonesia dan Myanmar, Pemerintah Myanmar kemudian memutuskan untuk membebaskan 22 awak kapal, sedangkan kapten kapal KM Troya yang dianggap bertanggung jawab atas kapal akan diproses secara hukum sesuai peraturan yang berlaku di Myanmar,” ungkap Alhudri.

Alhudri menambahkan, 22 nelayan  tersebut akan dipulangkan ke tanah air dan direncanakan tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda  (SIM) pada hari Senin, 15 April 2019 dengan menggunakan Batik Air ID 6896 pukul 10:35 WIB.

“Besok Insya Allah kami dari Pemerintah Aceh akan menyambutnya di Bandara SIM. Kemudian Dinas Sosial Aceh juga mengantarkan para nelayan ini hingga ke kampung halaman,” katanya.

Alhudri mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik antara Kementrian Luar Negeri, KBRI Myanmar di Yangon dengan Pemerintah Aceh serta semua pihak yang terlibat dalam upaya pemulangan 22 nelayan Aceh tersebut.

“Kita berharap tidak ada lagi nelayan Aceh yang memasuki teritorial negara lain, sebab penghujung Januari 2019 lalu Pemerintah Aceh baru saja memulangkan 14 nelayan Aceh Timur yang ditangkap di Myanmar,” katanya.

Adapun ke 22 nelayan yang akan dipulangkan besok adalah, Mulyadi, Munawir Sajali, Asnawi, Abdul Rahim, Abdullah bin Ilyas Rasyid, Mahfud, Syawaluddin, Abdullah bin Abu Bakar, Nuraidin, M. Yacob, Idris, Muhammad Amin, Muhammad, Fahrul Rozi, Junaidi, Mukhsin, Dedi Ikram, Waafini Imansyah, Muhammad Nazar, Peri Mataniari, Darwinsyah, dan Andi Syahputra. (Rill)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.