StatusAceh

Lhokseumawe - Lima orang mahasiswa Universitas Malikussaleh asal Sumatera Barat mendeklarasikan berdirinya Persatuan Mahasiswa Tuah Sakato (Permato) Lhokseumawe, Rabu (23/9/2020). 

Kelima mahasiswa itu adalah Dion Aidil Putra (Kabupaten Padang Pariaman), Andrian Jondra (Kabupaten Lima Puluh Kota), Ikhwan Ilafi (Kota Pariaman), Riski Saputra (Kabupaten Tanah Datar), dan Ronaldo (Kota Pariaman). Organisasi ini dideklarasikan pada pukul 23.30 di Taman Riyadhah Kota Lhokseumawe.

Menurut Dion, organisasi ini didirikan bertujuan untuk menghimpun mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Lhokseumawe yang berasal dari Sumatera Barat. Tidak hanya mahasiswa rantau saja, mahasiswa yang merupakan anak dan kemanakan warga Minang  yang ada di Lhokseumawe juga bisa bergabung di lembaga ini.

“Organisasi ini dibentuk tujuannya sebagai wadah untuk mengembangkan diri para mahasiswa Sumbar yang sedang kuliah di Lhokseumawe ini,” ujar Dion.

Banyak hal yang bisa dilakukan dalam organisasi ini nantinya, baik itu terkait perkuliahan mahasiswa, ataupun masalah seni, adat dan budaya juga, lanjutnya.

Sementara itu Andrian Jondra, atau lebih dikenal dengan Aje mengatakan bahwa  kehadiran lembaga ini bisa menjadi jawaban bagi mahasiswa Sumatera Barat yang saat ini belum bergabung dengan organisasi manapun, termasuk bagi mahasiswa baru tahun 2020 ini.

Lembaga ini mengedepankan nilai-nilai filosofis yang ada pada masyarakat Sumatera Barat yakni silaturrahim dan gotong royong. Kedua nilai ini akan menjadi landasan dalam menjalan organisasi ini, pungkas Aje

Aceh Besar– Aparat gabungan TNI-Polri melakukan kegiatan Patroli ke Desa Lagang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Jum'at (25/09/2020).

Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan penyebaran virus covid 19 yang saat ini sudah menjadi pandemi dan merata hampir di semua daerah.

Selain menghimbau, Babinsa bersama Bhabinkamtibmas juga memberikan teguran kepada salah satu warga pengunjung warkop agar menggunakan masker, juga mengingatkan kepada pengunjung lainya agar selalu mentaati peraturan pemerintah terkait Physical Distancing guna memutus mata rantai penyebaran virus covid 19.

Babinsa menyampaikan bahwa personil gabungan dari Koramil dan Polsek tak bosan-bosanya mensosialisasikan himbauan pemerintah tentang penggunaan masker saat berada diluar rumah.

“Jika mendapati warga yang keluar rumah dan tidak pakai masker, aparat gabungan TNI-Polri juga tidak segan-segan memberikan teguran,” ujarnya.

Selain itu, Babinsa juga menyampaikan agar warga menjauhi tempat-tempat keramaian,dan apabila terpaksa berkegiatan maka harus menjaga jarak serta hindari kontak langsung dengan orang lain guna memutus mata rantai penyebaran virus covid 19.

“Semoga wabah Covid 19 ini segera berakhir khususnya Didarul Imarah dan umumnya di seluruh wilayah Aceh dan Indonesia sehingga kita bisa kembali beraktifitas seperti dahulu,” pungkas salah satu Babinsa Darul Imarah.

MAKAM itu tampak agung di bawah sebuah bangunan yang dikelilingi pagar besi sepinggang orang dewasa, terlindung sebatang pohon rindang yang tumbuh ratusan tahun lalu. Pada sudut luarnya diapit dua meriam kuno. Di depannya terdapat prasasti bertulis Makam Sultan Iskandar Muda.

Sosok pemimpin Kerajaan Aceh Darussalam periode 1607-1636 Masehi ini dikenal sebagai raja agung. Nama besar Iskandar Muda yang melegenda, menyedot para wisatawan berziarah ke makam yang berada di kompleks makam raja-raja Aceh di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah, Banda Aceh, persis di sebelah Meuligo (Pendopo) Gubernur Aceh.

“Makam ini menjadi salah satu situs wisata sejarah dan religi di Banda Aceh, sejarah besar Sultan Iskandar Muda menjadi daya tarik bagi wisatawan,” kata seorang tokoh pemuda di Banda Aceh dan penyuka sejarah Aceh, Hasnanda Putra.

Mujiburrijal, agen perjalanan wisata di Aceh menyebutkan, selain turis lokal, makam ini juga sering diziarahi pelancong Malaysia dan negara lain.

Selanjutnya >>>

Statusaceh - Batu giok merupakan salah satu batu mulia yang banyak diburu untuk koleksi. Jika umumnya orang menyimpan batu giok di dalam lemari perhiasan, menguncinya, dan hanya memakai di saat-saat istimewa, di masjid ini batu giok justru terhampar luas.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Aceh memasang lantai yang terbuat dari batu giok di Masjid Agung Baitul A'la atau Masjid Agung Nagan Raya di Kompleks Perkantoran Suka Makmue. Lantai masjid yang terbuat dari batu giok itu seluas 7.000 meter persegi dan terdapat di lantai satu dan dua.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Tamarlan mengatakan pada tahap pertama jumlah batu giok yang akan dipasang seluas 800 meter persegi. "Kami harap lantai dari batu giok ini akan menampung jemaah salat sampai 13 shaf," kata Tamarlan di Suka Makmue pada Kamis, 24 September 2020.

Pemerintah mengalokasikan dana Rp 7,9 miliar untuk memasang lantai batu giok dan merehabilitasi beberapa tiang beton masjid. Tamarlan mengatakan pemasangan lantai batu giok ini ditargetkan rampung pada 2022.

Selanjutnya >>>

LHOKSEUMAWE – Puluhan masyarakat terjaring Operasi yustisi dalam rangka pendisiplinan masyarakat untuk menggunakan masker di jalan Merdeka timur  disekitar Taman Riyadah, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selasa (22/09/ 2020) pukul 09.00 WIB.

Petugas gabungan yang terdiri dari TNI/Polri dan Satpol PP melibatkan 40 Personil dengan dukungan sarana prasana mobil patroli serta mobil public address dari satuan TNI/Polri dan Satpol PP Kota Lhokseumawe.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, S.IK, MH melalui Kabag Ops Polres Lhokseumawr Teuku Heri Hermawan SH. S.IK menyebutkan, operasi yustisi hari ini berhasil menangkap 18 warga yang tidak menggunakan masker dan selanjutnya dilakukan penindakan ditempat dengan sanksi sesuai PERWAL yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe Lhokseumawe.

“Hari ini para pelanggar dicatat identitasnya, dberikan arahan serta diberikan Sanksi sosial membacakan surat pendek Al-quran”imbuhnya.   

Kami berharap pelanggaran terhadap protokol kesehatan covid-19  semakin berkurang, disiplin penggunan masker semakin meningkat guna memutus mata rantai penyebaran virus covid-19” pungkasnya.

LHOKSEUMAWE –Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, S.IK bersama dengan Forkopimda setempat melouching  “Tim Peucroek” Covid-19 Hunter di Mapolres Lhokseumawe, selasa (22/09/2020) sore.

Peresmian “Tim Peucroek”  yang terdiri dari gabungan TNI-Polri dan personil Satpol PP ini ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Danrem 011/ Lilawangsa Kolonel Inf Sumirating Baskoro serta pengangkatan bendera Start oleh Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, S.IK, MH yang melepas konvoi ratusan personil gabungan “Tim Peucroek”  Covid-19 Hunter.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, S.IK, MH kepada awak media mengatakan, sore ini kita melouching  “Tim Peucroek”  Kalau bahasa Acehnya tim kejar atau covid-19 hunter, ini adalah sebuah tim yang dibentuk gabungan antara pemerintah Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, TNI dan Polri  dalam melakukan pendesiplinan terhadap masyarakat.

“Artinya kita proaktif dan jeput bola mendesiplinan masyarakat yang masih melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19” ungkapnya.

Lanjutnya, kita ketahui bersama bahwa kedesiplinan dan kesadaran masyarakat di Kotq Lhokseumawe dan Aceh Utara masih begitu rendah, maka kita membuat suatu upaya dengan cara bertindak proaktif melakukan penertiban terhadap para pelanggar protokol kesehatan yang ada di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara ini.

Masyarakat yang ditemukan tidak mematuhi prokotokol kesehatan khususnya tidak memakai masker ada tahapan untuk melakukan tindakan disiplin kepada masyarakat dengan teguran lisan dan tertulis atau sanksi sosial, tergantung berat dan ringannya dan berapa kali melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

Sambungnya, seminggu terakhir ini kita sudah melakukan operasi yustisi yang dilaksanakan minimal satu hari dua kali, bisa dilaksanakan pagi hari, siang hari dan malam hari di ditempat berkumpulnya masyarakat banyak yang memungkinkan banyak terjadinya kluster yang baru penyebaran covid-19.

Kepada masyarakat saya minta tolong untuk mari sama-sama kita sadar dan disiplin terhadap protokol kesehatan ini, saling melindungi terutama fokus kepada pemakaian masker, jaga jarak, hindari kerumunan dan membiasakan hidup sehat serta mencuci tangan sesuai dengan prokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah.

Leading sector kegiatan ini adalah Satpol PP, kita hanya mendukung dan membantu mensupport pemerintah daerah untuk sama-sama proaktif dalam melakukan upaya pendesiplinan terhadap masyarakat.

"Jadi jika ada “Tim Peucroek”  melihat ada masyarakat yang tidak pakai masker akan dilakukan upaya tindakan ditempat”jelasnya.

Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Pemerintah Aceh cenderung tertutup soal anggaran penanganan Covid-19. Kondisi ini, menurut MaTA, menjadi indikator paling buruk selama masa pandemi Covid-19.

“Semua lapisan masyarakat mengharapkan tata kelola keuangan terkait Covid-19 harus transparan. Tapi, sampai hari ini Pemerintah terkesan sengaja menutupi, baik dana yang dikelola provinsi maupun anggaran yang ditransfer kepada 23 kabupaten/kota berdasarkan Pergub 40 Tahun 2020,” kata Koordinator MaTA, Alfian, sebagaimana dikutip dari portalsatu.com.

Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 40 Tahun 2020 dimaksud Alfian adalah tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Coronavirus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020.

Dalam Pergub itu antara lain disebutkan pemberian belanja bantuan keuangan Aceh kepada pemerintah kabupaten/kota bersifat khusus untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bersumber dari APBA tahun 2020 dengan jumlah alokasi Rp300 miliar.

Bantuan keuangan tersebut dipergunakan untuk penanganan kesehatan; ketahanan pangan; pemberdayaan dampak ekonomi; dan/atau pengaturan pergerakan orang di perbatasan Aceh bagi kabupaten/kota perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara.

Dalam salah satu siaran pers Biro Humas Setda Aceh, 18 September 2020, disebutkan bahwa Pemerintah berdasarkan Pergub No. 40 Tahun 2020 telah mentransfer dana bantuan keuangan khusus kepada 23 kabupaten dan kota di seluruh Aceh.

Akan tetapi, sejauh ini Pemerintah Provinsi Serambi Mekkah belum mempublikasikan berapa alokasi per kabupaten/kota dari total Rp300 miliar belanja bantuan keuangan bersifat khusus itu.

“Sampai hari ini khusus tentang pengelolaan dana Covid-19 Pemerintah Aceh cenderung tertutup, sehingga potensi terjadi disalahgunakan itu sangat besar. Dan ini menjadi indikator paling buruk terhadap tata kelola keuangan selama masa pandemi,” ungkap Alfian.

Koordinator MaTA itu mendesak Pemerintah Aceh segera memublikasikan secara detail anggaran pencegahan dan penanganan Covid-19, termasuk data perincian bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah ditransfer kepada 23 kabupaten/kota. | mataaceh.org

Satutusaceh -  Salah Satu Putra Aceh Zulkhairi Al Farabi (26) asal Aceh Barat Daya (Abdya) telah mempersunting salah seorang gadis Turki yang bernama Mahmure (22) asal kota Bursa (bekas ibukota Ottoman) pada abad ke-14.

Farabi merupakan salah satu Mahasiswa Indonesia asal Aceh yang saat ini bekerja di Bursa merupakan salah satu alumni Bursa Uludağ Üniversitesi jurusan Manajemen Bisnis. Ia datang ke Turki pada 2012 dan lulus pada tahun 2018 lalu. Sedangkan Mahmure lulus dari Universitas yang sama pada jurusan Manajemen Keperawatan.

Farabi, juga merupakan salah satu Ketua Umum Ikatan Masyarakat Aceh di Turki (IKAMAT) periode 2014-2015.

Farabi bukan satu-satunya WNI yang berhasil menikahi orang asing (Turki) sebagai istri, menurut informasi sudah ada beberapa mahasiswa Indonesia yang telah pernah menikah dengan orang Turki sebelumnya.

Farabi sendiri telah melangsungkan akad nikah pada 20 maret lalu, namun dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang masuk ke Turki pada pertengahan maret, maka agenda Duğun (pesta pernikahan) baru bisa dilaksanakan pada hari ini (Senin/22-09-2020).

SELANJUTNYA>>>

Palembang - Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) hadir sebagai penyambung (katalisator) Daerah. Berdasarkan kewenangan konstitusonal DPD RI yang diatur dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, DPD RI yang berada di Pusat Pemerintahan berinteraksi (berkomunikasi) dengan Presiden. Sedangkan di daerah lembaga ini dapat berinterkasi degan Pemerintah Daerah dan masyarakat Daerah.

Salah satu bentuk interaksi DPD RI terlihat dengan adanya rancangan revisi undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan Daerah. Selain itu, DPD RI berupaya membantu penyelesaian konflik-konflik yang dihadapi masyarakat daerah.

DPD RI mencatat bahwa salah satu persoalan yang dihadapi banyak daerah adalah konflik lahan atau sengketa pertanahan. Beberapa daerah mengalami konflik pertanahan dan umumnya belum terselesaikan dengan baik.

Catatan DPD RI terkait sengketa tanah di Kabupaten Ogan Ilir. DPD RI berharap agar Bupati Ogan Ilir dapat berkomunikasi dengan Gubernur Sumatra Selatan untuk menyelesaikan konflik lahan karena berkaitan dengan investasi dan pengembangan daerah. Lahan juga merupakan sumber ekonomi dan penghidupan bagi masyarakat daerah.

Hal ini terungkap dalam Temu Ramah Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, dengan Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Minggu (20/9/2020). Hadir juga dalam kesempatan ini Wakil Ketua II DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komite I, Fachrul Razi, serta sejumlah anggota DPD RI. Pertemuan yang bertajuk Temu Ramah ini juga dihadiri oleh empat anggota DPD RI dari Sumatera Selatan yakni; Jialyka Maharani selaku Tuan Rumah, Amaliah, Arniza Nilawati, dan Eva Susanti. Hadir juga Pimpinan Komite II dan Pimpinan Komite IV serta sejumlah anggota DPD RI. Sementara dari Pemda Kab. Ogan Ilir dihadiri oleh Ketua DPRD, unsur Forkompimda, Kepala Dinas, dan masyarakat.

Sementara Ketua Komite I, Fachrul Razi, menyoroti beberapa hal terkait persoalan konflik pertanahan yang terjadi di Sumatera Selatan. Menurut Razi, beberapa persoalan yang muncul dari aspirasi masyarakat Sumsel berkaitan dengan persoalan tata ruang, pengadaan tanah dan konflik pertanahan.  Penataan Ruang, perlunya percepatan pengesahan Rencana Tata Ruang Provinsi Sumsel yang bertujuan untuk melindungi Lahan Gambut sebagai langkah antisipasi kebakaran lahan di Sumsel khususnya di Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seharusnya lahan Gambut ditetapkan sebagai kawasan lindung yang terintegrasi dengan program restorasi gambut.

Mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Razi menyoroti persoalan pembebasan Lahan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera di Sumsel. Menurutnya, ganti rugi/kompensasi belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Sebagian masyarakat menolak tanahnya dibebaskan karena adanya tanah masyarakat yang masih dihargai 20.000/meter  Akibatnya, pembangunan jalan Tol Trans Sumatera menjadi terhambat.

Sedangkan konflik pertanahanan dalam kerangka Reforma Agraria, Razi menyoroti sengketa tanah di Kabupaten Musi Banyuasin. Dimana sengketa antara masyarakat Desa Sumber Jaya, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan PT. Hamita Utama Karsa (HUK yang telah mengolah lahan masyarakat di wilayah transmigrasi Air Tenggulang yang berada di atas lahan masyarakat Desa Sumber Jaya sejak tahun 2009.

Masyarakat memiliki bukti sah yang menjadi dasar kepemilikan lahan, yakni SK Pencadangan Tanah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 280/SK/I/1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Pemberian Pencadangan Tanah untuk Penyelenggaraan Transmigrasi seluas 10.000 hektare. Selain itu, ada juga konflik di Kabupaten Lahat yang melibatkan PT Artha Prigel yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat warga Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Konflik ini telah memakan korban jiwa, menewaskan dua orang petani dan beberapa diantaranya mengalami luka yang cukup serius. Konflik tersebut telah berlangsung lama, namun hingga kini masih belum ada penyelesaian. Masyarakat meyakini bahwa lokasi perkebunan yang diklaim milik PT Artha Prigel tersebut masih berstatus sengketa.

Dalam sambutannya, Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam, menyampaikan bahwa  wilayahnya memiliki 227 Desa, 14 Kelurahan dan 16 Kecamatan. Ilyas dalam sambutannya sangat bahagia dengan hadirnya Ketua DPD RI dan berdialog dengan masyarakat. Ilyas menjelaskan bahwa Kabupaten Ogan Ilir merupakan Kabupaten pemekaran yang berdiri selama 16 tahun sejak 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Hulu. Bupati juga menyampaikan bahwa ada Program satu Desa satu Diniyah untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul, terintegrasi dengan sekolah menengah dan sekolah dasar. Ogan Ilir menargetkan di tahun 2021 akan melahirkan 2000 penghafal alquran yang bukan dari pesantren.

Ogan Ilir juga mempunyai program ATM Beras untuk keluarga yang kurang mampu. Selain itu, Ilyas juga mempunyai program Ngobrol Bareng dengan Bupati yang diadakan setiap Jumat setelah sholat Jumat yang menghadirkan masyarakat di Rumah Dinas Bupati. Dari kegiatan obroloan rutin inilah, lahir program atau ide untuk melakukan transformasi pertanian di Ogan Ilir dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan pertanian dimana bibit dan pupuk dibantu oleh Pemerintah.

Transformasi pertanian tersebut bertujuan mengubah pola pertanian tradisional menjadi modern. Ini merupakan aspirasi dari masyarakat Ogan Ilir yang hendaknya disampaikan Ketua DPD RI dan anggota DPD RI kepada Pemerintah Pusat sebagai keinginan masyarakat Ogan Ilir.

Temu ramah ini diakhiri dengan pengukuhan Gelar kehormatan kepada Ketua DPD RI. (FRZ/Red)

LHOKSEUMAWE – Petugas gabungan TNI/Polri dan Satpol PP kembali melaksanakan operasi yustisi pendisiplinan masyarakat untuk menggunakan masker dengan menggelar operasi yustisi di depan terminal jalan Merdeka timur Desa Mongedong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Senin (21/09/ 2020) pukul 09.00 WIB.

Operasi tersebut diawali dengan apel gabungan dengan melibatkan 45 Personil gabungan dengan dukungan sarana prasana mobil patroli serta mobil public address dari satuan TNI/Polri dan Satpol PP setempat.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, S.IK, MH melalui Kabag Ops Polres Lhokseumawr Teuku Heri Hermawan SH. S.IK menyebutkan, operasi dilakukan dengan meningkatkan patroli khususnya di lokasi keramaian seperti pasar cunda serta  dengan menggelar razia yang sifatnya Stasioner yang hari ini dilaksanakan di depan terminal Bus  Mongeudong Kota Lhokseumawe.

Dari hasil operasi Yustisi pagi ini terdapat 58 warga yang melanggar tidak menggunakan masker dari dua titik lokasi operasi yustisi dikawasan pasar pasar Cunda dan depan terminal tersebut.
Kepada pelanggar dicatat identitasnya dan langsung diberikan sanksi membacakan  Ayat pendek ( Al Quran ) serta sanksi sosial membersihkan sampah dilokasi tersebut dan selanjutnya diberikan masker oleh petugas.

“Kami menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan covid-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak serta selalu mencuci tangan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19” pungkasnya.

Simeulue - Bupati Simeulue Erli Hasim dan Wakil Bupati Afridawati dinyatakan positif Corona. Keduanya saat ini menjalani isolasi mandiri di Banda Aceh.

"Hasil swab Ibu Wabup keluar kemarin dan dinyatakan positif Corona. Sedangkan Pak Bupati hasilnya keluar tadi sore sekitar jam 16.00 WIB," kata juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Simeulue Ali Muhayatsah saat dimintai konfirmasi, Sabtu (19/9/2020).

Afridawati melakukan swab mandiri pada Jumat (11/9) lkarena merasa tidak enak badan serta batuk. Spesimen swab diperiksa di Balitbangkes Aceh di Aceh Besar.

Menurut Ali, Afridawati berada di Banda Aceh karena ada kegiatan partai. Setelah dinyatakan positif Corona pada Jumat (18/9), Afridawati menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Banda Aceh.

Sedangkan Erli melakukan pemeriksaan swab mandiri pada Jumat kemarin. Erli mengalami meriang serta demam sehingga berinisiatif melakukan pemeriksaan ke Laboratorium Infeksi Unsyiah di Banda Aceh.

"Sekarang kondisi Pak Bupati sehat. Beliau juga melakukan isolasi di rumahnya di Banda Aceh," jelas Ali.

Ali menyebut Erli berada di Banda Aceh karena ada kegiatan dinas. Menurutnya, Erli bukan terpapar Corona dari Afridawati.

"Pak Bupati positif Corona bukan terpapar dari Wabup," ungkapnya. | Detik.com