StatusAceh

2022-02-27

Kapolres Lhokseumawe Serahkan Kunci Sepmor yang Sempat Dicuri Kepada Pemilik

LHOKSEUMAWE - Usai menggelar konferensi pers, Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto SIK MH menyerahkan langsung kendaraan yang berhasil diamankan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kepada pemilik
nya di Mapolres Lhokseumawe, Jumat (4/3/2022).

Sebelum diserahkan, pria nomor satu di jajaran Polres Lhokseumawe tersebut mengecek kembali Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dibawa oleh pemilik, penyerahan ini juga turut didampingi Wakapolres Lhokseumawe, Kompol Dedy Darwinsyah SE MM.

Pada kesempatan tersebut, AKBP Eko Hartanto mengimbau kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya, baik di rumah, tempat - tempat pelayanan publik dan fasilitas umum lainnya. "Pergunakanlah kunci ganda," pintanya.

Selain itu, Kapolres Lhokseumawe juga meminta kepada masyarakat yang telah membuat Laporan Polisi (LP) terkait kasus kehilangan sepeda motor dapat datang ke Polres Lhokseumawe untuk mengecek dan berkomunikasi dengan Satreskrim.

Sementara itu, pemilik kendaraan Darmadi warga Geudong, Kecamatan Samudera Aceh Utara wilayah hukum Polres Lhokseumawe mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian yang telah berhasil mengungkap kasus tersebut.

"Saat itu motor saya parkir di rumah, namun ketika ingin keluar saya lihat motor sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah, hari ini sudah ditemukan dan diarahkan oleh Bapak Kapolres Lhokseumawe," sebutnya.

Hal senada juga dikatakan Siti Hajar Safitri warga Gampong Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, ia mewakili sang suami Agus Khadafi untuk mengambil kembali sepeda motor di Mapolres Lhokseumawe.

"Motor saya hilang di kawasan Alue Lim, saat itu suami bekerja membuat kandang ayam dan menginap di sana. Berkat kerja keras pihak Kepolisian, motor saya sudah ditemukan," jelasnya.

Cegah Terjadinya Kecelakaan, Dua Pemuda Tambon Baroh Tambal Jalan Berlubang Dengan Semen

1 aceh , Peristiwa

Krueng Geukueh - Dua pemuda Gampong Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara melakukan pengecoran tambal jalan lintas nasional yang berlubang dengan semen, tepatnya 60 meter dari gerbang PT Pupuk Iskandar Muda, Rabu (3/3/2022).Dua pemuda tersebut yakni Muhammad Iqbal dan Bustamai yang merupakan warga gampong setempat. Pengecoran jalan berlubang itu dilakukan atas inisiatif mereka untuk keselamatan para pengguna jalan raya.

“Awalnya karena ajakan seorang yang membeli semen untuk menutupi jalan nasional yang berlubang untuk mencegah terjadinya kecelakaan karena beberapa hari yang lalu di jalan tersebut sering kecelakaan akibat jalan berlubang. saya melakukan ini karena rasa sosial yang diajak oleh salah seorang pekerja pengamanan PT PIM (Suryadi),” kata Iqbal.

Ia berharap, semoga kedepan jalan tersebut dapat diperbaiki guna mempermudah para pengguna jalan nasional.

“Tidak ada unsur apapun yang kami lakukan karena arahan salah seorang pengaman PT PIM yang memberikan semen dan motivasi kami kita hidup harus saling peduli satu sama lain guna untuk mencegah supaya tidak banyak lagi korban kecelakaan di jalan berlobang,” ungkapnya.

Eks Kepala BPSDM Aceh Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Beasiswa Rp 10 M

aceh , Hukum

Banda Aceh - Polda Aceh menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi beasiswa pemerintah Aceh. Salah satunya mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh berinisial SYR.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy mengatakan tujuh orang yang ditetapkan tersangka adalah SYR selaku pengguna anggaran (PA), FZ selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), RSL selaku KPA, FY sebagai PPTK, SM, serta RDJ dan RK sebagai korlap.

"SYR mantan Kepala BPSDM Aceh," kata Winardy kepada detikcom, Rabu (2/3/2022).

Winardy mengatakan tujuh orang tersebut dinilai memenuhi unsur untuk dijadikan tersangka dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 10 miliar. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.

"Tujuh orang dinilai cukup unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka," jelas Winardy.

"Pihak kepolisian juga sudah melaporkan gelar perkara penetapan tersangka tersebut, baik ke Bareskrim Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," lanjut Winardy.

Kronologi Kasus

Polda Aceh mengusut dugaan korupsi beasiswa pemerintah Aceh. Ada sejumlah pihak diperiksa, termasuk anggota DPR Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh saat itu Kombes Ery Apriyono mengatakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh memiliki anggaran untuk beasiswa dengan pagu anggaran Rp 21,7 miliar pada 2017. Beasiswa diplot oleh sejumlah anggota DPR Aceh.

"Terhadap kegiatan beasiswa pemerintah Aceh tahun 2017 tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2017 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh dan Petunjuk Teknis Beasiswa Aceh Tahun 2017 yang diterbitkan oleh BPSDM Aceh," kata Ery kepada wartawan, Kamis (3/11/2020).

"Kegiatan tersebut telah dilakukan realisasi anggaran kepada 803 orang penerima dengan jumlah anggaran sebesar Rp 19,8 miliar," jelas Ery.

Dalam praktiknya, ada oknum anggota DPRA yang diduga memotong jumlah beasiswa yang diterima mahasiswa.

Penyidik Polda Aceh kemudian memeriksa 16 mantan anggota DPR Aceh terkait dugaan korupsi beasiswa dari Pemprov Aceh. Mereka yang sudah diperiksa adalah anggota DPR Aceh periode 2014-2019.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh diketahui kerugian negara dalam dugaan korupsi beasiswa Pemerintah Aceh mencapai Rp 10 miliar. Data itu diperoleh setelah dilakukan audit investigasi perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN).

"Kerugian negara lebih dari Rp 10 miliar dari total anggaran Rp 21 miliar lebih," kata Kepala BPKP Perwakilan Aceh Indra Khaira Jaya kepada wartawan, Jumat (25/6). |Detik.com

Aminullah Usman Dinobatkan Sebagai Bapak Ekonomi Banda Aceh

aceh , Sosok

Banda Aceh - Walikota Banda Aceh H. Aminullah Usman, SE.Ak, MM dinobatkan sebagai Bapak Ekonomi Banda Aceh. Penobatan itu dilakukan oleh ketua Yayasan Aceh Kreatif Delky Nofrizal Qutni di Pendopo Walikota Banda Aceh, Selasa (1/03/2022).

Menurut Delky, Penobatan sebagai Bapak Ekonomi tersebut memang sudah sepatutnya dan memenuhi kriteria. Mengingat kontribusi dan indikator capaian yang signifikan kemajuan sektor ekonomi Banda Aceh di bawah kepemimpinan Aminullah.

"Sebagai civil society, tentunya kita tidak hanya memberikan masukan dan saran untuk perbaikan, namun sudah seyogyanya mengapresiasi serta mengakui capaian maupun prestasi yang telah dibuktikan. Berdasarkan berbagai indikator, kalau Almarhum Bapak Mawardi Nurdin dulu berhasil membangun fisik Banda Aceh pasca tsunami sehingga sudah tepat ditetapkan sebagai Bapak Pembangunan. Begitupun halnya dengan Bapak Aminullah yang telah berhasil dengan capaian-capaian terukur membangun ekonomi Banda Aceh, tentunya sangat tepat dinobatkan sebagai Bapak Ekonomi Banda Aceh," ungkap Ketua Yayasas Aceh Kreatif Delky Nofrizal Qutni.

Dia menjelaskan, sebelumnya jumlah UMKM di Banda Aceh ialah 8.900 unit. Namun, semenjak Banda Aceh dipimpin oleh Aminullah Usman hingga tahun 2021 lalu jumlah UMKM di Banda Aceh sudah bertambah hingga 16.970 unit, dan saat ini terus mengalami peningkatan. "Tentunya kenaikan jumlah dan pertumbuhan UMKM di Banda Aceh ini sesuatu yang sangat signifikan yakni mencapai 91% dari jumlah sebelumnya dan sangat patut diacungi jempol.

Dia menambahkan, jika kita lihat dari jumlah masyarakat Banda Aceh yang menggunakan rentenir atau tengkulak untuk mendapatkan pinjaman turun drastis. Dari yang semula 80 persen pada tahun 2018 menjadi 14 persen di tahun 2019, serta tersisa hanya 2 persen pada 2020, dan hal ini terus menurun hingga Banda Aceh sepenuhnya menjadi daerah bebas rentenir. Menurunnya ketergantungan masyarakat terhadap jasa tengkulak atau rentenir ini juga turut berdampak terhadap angka kemiskinan yang menurun sebesar 0,32 persen. Diketahui angka kemiskinan Banda Aceh tahun 2019 sebesar 7,22 persen, jumlah ini berkurang menjadi 6,90 persen pada 2020.

"Banda Aceh menjadi satu-satunya daerah yang masuk ke dalam zona hijau kemiskinan di Provinsi Aceh menurut data BPS. Ini menunjukkan bahwa Bapak Aminullah berhasil membangun ekonomi Banda Aceh melalui kebijaka-kebijakan ekonkmi yang pro masyarakat kecil,"tegasnya.

Dia menyebutkan, berdasarkan indikator peningkatan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Banda Aceh maka diakui ataupun tidak, memang sudah sepatutnya Bapak Aminullah ditetap sebagai Bapak Ekonomi Banda Aceh.

"Kita berharap semangat dan visi serta strategi pembangunan ekonomi Banda Aceh yang diterapkan Bapak Aminullah ini dapat menjadi role model bagi daerah lain di Aceh, sehingga ekonomi Aceh secara keseluruhan dapat ditingkatkan, dan Provinsi Aceh terbebas dari status daerah termiskin di Sumatera," tutupnya.

Babinsa Lamteh Dampingi Petani Merawat Tanaman Sayur

aceh , TNI

Aceh Besar - Dalam melakukan kegiatan pendampingan ketahanan pangan terhadap para petani di wilayah binaannya, Babinsa Koramil 10/Peukan Bada Kodim 0101/Kota Banda Aceh Serka Tamrin Siagian membantu petani Bapak Abdullah merawat tanaman sayur gambas di lahan yang berlokasi di Desa Lamteh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (1/3/2022).

Serka Tamrin menyampaikan bahwa sebagai seorang Babinsa dituntut harus mampu mendampingi serta mengarahkan petani agar dapat lebih maju dan sukses dalam bidang pertanian, guna mensukseskan Program Swasembada pangan di wilayah desa binaan.

“Perlu adanya kerjasama antara Babinsa, dinas pertanian dan tentunya petani dalam bercocok tanam, salah satunya dengan perawatan tanaman seperti membersihkan rumput di sekitar kebun,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, tujuan Babinsa melaksanakan pendampingan kepada petani agar dapat meningkatkan mutu serta hasil panen yang nantinya bisa menunjang perekonomian petani terutama selama pandemi Covid 19 berlangsung.

“Dalam situasi sekarang ini, hadirnya kita disini bisa terus membuat petani lebih termotivasi dan semangat dalam mengolah lahan pertanian sehingga hasil panen nantinya lebih meningkat,” ungkap Babinsa.

Puluhan Masyarakat dan Pelajar Ikut Vaksinasi di Gampong Tanjong Keumala Sawang

aceh

LHOKSEUMAWE - Puluhan masyarakat dan pelajar mengikuti program Vaksinasi Nasional di Gampong Tanjong Keumala, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara wilayah hukum Polres Lhokseumawe, Rabu (2/3/2022).

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Eko Hartanto SIK MH melalui Kasi Humas Salman Alfarisi SH MM mengatakan, awalnya pihak Polsek bersama unsur Muspika lainnya memberi sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat terkait vaksin aman dan halal.

"Hasilnya, banyak masyarakat terutama kalangan pelajar yang ikut program Vaksinasi di Gampong Tanjong Keumala ini," ujarnya.

Kasi Humas menambahkan, Kapolres Lhokseumawe mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada unsur Muspika dan masyarakat yang telah ikut mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan Vaksinasi Nasional serta upaya mengantisipasi lonjakan Omicron dengan ikut program tersebut.

"Kami mengajak masyarakat lainnya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe supaya segera ikut program vaksinasi, yaitu dengan datang ke Gerai Vaksin terdekat yang telah disediakan," pintanya.

Bahkan, kata Salman, jika kesulitan dalam hal transportasi, personel Polres Lhokseumawe dan Polsek jajaran siap menjemput dan mengantar warga untuk ikut vaksin.

Alokasi Anggaran Perlindungan Hutan Aceh Belum Cukup untuk Mitigasi Deforestasi di Aceh

aceh , Lingkungan

Banda Aceh - Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) mengadakan Konferensi Pers bersama yang berlokasi di Hotel Grand Arabia, Banda Aceh. Dalam Konferensi Pers tersebut, Yayasan HAkA menyampaikan hasil pemantauan hutan yang mereka lakukan di Provinsi Aceh dalam setahun terakhir, dan MaTA memaparkan kajian penggunaan anggaran Provinsi Aceh untuk perlindungan hutan dan lingkungan, pada Hari Selasa (01/03/2022)

Yayasan HAkA yang telah ikut memantau hutan di Aceh sejak tahun 2015 kini mulai melakukan pembaruan dalam metode pemantauan hutan yang mereka lakukan. Salah satu perubahan yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan citra satelit Planet dari Planet Labs Inc yang memiliki resolusi hingga 3 - 5 meter. Penggunaan data ini memungkinkan kita memperoleh hasil analisis deforestasi yang lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan data pada tahun – tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemantauan Yayasan HAkA, sejak 2020 hingga Juni 2021 telah terjadi deforestasi seluas 19.443 Ha di Provinsi Aceh. Angka ini diperoleh dengan melakukan interpretasi visual/manual dan bantuan data Global Land Analysis Discovery (GLAD) yang diperoleh dari situs web University of Maryland – Global Forest Watch (GFW). “Data yang kami hasilkan ini telah melalui proses uji akurasi, dengan tingkat akurasi sebesar 96%”, tutur Lukmanul Hakim selaku GIS Manager Yayasan HAkA.

Yayasan HAkA juga melakukan Analisis deforestasi berdasarkan tutupan lahan kelas hutan. Diperoleh hasil bahwa deforestasi terbanyak terjadi di Hutan Lahan Kering Sekunder dengan luas 13.452 Ha (69%), diikuti oleh Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Mangrove Sekunder dengan luas deforestasi masing - masing sebesar 3.724 Ha (19%) dan 1.130 Ha (6%). Jika dilakukan analisis berdasarkan fungsi kawasan hutan, diperoleh hasil bahwa 58% deforestasi terjadi di dalam kawasan hutan, yang mana deforestasi terbanyak terjadi di Hutan Lindung dengan luas 5.995 Ha. Di lain sisi, Aceh Tengah menjadi kabupaten yang mengalami deforestasi paling besar. Tercatat dari periode 2020 hingga Juni 2021, sebanyak 3.343 Ha hutan di Kabupaten Aceh Tengah telah mengalami kerusakan.

Selanjutnya, kajian anggaran perlindungan lingkungan dan hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh dipresentasikan oleh Hafijal mewakili MaTA. Pada paparannya, beliau menyebutkan alokasi anggaran di DLHK pada tahun 2022 sejumlah Rp 194.421.865.000,- atau hanya 1,20% dari total APBA 2022. Dari total anggaran tersebut, 60.65% anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan perlindungan lingkungan hidup, and 39.35% dialokasikan untuk kegiatan perlindungan hutan. MaTA menilai gambaran alokasi anggaran pada DLHK Aceh TA 2022 ini tidak mengarah pada upaya penyelesaian masalah urusan sektor kehutanan di Aceh, dan peran Pamhut dalam melindungi hutan di Aceh belum maksimal karena kurangnya biaya operasional untuk melakukan kegiatan perlindungan di hutan yang dialokasikan.

“Pemerintah Aceh wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pamhut dan alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi tanggungjawab DLHK harus ditambah guna memaksimalkan peran Pamhut dalam pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan,” tambah Hafijal.

Konferensi Pers bersama ini juga dihadiri oleh Dedek Hadi, Kasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Irfannusir, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang membidangi isu kehutanan, untuk menanggapi materi yang disampaikan oleh Yayasan HAkA dan MaTA. Menurut mereka, anggaran untuk perlindungan hutan dan lingkungan di Provinsi Aceh masih agak minim mempertimbangkan kekayaan hutan dan lingkungan di Provinsi Aceh. Untuk upaya meningkatkan porsi anggaran untuk kehutanan di Aceh, perlu untuk dilakukan lobi untuk ke pemerintah pusat. “Saat ini kondisi keuangan untuk kegiatan konservasi dan perlindungan hutan masih sangat terbatas bahkan pada 2022 terjadi pengurangan anggaran diakibatkan oleh refocusing anggaran. Kami harap setelah ini kita bisa bekerja sama untuk berupaya meningkatkan anggaran, khususnya agar pamhut dapat terus beraktivitas untuk melindungi hutan di Provinsi Aceh,” tanggap Dedek Hadi.

Konferensi Pers bersama ini adalah komitmen LSM di Aceh untuk selalu turut ikut serta dalam pemantauan hutan di Aceh dan mendukung pemerintah Aceh untuk meningkatkan upaya perlindungan hutan dan lingkungan di Aceh. “Data deforestasi ini diharapkan dapat menjadi data pendamping terhadap data resmi yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah, dan kami harap dengan paparan materi hari ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah Aceh agar perlindungan hutan di Aceh menjadi lebih baik,” ucap Lukmanul Hakim di akhir konferensi pers.

Yayasan HAkA Menggelar Lokakarya Keberlanjutan Lingkungan Hidup Kepada Ulama Perempuan

aceh , Rilis

BANDA ACEH – 27 Februari 2022: Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) menggelar lokakarya kepada Teungku Inong (Ulama Perempuan) yang berjudul Agama dan Penyelamatan Ruang Hidup: Peran Teungku Inong Aceh dalam Keberlanjutan Ruang Hidup. Agenda lokakarya tersebut dilaksanakan pada hari Minggu dan Senin 27-28 Februari 2022 di Hotel Rasamala, Banda Aceh.

Kegiatan lokakarya ini mengundang 20 ulama perempuan dari berbagai kabupaten di Provinsi Aceh. Kegitan ini bertujuan untuk memperkuat Teungku Inong dalam mendukung upaya penyadartahuan masyarakat yang lebih luas terhadap pentingnya perlindungan lingkungan, dan berfokus untuk meningkatkan kajian ruang belajar antara ulama perempuan terkait isu penyelamatan lingkungan.

Rubama, Community Conservation Officer Yayasan HAkA, menanggapi bahwa kegiatan ini adalah respon terhadap berbagai dampak dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang dialami sekarang di Provinsi Aceh, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. “Kami menilai penting sekali pendekatan agama, khususnya dari ulama perempuan, untuk meningkatkan penyadartahuan masyarakat terkait pentingnya perlindungan lingkungan. Banyak ayat Al-Qur’an dan Hadist Nabi yang bahwa perusakan lingkungan hidup yang terus terjadi tanpa terkendali menjadi faktor penyebab langsung kehacuran bumi. Dengan meningkatnya kajian perlindungan lingkungan melalui pendekatan agama, kami harap ini dapat menjadi kontribusi untuk mengurangi kerusakan lingkungan di Aceh,” tambah Rubam

Lokakarya ini juga dilaksanakan dengan kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, yang mengisi beberapa materi penting untuk 2 hari tersebut. Materi-materi yang disampaikan seperti Kajian Turast, diskusi peran Teungku Inong, dan materi konsep Tauhid dan Amanah memakmurkan alam raya (Amanah Khalifah fill Ardh). Kumpulan materi ini beserta materi dari Yayasan HAkA yang menunjukkan potret kondisi Hutan Aceh dan Kawasan Ekosistem Leuser selama beberapa tahun terakhir bertuju untuk membuka ruang diskusi lebih dalam untuk penguatan pemahaman isu lingkungan di Aceh dan juga mendalami kajian Islam terkait perlindungan lingkungan. “Memelihara lingkungan merupakan suatu ibadah, karena memelihara lingkungan sejatinya memelihara kehidupan”, sebut Bapak Dr. Fakhri, S. Sos, M.A sebagai salah satu Narasumber dan juga sebagai Dekan Fakultas Da’wah dan Komunikasi UIN Ar-Rani

Pada akhir hari kegiatan, rencananya para peserta dan fasilitator akan merumuskan rencana strategi kolaboratif, implementatif, dan terukur yang dapat dilakukan oleh Teungku Inong untuk meningkatkan penyadartahuan kerusakan lingkungan melalui pendekatan agama. “Jujur saja sebagai pengajar, saya belum banyak mengetahui apa yang sedang terjadi di Aceh dan sekarang saya menjadi lebih paham betapa pentingnya peran saya dan ulama perempuan lainnya sebagai pendidik untuk keberlanjutan bumi ini,” sebut ummi Soffia perwakilan peserta dari Aceh Tenggara.

Kontak Media: